• Like
  • Save
Simpul Edisi 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Simpul Edisi 10

on

  • 8,382 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,382
Views on SlideShare
8,382
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
254
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Simpul Edisi 10 Simpul Edisi 10 Document Transcript

    • E-Mail : simpul@bappenas.go.id Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008 KESEMPATAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN MELALUI BEASISWA PLUS-MINUS MAKNA PUSBINDIKLATREN DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH MENGAPA DIKLAT BAPPENAS KURANG DIMINATI? PROFESIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT PHASE III (PHRDP-III) wawancara Zamilah Chairani Pusbindiklatren-Bappenas
    • TERBITAN TERBARU PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS INFORMASI BEASISWA DARI SELURUH DUNIA UNTUK INDONESIA PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS BOOKLET PANDUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT GELAR DAN NON GELAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN BEASISWA PERENCANAAN, PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS DAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
    • dari kami Evaluasi Kinerja Serta Introspeksi Diri Dalam Memberikan Pelayanan Tanpa terasa Majalah Simpul Perencana sudah memasuki edisi yang ke 10 dalam memberikan pelayanan berupa informasi kepada para perencana di pusat dan daerah, media informasi yang terbitkan oleh Pusbindiklatren ini sudah menampilkan berbagai macam informasi program unggulan dari Pusbindiklatren maupun tulisan – tulisan berupa artikel yang sangat di butuhkan oleh para perencana. Pada edisi ke 10 kali ini kami menampilkan perjalanan program unggulan dari Pusbindiklatren, yaitu diklat gelar. Tim redaksi mencoba mengangkat permasalahan dan kendala yang muncul di setiap tahunnya, hingga mengalami penyusutan peminat atau peserta seleksi, apakah program ini sudah tersampaikan dengan jelas dan terdistribusi dengan baik bagi para perencana di daerah-daerah, ataukah masih di hegemoni oleh pusat karena persoalan penyebaran informasi yang tidak sampai ke daerah. Seberapa besar manfaat program ini untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan di daerah. Proses evaluasi ini kita angkat guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi Tidak lupa pula kami tetap menyajikan liputan tentang kegiatan-kegiatan pusbindiklatren dalam memberikan pelayanannya serta tulisan-tulisan berupa gagasan dari para perencana yang mungkin dapat bermanfaat bagi kita semua, masih ada beberapa informasi yang kami sampaikan berkenaan dengan program peningkatan kapasitas. Baik diklat gelar maupun non gelar. Dengan segala kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan yang di miliki, Kami tim redaksi ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pembaca setia kami yang selalu menantikan informasi yang di sajikan oleh tim redaksi. Kami berharap Majalah Simpul akan selalu menjadi corong terdepan bagi para perencana untuk mengaktualisasikan pikiran guna meningkatkan kompetensi dan kemampuan sebagai abdi Negara. Tidak lupa pula kami dari Redaksi menerima tulisan atau liputan apapun yang berkenaan dengan perencanaan setiap saat. Untuk itu mari kita bersama-sama membuat majalah ini sebagai media informasi kita kedepan khususnya para perencana di Indonesia untuk lebih eksis dan menjadi yang terbaik. Salam Kami, Simpul Perencana susunan redaksi Simpul Perencana Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS. PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS | PENANGGUNG JA AB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana | W PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Eko Suratman | W AKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso | DEW AN REDAKSI : Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chaerani, Edy Purwanto | REDAKTUR PELAKSANA : Sugiyanti, Edy Susanto, Maskalah Murni, Wiky, Wahyu Pribadi | EDITOR : Dwi Putro Aris | GRAFIS : Hendra Yudiyanto | ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti, Dodi Sulistio ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren-Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320 Telp .(021) 31931481 | E-Mail : simpul@bappenas.go.id
    • daftar isi 6 gerbang cakrawala : KESEMPATAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN MELALUI BEASISWA “ ...sekarang ini sudah tidak relevan lagi membicarakan perbedaan antara pegawai pusat dan daerah yang seolah-olah sudah seperti ‘kasta’, 8 kurikulum pendidikan... ” PLUS-MINUS MAKNA PUSBINDIKLATREN DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH “ Salah satu organisasi publik yang serius melakukan pengembangberdayaan SDM aparatur pemerintah/negara adalah Pusbindiklatren Bappenas RI. Lembaga ini setidaknya telah puluhan tahun sejak 1963 melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan, 10 ketrampilan dan sikap SDM aparatur ” MENGAPA DIKLAT BAPPENAS KURANG DIMINATI? “ Kurang tersebarnya informasi beasiswa ini ke daerah. Meskipun Bappenas dan Program Studi menyebarkan informasi mengenai beasiswa ini ke seluruh propinsi di Indonesia, tetapi informasi 16 tersebut hanya berhenti sampai tingkat sekda ” PROFESIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT PHASE III (PHRDP-III) “...Mendukung proses desentralisasi dengan melaksanakan Program Gelar, Program Non- Gelar dan juga on the job training baik dilaksanakan di Indonesia maupun Jepang yang di peruntukan untuk seluruh pegawai pemerintah di seluruh Indonesia, terutama mereka yang 20 bekerja pada sektor perencanaan publik dan keuangan publik, dan juga untuk Aceh...” PENGALAMAN MENDAPATKAN BEASISWA DARI PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS sosialisasi tentang beasiswa yang perlu diperluas lagi ke seluruh Indonesia dan masa pendaftaran pelamar yang agak diperpanjang sehingga memberi kesempatan untuk mendapatkan informasi yang jelas untuk mengikuti tes beasiwa. 22 MENCARI KESINAMBUNGAN PROGRAM SELEKSI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI “...TP hanyalah salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan sebagai alat seleksi untuk A merekrut atau mempromosikan pegawai di suatu lembaga. Pilihan terhadap TP akan semakin A relevan jika yang diperlukan sebagai pegawai adalah orang berkualifikasi sarjana dan akan 23 diberi tanggung jawab untuk dapat meningkatkan atau bahkan mengembangkan pengetahuan formal setara tingkat S2 atau S3 yang berkaitan dengan posisi yang diembannya...”
    • daftar isi wawancara: Zamilah Chairani Pusbindiklatren-Bappenas “...Munculnya sumber-sumber pembiayaan beasiswa yang dikelola oleh instansi- instansi pemerintah lainnya juga karena kurangnya sosialisasi yang sifatnya promosi mengenai program-program Pusbindiklatren Bappenas ke daerah. 26 Sehubungan dengan itu, sejak tahun 2007 tim kami mulai merintis pameran pendidikan bersama dengan perguruan tinggi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren Bappenas, pada saat pelaksanaan TP ” A... 30 forum AP2I Forum AP2I “...Merupakan rubrik yang disediakan untuk siapa saja yang tertarik untuk membahas dan mengungkap berbagai fenomena perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan kegiatan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah...” 34 liputan 43 informasi beasiswa 48 sosok alumni 52 akademika opini: ALTERNATIF KEBIJAKAN: 54 MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN STRUKTURAL DENGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA 66 MEMBANGUN KEPERCAYAAN RAKYAT 68 KAJIAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT TELUK KENDARI MENYIKAPI PEROLEHAN 80 PENGUMPULAN ANGKA KREDIT (Pada JFP Tingkat Pertama) 85 selingan
    • gerbang Meningkatkan Kompetensi Perencana Melalui Jenjang Pendidikan Oleh: Dewan Redaksi Pendidikan bagi setiap masyarakat di Indonesia Negara juga mempunyai kewajiban untuk sangat penting, dan Negara menjaminya. Hal ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu jelas tercantum pada pembukaan UUD 1945, bahwa melalui Pusbindiklatren, Bappenas memberikan Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan akses dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia bangsa. Di dalam pasal 27 UUD 1945 juga jelas-jelas untuk mendapatkan beasiswa melalui bantuan mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk luar negeri. Langkah awal yang sedang ditempuh mendapatkan pendidikan yang layak sehingga oleh Pusbindiklatren Bappenas dalam memberikan Negara menjamin untuk menyelenggarakan program beasiswa kepada masyarakatnya saat pendidikan dengan menyediakan 20% dari APBN ini hanya terbatas bagi para penyelenggara untuk biaya pendidikan. Banyak hal yang sudah pemerintahan khususnya pegawai negeri sipil baik di berikan oleh Negara kepada rakyatnya untuk di pusat maupun di daerah. Upaya ini di ambil untuk mensejahterakan mereka, salah satunya melalui meningkatkan kompetensi para pegawai negeri peningkatan bidang pendidikan. Dalam hal biaya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat biaya pendidikan dirasa masih sangat mahal Indonesia pada umumnya dan menciptakan iklim untuk kalangan bawah dan rakyat masih merasa pegawai negeri yang professional dan berdaya susah untuk mendapatkan akses yang mudah bagi saing tinggi pendidikan. Masih banyak rakyat yang putus sekolah pada jenjang pendidikan terentu. Ada Program beasiswa yang di berikan oleh banyak cara lain yang ditempuh oleh pemerintah Pusbindiklatren Bappenas sudah memasuki tahun untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam ke 4, walaupun sebelumnya Bappenas melalui mengakses pendidikan. Salah satunya dengan cara OTO Bappenas sudah memberikan pelayanan memberikan beasiswa baik untuk bersekolah di program ini sejak tahun 1984. Dan sejak tahun dalam dan di luar negeri serta bersekolah di dalam 1990 program beasiswa ini di kelola oleh program negeri yang di kelola oleh pemerintah dengan cara PHRDP I dan II, dan sudah banyak respon yang di subsidi, walaupun sangat terbatas. diberikan oleh para pegawai negeri kepada program beasiswa ini. Hal ini ditunjukan dengan Bappenas sebagai salah satu instrumen lembaga banyaknya alumni yang sudah dihasilkan dari 6 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • gerbang program beasiswa ini dengan menduduki posisi acuan lolos tidaknya peserta untuk mengikui penting di instansinya masing-masing,. Akan program beasiswa ini berikut dengan indikasi- tetapi hal itu bukan lah tanpa kendala, bila di lihat indikasi yang dapat di ukur dari test model TPA, dari jumlah peserta yang mengikuti seleksi makin pada kesempatan edisi kali ini juga menampilkan hari makin berkurang peminatnya. Dari situasi Dr.Eiji Oyamada (Team Leader PCI Consultant) yang berkembang sekarang ini, maka Simpul yang menangani program PHRDP phase III. Perencana edisi ini mengangkat tema tentang Beliau menjelaskan tentang target dan sasaran semakin menurunnya peminat dari program dari program ini khususnya bantuan dari Negara beasiswa, sebagai paradoks dari pengembangan Jepang. SDM pemerintahan, Dari beberapa tulisan yang di himpun dapat digaris bawahi beberapa hal. Untuk lebih menjelaskan tentang program ini, pada rubrik wawancara kita menampilkan Kabid Tulisan yang ada merupakan pendapat dari II di Pusbindiklatren Bappenas yang khusus para stakholder yang terkait dalam program menangani Diklat Gelar. ini diantaranya, Tasroh yang sekarang sedang menyelesaikan Program Double Degree Sedangkan dalam rubrik opini kali ini kami di Universitas Brawijaya dan Jepang yang menampilkan para perencana dengan konsep yang menjelaskan plus minus dari program beasiswa mereka untuk kemajuan sebuah daerah dan solusi yang diberikan oleh Pusbindiklatren Bappenas dari Jabatan Funsional, tidak lupa pula kami berdasarkan pengalaman yang ia rasakan. Ada menampilkan sosok alumni dari peserta Diklat dua hal yang sangat mendasar menurut pantauan Gelar untuk menyampaikan pengalamannya selama beliau. Yang pertama program yang diberikan mendapatkan beasiswa dan tulisannya berupa oleh Pusbindiklatren memberikan peluang yang tesis yang berjudul Analisis Keterkaitan Antara besar bagi para perencana didaerah, dan memiliki Pola Penganggaran dan Kinerja Pembangunan Di daya saing serta peningkatan kompetensi yang Wilayah Jawa Bagian Barat. Akhir kata kami dari sangat tinggi. Kedua dari beberapa alumni yang redaksi mengucapkan SELAMAT MEMBACA. ada, kualitas mereka dalam menentukan kebijakan sangat dirasakan oleh instansinya. Beliau juga menyoroti persoalan seringnya pembagian allowance yang mengalami keterlambatan. Menurut Hermawan dari BPN program ini sangat dinanti oleh para perencana baik pusat maupun daerah, tapi kenapa harus ada pembedaan antara pusat dan daerah ?. Hal ini mungkin dapat mempengaruhi tingkat keinginan dari para peserta yang berminat, khususnya untuk pegawai pusat. Tapi hal yang terpenting adalah kesiapan dari peserta yang ingin mengikuti seleksi itu sendiri, baik kesiapan fisik maupun kemampuan individu, ini dialami oleh beliau sebagai salah satu peserta seleksi yang tidak lolos. Sementara itu Susanti Withaningsih staf pengajar PSMIL UNP AD menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan kurangnya peminat untuk mengikuti seleksi program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Edy Purwanto dari pusbindiklatren Bappenas menyampaikan mengapa TP dijadikan bahan A  Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala KESEMPATAN MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PENDIDIKAN MELALUI BEASISWA Tidak dipungkiri bahwa pendidikan sangat penting di era informasi yang bergerak sangat cepat ini, salah satu wujud kompetensi seseorang khususnya pengawai negeri sipil salah satunya adalah tingkatan pendidikan yang telah dicapai. Oleh karena itu inilah yang menjadi alasan unit kerja/instansi memberikan kesempatan pegawainya untuk mengembangkan kompetensinya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi, salah satu wadah pengembangan kompetensi adalah Pusbindiklatren-Bappenas. Tetapi kenapa untuk beberapa periode penerimaan peserta beasiswa Pusbindiklatren Bappenas semakin menurun, hal ini perlu dicermati tidak hanya satu dari sisi, terdapat beberapa aspek permasalahan yang mungkin terjadi baik dari personal/pegawai yang mengajukan Hermawan, SE beasiswa, unit kerja pegawai, atau dari sisi penyelenggara (Bappenas), tiap peserta tidak ada yang sama permasalahannya. Staf Inspektorat Utama Pengalaman saya menjadi salah satu contoh bagi peserta yang lain BPN RI yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama yaitu ketika tahun lalu (2007) saya mengikuti tes seleksi calon penerima beasiswa dari Pusbindiklatren-Bappenas, pada saat itu sebelum mengikuti tes diinformasikan bahwa prosentase yang diterima yaitu untuk PNS 8 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala “ ...sekarang ini sudah tidak relevan lagi membicarakan perbedaan antara pegawai pusat dan daerah yang seolah-olah sudah seperti ‘kasta’, kurikulum pendidikan... ” Pusat 30 % dan PNS Daerah Apakah ada kemungkinan tidak semua daerah terkoneksi 70 %, hal inilah yang menjadi hambatan dari aspek lain, dengan internet. pertanyaan bagi saya, kenapa kemungkinan besar terletak di harus dibedakan antara PNS calon peserta sendiri, kenapa Itulah salah satu aspek Pusat dan Daerah, apakah PNS demikian, karena setelah peserta yang menjadikan peserta Pusat lebih baik atau jelek dari yang mendaftar mendapat yang mendaftar beasiswa Daerah, saya yakin belum tentu, panggilan untuk mengikuti Pusbindiklatren menurun. mengapa? karena sekarang seleksi calon penerima beasiswa Mungkin pihak penyelenggara ini sudah tidak relevan lagi Pu s b i n d i k l a t re n - B a p p e n a s harus membuat sesuatu membicarakan perbedaan antara otomatis sudah tidak ada lagi yang berbeda dalam proses pegawai pusat dan daerah hambatan selain dari calon peserta pengumuman, seleksi, sampai yang seolah-olah sudah seperti dan penyelenggara seperti yang dengan diterimanya seseorang ‘kasta’, kurikulum pendidikan disebutkan di atas. Hambatan sehingga menarik minat yang didapat antara anak-anak utama dari peserta adalah pegawai untuk berlomba- sekolah dari SD sampai dengan persiapan untuk mengikuti lomba mendaftar. Tengoklah Perguruan Tinggi dari Sabang seleksi. Persiapan setiap peserta bagaimana seorang Bill Gates sampai Merauke sama, pola berbeda, karena hasil yang baik membangun kerajaan bisnisnya pikir yang terbentuk dengan tidak mungkin tanpa persiapan dibidang software komputer, banyaknya informasi yang yang baik pula. Itulah yang saya sampai menguasai 80% pangsa didapat juga hampir sama, inilah pribadi alami, pun begitu saya pasar operating system dan utility yang menurut saya kurang tepat masih berharap dapat mengikuti software, dan semakin banyak bagi penyelenggara (Bappenas) seleksi berikutnya. yang ingin bekerja untuknya, dalam menentukan jumlah yang kenapa bisa demikian, Bill Gates diterima, kenapa tidak 100% Itu dari sisi peserta yang sudah ketika merekrut seseorang saja penyelenggara menentukan mendapat panggilan, sedangkan pasti yang diutamakan adalah siapa yang berhak lolos seleksi bagi pegawai yang baru ingin kompetensi dan kreatifitas, tidak selama kriteria nilai sudah mendaftar tentunya mempunyai ada prosentase tertentu atau terpenuhi. kendala tersendiri, hambatan sifat kedaerahan atau bahkan dari unit kerja tentunya gender. Inilah salah satu contoh Satu sama lain peserta seleksi hambatan untuk mendapat surat bagi penyelenggara untuk dapat mempunyai latar belakang ijin dari atasan pegawai (eselon lebih baik dalam rekruitmen pendidikan dan jabatan di unit II, seperti yang disyaratkan oleh penerima beasiswa, agar tidak kerja yang berbeda-beda, tetapi Pusbindiklatren), dari atasan bertolak belakang dengan visi hal ini tidak menyurutkan pegawai yang mau memberikan & misi dibidang pendidikan niat untuk mendaftar sebagai ijin tentunya mempunyai kita dalam rangka membangun calon peserta seleksi beasiswa berbagai pertimbangan misalnya sumber daya manusia Indonesia Pusbindiklatren Bappenas, pegawai tersebut belum yang mampu menghadapi setiap walaupun kriteria dari diijinkan karena tenaganya tantangan, karena kita tidak penyelenggara adalah untuk masih dibutuhkan di unit kerja hidup sendiri di dunia ini, kita pegawai di bagian perencanaan/ tersebut, atau pertimbangan hidup bersama bangsa-bangsa perencana. Itu bukan menjadi lain yang mungkin di unit kerja lain yang mempunyai tujuan lain berbeda-beda. Penyebaran kendala selama ini karena yang yang sama, kita harus selangkah informasi mungkin kendala bagi diterima sejauh ini tidak selalu lebih maju dari bangsa lain. orang daerah karena selama dari bagian perencana, dari Penulis adalah peserta yang tidak ini media yang digunakan teknis maupun keuangan pun lolos seleksi program beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas ada. Pusbindiklatren-Bappenas adalah Internet, sedangkan (red)  Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala PLUS-MINUS MAKNA PUSBINDIKLATREN DALAM PEMBERDAYAAN APARATUR PEMERINTAH “Surfing on the boat of competitive globalization among countries in the global village, public/state officials must comprehend and master global competence in the local wisdom and able to increase quality of life attitude-behaviour public organization in order to be a winner!” (Schmidt, 2006) Apa yang disampaikan oleh futurolog dari Amerika, Joseph Schmidt (2006) di atas memang aktual dan menjadi salah satu kendala terbesar dari sebagian negara-negara berkembang dalam kompetisi global dewasa ini. Adagium diatas sekaligus menyentil negara-negara dunia ketiga (developing countries), untuk tidak terjebak dalam lingkaran setan globalisasi dengan melakukan langkah taktis-strategis pada berbagai sumber daya yang dimiliki. Tanpa kompetensi mengelola Oleh : Tasroh, S.S. sumber daya negaranya tersebut, jangan harap mampu bermain- Pemda Banyumas main “ selancar ” (surfing) diatas gelombang globalisasi di berbagai bidang. Salah satu strategi pengelolaan sumber daya dimaksud adalah searching pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah, para pegawai publik yang bekerja dalam ranah publik. Mengapa pengelolaan SDM menjadi kata kunci dalam persaingan global? Setidaknya, seperti disebutkan Schmidt diatas, ada tiga alasan substantif. 10 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala Pertama, SDM suatu negara/ Selatan, Hong Kong, China, dan kompetensi lokal-nasional bangsa adalah ujung tombak Singapura, adalah sederet negara adalah keniscayaan yang tak bisa kemajuan dan modernitas “ bau kencur ” yang sedang ditawar-tawar lagi. jaman. Kemana jaman bergerak, menikmati berkah globalisasi. SDM harus mau dan mampu Lewat kebijakan yang didesain Nah, persoalannya adalah mengantisipasi, menelaah bahkan apik oleh aparatur pemerintahan bagaimana dengan Indonesia?, membuat prediksi-prediksi di negara-negara tersebut, (SDM aparatur pemerintah- sehingga negara dan bangsanya kemakmuran dan keajaiban annya-red). Sudahkan mampu tidak tergerus gelombang dahsyat modernisasi dapat berkembang surfing dalam gelombang globa- globalisasi”. “ Artinya, SDM maksimal. Ini adalah fenomema “ lisasi itu? Sampai dimana dan dalam persaingan global yang pemain pasar utama ” yang baik kemana arah surfing SDM Indo- diperlukan adalah kemampuan sehingga kebebasan pasar menjadi nesia itu? Apa yang semestinya antisipasi atas kemana arah dan anugerah tak terhingga yang dilakukan ke depan? gerak gelombang globalisasi itu dapat mengangkat derajat dan Makna mengarah. Jadi SDM itulah martabat bangsa dan negaranya. Pusbindiklatren-Bappenas yang mengatur, mengendalikan Disinilah urgensi pengembangan sekaligus mengawasi jaman dan kompetensi dan potensi bukan sebaliknya, justru “jaman ” SDM aparatur pemerintahan Dalam urusan pengembangan itulah yang mengendalikan menemukan momentumnya potensi, kompetensi dan SDM suatu bangsa/negara. Jika untuk berkembang/berkarya kapabilitas SDM aparatur yang demikian yang terjadi, lebih nyata. pemerintah/negara di negeri itulah yang disebut SDM kita tercinta, Indonesia, memang gagal’ bermain-main surfing ‘ Ketiga, kekeliruan interpretasi dilakukan oleh berbagai unit dalam gelombang globalisasi. jaman. Kini jaman globalisasi, kerja atau organisasi/lembaga Dampak paling parah adalah dimana siapaun atau negara baik privat ataupun publik. ketertinggalan bersaing sehingga mana pun (apalagi yang sudah Memang tak menjadi soal berdampak luas pada mundurnya meratifikasi poin-poin strategis untuk penyelenggaraan dalam term-term modernisasi dan perdagangan bebas, (AFTA, rangka pengembangan SDM globalisasi itu sendiri. Karenanya, WTO dsb-red) banyak negara tersebut. Di banyak negara, juga pemberdayaan SDM aparatur yang masih mengandalkan demikian. negara adalah kata kuncinya. “ keajaiban ” dalam berbagai bidang. Gelombang tinggi Salah satu organisasi publik Kedua, SDM aparatur negara globalisasi jelas bukan gelombang yang serius melakukan pengem- adalah pemegang kebijakan biasa yang setiap negara/bangsa bangberdayaan SDM aparatur publik yang berarti menentukan dapat mengarunginya apalagi pemerintah/negara adalah Pus- arah dan tujuan serta cita- menikmatinya. Bagi bangsa- bindiklatren Bappenas RI. Lem- cita kehidupan berbangsa dan bangsa yang tanpa persiapan, baga ini setidaknya telah pulu- bernegara. Se-liberal apa pun berselancar dalam gelombang han tahun sejak 1963 melakukan pasar global bergerak, tetapi globalisasi adalah “bunuh diri” berbagai upaya untuk mening- jika visi-misi dan strategi (harakiri) yang mubadzir. Bukan katkan pengetahuan, ketrampi- dalam membangun bangsa dan saja akan melindas potensi lan dan sikap SDM aparatur negara dikendalikan oleh SDM lokal-nasional, tetapi bahkan dalam rangka peningkatan mutu handal, maka globalisasi adalah menelannya. Karena itu, sekali layanan publik. Sebagai pelayan keniscayaan yang nikmat. Korea lagi, pemberdayaan potensi masyarakat, (lokal, nasional, re- 11 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala gional dan global), SDM apara- tur memang harus “ dicerdas- kan ” dengan berbagai cara dan strategi. Salah satunya adalah berkembangnya peningkatan jenjang pendidikan dan pelati- han bagi SDM aparatur di ber- bagai level pemerintahan yang dimotori oleh Pubindiklatren tersebut. Psikolog Sartono Mukadis, (2002) hasilkan SDM aparatur yang Departemen tertentu pernah berujar bahwa untuk telah teruji (minimal secara aka- (Diknas, Depdagri, dll), menghadapi pasar bebas dan demik) dalam berbagai strata. program yang ditawarkan persaingan antar negara, jangan Pusbindiklatren memiliki dilupakan “ pemberdayaan Untuk alasan tersebut, penulis “ daya saing ” yang paling aparatur pemerintah/negara ” berkeyakinan bahwa eksistensi tinggi. Disamping proses , karena melupakan apalagi Pusdiklatren ke depan semakin seleksi yang sangat ketat menyia-nyiakan potensi strategis. dan panjang, program mereka, dampaknya bukan peningkatan jenjang saja kepada citra bangsa dan Dari hasil pantauan penulis, pendidikan tersebut negara yang dipertaruhkan setidaknya program yang benar-benar signifikan dalam masyarakat global, tetapi dibidani oleh Pubindiklatren mengangkat kualitas juga menentukan harkat dan tersebut mengandung plus- SDM aparatur (setidaknya martabat bangsa-negara RI di minus. Ada dua nilai lebih beberapa alumni yang mata dunia. Karena itu, urgensi (plus) dari penyelenggaraan penulis temui). Tingginya pengembangbedayaan SDM peningkatan jenjang pendidikan/ kompetisi dan tingkat aparatur, hemat penulis, adalah pelatihan yang selama ini transparansi tersebut modal awal yang harus terus berlangsung. jika terus dikembangkan, dikembangkan baik secara akan sangat signifikan kuantitatif apalagi kualitatif. 1. Memberikan peluang mengangkat kualitas yang luar biasa bagi SDM organisasi publik Terkait dengan pengembangber- pengembangan kualitas di tanah air. Outcome-nya dayaan SDM aparatur tersebut, dan potensi SDM adalah peningkatan mutu penulis sebagai salah satu peser- lembaga publik. Program layanan publik sekaligus ta program Pusbindiklatren (ke- beasiswa Pusbindiklatren menjadi pemicu perubahan las double degree), merasakan, menjadi bahan rebutan di organisasi ke arah yang betapa bermaknanya program setiap SDM organisasi lebih baik di era kompetisi peningkatan jenjang pendidi- publik/pemerintahan, ini. kan/pelatihan yang dikelola dan karena tingkat kompetisi 2. Menentukan kualitas dibidani oleh Pusbindiklatren. yang sangat fair dan decision making atau public Ratusan bahkan jutaan PNS kredibel. Dibandingkan policy design. Berkembangnya dari berbagai instansi disaring dengan penyelenggaraan Pusbindiklatren selama (diseleksi) untuk mengikuti pro- Pendidikan dan Pelatihan ini, dari pengakuan gram pendidikan lanjutan dan (untuk gelar dan non- beberapa alumni, tiap tahun sejak kemunculannya, gelar), misalnya dengan menyebutkan bahwa Pusbindiklatren telah meng- Diklat yang dibidani oleh 12 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala pengambilan keputusan dan kuantitasnya, sehingga “ Salah satu organisasi dan desain kebijakan publik semakin banyak peminat SDM publik yang (khususnya yang mengambil aparatur yang sungguh-sungguh kekhususan pada ingin mengembangkan diri dan serius melakukan administrasi publik-red), diperlukan bagi peningkatan pengembangberdayaan apalagi yang dikomandani kapasitas organisasi publik itu alumni Pusbindiklatren sendiri. SDM aparatur menunjukkan kualitas pemerintah/negara yang signifikan. Minimnya Persoalan ini sekilas tak masalah, adalah Pusbindiklatren konflik dan kekerasan di tetapi jika kemudian menjadi berbagai daerah yang dipicu “langganan (tradisi-red), bukan ”, Bappenas RI. Lembaga oleh kualitas kebijakan tidak mungkin dapat mengurangi ini setidaknya telah publik elite daerah, salah minat pelamar yang nota bene satu pendorongnya adalah adalah para pegawai dari berbagai puluhan tahun sejak hadirnya ahli di berbagai level organisasi pemerintahan. 