Your SlideShare is downloading. ×
05 pedoman-umum-legal-drafting-ok
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

05 pedoman-umum-legal-drafting-ok

3,954
views

Published on

Published in: Devices & Hardware

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
3,954
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
168
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. D e pa r t e m e n D a la m N e ge r i Le m ba ga Adm in ist r a si N e ga r a PEDOMAN UMUM DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (LEGAL DRAFTING) S U S T A I N A B L E CA P A CI T Y B U I L D I N G F O R D ECEN T R A L I Z A T I O N P R O JECT ( S CB - D P ) AD B LO AN N O . 1 9 6 4 - I N O D e se m b e r 2 0 0 7
  • 2. DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 17 Desember 2007Nomor : 890/3102/SJ Kepada Yth.Sifat : PENTING Sdr./Sdri. Bupati/WalikotaLampiran : 3 (tiga) berkas (Daftar Terlampir)Perihal : Persetujuan Penggunaan 24 (dua di- puluh empat) Kurikulum Diklat Inti Tempat. Proyek SCB-DP. Sehubungan dengan surat dari Lembaga Administrasi Negara Nomor: 640.B/ XIII/ 7/ 7/ 2007 tentang kelayakan 24 (dua puluh empat) kurikulum Diklat Inti yang dikembangkan melalui Paket C.1 (Curricullum Development, Training of Trainers-ToT, dan Training of Training Managers-ToTM) Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project – SCB-DP: ADB Loan No. 1964–INO), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti yang bersifat lintas sektor oleh Konsultan Paket C.1 Proyek SCB-DP sudah dikerjakan melalui tahapan-tahapan proses yang panjang dengan melibatkan pihak- pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat (Lembaga Administrasi Negara, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara, Kementerian UKM, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan lain-lain) dan pejabat-pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan kurikulum sebagaimana terinci pada Lampiran II; 2. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti (Diklat Teknis) tersebut telah mengikuti format yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat bagi PNS.
  • 3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 24 kurikulum Diklat Inti sebagaimana terinci pada Lampiran III dapat digunakan pada Diklat Inti yang diselenggarakan oleh daerah-daerah lokasi Proyek SCB-DP. Apabila diperlukan, daerah dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan spesifik daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CBAPs) yang disusun oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan Diklat Inti yang merupakan Diklat Teknis bagi para pejabat daerah agar mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan; 2. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara; 3. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri; 4. Sdr. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara; 5. Sdr. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara; 6. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; 7. Sdr. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; 8. Sdr. Direktur CPMO SCB-DP: ADB Loan No. 1964-INO; 9. Sdr. Koordinator National Resource Center Lembaga Administrasi Negara;10. Sdr./ Sdri. Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tenggara; dan11. Sdr. Direktur ADB Indonesia Resident Mission.
  • 4. LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 890/3102/SJ TANGGAL : 17 Desember 2007Kepada Yth. Saudara/Saudari1. Bupati Simalungun;2. Walikota Medan;3. Walikota Palembang;4. Bupati Ogan Komering Ilir;5. Bupati Lampung Timur;6. Bupati Lampung Utara;7. Bupati Lebak;8. Bupati Bogor;9. Bupati Garut;10. Bupati Tasikmalaya;11. Bupati Brebes;12. Bupati Pemalang;13. Bupati Sleman;14. Bupati Bantul;15. Bupati Tanah Karo;16. Bupati Tapanuli Tengah;17. Bupati Ogan Komering Ulu;18. Bupati Lampung Selatan;19. Bupati Pandeglang;20. Walikota Cirebon;21. Bupati Kuningan;22. Bupati Cirebon;23. Bupati Subang;24. Bupati Wonogiri;25. Bupati Banjarnegara;26. Bupati Klaten;27. Bupati Sragen;28. Bupati Nganjuk;29. Bupati Bojonegoro;30. Bupati Gresik;31. Bupati Sampang;32. Walikota Kediri;33. Walikota Malang;34. Bupati Lombok Barat;35. Bupati Lombok Tengah;36. Bupati Buton; dan37. Walikota Bau-Bau.
