E-Mail : simpul@bappenas.go.id




                                                                 Volume 11 | Tahun 5 | ...
TERBITAN TERBARU
PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS




                  INFORMASI BEASISWA
                  DARI SELURUH DUNIA UN...
dari kami
                                             Salam simpul, hampir setahun sudah perjalanan 2008 ini, dan memasuk...
daftar isi


 6   gerbang


     cakrawala :
     ESENSI PERPANJANGAN
     BATAS USIA PENSIUN PERENCANA
     BAGIAN INTEGR...
daftar isi




38   forum AP2I
     RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA
     PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER ...
gerbang




                                                                         MENCARI SOLUSI
                      ...
gerbang




BUP yang ditulis ulang oleh bapak Agus Manshur,
SE, MA, salah seorang perencana muda di
Direktorat Otonomi Dae...
cakrawala
                                         ESENSI PERPANJANGAN
                                BATAS USIA PENSIUN ...
cakrawala




LATAR BELAKANG                     pembangunan jangka panjang          Tujuan utama pembangunan
            ...
cakrawala




            harapan masyarakat secara luas.      pencapaian   kinerja  sesuai        pangkatnya ke tingkat y...
cakrawala




                                                                                 “ Untuk dapat
Pertama terdi...
cakrawala




            pengembangan           masyarakat   perannya. Ciri umum dari proses      dan internalisasi diri ...
cakrawala




menjamin penyelenggaraan tugas         dalam setiap unit organisasi; (ii)    Seorang perencana sebagai
pemer...
cakrawala




             Dari jumlah tersebut proporsi               Perencana        merupakan           berbagai jenja...
cakrawala




                                 DAFTAR PUSTAKA
memerlukan           keahlian
khusus berupa penguasaan      ...
cakrawala

                          SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
                                           DI PR...
cakrawala




di Bapeda Provinsi. Sedangkan         Rp 1.800.000 dan Rp 1.900.000,
                                       ...
cakrawala




             kepada seluruh JFP di Provinsi         atau kurang direspon untuk
             dan Kabupaten/Ko...
cakrawala
FUNGSIONAL PERENCANA:
KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN,
PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR”
LAINNYA

                     ...
cakrawala




                                                                  Gambar 1.
            utama dan madya. Nam...
cakrawala




“ Apabila dilihat dalam                                Gambar 3.
                                           ...
cakrawala




            Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan        madya sebanyak 4 orang sehingga secara tot...
cakrawala




Sementara, secara nasional berdasarkan alternatif           Berdasarkan     alternatif   pertama,    skenari...
cakrawala




            Tabel 4
            Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama Secara Nasional
       ...
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Simpul 11

6,851

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,851
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
295
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Simpul 11