1963 melakukan bidang, yang antara Semestinya semakin kompetitif berbagai upaya lain adalah para alumni semakin profesional dalam Pusbindiklatren. pengelolaannya. Bukan untuk untuk meningkatkan apa-apa, tetapi demi perbaikan pengetahuan, Hanya saja ada beberapa catatan nilai-nilai profesionalisme yang merupakan nilai “ minus ” itu sendiri yang selama ini ketrampilan dan sikap program Pusbindiklatren adalah ditanamkan pada tiap aparatur SDM aparatur ” tindak lanjut atau rekomendasi agar bisa melayani masyarakat atas para alumni yang belum dari berbagai level. semuanya dapat “ bermain ” dalam ranah pekerjaan masing-masing. Untuk alasan tersebut, Ini mungkin sangat dipengaruhi manajemen perlu allowance oleh sejauh mana tingkat mendapat perhatian lebih, pemahaman dan kecerdasan elit karena dari situlah output pengambil kebijakan di bidang Pusbindiklatren menemukan SDM pada tiap organisasi publik makna sejatinya. Di kala itu sendiri. Semakin cerdas keinginan mendapatkan penentu kebijakan publik, pendidikan dengan beasiswa semakin bermakna eksistensi pemerintah yang teramat SDM tersebut. tinggi, kehadiran “ bantuan ” Pusbindiklatren benar-benar Disamping itu, meskipun lebih bagai oase di tengah padang kepada masalah teknis, dari pasir. Penulis yakin dengan pantauan penulis, banyak peserta berbagai kesiapan (perencanaan, program Pusbindiklatren yang implementasi dan evaluasi-red) harus “ bersabar ” dengan subsidi yang telah dilakukan secara (beasiswa) yang sering mampet integral, Pusbindiklatren dapat (meskipun pada akhirnya semua meminimalisir keterbatasan- berjalan lancar - red). Realitas keterbatasannya tersebut di pengelolaan beasiswa “ negara masa-masa mendatang. ” tersebut ke depan memang perlu ditingkatkan kualitas 13 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala Perbaikan Sistem: urusan ringan-teknis ” dibi- Sebuah Usulan arkan berlama-lama tanpa solusi cepat dan akurat, Untuk menghadapi berbagai menyebabkan pemasukan gelombang persaingan (bukan dana hibah dari United Na- saja antar organisasi publik tion (PBB) untuk urusan dalam wilayah RI, tetapi jauh Investasi berkurang secara dari itu adalah persaingan signifikan. Jika pada tahun dengan organisasi publik 2000, Zimbabwe kedatangan dari negara-negara lain-red), investror tak kurang dari memang butuh perbaikan sistem 123 investor, justru merosot yang berkelanjutan ( continous tajam pada 2004. Gara-ga- improvement system). ranya sangat sepele yakni kebiasaan “berjanji” elite Dalam buku “Perilaku Lembaga Pusat Investasi Organisasi Publik Global”, (2004), Zimbabwe dengan “ calon pakar pemasaran, Hermawan investor ” dari Jepang, se- Kertajaya menyebutkan bahwa hingga “dana hibah Jepang di era kompetisi antar organisasi yang jumlahnya fantastis itu publik di berbagai belahan (sekitar 5 ratus juta yen-red), dunia, manajemen organisasi, lenyap dan entah kemana. “ Ada beberapa catatan plus kebijakan, program dan Penyesalan akhirnya datang yang merupakan nilai kegiatannya haruslah integral. dan hilang sudah ke- Ada dua langkah jangka percayaan itu (Hermawan, “ minus ” program menengah dan panjang yang bisa 2004). Pusbindiklatren adalah dilakukan organisasi publik ke 2. Kedua, jangan suka mem- depan. tindak lanjut atau buat perencanaan yang jus- rekomendasi atas para tru diingkari oleh pengambil 1. Pertama, tidak membia- keputusan itu sendiri. Kisah alumni yang belum sakan urusan remeh-temeh pilu yang diungkap oleh dibiarkan menggelinding semuanya dapat “ bermain pakar Telematika, Dr. Roy tanpa kendali dan evaluasi. Suryo, (2004) dapat dijadi- ” dalam ranah pekerjaan Kebiasaan membiarkan ke- kan pelajaran. Suryo yang luhan, bahkan kritik meski- masing-masing ” juga konsultan Telematika pun “ hanya soal teknis ” , Nasional pernah menga - tetapi jika dibiarkan bukan lami “ kecele ” karena ulah tidak mungkin akan me- perencanaan yang kurang ningkatkan angka keluhan matang. Perencanaan tak publik dan selanjutnya saja menjadi “ potret ” masa sangat berbahaya bagi citra depan, tetapi juah di luar itu organisasi publik itu sendiri. adalah “ cermin ” orga- Dampak paling aktual dira- nisasi di mata publik dalam sakan adalah seperti kisah ataupun luar. Persoalannya Lembaga Pusat Investasi di hanyalah “ salah meletakkan Zimbabwe tahun 2002 lalu. kode aktivitas ” dalam lapo- Hermawan melukiskan bah- ran keuangan yang dimiliki wa gara-gara membiasakan “ lembaganya. Kode aktivitas 14 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala (yang dalam istilah birokrasi dimainkan oleh SDM aparatur kita adalah “ proyek ” - red), yang kredibel, profesional dan “ Langkah jangka ternyata dapat mengurangi tentu saja akuntabel. Seperti menengah dan panjang kepercayaan publik terha- kata futurolog Fukuyama (2002), dap suatu organisasi. Padahal komunikasi dan konsolidasi yang bisa dilakukan perencanaan kegiatan “ temu antar sumber daya dalam suatu organisasi publik ke pakar telematika se-dunia ” organisasi multinasional tak yang direncanakan itu dia hanya berpengaruh kepada depan adalah tidak buat sendiri, tetapi karena kualitas etos dan kinerja bagi membiasakan urusan kesibukan dan lain hal se- organisasi itu sendiri, tetapi juga remeh-temeh dibiarkan hingga ia mengundurkan menentukan bagaimana sebuah rencananya itu, mendapat bangsa dan negara membangun menggelinding tanpa kritik tajam dari luar neg- dan mengembangkan nilai- kendali dan evaluasi eri. Gara-gara pembatalan nilai budaya kerja yang adaptif acara tersebut, ratusan juta terhadap perubahan jaman. *** serta jangan suka dollar melayang, belum lagi membuat perencanaan urusan waktu dan pikiran. yang justru diingkari Penulis adalah peserta S-2 DD Karena itu, merencanakan MIA Unibraw-Jepang sesuatu, meskipun hal itu oleh pengambil (red) terasa ringan seperti diun- keputusan itu sendiri ” dur , ditunda atau dibatal- kan dengan sederet alasan rasional, ternyata dalam ke- biasaan orang asing, hal itu merupakan kesalahan fatal. Kebiasaan dalam pergaulan global ternyata harus diad- opsi ke dalam sistem kerja di negeri ini agar semua per- soalan tidak mendatangkan problem baru, tetapi seba- liknya ditemukan cara solusi baru, demikian seterusnya. Nah, untuk itu , di era keterbukaan dengan implementasi pasar bebas, globalisasi dan modernisasi dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dan ke depan, setiap organisasi (private atau pun publik) sudah saatnya berbenah diri, bukan saja demi masa depan organisasi itu sendiri, tetapi juga demi citra bangsa dan negara di mata dunia. Kondisi demikian hanya dapat 15 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala MENGAPA DIKLAT BAPPENAS KURANG DIMINATI? Dalam dua tahun terakhir, jumlah peminat diklat untuk mendapatkan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas menurun [tambahkan angka bila tersedia]. Mengapa jumlah peminat diklat menurun? Apakah program yang ditawarkan dalam diklat tidak menarik? Bila demikian, bagaimana membuat program diklat atraktif bagi calon peserta sehingga meningkatkan peserta diklat?. Tulisan singkat ini mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan kunci di atas. Sumberdaya manusia [SDM] yang kompeten dan produktif (sebagai “human capital”) merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang sedang gencar kita laksanakan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia dipastikan tidak akan kekurangan tenaga kerja sebagaimana dialami oleh negara- Oleh: negara maju seperti Finlandia atau Kanada. Namun demikian, Susanti Withaningsih, S.Si., M.Si jumlah penduduk yang besar di suatu negara tidak selalu menjamin Bagian Akademik PSMIL-Unpad produktivitas kerja yang tinggi pula karena yang menentukan adalah kualitas SDM negara bersangkutan. Indonesia, dengan diberlakukannya UU No. 32/2004 tentang searching Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut lebih mandiri dalam urusan rumah dan isi rumah nya sehingga ketergantungan “ ” terhadap pemerintah pusat semakin berkurang. Dengan demikian, 16 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala tercapainya tujuan UU No. Pusbindiklatren sejak tahun 2004. hanya berhenti sampai 32 tersebut mempersyaratkan Setelah berjalan 4 tahun, peminat tingkat sekda. Informasi pemberdayaan SDM di daerah. beasiswa pusbindiklatren ini ini tidak sampai ke dinas- Dengan kata lain, pengembangan mengalami penurunan. Dengan dinas di daerah yang SDM SDM [aparatur pemerintah adanya penurunan jumlah perencananya memerlukan dan pelaku pembangunan peminat diklat tersebut, timbul peningkatan kapasitas; lainnya] bersifat strategis pertanyaan, mengapa menurun? 2. Kurang aktifnya PNS di dan harus menjadi prioritas Apakah SDM di daerah daerah untuk mendapatkan daerah. Untuk itu, diperlukan terutama, menganggap tidak informasi baik dari strategi penyiapan SDM untuk perlu meningkatkan kualitas/ internet ataupun media implementasi otonomi daerah kompetensinya? Ataukah ada lain mengenai beasiswa agar harapan masyarakat akan masalah teknis lainnya? Hal ini yang disediakan oleh kesejahteraan dan kemakmuran penting untuk dicari penyebab pemerintah Indonesia dapat dicapai secara optimal. masalahnya mengingat bahwa termasuk salah satunya Harapan ini dapat dicapai berdasarkan data dan informasi adalah dari Pusbindiklatren jika SDM punya kemampuan kepegawaian dari Badan Bappenas. Kendalanya untuk mengelola SDA yang Kepegawaian Negara, jumlah seringkali karena fasilitas dimilikinya, memanfaatkan PNS di seluruh Indonesia sampai internet yang belum banyak peluang-peluang, mengatasi dengan tahun 2006 berjumlah tersedia, juga karena budaya kelemahan dan ancaman yang 3,7 juta dan kurang lebih 1 juta memperoleh informasi dihadapinya -dengan etos atau 28% di antaranya tingkat melalui internet belum membangun (kerja keras, jujur, pendidikan mereka masih S1. tumbuh. Oleh karenanya, kreatif profesional dan inovatif). Hal yang menunjukkan masih strategi penyebaran Secara keseluruhan, penguatan rendahnya kualitas SDM di informasi tampaknya masih SDM dalam rangka otonomi daerah. harus bertumpu pada daerah bukan saja bermakna informasi cetakan. Hanya meningkatkan kapasitas (capacity Berdasarkan hasil survey di harus menjangkau target building), tapi juga akuntabilitas lapangan di ketahui bahwa yang diinginkan; (accountability) SDM dalam arti beberapa faktor yang menjadi 3. Kurangnya kegigihan yang luas. penyebab turunnya jumlah berkompetisi para PNS, pegawai negeri sipil di bidang sehingga apabila telah Dalam rangka peningkatan perencana yang mendaftar gagal satu kali untuk kapasitas SDM ini, maka untuk mendapatkan beasiswa mendapatkan beasiswa pusbindiklatren bekerjasama ini, utamanya adalah : biasanya mereka tidak dengan beberapa universitas mau mencoba untuk kedua di Indonesia memberikan 1. Kurang tersebarnya kalinya; beasiswa kepada pegawai negeri informasi beasiswa ini [pusat dan daerah] di bidang ke daerah. Meskipun 4. Tidak adanya kepastian perencanaan pembangunan. Bappenas dan Program dari pemerintah daerah Beasiswa tersebut meliputi Studi menyebarkan bagi mereka yang biaya studi (tuition fee) dan biaya informasi mengenai meninggalkan tugas hidup (living cost). Kegiatan beasiswa ini ke seluruh untuk melanjutkan tugas pelatihan degree dan non degree propinsi di Indonesia, belajar akan mendapatkan ini telah dilaksanakan oleh tetapi informasi tersebut 1 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala jabatan yang pasti setelah baru dalam meningkatkan minat yang telah berbakti selesai tugas belajar. Hal peserta melalui perubahan cara maupun berprestasi ini menyebabkan beberapa rekrutmen dan persyaratan untuk diprioritaskan mahasiswa yang telah penerimaan beasiswa, hal-hal memperoleh beasiswa mendapatkan beasiswa berikut ini juga penting untuk diklat. Perda ini akan mengundurkan diri dipertimbangkan: membantu peningkatan melanjutkan pendidikan SDM di daerah tersebut karena tidak mau 1. Untuk PNS di tingkat karena Pusbindiklatren meninggalkan jabatan yang pusat, seyogyanya memberikan beasiswa bagi telah dipegang saat ini; calon mahasiswa tidak PNS yang berumur di perlu di tes di tingkat bawah 40 tahun. PNS yang 5. Ketatnya aturan yang departemen/lembaga untuk berumur lebih dari 40 tahun ditetapkan oleh Bappenas mendapatkan beasiswa dari akan mendapat beasiswa terutama dalam nilai TP A Pusbindiklatren sehingga dari Pemda setempat yang dan TOEFL. Meskipun lebih banyak PNS yang sumber dananya berasal telah diberi kelonggaran dapat mendaftar langsung; dari APBD daerah. kepada PNS yang berasal dari luar Jawa. Tetapi, 2. Mekanisme penyebaran Uraian tersebut di atas sebagian besar penerima informasi seharusnya dari menunjukkan bahwa untuk beasiswa dari luar Jawa para alumni yang telah meningkatkan jumlah peserta adalah PNS yang berasal menyelesaikan jenjang S2 diklat perlu dilakukan suatu dari Jawa. Dengan atas beasiswa Bappenas. mekanisme yang lebih baik dalam demikian, jumlah penduduk Hal ini sangat efektif penyebaran informasi ke daerah. asli luar Jawa yang untuk menyebarkan Setiap program studi sebaiknya menikmati beasiswa tetap informasi. Sebagai contoh, menyebarkan informasi berupa kecil prosentasinya. Hal pada sebagian besar prodi leaflet atau brochure sampai ke ini seharusnya ditinjau mahasiswa yang mendaftar dinas-dinas. Untuk mengurangi ulang oleh Bappenas dalam untuk menjadi calon jumlah dinas yang dikirim leaflet, menentukan PNS yang penerima beasiswa apabila maka program studi dapat lolos seleksi. Nilai TPA ditanya darimana informasi memberikan leaflet tersebut sebagai acuan dasar untuk mengenai beasiswa ke dinas-dinas yang memang meloloskan penerima Bappenas diperolah, maka memerlukan keahlian sesuai beasiswa sebaiknya tidak sebagian besar dari mereka dengan bidang ilmu yang prodi menjadi dasar utama, tetapi akan menjawab dari alumni tawarkan. Hal ini akan sangat keinginan dan motivasi prodi tersebut. Hal ini memudahkan para PNS yang yang kuat untuk belajar dan menunjukkan bahwa benar-benar ingin melanjutkan mengembangkan ilmu bagi memberikan pelayanan pendidikan mendapatkan para putra putri daerahlah yang terbaik kepada informasi yang diperlukan. yang seharusnya lebih para mahasiswa selama penting. Mereka pulalah mengikuti pendidikan Hal lain yang perlu yang untuk seterusnya adalah kunci keberhasilan dipertimbangkan adalah menjalin akan mengembangkan dalam meningkatkan jumlah hubungan baik antara Bappenas, pembangunan daerah. peserta diklat; Pemda dan prodi. Hal ini Dengan kata lain, prioritas diperlukan untuk keberlanjutan 3. Mendorong pemda diberikan kepada peserta peningkatan SDM Indonesia mengeluarkan Perda dari daerah [luar Jawa]. baik di daerah ataupun di pusat. “insentif” bagi PNS Khusus untuk PNS di daerah, Selain merumuskan strategi mendapatkan beasiswa dari 18 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala pemda setempat yang bersumber dari APBD atau pun beasiswa “ Kurang tersebarnya informasi beasiswa ini ke daerah. Meskipun dari pihak swasta tidaklah mudah. Karena itu beasiswa Bappenas Bappenas dan Program Studi menyebarkan informasi mengenai merupakan salah satu beasiswa beasiswa ini ke seluruh propinsi di Indonesia, tetapi informasi yang sangat dibutuhkan oleh PNS tersebut hanya berhenti sampai tingkat sekda ” di daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat peserta diklat akan dapat ditingkatkan melalui tiga hal: pertama memperbaiki cara penyampaian informasi beasiswa dan flesibilitas seleksi, kedua membuat prioritas pemberian beasiswa, dan ketiga menjalin hubungan kerja yang baik antara Pusdiklatren Bappenas, Pemda, dan Universitas penyelenggara diklat. *** 1 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala PROFESIONAL HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT PROJECT PHASE III (PHRDP-III) Sebagai upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana di pusat maupun daerah serta untuk memperkuat kapasitas administrasi ke organisasian pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mendukung proses desentralisasi dengan melaksanakan Program Gelar, Program Non-Gelar dan juga on the job training baik dilaksanakan di Indonesia maupun Jepang yang di peruntukan untuk seluruh pegawai pemerintah di seluruh Indonesia, terutama mereka yang bekerja pada sektor perencanaan publik dan keuangan publik, dan juga untuk Aceh. Disamping bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana pemerintahan dan juga meningkatkan kinerja serta organisasi pemerintahan, dalam upaya menuntut ilmu serta pengetahuan yang lebih tinggi lagi. Serta untuk membangun kerjasama antara peserta dengan pihak-pihak terkait lainnya, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Oleh : Dr. Eiji Oyamada Pihak-pihak yang terlibat antara lain adalah pemerintah Jepang-Bappenas- (Team Leader PCI Consultant) Departemen keuangan dan Pacific Consultants International (PCI) sebagai Konsultan Manajemen Operasi serta Asia SEED sebagai konsultan Implementation Assistant. Sumber dana untuk program ini adalah pinjaman Pemerintah jepang kepada Pemerintah Indonesia yang penyalurannya menggunakan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) dengan bunga 0,75% pertahun selama 30 tahun. searching Tercatat sejak tahun 2006 hingga 2013 nantinya tercatat lebih dari 10.000 Pegawai Negeri sipil di Indonesia akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, pendidikannya berupa Program Master dan Doktor baik di dalam negeri maupun di Negara Jepang, seperti halnya pendidikan, pelatihan pun juga dilaksanakan di dalam negeri maupun di Jepang. 20 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala Manfaat yang diharapkan dari Linkage, masing-masing 6. Terdapat pula program proyek ini adalah meningkatkan lulusan mendapatkan dua khusus yang diperuntukan kualitas Sumber daya Manusia gelar yang masing-masing kepada aceh dari proyek pada pegawai pemerintahan dari satu Universitas di ini, terutama dalam rangka serta organisasi pemerintahan Indonesia dan satu dari memulihkan kembali dengan implementasi dari Universitas di Jepang. kualitas dan kuantitas pengetahuan dan keterampilan Aceh setelah bencana alam dengan meningkatkannya ke- 3. Sekitar 800 peserta, tsunami beberapa tahun profesional-an Pegawai Negeri baik dari Program Gelar yang lalu. Sipil. maupun Program Non Gelar akan menimba ilmu 7. Pada bulan Agustus Proyek ini sudah dimulai dari Universitas di Jepang. tahun 2007, delapan sejak tahun 1985, dan saat ini Sedangkan yang belajar di Universitas Jepang telah merupakan fase ke tiga dari Indonesia akan berjumlah menandatangani perjanjian keselururan program. Ke lebih dari 10.000 peserta. kerjasama dengan beberapa depan proyek ini juga akan Yang menjadi target utama Universitas di Indonesia memperkenalkan dalam program ini adalah dengan Bappenas dan Distance Learning dan program Linkage untuk meningkatkan Departemen Keuangan (Double Degree secara efektif Sumber Daya Manusia sebagai fasilitator. ) dan merupakan cara yang dari jurusan-jurusan social, ekonomis dalam melakukan pola dimana jurusan ini adalah 8. Untuk lebih meningkatkan pembelajaran jarak jauh yang terbanyak yang ada di efektifitas Sumber Indonesia. Daya Manusia, akan Adapun karakteristik dari dibangun suatu fasilitas program proyek atau program 4. Dengan meningkatnya Distance Learning peningkatan kapasitas perencana jumlah dari peserta dengan menggunakan pemerintahan ini adalah sebagai pendidikan dan pelatihan, jaringan internet untuk berikut. di harapkan akan menghubungkan antara membantu pemerintah Universitas di Indonesia 1. Untuk Program Linkage dalam hal efektifitas dengan beberapa (Double Degree), kerjasama proses desentralisasi dan Universitas di Jepang. antara bebeapa Universitas pembagian kewenangan Ini merupakan percobaan Negeri yang ada di antara Pemerintah Pusat dan pertama bagi Universitas di Indonesia dengan beberapa Pemerintah Daerah. Indonesia, terutama dengan Universitas di Jepang sudah Universitas di Jepang. Hal terjalin. Dengan program 5. Program jurusan yang ini untuk mengantisipasi ini, di harapkan dapat lebih diambil oleh peserta terdiri perkembangan ilmu menghemat dari sisi biaya dari berbagai macam, pengetahuan yang semakin bila di bandingkan kuliah diantaranya adalah: Ekonomi, cepat dan tidak terbatas akan penuh di luar negeri. Ekonomi Pembangunan, jarak sehingga nantinya akan Administrasi, Keuangan, memiliki metode pendidikan 2. Dengan kerjasama antar Akuntansi, Perpajakan, yang baru secara transisional Universitas di Indonesia dan Pembangunan daerah, dan dengan meningkatkan di Jepang ini, khususnya lain-lain. kesempatan untuk belajar untuk program master suatu ilmu kekhususan yang terbaru dari Jepang. 21 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala Target Peserta Penerima Beasiswa 2006-2013 Universitas PhD Linkage 30 459 di Jepang MA Linkage 261 Pelatihan BAPPENAS Universitas MA 2.291 di Indonesia Pelatihan 7.189 Universitas PhD Linkage 20 125 di Jepang MA Linkage 154 MA Reguler 140 Pelatihan DEPARTEMEN KEUANGAN Universitas MA 300 di Indonesia Pelatihan 299 PENGALAMAN MENDAPATKAN BEASISWA DARI PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS Oleh: Membi Staf inspektorat BPN Mendapatkan beasiswa dari Kedua adalah masa pengumu- Keempat adalah system pemberian PUSBINDIKLATREN BAP- man yang terlalu lama dan allowance agar dapat diberikan se- PENAS merupakan suatu ke- sangat dekat dengan tanggal suai jadwal dan tepat waktu karena banggan tersendiri bagi setiap pelaksanaan EAP bagi program keterlambatan beasiswa sangat ber- pegawai negeri yang mendaf- double degree. Pada pelaksa- pengaruh bagi belajar mahasiswa. tar. Bagaimana tidak? Untuk naan tes tahun 2008, tes toefl mendapatkan beasiwa tersebut, Kelima adalah monitoring bagi maha- dilaksanakan bulan November kita harus bersaing dengan ri- tetapi pengumuman penerimaan siswa. Diharapka agar pusbindikla- buan bahkan puluhan ribu pela- sekitar awal maret dan pelak- tren dapat secara regular datang ke mar dari seluruh Indonesia. Tes sanan program EAP tanggal 10 kampus-kampus untuk memantau kualifikasinya sangat berkuali- maret. Hal ini menyulitkan bagi mahasiswa agar mahasiswa dapat tas karena mensyaratkan nilai penerima beasiswa karena harus melaporkan perkembangan kuliah kelulusan yang tinggi. tapi ada mengurus berkas-berkas sebe- ataupun kesulitan-kesulitan yang sedikit hal-hal yang perlu di- lum mengikuti program EAP dihadapi tingkatkan agar program ini tersebut. Selain itu ada pelamar berjalan lebih baik. beasiswa yang lulus tes di Pus- Hal-hal tersebut di atas merupakan bindiklatren Bappenas tetapi ti- kendala-kendala yang dirasakan Pertama adalah sosialisasi dak diambil karena dia juga lulus oleh calon pelamar beasiswa atau- tentang beasiswa yang perlu program beasiswa di tempat lain pun mahasiswa saat ini. Tetapi diperluas lagi ke seluruh yang pengumuan kelulusannya sekali lagi perlu ditegaskan bahwa Indonesia dan masa pendaftaran lebih cepat. menadapatkan beasiswa BAPPE- pelamar yang agak diperpanjang NAS merupakan suatu prestasi dan sehingga memberi kesempatan Ketiga adalah banyak pelamar pengalaman yang sangat berharga untuk mendapatkan informasi beasiwa yang lulus tetapi tidak dan kebanggaan tersendiri. Semoga yang jelas untuk mengikuti tes sesuai dengan latar belakang PUSBINDIKLATREN BAPPENAS beasiwa. Informasi program pendidikan S-1 nya sehingga ke- lebih maju sebagai lembaga pendidi- beasiswa sering didapatkan tika belajar di kampus membu- kan dan pelatihan di masa yang akan ketika masa pendaftaran lamaran tuhkan adaptasi mengenai ma- datang. sudah mau berakhir sehingga teri kuliah yang diajarkan. mengurangi minat dari pelamar. 22 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala MENCARI KESINAMBUNGAN PROGRAM SELEKSI DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI Oleh : Oleh: Edy Purwanto* Pendahuluan Pada mulanya, seleksi OTO Bappenas (nama lama “Pusbindiklatren Bappenas sampai ” pertengahan tahun 90-an) yang menggunakan alat tes yang dinamakan Tes Potensi Akademik (TP adalah untuk dalam menyaring sekelompok pelamar yang akan diberi A) beasiswa S2/S3 di luar negeri (terutama Amerika Serikat). Ada dua kelompok terpisah yang ingin diidentifikasi oleh OTO Bappenas: (1) kelompok pelamar yang diperkirakan kemungkinan suksesnya lebih besar sebagai kelompok yang diterima dan (2) kelompok lain yang kemungkinannya suksesnya lebih kecil sebagai kelompok yang ditolak. Karena tingginya tingkat keberhasilan mahasiswa yang dikirim oleh OTO Bappenas dengan model seleksi TP tersebut, banyak lembaga-lembaga lain dari luar Bappenas yang A Oleh: Edy Purwanto meminta bantuan OTO Bappenas untuk melakukan seleksi dengan model serupa. Pada masa kini, banyak program-program pascasarjana perguruan tinggi besar dalam negeri ternama menggunakan TP sebagai alat seleksinya. A Staf PusbindiklatrenBappenas Bersamaan dengan perkembangan di atas, TP OTO Bappenas semakin banyak pula A Saat ini sedang bertugas dimanfaatkan oleh lembaga-lembaga pemerintah/swasta besar sebagai alat seleksi sebagai Kepala Unit searching calon/promosi pegawainya. Hal terakhir ini menimbulkan beberapa pertanyaan, di Pelayanan Penyelenggaraan antaranya: Apa relevansinya menggunakan suatu alat seleksi yang semula dimaksudkan Tes Potensi Akademik (UPP untuk memprediksi kemungkinan keberhasilan belajar di program pascasarjana (S2/ TP Koperasi Bappenas. A) S3) dengan alat seleksi untuk memprediksi keberhasilan kerja pegawai (termasuk perencana)? Berapa batas nilai (cutting-point) skor TP pegawai yang akan diterima/ A dipromosikan? 