  • 5. LAMPIRAN II SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 890/3102/SJ TANGGAL : 17 Desember 2007 TAHAP PROSES PENYUSUNAN MODUL-MODUL DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DPTahap I Pengkajian Kebutuhan Training ( dalam Capacity Building Action Plan/ CB-AP) yang disusun oleh Daerah (37 Kabupaten/Kota) dan inventarisasi Training Materials - Modul yang telah ada sebelumnya.Tahap II Workshop Dacum (Development a Curriculum) Tujuan : Mendapatkan masukan tentang kompetensi dan tugas-tugas pejabat daerah. Tempat : Workshop Dacum 1 di Jakarta. Workshop Dacum 2 di 5 Kabupaten/ Kota (Bogor, Tasikmalaya, Garut, Brebes, Pemalang) Peserta : Pejabat Daerah dalam lingkup SCB-DP dan Para Ahli di bidangnya.Tahap III Penyusunan Modul-Modul Diklat Teknis dengan supervisi dari Anggota Technical Review Panel (TRP) Tujuan : Memantapkan Contents dan Format Penulisan sesuai kebutuhan dari TOR/CB-AP. Anggota TRP : Dari LAN, Ditjen BAKD - Depdagri, Ditjen Otda - Depdagri, Bandiklat Depdagri, Bandiklat Departemen Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negera - Depkeu, Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat BKN, Kementrian UKM, Bappenas, Kementrian PAN, Universitas Indonesia, IPB. Waktu : Mei 2006 – Juni 2007Tahap IV Mini Workshop Evaluasi dan Validasi Training Material Tujuan : Evaluasi terhadap Diklat Teknis yang sudah disusun berdasarkan supervisi dari TRP. Peserta : Pejabat-pejabat dari Pusat yang bidang tugasnya sesuai dengan Diklat Teknis yang dikembangkan. Waktu : 1 Februari 2007.Tahap V Pilot Testing 24 Training Material Tujuan : Mendapatkan masukan dari Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar mengenai materi yang sudah disusun oleh Paket C.1 Proyek SCB-DP.
  • 6. Peserta : Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar dari 14 Kabupaten Kota Batch I SCB-DP (Masing-masing 10 Orang untuk setiap Diklat Teknis, 5 dari Pemda dan 5 Calon Tenaga Pengajar, sehingga keseluruhan peserta 240 Orang). Waktu : 27 Maret – 31 Mei 2007 (bertahap).Tahap VI Revisi Akhir Modul-Modul Diklat Teknis Revisi akhir Modul-Modul Diklat Teknis didasarkan pada masukan dari Pilot Testing. Revisi ini mendapatkan supervisi serta hasil revisinya mendapatkan persetujuan dari anggota TRP.Dalam Pengembangan Modul-Modul Diklat Teknis dimaksud, selain dari TRP, TimPaket C.1 juga mendapat arahan dari National Resource Center LembagaAdministrasi Negara dan Core Team Proyek SCB-DP.
  • 7. LAMPIRAN III SURAT MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 890/3102/SJ TANGGAL : 17 Desember 2007 24 DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP1. Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah (Good Governance and Government Ethics);2. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Financial Planning and Management);3. Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Non-Keuangan (Financial Management for Non Financial Officer);4. Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development);5. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan (Legal Drafting);6. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (Organization Development);7. Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources Management and Development);8. Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil - Bersertifikat (Human Resources Management - Certified);9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology);10. Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning);11. Formulasi Rencana Strategis (Formulation of Strategic Planning);12. Manajemen Aset Daerah 1: Fisik (Asset Management – Physical);13. Manajemen Aset Daerah 2: Professional (Asset Management – Professional);14. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services Delivery, Accountability and Quality Management);15. Manajemen Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Koperasi - Usaha Mikro Kecil Menengah (Management of People’s Economy);16. Administrasi Umum (General Administration);17. Manajemen Proyek (Project Management);18. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) – (Accountability of Government Institutional Performance);19. Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup di Daerah (Environmental Assessment and Management);20. Pengelolan Program Jaminan Sosial (Social Security Program);21. Hubungan Masyarakat (Public Relations);22. Pengentasan Kemiskinan (Povety Alleviation);23. Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (Gender Awareness);24. Manajemen Keuangan – Bersertifikat (Financial Management – Certified).