  1. 1. E-Mail : simpul@bappenas.go.id Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008 STRATEGISNYA BUP JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DIPERPANJANG wawancara EKSKLUSIF Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
  2. 2. TERBITAN TERBARU PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS INFORMASI BEASISWA DARI SELURUH DUNIA UNTUK INDONESIA BOOKLET PANDUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT GELAR DAN NON GELAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN BEASISWA PERENCANAAN, PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS DAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
  3. 3. dari kami Salam simpul, hampir setahun sudah perjalanan 2008 ini, dan memasuki detik-detik pergantian tahun. Satu tahun perjalanan yang tak terasa panjang bagi Redaksi Majalah Simpul Perencana, mengemban tugas sebagai media informasi bagi para perencana di seluruh Indonesia. Sudah banyak hal yang dilalui oleh Redaksi untuk tetap eksis memberikan yang terbaik bagi pembacanya yang setia. Memasuki bulan terakhir di tahun 2008 ini Majalah Simpul Perencana kembali dapat terbit untuk ke 11 kalinya, dengan mengangkat tema sentral tentang perdebatan persoalan di perpanjang atau tidaknya masa kerja dari para Fungsional Perencana. Dengan mengangkat persoalan ini kami berharap akan ada ide-ide cerdas bagi perkembangan Jabatan Fungsional. Pembaca Simpul yang berbahagia, pada edisi kali ini Redaksi mencoba menghadirkan pembahasan tentang ”Relevansi diperpanjangnya Batas Usia Pensiun Perencana “ Seperti kita ketahui bersama bahwa masa pensiun para perencana sekarang ini sama dengan staf PNS biasanya, dan menurut para perencana perpanjangan BUP tersebut perlu diperpanjang karena: (a) pada masa in-passing tahun 2003 sebagian besar PNS yang masuk sudah berumur diatas 40 tahun, sehingga saat ini banyak yang memasuki usia pensiun (b) untuk mencapai tingkat keahlian dan kematangan berfikir dan berprilaku sebagai perencana utama dan madya memerlukan proses dan waktu yang lama, sehingga (c) pada saat seorang perencana sampai pada tingkat tertinggi tersebut, maka—apabila BUP tetap 56 tahun—yang bersangkutan akan terlanjur pensiun. Pada kesempatan kali ini kami juga menampilkan para perencana dari daerah-daerah yang telah mencoba menyumbangkan pemikirannya bagi sebuah perencanaan baik untuk wilayahnya maupun untuk daerah lainya. Pada edisi kali ini kami juga berhasil melakukan wawancara atau berdiskusi secara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, serta melakukan wawancara dengan salah satu Perencana Madya di lingkungan Kementrian negara PPN/Bappenas DR. Herry Darwanto, yang memberikan pemikirannya, masukan dan kritikan serta pengalamannya berkenaan dengan tema yang diangkat kali ini Selain dari tulisan dan artikel yang dimuat, pada edisi kali ini kami juga menghadirkan beberapa liputan perjalanan kami yang berhasil meliput kegiatan Pusbindiklatren. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca dan pemerhati Majalah Simpul Perencana yang senantiasa selalu memberikan masukan dan dukungan kepada kami tim redaksi, untuk terus memberikan yang terbaik di setiap penerbitannya, dan juga tidak lupa kami memberikan atensi yang cukup besar bagi teman-teman para perencana di daerah dan instansi lain yang sudah meluangkan waktu untuk menulis artikel dan informasi lainya. susunan redaksi Maju terus Para Perencana Indonesia. Simpul Perencana Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS. PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS | PENANGGUNG JA AB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana | W PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Eko Suratman | W AKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso | DEW AN REDAKSI : Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chairani, Edy Purwanto | REDAKTUR PELAKSANA : Sugiyanti, Edy Susanto, Maskalah Murni, Wiky, Wahyu Pribadi | EDITOR : Dwi Putro Aris | GRAFIS : Hendra Yudiyanto | ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320 Telp .(021) 31931481 | E-Mail : simpul@bappenas.go.id
  4. 4. daftar isi 6 gerbang cakrawala : ESENSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERENCANA BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALISME 8 SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 16 FUNGSIONAL PERENCANA: KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA 19 wawancara : WAWANCARA EKSKLUSIF BERSAMA Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT 26 WAWANCARA BERSAMA DR. HERRY DARWANTO PERENCANA MADYA KEDEPUTIAN SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS 32
  5. 5. daftar isi 38 forum AP2I RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008 40 liputan 48 sosok alumni 52 akademika opini: 56 SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH 62 DALAM MENDUKUNG REVITALISASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 70 MEMBANGUN UNTUK RAKYAT 79 selingan
  6. 6. gerbang MENCARI SOLUSI YANG TERBAIK DARI SEBUAH POLEMIK Dalam setiap aktivitasnya seseorang pastilah berkenaan dengan Jabatan Fungsional Perencana tidak ingin dibeda-bedakan atau dibatas-batasi haruslah diselesaikan satu persatu oleh para dengan ruang dan waktu, akan tetapi kemampuan pembuat kebijakan, polemik tentang perpanjangan seseorang dalam mengerjakan sesuatu juga dibatasi Batas Usia Pensiun sudah memasuki babak akhir. oleh umur dari seseorang itu sendiri, banyak orang Surat yang sudah diajukan Pusbindiklatren beranggapan bahwa semakin tua umur seseorang Bappenas sebagai Instansi Pembina dari Jabatan maka semakin melemah juga segala aktifitasnya, Fungsional Perencana sudah ditandatangani oleh ada juga yang beranggapan bahwa semakin tua Menteri Negara PPN/ kepala Bappenas, untuk seseorang maka ia akan semakin matang dalam selanjutnya diajukan guna mendapat persetujuan kehidupan, baik dalam hal pemikiran, bersikap dari Presiden RI. Proses administrasi tetap berjalan, maupun gagasan-gagasannya. Akan tetapi polemik tetapi proses penguatan di luar, sebagai faktor tua dan muda sudah tidak relevan lagi untuk pendukung guna mempengarui dikeluarkannya dibicarakan hari ini dikarenakan kemampuan kebijakan terhadap perpanjangan batas usia seseorang bukan hanya ditentukan oleh faktor