23 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala Untuk mencoba menjawab mengantisipasi kemungkinan bagus dalam mempelajari pertanyaan-pertanyaan di atas, masalah mendatang yang suatu bidang tertentu, prestasi setidaknya diperlukan kejelasan ditimbulkan dari kebijakan(nya) yang tidak jauh berbeda akan terhadap dua hal: (1) Untuk sebelumnya. dapat ditunjukkan pula dalam tingkat pekerjaan macam apa kesempatan belajar berikutnya. seleksi calon pegawai/promosi Mengasah diri terus menerus Salah satu masalah yang timbul pegawai diperlukan? (2) Berapa menjadi salah satu kewajiban dari alternatif ini adalah masalah tingkat risiko kegagalan yang utama pegawai tingkatan perbedaan bobot penilaian antar siap ditanggung /keberhasilan manajerial dalam usahanya lembaga pendidikan, bahkan yang diinginkan? menghadapi permasalahan yang antar fakultas/program dalam terus menerus berkembang, lembaga pendidikan yang Tingkat Pekerjaan yang tidak pernah sampai pada sama. Sudah lazim diketahui Tiap-tiap pekerjaan memerlukan suatu pemecahan tuntas dan bahwa nilai tinggi yang dimiliki tuntutan yang berbeda antara memuaskan untuk selamanya. lulusan suatu lembaga tertentu, satu dengan lainnya. Namun Kesiapan mengasah diri terus ternyata banyak yang tidak dapat dikatakan bahwa suatu menerus ini dapat dikatakan mempunyai kemampuan yang tingkat pekerjaan dapat merupakan salah satu indikasi lebih tinggi dari lulusan lembaga dikelompokkan dari yang paling kesiapan seseorang dalam lain yang memberikan transkrip rendah kompleksitasnya (tingkat mengemban tugas manajerial. ijazah dengan nilai pas-pasan. operasional) sampai yang paling Kesiapan mengasah diri ini dapat Sehingga seseorang yang ingin tinggi (pengambil keputusan dicerminkan oleh kemampuan menggunakan transkrip dari tertinggi di suatu unit organisasi). dan kemauannya untuk belajar, beberapa lembaga, mungkin Pada umumnya, kebutuhan baik pada hal yang formal harus memperhitungkan terhadap tenaga operasional maupun informal. perbedaan pemberian bobot dipenuhi dengan mengisi antar lembaga tersebut. tenaga yang berpendidikan Untuk hal yang informal, Tingkat Risiko rendah sampai menengah, ukuran keberhasilan belajar sedangkan kebutuhan akan sangat bersifat pribadi, sehingga Alternatif lain adalah dengan tenaga manajerial dan pengambil sulit menyiapkan alat untuk menggunakan alat yang keputusan tertinggi dipenuhi memprediksi keberhasilan mengukur potensi intelektual dengan tenaga berpendidikan belajar jalur in-formal, kecuali umum seseorang yang dianggap tinggi atau dengan tenaga mengandalkan intuisi sang sebagai dasar untuk keberhasilan yang mempunyai pengalaman penilai, antara lain berdasarkan belajar seseorang pada pendidikan yang dianggap setara dengan pengalaman masa lalunya formal. Dalam hal ini, Tes Potensi berpendidikan tinggi. Hal ini dengan orang yang akan dinilai. Akademik OTO Bappenas dapat dimaklumi karena untuk Sedangkan, untuk memprediksi dirancang untuk mengungkap seorang tenaga operasional yang keberhasilan belajar jalur formal, kemampuan intelektual umum diperlukan adalah terutama kiranya beberapa alternatif yang mendasari keberhasilan kepatuhan untuk bekerja dapat dipilih. Di antaranya seseorang untuk belajar pada mengikuti perintah, sedangkan adalah dengan melihat nilai jenjang pendidikan pascasarjana. untuk tingkat manajerial ke atas prestasi belajar seperti yang Hasil penelitian OTO Bappenas (baik di lembaga swasta maupun tercantum dalam transkrip ijazah menunjukkan bahwa TP dapatA pemerintah) yang diperlukan sebelumnya. dipakai sebagai dasar untuk adalah kemampuannya untuk memprediksi keberhasilan belajar memecahkan masalah di Asumsi yang dipakai di seseorang di tingkat S2/S3. unit organisasinya ditambah sini adalah jika sebelumnya Penelitian OTO Bappenas juga dengan kepekaannya untuk seseorang mempunyai nilai menunjukkan bahwa peserta 24 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • cakrawala yang dikelompokkan dalam Jika tidak memperhitungkan diinginkan oleh suatu lembaga. 25% terbaik menurut standar risiko keberhasilan atau Jika risiko keberhasilan/ nasional (skor TP A-nya minimal kegagalan, pilihan batas skor kegagalan diperhitungkan, batas 565) dapat menyelesaikan TP dapat diputuskan dengan A skor TP A perlu disyaratkan dengan baik tugas belajar yang menentukan jumlah yang ingin dengan mengacu kepada diberikan. Adapun beberapa diterima/dipromosikan (misalnya prosentasi kelompok terbaik peserta yang gagal (tidak lebih 10 orang terbaik dalam kelompok tertentu. Sebaliknya, jika yang dari 1%), dapat dikatakan terjadi itu sendiri), sehingga batas skor menjadi perhitungan hanya karena faktor-faktor lain, di luar TP dapat bergerak naik/turun A jumlah (kuota), suatu lembaga kemampuan akademisnya. sesuai dengan skor-skor yang cukup menjaring peserta yang Pilihan mengenai batas skor didapat 10 peserta tes tertinggi memilik skor terbaik dalam TP tersebut tergantung kepada A dalam kelompok dimaksud. kelompoknya saja. pilihan risiko keberhasilan Kesimpulan (kegagalan) yang ingin Satu hal yang perlu disadari, ditanggung oleh suatu lembaga. TP hanyalah salah satu alternatif A TP hanya untuk memprediksi A Jika ingin menghindari kegagalan yang dapat dipertimbangkan potensi intelektual umum. sekecil mungkin, barangkali sebagai alat seleksi untuk Sehingga, jika yang diperlukan suatu lembaga perlu menuntut merekrut atau mempromosikan adalah alat untuk memprediksi (mensyaratkan) skor TP yang A pegawai di suatu lembaga. Pilihan keahlian atau ketrampilan khusus tinggi, misalnya hanya mengakui terhadap TP akan semakin A dalam posisi spesifik tertentu, kelompok 2% terbaik (skor relevan jika yang diperlukan mungkin alat tes psikologis minimal 700). Atau sebaliknya, sebagai pegawai adalah orang lain lebih cocok untuk itu. Hal jika siap menanggung kegagalan berkualifikasi sarjana dan akan lain yang perlu diperhitungkan lebih besar, mungkin tuntutan diberi tanggung jawab untuk dalam memilih (tidak memilih) skor TP misalnya, cukup 50% A, dapat meningkatkan atau bahkan berbagai alat tes/seleksi tersebut terbaik (skor minimal 500). mengembangkan pengetahuan adalah kesesuaian antara biaya, Secara umum, kedudukan formal setara tingkat S2 atau tenaga dan waktu pelaksanaan seorang peserta TP A jika S3 yang berkaitan dengan posisi tes dengan tujuan dan keperluan dibandingkan skornya dengan yang diembannya. seleksi itu sendiri. mengacu pada skor TP secara A Referensi nasional dapat di lihat pada tabel Pilihan batas skor TP tertentu A Anthony,W. P., Perrewe, P. L. dan Kacmar, berikut (dalam tabel di bawah ini berkaitan dengan tingkat K. M. 1996. Strategic human resource hanya memuat kelompok terbaik risiko kegagalan yang ingin management. 4th Ed. Fort Worth: The 50% atau lebih kecil): ditanggung/keberhasilan yang Dryden Press. Gatewood,R. D. and Feild, H.S. 1998. Human resource selection. 4th Ed. Fort SKOR TPA KELOMPOK SKOR KELOMPOK TERBAIK Worth: The Dryden Press. TOTAL TERBAIK TPA (2) Pusbindiklatren Bappenas (2003). Buku (1) (2) TOTAL Panduan Penyelenggaraan Tes Potensi (1) Akademik (TPA). Jakarta: Pengarang. Suryabrata,S. (2000). Pengembangan alat 700 2% 585 20% ukur psikologis. Cet. 1. Yogyakarta: 690 3% 565 25% Andi. Suryabrata,S. (Mei, 1988). Tes potensi 675 4% 550 30% akademik (Academic aptitude test). 650 5% 525 40% Indonesia’s experience. Presented paper: The National Association for Foreign 625 10% 500 50% Students Affairs (NAFSA) Conference. 600 15% Washington, D. C. 25 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • wawancara Zamilah Chairani Nama : Zamilah Chairani Di tengah gencarnya pemerintah Indonesia melakukan upaya guna NIP : 350000542 Pangkat (golongan) : (IV/b) meningkatkan kompetensi para pegawai negeri sipil, guna memberikan T.T.L : Jakarta, 22 September 1960 pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Dalam upaya tersebut pemerintah Agama : Islam melalui bappenas memberikan program beasiswa baik di dalam negeri Jabatan : Kabid. Penyelenggaraan Diklat maupun luar negeri, khususnya bagi para perencana baik di pusat maupun (Pusbindiklatren-Bappenas) Alamat : Jl. Daksinapati Timur C, No 6 daerah. Awal program ini berjalan lancar bila di lihat dari respon peserta Rawamangun yang mengikuti seleksi, para pegawai negeri sipil baik pusat maupun daerah berlomba untuk mengikuti proses seleksi. Seiringnya perjalanan waktu, Riwayat pendidikan formal : program ini mengalami penurunan dalam hal jumlah peserta yang mengikuti • Sekolah Dasar Negeri Jl. Cilacap No.5 • Sekolah Menengah Pertama Negeri I, Cikini Raya seleksi. Situasi seperti ini di respon positif oleh Pusbindiklatren Bappenas • Sekolah Menengah Atas Negeri III, Setiabudi dengan cara memperbaiki kinerja dan melakukan inovasi dalam hal sosialisasi, • S-1: FISIP-UI (Sosiologi) dengan cara melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra kerja untuk turut • S-2: FISIP-UI (Administrasi Kebijakan Publik) aktif dalam melakukan sosialisasi ke darah-daerah. Ternyata hal tersebut bukanlah satu-satunya kendala yang dialami oleh Pusbindiklatren-Bappenas untuk menarik kembali minat para pegawai negeri sipil untuk mengikuti seleksi penerima beasiswa. Berangkat dari situasi dan kondisi seperti inilah maka kami dari redaksi mencoba melakukan wawancara langsung kepada Ibu Zamilah Chaerani selaku Kepala Bidang II di Pusbindiklatren-Bappenas yang menangani Program Diklat Gelar dan Non Gelar, dari melaksanakan seleksi sampai 26 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • persiapan penempatan peserta menjadi tanggung dengan uang pinjaman Bank Dunia dan OECF jawabnya di bidang II Beliau juga mengetahui permasalahan yang ada dan beliau juga mempunyai Dengan demikian sudah banyak lulusan yang solusi bagi permasalahan ini., berikut ini petikan dihasilkan oleh program ini, output yang di wawancara kami dengan beliau,yang kami temui hasilkan dari program itu apakah sudah sangat di ruang kerjanya di sela-sela kesibukannya yang dirasakan oleh instansi yang mengirimkan padat. stafnya untuk melanjutkan studi? Sudah berapa lamakah program beasiswa Jelas sekali. Kajian dampak dari PHRD I dan Pusbindiklatren Bappenas, dalam upaya II sudah membuktikan bahwa program beasiswa peningkatan kualitas perencana di lingkungan Pusbindiklatren Bappenas sangat bermanfaat. pemerintah baik pusat maupun daerah ini Terbukti dari masukan-masukan yang kami berlangsung, mungkin ibu bisa menceritakannya terima, serta instansi yang sudah pernah sedikit proses awal hingga sekarang? menerima beasiswa Pusbidiklatren Bappenas akan mengirimkan calon-calon baru di tahun berikutnya Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas sudah baik dalam program yang sama maupun dalam dilaksanakan sejak tahun 2004 dengan dana APBN bentuk pelatihan-pelatihan lainnya. dan sejak tahun 2005 dikombinasikan dengan dana hibah (program Double Degree); namun sebelumnya Sementara itu bagaimana respon dari lembaga Bappenas juga mengelola beasiswa melalui pemberi bantuan terhadap keberlangsungan dan Overseas Training Office sejak tahun 1984 dengan jumlah peserta yang terserap pada program ini? menggunakan dana hibah dari AS, Australia dan Belanda. Mulai tahun 1990 pengelolaan beasiswa Mereka cukup puas, karena misi mereka sebenarnya dikelola melalui proyek PHRDP I (1990 -1995) dari adalah memberi bantuan peningkatan SDM untuk pinjaman Bank dunia dan PHRDP II (1996 -2000) Indonesia secara keseluruhan; dan calon-calon yang 2 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • Suasana akrab reporter simpul saat mewancarai Zamilah Chairani kami usulkan untuk menerima beasiswa mereka Kendala eksternal: Ada beberapa peraturan daerah berasal dari instansi-instansi perencana pemerintah yang berlawanan dengan ketentuan persyaratan di pusat maupun pemerintah daerah Provinsi/ Pusbindiklatren Bappenas, misalnya syarat masa Kabupaten/Kota seluruh Indonesia maupun staf kerja PNS suatu daerah untuk diusulkan menjadi dari unit-unit perencanaan di departemen teknis calon penerima beasiswa adalah 4 tahun, padahal pemerintah pusat maupun pemerintah daerah syarat masa kerja Pusbindiklatren Bappenas Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun dua tahun adalah 2 tahun. Jadi ada staf yang seharusnya terakhir, jumlah pelamar beasiswa Pusibindiklatren sudah bisa dicalonkan, namun tidak diusulkan Bappenas menurun cukup tajam. oleh instansinya karena belum memenuhi syarat internal instansinya. Menurut Ibu, apa penyebabnya? Kendala internal: jumlah SDM yang terbatas, sehingga kualitas pelaksanaan penyelenggaraan Jawaban yang pasti harus diberikan berdasarkan program dklat gelar dan non-gelar menjadi belum kajian yang lebih mendalam, namun analisa optimal. sementara dari tim di Pusbindiklatren adalah selain karena munculnya sumber-sumber pembiayaan Menurut Ibu kendala tersebut lebih di sebabkan beasiswa yang dikelola oleh instansi-instansi oleh situasi seperti apa? pemerintah lainnya juga karena kurangnya sosialisasi yang sifatnya promosi mengenai Situasi SDM di masing-masing daerah. khususnya program-program Pusbindiklatren Bappenas ke daerah-daerah baru (provinsi/kabupaten/kota) daerah. Sehubungan dengan itu, sejak tahun 2007 memberi persyaratan yang lebih longgar bagi tim kami mulai merintis pameran pendidikan pegawainya, sedangkan daerah yang jumlah bersama dengan perguruan tinggi yang bekerja PNS nya sudah cukup banyak akan menerapkan sama dengan Pusbindiklatren Bappenas, pada saat persyaratan-persyaratan yang lebih ketat bagi pelaksanaan TP A. Namun karena dirasa kurang stafnya yang ingin melanjutkan studi. efektif, tahun 2008 tim kami merancang kegiatan sosialisasi dan promosi ini dengan lebih terorganisasi Menurut beberapa siswa penerima beasiswa, juga bersama dengan perguruan tinggi yang mengatakan bahwa proses seleksi yang di lakukan mempunyai kerjasama dengan Pusbindiklatren oleh Pusbindiklatren-Bappenas sangatlah tinggi Bappenas pada bulan Mei-Juni, yaitu beberapa penilaiannya, mungkin ibu dapat menjelaskan bulan sebelum batas akhir pengusulan calon maksud dari semua itu? berakhir (Awal Agustus). Selain syarat-syarat adminstrasi tertentu, para Dalam proses perjalanannya kendala apa yang calon penerima beasiswa Pusbindiklatren harus sangat di rasakan oleh Pusbindiklatren baik memiliki nilai Tes Potensi Akademik (TP dan A) internal maupun eksternal, sebagai instansi Institutional TOEFL tertentu. TP adalah salah A pemerintah yang menjalankan program ini? satu instrument penyaring bagi pelamar beasiswa Pubindiklatren Bappenas yang sudah dilaksanakan 28 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • sejak tahun 1984; ketika Pusbindiklatren Bappenas beasiswa kami dapat menerima biaya hidupnya masih bernama Overseas Training Office. Sampai tepat waktu. saat ini, TP ini merupakan instrument penyaring A yang sangat kami andalkan karena terbukti sangat Mungkin ada saran atau masukan dari Ibu “ reliable ”. Menurut para penerima beasiswa khususnya atau Pusbindiklatren umumnya Pusbindiklatren Bappenas, TP ini merupakan A bagi para peserta yang ingin mengikuti seleksi proses seleksi yang terberat dari rangkaian proses Program Gelar seleksi beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Pada kenyataaannya, menurut para mitra perguruan Motivasi dan dedikasi adalah kunci dari segala tinggi yang bekerja sama dengan Pusbindiklatren keberhasilan. Hal in juga disepakati oleh para mitra Bappenas, nilai TP inilah yang membedakan para A Pusbindiklatren Bappens, yaitu para pengajar di mahasiswa penerima beasiswa Pusbindiklatren perguruan tinggi dan para pihak pemberi dana Bappenas dengan para mahasiswa lainnya. hibah dari Belanda dan Perancis. Mungkin ada solusi yang terbaik untuk (Simpul) menyelesaikannya atau alternative lain agar peserta yang belum lolos seleksi tetap dapat mengikuti program ini? Mengingat dana APBN kita yang sangat terbatas, mungkin pemerintah daerah tertetnu dapat mengkoordinasikan diri untuk melaksanakan seleksi pendahuluan, baik yang sifatnya administratif maupun seleksi TP dan institutional TOEFL. A Sehingga calon yang diusulkan untuk menerima beasiswa Pusbindiklatren Bappenas sudah siap untuk diproses penempatannya ke program- program yang ditawarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas. Untuk mengatasi persoalan keterlambatan allowence sendiri menurut ibu bagaimana? Yah... ini memang sudah menjadi issue sejak bertahun-tahun yang lalu. Panjangnya proses pencairan dana APBN apalagi ditambah dengan dana PHLN sejak tahun 2006 menyebabkan para penerima beasiswa kami terlambat menerima biaya hidupnya (allowance), Bukan hanya para penerima beasiswa, para mitra perguruan tinggi yang berkerja sama dengan kami juga sering mengalami keterlambatan dalam proses pembuatan kontraknya. Namun demikian, setiap tahun kami selalu mencari strategi-strategi yang dapat mengatasi masalah ini, sehingga penerima 2 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • forum AP2I Forum AP2I Merupakan rubrik yang disediakan untuk siapa saja yang tertarik untuk membahas dan mengungkap berbagai fenomena perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan kegiatan Asosiasi Perencana Pemerintah Indonesia (AP2I) di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah. Isi tulisan dapat ditambah dengan hasil pemikiran, analisis, konsep pengembangan, atau opini yang ditulis dengan gaya menulis yang ringan dan enak dibaca. Tulisan sekurang-kurangnya 500 kata (font garamont 12). Tulisan yang dimuat akan diedit. Seminar Nasional Asosiasi Perencana Pembangunan Indonesia (AP2I) dan Rapat Kordinasi Pengurus AP2I Pusat dengan Pengurus AP2I di Daerah Di penghujung tahun 2007 Asosiasi Perencana seharusnya menjadi seorang perencana pemerintah Pembangunan Indonesia (AP2I) sukses yang baik, hingga peranan instansi pembina menggadakan Seminar sehari bagi anggotanya dan peranan dari pimpinan di instansi masing- dan untuk umum, yang bertempat di hotel masing, hingga ke mekanisme hubungan antara Bidakara Jakarta, dengan mengangkat tema Jabatan Struktural dengan Jabatan Fungsional. “Profesionalisme Perencana Pemerintah Indonesia Serta penyampaian beberapa peranan yang sudah Dalam Pembangunan Nasional”. Dalam seminar dilakukan oleh para perencana didearah masing- kali ini pengurus AP2I pusat juga melibatkan masing. Memang ada beberapa kendala yang pengurus daerah dan Pusbindiklatren Bappenas muncul dalam perjalanan Jabatan Fungsional ini selaku instansi pembina Jabatan Fungsional. sendiri, baik dari aturan yang ada maupun dari Acara seminar ini sedianya akan di buka langsung kurangnya sosialisasi tentang Jabatan Fungsional oleh bapak Meneg PPN / Kepala Bappenas, karena ini. Bahkan ada beberapa instansi atau pemerintah padatnya tugas maka beliau mewakili Bapak Drs di daerah yang tidak mengetahui dengan jelas Bagus Rumbogo selaku Inspektur Utama dengan tentang Jabatan Fungsional ini seminar kali ini membacakan pidato sambutan dari Bapak Meneg di bagi menjadi empat sesi penyampaian, yang PPN / Kepala Bappenas, sekaligus membuka acara masing-masing sessi membahas masing-masing seminar sehari ini. persoalan yang berbeda dengan menampilkan satu orang atau dua orang pembicara Dalam seminar kali ini banyak sekali permasalahan yang di bahas diantaranya peranan para perencana Antusias peserta dalam seminar kali ini sangatlah dalam pembangunan bangsa, peraturan-peraturan tinggi, ini dapat dilihat dari diskusi yang tentang Jabatan Fungsional Perencana yang menarik dari setiap sub tema yang diangkat, menurut para perencana harus di revisi dalam penyampaian makalah yang di berikan oleh bapak beberapa pasalnya. karena ini semua menjadi Kapusbindiklatren Bappenas selaku instansi sumber hukum dari lahirnya sebuah kebijakan yang pembina Jabatan Fungsional, seputar peran akan di buat untuk para perencana, bagaimana serta dan betapa pentingnya Jabatan Fungsional 30 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • forum AP2I Perencana di lingkungan instansi pemerintahan di aturan-aturan yang berlaku bagi Struktural dan respon baik dan positif oleh para peserta seminar Fungsional, di perlukannya perampingan struktur dengan berbagai macam pertanyaan seputar sejauh disetiap departemen dengan melibatkan para mana peranan dan langkah-langkah strategis yang Fungsional sesuai keahliannya masing-masing, telah di ambil oleh Pusbinddiklatren Bappenas agar organisasi dalam instansi berjalan lebih selaku instansi Pembina bagi perkembangan dinamis. Selain itu juga perlu adanya kesetaraan Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan dalam jabatan baik bagi struktural maupun instansi pemerintahan secara menyeluruh. Di sisi fungsional. Respon peserta sangat bervariasi dalam lain bapak I Nyoman Sunata menyampaikan juga menanggapi permasalahan ini. Pada kesempatan tentang sesuatu yang sudah beliau kerjakan dengan kali ini juga di bahas persoalan betapa pentingnya memberi masukan atau konsep perencanaan bagi organisasi bagi perencana, serta membuat atau kabupaten Jembrana, tempat dimana ia bertugas menciptakan media alternatif bagi para perencana sekarang ini. Dengan memberikan konsep untuk menyampaikan informasinya. Tidak lupa perencanaan pembangunan di bidang pariwisata, pula pembahasan terhadap Kepmen No 16 tahun melalui konsep pola klaster bagi peningkatkan 2001, yang menjadi acuan bagi para Pejabat taraf perekonomian masyarakat di kabupaten fungsional Perencana. Jembrana khususnya dan provinsi Bali pada umumnya. Selain itu bapak Mustopadidjaja Hingga pada akhir seminar ini panitia serta AP2I memberikan pengalamannya serta teori-teori membuat beberapa kesimpulan dan beberapa yang dapat menjadi acuan bagi para Fungsional rekomendasi yang dapat disampaikan pada raker Perencana di Indonesia. Diskusi semakin menarik nantinya. Peserta sedikit banyak meras puas dari pada saat bapak I Gede Purnama menyampaikan hasil seminar yang diadakan kali ini, dan sangat makalah yang mengangkat tema mekanisme berharap persoalan yang muncul tidak hanya selesai hubungan antara Jabatan Struktural dengan di seminar saja. Akan tetapi ada langkah-langkah Jabatan Fungsional, apak gede mnyoroti persoalan kongrit yang dapat diambil guna penyempurnaan 31 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • forum AP2I sehingga membuat jabatan fungsional perencana sebagai jabatan alternatife yang banyak di pilih oleh para PNS di instansi pemerintahan. Rapat Kordinasi Pengurus AP2I Pusat dengan Pengurus AP2I di Daerah Pada kesempatan hari kedua, pengurus AP2I pusat memanfaatkan waktu untuk melakukan konsolidasi internal dengan pengurus AP2I Daerah. Dengan agenda internal organisasi diantaranya persoalan legalitas organisasi dan penyempurnaan AD/ART organisasi, disamping itu juga melakukan beberapa pergantian pengurus yang sudah pindah posisi ke Jabatan Struktural dan yang sudah pensiun serta di mungkinkannya pembentukan komisariat- komisariat baru di lingkungan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Tidak lupa pula pembahasan atau rekomendasi dari hasil seminar khususnya tentang peraturan-peraturan Jabatan Funsional . Pada Raker kali ini dihadiri oleh sedikitnya 50 orang peserta perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia diantaranya perwakilan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Bali NTB, Kalimantan, Sulawesi dan Komisariat yang ada di departemen diantaranya Komisariat BPPT, Komisariat Kehutanan dan Depnaker, serta Komisariat Bappenas sendiri. Ada beberapa peserta yang tidak mewakili komisariat manapun di karenakan memang belum terbentuk Komisariat di lingkungan Departemennya yaitu LIPI. Pada kesempatan ini juga dibahas persoalan BUP (Batas Usia Pensiun) yang menurut beberapa peserta harus ditinjau ulang, oleh karena itu AP2I sebagai organisasi yang memayungi Jabatan Fungsional di tuntut untuk membuat langkah-langkah strategis guna menyampaikan aspirasi ini, dengan berbagai cara diantaranya membuat pernyataan sikap, membuat surat untuk beraudiensi dengan pejabat terkait pembuatkebijakan, serta mendorong Pusbindiklatren sebagai instansi Pembina untuk lebih proaktif dalam menjalankan fungsinya. Dalam laporan kegiatannya pengurus AP2I pusat 32 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • forum AP2I menyampaikan, bahwa surat peryataan sikap yang di inginkan oleh sebagian besar anggota sudah di buat dan di sampaikan kepada pejabat yang terkait dan tinggal diproses ,akan tetapi ini semua harus dikawal sampai tuntas. Dalam Raker kali ini pun AP2I membahas persoalan kesekretariatan sebagai faktor pendukung organisasi untuk aktifitas surat menyurat tiap harinya dan pusat informasi bagi anggotanya, serta sarana dan prasarananya, selain itu juga persoalan media promosi apa saja yang dapat di gunakan sebagai promosi dan alat propaganda bagi organisasi untuk menyampaikan segala informasi kepada anggota dan khalayak umum. sehingga AP2I dpat berjalan dengan baik guna mendukung anggotanya serta membuat Jabatan Fungsional Perencana menjadi jabatan yang ideal dan di inginkan oleh sebagian PNS sebagai jalur alternative dalam berkarier. Maju Terus AP2I sebagai Lokomotif para Perencana (simpul) 33 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan SOSIALISASI PROGRAM UNGGULAN PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS DALAM ACARA MUSRENBANGNAS 2008 Musrenbangnas adalah agenda rutin tiap Bappenas membuka stand pameran atau pusat tahunnya bagi bappenas dalam membuat Rencana informasi bagi seluruh peserta musrenbangnas Pembangunan Nasional, yang selalu melibatkan yang berminat mengikuti proses seleksi dan ingin pemerintah provinsi dan pemerintah daerah mengetahui tentang Jabatan Fungsional Perencana, guna menselaraskan program-program yang yang notabenenya terdiri dari pemerintah daerah sudah di buat oleh daerah, proses pembuatan dan departemen-departemen yang memang rancangan ini tidak lagi di tentukan oleh pusat menjadi target sasaran bagi penerima beasiswa dan dijalankan oleh daerah melainkan menyerap Pusbindiklatren Bappenas. Banyak sekali kegiatan aspirasi dari bawah. Acara Musrenbangnas ini yang dilakukan di stand pameran tersebut, di buka langsung oleh Presiden RI bapak Susilo Pusbindiklatren Bappenas secara gratis membagi- Bambang Yudhoyono, dengan membacakan pidato bagikan leafleat, buku-buku pedoman pelaksanaan kenegaraan dan memberikan masukan-masukan dan CD yang berkenaan dengan informasi bagi peserta Musrenbangnas guna di bahas pada beasiswa Gelar dan Non Gelar yang sedang rapat-rapat kali ini. berlangsung, selain itu ada banyak informasi yang diberikan oleh Pusbindiklatren Bappenas dalam Juga sudah menjadi agenda rutin bagi mensosialisasikan program unggulan ini, bukan Pusbindiklatren Bappenas, dalam setiap acara hanya semata-mata membagikan leafleat, buku Musrenbangnas selalu berpartisipasi dalam dan CD saja, tetapi juga memberikan penjelasan kegiatan tersebut, akan tetapi bukan dalam hal langsung kepada para peserta Musrenbangnas pembahasan materi, melainkan mensosialisasikan yang berkesempatan hadir di stand pameran program unggulan dari Pusbindiklatren Bappenas, kami, serta menampilkan foto-foto kegiatan yang yaitu program beasiswa Gelar dan Non Gelar berhubungan dengan Diklat Gelar dan Non Gelar bagi para perencana dan fungsional perencana, serta seputar Jabatan Fungsional Perencana yang serta mensosialisasikan peraturan-peraturan dan sudah berlangsung, langkah ini di ambil sebagai informasi tentang Jabatan Fungsional Perencana. upaya untuk mensosialisasikan program unggulan Pada kesempatan ini selama tiga hari Pusbindiklatren ini, langsung kepada calon penerima beasiswa. 