  • 8. DAFTAR ISIDAFTAR ISI.................................................................................................................... iBAB I PENDAHULUAN............................................................................................ 1 A. Latar Belakang ............................................................................................ 1 B. Kompetensi.................................................................................................. 2BAB II STRUKTUR KURIKULUM DAN RINGKASAN MATERI .................... 3 A. Struktur Kurikulum ..................................................................................... 3 B. Modul .......................................................................................................... 4 C. Ringkasan Materi ........................................................................................ 5BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR ..................................................... 9 A. Peserta Diklat dan Persyaratannya .............................................................. 9 B. Jumlah Peserta............................................................................................. 9 C. Persyaratan Widyaiswara/Pengajar ............................................................. 9BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA ................................................. 10 A. Metoda....................................................................................................... 10 B. Sarana dan Prasarana................................................................................. 10BAB V WAKTU PENYELENGGARAAN ............................................................. 11 A. Waktu Pelaksanaan ................................................................................... 11 B. Penyelenggaraan........................................................................................ 11BAB VI EVALUASI ................................................................................................... 12 A. Evaluasi Peserta......................................................................................... 12 B. Evaluasi Widyaiswara ............................................................................... 12 C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan............................................................ 13 D. Evaluasi Pasca Diklat ................................................................................ 13BAB VII SERTIFIKASI ……………………………………………………………15BAB VIII PENUTUP .................................................................................................. 16 i
  • 9. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Perubahan paradigma desentralisasi dan otonomi daerah berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, ditandai antara lain diaturnya hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah yang memposisikan pemerintahan daerah sebagai sub ordinat pemerintahan nasional atau memiliki hierarki pemerintahan. Diperlukan kebijakan otonomi daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah, guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan dan mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Dalam kerangka program peningkatan kapasitas daerah, Departemen Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan lembaga donor, dan dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization Project, ADB Loan No. 1964-INO) yang diarahkan untuk mendesentralisasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas daerah dilakukan di dan oleh daerah, dengan pedoman, bimbingan dan fasilitasi Pemerintah. Komponen kegiatan pro gram SCBD, salah satunya adalah paket C.1 yaitu pengembangan kurikulum (curriculum development, training of trainer and training of training managers), dan kegiatan di tingkat pusat dilakukan terkoordinasi dengan Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan hasil analisis atas rencana tindak daerah yang dituangkan dalam CBAP, kurikulum penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (legal drafting) merupakan salah satu kebutuhan dan diperlukan daerah. Dengan pertimbangan terbatasnya kualitas dan kuantitas aparat yang membidangi Peraturan Perundang- Undangan di daerah dan banyaknya Perda yang dianggap bermasalah, maka daerah mengusulkan rencana (tertuang dalam CBAP) untuk meningkatkan kompetensi aparatnya, melalui diklat penyusunan peraturan perundang-undangan. Diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan akan diselenggarakan di 37 Kabupaten/Kota dari 10 Propinsi yang menjadi lokasi proyek SCBD, dan diikuti oleh seluruh aparatur yang memenuhi persyaratan di lingkungan Pemeritahan Daerah Kabupaten dan Kota. Diklat meerupakan program Certified Specialist Courses artinya melalui evaluasi/penilaian, setiap peserta diklat akan mendapat sertifikat. Lingkup materi pokok bahasan diklat penyusunan Peraturan Perundang- Undangan disusun, untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan, khususnya Rapera. Materi bahasan, difokuskan guna meningkatkan kompetensi peserta untuk mampu memahami dan mempraktekkan; cara merancang, merencanakan, mempersiapkan hal yang berkaitan dengan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda 1