itu pensiun, juga tetap harus dijalankan. Komunikasi saja, akan tetapi aktivitas seseorang juga pasti ada yang intensif antara para perencana dengan para batasnya, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pemegang kebijakan juga tetap dilakukan. atau keiklasan seseorang apabila memang jika Dalam kesempatan edisi ke 11 kali ini Majalah sudah watunya maka ia harus sudah menyelesaikan Simpul Perencana mencoba mengangkat semuanya. Sejak dikeluarkannya KepMenPan tema tentang Relevansi Batas Usia Pensiun tentang Jabatan Fungsional Perencana, banyak diperpanjang. Ada beberapa pendapat dan tulisan persoalan yang muncul dari aturan tersebut. Dan yang dihadirkan kali ini sebagai ulasan terhadap banyak sekali faktor penyebabnya, kemungkinan tema yang dipilih diantaranya tulisan yang dibuat hal ini lebih disebabkan kurang tersosialisasinya oleh ibu Sri Asih Rohmani, Perencana Muda di aturan ini hingga ke daerah-daerah serta kurang Departemen Pertanian, yang membahas tentang jelasnya petunjuk pelaksana dari aturan tersebut. esensi perpanjangan BUP sebagai bagian integral Sebagai upaya pemantapan dalam memilih jalur dari perkembangan karier dan profesionalisme, alternatif dalam berkarier maka semua hal yang selanjutnya mengkritisi naskah akademik tentang 6 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  7. 7. gerbang BUP yang ditulis ulang oleh bapak Agus Manshur, SE, MA, salah seorang perencana muda di Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, dengan judul tulisan Ketersediaan, Keseimbangan dan Beberapa PR lainnya, serta sekilas perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di provinsi Jawa Barat yang dibuat oleh kordinator Jabatan Fungsional di wilayah tersebut ibu Ir. Elly Rustiny, MT. Untuk mendapatkan masukan serta usulan-usulan tentang persoalan ini redaksi juga menghadirkan wawancara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat yang menyumbangkan ide segarnya tentang keberlangsungan Jabatan Fungsional Perencana. Tidak lupa sebagai pembandingnya kami juga melakukan wawancara dengan bapak Heri Darwanto selaku Perencana Madya di Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas. Tidak lupa pula kami menghadirkan gagasan- gagasan dari para perencana di daerah dalam bentuk tulisan atau artikel yang dapat dijadikan acuan atau patokan bagi sebuah perencanaan di kemudian hari. SELAMAT MEMBACA (Dewan Redaksi) 7 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  8. 8. cakrawala ESENSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERENCANA BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALISME Ringkasan. Sebagai pemangku jabatan fungsional, agar dapat berkinerja dengan baik diperlukan kompetensi, kemampuan, dan penguasaan dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan formal yang mengaturnya. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/ M.P AN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dimaksudkan sebagai acuan dalam berkarya dan berprestasi sehingga terjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme sesuai dengan landasan profesinya. Ketentuan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dalam masa jabatannya menuntut berbagai konsekuensi bagi para perencana agar mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi profesionalisme mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan oleh perencana sebagai suatu profesi harus didukung oleh kegiatan belajar yang berkesinambungan sehingga mampu berperan dan melaksanakan Oleh : tugas fungsionalnya dalam pembangunan. Proses internalisasi dan Sri Asih Rohmani sosialisasi selama menjadi Perencana merupakan proses pendidikan Perencana Muda kearah pengembangan masyarakat sebagai bagian integral dalam Departemen Pertanian pembangunan. Tinjauan berbagai dimensi perpanjangan batas usia searching pensiun Perencana memperkuat relevansinya bagi pengembangan karier dan profesionalisme Perencana Pemerintah sesuai peran yang diharapkan dalam pembangunan. 8 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  9. 9. cakrawala LATAR BELAKANG pembangunan jangka panjang Tujuan utama pembangunan (RPJP) 2005-2025, menguatkan masyarakat adalah Pada hakekatnya, pembangunan bahwa pembangunan manusia mengembangkan kompetensi sebagai proses perubahan yang seutuhnya sebagai hakekat masyarakat dalam mengenali terus menerus berlangsung, pembangunan nasional, masalah, merumuskan berbagai merupakan kemajuan dan dan menempatkan manusia alternatif pemecahan, dan perbaikan menuju ke arah sebagai pusat segenap upaya melalui proses pembelajaran tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Karena yang sistematis mereka dibantu meningkatkan kualitas hidup pembangunan nasional bermuara untuk mempelajari cara manusia, termasuk perubahan pada manusia sebagai insan yang memecahkan permasalahan dalam diri manusia itu sendiri, harus dibangun kehidupannya, mereka secara tepat. Untuk masyarakat, dan lingkungan sekaligus sebagai sumberdaya dapat bekerja secara efektif dalam hidupnya. Oleh karena itu salah pembangunan yang secara menstimulir, memfasilitasi, dan satu usaha dari pembangunan kontinyu harus ditingkatkan memberikan pelayanan terhadap adalah usaha sadar untuk kualitas dan kemampuannya perubahan perilaku masyarakat, mewujudkan kondisi hidup untuk dapat mengangkat seorang Perencana seharusnya manusia yang lebih baik dalam harkat dan martabatnya kearah memiliki pengetahuan yang arti menciptakan keadaan terciptanya kualitas manusia terus berkembang, memahami sehingga peran setiap insan dan masyarakat Indonesia yang keseluruhan proses dan pembangunan dapat berkembang maju dan mandiri. Hal ini berarti mekanisme perencanaan lebih serasi dalam berbagai pembangunan manusia adalah serta trampil untuk keseimbangan kehidupan. usaha untuk memberdayakan mengimplementasikan dalam Keberhasilan dalam manusia, yaitu manusia yang merancang setiap program dan pembangunan sangat ditentukan dapat berfikir, kreatif, mandiri kegiatan pembangunan. oleh keberhasilan didalam dan yang dapat membangun Semakin pesatnya tantangan membangun sumberdaya diri dan masyarakatnya menuju global, perubahan sistem manusia yang sangat erat masyarakat madani. Upaya dan mekanisme perencanaan hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat pembangunan, maka