34 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan dikarenakan memang masih sangat baru sekali dan Respon dari Pemerintah Daerah dan Departemen belum di semua departemen atau pemerintah daerah yang hadir pada acara Musrenbangnas kali ini sudah memiliki jabatan ini, dan memang kurang sangat tinggi sekali terhadap informasi yang diminiatinya jalur ini dalam berkarier di PNS, hal diberikan, bahkan tanpa ragu dan malu-malu itulah yang menjadi tantangan dari Pusbindiklatren peserta yang menyempatkan diri mampir ke untuk segera menyampaikannya dengan harapan stand pameran kami, dan langsung bertanya serta di masing-masing instansi atau pemerintah daerah berdialog kepada para petugas stand pameran yang dapat terbentuk Jabatan Fungsional Perencana ada, mereka sangat antusias sekali mendengarkan sebagai salah satu alternative dalam berkarier, penjelasan yang di sampaikan oleh petugas, dengan segala aturan dan ketentuan yang erlaku dan tidak lupa membawa barang-barang yang bagi jabatan fungsional. Hal seperti ini sudah di diberikan secara gratis di stand pameran milik ketahui oleh Pusbindiklatren Bappenas sejak jauh- Pusbindiklatren Bappenas tersebut, sebagian dari jauh hari, oleh karena itulah maka Pusbindiklatren mereka sudah tau akan program unggulan Beasiswa Bappenas mengambil langkah-langkah strategis Pusbindiklatren Bappenas ini, bahkan dari mereka lainnya dalam hal sosialisasi program beasiswa ini ada yang belum mengetahui sama sekali program serta seputar Jabatan Fungsional Perencana, salah beasiswa ini, mereka mengeluhkan tidak sampainya satunya dengan cara ambil bagian dalam acara informasi ini ke dinas-dinas tempat mereka Musrenbangnas kali ini. bertugas, informasi ini hanya di kooptasi oleh Bappeda saja. Tidak ada proses sosialisasi ke dinas- Dengan cara membuka stand pameran seperti ini, dinas lainnya terhadap informasi yang menurut Pusbindiklatren berharap akan lebih banyak lagi mereka ini penting dan sangat membatu mereka para calon peserta seleksi beasiswa yang terjaring untuk meningkatkan kualitas dirinya. Untuk serta makin pahamnya departemen dan pemerintah informasi tentang Jabatan Fungsional Perencana, daerah tentang jabatan fungsional. Langkah yang Pusbindiklatren Bappenas memang masih belum di ambil dalam melaksanakan sosialisasi program terlalu maksimal dalam mensosialisasikannya, ini beasiswa ini bukan hanya sekedar membuka stand 35 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan pameran dalam acara Musrenbangnas ini tetapi banyak lagi cara yang lain, akan tetapi cara ini di rasa sangat efektif dalam hal output, disamping langsung kepada sasaran yang dituju juga tidak terlalu banyak menelan biaya dan terkesan tidak terlalu formal, karena memang stand pameran ini di buat sesederhana mungkin dalam suasana santai dan bersahabat, sehingga orang yang datang ke tempat ini merasa nyaman dan bisa mendapatkan informasi yang mereka butuhkan, untuk meningkatkan kualitas mereka dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan karier mereka, dan semoga Jabatan Fungsional Perencana makin di minati oleh para PNS baik di pusat maupun di darah. (simpul) 36 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan Rakor Pusbindiklatren - Bappenas Rapat Evaluasi Dan Persiapan Penyelenggaraan Diklat Gelar Dan Non Gelar Pada pelaksanaan Rakor kali ini, di ikuti oleh serta permasalahan yang muncul di masing-masing seluruh perwakilan dari Universitas khususnya program studi dan permasalahan yang di rasakan kepala program studi yang bekerja sama dengan oleh penerima beasiswa. Diantaranya semakin Pusbindiklatren Bappenas dalam program menurunnya calon peserta yang mengikuti seleksi, PHRDP III, berlangsung selama dua hari yang hal ini di sebabkan oleh proses penyebaran informasi bertempat di ruang rapat SG di lingkungan yang kurang di daerah, kordinasi dengan pemberi Bappenas. Pembukaan acara Rapat Kordinasi beasiswa hibah dan program studi serta pelaksana ini di lakukan oleh bapak Dr Avip Saeffulah diklat, jumlah peminat tidak sebanding dengan selaku Kapusbindiklatren Bappenas, setelah itu kesepakatan jumlah minimal peserta, ketaatan dilanjutkan oleh agenda pertama yaitu Evaluasi prodi terhadap ketentuan yang telah di tetapkan, Pelaksanaan Diklat Gelar. struktur dan jadwal wawancara NESO tidak sesuai dengan jadwal akademik Prodi, mekanisme Pada sesi pertama tentang evaluasi pelaksanaan alokasi dana, diperlukannya dana untuk kegiatan Diklat Gelar ini selaku pembicara adalah bapak pemeliharaan kemampuan bahasa Inggris, pedoman Hari Nasiri dari Pusbindiklatren serta perwakilan penulisan daftar pustaka dan kutipan teori yang dari MIA Unibraw, MEP UGM dan PPIE UI, di pakai dalam thesis writing dalam kurikulum dengan di moderatori oleh Bapak Edi Purwanto dari EAP Dan masih banyak lagi permasalahan yang di . Pusbindiklatren Bappenas. Adapun pembahasan rasakan oleh calon penerima beasiswa evaluasi ini berlangsung cukup lama, walaupun Adapun untuk permasalahan pemantauan dari sudah ditentukan selama dua jam setengah, hal ini hasil evaluasi disimpulkan beberapa hal kendala lebih dikarenakan kepada persoalan persoalan yang yang muncul diantaranya adalah : muncul dalam proses pelaksanaan program ini diantaranya mengevaluasi kinerja Pusbindiklatren � Komitmen dari pemantau yang kurang selaku pelaksana program yang dianggap masih dan komunikasi yang minim, sehingga kurang optimal dalam memberikan pelayanan menyebabkan keresahan dan kebingungan kepada para calon penerima dan penerima beasiswa peserta sehingga motifasi menurun dan 3 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan mempengaruhi citra Pusbindiklatren. � Kinerja pemantau yang tidak responsip terhadap masalah peserta seperti tidak adanya pembimbing akademik selama kuliah di Indonesia. � Pemantau tidak memberikan laporan sesuai dengan pedoman pemantauan. � Tidak ada rekap hasil pemantauan dan peringatan bagi pemantau yang melapor dan belum melapor. � Belum adanya mekanisme tertulis pelaksanaan program-program PHRDP - III Dari sekian banyaknya permasalahan yang muncul dilapangan maka di perlukan sebuah diskusi untuk mencari solusi bagi pelaksanaan penyelenggaraan program di tahun 2008 ini adapun hasil dari rakor pada sesi pertama adalah � Model Linkage Program (S2 dan S3) Document. 1. Basic Rationale. 2. Model Management Study. 3. Curriculum. 4. Teaching and Learning Strategies. 5. Thesis Writing, Methodologies and Supervisory System. � Join Committee Selection Scheme on Linkage Program. � SOP of Thesis Writing and Metodelogies � Curriculum Evaluation Scheme � Monitoring and Evaluation Scheme Selain dari permasalahan secara umum ini masih banyak permasalahan yang dirasakan oleh masing- masing Universitas dan Program Studi yang ada, baik itu permasalahan teknis maupun sarana dan prasarana pendukung. Adapun pada sesi kedua adalah pembahasan tentang rencana penyelenggaraan diklat gelar tahun 2008, yang disampaikan oleh Ibu Z. Chaerani dengan di moderatori oleh bapak Purwa Malaysianto. Adapun pembahasan ini meliputi alokasi peserta dalam DIP peryataan jumlah A, minimal peserta dari masing-masing Program 38 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan Studi dan jadwal akademis dari masing-masing solusi terbaik maka acara dilanjutkan kembali Program Studi. Untuk pembahasan ini lebih dengan penyampaian pelaksanaan diklat LERD banyak dilakukan dengan cara shering informasi dan ID PPP Belanda oleh Bapak Guspika dan Ibu antara Pusbindiklatren Bappenas, dengan Program Z. Chaerani dengan diawali oleh evaluasi program Studi dari masing-masing Universitas agar dan tindak lanjut LERD 2007 dalam seminar adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program di lokal dan nasional serta diakhiri dengan rencana tahun 2008. program di tahun 2008. dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan sambutan penutupan acara Rapat Untuk sesi terakhir pada Rakor Gelar kali Evaluasi dan persiapan penyelenggaraan Diklat ini adalah pembahasan tentang mekanisme Non Gelar oleh bapak Avip Saefullah selaku pembiayaan yang disampaikan oleh penanggung Kapusbindiklatren Bappenas. (simpul) jawab PPK dengan di moderatori oleh bapak Guspika. Masalah mekanisme pembiayaan inilah yang sangat di rasakan oleh para peserta penerima beasiswa dengan keterlambatannya pencairan dana allowance, oleh karena itu sebagai Penanggung Jawab PPK menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme pencairan dana tersebut dapat keluar, selanjutnya penjelasan tentang pre-financing, setelah itu penjelasan tentang perlunya pembukaan rekening bank bagi peserta baru. Dan yang terakhir adalah penjelasan tentang administrasi pendaftaran bagi peserta, dan diakhir acara ini juga disampaikan kesimpulan dari rapat ini oleh bapak Kapusbindiklatren Bappenas sekaligus menutup acara rapat evaluasi dan persiapan penyelenggaran diklat gelar. Pada hari kedua dilaksanakan rapat evaluasi dan persiapan penyelenggaraan diklat non gelar, yang di buka secara langsung oleh bapak DR Avip Saefullah selaku Kapusbindiklatren Bappenas. Pada sesi pertama dilakukan pembahasan tentang evaluasi Penyelenggaraan Diklat Jabatan Fungsional Perencana yang disampaikan oleh bapak Haryanto dan di moderatori oleh bapak Hari Nasiri, diantaranya perencanaan diklat seputar seleksi dan alokasi jumlah peserta, pelaksanaan diklat (kurikulum, zoning), monitoring dan evaluasi (akreditasi dan masukan dari program studi) dan yan terakhir adalah informasi diklat non gelar dalam PHRDP -III. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi atas permasalahan yang muncul dari pelaksanaan program ditahun 2007 untuk mencari solusi yang terbaik bagi pelaksanaan Diklat Non Gelar di tahun 2008 yang akan dating,setelah ditemukan 3 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA Antara Bappenas dengan 16 Universitas, Pemprov DKI Neso dan Kedubes Perancis Dalam Program Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Perencana Pemerintah Seluruh Indonesia Pada tanggal 18 maret 2008 yang lalu, Menteri “Program ini dilaksanakan secara sistematis melalui Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional / program pendidikan dan latihan, baik dalam Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tingkatan degree program maupun nondegree menandatangani nota kesepakatan dengan enam program,” bentuk kegiatan kerja sama dengan belas Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas pada dasarnya dilakukan melalui lembaga pemberi beasiswa luar negeri dan pemberian beasiswa kepada PNS di seluruh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Indonesia melalui program S3 linkage, S2 dalam dan luar negeri, S2 linkage, diklat fungsional Enam bebelas Universitas tersebut adalah perencanaan dan diklat-diklat lainnya. Universitas Syiah Kuala, Universitas Andalas, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Sementara itu kerja sama dengan kedutaan besar Universitas Indonesia, Institut Pertanian / lembaga pendidikan internasional lainnya yang Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas telah di lakukan adalah dengan kedutaan besar Padjajaran, Universitas Gajah Mada, Universitas Belanda dan kedutaan besar Perancis melalui Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Netherlands Education Support Office (NESO) Tanjung Pura, Universitas Lambung Mangkurat, dan Service de Coperation et d’Action Culturelle Universitas Hasanuddin, Universitas Tadulako, (SCAC), yang membiayai biaya pendidikan dan dan Universitas Cendrawasih. tunjangan hidup di beberapa Universitas di Belanda dan Perancis untuk melanjutkan jenjang Kesepakatan ini merupakan bagian dari grand S2 melalui kerja sama dengan PTN dalam negeri. strategi untuk meningkatkan Capacity Building Kerja sama ini juga telah di laksanakan untuk PNS yang bertugas dalam bidang perencanaan program S2 linkage kerja sama dengan 5 PTN yang akhirnya di harapkan dapat meningkatkan dalam negeri dan 8 perguruan tinggi di Jepang output perencanaan di pusat dan di daerah. Gambaran Umum dari program pengembangan kualitas sumber daya manusia perencana seluruh 40 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan Indonesia ini adalah sebagai berikut. Paradigma penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, pembangunan yang menekankan penyelenggaraan berkeadilan dan berkelanjutan. SPPN selain otonomi daerah atas dasar prinsip demokrasi, serta sebagai bentuk respon makin pesatnya tantangan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, global juga agar kegiatan pembangunan berjalan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman efektif, efisien dan bersasaran, yang pada akhirnya daerah menyebabkan adanya perubahan mendasar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. system dan mekanisme pembangunan yang meliputi hubungan pusat dan daerah, distribusi Dengan demikian, maka untuk menjamin proses alokasi, perencanaan pembangunan, implementasi, perencanaan pembangunan sesuai dengan tujuan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tersebut di perlukan kualitas PNS yang bekerja di pembangunan serta penataan kembali sumber daya bidang perencanaan sesuai dengan kompetensinya. manusia (PNS) di pusat dan daerah. Peningkatan kualitas SDM diarahkan tidak saja hanya meningkatkan pengetahuan dan keahlian Dengan adanya perubahan system dan mekanisme perencana, namun harus pula didasarkan pada pembangunan, maka sejak tahun 2004 pemerintah perilaku sebagai perencana yang professional. dan DPR mengesahkan Sistem Perencanaan Untuk dapat mengisi kompetensi tersebut maka di Pembangunan Nasional (SPPN) melalui UU No. perlukan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Gelar 25 tahun 2004. SPPN bertujuan (1) mendukung dan Non Gelar. kordinasi antar pelaku pembangunan, (2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Namun demikian berdasarkan data Badan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2007 proporsi , antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan jumlah PNS keselururan masih di dominasi oleh daerah (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi lulusan SMU dan S1. dari total jumlah PNS antar perencana, penganggaran, pelaksanaan, sebanyak 3.780.000 yang berpendidikan S1 dan pengawasan, (4) mengoptimalkan partisipasi sebanyak 1.087 .713 (28%) dan SMU 1.363. 02 (36%). 4 masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya Hanya 95.862 (2,5%) berpendidikan S2 dan 8. 49 4 41 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • liputan (0,2%) setingkat S3. lainya adalah Diploma, SLTP dan SD (32%) dengan data tersebut maka dapat diasumsikan bahwa tingkat pendidikan SDM Perencana hampir sama dengan PNS keseluruhan. Sedangkan jumlah perencana seluruh Indonesia dari hasil penelitian LPEM UI dan Pusbindiklatren Bappenas, pada tahun 2003, jumlah staff perencana diperkirakan berjumlah 20.337 orang. Jumlah ini di perkirakan bertambah pada tahun 2007 sebesar 40.000. seiring dengan penambahan atau pemekaran wilayah baru baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Bappenas yang tugas pokok fungsinya menjamin dan mengkordinasikan proses perencanaan pembangunansesuai dengan prinsip dasar, mekanisme dan tujuan pembangunan, melalui Pusbindiklatren, sejak tahun 2003, melaksanakan Program Pengelolaan Sumber Daya manusia Aparatur untuk meningkatkan kualitasSDM Perencana di instansi Pusat dan Daerah, melalui pembinaan dan fasilitas perencana serta penyelenggaraan Diklat Gelar dan Non Gelar. (simpul) 42 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • informasi beasiswa INFORMASI BEASISWA PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS Bappenas, sebagai instansi pembina jabatan fungsional perencana dan instansi penyelenggara diklat perencanaan mempunyai tugas untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan profesionalisme perencana di seluruh Indonesia, sehingga rencana yang dihasilkannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Tugas Bappenas ini dilaksanakan oleh Pusbindiklatren-Bappenas melalui pelaksanaaan jabatan fungsional perencana dan penyelenggaraan Diklat gelar dan non gelar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Program beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas bertujuan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas institusi perencanaan pemerintah di pusat dan daerah (institutional capacity building), dengan menggunakan institutional approach yaitu setiap permohonan menjadi calon penerima beasiswa harus melalui institusinya dalam hal ini diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian serendah-rendahnya eselon II. Beasiswa Pusbindiklatren-Bappenas khusus disediakan bagi para perencana pemerintah yang bekerja di instansi perencanaan pemerintah pusat dan instansi perencanaan pemerintah daerah. 43 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • informasi beasiswa Program Beasiswa Yang Ditawarkan Pilihan Program Studi I. Program Pendidikan Gelar I. Program S2 Linkage 1. Program S2 Linkage A. S-2 Linkage Belanda 2. Program S2 Dalam Negeri 1. Development Planning and Management 3. Program S2 Internasional, UNSYIAH, NAD MPKD, Universitas Gadjah Mada-Institute (Dosen berasal dari Belanda dan Jepang) for Housing and Urban Development Studies, 4. Program S2 Luar Negeri Rotterdam 5. Program S3 Linkage 2. Development Planning and Infrastructure 6. Program S3 Dalam Negeri Management MPWK, Institut Teknologi Bandung-Rijks Universiteit Groningen 3. Programme in Economics or Development II. Program Diklat Non-Gelar Substantif Economics MIE, Universitas Indonesia - Vrije (Cost Sharing IV) Universiteit Amsterdam 4. Programme in Geoinformation for Spatial 1. Perencanaan Pembangunan Daerah Planning and Risk Management, Geography, 2. Pemantauan dan Evaluasi Program dan Proyek UGM-ITC, Entschede 3. Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja 5. Integrated Lowland Management PSPL, 4. Perencanaan Tata Ruang UNSRI-UNESCO IHE, Delft 5. Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Dae- rah Pesisir B. S-2 Linkage Perancis: 6. Pengelolaan Hibah dan Pinjaman Luar Negeri 1. Master of Urban and Regional Development 7. Perencanaan Investasi Daerah and Urban Planning MPWK, UNDIP - 8. Perencanaan Transportasi Universite de Paris VIII 9. Perencanaan Sosial 2. Master of Urban and Regional Development and Urban Planning MPWK, UNDIP - III.Program Magang Universite de Paris X 3. Master of Urban and Regional Development Program Magang atau joint research, yaitu program and Coastal Development MPWK, UNDIP diklat non konvensional dengan cara bekerja atau -Universite de la Rochelle melakukan joint research di Bappenas atau instansi 4. Master of Urban and Regional Development perencanaan lainnya selama 3 bulan and Coastal Development MPWK, UNDIP - Universite de Britagne Oxidentale IV Program Diklat Non Gelar JFP . 5. Master of Urban and Regional Development dan Penunjang JFP and Urban Infrastructure Management MPWK, UNDIP - ENTPE 1. Fungsional Penjenjangan Perencana Pertama 2. Fungsional Penjenjangan Perencana Muda C. S2 Linkage Jepang: 3. Fungsional Penjenjangan Perencana Madya 1. Programme in Economics Universitas 4. Fungsional Penjenjangan Perencana Utama Indonesia dengan GRIPS, IUJ, Hiroshima 5. TOT Jabatan Fungsional Perencana University, Kobe University dan Yokohama 6. Administrasi Penilaian Angka Kredit Pejabat University Fungsional Perencana 2. Programme in Development Economics 7. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional Universitas Gadjah Mada dengan GRIPS, Perencana IUJ, Hiroshima University, Kobe University, Takushoku University dan Yokohama University 44 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • informasi beasiswa 3. Development Planning and Infrastructure Perencanaan, Universitas Hasanuddin Management Institut Teknologi Bandung 18. Magister Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, Uni- dengan GRIPS, Kobe University, Ritsumeikan versitas Sriwijaya. Hanya diselenggarakan University dan Keio University dengan mekanisme cost-sharing tipe IV 4. Development Planning and Management 19. Program Magister Perencanaan dan Universitas Gadjah Mada dengan GRIPS, Keio Pembangunan Hukum, Universitas University, Kobe University, Ritsumeikan Padjadjaran Hanya diselenggarakan dengan University dan Takushoku University mekanisme cost-sharing tipe IV 5. Master of Public Administration, Universitas Brawijaya dengan GRIPS, Ritsumeikan III. Program S-2 International, UNSYIAH University dan Takushoku University Program S2 Dalam Negeri yang beberapa mata kuliahnnya disampaikan dan disertifikasi oleh II. Program S-2 Dalam Negeri profesor dan/atau pengajar dari Belanda dan 1. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Jepang Pembangunan, Universitas Syiah Kuala 2. Magister Perencanaan Pembangunan, IV Program S2 Luar Negeri . Universitas Andalas Peserta akan diberikan Program Pelatihan 3. Magister Administrasi Publik, Universitas Persiapan Bahasa English for Academic Purposes Sriwijaya (EAP) sekurang-kurangnya selama 5,5 bulan, 4. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, dan Persiapan Bahasa Perancis bagi yang akan Universitas Indonesia ke Perancis. Setelah mengikuti program EAP 5. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi, dan TOEFL mencapai 550 peserta diberikan Universitas Indonesia kesempatan untuk melamar ke Universitas pilihan 6. Magister Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, di berbagai negara yang diminati, khususnya Institut Pertanian Bogor Belanda, Perancis dan Australia. 7. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung V Program S-3 Linkage . 8. Magister Studi Pembangunan, Institut Program S3 Linkage hanya tersedia antara Teknologi Bandung universitas di Indonesia dengan Perancis dan 9. Magister Ekonomi Pembangunan dan Jepang. Program studi yang tersedia adalah sama Perencanaan, Universitas Padjadjaran dengan program S2 Linkage Perancis; sedangkan 10. Magister Ilmu Lingkungan Bidang program studi di Jepang juga sama dengan Perencanaan pengelolaan SDA, Universitas program S2 Linkage Jepang, kecuali program Padjajaran yang bermitra dengan IUJ karena IUJ adalah 11. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan universitas yang tidak menyediakan program Kota, Universitas Diponegoro S3 (Doktor). Skema perkuliahan adalah : tahap 12. Magister Ilmu Lingkungan, Universitas persiapan awal/ proposal, penulisan disertasi dan Diponegoro defensi di luar negeri, sementara tahap penulisan 13. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, draf disertasi dilakukan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada 14. Magister Ekonomi Pembangunan, Universitas Gadjah Mada 15. Magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada 16. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya 17. Magister Konsentrasi Studi Manajemen 45 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • informasi beasiswa PROSEDUR LAMARAN VI. Program S3 Dalam Negeri 1. Mereka yang berhak melamar program beasiswa Universitas Diponegoro: Pusbindiklatren adalah mereka yang memenuhi Ilmu Ekonomi persyaratan seperti yang disebutkan di tabel, dan belum pernah mengambil/memiliki gelar S2 Universitas Padjadjaran: untuk yang melamar beasiswa S2, serta belum Manajemen Bisnis pernah mengambil/memiliki gelar S3 untuk yang melamar beasiswa S3, dengan mengisi Institut Pertanian Bogor: formulir pendaftaran dan diusulkan resmi Ekonomi Pertanian, Penyuluhan Pembangunan, oleh instansi asalnya melalui pejabat pembina Sosialisasi Pedesaan, Komunikasi Pembangunan kepegawaian atau atasan langsung (minimal Pertanian dan Pedesaan eselon II). Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan nama-nama pegawai yang Universitas Gadjah Mada: diusulkan oleh instansi, dan program/topik Ekonomi, Manajemen, beasiswa yang diminati. Kebijakan Publik,Perencanaan Kota dan Daerah 2. Pusbindiklatren mengirimkan formulir Institut Teknologi Bandung: pendaftaran ke seluruh pemerintah Provinsi/ Planologi, Teknik dan Manajemen Industri, Kabupaten/Kota melalui Sekda, BKD, dan Perencanaan Wilayah dan Kota Ketua Bappeda. Untuk mendapatkan formulir tersebut dapat menghubungi pejabat yang Universitas Brawijaya: bersangkutan, atau dapat di download pada situs Ilmu Administrasi, Ilmu Ekonomi kami:Http://www.pusbindiklatren.bappenas. go.id Universitas Indonesia: Ilmu Ekonomi 3. Pusbindiklatren hanya akan menindaklanjuti formulir pendaftaran yang bermaterai dan bertanda tangan asli dengan persetujuan dari atasan lansung (minimal eselon II). Pusbindiklatren tidak memproses usulan dan formulir yang disampaikan melalui faksimili. 4. Formulir pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu: -Ijasah dan transkip S1/S2 yang telah dilegalisir -Fotokopi SK Pengangkatan PNS 100% pada golongan III/ A, atau SK pengangkatan terakhir yang telah dilegalisir-Khusus bagi para pejabat fungsional perencana harus melampirkan SK jabatan terakhir yang dilegalisir -Pernyataan Rencana Studi (dalam bentuk esai) 5. Formulir dapat disampaikan langsung kepada Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas ke alamat: Jl. Taman Suropati No.2 Jakarta 10310 atau dapat dikirimkan melalui pos ke alamat: Jl. Proklamasi No.70 Jakarta 10320 46 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • informasi beasiswa Jika peminat beasiswa sebanyak ini pasti akan membawa kemajuan untuk Indonesia di masa depan PERSYARATAN CALON PESERTA 4 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • sosok alumni Cerita Dari Rotterdam Oleh: Kresensia Ernesta Ananta Utami Kresensia Ernesta Ananta Utami bersama rekan-rekan Setiap Orang adalah Guru; Setiap Tempat adalah Sekolah. Sudah selayaknya apabila kita dapat memetik pelajaraan dan bersyukur atas segala peristiwa dalam kehidupan Sedikit orang yang beruntung untuk beroleh kesempatan melanjutkan studi ke luar negeri. Sebagai bagian dari yang sedikit, , saya ingin berbagi cerita sebagai wujud rasa syukur atas keberuntungan itu. Pada tahun 2003, saya diajak teman sekantor untuk ikut mendaftarkan diri dalam program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas guna melanjutkan studi S2. Berdasarkan latar belakang pendidikan sebelumnya yaitu bidang Teknik sipil, saya memutuskan untuk memilih Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) di Universitas Gadjahmada, Yogyakarta. Langkah awal sesudah pendaftaran adalah mengikuti Test Potensi Akademik (TP Setelah TP dinyatakan lulus, kemudian dilanjutkan dengan A). A test kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL). Setelah menunggu selama kurang lebih 1 bulan, saya dinyatakan lolos seleksi untuk melanjutkan studi di MPKD, UGM dengan beasiswa dari Bappenas. Dalam masa persiapan menjelang keberangkatan, dating tawaran untuk bergabung dalam program double degree, dimana masa perkuliahan akan dihabiskan di Yogya dan Belanda. Program double degree Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM akan bekerjasama dengan Institute housing and Development Studies (I H S), Rotterdam. Langkah Awal Menuju Pengalaman Baru Dari sinilah pengalaman baru bermula. Sebagai peserta program Double Degree, saya diwajibkan mengikuti kursus bahasa Inggris (English for Academic Purpose/EAP), untuk meningkatkan skore TOEFL, yang pada saat itu masih dibawah 550 (angka yang manjadi standar untuk dapat melanjutkan studi ke luar negeri. Kursus diselenggarakan di Jakarta pada bulan Mei s/d Oktober 2003. Total jumlah peserta untuk program double degree adalah 20 orang (termasuk saya) yang berasal dari berbagai instansi dan daerah di Indonesia. Kelas dimulai jam 08.00 sampai jam 16.00 (Senin s/d Jumat). Khusus tiap hari Selasa diadakan test untuk memonitor kemajuan skor toefl kami masing-masing. Pada test akhir skor 550 berhasil saya dapatkan. Selesai Kursus EAP perkuliahan di MPKD, UGM pun dimulai. Pada awalnya sangat sulit bagi saya untuk , mengikuti perkuliahan karena ternyata ilmu di MPKD lebih mengarah kepada social engineering yang menuntut kepiawaian untuk menulis dan bercerita. Sebagai orang yang berlatar belakang teknik sipil yang selama ini berhadapan dengan angka dan diagram, sangat sulit bagi saya untuk mendeskripsikan 48 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • sosok alumni sesuatu dalam bentuk tulisan yang indah. Namun Kami tiba di Schipol sekitar jam 06.00 pagi waktu akhirnya saya terbiasa dengan itu semua. Belanda. Di sana kami dijemput oleh salah satu Masa perkuliahan di UGM, dibagi menjadi 3 staff IHS, dan dengan menggunakan bis, kami semester. Pada semester awal (1 dan 2), kami melanjutkan perjalanan ke Rotterdam. Setelah ± dibekali dengan teori-teori yang menyangkut 1,5 jam perjalanan kamipun tiba di di W eenapad, perencanaan kota. Sedangkan pada akhir semester, sebuah bangunan (student house milik IHS) lebih difokuskan pada studio dan perencanaan yang tidak jauh dari Central Stasiun Rotterdam. pembuatan thesis. Disana kami akan tinggal dan bergabung dengan sesama mahasiswa IHS yang berasal dari berbagai Ditengah-tengah kesibukan menjalani kuliah, saya negara berkembang di Eropa Timur, Afrika, juga harus bersiap-siap menghadapi interview Amerika Selatan dan Asia. Pemondokan kami untuk mendapatkan beasiswa S2 dari NEC dilengkapi dengan fasilitas lengkap. (Netherlands Education Centre). Walaupun telah diterima di program double degree, saya dan teman- Hari pertama diisi dengan exploring Rotterdam. teman tidak otomatis dapat ke Belanda. Kami harus Lokasi W eenapad yang dekat dengan China menjalani serangkaian interview yang diadakan town-nya Rotterdam memudahkan kami dalam oleh NEC dan karena tidak berada di Jakarta mendapatkan makanan dengan cita rasa Asia. maka interview berbahasa inggris itu dilakukan Di sana terdapat 2 buah supermarket yang via telepon dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjual makanan asia (termasuk indomie). berkisar pada Setidak-tidaknya untuk urusan makanan tidak jauh berbeda dengan Indonesia. 