  • 10. 2 berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan gender. Selain itu, pembelajaran juga difokuskan agar peserta memiliki kompetensi praktek teknik penyusunan Naskah Akademik dan Raperda. Pedoman Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini, disusun sebagai panduan bagi para widyaiswara/pengajar/fasilitator yang telah ditetapkan melalui paket C.2 CBAP (Capacity Building Action Plan). Dengan harapan dapat tercipta koordinasi, sinkronisasi dan pemahaman yang sama antara widyaiswara/ pengajar/fasilitator terhadap muatan materi Modul yang sudah disiapkan untuk peserta, serta memudahkan dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemberian pelatihan. Modul, Pedoman dan Panduan yang tersedia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam proses dan pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan pengarusutamaan gender, untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, Diharapkan masing-masing Widyaiswara/Pengajar/ Fasilitator dapat mengembangkan ide, pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelatihan, terutama dalam teknis pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dengan mengutamakan kegiatan dialog interaktif, diskusi dan praktek dalam kerangka meningkatkan kompetensi peserta. Disamping itu, untuk kepentingan pemberian sertifikat, diharapkan kepada widyaiswara/pengajar/ fasilitator dapat mensinkronkan hasil evaluasi/penilaian peserta yang dilakukan dalam setiap kegiatan pre test, post tests, dialog, diskusi dan praktek pada setiap Modul.B. Kompetensi Setelah mengikuti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini para peserta diharapkan akan memiliki kompetensi dalam mempersiapkan baik secara teknis maupun administratif semua hal yang menyangkut proses persiapan, perancangan, perencanaan, pelaksanaan dan prosedur penyusunan peraturan Perundang-undangan, serta teknik penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Daerah, secara tepat guna dan profesional. Kompetensi tersebut di atas didasari atas: 1. Pemahaman tentang konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara Republik Indonesia dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan; 2. Pemahaman penerapan prinsip-prinsip dan azas-azas pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan (Raperda); 3. Pemahaman dan penerapan dasar hukum dan prinsip penyusunan rancangan Prolegnas dan Prolegda; 4. Pemahaman dan penerapan proses mempersiapkan dan menyusun perancangan, perencanaan, perumusan masalah dan pelaksanaan penyiapan bahan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda;
  • 11. BAB II STRUKTUR KURIKULUM, MODUL DAN MATERI PEMBELAJARANA. Struktur Kurikulum Menurut Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara, Nomor 280/IX/6/4/Tanggal 17 April 1996 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum, Garis-garis Besar Program Pengajaran dan Bahan Pendidikan dan Pendidikan bagi Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Kurikulum dalam arti sempit adalah merupakan kumpulan mata-mata pelajaran/subjek dari suatu program Diklat. Istilah terakhir dari Lembaga Administrasi Negara untuk mata pelajaran adalah Modul. Berikut adalah judul Modul yang dipakai dalam Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan: 1. Modul 1 - Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum 2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang- undangan 4. Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 5. Modul 5 - Bahasa Perundang-undangan 6. Praktek - Penyusunan Rancangan Naskah Akademik dan Raperda. Struktur kurikulum untuk Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tidak sama antara satu dengan lainnya, tergantung pada Pokok Bahasan yang diajarkan kepada peserta yang akan mengikuti pelatihan Diklat ini. Dalam Struktur kurikulum ini juga menyertakan materi pelaksanaan Praktek dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pokok bahasan dari modul-modul dari Diklat Teknis ini. Untuk para Staf Potensial dari Dinas, Instansi atau Kantor-kantor di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten yang ditugaskan untuk mengikuti Diklat ini, berikut Kurikulum Diklatnya: KURIKULUM DIKLAT TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Materi Pembelajaran Metode/Jam pelajaran No Materi Pembelajaran DK/L Jampel (@ 45 C TJ /S menit) 1. Modul 1 - Negara Republik Indonesia 1 2 3 6 jam pelajaran Sebagai Negara Hukum 2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan 1 3 6 10 jam pelajaran Perundang-Undangan Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan 3. 1 2 3 6 jam pelajaran Pembentukan PUU 3