peningkatan pendidikan dan pembelajaran selaras dengan konsep kualitas para pejabat fungsional selama manusia berkembang. pengembangan masyarakat dalam jabatannya semakin Untuk itu sebagai bagian yang community “ development” mendesak untuk dilaksanakan tidak terpisahkan dari kehidupan yang semakin mengemuka secara berkesinambungan. Dalam manusia, pembangunan pada berbagai hal dewasa ini. kaitan ini, peningkatan kualitas masyarakat merupakan usaha Pengembangan masyarakat SDM perencana di instansi pembangunan sumberdaya merupakan model pembangunan perencanaan pemerintah baik manusia yang dilaksanakan yang bertumpu pada aspek di pusat maupun di daerah secara menyeluruh, terarah manusia. Dikemukakan diarahkan tidak saja hanya dan terpadu sehingga kualitas oleh Cernea (1988:xi), pada meningkatkan keahlian dan sumberdaya manusia itu sendiri hakekatnya manusia adalah titik keterampilan, namun harus dapat diselaraskan dengan segala pangkal, pusat, dan sasaran pula didasarkan pada upaya sesuatu yang dibutuhkan oleh akhir dari pembangunan, oleh peningkatan kapasitas institusi sektor pembangunan. karena itu manusia seharusnya perencanaan sehingga kualitas merupakan aspek utama dalam Arah pembangunan nasional output perencanaan yang pembangunan. dalam dokumen perencanaan dihasilkan mampu memenuhi 9 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  10. 10. cakrawala harapan masyarakat secara luas. pencapaian kinerja sesuai pangkatnya ke tingkat yang Untuk itu perlu ditetapkan peran yang diharapkan dalam lebih tinggi sesuai batas minimal kembali aturan yang mampu pembangunan. perolehan angka kreditnya memberikan kondisi kondusif dan akhirnya dapat memenuhi TUGAS POKOK PERENCANA dalam pengembangan dan kinerja yang diharapkan oleh Upaya yang dilakukan kepastian karier Jabatan institusi perencanaan. pemerintah dalam meningkatkan Fungsional Perencana, antara motivasi berprestasi dan Berkaitan dengan tugas lain penyesuaian (perpanjangan) berkarya bagi pada Perencana yang diemban tersebut, agar Batas Usia Pensiun Perencana. sesuai landasan profesinya, telah para fungsional perencana Perilaku sebagai refleksi dari dilakukan diantaranya dengan mampu secara profesional motivasi, kesadaran, pilihan dikeluarkannya Surat Keputusan melaksanakan tugas pokoknya, preferensi,” dan kemampuan baik “ Menteri Negara Pendayagunaan dan mampu berperan pengetahuan, ketrampilan, dan Aparatur Negara Nomor :16/ positif dalam pelaksanaan sikap yang dimiliki dan dihayati KEP/M.P AN/ 3/2001. Keputusan pembangunan, diperlukan oleh seorang perencana di masa tersebut dimaksudkan untuk upaya proses pembelajaran yang depan adalah kemampuannya menjamin pembinaan karier, berkesinambungan. Peningkatan dalam mendukung dan berperan kepangkatan, jabatan, dan kualitas Sumberdaya Perencana memberikan warna proses peningkatan profesionalisme di instansi pemerintah diarahkan perencanaan dengan produk yang Perencana melalui dibentuknya tidak hanya untuk meningkatkan dapat dipertanggungjawabkan Jabatan Fungsional Perencana keahlian dan ketrampilan saja manfaatnya, keberpihakan dan dan Angka Kreditnya. Perencana (kognisi, afeksi dan psikomotor), afiliasinya dengan kepentingan adalah Pegawai Negeri Sipil namun pengembangan juga masyarakat sebagai kelompok yang diberi tugas, tanggung didasarkan pada upaya sasaran pembangunan, jawab, wewenang, dan hak peningkatan kapasitas institusi kemampuan untuk membangun secara penuh oleh pejabat yang perencanaan sehingga kualitas kondisi hubungan dinamis dan berwenang untuk melaksanakan output perencanaan yang tata hubungan struktural dengan kegiatan perencanaan pada unit dihasilkan dapat memenuhi mitra kerja sebagai hasil proses perencanaan tertentu. Perencana harapan masyarakat luas. Untuk belajar serta terlaksananya berkedudukan sebagai pelaksana itu sebagai pejabat fungsional, perencanaan program dan teknis fungsional perencanaan di ke depan lebih dituntut untuk kegiatan pembangunan lingkungan instansi pemerintah. berkontribusi dan berpartisipasi yang memiliki keunggulan. aktif dalam keberhasilan Dalam pelaksanaannya, Hal tersebut menunjukkan pembangunan berdasarkan atas menuntut berbagai konsekuensi bahwa penguasaan substansi kegiatan perencanaan yang bagi para Perencana yang perencanaan secara menyeluruh dilakukannya. telah diangkat dalam Jabatan dan integratif sangat diperlukan Fungsional Perencana (JFP) Mengacu pada Surat Keputusan sehingga dapat memberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan pelayanan yang memuaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/ kepada masyarakat. Aparatur Negara Nomor : 16/ KEP/M.P AN/3/2001 tersebut, Bertolak dari berbagai KEP/M.P AN/3/2001. Dari setiap disebutkan bahwa jenjang jabatan perspektif pemikiran tersebut, butir kegiatan yang ada, dengan fungsional perencana terdiri dari perlu dikaji lebih jauh esensi nilai kredit masing-masing Perencana Pertama, Perencana perpanjangan usia pensiun menuntut kinerja perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana bagi pembinaan yang tertentu sehingga Pejabat Perencana Utama. Pangkat dan karier dan profesionalisme Fungsional Perencana tersebut golongan ruang masing-masing perencana pemerintah kearah dapat dinaikkan jabatan atau jenjang adalah : (1) Perencana 10 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  11. 11. cakrawala “ Untuk dapat Pertama terdiri dari Penata mengajar/melatih/melakukan melaksanakan pekerjaan Muda, Golongan ruang III/a dan bimbingan di bidang perencanaan Penata Muda Tingkat I, golongan pembangunan, mengikuti sebagai perencana dituntut ruang III/b; (2) Perencana Muda seminar/lokakarya di bidang adanya kompetensi terdiri dari Penata, golongan perencanaan pembangunan, dan kemampuan dalam ruang III/c, dan Penata Tingkat menjadi pengurus organisasi berbagai kegiatan mulai I, golongan ruang III/d; (3) profesi, menjadi anggota delegasi tahap perencanaan, Perencana Madya terdiri dari dalam pertemuan internasional, Pembina, golongan ruang IV/a; keanggotaan dalam Tim Penilai implementasi pelaksanaan Pembina Tingkat I, golongan Jabatan Perencana, memperoleh sampai dengan evaluasi ruang IV/B, dan Pembina Utama gelar kesarjanaan lainnya, dan dan pelaporan pelaksanaan Muda, golongan ruang IV/c; dan memperoleh penghargaan/tanda kegiatan