1. Alasan memilih melanjutkan studi di Belanda. 2. Hubungan antara latar belakang pendidikan Masa perkuliahan di IHS dibagi dalam 4 periode, dengan pendidikan yang akan anda tempuh di yaitu core; intermediate; specialisation dan Belanda, serta hubungannya dengan pekerjaan thesis period. Pada core dan intermediate period, yang sekarang. materi difokuskan pada pengenalan serta teori- 3. Keadaan keluarga jika ditinggalkan teori urban management; pada specialisation 4. Kendala yang mungkin terjadi selama period sudah mengarah pada bidang pilihan menempuh pendidikan di Belanda dan cara sesuai dengan thesis yang akan disusun. mengatasinya? (terkait dengan cuaca, different Berbeda dengan mahasiswa lain, khusus bagi saya culture dan homesick. dan teman-teman double degree, masa penulisan thesis dilakukan di Indonesia (Yogyakarta). Setelah interview via telepon, saya masih juga Tiap periode terdiri dari beberapa blok, dimana harus menghadapi interview tahap ke 2, yang masing-masing blok terdiri dari beberapa modul/ dilakukan secara tatap muka langsung. Dari hasil topik. Sistem kredit yang digunakan mengacu wawancara , dari 20 orang , 16 orang dinyatakan pada ECTS (European Credit transfer system). lulus seleksi untuk melanjutkan studi di jurusan Tiap modul terdiri dari 2 ECTS (56 jam). Satu blok Urban Management and Development,di Institute rata-rata terdiri 6 ECTS yang harus diselesaikan of Housing and Development Studies (IHS), selama ± 4 minggu (3 minggu teori,dan diskusi; 1 Rotterdam. minggu untuk self studi dan ujian). Setelah satu Menuai Pengalaman di Negeri Orang blok selesai dibahas dan ditutup dengan ujian Pada tanggal 4 Oktober 2004, saya dan teman-teman baru berpindah ke blok lain. Keuntungan dari bertolak dari Bandara Soekarno Hatta (Jakarta) sistem ini adalah memudahkan mahasiswa pada menuju Schipol (Amsterdam) dengan menggunakan saat ujian, karena berfokus pada satu blok saja. pesawat KLM, perjalanan memakan waktu ± 14 Untuk menilai kualitas pelajaran dan dosen, pada jam dengan transit di Singapore. setiap selesai ujian (per blok), seluruh mahasiswa 4 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • sosok alumni diminta untuk mengisi lembar evaluasi. Selain itu juga disediakan fasilitas foto copy dengan menggunakan kartu yang bisa dibeli di Berbeda dengan di UGM, waktu perkuliahan di perpustakaan. Rotterdam sangat padat, berlangsung dari dari Senin s/d Jumat mulai pukul 09.00-16.00, dengan Bercerita tentang kehidupan bersosialisasi, pada total jumlah mahasiswa ± 60 orang yang tergabung setiap hari jumat, minggu terakhir bulan, IHS dalam 1 kelas, dimana Indonesia merupakan selalu mengadakan acara social evening. Acara grup terbesar yang berjumlah 22 orang. ini menjadi ajang untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama staf pengajar. Selain di kampus, Pelaksanaan ujian tidak jauh berbeda dengan di kami juga sering mengadakan party (biasanya Indonesia, yaitu ujian tertulis di kelas atau take pesta ulang tahun) yang diadakan di tempat home exam ( yang biasanya berupa paper) dengan pemondokan. passing grade di 5,5 . Untuk mahasiswa yang mendapatkan nilai dibawah 5,5 diberi kesempatan Sesuai dengan topik thesis yang saya ambil, maka untuk mengikuti re-exam (penulisan paper atau dua bulan menjelang masa akhir perkuliahan, saya analisa kasus). pindah dari IHS, Rotterdam ke Lund University, Swedia untuk mengambil spesialisasi di bidang Motto belajar di IHS adalah menghubungkan Housing Policy. Bersama 17 orang teman (3 teori dengan praktek, maka dari itu metode diantaranya orang Indonesia) kami berangkat ke belajar yang diterapkan lebih difokuskan Lund. Sebagai kota tua (middle ages city) dan pada diskusi / group work. Biasanya dosen memiliki universitas yang berdiri sejak tahun hanya memberi sedikit penjelasan, kemudian 1666, tinggal di Lund memberi nuansa yang untuk memperdalam materi dilakukan lewat sangat jauh berbeda dengan Rotterdam sebagai diskusi atau group work yang hasilnya akan kota metropolitan. Dengan jumlah penduduk dipresentasikan di depan kelas. Group work yang sebagian besar pelajar/mahasiswa kehidupan ini bisa memakan waktu berjam-berjam bahkan di Lund memang terasa lebih sepi, namun di sampai harus dikerjakan diluar jam pelajaran. sinilah kehidupan sosial saya yang jauh lebih Tidak jarang harus lembur sampai malam, berwarna. untungnya kami semua tinggal di gedung yang sama jadi tinggal berpindah kamar saja. Dengan jadwal yang tidak sepadat di Rotterdam, saya memiliki banyak waktu untuk berinteraksi Bagi saya group work ini membawa pelajaran yang dengan teman-teman, dosen dan beberapa untuk lebih mengenal karakter orang lain keluarga Indonesia. Walaupun kami sudah saling yang berbeda latar budaya, kebanyakan orang mengenal sejak dari Rotterdam dulu, namun barat (eropa dan Amerika) lebih ekspresif dalam di sini hubungan saya dengan teman-teman mengeluarkan pendapat, mereka rela untuk asing menjadi lebih akrab dan dekat, dan pada berlama-lama berargumentasi dan berdebat masa inilah saya merasakan hubungan yang (bahkan kadang-kadang untuk hal-hal saya hangat antara mahasiswa dan dosen seperti anggap tidak penting). Namun demikian, layaknya seorang teman. Di sini saya dapat bebas di sini saya dapat belajar untuk berani/bebas berkonsultasi dan berbincang bebas dengan para mengeluarkan pendapat serta menghargai supervisor tesis. pendapat orang lain. Adapun fasilitas yang disediakan sama Sekedar untuk mengobati rasa rindu terhadap seperti kampus- kampus di Indonesia, yaitu makanan indonesia, tidak jarang saya juga sering perpustakaan, sport centre, cafetaria dan menghabiskan waktu dengan beberapa keluarga laboratorium komputer. Bedanya kami semua Indonesia yang sudah lama tinggal di sana Tidak diberi account email khusus dengan kuota seperti di Rotterdam, dimana saya lebih banyak tertentu sebagai alat untuk berkomunikasi dikelilingi oleh teman-teman sesama Indonesia, di dengan sesama mahasiwa ataupun dosen. Email sini saya harus lebih bisa berbaur dan berinteraksi ini juga dapat digunakan untuk mengakses agar tetap merasa nyaman. jurnal-jurnal yang ada diperpustakaan kampus. 50 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • sosok alumni Akhirnya pada bulan Juli 2005, saya dan teman- DAFTAR RIWAYAT HIDUP teman double degree kembali ke Yogyakarta untuk menyelesaikan thesis masing-masing. Kami pulang dengan membawa semua NAMA pengalaman yang tak tergantikan. Pada bulan Kresensia Ernesta Ananta Utami Januari 2006, kami di wisuda di Universitas Gadjah Mada dengan membawa pulang ijasah Magister Perencanaan Kota dan Daerah serta TEMPAT/TGL LAHIR Urban Management and Development. Pontianak, 5 Desember 1969 Pengalaman belajar di luar negeri telah memperkaya perjalanan hidup dan karier PENDIDIKAN saya. Belajar di luar negeri ternyata bukan 2004 – 2006 hanya untuk memperoleh mutu pendidikan Urban Management and Development, yang lebih baik guna meningkatkan kualitas IHS (Institute of Housing and Development Studies), diri akan tetapi juga pada bagaimana kita Rotterdam mampu bertahan di tengah lingkungan baru hingga mampu berinteraksi secara apik 2004 – 2006 dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1988 – 1995 Teknik Sipil, Universitas Tanjungpura, Pontianak 1986 – 1988 : SMA NEGERI 1, Pontianak 1983 – 1986 : SMP NEGERI 3, Pontianak 1976 – 1983 : SD NUSA INDAH, Pontianak PENGALAMAN KERJA Januari 2003 – SEKARANG Staf Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Maret 1999 – January 2003 Staf Bidang Jalan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak Juni 1996 – Oktober 1998 Kresensia Ernesta Ananta Utami (Bawah, paling Site Engineer Pembangunan Terminal Penumpang, Gudang kanan) Di tengah lingkungan baru, berinteraksi secara apik dengan perbedaan-perbedaan yang ada. dan Dermaga Container Pelabuhan Pontianak., PT. INCONEB (Indonesian Consultant Engineering Bureau), Pontianak HOBBY traveling, membaca 51 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • akademika RINGKASAN TESIS Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah Institut Pertanian Bogor Analisis Keterkaitan Antara Pola Penganggaran dan Kinerja Pembangunan Di Wilayah Jawa Bagian Barat ( Meliputi Provinsi : DKI Jaya, Jawa Barat dan Banten ) Sejak tahun 2001 pemerintah bertekat untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut mengandung semangat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum dalam kerangka pemberdayaan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Otonomi daerah disamping memberi kewenangan yang lebih, juga menuntut pemerintah daerah Oleh : lebih mandiri dalam penentuan kebijakan. Agus Sunarto Departemen Keuangan RI APBD sebagai salah satu kebijakan pembangunan tahunan yang mencerminkan dukungan pemda terhadap pembangunan daerah, mekanisme penyusunan, penetapan, pelaksanaan, *Penulis adalah pengawasan dan pertanggung jawabannya, telah diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2003 tentang peserta dari karya Keuangan Negara. Dengan sumber daya yang terbatas, maka agar tujuan tercapai secara optimal siswa yang di di perlukan pengalokasian anggaran yang cermat, sehingga model pengalokasian anggaran selenggarakan oleh yang tertuang dalam APBD di harapkan akan dapat mempengaruhi kinerja pembangunan Pusbindiklatren yang di laksanakan masing-masing daerah. Dalam konteks spesial, sudah barang tentu terjadi Bappenas. keterkaitan antar daerah dimana masing-masing daerah tersebut terjadi saling mempengaruhi. Di pilihnya wilayah Jawa Bagian Barat sebagai obyek penelitian di latar belakangi oleh hal-hal sebagai berikut : Instansi asal: Dinas Lingkungan a. Merupakan salah satu pusat pertumbuhan / pusat industri di Indonesia. Hidup, Sub Din b. Terdapat 29 unit penelitian tingkat kabupaten / kota sehingga secara statistik cukup untuk AMDAL suatu analisis. Jabatan : Pelaksana c. Memiliki tingkat variasi PDRB antar kabupaten / kota yang cukup tinggi (PDRB tahun Alamat Kantor: 2004) Jalan Soreang KM Tujuan dari penelitian ini adalah : 17 Kab. Bandung 1. Menganalisis dan memetakan konfigurasi spasial pola pengalokasian anggaran belanja Lama Studi: daerah. 18 Bulan 2. Menganalisis dan memetakan konfigurasi spasial kinerja pembangunan daerah. 3. Menganalisis peran struktur alokasi anggaran belanja yang keterkaitan antar darah, untuk optimalisasi kinerja pembangunan daerah. Hasil analisis menunjukan bahwa : 1. Peran pemerintah lewat belanja daerah atau pola penganggaran masih cukup berarti dalam meningkatkan kinerja pembangunan, yang di tunjukan dengan adanya pengaruh cukup nyata dari pola penganggaran terhadap kinerja pembangunan. Bidang-bidang penganggaran yang berpengaruh cukup nyata, yang berarti bila bidang-bidang tersebut ditingkatkan jumlah anggaran belanjanya akan meningkatkan kinerja pembangunan adalah : I. Bila di hitung berdasar jumlah penduduk maka terdapat dua kelompok bidang yang berpengaruh nyata yaitu a. Faktor yang pertama merupakan belanja administrasi ) dan produksi, dengan penyusunannya adalah belanja-belanja: Total Belanja, Bidang Administrasi Pemerintahan, Bidang Perikanan, Bidang Perindustrian dan Perdagangan, 52 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • akademika Bidang Lingkungan Hidup, Bidang produktifitas, tetapi untuk wilayah gravitasi Kependudukan, Bidang Olah Raga, potensial kurang baik dan perlu dilakukan upaya dan Bidang Kepariwisataan. b. Faktor ) perbaikan-perbaikan. kedua adalah belanja penanaman modal 4. Indeks diversitas struktur ekonomi menghambat dengan kontribusi terbesar adalah bidang tingkat produktifitas dan tingkat pertumbuhan penanaman modal wilayah gravitasi potensial. Hal ini berarti terjadi II. Untuk belanja bidang perluas lahan pengurasan sumber daya yang menyebabkan menghasilkan dua faktor yaitu a. Faktor ) melemahnya kinerja pembangunan dari aerah yang pertama berupa belanja sarana dan yang kurang menspesialisasikan diri ke dalam prasarana yang disusun dari belanja- sektor perekonomian tertentu menuju daerah belanja : Total Belanja, Bidang Administrasi yang telah menspesialisasikan diri ke dalam sector Pemerintahan, Bidang Pertanian, Bidang perekonomian tertentu. Perikanan, Bidang Pertambangan dan Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan Energi, Bidang Perindustrian dan hal-hal sebagai berikut : Perdagangan, Bidang Perkoperasian, Bidang Penanaman Modal, Bidang Ketenagakerjaan, 1. Dalam menyusun anggaran dan kebijakan- Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan kebijakan lain yang relevan perlu di lihat dan Kebudayaan, Bidang Sosial, Bidang kepentingan secara makro yaitu kepentingan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum, bersama dengan memperhatikan keterkaitan Bidang Perhubungan, Bidang Lingkungan antar sektor dan keterkaitan antar daerah Hidup, Bidang Kependudukan, Bidang sehingga di peroleh hubungan keterkaitan dan Olah Raga dan Bidang Kepariwisataan. b. ) perimbangan antar wilayah yang saling menguat. Faktor kedua berupa belanja tata ruang dan Diperlukan peran lembaga pemerintahan untuk hutbun yang di susun dari belanja penataan memfasilitasi hal tersebut. ruang dan kehutanan perkebunan 2. Dalam menyusun kebijakan perlu memperhatikan sektor-sektor yang merupakan 2. Indeks diversitas struktur perekonomian sector unggulan dan lebih memperhatikan sektor- dan indeks diversitas pola penganggaran sektor yang merupakan sektor unggulan tersebut memberi pengaruh negative terhadap tingkat agar kinerja pembangunan lebih baik. produktivitas, mengandung arti bahwa karena terdapat kendala dalam hal keterbatasan sumber 3. Pemerintah daerah hendaknya lebih daya maka pemerintah daerah di tuntut untuk memperhatikan kajian-kajian tentang aspek- menspesialisasikan diri ke dalam bidang tertentu aspek penganggaran yang sudah dilakukan dengan memprioritaskan penganggaran pada oleh kalangan akademis untuk optimalisasi bidang tertentu sehingga diperoleh sektor penganggaran. perekonomian yang menjadi sektor unggulan 4. Penelitian ini perlu terus dikembangkan untuk akan dapat menyumbang perekonomian secara klasifikasi belanja lebih terperinci, penyusunan optimal variable kinerja pembangunan lain yang dianggap representative dan memperluas wilayah 3. Tingkat produktivias wilayah perbatasan penelitian agar hasilnya dapat lebih secara nyata administrasi saling mendorong atau memperkuat, menggambarkan struktur alokasi anggaran tetapi untuk wilayah gravitasi potensial sekali belanja dan keterkaitan antar daerah untuk melemah. Hal ini berarti kerjasama untuk mengoptimalisasi kinerja pembangunan daerah. wilayah-wilayah berbatasan administrasi cukup baik yang dapat menguatkan tingkat 53 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini ALTERNATIF KEBIJAKAN: MEKANISME HUBUNGAN KERJA ANTARA JABATAN STRUKTURAL DENGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA Oleh: Drs. I Dewa Gde Sugihamretha MPM. Perencana Madya Tk. Utama, Bappenas Wakil Ketua AP2I Komisariat Bappenas Saya membuat artikel ini berdasarkan pengalaman selama memangku JFP pengamatan dari hasil , diskusi antar sesama pemangku JFP di Komisariat AP2I Bappenas, mencermati hasil diskusi dengan pemangku JFP dari berbagai Departemen/LPND, dan mencari perkembangan pelaksanaan jabatan fungsional lainnya sebagai perbandingan seperti Peneliti, dan Kepegawaian. Dari sekian banyak permasalahan dari diskusi-diskusi tersebut antara lain meliputi: butir-butir kegiatan yang ada dalam JFP belum menampung keseluruhan kebutuhan unit-unit perencana departemen/LPND sehingga sulit untuk mendapatkan angka kredit; belum tertatanya hubungan kerja antar pemangku jabatan struktural dengan pemangku jabatan fungsional sehingga menghambat pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi; dan Batas Usia Pensiun (BUP) JFP yang terbatas hanya sampai umur 56 tahun. Dalam kesempatan ini, saya menyajikan “ Alternatif Kebijakan Mekanisme Hubungan Kerja antara Pemangku Jabatan Struktural dengan Pemangku Jabatan Fungsional Perencana ”. Tulisan dibawah ini akan saya awali dengan landasan-landasan kebijakan pengembangan jabatan PNS; dilanjutkan pertanyaan kenapa Pemerintah mengembangkan jabatan fungsional; Permasalahan pelaksanaan JFP; Langkah-langkah Tindak Lanjut Yang diperlukan; Konsep Penataan Hubungan antara Pemangku jabatan Struktural dengan Pemangku Jabatan Fungsional Perencana. Landasan Kebijakan Pengembangan Jabatan PNS. Sebagai salah satu bentuk kesejahteraan non-materiil yang memungkinkan aparatur Negara bekerja secara profesional, antara lain Sistem Pengembangan Pola Karir PNS (Pegawai Negeri Sipil). Adanya kepastian tentang jenjang karir dan mekanisme penentuan pejabat yang mengacu kepada peraturan perundangan yang pasti memberikan suasana kondusif bagi pengembangan kepampuan profesional PNS. Dasar Hukum yang digunakan sebagai penetapan kebijakan pengembangan pola karir PNS, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; (2) PP No.15 tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural; dan (3) PP No.16 tahun 1994 tentang 54 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Jabatan Fungsional PNS. Pola karier PNS adalah dari jabatan struktural PNS pola pembinaan PNS yang diatur dalam PP No. 15 Tahun Dalam Undang-undang Nomor menggambarkan alur 1994, bab III yang berisi lima 43 Tahun 1999 tentang Perubahan perkembangan karier yang pasal. Pasal 4 (1) menyatakan Undang-undang Nomor 8 Tahun menunjukan keterkaitan dan jabatan struktural hanya dapat 1974 tentang Pokok-pokok keserasian antara jabatan pangkat, diduduki oleh Pegawai Negeri Kepegawaian yang dimaksud pendidikan dan pelatihan jabatan, Sipil. Syarat bagi PNS untuk jabatan adalah kedudukan yang kompetensi, serta masa jabatan dapat diangkat dalam jabatan menunjukkan tugas, tanggung sejak pengangkatan pertama struktural diatur pada pasal jawab, wewenang dan hak seorang dalam jabatan tertentu sampai 5, antara lain: kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam dengan pensiun. manajerial, kemampuan teknis suatu satuan organisasi Negara. fungsional, dan kecakapan, serta Jabatan dalam lingkungan Hakekat pola karier PNS pengalaman yang diperlukan; birokrasi pemerintah adalah adalah lintasan perkembangan memperhatikan Daftar jabatan karier. Jabatan karier dan kemajuan pegawai dengan Urutan Kepangkatan, pangkat adalah jabatan dalam lingkungan pola gerakan posisi pegawai sekurang-kurangnya 1 tingkat birokrasi pemerintah yang hanya baik secara horizontal maupun di bawah pangkat terendah dapat diduduki oleh Pegawai vertikal yang selalu mengarah yang ditentukan, dan memenuhi Negeri Sipil atau Pegawai pada tingkat atau jenjang posisi persyaratan lainnya sebagaimana Negeri yang telah beralih status yang lebih tinggi. PNS diangkat dalam uraian jabatannya. sebagai Pegawai Negeri Sipil. dalam jabatan dan pangkat pada Jabatan karier dapat dibedakan Jabatan Struktural atau Jabatan Kompetensi inti juga dirumuskan kedalam 2 (dua) jenis, yaitu : Fungsional. untuk jabatan struktural dan 1. Jabatan Struktural, dan 2. fungsional. Jabatan struktural, Jabatan Fungsional. Jabatan, dapat dikatakan kompetensi intinya adalah: kedudukan yang menujukan kepemipinan dan menejerial Dalam Peraturan Pemerintah tugas/tanggungjawab/ serta mempunyai kode etik. Nomor 16 Tahun 1994tentang wewenang/ hak seorang PNS Jabatan Fungsional, kompetensi Jabatan Fungsional disebutkan dalam rangkaian susunan suatu intinya adalah: Keahlian dan/atau bahwa Jabatan Fungsional satuan organisasi negara, baik keterampilan spesialistik dan adalah kedudukan yang Jabatan struktural maupun mandiri serta mempuyai kode menunjukkan tugas, tanggung jabatan fungsional. Dengan etik. jawab, wewenang dan hak demikian, pada jabatan seseorang Mengapa Pemerintah seseorang Pegawai Negeri Sipil PNS yang bersangkutan, Mengembangkan Jabatan dalam suatu satuan organisasi melekat segala tanggungjawab, Fungsional Bagi PNS?. yang dalam pelaksanaan tugasnya tugas, dan wewenang, serta didasarkan pada keahlian dan/ hak yang bersangkutan. Optimalisasi kinerja instansi, atau ketrampilan tertentu serta Prinsip pengangkatan dalam tidak dapat dicapai dengan bersifat mandiri. Sedangkan jabatan, yaitu: profesional sesuai mengandalkan jabatan struktural Jabatan Stuktural adalah kompetensi dan kode etik, saja, tetapi masih memerlukan kedudukan yang menunjukan prestasi kerja, jenjang pangkat, jabatan pendukung lainnya tugas, tanggungjawab, dan syarat obyektif lainnya tanpa agar secara bersama-sama wewenang dan hak seseorang membedakan jenis kelamin/suku/ dapat mencapai optimalisasi Pegawai Negeri Sipil dalam agama/ras dan golongan. kinerja dimaksud. Suatu rangka memimpin suatu satuan organisasi, secara alamiah akan organisasi Negara. Pengangkatan, pemindahan, dan berkembang sesuai dengan pemberhentian dalam jabatan kebutuhan organisasi itu sendiri. 55 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini “Seiring dengan penerapan paradigma Ramping Struktur Kaya Fungsi, dalam reorganisasi di lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional(Men.PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terjadi pengurangan sejumlah besar jabatan struktural” Pengembangan unit kerja dan sebagaimana tertuang dalam pembangunan. pemilahan pekerjaan, dirumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Permasalahan Hubungan berdasarkan upaya efektivitas tahun 1994, jabatan fungsional Kerja Pemangku Jabatan dan efisiensi pencapaian tujuan dibentuk dan ditetapkan sesuai Struktural Dengan organisasi. dengan kebutuhan pemerintah Pemangku Jabatan dalam rangka mengoptimalkan Fungsional Perencana. Secara teoritis, organisasi kinerja organisasi pemerintah. terbagi menjadi tiga tipe Dalam PP No. 16 tahun Dalam rangka meningkatkan organisasi, yaitu unit lini, staf 1994 disebutkan juga bahwa daya guna dan hasil guna dan fungsional. Pada dasarnya pengangkatan PNS dalam suatu sumber daya manusia pada unit lini merupakan struktur jabatan fungsional di samping aparatur Negara yang bertugas pokok dari setiap organisasi, baik perlu mempertimbangkan melakukan kegiatan perencanaan organisasi besar dengan struktur lingkup tugas organisasi dengan pembangunan dan menjamin yang gemuk dengan banyak rincian tugas jabatan fungsional, pembinaan karier, kepangkatan/ jenis dan jenjang organisasi/ harus pula mempertimbangkan jabatan serta profesi di bidang jabatannya, maupun organisasi beban kerja yang ada yang perencanaan pembangunan, ramping yang sederhana saja. memberi kemungkinan untuk telah ditetapkan pemberlakuan Dengan semakin banyak dan pencapaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana komplek beban kerjanya, unit bagi pejabat fungsional yang (JFP) dengan Keputusan lini tadi berkembang dengan bersangkutan. Menteri Pendayagunaan memodifikasi bentuk staf dan Aparatur Negara Nomor 16/ fungsional yang berbentuk Disamping itu, suatu KEP/M.P AN/3/2001 tentang sesuai dengan kebutuhan organisasi secara struktural Jabatan Fungsional Perencana organisasional. Kedua bentuk selalu berubah sesuai dengan dan Angka Kreditnya. struktur tersebut, belakangan dinamika organisasi itu sendiri. ini selalu ada dan menjadi Perubahan tersebut terjadi untuk Seiring dengan penerapan satu kesatuan struktur dalam mendapatkan dan menjaga paradigma Ramping Struktur suatu organisasi (Buchanan and efektivitas pembagian tugas Kaya Fungsi, dalam reorganisasi Huczynski, 1997:20) dan rentang kendali organisasi di lingkungan Kementerian tersebut. Di lingkungan instansi Negara Perencanaan Di lingkungan instansi pemerintah, distribusi tugas pada Pembangunan Nasional(Men. pemerintah, unit lini dikenal mulanya dibagi tuntas dalam PPN)/Badan Perencanaan sebagai unit organisasi pokok struktur organisasi, kemudian Pembangunan Nasional yang melaksanakan tugas pokok berkembang menjadi dua jalur (Bappenas) terjadi pengurangan dan fungsi organisasi makro, yaitu struktural dan fungsional sejumlah besar jabatan struktural unit staf adalah unit organisasi yang semakin berimbang sesuai ( hingga hari ini struktur penunjang yang melaksanakan proporsinya masing-masing. terendah dalam organisasi tugas dan fungsi penunjang dari Pada kondisi yang mapan Bappenas di lingkungan Deputi unit lini seperti kesekretariatan, dalam penerapan kedua jalur adalah eselon III), Kelompok tata usaha dan yang sejenis. Dua jabatan karier tersebut struktur Pejabat Fungsional Perencana unit organisasi ini, biasanya organisasi akan semakin telah diberikan peranan terbagi habis dalam jabatan meramping sementara jalur yang semakin penting dalam struktural. Kemudian unit fungsional semakin berkembang. pencapaian tugas pokok dan fungsional, merupakan unit Sampai hari ini, Pemerintah telah fungsi organisasi. Hal ini terlihat dengan tugas spesialis yang kita mengembangkan 92 (Sembilan dalam struktur organisasi Kantor kenal dengan jabatan fungsional. puluh dua) jabatan fungsional Kementerian Negara PPN/ Sehubungan dengan hal tersebut, yang tersebar diberbagai bidang Bappenas, sebagaimana tertuang 56 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini dalam Peraturan Meneg.PPN/ KJFP: Kelompok Jabatan bidang perencanaan sampai Kepala Bappenas Nomor: PER Fungsional Perencana (Bab dengan melakukan kegiatan 01/M.PPN/09/2005 terkahir XVI) Pasal 611 Permen PPN/ pengembangan di bidang pe- dirubah dengan Peraturan Kepala Bappenas Nomor rencanaan; dan Menteri Negara PPN/Kepala PER.005/M.PPN/10/2007 d. Penunjang kegiatan perenca- Bappenas Nomor PER.005/ naan meliputi: dari mengajar/ Keterangan: M.PPN/10/2007. melatih/melakukan bimbingan 1) Berdasarkan Peraturan di bidang perencanaan sampai Menteri Negara PPN/Kepala Pembagian Kewenangan dengan memperoleh penghar- Bappenas Nomor PER.005/ Berdasarkan kebijakan tersebut gaan/tanda jasa di bidang pe- M.PPN/10/2007 masing- di atas, dibawah Unit Kerja rencanaan. masing sub direktorat dapat Eselon II terdapat dua jenis membawahkan jabatan jabatan yaitu pemangku jabatan Dalam peraturan perundang- fungsional perencana sesuai struktural (Eselon III) dan undangan disebutkan bahwa dengan perturan perundang- pemangku jabatan fungsional. jabatan struktural adalah undangan. Penjelasan Kedua jenis jabatan ini diharapkan kedudukan yang menunjukan ini dapat dilihat pada dalam pelaksanaannya saling tugas, tanggungjawab, setiap Bagian Kedelapan mendukung satu sama lain dan wewenang dan hak seseorang (Koordinasi Jabatan tidak saling menggantikan. Pegawai Negeri Sipil dalam Fungsional Perencana) rangka memimpin suatu satuan Tugas dan fungsi suatu jabatan dari uraian penjelasan organisasi Negara (Manajerial). hendaknya tidak tumpang tindih tugas pokok dan fungsi di ataupun duplikasi dengan tugas lingkungan Kedeputian. dan fungsi jabatan lainnya. Ini berarti bahwa kompetensi 2) Perencanaan dalam hubungan Namun, di dalam pelaksanaannya, Pegawai Negeri Sipil dalam ini adalah kegiatan-kegiatan hubungan kedua jenis jabatan jabatan struktural cenderung pengambilan keputusan dari tersebut masih perlu ditingkatkan pada kompetensi manajerial sejumlah pilihan mengenai karena masih ada beberapa unit (leadership). Sedangan jabatan sasaran dan cara-cara yang organisasi cenderungan berjalan fungsional adalah kedudukan akan dilaksanakan di masa sendiri-sendiri serta belum yang menunjukkan tugas, depan guna mencapai tujuan terkoordinasi dengan baik. Lebih tanggung jawab, wewenang yang diinginkan, serta jelasnya, dalam pelaksanaan tugas dan hak seseorang Pegawai pemantauan dan penilaian pokok dan fungsi organisasi, Negeri Sipil dalam suatu atas perkembangan hasil kedua jabatan tersebut belum satuan organisasi yang pelaksanaannya yang jelas siapa yang melakukan apa. dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara sistematis didasarkan pada keahlian dan/ dan berkesinambungan. atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Dari uraian Unsur dan sub unsur kegiatan sebagaimana terdapat dalam perencana terdiri atas: tabel di atas, nampak bahwa a. Pendidikan; pemangku jabatan struktural b. Kegiatan perencanaan meli- selain melaksanakan kewenangan puti: kegiatan dari Identifikasi manajerial juga melaksanakan permasalahan, pengkajian al- fungsi-fungsi keahlian dan atau ternatif sampai kepada pe- ketrampilan dimana fungsi nilaian hasil pelaksanaan; tersebut melekat pada pemangku c. Pengembangan Profesi meli- jabatan fungsional. puti: kegiatan dari membuat karya tulis/karya ilmiah di 5 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Tabel Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Uraian Deputi Direktorat Subdit 1) KJFP JFP Permen 005 Permen 005 Permen 005 Permen 005 Kepmen.PAN Tugas Melaksanakan Melaksanakan penyiapan Melaksanakan Melakukan Menyiapkan, Pokok perumusan kebijakan perumusan kebijakan, pengkajian dan kegiatan sesuai melakukan, dan dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyiapan penyusunan dengan jabatan menyelesaikan penyusunan rencana pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan fungsional kegiatan pembangunan dan evaluasi perencanaan nasional. perencana perencanaan nasional pembangunan nasional berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Fungsi 1. Penyiapan 1. Penyiapan 1. Melakukan perumusan perumusan kebijakan pengkajian kebijakan perencanaan dan penyiapan perencanaan pembangunan perumusan pembangunan nasional; kebijakan; nasional; 2. Koordinasi dan 2. Pelaksanaan 2. Koordinasi dan sinkronisasi koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sinkronisasi perencanaan kebijakan perencanaan pembangunan perencanaan pembangunan nasional; pembangunan nasional; 3. Pelaksanaan nasional; 3. Penyusunan rencana penyusunan 3. Penyusunan rencana pembangunan perencanaan pembangunan nasional; pembangunan nasional dan rencana 4. Pelaksanaan nasional; pendanaannya; inventarisasi analisis 4. Pemantauan, 4. Pengkajian kebijakan berbagai kebijakan evaluasi, perencanaan dan informasi dan analisis pembangunan yang berkaitan pelaporan nasional; dengan penyiapan tentang 5. Pemantauan, evaluasi, rencana pendanaan pelaksanaan dan penilaian kinerja pembangunan; perencanaan pelaksanaan rencana 5. Pemantauan, pembangunan pembangunan evaluasi, penilaian, nasional; nasional; dan pelaporan 5. Pelaksanaan 6. Penyusunan rencana atas pelaksanaan hubungan kerja kerja pelaksanaan rencana, di bidang tugas dan fungsinya, kebijakan, dan perencanaan serta evaluasi program-program pembangunan dan pelaporan pembangunan. nasional; pelaksanaanya; 6. Pelaksanaan 7. Melakukan koordinasi tugas lain yang pelaksanaan di berikan kegiatan-kegiatan oleh menteri pejabat fungsional negara/kepala perencana di sesuai dengan lingkungan bidangnya. direktoratnya. 