  • 12. 4 Metode/Jam pelajaran No Materi Pembelajaran DK/L Jampel (@ 45 C TJ /S menit) Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan 4. 1 2 5 8 jam pelajaran Perundang-Undangan 5. Modul 5 - Bahasa Perundang-Undangan 2 2 2 6 jam pelajaran Total Jampel 36 jam pelajaran Keterangan: C – Ceramah, TJ - Tanya Jawab, DK/L/S - Diskusi/Latihan/Simulasi 2. Praktek Penyusunan Rancangan Naskah Akademis Dan Rancangan Peraturan Perda DISKUSI DISKUSI Jam pelajaran No Materi Praktek KELOMPOK PLENO @ 45 menit Penyusunan Rancangan Naskah 1 6 2 8 jam pelajaran Akademik Penyusunan Rancangan Peraturan 2 8 2 10 jam pelajaran Daerah Total Jampel 18 jam pelajaran 3. Total Jam Pelajaran Pada Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 1 MATERI PEMBELAJARAN 38 jam pelajaran 2 PRAKTEK 18 jam pelajaran TOTAL 56 jam pelajaranB. Modul 1. Modul 1 - Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum Modul 1 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada penjelasan tentang Konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara Republik Indonesia. 2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Modul 2 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada penjelasan tentang lembaga pembentuk Peraturan Perundang- Undangan serta pelaksanaan tahapan proses penyusunan rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan manfaat naskah akademik
  • 13. 5 3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Modul 3 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada pemahaman dan penjelasan prosedur penyusunan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 4. Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Modul 4 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada kemampuan peserta Diklat dalam menyusun konsep atau rancangan Peraturan Daerah. 5. Modul 5 - Bahasa Perundang-undangan Modul 5 dari Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan ini menitik beratkan pada pemahaman di dalam penerapan bahasa Peraturan Perundang- Undangan yang benar dalam penyusunan Peraturan Perundang-undangan.C. Ringkasan Materi 1. Modul 1 - Negara Republik Indonesia Sebagai Negara Hukum a. Konsep Negara Hukum. 1) Sejarah Negara Hukum; 2) Unsur-unsur negara hukum; 3) Indonesia sebagai Negara Hukum. b. Landasan Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan. 1) Prinsip-prinsip Peraturan Perundang-undangan; 2) Azas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Azas Pemberlakuan Peraturan Perundang-undangan. c. Jenis Dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. 1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 2) Peraturan Pemerintah; 3) Peraturan Presiden; 4) Peraturan Daerah; dan 5) Peraturan Perundang-Undangan lain. 2. Modul 2 - Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan a. Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan. 1) Peraturan Perundang-undangan; 2) Lembaga Pembentuk Undang-Undang; 3) Lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan diluar Undang- Undang; 4) Lembaga Pembentuk Peraturan lain diluar Hirarkhi Perundang- undangan.
  • 14. 6 b. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 1) Pengertian Pembentukan Perundang-undangan; 2) Pengertian Legal Drafting dan Legal Drafter; 3) Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah; 4) Tahap proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; 5) Naskah Akademis.3. Modul 3 - Prosedur Penyusunan dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan a. Prosedur Penyusunan ProgramLegislasi Nasional. 1) Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas); 2) Tata Cara Penyusunan Prolegnas; 3) Pengelolaan Prolegnas; dan 4) Pembiayaan Prolegnas. b. Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang. 1) Umum; 2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang berdasarkan Prolegnas; 3) Penyusunan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas; dan 4) Harmonisasi. c. Prosedur Pembentukan Peraturan PUU. 1) Penyampaian Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Rancangan Undang-Undang yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat (inisiatif); 3) Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; dan 4) Partisipasi Masyarakat.4. Modul 4 - Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan a. Prinsip Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: 1) Indonesia sebagai negara Hukum; 2) Pemegang Peran dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3) Ciri-ciri Peraturan Perundang-undangan; 4) Dimensi pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 5) Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. b. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 1) Asas Formil; 2) Asas Materiil; 3) Prinsip Ketaatan Hirarki Peraturan Perundang-undangan. c. Unsur Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 1) Teknik Peraturan Perundang-undangan; 2) Pedoman Penyusunan Teknik Peraturan Perundang-undangan; 3) Perumusan dan Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang- undangan;