perencanaan ” (4) Perencana Utama terdiri dari jasa di bidang perencanaan. Pembina Utama Madya, golongan Dari rangkaian tugas pokok ruang IV/d dan Pembina Utama, tersebut terlihat jelas bahwa golongan ruang IV/e. Perencana untuk dapat melaksanakan memiliki tugas pokok untuk pekerjaan sebagai perencana menyiapkan, melaksanakan dituntut adanya kompetensi dan menyelesaikan kegiatan dan kemampuan dalam berbagai perencanaan berupa serangkaian kegiatan mulai tahap perencanaan, butir-butir kegiatan yang implementasi pelaksanaan meliputi : sampai dengan evaluasi dan Kegiatan perencanaan, berupa pelaporan pelaksanaan kegiatan : identifikasi permasalahan, perencanaan. perumusan alternatif kebijakan DIMENSI BATAS USIA p e re n c a n a a n , p e n g k a j i a n PENSIUN DAN PENDEKATAN alternatif, penentuan alternatif PEMBANGUNAN dan rencana pelaksanaan, SUMBERDAYA MANUSIA pengendalian pelaksanaan, serta Berbagai aspek perlu ditelaah penilaian hasil pelaksanaan; dalam memberikan klarifikasi Pengembangan profesi, berupa perpanjangan batas usia pensiun : membuat karya tulis/karya bagi Perencana, antara lain: 1) ilmiah di bidang perencanaan, Prinsip dasar pengembangan menterjemahkan/menyadur masyarakat; 2) Landasan normatif buku di bidang perencanaan, pembinaan karier pegawai; dan berpartisipasi secara aktif dalam 3) Relevansi perpanjangan batas penerbitan buku di bidang usia pensiun dengan pembinaan perencanaan, berpartisipasi pribadi peningkatan kinerja secara aktif dalam pemaparan perencana dalam pembangunan. (ekspose) draft/pedoman/modul di A. TUJUAN IDEAL bidang perencanaan, melakukan PENGEMBANGAN studi banding di bidang MASYARAKAT perencanaan, dan melakukan Dengan mengaitkan elemen- kegiatan pengembangan di bidang elemen yang terkandung perencanaan pembangunan; dan dalam konsepsi ”ommunity c ” Kegiatan Penunjang berupa : dan ”development” pengertian , 11 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  12. 12. cakrawala pengembangan masyarakat perannya. Ciri umum dari proses dan internalisasi diri setiap adalah sebagai proses yang pendidikan dan pembelajaran individu, terdapat korelasi menyangkut usaha-usaha : (i) dalam pengembangan antara keseluruhan pengalaman masyarakat bersama pihak masyarakat adalah membangun yang mempengaruhi lain (di luar sistem sosialnya) sosok individu yang kemampuan pertumbuhan dan perkembangan untuk meningkatkan kondisi dirinya berkembang sehingga seseorang dalam menjalankan sosial, ekonomi, dan budayanya; bermanfaat untuk kepentingan kehidupannya, sehingga asumsi (ii) untuk mengintegrasikan hidupnya baik sebagai individu, krusial menunjukkan bahwa masyarakat kedalam suatu pola warga masyarakat dan negara. pengalaman-pengalaman dan tatanan kehidupan yang Untuk itu diperlukan usaha- formal dan informal dalam lebih baik; (iii) mengembangkan usaha yang disengaja dan kehidupan dan hubungan antar dan meningkatkan kemandirian terencana dalam menetapkan manusia berperan penting dan kepedulian masyarakat strategi kegiatan dan batasan dalam pembentukan sikap, dalam memahami dan mengatasi penilaian dalam pencapaian mengembangkan kemampuan di masalah dalam kehidupannya; tujuan yang akan dicapai. segala bidang kehidupan. (iv) meningkatkan inisiatif dan Menurut Tilaar (2000:55), Berpijak dari berbagai perspektif partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak lain sebagai tersebut, melalui proses rangka meningkatkan taraf proses pemberdayaan manusia pembelajaran manusia dengan hidupnya (Ginting, 2000 :12). yang dibangun oleh masyarakat kemampuan yang dimiliki Berbagai elemen tersebut, untuk membawa generasi- (berfikir, menyerap budaya yang menyiratkan adanya proses generasi baru kearah kemajuan ada, membangun ketrampilan pendidikan pada setiap diri dengan cara-cara tertentu dan Iptek) dapat belajar dari manusia sebagai bagian integral sesuai dengan kemampuan pengalaman terdahulu dan dari proses pembangunan. mereka yang berguna untuk membuat perubahan bagi diri Pengembangan kepribadian dan mencapai tingkat kemajuan dan lingkungannya. kemampuan seseorang dapat yang paling tinggi. Pendidikan B. SISTEM PEMBINAAN terwujud dan tertempa melalui mengupayakan perkembangan KARIER PEGAWAI berbagai proses kehidupan yang dan mengeliminasi kendala yang Pengaturan sistem pembinaan didasarkan pada sistem nilai dan diperlukan untuk berkembang. karier pegawai telah diatur asas normatif yang berlaku pada Gitosardjono (1999:103), landasan formalnya, antara lain peradaban dan kebudayaan suatu menegaskan bahwa perubahan : (1) Undang-Undang Pokok bangsa. Sebuah pendekatan pola pendidikan harus dipandang Kepegawaian (Undang-undang psikologis (termasuk yang sebagai suatu proses sosialisasi Nomor 8 Tahun 1974 diperbarui dianut oleh Ki Hajar Dewantara) dan bersifat humanis, sebagai dengan Undang-undang Nomor mendefinisikan bahwa bagian dari esensi pendidikan 43 Tahun 1999); (2) Peraturan pendidikan sebagai suatu proses nasional yang tidak terlepas Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun pertumbuhan dimana individu dari tujuan pembangunan 1994 tentang Jabatan Fungsional dibantu mengembangkan daya- sumberdaya manusia yang ingin PNS; (3) PP Nomor 100 Tahun daya kemampuannya, bakatnya, dicapai, yaitu menghasilkan 2000 dan diubah dengan PP kecakapan, dan minatnya. manusia berkualitas, bermoral Nomor 13 Tahun 2002; (4) tinggi dan produktif menghadapi Proses belajar manusia adalah Keppres Nomor 87 Tahun 1999; tantangan kehidupan yang penuh kompleks baik secara sadar dan (5) khusus Perencana adalah persaingan. maupun tidak, yang mengarah SK. MENP AN Nomor : 16/KEP/ kepada pengenalan konsep diri Dengan mendefinisikan M.P AN/3/2001. sebagai manusia secara hakiki perjalanan kehidupan adalah Sistem pembinaan karier yang sadar akan masing-masing bagian dari proses pendidikan pegawai diperlukan untuk 12 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  13. 