58 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Berdasarkan masukan dari para memahami situasi di lingkun- dapat bertindak sebagai sponsor pemangku jabatan fungsional gan pekerjaannya, (2). Kompe- inovasi dan entrepreneurship “ ” perencana departemen/LPND, tensi adaptasi, yaitu kemampuan terutama dalam mengalokasikan “Friksi” yang sering bisa menjadi perilaku pribadinya dengan sumber daya organisasi sebaik potensi konflik disebabkan sumberdaya lainnya yang dapat mungkin untuk menuju kepada pejabat struktural “ merasa ” memberikan manfaat bagi ling- proses perubahan. Sedangkan memiliki hak dan wewenang kungan pekerjaannya, dan (3). kompetensi relationship “ penuh atas eksistensi pemangku Kompetensi komunikasi, yaitu management” adalah kemampuan jabatan fungsional, antara lain: kemampuan berkomunikasi se- untuk meningkatkan hubungan fungsi evaluasi, monitoring, hingga apa yang disampaikan dan jaringan dengan negara distribusi, dan penilaian melalui akan mudah difahami dan diteri- lain. Kerjasama dengan negara mekanisme DP3 yang dapat ma oleh orang-orang di seki- lain sangat dibutuhkan bagi diartikan sebagai penentu tarnya. organisasi. karir staf bawahannya. Di sisi b. Tingkat Manager. lain, pejabat fungsional merasa “ ” Kemudian Dharma ( 2002 :23-24) memiliki otoritas karena memiliki menyebutkan, dari pemikiran Pada tingkat manajer, paling keahlian yang dibutuhkan oleh para ahli dapat diidentifikasi tidak diperlukan aspek- organisasi, dan menginginkan beberapa pokok pikiran tentang aspek kompetensi seperti kedudukannya bersifat mandiri”, “ kualitas yang perlu dimiliki ; (1). Fleksibilitas, (2). dan tidak ingin ada intervensi orang pada tingkat eksekutif, change implementation, (3). dari pejabat struktural kecuali manajer, dan karyawan. interpersonal understanding, pejabat struktural yang lebih dan (4). Empowering. Aspek a. Tingkat eksekutif. tinggi/atasannya. fleksibilitas adalah kemampuan Pada tingkat eksekutif diper- merubah struktur dan proses Belum adanya harmonisasi lukan kompetensi tentang ; (1). manajerial, apabila strategi hubungan kerja antara pemangku Strategic thingking, (2). Change perubahan organisasi diperlukan jabatan struktural dengan leadership dan (3) relationship untuk efektivitas pelaksanaan pemangku jabatan fungsional manajement. tugas organisasi. Dimensi perencana mengakibatkan interpersonal under standing “Strategic thingking ” adalah terhambatnya pencapaian visi, adalah kemampuan untuk misi, dan tujuan organisasi. kompetensi untuk memahami memahami nilai dari berbagai kecenderungan perubahan tipe manusia. Sedangkan aspek Masalah lain berkaitan dengan lingkungan yang begitu pemberdayaan (empowerment) hubungan struktural dengan cepat, melihat peluang pasar, adalah kemampuan berbagi fungsional adalah belum adanya ancaman, kekuatan dan informasi, penyampaian ide-ide penjelasan lebih lanjut mengenai kelemahan organisasi agar oleh bawahan, mengembangkan dapat mengidentifikasikan “ apa yang dimaksud dengan pengembangan bawahan, strategic response ” secara “ memimpin suatu satuan mendelegasikan tanggung jawab, “ change organisasi (aspek manajerial)” optimum. Aspek memberikan saran umpan balik, leadership ” adalah kompetensi sebagai kewenangan yang menyatakan harapan-harapan dimiliki oleh pejabat struktural. untuk mengkomunikasikan yang positif untuk bawahan, Hersey and Blanchard (1993 :69) visi strategik perusahaan dapat dan memberikan reward bagi mengatakan, dalam teori manaje- ditransformasikan kepada peningkatan kinerja. men dikenal tiga kompetensi pegawai. Pemahaman atas visi c. Tingkat karyawan (pegawai) kepemimpinan (manajerial) organisasi oleh para pegawai akan yakni (1). Kompetensi diagnosis, mengakibatkan motivasi dan Pada tingkat karyawan merupakan kemampuan untuk komitmen sehingga karyawan diperlukan kualitas kompetensi 5 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini seperti fleksibilitas, kompetensi diuraikan di atas, maka menggunakan dan mencari berita, diperlukan alternatif-alternatif motivasi dan kemampuan untuk kebijakan sebagai berikut: belajar, motivasi berprestasi, Perencana dengan Pemangku Alternatif I; motivasi kerja dibawah tekanan Jabatan Struktural. Hal waktu, kolaborasi, dan orientasi 1. Melakukan langkah-langkah tersebut di atas diusulkan, pelayanan kepada pelanggan. de-eselonisasi (merampingkan karena Departemen/LPND struktur). Ini berarti dalam menjalin hubungan kerja Pembiayaan Kegiatan JFP diusulkan untuk diadakan masih mempertimbangkan Semakin pentingnya peran perubahan struktur organisasi jabatan seorang PNS. Apakah pemangku jabatan fungsional Men.PPN/Bappenas dengan pemangku jabatan fungsional dalam pencapaian tugas pokok meniadakan eselon III di madya setara dengan dan fungsi organisasi, dukungan lingkungan kedeputian. Jadi pemangku jabatan struktural pembiayaan sudah saatnya untuk struktur organisasi di eselon III, II, dsb. mendapatkan perhatian serius. lingkungan Deputi, eselon Pembiayaan tersebut akan terendah adalah eselon II. digunakan untuk melakukan Dibawahnya diisi oleh para kajian-kajian diberbagai bidang pemangku jabatan fungsional pembangunan yang didalamnya perencana sesuai dengan termasuk pelaksanaan berbagai keahlian di bidangnya masing- kegiatan yang tertuang dalam masing. unsur dan sub unsur kegiatan 2. Dengan langkah tersebut di perencana untuk memenuhi atas, pergerakan organisasi angka kredit dan pencapaian visi, akan lebih dinamis karena misi, dan tujuan organisasi. Hasil tidak ada lagi hambatan- dari berbagai kajian digunakan hambatan hubungan antara untuk memberikan masukan jabatan struktural dan jabatan sebagai rekomendasi kebijakan fungsional dalam tataran perencanaan pembangunan baik pelaksanaan tugas pokok dan untuk rencana pembangunan fungsi organisasi. jangka panjang (RP JP), RP JM, 3. Dalam rangka adanya rencana tahunan, dan issues- kesetaraan kepangkatan issues strategis lainnya. antara pemangku jabatan fungsional perencana dengan LANGKAH-LANGKAH pemangku jabatan struktural, Struktur organisasi dirancang dan mengingat Bappenas dengan mempertimbangkan sebagai instansi pembina pembagian tugas dan tanggung jabatan fungsional perencana, jawab, hubungan kerja baik diusulkan agar disusun vertikal maupun horizontal, dan Surat Keputusan Bersama melengkapi keterangan atau (SKB) antara Kementerian penjelasan mengenai tanggung Perencanaan Pembangunan jawab maupun uraian pekerjaan Nasional/Bappenas dengan bagi setiap jabatan dalam Kementerian P AN, dan organisasi. BKN tentang Kesetaraan Mengingat berbagai Kepangkatan Antara permasalahan sebagaimana Pemangku Jabatan Fungsional 60 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini 1. Struktur Organisasi di Lingkungan Deputi Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas setelah Kebijakan De-Eselonisasi; DEPUTI KELOMPOK JFP UTAMA, MADYA-PEMBINA UTAMA MUDA DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR KELOMPOK JFP KELOMPOK JFP KELOMPOK JFP KELOMPOK JFP Alternatif II; 1. Struktur organisasi Men.PPN/Bappenas, tetap sebagaimana tertuang dalam Peraturan Men.PPN/ Kepala Bappenas Nomor: PER 01/M.PPN/09/2005, terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 dimana Pemangku jabatan , struktural dan pemangku Jabatan Fungsional Perencana berada langsung di bawah Pimpinan Unit Kerja (Eselon II); 2. Selanjutya,diperlukan penjelasan mengenai tanggung jawab maupun rincian uraian pekerjaan baik bagi pemangku jabatan struktural maupun pemangku jabatan fungsional perencana; 3. Melakukan penataan dalam bentuk mekanisme hubungan horizontal antara pemangku jabatan struktural dengan pemangku jabatan fungsional perencana sebagaimana draft dibawah ini: Draft Mekanisme Hubungan Kerja Pejabat Struktural Dengan Pejabat Fungsional Perencana Di Lingkungan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/Bappenas. 1. Struktur Organisasi di Lingkungan Deputi Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas DEPUTI KELOMPOK JFP UTAMA, MADYA-PEMBINA UTAMA MUDA DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR DIREKTUR SUBDIT KELOMPOK JFP SUBDIT 61 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini 2. Struktur Organisasi Kelompok PFP di Lingkungan Deputi Kantor Kementerian Negara PPN/Bappenas DEPUTI DIREKTUR DIREKTUR KOORD.PFP UTAMA KOORD.PFP UTAMA ANGGOTA PFP: MADYA-PEMBINA UTAMA MUDA MADYA-PEMBINA TK. I KOORD.PFP 1 MADYA KOORD.PFP 2 MADYA KASUBDIT I KASUBDIT 2 PEMBINA/PEMBINA TK.I PEMBINA/PEMBINA TK.I ANGGOTA PFP: MADYA-PEMBINA MUDA Keterangan: 1. Pengelompokkan PFP. a) Pengelompokkan PFP di lingkungan Deputi bersifat mengambang (floating) dan berada di bawah Deputi dan Direktur. Jumlah Koordinator PFP disesuaikan dengan rentang kendali berdasarkan keputusan Deputi. Sebagai contoh, untuk lingkungan Direktorat Transportasi, Deputi Sarana dan Prasarana, Koordinator PFP dapat disusun sebagai berikut: a. Koordinator PFP 1, bermitra dengan Subdit Transportasi Darat b. Koordinator PFP 2, bermitra dengan Subdit Pengembangan Perumahan. b) Setiap Koordinator PFP membawahkan beberapa Anggota PFP . c) Penetapan personil dalam struktur organisasi PFP dilakukan setiap awal tahun atau sesuai kebutuhan, dengan Keputusan Deputi. 2. Pola Hubungan Kerja Pejabat Struktural dengan Pejabat Fungsional Perencana Pola hubungan kerja pejabat struktural dengan pejabat fungsional perencana dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan di lingkungan Deputi, sebagaimana dijelaskan dibawah ini: a. Deputi 1) Memberikan arahan kepada Direktur, dan Koordinator PFP Utama dalam rangka penyusunan draft kebijakan perencanaan pembangunan meliputi antara lain: penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Renja-KL, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP JP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP JM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dan arahan Kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya seperti melakukan kegiatan pengkajian kebijakan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, penyusunan rencana pendanaan, sampai dengan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya. 2) Menyetujui draft dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan nasional serta menyampai- 62 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini “ Semakin pentingnya peran pemangku jabatan fungsional dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi, dukungan pembiayaan sudah saatnya mendapatkan perhatian serius “ kannya kepada Direktur dan penyusunan Rencana pembangunan lainnya serta Koordinator PFP Utama. Strategis (Renstra), Rencana mengusulkannya kepada 3) Bersama-sama dengan para Pembangunan Jangka pimpinan unit kerja eselon I. Direktur, Koordinator PFP Panjang (RP JP), Rencana 3) Menerbitkan Surat Tugas Utama membahas dan Pembangunan Jangka dalam bentuk memorandum/ menyetujui usulan kajian- Menengah (RP JM), Rencana surat/disposisi sebagai kajian unit kerja Eselon I Kerja Pemerintah (RKP), dan penugasan dari Direktur yang diajukan oleh unit kerja arahan Kebijakan-kebijakan kepada Koordinator PFP eselon II. pembangunan lainnya Madya Pembina Tingkat 4) Memberikan surat tugas seperti melakukan kegiatan I dan Anggotanya untuk dalam bentuk memorandum/ pengkajian kebijakan, melakukan kegiatan surat/disposisi sebagai melakukan koordinasi dan perencanaan pembangunan. penugasan dari Deputi kepada sinkronisasi perencanaan 4) Menerima kebijakan PFP Utama dan anggotanya pembangunan, penyusunan perencanaan pembangunan untuk melakukan kegiatan rencana pendanaan, sampai yang telah ditetapkan oleh perencanaan pembangunan dengan pemantauan, evaluasi, Deputi. dan berkoordinasi dengan penilaian, dan pelaporan atas 5) Memberikan arahan kepada para Direktur. pelaksanaannya. Kasubdit, dan Koordinator 2) Bersama-sama dengan PFP tentang kebijakan b. Direktur Kasubdit, dan Koordinator perencanaan pembangunan 1) Memberikan arahan kepada PFP Madya Pembina/ dalam rangka penyusunan Kasubdit, dan Koordinator Pembina Tingkat I menyusun Renstra, Renja-KL, RP , JP PFP Madya Pembina/Pembina dan meriview draft kebijakan RPJM, RKP dan kebijakan , Tingkat I dalam rangka perencanaan pembangunan pembangunan lainnya. penyusunan draft kebijakan nasional, dan proposal kajian- 6) Melakukan Koordinasi perencanaan pembangunan kajian Unit Kerja Eselon II, dengan Direktur lain meliputi antara lain: dan kegiatan perencanaan dalam hal penugasan PFP 63 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini memerlukan koordinasi 6) Bersama-sama dengan dan Anggota melakukan lintas Direktorat. Koordinator PFP Madya kegiatan kajian isu strategis Pe m b i n a / Pe m b i n a dan menyampaikan hasilnya c. Kasubdit Tingkat I melakukan kepada Direktur untuk 1) Meminta Koordinator PFP pemantauan, evaluasi, direview dan diteruskan Madya Pembina/Pembina penilaian, dan pelaporan kepada Deputi. Tingkat I agar mengusulkan atas pelaksanaannya dan 4) Melakukan Koordinasi susunan tim sebagai mitra menyampaikan hasilnya dengan Direktur lain Kasubdit untuk penyusunan kepda Direktur. dalam hal penugasan PFP draft kebijakan perencanaan 7) Menyampaikan copy hasil memerlukan koordinasi pembangunan nasional dan kegiatan perencanaan kepada lintas Direktur. kebijakan pembangunan TU untuk diadministrasikan. 5) Memberikan arahan kepada lainnya. Anggota Tim dalam persiapan d. Bagian Tata Usaha 2) Bersama-sama Koordinator penugasan kegiatan- PFP Madya Pembina/ 1) Membantu proses penerbitan kegiatan kajian isu strategis Pembina Tingkat I menyusun Surat Tugas dan kegiatan perencanaan proposal pengkajian isu- 2) Menerima hasil-hasil kegiatan lainnya. isu strategis sesuai dengan perencanaan pembangunan 6) Melakukan supervisi kepada tugas pokok dan fungsinya dari Kasubdit dan Koordina- anggota tim atas pelaksanaan dan menyampaikan hasilnya tor PFP untuk diadministra- penugasan kegiatan kepada Direktur. sikan. perencanaan. 3) Bersama-sama Koordinator 7) Menyampaikan hasil e. Kelompok PFP PFP Madya Pembina/ penugasan untuk menyusun e.i PFP Utama Pembina Tingkat I kebijakan perencanaan melakukan pengkajian isu- 1) Koordinator PFP Utama pembangunan kepada isu strategis sesuai dengan menyampaikan usulan Direktur untuk direview tugas pokok dan fungsinya susunan tim PFP kepada dan selanjutnya disampaikan dan menyampaikan hasilnya Deputi untuk pelaksanaan kepada Deputi. kepada Direktur. tugas pokok dan fungsi e.ii PFP Madya 4) Bersama-sama Koordinator di bidang perencanaan PFP Madya Pembina/Pembina dan tugas-tugas lain yang 1) Koordinator PFP Madya Tingkat I menyusun Renstra, diperlukan. Pembina/Pembina Tingkat Renja-KL, RP , RP JP JM, RKP , 2) Dalam rangka pelaksanaan I menyampaikan usulan dan kebijakan pembangunan tugas pokok perencana dalam susunan tim kepada Kasubdit lainnya dan menyampaikan menyiapkan, melakukan, untuk pelaksanaan kegiatan- hasilnya kepada Direktur. dan menyelesaikan kegiatan kegiatan perencanaan 5) Bersama-sama dengan perencanaan untuk mencapai pembangunan dan Koordinator PFP Madya jumlah angka kredit yang perencanaan pembangunan Pembina/Pembina Tingkat I harus dipenuhi, Koordinator lainnya. melakukan koordinasi dan PFP Utama dan Anggota 2) Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dapat mengajukan proposal tugas pokok perencana dalam pembangunan, penyusunan kajian isu-isu strategis kepada menyiapkan, melakukan, rencana pendanaan dengan Direktur untuk direview dan menyelesaikan kegiatan Departemen/Lembaga dan diteruskan kepada perencanaan untuk mencapai Pemerintah Non Departemen Deputi untuk mendapatkan jumlah angka kredit yang (LPND) dan menyampaikan persetujuan. harus dipenuhi, Koordinator hasilnya kepada Direktur. 3) Koordinator PFP Utama PFP Madya Pembina/Pembina 64 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Tingkat I dan anggota dapat mengajukan proposal kajian isu-isu strategis kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan. 3) Koordinator PFP Madya Pembina/Pembina Tingkat I dan anggota melakukan kajian isu strategis dan menyampaikan hasilnya kepada Kasubdit untuk direview dan diteruskan kepada Direktur. 4) Melakukan Koordinasi dengan Kasubdit lain dalam hal penugasan PFP memerlukan koordinasi lintas Subdit. 5) Memberikan arahan kepada Anggota Tim dalam persiapan Dengan adanya kejelasan pola hubungan kerja antara pejabat struktural penugasan kegiatan-kegiatan dan pejabat fungsional perencana, diharapkan dapat terjalin koordinasi perencanaan. kerja yang baik sehingga dapat dihindari terjadinya tumpang tindih 6) Melakukan supervisi kepada tugas dan fungsi antara kedua jabatan tersebut dan pada gilirannya anggota tim atas pelaksanaan akan menciptakan terselenggaranya pelaksanaan tugas yang lebih penugasan kegiatan efisien dan efektif di lingkungan unit kerja masing-masing. perencanaan. 7) Menyampaikan hasil penugasan untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan kepada Kasubdit untuk direview dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur. 65 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini MEMBANGUN KEPERCAYAAN RAKYAT Oleh : Hendarmanto Awal tahun 2008 yang lalu Metro TV menyajikan acara yang sangat menarik: dialog antar tokoh-tokoh bangsa mengenai reformasi yang sudah berjalan sepuluh tahun namun dinilai belum memberikan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Tokoh yang ditampilkan adalah pelaku kunci reformasi, Wapres dan mereka yang diperkirakan akan mencalonkan diri pada pemilu presiden tahun 2009. Adapun peserta dialog adalah para politikus, pengamat, aktivis dan mahasiswa; semuanya dari berbagai latar belakang politik dan keahlian. Beberapa hal yang menarik dari dialog itu diantaranya adalah adanya penilaian bahwa (1) pemerintah tidak mandiri dalam menentukan kebijakan mengenai investasi asing dan kebijakan pembangunan pada umumnya serta dalam menyikapi tindakan terorisme; (2) pemerintah membohongi rakyat mengenai kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi; (3) “istana adalah salah satu wilayah dimana korupsi terjadi ” intensif. Yang menjadi persoalan adalah mengapa penilaian seperti itu masih juga muncul kendati pemerintah (termasuk Bappenas) sudah sangat serius melakukan semua yang terbaik bagi rakyat sesuai dengan tujuan reformasi. Bukankah sudah ada RP JM 2005-2009 yang secara sangat rinci dan sistimatis menyebutkan berbagai hal yang akan dilakukan untuk mencapai tiga agenda utama sesuai janji kampanye Presiden terpilih? Bukankah juga sudah ada RP JPN 2005-2025 dan RKP setiap tahun yang menjadi pegangan dalam mengalokasikan anggaran dan kebijakan yang dilakukan oleh setiap unit organisasi pemerintah, yang resultantenya akan mewujudkan cita-cita UUD 1945? Memang banyak hal yang sudah dilakukan, namun ada satu hal penting yang kiranya terlupakan, yaitu membangun kepercayaan rakyat bahwa pemerintah senantiasa bekerja hanya untuk rakyat. Dari dialog tersebut terlihat bahwa para elit politik, pengamat dan aktivis cenderung tidak percaya dan mempunyai kecurigaan yang tinggi pada pemerintah. Sebagian orang dapat mengatakan bahwa hal itu sangat lumrah menjelang pemilu: kelompok non-pemerintah memberi penilaian negatif dan pemerintah menyanggah dengan mempertahankan diri. Keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu dalam rangka menarik 66 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini MEMBANGUN KEPERCAYAAN RAKYAT perhatian rakyat sehingga pada forum penjelasan yang luas. kecurigaan dan salah pengertian pemilu nanti akan memperoleh Jangan sampai masyarakat tidak akan muncul. Berbagai suara yang lebih banyak. Dan hal bertanya-tanya dan menebak- dialog yang terjadi akan lebih itu sah-sah saja dilakukan dalam nebak apa yang terjadi, karena berkualitas, sebab berdasarkan alam demokrasi yang sudah dari sini berbagai interpretasi informasi yang sama lengkapnya, disepakati bersama. dan kecurigaan dapat muncul. bebas dari agenda tersembunyi, dan lebih fokus pada masalah- Namun bangsa ini tidak akan Musrenbangnas, misalnya, masalah rakyat sehari-hari seperti menjadi bangsa yang cepat maju merupakan forum dimana ketersediaan sembako, lapangan jika semua pihak, baik yang masyarakat dapat diajak untuk kerja dan pendidikan berkualitas berada di dalam maupun diluar mengetahui, memikirkan dan yang terjangkau, maupun pemerintahan, berbeda pendapat mencari solusi terbaik bagi dalam upaya mengejar berbagai atas dasar kecurigaan dan masalah-masalah bangsa. Forum ketertinggalan dari negara- informasi yang keliru. Idealnya ini perlu dipublikasikan secara negara lain, seperti China, India, para politikus dan pengamat meluas, masalah apa yang Brazil, dan Rusia. beradu argumentasi untuk hal- dibicarakan, siapa yang berbicara, hal yang lebih berkualitas, yang bagaimana musyawarah (HD) menentukan arah besar dan tegas dilakukan, keputusan apa yang perlu ditempuh bangsa yang diambil, dll. Dari sini dalam rangka mencapai cita-cita masyarakat akan mengetahui bersama. bahwa pemerintah berupaya mempertemukan berbagai pihak Untuk itu yang dapat dan perlu merumuskan program-program dilakukan oleh Bappenas adalah tahunan yang akan meningkatkan memberikan informasi yang kualitas kehidupan masyarakat lengkap mengenai berbagai hal secara bertahap. Dan karena yang menjadi perhatian rakyat: dunia sudah semakin datar, apa yang terjadi, apa yang maka masyarakat internasional akan dicapai, apa yang sedang juga perlu mengetahui apa yang dan akan dilakukan, apa yang terjadi dan menjadi keinginan menjadi kendala, dll. Setiap bangsa Indonesia, langsung dari kebijakan harus diumumkan sumbernya, tidak melalui analisis secara jelas, diuraikan latar luar yang dapat bias dalam belakangnya, dibuka pintu dialog memahami dan menjelaskan apa dan ditampung secara sungguh- yang terjadi di sini. sungguh aspirasi masyarakat mengenai hal itu. Data tentang Dengan komunikasi antara kondisi yang ada harus mudah pemerintah dan masyarakat yang diperoleh dan diberi penjelasan intensif, maka akan tumbuh setiap ada perbedaan dengan kepercayaan rakyat terhadap data yang lain, tanpa menunggu pemerintah, siapapun yang Presiden sendiri bereaksi karena memerintah. Dengan mendapat risau dianggap menyembunyikan kepercayaan rakyat, maka fakta. Demikian juga dengan pemerintah akan mendapat setiap peraturan, kebijakan, dukungan yang diperlukan rencana atau kegiatan besar untuk memperlancar kegiatan yang akan dilakukan, perlu ada pemerintah sendiri. Berbagai 6 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini KAJIAN SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT TELUK KENDARI Oleh : Urbanus M. Ambardi Perencana Madya PKPDS-PKT-BPPT Bay is one of the potential natural resources because it has various function for the community nearby and supports both social and economic activities. Nowadays, many communities of Kendari city are worried about the condition of Kendari bay which is continuously deteriorated because of its function degradation. The hinterland of the Kendari bay faces many problem because of various factor. One of them caused by population growth that affected to the exploitation of natural resources and disrupted conservation area in the watershed upstream. To overcome these problems, the local government has anticipated by doing the development of the rural area upstream. However, the fact occurred indicated that the development did not meet the expected goals. It is suspected the development failure because of the lack of factual monitoring of social economic changes and the local people culture Kondisi Umum Perairan teluk Kendari memiliki luas sekitar 17 km2 dengan total panjang garis pantai kurang lebih ,75 85,85 km, berbentuk hampir seperti segitiga. Alur sempitnya berada di bagian timur, dan makin ke barat alurnya makin melebar. Pantai utara Teluk Kendari merupakan kaki Gunung Nipanipa dengan kondisi agak terjal. Sebaliknya di bagian barat dan selatan teluk merupakan dataran rendah yang garis pantainya ditutup hutan bakau (mangrove). Bagi Kota Kendari teluk adalah salah satu sumberdaya alam yang potensial, karena memiliki berbagai fungsi bagi kehidupan masyarakat, baik fungsi yang langsung dalam menunjang kehidupan sosial eko- nomi masyarakat sehari-hari, maupun yang tidak langsung. Demikian pula dengan keberadaan teluk Kendari, keindahan Kota Kendari terlihat pada kehijauan hutan yang menempel pada dinding pegu- nungan Nipanipa dan perairan teluk yang tenang tak berombak. Pemandangan alam tersebut menjadi ciri khas (landmark) kota Kendari. Namun kini banyak pihak tengah merisaukan kondisi Teluk Kendari yang terus mengalami degradasi fungsi karena pendangkalan akibat adanya sedimentasi (lumpur campur pasir) yang dibawa dari Sungai Wanggu, Kabupaten Konawe Selatan pada setiap musim hujan. Selain sedimentasi, penyebab pen- dangkalan lain adalah kotoran dan sampah masyarakat yang dibawa dari sungai-sungai kecil di Keca- matan Mandonga. 