  • 15. 7 4) Pengaturan/penelitian ulang kandungan norma/materi muatan; 5) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. d. Materi Muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan. 1) Materi Muatan PUU; 2) Arah Pembahasan Materi Muatan; 3) Materi Muatan Undang-Undang; 4) Materi Muatan Peraturan Daerah. e. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. 1) Kerangka Peraturan Perundang-undangan; 2) Hal-Hal Khusus yang ada di dalam Peraturan Perundang-undangan; 3) Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Raperda).5. Modul 5 - Bahasa Perundang-Undangan a. Ragam Bahasa Perundang-Undangan. 1) Tiga Kebenaran Dasar; 2) Rasa Bahasa Perundang-Undangan; 3) Teknik Pengacuan, Tata Bahasa dan Tabulasi; 4) Pilihan Kata/Istilah; 5) Kegiatan Berkomposisi. b. Mencermati Bahasa Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. 1) Pengertian; 2) Syarat Bahasa Perundang-Undangan.6. Praktek Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Penyusunan Rancangan Naskah Akademik MateriNo Kegiatan yang dilakukan Keterangan Praktek 1 Penyusunan Penjelasan teknis kegiatan, sasaran yang 8 jam pelajaran. Naskah diinginkan, pengaturan waktu, kelompok, Pokok bahasan diarahkan Akademik pokok bahasan dan hasil yang memenuhi untuk meningkatkan kriteria dan persyaratan suatu Naskah kompetensi peserta dalam Akademik (Alasan, garis besar materi praktek penyiapan bahan muatan, dan lain-lain). dan penyusunan Naskah Merancang, merencanakan dan Akademik untuk persiapan melaksanakan kegiatan proses penyusunan penyusunan Raperda materi bahan NA seperti jaring asmara, tentang Pelarangan perumusan masalah dan penyusunan NA Pelacuran. Disamping itu, (sistimatika dan isi sekurang-kurangnya peserta dapat memahami menjelaskan latar belakang, tujuan, kajian mengapa Perda Kota teoritis dan empiris, asas pemberlakuan, Tangerang tentang arah pengaturan dan materi muatan Raperda Pelarangan Pelacuran Pelarangan Pelacuran). Bahan dari hasil mendapat ressitensi dari disikusi pada Modul II dan IV. masyarakat (dilihat dari; tinjauan akademiknya, Peserta diarahkan untuk memahami hirarki PUU, harmonisasi, masalah mengapa Perda Kota Tangerang gender dan materi muatan
  • 16. 8 MateriNo Kegiatan yang dilakukan Keterangan Praktek tentang Pelarangan Pelacuran mendapat yang multi tafsir) resistensi dari masyarakat,dilihat dari proses Jumlah kelompok dan penyusunan dan pembentukannya (Modul anggotanya disesuaikan II) dengan jumlah peserta diklat. Penilaian dilakukan Kegiatan dibagi dalam kelompok dan terhadap kelompok dan masing-masing kelompok paling banyak 11 individu (kerjasama, orang, dengan pokok bahasan NA tentang aktivitas, kemampuan Raperda Pelarangan Pelacuran. Hasil menyampaikan pendapat, masing-masing kelompok dipaparkan dalam menerapkan hasil sidang pleno. pelatihan). Hasil berupa rancangan NA, sebagai Hasilnya; Proses persiapan dan penyiapan masukan untuk masing-2 bahan; perumusan pokok masalah dan analsis Daerah dan Proyek SCBD masalah dll, dan rancangan Naskah sebagai bahan evaluasi hasil Akademik (catatan; rancangan NA, tidak pelatihan. dilihat dari kualitas penulisan materinya, tetapi pemahaman dalam menerapkan syarat- syaratnya NA, seperti; sistimatika, alur penulisan pokok-pokok NA, sesuai dengan Modul II). 2 Penyusunan Penjelasan teknis kegiatan, sasaran yang 10 jam pelajaran Rancangan diinginkan, pengaturan waktu, kelompok, Pokok bahasan diarahkan PERDA pokok bahasan dan Raperda yang memenuhi untuk meningkatkan kriteria dan persyaratan. (Azas pembentukan kompetensi peserta dalam dan pemberlakuan, Alasan, Sistimatika, garis praktek menyiapkan bahan besar materi muatan, bahasa). dan proses penyusunan Raperda, dengan contoh; Praktek menyusun Rancangan Perda tentang memperbaiki Perda tentang Pelarangan Pelacuran, dengan bahan dari Pelarangan Pelacuran dari hasil rumusan dalam diskusi pada Modul II Kota Tangerang yang dan IV (proses penyiapan bahan penyusunan mendapat resistensi dari NA dan Raperda). masyarakat. Jumlah kelompok dan Kegiatan dibagi dalam kelompok dan pesertanya disesuaikan masing-masing kelompok paling banyak 11 dengan jumlah peserta. orang, dengan pokok bahasan sama. Hasil Penilaian dilakukan masing-masing kelompok dipaparkan dalam terhadap kelompok dan sidang pleno. individu (seperti; kerjasama, Hasil sidang pleno berupa Rancangan aktivitas, kemampuan Raperda tentang Pelarangan Pelacuran. menyampaikan pendapat, menerapkan hasil pelatihan). Hasil berupa Raperda, sebagai masukan untuk masing-2 Daerah dan Proyek SCBD sebagai bahan evaluasi hasil pelatihan.Catatan; Fasilitator berkoordinasi dengan Penyelenggara, dapat menentukan contoh Raperda lainyang aktual di daerah, untuk dijadikan bahan praktek proses penyusunan Naskah Akademik danRaperda, dengan ketentuan menyiapkan/menyediakan bahan tersebut (contoh Raperda/Perda danNaskah Akademik/Pokok-Pokok Pikirannya).