13. cakrawala menjamin penyelenggaraan tugas dalam setiap unit organisasi; (ii) Seorang perencana sebagai pemerintahan dan pembangunan Pemanfaatan seoptimal mungkin bagian dari kelembagaan (unit yang berdaya guna dan berhasil sumberdaya manusia pada setiap perencanaan) berkedudukan guna. Sistem pembinaan satuan organisasi sesuai dengan sebagai mitra profesional bagi karier pegawai diarahkan kompetensi dan searah dengan pengambil keputusan pada pada terciptanya kondisi misi organisasi; (iii) Membina berbagai tingkatan dalam obyektif yang dapat mendorong kemampuan, kecakapan, menghasilkan berbagai produk peningkatan prestasi pegawai. ketrampilan secara efisien dan kegiatan perencanaan serta Sistem pembinaan karier rasional sehingga potensi, energi, pemantauan dan penilaian pegawai pada hakekatnya adalah bakat dan motivasi pegawai atas perkembangan hasil suatu upaya sistematis yang tersalur secara obyektif kearah pelaksanaannya baik lingkup mencakup struktur dan proses pencapaian tujuan organisasi; makro, sektor atau daerah, yang menghasilkan keselarasan dan (iv) Dengan spesifikasi sehingga dapat memberikan kompetensi pegawai dengan tugas yang jelas, tanggung dampak berarti dan bermanfaat kebutuhan organisasi. Salah satu jawab, hak dan wewenang yang bagi masyarakat. Kinerja upaya yang ditempuh adalah terdistribusikan secara seimbang perencana tidak hanya diukur penetapan pola karier pegawai. dalam organisasi, diharapkan dari pencapaian angka kredit, tapi Pola karier pegawai merupakan setiap pemangku jabatan dapat lebih berorientasi pada paradigma pola pembinaan Pegawai Negeri mencapai tingkat hasil yang planning “ for development”. Sipil yang menggambarkan maksimal. Mengingat pembangunan alur pengembangan karier, mencakup berbagai aspek dan C. RELEVANSI menunjukkan keterkaitan bidang kehidupan, dalam hal PERPANJANGAN BATAS dan keserasian antara jabatan, ini diperlukan penguasaan USIA PENSIUN TERHADAP pangkat, pendidikan dan ilmu lintas disiplin dan multi KINERJA PERENCANA pelatihan jabatan, kompetensi, sektor. Seorang perencana Seorang perencana memiliki serta masa jabatan tertentu sampai untuk profesional di bidang ruang lingkup kegiatan dengan pensiun (PP Nomor perencanaan diperlukan yang terkait dengan bidang 100 Tahun 2000 jo PP Nomor “keahlian komprehensif”, yaitu perencanaan sebagai fungsi 13 Tahun 2002). Langkah awal suatu keahlian yang multi- manajemen pembangunan, reformasi di bidang kepegawaian, disiplin dengan cakupan keahlian terdiri dari sub unsur identifikasi perpanjangan batas usia pensiun dan dasar ilmu pengetahuan permasalahan, perumusan dapat bermanfaat positif ke arah yang cukup luas. Bappenas alternatif kebijakan, pengkajian terwujudnya sistem manajemen sebagai institusi pembina JFP alternatif, penentuan alternatif kepegawaian yang profesional menetapkan 4 (empat) bidang dan rencana pelaksanaan, dan berorientasi kinerja yang keilmuan yang harus dikuasai pengendalian pelaksanaan, dan mampu mendorong peningkatan oleh seorang Perencana yaitu : penilaian hasil pelaksanaan. motivasi, kinerja, daya saing Analisis Wilayah dan Daerah, Untuk mendukung dan dan prinsip akuntabilitas dari Spatial Planning, Manajemen memfasilitasi terwujudnya para PNS, tak terkecuali Pejabat Administrasi Publik, serta kebijakan, program, dan Fungsional Perencana. Konsep dan Teknik Perencanaan kegiatan pembangunan yang Pembangunan. Beberapa komponen penting diharapkan, peran perencana untuk diperhatikan, yaitu : (i) Pola dalam pembangunan sangat Menurut data yang pembinaan karier dimaksudkan diperlukan dan menempati dipublikasikan Pusbindiklatren, untuk mendayagunakan setiap posisi yang sangat strategis dan sampai dengan tahun 2007 jumlah jenis kemampuan profesional menentukan bagi keberhasilan seluruh Pejabat Fungsional yang disesuaikan dengan pembangunan. Perencana di seluruh Indonesia kedudukan yang dibutuhkan adalah 1.168 orang (madya 198, utama 1). 13 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  14. 14. cakrawala Dari jumlah tersebut proporsi Perencana merupakan berbagai jenjang dan unit yang menduduki jenjang sekolah lapang dalam proses “ ” perencanaan diperlukan Perencana Madya sebanyak 17%, pembelajaran bagi Perencana waktu yang cukup memadai dan sebagai Perencana Utama untuk mengembangkan (masa jabatan yang sesuai) sebanyak 0,09%. Terkait dengan diri dan kemampuannya untuk berkembangnya proses usulan perpanjangan batas sehingga bermanfaat dalam pembelajaran sehingga akan usia pensiun Perencana, jumlah pembangunan. Seluruh memberikan peluang dan perencana tersebut belum pengalaman yang diperoleh ruang gerak bagi pergerakan menunjukkan sebaran jenjang dan dan proses interaksi dengan dan perkembangan karier distribusi dengan perbandingan lingkungan kerja dan perencana secara obyektif, yang ideal (diharapkan). sosialnya selama menjabat alamiah, dan kompetitif. Distribusi antar institusi sebagai JFP diharapkan Sesuai data empiris perencanaan maupun antar mematangkan kompetensi Bappenas, keberadaan jenjang tentu akan menentukan dan penguasaan pelaksanaan Pejabat Perencana Utama saat keberhasilan pelaksanaan tugasnya sehingga potensi ini hanya 1 orang, apabila kegiatan perencanaan dan dapat berkembang tidak ada perpanjangan batas kualitas produk yang dihasilkan seoptimal mungkin untuk usia pensiun dan tidak ada oleh institusi perencanaan. pengembangan diri, perencana yang berprestasi pengembangan masyarakat, mencapai Perencana Utama Mengingat bahwa kematangan dan kehidupan pada sebelum usia 56 tahun, dan penguasaan secara umumnya. tidak akan ada Perencana komprehensif dalam yang memenuhi kualifikasi pembangunan merupakan 2. Masa kerja bagi Perencana sebagai Tim Penilai Pusat. proses ilmiah dan alamiah bagi Madya dan Perencana Utama Bila perpanjangan usia Perencana, usulan perpanjangan dimaksud selaras dengan pensiun tidak dilakukan, Batas Usia Pensiun (BUP) bagi sistem pengembangan pola bertentangan dengan JFP melalui Surat Menteri karir Pejabat Fungsional salah satu prinsip dalam Negara PAN No.B/2712/ Perencana, sebagaimana pembinaan karier pegawai M.P AN/9/2008 tanggal 16 diamanatkan dalam untuk mendayagunakan September 2008 bagi perencana Peraturan Pemerintah setiap jenis kemampuan madya dan utama menjadi 60 Nomor 32 tahun 1979 Juncto profesional yang disesuaikan tahun, sangat layak dan relevan Peraturan Pemerintah dengan kedudukan yang bagi eksistensi dan peningkatan Nomor 1 tahun 1994 tentang dibutuhkan dalam setiap kinerja Pejabat Fungsional Perubahan Atas Peraturan unit organisasi. Untuk itu Perencana. Relevansi tersebut Pemerintah Nomor 32 tahun batas usia pensiun Perencana mempertimbangkan berbagai 1979 tentang pemberhentian layak diperpanjang dengan hal, sebagai berikut : PNS antara lain dinyatakan ketentuan pejabat tersebut bahwa batas usia pensiun 1. Perpanjangan Masa Jabatan memiliki keahlian dan PNS adalah 56 tahun serta bagi Perencana dalam pengalaman yang sangat PNS yang memangku menjalankan peran dan dibutuhkan organisasi, jabatan tertentu (termasuk fungsinya sebagai Perencana memiliki kinerja dan moral, jabatan fungsional) maka Pemerintah yang profesional serta integritas yang baik. batas usia pensiunnya dapat pada unit perencanaan diperpanjang sampai dengan 4. Dalam pelaksanaan (baik di Pusat dan Daerah) 58, 60 dan 65 tahun. tugas pokoknya sebagai merupakan manifestasi dari profesional Perencana pengembangan masyarakat. 