68 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Perairan teluk Kendari memiliki luas sekitar 17 km2 ,75 dengan total panjang garis pantai kurang lebih 85,85 km, berbentuk hampir seperti segitiga Hal ini tidak terlepas dari kat. Pembangunan yang dilaku- undang-undang, Akibat selan- perkembangan sosial ekonomi kan, sering kali lebih bersifat jutnya jelas dapat mempengaruhi Teluk Kendari dan daerah be- penekanan dari atas (top-down). kelangsungan fungsi sosial eko- lakangnya dewasa ini. Per- Padahal keberhasilan pem- nomi bagi masyarakat sekitar. tumbuhan penduduk yang cu- bangunan wilayah pedesaan yang Adapun lokasi observasi yang kup pesat di kawasan belakang terintegrasi sangat ditentukan ditetapkan mencakup 8 keca- (hinterland) telah memberikan oleh partisipasi aktif masyara- matan yang berada di kawasan tekanan terhadap pemanfaatan kat. Dengan demikian penge- DAS dan subDAS Sungai Wang- sumberdaya alam yang tersedia. nalan dan pemahaman kondisi gu yaitu di : Daerah Aliran Sungai (DAS) lokal, baik yang menyangkut yang ada mengalami gangguan aspek bio-fisik, sosial ekonomi, 1. Kecamatan Baruga keseimbangan dan mengalami budaya maupun partisipasi ak- 2. Kecamatan Konda pergeseran fungsi menjadi tif masyarakat jelas sangat ber- 3. Kecamatan Kendari kawasan budidaya sehingga peran untuk mencapai suatu 4. Kecamatan Mandonga mengalami deteriorasi kualitas pembangunan yang ber- 5. Kecamatan Moramo di berbagai lokasi. kesinambungan di daerah pede- 6. Kecamatan Poasia saan DAS. 7. Kecamatan Ranomeeto Untuk mengantisipasi hal ini 8. Kecamatan Soropia pemerintah kota telah mencoba Kelestarian kawasan teluk melakukan pembangunan di Kendari menjadi perlu diperha- Lokasi 8 kecamatan ini diharap- wilayah pedesaan di kawasan tikan dan diwaspadai, me- kan cukup memberi gambaran DAS tersebut. Namun fakta ngingat berbagai gangguan yang secara menyeluruh sebuah potret yang terjadi di lapangan sering ada, khususnya pertumbuhan wilayah di Kendari. menunjukkan bahwa hasil pro- penduduk yang berakibat pada Tingkat Perkembangan dan gram pembangunan tersebut tekanan terhadap fungsi lahan Kesejahteraan Wilayah tidak mencapai target yang di- seperti perkebunan dan peram- harapkan. Disinyalir kegagalan bahan hutan untuk dijadikan se- Parameter yang banyak terkait tersebut sering terjadi karena bagai sumber penghasilan dalam dalam perkembangan penduduk kurangnya pengamatan aktual memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan antara lain: terhadap perubahan dan kondisi sehari-hari, karena terbatasnya jumlah penduduk, tingkat per- faktor-faktor penentu wilayah lapangan pekerjaan dan kete- tumbuhan penduduk, rasio jenis setempat. rampilan yang ada. kelamin, kepadatan penduduk, jumlah tenaga kerja produktif Kenyataan yang sering terjadi Gangguan tersebut telah me- bruto, kepadatan tenaga kerja adalah selain kurangnya perha- ningkatkan bahaya erosi dan produktif, dan pendapatan per tian terhadap faktor lokal, kega- sedimentasi, terganggunya - kapita. galan pembangunan disebabkan keseimbangan hidrologis dan pula karena tidak atau kurang- berkurangnya satwa liar yang nya partisipasi aktif masyara- khas langka serta dilindungi oleh 6 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Perkembangan penduduk dan lahan (pertanian); lembaga ini tidak semuanya ada kesejahteraan masyarakat di (2) Tingkat adopsi/respons di seluruh wilayah dan beberapa wilayah Sub DAS Wanggu di- petani terhadap teknologi di antaranya tidak aktif atau peroleh kelas tertinggi di Keca- baru usahatani konservasi; tidak dinamis. Kondisi tersebut matan Baruga, Kecamatan Man- (3) Keberadaan dan aktifitas berkaitan dengan hambatan donga, dan Kecamatan Moramo kelembagaan yang ada internal dan eksternal di tingkat (II) dan kelas terendah di Ke- untuk mendukung petani maupun pembinaan camatan Soropia (V). Hal ini pertanian konservasi lahan yang kurang intensif dari menunjukkan bahwa Kecamatan kering. instansi terkait. Hal tersebut Baruga, Kecamatan Mandonga, amat mempengaruhi arus dan Kecamatan Moramo perlu nilai peringkat dukungan aspek transformasi alih teknologi diberi perhatian khusus dalam sosial ekonomi untuk Kecamatan pertanian (khususnya usahatani kaitannya dengan dampak nega- Mandonga adalah (IV). HaI konservasi) dan mengurangi tif terhadap eksploitasi sumber- ini berarti nilai dukungannya kekuatan kerjasama antar petani daya alam dan rehabilitasi la- kurang terhadap peluang dalam mengelola usahataninya. han berkenaan dengan tingkat konservasi teluk Kendari Keadaan tersebut perlu perkembangannya yang tinggi. ditinjau dari parameter tingkat dicarikan solusinya mengingat ketergantungan penduduk aktifitas kelembagaan berfungsi Sebaliknya Kecamatan Soro- terhadap lahan pertanian, tingkat sebagai kekuatan kerjasama, pia perlu mendapat perhatian adopsi/respon petani terhadap wadah belajar, wahana pemecahan dalam kaitannya dengan upaya teknologi usahatani konservasi masalah bidang usahatani, media peningkatan pendapatan ma- dan keberadaan serta aktifitas alih informasi dan teknologi syarakat dengan kegiatan yang kelembagaan yang mendukung guna mewujudkan kesejahteraan relatif kurang membutuhkan pertanian konservasi lahan petani melalui usahatani tenaga kerja tinggi mengingat kering. Akan tetapi kondisi konservasi yang berkelanjutan. ketersediaan tenaga kerja yang ini perlu diantisipasi sejak Kondisi ini bertambah berat rendah. dini dengan penyuluhan dan mengingat kurangnya pembinaan yang intensif serta pemahaman masyarakat tani dan Dukungan Aspek Sosial spesifik lokal. Namun demikian faktor ekonomi yang kurang Ekonomi ada beberapa kecamatan yang mendukung serta kurangnya Aspek sosial ekonomi perlu di- memiliki nilai dukungan kuat tenaga kerja pada waktu tertentu perhitungkan karena dapat men- terhadap peluang konservasi bagi keluarga tani yang sekaligus jadi alat untuk memperkirakan teluk yaitu kecamatan Konda, juga menjadi nelayan dan atau berapa kuat dukungan faktor- Kecamatan Moramo dan perantau. faktor sosial ekonomi terhadap Kecamatan Soropia. Kependudukan dan Sosial upaya-upaya pembangunan. Se- Pengembangan Sosial, Budaya makin besar dukungan tersebut, Ekonomi dan Kelembagaan maka semakin besar pula pelu- Jumlah keluarga di Kota Kendari ang untuk keberhasilan pem- Kondisi sosial ekonomi pada tahun 2001 sebanyak bangunan. masyarakat di Sub-DAS Wanggu 47.755 keluarga, jumlah ini telah Terdapat tiga aspek sosial eko- rata-rata masih belum memadai. mengalami peningkatan dari nomi yang penting keterkaitan- Hal tersebut dapat dilihat tahun 2000 yang berjumlah 46.703 nya dengan wilayah hamparan dari rata-rata pendapatan dan keluarga. Banyaknya keluarga usaha tani. Ketiga aspek terse- indikator lainnya. Kelembagaan bila dilihat menurut kecamatan but adalah: yang ada di wilayah Sub-DAS maka jumlah keluarga terbanyak (1) Tingkat ketergantungan Wanggu adalah kelompok terdapat pada Kecamatan Poasia penduduk/petani terhadap tani dan koperasi, akan tetapi mencapai 13.787 keluarga, dan 0 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini telah mengalami peningkatan mengalami peningkatan dari yang pesat dari tahun 21.26 jiwa/km2 pada tahun 1990 “ Semakin besar sebelumnya yaitu sebesar 922 menjadi 27 9 jiwa/km2 pada tahun 4 , keluarga (tahun 2000 ada 12.865 2000. Angka tersebut jauh lebih dukungan aspek jiwa). Dari jumlah tersebut 40,1 kecil dibanding dengan Sulawesi % berada di Kelurahan Kambu Tenggara secara keseluruhan sosial ekonomi, yaitu 5.523 keluarga, 11,3 % di yang mencapai 35,39 jiwa/km2 Kelurahan Rahandouna yaitu dan 49, 6 jiwa/km2 dalam periode 4 maka semakin 1.554 keluarga dan 9,5 % berada yang sama. di Kelurahan Anduonohu yaitu Tingkat partisipasi angkatan besar pula peluang 1.316 keluarga dan sisanya kerja dengan penduduk usia tersebar, di 16 kelurahan lainnya, kerja (15 tahun keatas) mencapai untuk keberhasilan disusul 12.606 keluarga. 77,33%. Berdasarkan jenis Bila kepadatan penduduk dilihat kelamin, laki-laki lebih tinggi pembangunan ” menurut jumlah kelurahan untuk dibanding dengan perempuan Kecamatan Mandonga kepadatan yakni 86,55% berbanding 67 ,70%. penduduk terpadat terdapat di Keadaan ini menggambarkan Kelurahan Mandonga (4.027 jiwa/ masih besarnya kecenderungan Km), Korumba (4.057 jiwa/Kmz) masyarakat Kabupaten Kendari dan Anggilowu (2. 55 jiwa/Kmz) 4 untuk memprioritaskan laki-laki pertumbuhan penduduk Kota sebagai pencari nafkah utama Kendari dalam kurun waktu dibanding perempuan. 2002 - 2003 tercatat sebesar 1,92 persen angka ini turun lebih dari Pada tahun 2000, dari 444.912 jiwa 10 persen dari tahun sebelumnya penduduk Kabupaten Kendari, (12,79 per sen). Pertumbuhan 422. 18 4 (94,94%) beragama penduduk tertinggi menurut Islam, 6.523 (1, 7%) beragama 4 wilayah kecamatan terdapat Protestan, 1.542 (0,35%) pada Kecamatan Poasia yang beragama Katolik 13.207 (2,97%) mencapai 6,23 persen, disusul beragama Hindu dan 1.222 oleh Kecamatan Kendari sebesar (0,27%) beragama Budha. Pada 1,02 persen, lalu Kecamatan tahun 2002 jumlah usaha industri Baruga sebesar 0, 4 persen 4 kecil yang tercatat pada Dinas dan yang terakhir Kecamatan Perindustrian dan perdagangan Mandonga 0,39 persen Kabupaten Kendari sebanyak Hasil sensus penduduk tahun 3.088 unit usaha dan menyerap 2002, jumlah penduduk tenaga kerja 16.547 orang. Dari Kabupaten Kendari sebanyak 3.088 unit industri kecil tersebut 444.912 jiwa. Secara absolut menghasilkan produksi senilai penduduk Kabupaten Kendari 35.247 juta rupiah masing-masing mengalami kenaikan 119.700 25.246 juta rupiah dan 10.001 juta jiwa. Kenaikan ini sedikit lebih rupiah dari industri kecil formal rendah yaitu 100.913 jiwa untuk dan non formal. periode 1999-2000. Kapasitas Masyarakat Secara umum kepadatan Ketergantungan masyarakat penduduk Kabupaten Kendari terhadap peluang kerja dan 1 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini modal sangat tinggi, namun terlepas dari kesalahan penerapan belum diimbangi dengan metode pendekatan, dimana ketrampilan yang memadai. Hal pendekatan yang diterapkan ini tidak terlepas dari pendidikan selama ini tertuju pada penilaian masyarakat yang masih rendah. kemanusiaan semata, sehingga Disisi lain berbagai upaya masyarakat yang memperoleh telah dilakukan, baik itu oleh fasilitas perkreditan, akan pemerintah daerah melalui terjebak pada sikap yang selalu proyek-poyek pemberdayaanya mengharapkan bantuan dan maupun oleh dunia usaha dan fasilitas tanpa mampu berpikir pihak-pihak lain seperti Lembaga dan berbuat untuk membangun Swadaya Mayarakat (LSM), ekonominya secara mandiri yang kesemuanya menerapkan Kenyataan diatas kiranya program-program pemberdayaan dapat menggambarkan bahwa dan bertujuan mendorong kapasitas masyarakat Kendari masyarakat untuk dapat hidup masih rendah karena tingkat lebih layak dengan ditunjang ketergantungan terhadap kondisi oleh usaha dan kemandirian eksternal masih sangat tinggi. yang tinggi. Dari berbagai Kesenjangan Sosial kegiatan itu khususnya kegiatan- kegiatan yang berhubungan Masyarakat tani yang berdiam dengan peningkatan pendapatan di Kecamatan daerah yang masyarakat miskin melalui lokasinya lebih tinggi seperti pendekatan pinjaman permodalan di kecamatan Baruga, pada yang diberlakukan di beberapa umumnya bekerja sebagai desa di Kendari, ternyata belum petani tradisional juga sekaligus mampu menciptakan kondisi sebagai buruh bangunan bahkan masyarakat yang mampu hidup sebagai perambah hutan. Ketiga mandiri dalam mengembangkan kegiatan itu dilakukan secara usahanya. bergantian berdasarkan kondisi kehidupan dan atau musim Program-program dengan tertentu untuk memenuhi menggunakan pendekatan kebutuhan hidupnya. Banyak kemanusiaan seperti pemberian faktor yang membuat masyarakat Masyarakat tani yang berdiam di Kecamatan daerah yang pinjaman secara hibah atau di daerah-daerah ini mengalami lokasinya lebih tinggi seperti di kecamatan Baruga, pada pemberian pinjaman/modal tanpa kesulitan ekonomi, contohnya umumnya bekerja sebagai petani tradisional juga sekaligus bunga kepada masyarakat desa seperti kegagalan panen jambu sebagai buruh bangunan bahkan sebagai perambah hutan untuk mengembangkan usahanya mete yang merupakan tanaman terbukti justru menciptakan andalan satu-satunya, krisis kondisi ketergantungan yang ekonomi yang menyebabkan tinggi terhadap bantuan yang kegiatan pembangunan fisik dan diberikan. Keberlanjutan lapangan kerja nyaris terhenti, kegiatan pasca program tidak demikian pula peluang untuk berjalan sebagaimana yang merambah hutan sudah tertutup diharapkan, bahkan di beberapa akibat ketatnya penjagaan hutan daerah kasus kredit macet sering lindung yang menjadi wilayah kali terjadi. Keadaan ini tidak operasinya sehingga mereka 2 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini umumnya pasrah dengan nasib. dasar, justru muncul tantangan menciptakan ketergantungan Diantara mereka menempuh besar bagi masyarakat di daerah masyarakat yang tinggi terhadap jalan pintas dengan menjual ini diantaranya populasi mereka berbagai bantuan. lahan pertaniannya yang masih yang berusia pendidikan dasar Upaya penerapan program- kosong atau yang berisi tanaman dan menengah masih relatif program pembangunan jambu mente untuk sekedar tinggi namun terancam putus partisipatif yang berbasis menyambung hidup. sekolah akibat krisis ekonomi. masyarakat pun dalam Kondisi tersebut semakin beberapa kasus justru Pemberdayaan Masyarakat menciptakan kesenjangan sosial berpotensi menciptakan dan Kemandirian Lokal antara masyarakat yang tinggal konflik horisontal karena di daerah perbukitan dengan Sebagian besar masyarakat di pada akhirnya kepentingan masyarakat yang tinggal dekat Kendari adalah masyarakat yang antar golongan menjadi lebih dengan pantai teluk dan kota tingkat kehidupannya masih terbuka. Hal ini tentunya dapat yang relatif lebih berpeluang tergolong miskin, terutama menjadi kendala dalam menuju untuk beraktifitas. masyarakat yang berada di upaya pembangunan yang daerah pedesaan. Berbagai berkelanjutan. Masyarakat yang tinggal di upaya telah dilakukan, baik itu Pola Konsumsi Masyarakat perbukitan sebenarnya masih oleh pemerintah daerah melalui memiliki lahan tidur di sekitar proyek-poyek pemberdayaannya Pertumbuhan ekonomi saat ini pemukiman mereka tetapi tidak maupun oleh dunia usaha dan sebagian besar masih ditunjang dapat memanfaatkan secara pihak-pihak lain seperti Lembaga oleh tingginya pola konsumsi maksimal karena tidak biasa Swadaya Mayarakat (LSM), masyarakat. Sektor riil dan menanam tanaman lain dan yang semuanya menerapkan perdagangan menjadi semakin didukung ketidakberdayaan program-program pemberdayaan berkembang dalam suatu periode ekonomi untuk modal dengan tujuan mengeluarkan pembangunan, begitu juga pengolahan, termasuk masyarakat dari belenggu yang terjadi pada masyarakat pengetahuan, pengadaan bibit, kemiskinan dan mendorong Kendari secara umum, terutama pupuk, dan obat-obatan. kemandirian masyarakat masyarakat yang tinggal di dalam usaha meningkatkan daerah perkotaan. Hal ini Masalah yang dihadapi ke h i d u p a n n y a . K e g i a a t a n - ditunjukkan oleh pesatnya masyarakat setempat adalah kegiatan yang berhubungan pembangunan fisik kota untuk lapangan kerja tidak ada, dengan peningkatan pendapatan memenuhi tuntutan belanja yang sehingga dana untuk menunjang masyarakat miskin melalui tinggi dari masyarakat, sebagai kebutuhan hidupnya pun tidak pendekatan kredit union, yang contoh tingkat hunian hotel dan tersedia. Disisi lain tawaran dilakukan di beberapa desa di penginapan yang cukup tinggi alam tidak tersedia kecuali wilayah Sulawesi Tenggara, di kota Kendari, dan permintaan memerlukan pengolahan yang ternyata belum seluruhnya terhadap produk-produk lebih intensif dan memerlukan mampu menciptakan kondisi manufaktur. biaya, keterampilan dan motivasi masyarakat yang mampu hidup dari luar yang dapat mengantar mandiri dalam mengembangkan Pola konsumsi sebagian mereka ke luar dari masalah usahanya. Program tersebut telah masyarakat tersebut juga tersebut. membentuk kemandirian dalam menuntut pembangunan yang struktur masyarakat, meskipun bersifat non renewable. Dalam Masalah pendidikan cukup serius hasilnya belum menunjukkan suatu fase tertentu, kondisi ini karena dalam suasana pemerintah pertumbuhan yang signifikan akan semakin memperparah berupaya menyukseskan karena dalam banyak kasus upaya aspek lingkungan dan dapat program wajib belajar pendidikan pemberdayaan tersebut justru dikatakan dengan tingkat 3 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Pengembangan Teluk sustainabliity zero. Penyebab (masa pelaksanaan pembuatan Kendari kondisi ini adalah adanya tuntutan bangunan-bangunan) dari konsumtif sebagian masyarakat Dalam meningkatkan aktifitas sisi sosial yang sedang terjadi yang amat tinggi pada masa dan dinamika kota Kendari, adalah berkembangnya sektor sekarang cenderung mendorong pemerintah kota dan propinsi formal maupun sektor informal eksploitasi sumberdaya alam telah menetapkan kebijakan tanpa ijin di sepanjang jalur dan lahan sehingga generasi pembangunan fisik di beberapa pantai, kekhawatiran para pihak pada tahun selanjutnya memiliki titik rencana pengembangan terhadap kelestarian lingkungan resiko kekurangan sumberdaya. pantai teluk Kendari, seperti akibat hak menikmati keindahan terminal agribisnis, pelabuhan alam semakin terampas, mulai Adanya sensitivitas kondisi masa kapal cepat, industri perikanan tergesernya masyarakat nelayan depan yang dipengaruhi oleh dan lain-lain, dimana akan dari area tersebut secara segala tindakan yang terjadi tumbuh pusat-pusat aktifitas perlahan-lahan, sampai masalah sekarang disebabkan oleh kondisi bisnis. Beberapa diantaranya lingkungan yang saat ini masih yang tidak sustainable karena dilakukan dengan cara menimbun menjadi polemik yaitu rusaknya tingkat konsumsi sekarang pantai menjadi lahan baru. Di mangrove. yang berlebihan dan tidak lokasi ini akan terkonsentrasi memprediksikan kondisi masa suatu pusat perdagangan Pembangunan fisik kota depan terutama pada konsumsi baru. Kegiatan ekonomi akan di kawasan teluk sebagai non-renewable natural resources ditonjolkan di daerah ini dengan kawasan pusat bisnis juga akan yang bersifat vital, seperti kurang memperhitungkan memberikan dampak positif bagi misalnya minyak dan gas bumi kondisi lingkungan, terutama ketersediaan lapangan kerja baru dan sumberdaya hayati kawasan kondisi kawasan lindung yang serta pada pertumbuhan ekonomi perairan teluk Kendari telah rusak. daerah ini dilihat dari sektor Masyarakat nelayanpun pertambahan pendapatan asli Pencapaian sustainable menjadi masyarakat transisi di daerah dari retribusi bangunan- development tersebut kawasan ini. Masyarakat ini bangunan komersial yang ada. akan sangat membutuhkan harus terpaksa merubah mata Namun demikian dengan potensi kerjasama dan partisipasi serta pencaharian mereka dari melaut” “ SDM yang relatif belum siap, kemandirian daerah sehingga menjadi pedagang-pedagang “ berpeluang menciptakan gap “” kesinambungan sumberdaya kecil” yang menempati sektor yang dapat berdampak negatif alam dan manusia di daerah bisa informal tanpa ijin. Konsep bagi kondisi sosial masyarakat sejalan dengan pembangunan pembangunan yang diterapkan daerah ini. yang berkelanjutan tersebut. di kawasan ini hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi, Pembangunan fisik kota di Tingkatan pola konsumsi dalam tanpa memperhitungkan kondisi kawasan teluk juga akan masyarakat tersebut juga dapat sosial dan lingkungan yang ada. mempengaruhi atau akan menciptakan gap/ kesenjangan memberi dampak negatif terhadap Pembangunan Fisik Teluk dalam struktur masyarakat, lingkungan perairan teluk Kendari karena hanya sebagian kecil Kendari, terjadinya penurunan saja masyarakat yang mampu Pembangunan fisik yang sedang indeks keanekaragaman hayati menikmati berbagai fasilitas dilaksanakan oleh Pemerintah perairan ini akibat terputusnya pembangunan. kota Kendari dapat memberikan siklus-siklus kehidupan dampak-dampak (positif organisme laut, yang seluruhnya dan negatif) di kawasan ini diakibatkan oleh pengrusakan maupun seluruh kota Kendari. habitat kehidupan organisme laut Dampak negatif fase konstruksi akibat masuknya material limbah 4 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini cair maupun padat di perairan Selain perangkat ekonomi, aspek ini. Akibat selanjutnya adalah yang juga harus dipersiapkan menurunnya nilai keindahan adalah biaya-biaya (cost) untuk (estetika) perairan Teluk Kendari masalah-masalah sosial yang bakal . terjadi. Siklus-siklus kehidupan sudah mulai diputuskan. Apabila Dengan benefit yang diperoleh tidak ada langkah kongkrit akibat terbentuknya lahan- untuk mengantisipasi situasi ini, lahan baru sebagai kawasan Kawasan teluk Kendari akan pusat kegiatan baru ini tidak masuk pada kondisi lingkungan akan dapat mengantikan dan hidup “ yang tidak berkelanjutan menutupi cost (biaya) pemulihan (unsustainable) ” kerusakan lingkungan maupun Konsep Pembangunan Fisik sosial yang semakin hari semakin Kota Kendari bertambah. Saat ini semua pihak terkait Sebagai contoh, berapa lama hampir pasti dan setuju jika biota laut yang rusak untuk lingkungan kawasan Teluk dapat pulih kembali seperti sedia Kendari tetap dijaga dari kala, padahal memulai kegiatan kerusakan yang lebih parah dan pemulihan saja belum terlihat. berkelanjutan, karena semua Waktu semakin bertambah dan pihak telah sepakat bahwa apabila kawasan ini beroperasi, teluk Kendari adalah sebagai para pedagang di area inipun jatidiri dan kebanggan seluruh harus menjaga kawasan ini masyarakat kota. Oleh karena supaya tetap stabil, salah satunya itu komitmen semua pihak dengan cara membayar retribusi disini perlu ditegaskan kembali pada pemerintah, sedangkan melalui konsep dan kebijakan retribusi ini tidak dikembalikan pembangunan wilayah Kendari. untuk memperbaiki lingkungan perairan yang telah rusak Pertama, Revisi konsep melainkan untuk menghidupi pembangunan fisik kota provinsi dan kota ini. Pendapatan diarahkan agar pembangunan yang diperoleh ini dialokasikan makro dapat dilakukan secara untuk mengembangkan ekonomi sistematik bukan tambal- kota saja dan tidak sampai untuk sulam. Pembangunan jangan membenahi habitat perairan hanya mengejar pertumbuhan Teluk Kendari. Inilah kondisi ekonomi melalui pendapatan yang akan terjadi di masa datang daerah dengan mengorbankan dengan melihat kondisi yang lingkungan demi kepentingan ada sekarang ini. Tanda-tanda masa depan. pelaku ekonomi, pemrakarsa maupun pemerintah untuk Kedua, Konsep Pembangunan “ Teluk Kendari adalah sebagai jatidiri dan kebanggan seluruh berupaya mengantisipasi kondisi harus lebih diarahkan pada masyarakat kota. Oleh karena itu komitmen semua pihak kerusakan lingkungan di masa perimbangan antara sub- disini perlu ditegaskan kembali melalui konsep dan kebijakan datang belum terlihat. sistem lingkungan buatan, pembangunan wilayah Kendari ” lingkungan sosial (tatanan sosial 5 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini masyarakat), serta lingkungan ruang-ruang terbuka khusus alam (perairan pantai Teluk untuk para nelayan tradisional Kendari & kehidupannya). untuk tetap beraktifitas di Konsep ini mengkondisikan lahan baru ini. Pemerintah agar ketiga sub-sistem tidak kota perlu membuatkan aturan saling menghancurkan tetapi atau rambu-rambu khusus di saling memberikan support”“ kawasan perairan teluk Kendari, positif. Beberapa hal yang agar kegiatan tradisional nelayan mesti diperbaiki dalam konsep menjadi menyatu dengan pembangunan ini, seperti: kegiatan modern yang dibangun menjaga siklus kehidupan di Kawasan ini dan dapat masyarakat kota Kendari dengan menjadi satu atraksi unik yang tetap menyediakan aksesibilitas bisa dipromosikan sebagai aset publik terhadap perairan teluk. daerah. Ruang-ruang publik harus tetap disediakan dalam rangka Pembagian pemanfaatan ruang menjaga interaksi sosial. perlu diatur secara proporsional, persentase peruntukan tidak Dengan kata lain tidak semua hanya untuk para investor lahan yang direncanakan untuk maupun untuk pemerintah para investor dibangun dengan daerah atau kota, namun tetap bangunan-bangunan masif” “ cukup tersedia lahan bagi (tertutup) yang mengganggu masyarakat untuk memanfaatkan kelestarian alam dengan adanya kawasan perairan teluk. bangunan-bangunan komersial Lingkungan Sosial menimbulkan kesan membatasi ruang gerak kehidupan Dengan adanya pembangunan di masyarakat. Perlu diingat, kawasan perairan teluk Kendari, bahwa di kota Kendari saat ini secara mikro akan membawa sangat kurang lokasi wisata laut dampak bagi masyarakat nelayan yang memadai, tidak ada fasilitas yang ada di sekitar kawasan rekreasi/ etalase kota bagi perairan teluk yang secara masyarakat yang difasilitasi oleh perlahan mulai terdesak oleh pemerintah. Kondisi ini dapat kehidupan moderen. menjadi masalah besar di masa mendatang, dimana masyarakat Kondisi ini tidak perlu terjadi, kota Kendari tidak lagi mengenal jika konsep penyatuan suasana hubungan interaksi positif antar tradisional masyarakat nelayan masyarakatnya. Semuanya dengan suasana moderen terbatas oleh aturan dan biaya. diciptakan di kawasan ini. Sindrom “individualistis kota ” Menciptakan lahan-lahan yang besar akan menjangkiti kota ini. layak ukurannya dan memadai bagi nelayan-nelayan tradisional Peralihan budaya yang dalam meraih keuntungan lewat dipaksakan akibat hanya usaha penangkapan ikan, dan mempertimbangkan kegiatan suasana akrab akan tercipta ekonomi memerlukan adanya dari perpaduan dua kegiatan 6 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini yang kontradiktif ini. Dengan daerah setempat, namun dari oleh satu kelompok masyarakat demikian secara langsung sisi tatanan sosial masyarakat, (tertentu) yang dikembangkan konservasi budaya tradisional konsep ini telah merubah kondisi dari waktu ke waktu. akan terlaksana dan secara tidak sosial masyarakat dengan Seperti halnya di daerah langsung masyarakat nelayan mengkondisikan masyarakat lain, umumnya kebudayaan di Teluk Kendari tidak merasa untuk beralih profesi dari masyarakat Kendari merupakan asing dan tergusur dari lahan nelayan menjadi pekerja atau produk sebuah proses. Artinya, leluhurnya. karyawan. Jika masyarakat dari waktu ke waktu kebudayaan memiliki kemampuan dan daya suatu masyarakat itu berkembang Dengan adanya rencana saing menjadi tenaga kerja di sedemikian rupa. Dengan pembangunan untuk area ini, tidak menjadi masalah, kebudayaannya masing-masing kepentingan investasi dan namun jika masyarakat di sekitar anggota masyarakat memiliki komersial secara tidak langsung teluk tidak memiliki keahlian, arahan (guidance) untuk akan merengut hak-hak sementara lahan kerja mereka berpersepsi, berpikir, bertindak masyarakat kota Kendari untuk telah diubah menjadi lahan dan menghasilkan sesuatu. menikmati pemandangan alam. komersil, maka secara terpaksa pula mereka beralih profesi Pola berpikir masyarakat Solusi yang bisa dilakukan saat sebagai pedagang musiman yang Kendari mengindikasikan ini adalah membuat ruang- menggelar dagangan mereka bahwa masyarakat masih sangat ruang sosial yang mudah diakses di sepanjang lahan komersil mengharapkan bantuan-bantuan oleh seluruh masyarakat Kota ini. Akibatnya, suasana ini (pemerintah) untuk diberdayakan Kendari khususnya dengan akan mempengaruhi estetika dalam meningkatkan mudah dan gratis, Ruang-ruang ruang secara keseluruhan kota kesejahteraannya. Dari ini merupakan continuous space “ Kendari. wawancara dengan beberapa (ruang-ruang yang berlanjut) Dari sisi lingkungan hidup, area strata anggota masyarakat artinya ruang-ruang sosial ini adalah kawasan lindung, sebagai responden, menunjukkan tanpa penghalang. Ruang- apabila lahan komersil ini tidak adanya ketidakberdayaan dalam ruang ini diperlukan dalam dilengkapi dengan unit-unit pola berpikir masyarakat. rangka menumbuhkan motivasi pengelolaan limbah akibat Tingkat ketergantungan bersosialisasi dan berinteraksi kegiatan ekomoni di area ini, masyarakat terhadap bantuan antar masyarakat kota Kendari maka secara perlahan aktifitas dan pinjaman modal cukup tingi, serta menumbuhkan saling di kawasan ini akan semakin sehingga dalam situasi seperti ini peduli (care) antar sesama merusak ekosistem perairan masyarakat seolah tidak memiliki anggota masyarakat. teluk Kendari. peluang dan alternatif lain, selain dibantu secara finasial/ modal Dampak dari konsep yang Konsep Kebudayaan untuk berusaha. ada saat ini Potret kebudayaan di Kendari Paradigma baru harus lebih Dampak konsep pembangunan pada umumnya terbentuk diarahkan pada rekayasa fisik yang direncanakan secara majemuk, bukan saja kebudayaan melalui informasi di kawasan teluk kendari di perkotaan, tetapi juga di yang ditujukan kepada memberikan dampak positif daerah-daerah rural, akibatnya: masyarakat yang berisi ajakan maupun dampak negatif bagi pemberlakuan pola kebijakan dan persuasi kepada masyarakat sektor ekonomi, sosial dan seragam akan menyulitkan untuk memberdayakan diri lingkungan hidup. Dari sisi masyarakat sekaligus pelaksana sendiri dan tidak tergantung ekonomi Konsep Tata ruang kebijakan. Dalam konteks ini pada pemerintah saja. demikian memberikan dampak kebudayaan dilihat sebagai hal- positif terhadap pendapatan hal yang abstrak yang dimiliki  Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Ada pendapat yang selama ini dikonsepkan berkenaan dengan penyikapan terhadap kebudayaan setempat, yaitu: sebagai Underdifferentiation, yaitu: Planning fallacy of viewing less- developed countries as an undifferentiated group, ignoring cultural diversity and adopting a uniform approach (often ethnocentric) for very different types of project beneficiaries (Kottak, 1994), yang dapat diartikan bahwa adalah sebuah kesalahan ketika diberlakukan generalisasi kebijakan perencanaan pembangunan, atau dengan kata lain sudut pandang perencanaan pembangunan dibuat sama, padahal tiap-tiap daerah memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda, sehingga respon maupun tingkat adopsi terhadap sebuah rencana pembangunan di masing-masing daerah tersebut sudah barang tentu juga berbeda, dan hal semacam inilah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Penutup Terjadinya kegiatan pembangunan, dalam perspektif ilmu sosial akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial (social change). Kalau diperhatikan, konsep ini seolah-olah hanya berada dalam lingkup “ sosial ” saja, padahal input maupun stimulusnya seringkali lebih karena adanya pembangunan fisik tertentu. Sekedar contoh sederhana, dengan dibangunnya sebuah Mall akan menyebabkan secara cepat dan pasti, tutup dan bangkrutnya warung-warung kecil di sekitar Mall tersebut. Padahal, misalnya, dengan warung-warung tersebutlah anggota-anggota masyarakat secara turun temurun membiayai kehidupan dan kebutuhan lainnya (misalnya kebutuhan sekolah anak). Bila kondisi ini berlanjut, secara sosial akan menyebabkan terjadinya perubahan pola mata pencaharian di sana, dan inilah yang disebut sebagai contoh social change. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial-ekonomi dan budaya antara lain disebabkan oleh: 1. Perubahan demografis 2. Gerakan dan perubahan sosial 3. Penemuan-penemuan: 4. Evolusi kebudayaan Pada kenyataannya, perubahan itu tidaklah bersifat linier, perubahan sendiri beraspek banyak, dan multilinier. Intensitas perubahan juga tidak sama pada masyarakat dan waktu tertentu. Kebijakan pembangunan, secara sosiologis, harus memperhatikan dan memprediksi terjadinya social change tersebut. Bagaimanapun kadar dan bentuknya, bila dimunculkan suatu stimulus seperti pembangunan fisik tersebut tentunya akan memunculkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya dengan nuansa dan kadar yang berbeda. 8 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Perubahan sosialpun bervariasi dan pada gilirannya perlu tanggapan dan perilaku penanganan yang berbeda-beda, walaupun kebijakan pembangunan secara sadar misalnya menprediksikan akan adanya perubahan sosial tertentu, namun tidak jarang pembangunan juga bisa memunculkan perubahan yang unintentional”. Dengan demikian, kebijakan pembangunan seharusnya mengidentifikasi secara matang “ hal-hal yang baik dan buruk tersebut. Masyarakat dan kebudayaan tidak homogen, dengan demikian, progress yang diinginkan pun tidak seragam. Bahkan, secara ekstrim dapat dikatakan bahwa ada pula kelompok-kelompok di dalam masyarakat yang menginginkan terjadinya progress dan sebagian lagi justru menghendaki keadaan status quo. Perubahan sosial seperti yang diuraikan di atas pada gilirannya akan mendorong terjadinya perubahan budaya (culture change). Perubahan perilaku masyarakat yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi maju, tentunya akan menyebabkan terjadinya perubahan budaya masyarakat yang bersangkutan. DAFTAR PUSTAKA 1. Economics and Social Commission for Asia and the Pacific, 1988, An Overview of the Framework, APCTT, Bengalore 2. Penduduk Kota Kendari, 2002, Hasil Registrasi akhir tahun 2002, BPS Kota Kendari 3. Pemerintah Kota Kendari 2003, Arah Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Kota Kendari TA 2003 4. Departemen Kehutanan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2003, Buku I Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 5. Departemen Kehutanan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, 2003, Buku II Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 6. BAPPEDA Kota Kendari, Pemerintah Kota Kendari, 2003, Penyusunan Propeda dan Renstra tahun 2004 - 2008. 7. Badan Pusat Statistik Kota Kendari, Kota Kendari dalam Angka 2002  Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini MENYIKAPI PEROLEHAN PENGUMPULAN ANGKA KREDIT (Pada JFP Tingkat Pertama) Oleh : Santi Yulianti Staf Fungsional Perencana Pertama, Direktorat Perkotaan, Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas Pendahuluan Sejak dikeluarkannya surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16/Kep/ M.P AN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan angka kreditnya, telah memberlakukan JFP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di pusat maupun di daerah. Keputusan Menpan tersebut mengacu kepada Keputusan Presiden No. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. JFP termasuk dalam rumpun jabatan Manajemen. Sedangkan Keppres itu sendiri mengacu pada PP No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. Oleh karenanya, sebagai instansi pembina bagi para perencana pusat dan daerah, Bappenas sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pembinaan jabatan fungsional perencana telah melakukan reformasi atas diantara para Kepala Seksi dan Staf Perencana yang telah menduduki jabatan struktural maupun belum untuk ditempatkan pada jenjang jabatan fungsional perencana dimulai dari tingkat Pertama, Muda, Madya dan terakhir jenjang Utama, sesuai dengan golongan dan masa kerja mereka sebagai PNS. Adapun inti dari pemberlakuan sistem jabatan fungsinal ini dibentuk dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam Keputusan tersebut, pendefinisian atas Jabatan Fungsional itu sendiri sebagai kedudukan seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Berbeda dengan jabatan struktural, dimana tugas, tanggungjawab dan wewenang seorang PNS lebih didasarkan pada kemampuan seseorang dalam memimpin suatu satuan organisasi negara, maka dalam jabatan fungsional pelaksanaan tugasnya lebih didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri. Dengan demikian, dalam jabatan fungsional, peningkatan keahlian dan keterampilan seperti dalam penyusunan rencana pelaksanaan, pemberian saran, masukan dan rekomendasi dalam rangka pengambilan keputusan oleh pimpinan organisasi, inilah yang menjadi fokus utama dalam program pengembangan PNS yang memangku jabatan fungsional. Sedangkan untuk jabatan struktural akan lebih banyak melaksanakan fungsi administratif, manajerial, kepemimpinan yang diperlukan dalam 80 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini proses pengambilan keputusan. dikeluarkannya keputusan penugasan yang diberikan oleh tersebut, dalam pelaksanaannya pimpinannya tersebut. Selain itu bagi PNS yang ingin masih mengalami banyak memasuki JFP harus memenuhi , Oleh karenanya, melalui tulisan kendala yang dihadapi oleh persyaratan lainnya yaitu (1) ini penulis ingin berbagi para fungsional perencana baik memiliki kualifikasi pendidikan informasi terhadap sesama ditingkat pusat terutama di sesuai dengan yang ditentukan pejabat fungsional khususnya institusi perencanaan teknis untuk jabatan perencana, (2) bagi JFP tingkat pertama departemen dan lembaga non memiliki pengalaman dalam bahwa pada tingkat fungsional departemen maupun di institusi bidang perencanaan sekurang- pertama pun tidak mudah perencanaan daerah seperti kurangnya 2 tahun, dan (3) untuk mengumpulkan point Bappeda Provinsi dan Kabupaten/ usia setinggi-tingginya 5 tahun atau angka kredit. Dimana kota. Hal ini disebabkan sebelum mencapai usia pensiun dibutuhkan ketekunan, bahwa posisi jabatan fungsional dari jabatan terakhir yang keaktifan dan ketertiban dalam perencana sebagai jabatan karir didudukinya. pengadministrasian dokumen yang dianggap masih lemah dan serta mendapat dukungan belum ada peraturan tersendiri Permasalahan penuh dari pimpinan atau atasan mengenai tata hubungan kerja Memang JFP itu sendiri bisa dalam pelaksanaan tugas dan atau pembagian kerja yang jelas dibilang relatif masih baru. Tidak fungsi kegiatan yang menjadi antara fungsional perencana heran banyak sebagian orang bagian dari tugasnya sebagai dengan struktural, selain itu beranggapan bahwa jabatan ini seorang staf fungsional maupun belum optimalnya peran tenaga diberikan kepada orang-orang struktural tadi. fungsional perencana dalam yang tidak mampu menduduki mekanisme perencanaan di di jabatan di struktural alias institusi perencana. Kegiatan Dan Unsur Yang keranjang sampah bagi PNS Dinilai buangan. Hal ini tidak semuanya Selama ini kalau diamati, bahwa Berdasarkan buku pedoman dapat dibenarkan, mengingat kendala yang sering dialami peraturan-peraturan jabatan bahwa untuk menjadi seorang oleh para pejabat fungsional fungsional yang ada, dalam Bab pejabat fungsional perencana dikarenakan kurangnya IV dan V ditetapkan adanya harus memenuhi persyaratan pemahaman dari pimpinan jenjang jabatan dan pangkat teknis dan administrasi yang organisasi yang bersangkutan terhadap para staf fungsional akan menjamin kompetensi di dalam pendelegasian wewenang yang terdiri paling bawah bidang perencanaan. Jaminan dan tugas yang tidak merata adalah dari Perencana Pertama, kompetensi ini dilakukan untuk para pejabat struktural Perencana Muda, Perencana melalui diklat fungsional dan pejabat fungsional. Pimpinan Madya dan yang tertinggi adalah perencana dan uji kompetensi berpikir tugas itu lebih akan Perencana Utama. Selain itu pada setiap jenjang jabatan optimal bila dikerjakan oleh juga ditetapkan rincian kegiatan fungsional perencana. Dengan para pejabat struktural. Padahal dan unsur yang dinilai dalam adanya jaminan kompentensi ini bisa dikoordinasikan antara memberikan angka kredit. tersebut, diharapkan para pejabat pejabat struktural dengan fungsional dapat melaksanakan fungsional, sehingga perolehan Dari setiap jenjang jabatan tupoksinya secara konsisten dan angka kredit bagi fungsional fungsional, masing-masing disesuaikan dengan kemampuan akan lebih mudah didapatkan. mempunyai rincian dan kegiatan dari kualifikasi pendidikan yang Tapi ini kembali lagi ke pejabat yang berbeda satu dengan yang dimilikinya. fungsional yang dituntut harus lainnya. Unsur kegiatan yang kreativitas dan mempunyai dinilai dalam memberikan angka Sampai saat ini, kurang motivasi yang tinggi sehingga kredit terdiri dari lebih 5 tahun berjalan sejak mereka dapat mengelola 81 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini 1. Unsur utama (Pendidikan, data primer (ini merupakan tersedia dengan nilai angka Kegiatan Perencanaan dan tugas pada jenjang muda), maka kredit untuk setiap kegiatan yang Pengembangan Profesi) dan perolehan angka kredit yang ada. Di samping itu juga untuk didapat akan berasal dari jumlah kenaikan pangkat tercepat yang 2. Unsur penunjang yang angka kredit di tingkat muda dimungkinkan adalah dalam 2 merupakan kegiatan yang (pengumpulan data primer) tahun, dan apabila ada kelebihan mendukung pelaksanaan sebesar 0, dikalikan dengan 0,8 4 angka kredit maka kelebihan tugas sebagai perencana sehingga akan diperoleh anka tersebut dapat digunakan untuk (misalnya mengajar). kredit dengan nilai sebesar 0,32. kenaikan pangkat berikutnya. Untuk jenjang fungsional Namun pada kenyataannya, Persyaratan PNS yang tingkat pertama rincian masih banyak unsur utama dan memangku JFP dapat dibedakan kegiatan yang menjadi tugasnya unsur penunjang yang belum menurut waktu : hanya meliputi unsur (1) bisa dicapai oleh masing-masIng Pendidikan, (2) Perencanaan (a) saat inpassing, 1 Januari – 31 fungsional perencana. Hal yang meliputi identifikasi Maret ini dikarenakan masih belum masalah, pengkajian alternatif, (b) paska inpassing setelah 31 meratanya pembagian tugas pengendalian pelaksanaan dan Maret. Pada paska inpassing dari para atasan atau pimpinan penilaian hasil pelaksanaan dan dibedakan antara PNS yang yang bersangkutan, serta (3) Pengembangan Profesi serta belum memiliki jabatan dan kemungkinan belum otpimalnya (4) Penunjang. Untuk jenjang PNS yang pindah jabatan baik keaktifan dari pejabat fungsional fungsional pertama kegiatan dan dari jabatan dilingkungan itu sendiri dalam mengumpulkan unsur yang dinilai. instansi perencanaan maupun angka kredit. Bagi seorang fungsional di luar instansi perencanaan. perencana pertama tidak Angka kredit kumulatif pada Beberapa Langkah Dalam tertutup kemungkinan apabila saat inpassing di dasarkan Perolehan Angka Kredit yang bersangkutan akan atas strata pendidikan, melakukan kegiatan perencana Berdasarkan hasil kajian yang golongan/ruang dan masa kerja yang bukan pada jenjangnya, dilakukan oleh Bappenas dan golongan sebagaimana diatur namun demikian bagi fungsional LPEM Universitas Indonesia, dalam Kepmenpan tersebut. pertama hanya boleh mengerjakan untuk perencana yang Pengumpulan angka kredit akan satu tingkat diatasnya (pada produktif, nilai angka kredit mulai diperhitungkan semenjak jenjang perencana muda). dapat diperoleh untuk kenaikan PNS tersebut memasuki jabatan Tetapi bagi fungsional muda pangkat bisa kurang dari 4 tahun. fungsional perencana. Dengan misalnya, bisa mengerjakan pada Namun demikian, untuk dapat demikian, prestasi yang dapat jenjang pertama dan melakukan mengetahui lebih pasti disarankan diukur dengan angka kredit kegiatan pada jenjang muda. kepada seluruh instansi/unit dihitung setelah masa inpassing Sebagai contoh, jika seorang perencanaan untuk melakukan dan perolehan angka kredit perencana pertama mengerjakan uji petik penilaian angka kredit sebelum masa inpassing tidak pengumpulan data yang ternyata dengan menyandingkan seluruh dapat diperhitungkan. diperoleh dari pengumpulan kegiatan rutin yang saat ini 82 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini Selanjutnya aturan yang akan bisa mendapatkan angka nilai angka kredit dalam digunakan mengatakan bahwa kredit tersebut. Berdasarkan setiap KP. seorang perencana harus pengalaman yang ada, berikut 5. Terakhir adalah merekap memperoleh sejumlah angka beberapa langkah yang dapat atau mengumpulkan kredit, minimal 80% dari memudahkan kita dalam angka kredit yang telah setiap unsur kegiatan utama pengumpulan angka kredit dari diperoleh di setiap KP dan maksimum 20% dari setiap Kegiatan Pendidikan, untuk dimasukkan dalam unsur kegiatan penunjang. Perencanaan, Penunjang dan Formulir DUP AK yang Penghitungan angka kredit Proefesi atau dikenal dengan KP menjadi pedoman bagi tim didasarkan atas bukti-bukti tersebut antara lain : penilai dalam menilai setiap melakukan kegiatan dan dinilai 1. Adanya surat penugasan KP yang telah dilakukan oleh Tim Penilai secara objektif atau disposisi dari pimpinan oleh pejabat fungsional yang dengan kriteria yang telah untuk menghadiri suatu bersangkutan. ditetapkan pada peraturan kegiatan yang sesuai dengan 6. Hasil dari pengumpulan Keputusan Menpan Perencana tupoksi maupun lintas angka kredit tersebut dapat diusulkan untuk naik sektor. Misalnya menghadiri akan diserahkan oleh pangkat atau naik jenjang rapat, seminar atau mewakili kesekretariatan melalui Biro jabatan, apabila angka kredit pimpinan dalam acara Pengembangan Sumber Daya yang dikumpulkan mencapai tersebut. atau Kepegawaian untuk jumlah kumulatif minimal yang 2. Membuat laporan kepada mendapatkan pengesahan ditetapkan. Sebagai contoh, pimpinan secara tertulis atas perolehan nilai dari para untuk naik pangkat dari penugasan yang diberikan, Tim Penilai Fungsional. golongan III/a ke III/b, fungsional dengan melampirkan perencana harus mengumpulkan Hal-hal tersebut diatas, biasanya disposisi tersebut. angka kredit sebesar 50, berlaku untuk seorang pejabat dimana minimal 40 (80%) harus 3. Membuat Laporan dari hasil fungsional saja. Bagaimana dikumpulkan dari kegiatan kegiatan yang telah dilakukan dengan penilaian angka kredit utama dan maksimal 10 (20%) dengan memasukkan nilai jika dilakukan untuk sesuatu dari kegiatan penunjang. angka kredit yang sesuai kegiatan yang dikerjakan oleh dengan kegiatan yang telah beberapa orang? Dalam hal Melalui tulisan ini, penulis ingin dilakukan. Misalnya dalam ini boleh dan bisa dilakukan. berbagi informasi dan cara atau menyajikan latar belakang Satu kegiatan harus dilakukan langkah yang sebaiknya dapat permasalahan, kita bisa maksimum oleh 4 orang, yang dilakukan pada perolehan dalam memberikan kode II.A.8 terdiri dari 1 orang pelaku utama pengumpulan angka kredit = 0,1. Nilai ini kemudian dan maksimum 3 orang pelaku khususnya di tingkat Fungsional dimasukkan ke dalam pembantu. Pembagian angka Pertama. Kadang kala kita sebagai KP yang ada. Kegiatan kredit ditetapkan 60 % untuk fungsional dituntut untuk ini berlaku sama untuk pelaku utama dan 40% untuk lebih kreatif dan inovatif dalam semua kegiatan (KP) yang semua pelaku pembantu. mengelola secara administrasi dilakukan dan harus sesuai berkas-berkas dari setiap Penilaian angka kredit untuk dengan buku pedoman kegiatan yang telah dilakukan Perencana Pertama sampai peraturan-peraturan jabatan setiap harinya. Usahakan, setiap Perencana Madya dilakukan fungsional perencana. hari bisa mengumpulkan angka oleh Tim Penilai Angka kredit minimal 0,5 setiap hari. 4. Melakukan rekapan dari Kredit (TP AK) dari instansi Memang tidak mudah, namun kegiatan yang telah dilakukan perencanaan masing-masing dan bila dikomunikasikan dengan untuk mendapatkan total untuk perencana utama oleh pimpinan dan kita berusaha pasti 83 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • opini TP AK pusat yaitu di Bappenas. yang konkrit dan nyata dalam Oleh karenanya persyaratan pembinaan karier mereka pada utama untuk menjadi anggota masa yang akan datang. Tim Penilai adalah memiliki kemampuan dan keahlian di Demikian. Terimakasih. bidang perencanaan. Selain itu, jabatan atau pangkatnya serendah-rendahnya sama dengan DAFTAR PUSTAKA jabatan atau pangkat perencana yang dinilai. 1. Pengalaman pribadi dalam pengumpulan angka kredit di JFP Pertama Penutup Berdasarkan hal-hal tersebut 2. Peraturan-peraturan diatas, bagi seorang fungsional Jabatan Fungsional baik di tingkat pertama, muda, Perencana madya dan utama tidak mudah 3. Website Pusbindiklatren untuk mengumpulkan angka kredit dengan batas waktu yang 4. Majalah Simpul tahun 2007 telah ditetapkan. Di samping itu juga, selama ini penugasan yang diberikan kepada para fungsional perencana belum optimal dan menyeluruh. Namun demikian, para fungsional perencana diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang yang diminati sehingga dapat membantu pelaksanaan tugas dari pimpinan. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu telah terbentuk suatu forum Asosiasi Perencana “ Pembangunan Indonesia (AP2I)” untuk para Perencana baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai komitmen bahwa diperlukan suatu kerjasama dalam proses perencanaan, organisasi, pengendalian dan pengawasan dari proses pembangunan yang dilaksanakan antara pejabat fungsional yang berada di daerah dengan di pusat. Ini menandakan bahwa pejabat fungsional ingin melakukan suatu langkah 84 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • selingan BERHARAP DAPAT MENINGKATNYA KAPASITAS DAN PROFESIONALISME DARI SEBUAH PROGRAM BEASISWA Oleh : Dwiputro Aris Wibowo, SH Sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi perencana, baik di pusat maupun di daerah, Pusbindiklatren Bappenas telah menyelenggarakan Diklat baik Gelar maupun Non Gelar bagi para perencana. Program ini sudah berlangsung cukup lama, dan sudah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di berbagai daerah dan instansi pemerintahan, upaya ini di ambil sebagai langkah peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas SDM bagi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, Baik sesuai dengan disiplin ilmunya ataupun tidak, akan tetapi yang lebih terpenting dari itu semua adalah pengabdian yang sungguh-sungguh, dan pelayanan yang semakin meningkat kepada masyarakat dan negara ini. Tujuan dari program beasiswa yang diberikan oleh Pusbindiklatren Bappenas ini sendiri sudah sangatlah jelas, sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi para perencana itu sendiri, selain itu juga di harapkan mampu meningkatkan pelayanan serta meningkatkan etos kerja di unitnya masing- masing, serta mampu berbuat kreatif dan inovatif bagi kemajuan unit kerjanya. Upaya yang dilakukan oleh ini bukan hanya semata-mata sebagai peningkatan kapasitas dari SDM itu sendiri, tetapi juga akuntabilitas dalam arti yang luas, dalam menghadapi otonomi daerah yang sedang di jalankan oleh pemerintah. Sejak awal program beasiswa ini, sudah banyak peminat yang mengikuti proses seleksi untuk mendapatkan beasiswa, baik Gelar maupun Non Gelar, dengan persyaratan yang tidaklah mudah untuk mendapatkan beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas ini. Para perencana di pusat maupun di daerah ini harus bersaing satu dengan yang lannya untuk lolos sebagai peserta, persyaratan nilai test TP serta A TOEFL yang menurut peserta seleksi cukuplah tinggi. Dari persyaratan ini, Pusbindiklatren Bappenas berharap mendapatkan calon-calon peserta yang memang benar-benar berkualitas, dan sanggup untuk menimba ilmu pengetahuan yang baru sesuai dengan pilihannya. Belum lagi hal-hal lainnya yang harus dipersiapkan oleh calon peserta, baik materi maupun mental yang kuat, serta kelengkapan administrasi yang harus di selesaikan oleh calon peserta sebelum meninggalkan posnya masing-masing. Setelah berhasil menyelesaikan tahapan seleksi dan dinyatakan lolos mengikuti Program beasiswa ini, para peserta lagi- lagi harus mengikuti proses kursus bahasa inggris serta bahasa negara yang akan dituju, guna peningkatan nilai TOEFL bagi peserta yang mengikuti program S2 luar negeri dan S2 linkage, setelah dinyatakan 85 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • selingan “...di negeri kita ini kemampuan di ukur dari tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang, bila seseorang memiliki kemampuan atau skill yang lebih, dan tidak ditunjang dengan pendidikan dan gelar yang tinggi, maka pengakuan yang di dapat juga berkurang...” lolos barulah peserta tersebut berkurang, terlebih di dunia kemampuan yang dimilikinya, berhak untuk melanjutkan kerja, hanya untuk mendapatkan serta di harapkan dapat lebih peka pendidikannya di kampus yang posisi yang lebih tinggi atau naik dan kritis terhadap situasi yang dituju sesuai dengan pilihannya jabatan dari posisi sebelumnya, berkembang di daerahnya guna masing-masing. maka tidak segan-segan membuat kebijakan-kebijakan seseorang harus melanjutkan pemerintah daerah yang dapat Pada dasarnya menimba ilmu pendidikannya terlebih dahulu mensejahterakan rakyat, atau pengetahuan bukan hanya untuk mencapai tujuanya, hal memberikan pelayanan yang semata-mata tertuju kepada tersebut terlepas dari mampu jauh lebih baik lagi kepada lembaga pendidikan atau kampus atau tidaknya seseorang masyarakat. Bukan malah semata, hal ini dapat juga diambil mengemban tugas-tugas yang sebaliknya hanya memikirkan atau peroleh dimanapun dia semakin berat di depan mata. posisi dan jabatan dalam instasi berada, terutama di masyarakat Bila seseorang pegawai secara dia bekerja, hanya memikirkan atau lingkungan kita. Selain finansial kurang mampu untuk kepentingan pribadinya sesaat itu menimba ilmu pengetahuan melanjutkan pendidikannya, tanpa melihat lagi tujuan bukan hanya semata-mata maka jalur-jalur beasiswa yang awal dari program beasiswa mampu menguasai ilmu yang di tawarkan cukuplah membawa Pusbindiklatren Bappenas yang di pelajarinya saja, walaupun angin segar bagi para pegawai mereka ikuti, dan bersumber itu juga bagian terpenting yang untuk mencapai harapan dan dari mana dana yang di gunakan harus dikuasai. Akan tetapi keinginannya tersebut, oleh untuk pelaksanaan program di balik itu semua terdapat karena itu banyak sekali peminat, tersebut. semua hal di atas hal yang harus di mengerti, guna mengikuti program tersebut memang sudah menjadi diantaranya adalah berubahnya beasiswa yang ditawarkan oleh kewajiban dan keharusan bagi pola pikir seseorang dalam instansi pemerintah khususnya para alumnus penerima program memandang segala persoalan, Pusbindiklatren-Bappenas dan beasiswa yang diselenggarakan dan semakin bertambahnya instansi swasta lainnya yang oleh Pusbindiklatren-Bappenas, kemampuan seseorang dalam menawaran program beasiswa. dengan mengabdi dan menganalisa persoalan. Memang mendedikasikan ilmu yang telah di negara kita, selembar ijasah Semoga harapan yang ingin dituju dimilikinya kepada negara dan sangatlah berpengaruh bagi oleh Pusbindiklatren-Bappenas masyarakat, tetapi itu semua keberlangsungan kita di dunia dalam menyelenggarakan kembali kepada diri masing- kerja, serta pandangan orang Program beasiswa, sebagai masing untuk menjalankan lain terhadap si pemilik ijasah upaya peningkatan kapasitas dan mengartikannya sendiri, tersebut. Semakin tinggi dan kompetensi para perencana di karenakan tidak ada sanksi titel dari pendidikan yang di menuju perencana yang yang mereka terima bila tidak selesaikannya, maka semakin profesional, sejalan dengan melakukan hal tersebut, hanya tinggi pula pandangan orang para peserta yang mengikuti kesadaran dan itikad baiklah akan kemampuan yang proses seleksi program yang dapat mewujudkan dimilikinya. Terkadang di negeri beasiswa. Peserta yang lolos ini semua. Dan semoga dari kita ini kemampuan di ukur dari seleksi mengikuti program program ini, maka pelayanan tinggi rendahnya pendidikan beasiswa ini dan berkesempatan dan pengabdian para pemerintah yang dimiliki seseorang, bila melanjutkan studinya, sangat di baik di pusat maupun di daerah seseorang memiliki kemampuan harapkan sekali, setelah selesai kepada masyarakat akan menjadi atau skill yang lebih, dan tidak memperoleh gelar dari studinya lebih baik lagi. ditunjang dengan pendidikan lalu kembali ke daerahnya dan gelar yang tinggi, maka masing-masing, diharapkan pengakuan yang di dapat juga mampu mempraktekan ilmu dan 86 Simpul Perencana | Volume 10 | Tahun 5 | Agustus 2008
    • Gallery LOKAKARYA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS 27-29 DESEMBER 2007