  • 17. BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR (FASILITATOR)A. Peserta Diklat dan Persyaratannya 1. Seluruh Pegawai Laki-laki dan Perempuan yang menduduki jabatan struktural atau fungsional setingkat eselon IV di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; 2. Memiliki dasar pendidikan S1 dan/atau yang memiliki keterkaitan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan penyusunan Raperda; 3. Pangkat/golongan sekurang-kurangnya, golongan III/c (Penata Tingkat I); 4. Memiliki minat dan kesungguhan mengikuti diklat; 5. Dicalonkan oleh unit satuan kerjanya; 6. Sehat jasmani dan rohani; 7. Dalam hal Daerah memandang perlu dan/atau untuk tujuan pengkaderan tenaga penyusun peraturan daerah, dengan pengaturan waktu dan persyaratan tertentu, Daerah dapat menetapkan pejabat selain eseon IV untuk menjadi peserta.B. Jumlah Peserta Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per kelas sebaiknya antara 15-21 orang. Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah (apabila dibutuhkan dapat dilaksanakan 2 kelas paralel), atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing – masing.C. Persyaratan Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator 1. Minimal pendidikan S2, dan diutamakan berbasis keahlian di bidang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan (legal drafting); 2. Berpengalaman dalam bidang Hukum dan penyusunan Peraturan Perundang- undangan (Raperda); 3. Telah mengikuti TOT; 4. Widyaiswara Madya atau Widyaiswara Utama dan/atau Tenaga Pengajar/Fasilitator lain yang ahli dan memiliki pengetahuan dan kemampuan (kompetensi) dalam penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Raperda) dan Naskah Akademik, serta bahasa Perundang-Undangan; dan 5. Sehat jasmani dan rohani. 9
  • 18. BAB IV METODE DAN SARANA/PRASARANA DIKLATA. Metoda Metoda Pembelajaran/pelatihan yang digunakan pada 5 Modul Diklat Teknis ini sama, yaitu; 1. Ceramah/Presentasi/Paparan singkat; 2. Tanya Jawab/Dialog Interaktif; 3. Latihan, Diskusi kelompok, Diskusi Pleno dan lain-lain, dengan berbagai contoh penerapannya; 4. Praktek dalam kegiatan yang berhubungan dengan Diklat Teknis Penyusunan Perundang-Undangan ini, misalnya: Praktek Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda.B. Sarana dan Prasarana 1. Sarana Sarana Diklat yang dipergunakan dalam pelaksanaan Diklat Teknis ini antara lain adalah: a. Papan tulis/White board; b. Flipchart; c. Overhead Projector; d. Sound system; e. Modul; f. Multimedia, dan g. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait pokok bahasan . 2. Prasarana Prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan Diklat Teknis ini antara lain adalah: a. Ruang kelas; b. Ruang diskusi; c. Ruang kantor; d. Ruang kebugaran; e. Asrama bagi peserta; f. Perpustakaan ; g. Ruang makan; h. Fasilitas olahraga; i. Unit kesehatan; dan j. Tempat ibadah. 10
  • 19. BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAANA. Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini selama 56 jam pelajaran yang terdiri dari pemaparan materi Modul 38 jam pelajaran dan Praktek 18 jam pelajaran @ 45 menit. Penetapan jumlah atau lama hari diklat dan waktu pembelajaran (SAP) dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan ditetapkan dengan keputusan penyelenggara Diklat di daerah.B. Penyelenggaraan 1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider) Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964- INO), selama masih berstatus proyek. 2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil; 3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang terakreditasi. 4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada (pasca proyek). 11