3. Sebaran dan komposisi JFP diharapkan berperan nyata Masa jabatan sebagai yang masih belum ideal pada dalam pembangunan yang 14 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  15. 15. cakrawala DAFTAR PUSTAKA memerlukan keahlian khusus berupa penguasaan ________________ , 2006. dan keahlian multidisiplin, Pembinaan Karier Pegawai lulus pendidikan dan Negeri Sipil. Badan Kepegawaian pelatihan penjenjangan Negara. Jakarta JFP serta uji kompetensi , Cernea, Michael M., 1999. bidang perencanaan Mengutamakan Manusia di dalam pada setiap jenjang yang Pembangunan: variabel-variabel didudukinya. Kegiatan Sosiologi didalam Pembangunan perencanaan bersifat Pedesaan. UI-Press. Jakarta. menyeluruh ( comprehensive planning) sehingga pejabat Ginting, B., 2000. Need fungsional perencana Assessment Sasaran Penyuluhan. dituntut mempunyai Makalah Pelatihan Manajemen kompetensi menyeluruh dan Metodologi Penyuluhan Bagi disiplin keilmuan di bidang Peneliti di Bogor, November perencanaan, dengan durasi 2000. dan proses pembelajaran Gitosardjono, Sukamdani S., yang cukup selama masa 1999. Wawasan, Pandangan, jabatannya, dan diperkirakan dan Harapan tentang Pendidikan. pada tingkat Perencana Jakarta. Utama penguasaan tersebut diperoleh. Tilaar, H.A.R., 1999. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. 15 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  16. 16. cakrawala SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah. Tugas Pokok perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana Utama. Perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di Jawa Barat di mulai sejak tahun 2003, dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1113-Org/2003 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian disusul Oleh: lagi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1034. Ir. ELL RUSTINY, MT Y A/Peg/2005 tentang Perubahan Lampiran Kepgub Jawa Barat No. Fungsional Perencana 821.27/Kep.1351-A/Peg/2004 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Muda – Bapeda Provinsi Barat. Sejak bulan Maret 2005 sampai bulan Oktober 2008 telah Jawa Barat dilakukan pelantikan jabatan fungsional perencana sebanyak 7 kali untuk menetapkan 54 fungsional perencana yang ada di lingkungan searching Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi pada tahun 2007 sebanyak 4 orang fungsional perencana telah diangkat menjadi pejabat struktural 16 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  17. 17. cakrawala di Bapeda Provinsi. Sedangkan Rp 1.800.000 dan Rp 1.900.000, - disediakan fasilitas untuk para fungsional perencana di pengembangan kemampuan Jumlah potensi sumberdaya daerah baru mencapai 28 orang melalui diskusi bulanan yang aparatur di Bapeda Provinsi Jawa yang tersebar di 9 Kabupaten/ dihadiri seluruh pegawai Bapeda Barat kondisi 1 Desember 2008 Kota. Provinsi, perencana dari SKPD sebanyak 220 pegawai, apabila Provinsi dan perencana dari Kedudukan para jabatan dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota; Sinergitas hasil fungsional perencana ini dalam fungsional perencana sebanyak kajian dengan Komite Perencana, Struktur Organisasi berada 28 orang baru mencapai 12,73%, terutama telaahan yang bersifat langsung di bawah Kepala Bapeda terdiri dari 2 orang perencana strategis seperti Model Insentif dan hubungan hirarki sebagai madya, 19 orang perencana muda Berbasis Kinerja (IBK), Konsep mitra. Saat ini para perencana dan 7 orang perencana pertama. Procurement Center, Rice tersebut tidak berada dalam satu Para perencana tersebar di setiap Center, Gerakan Multiaktivitas ruang tetapi didistribusikan di bidang yaitu 6 orang di Bidang Agrobisnis (Gemar), serta Model setiap bidang perencanaan dan Perekonomian Regional, 8 orang Desa Membangun. Selain itu berkedudukan pada sub bidang- di Bidang Penataan Ruang dan juga menyusun Pedoman Teknis sub bidang untuk membantu Lingkungan Hidup (PRLH), 5 sebagai acuan bersama antara kegiatan para struktural sesuai orang di Bidang Sosial Budaya, fungsional perencana dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah 4 orang di Bidang Administrasi Tim Penilai dalam mengajukan Publik dan Pembiayaan (APP), 4 Provinsi Jawa Barat. JFP penilaian angka kredit. Hasil orang di Bidang Monitoring dan di Provinsi Jawa Barat telah evaluasi terakhir telah naik Evaluasi serta 1 orang masih di menetapkan Koordinator dan pangkat dan golongan sebanyak Sekretariat karena merupakan Sekretaris JFP oleh Kepala 6 orang. pindahan dari SKPD lain. Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang bertugas untuk melakukan Kegiatan JFP yang dilaksanakan Kinerja para perencana di koordinasi kinerja para JFP di pada tahun 2008 diantaranya Bapeda Provinsi, dilibatkan Bapeda Provinsi Jawa Barat, diklat penjenjangan tingkat dalam penyusunan dokumen yaitu Ir. Elly Rustiny, MT pertama sebanyak 20 orang perencanaan seperti RP JPD, sebagai Koordinator dan Slamet (kerjasama ITB dan Bappenas), RP JMD, RKPD, KUA, PP AS, M. Sudarsono, ST., MT sebagai tingkat muda sebanyak 20 orang Blue Book, Renja Bapeda, Renstra Sekretaris. (kerjasama Bandiklatda dengan Bapeda, Grand Design Ekonomi, Bappenas serta ITB dan Unpad), Grand Design Otonomi Daerah Untuk mendukung kinerja Diklat Perencana sebanyak 40 serta dokumen perencanaan para JFP di Provinsi Jawa orang, Diklat P AK sebanyak 40 lainnya yang bersifat makro Barat diberikan tunjangan orang, peningkatan wawasan maupun sektoral. Selain itu daerah, pada tahun 2008 untuk perencana ke Provinsi Sumatera terlibat dalam monitoring dan perencana pertama, muda, madya Barat, Sosialisasi dan Pembinaan evaluasi ke kabupaten dan kota; serta utama masing-masing ke Bakorwil-Bakorwil dalam dilibatkan dalam pengembangan memperoleh sebesar Rp 900.000, , - rangka JFP Diskusi Bulanan , kemampuan aparatur perencana Rp 1.000.000, , Rp 1.100.000, serta - - di Bapeda, Peningkatan melalui diklat/bintek dalam Rp 1.200.000, sedangkan untuk - kemampuan aparatur dan para negeri maupun luar negeri; tahun 2009 telah ditetapkan naik perencana seperti public services, dilibatkan dalam perencanaan menjadi masing-masing sebesar presentasi yang efektif dll, yang bersifat kreatif dan inovatif; Rp 1.600.000, , Rp 1.700.000, , - - fasilitasi pengajuan angka kredit 17 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  18. 