  • 20. BAB VI EVALUASIEvaluasi terhadap program Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan(Legal Drafting) dilakukan melalui penilaian terhadap peserta, widyaiswara, kinerjapenyelenggara dan pasca diklat.A. Evaluasi Peserta Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan peserta dalam hal: 1. Mampu memahami konsep Negara Hukum dan Sistem Hukum Negara Republik Indonesia dan Hierakhi Peraturan Perundang-undangan; 2. Mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dan azas-azas pemberlakuan Peraturan Perundang-Undangan dalam proses penyusunan Raperda; 3. Mampu memahami dan menerapkan dasar hukum dan prinsip penyusunan rancangan Prolegnas dan Prolegda; 4. Mampu memahami dan menerapkan cara mempersiapkan dan menyusun perancangan, perencanaan dan pelaksanaan penyiapan bahan proses penyusunan Naskah Akademik dan Raperda; 5. Mampu memahami dan menerapkan identifikasi masalah dan perumusan masalah serta pokok penyebab masalah yang dihadapi, dan alternatif pemecahannya sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan; 6. Mampu memahami cara perumusan materi muatan, tehnik penyusunan Raperda dan menerapkan dalam penyusunan Raperda; 7. Mampu memahami ketentuan-ketentuan prosedur penyusunan dan pembentukan Raperda; 8. Mampu memahami cara mengkomposisikan materi muatan menjadi kalimat hukum Raperda dengan bahasa Peraturan Perundang-Undangan yang baik dan benar; 9. Mampu mempraktekkan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda. Proses, hasil pre test, post test, latihan dan diskusi/dialog (dinilai secara perorangan oleh Tenaga Pengajar) dengan nilai: A (4) = Sangat baik/Sangat aktif berpartisipasi B (3) = Baik/Aktif berpartisipasi C (2) = Cukup D (1) = Kurang.B. Evaluasi Widyaiswara/Fasilitator Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut: 1. Pencapaian tujuan pembelajaran; 2. Sistematika penyajian; 12
  • 21. 13 3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat; 4. Ketepatan waktu dan kehadiran; 5. Penggunaan metode dan media pembelajaran; 6. Sikap dan perilaku; 7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta; 8. Penggunaan bahasa; 9. Pemberian motivasi kepada peserta; 10. Penguasaan materi; 11. Kerapihan berpakaian; 12. Kerjasama antar Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator (dalam tim). Penilaian terhadap Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator dilakukan oleh peserta dan penyelenggara. Hasilnya diolah dan disampaikan oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina Diklat dan kepada setiap Widyaiswara/Pengajar/Fasilitator sebagai masukan bagi yang bersangkutan untuk peningkatan kualitas masing- masing pada masa yang akan datang.C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut: 1. Efektifitas peyelenggaraan; 2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat; 3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; 4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet; 5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat; 6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah; 7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara; 8. Administrasi Diklat yang meliputi: a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan; b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat. Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara/Pengajar/ Fasilitator dan Peserta diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan akreditasi Lembaga Diklat.D. Evaluasi Pasca Diklat 1. Evaluasi pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut. 2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat khususnya terhadap aspek-aspek: a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya; b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.
  • 22. 143. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi alumni.4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada: a. Pimpinan instansi alumni; b. Instansi Pembina; c. Instansi Pengendali.5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.
  • 23. BAB VII SERTIFIKASI1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara.3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari Instansi Pembina Diklat.4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai berikut: a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyempaikan daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan; b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang sah/diajukan; c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara mengirim atau melalui faksimili. 15
  • 24. BAB VIII PENUTUP1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.2. Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri. 16
  • 25. This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.