18. cakrawala kepada seluruh JFP di Provinsi atau kurang direspon untuk dan Kabupaten/Kota secara diangkat menjadi perencana, periodik 3 (tiga) bulan sekali, masih beragamnya para pengelola serta pembinaan secara rutin JFP dalam pemahamannya oleh Kepala Bapeda kepada para yaitu Bagian Kepegawaian, JFP setiap 4 (empat) bulan sekali. Bagian Organisasi, Bagian Kegiatan khusus yang disediakan Keuangan dan Bapeda nya anggarannya yaitu menyusun belum satu kesatuan yang sama telaahan spesifik para perencana dalam menentukan kebijakan yang mendukung kegiatan di dalam analisa kebutuhan para bidangnya, dilakukan dengan perencana di daerahnya. cara pengajuan berdasarkan Demikian sekedar berbagi proposal. pengalaman mengenai Permasalahan umum yang p e r ke m b a n g a n j a b a t a n masih menjadi kendala sampai fungsional perencana di saat ini yaitu beberapa JFP Provinsi Jawa Barat, semoga masih kurang aktif dalam dapat menjadi motivasi dan penyusunan dokumen-dokumen membuka peluang untuk sama- perencanaannya, karena sama mengembangkan Jabatan aktivitas yang terlalu tinggi Fungsional Perencana di daerah. sehingga tumpang tindih dengan Sukses terus para perencana, kegiatan rutin untuk membantu semoga kinerjamu menjadi pekerjaan strukturalnya. Selain sumbangan yang terbaik. itu kredibilitas dan kapabilitas *** perencana masih terbatas, peluang untuk mengembangkan profesinya masih terbatas, para perencana masih kurang perhatian terhadap produk pekerjaannya yang telah dihasilkan serta masih terbatasnya sarana pendukung untuk pekerjaan seperti komputer/ laptop, alat dokumentasi dll. Permasalahan di kabupaten/kota diantaranya, peminat masih rendah disebabkan JFP kurang populer, kurang prestisius, kurangnya pengakuan dan tidak sederajat dengan struktural, tunjangan kurang memadai serta keraguan dari PNS dalam mengembangkan karirnya. Selain itu kurangnya komitmen pimpinan terhadap perencana sebagai jalur karier, pegawai yang telah mengikuti Diklat jarang 18 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  19. 19. cakrawala FUNGSIONAL PERENCANA: KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA Dalam konteks tupoksi pemerintah, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial berarti adanya tuntutan untuk melaksanakan proses perencanaan teknokratik secara berkualitas, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Apabila dilihat dari definisinya maka perencanaan teknokratik dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dari kedua butir pernyataan diatas maka secara administratif dapat disimpulkan adanya kebutuhan terhadap penyediaan tenaga perencana profesional - yang tentu saja memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat - di berbagai lembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota) dalam jumlah yang memadai. Naskah Akademik BUP Perencana, ditulis ulang Oleh: Pada titik inilah maka kebutuhan terhadap fungsional perencana - terutama Agus Manshur, SE, MA jenjang utama dan madya - menjadi urgensi yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini terkait dengan kebutuhan analisis kebijakan (policy analysis) yang Perencana Muda diperlukan sebagai masukan (input) dalam proses penyusunan dokumen Direktorat Otonomi perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik. Kebutuhan tersebut searching Daerah Bappenas notabene diharapkan dapat dipenuhi oleh seorang fungsional perencana 19 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  20. 20. cakrawala Gambar 1. utama dan madya. Namun, pada titik ini pula Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenis terdapat berbagai tantangan dan kendala terutama Pemerintahan berkaitan dengan jaminan ketersediaan fungsional perencana utama dan madya dalam jumlah yang memadai sekaligus keseimbangan distribusinya. POTRET KETERSEDIAAN Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2007 ketersediaan tenaga fungsional perencana tercatat sebanyak 1.168 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 199 orang (atau sekitar 17 persen) adalah fungsional perencana utama dan madya. Namun, apabila dipilah lagi maka hanya terdapat 1 orang perencana utama atau sekitar 0.08 persen dari total fungsional perencana di Indonesia. Dengan Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas catatan, provinsi dan kabupaten/kota sama sekali Gambar 2. belum memiliki satu orang pun fungsional Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar perencana utama. Jenjang Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 904 orang fungsional perencana di pusat (atau sekitar 77 persen), sementara di provinsi ,39 sebanyak 173 orang (atau sekitar 14,8 persen), sedangkan di kabupaten/kota hanya sebanyak 91 orang (atau sekitar 7 persen). Perbandingan ini ,79 bisa dilanjutkan dengan melihat proporsi fungsional perencana madya antar pemerintahan. Dari data Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas yang ada tercatat sebanyak 162 orang tercatat Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan sebagai fungsional madya (atau sekitar 81,81 beberapa fakta antara lain, pertama, adanya persen) dari total fungsional perencana madya di kelangkaan ( scarcity) fungsional perencana secara Indonesia, sementara di provinsi tercatat sebanyak nasional apabila dibandingkan dengan jumlah 21 orang (atau sekitar 10,6 persen), sedangkan di pegawai negeri seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten/kota tercatat sebanyak 15 orang (atau fungsional perencana sebanyak 1.168 orang secara sekitar 7 persen). ,57 nasional tentunya sangat jauh dari kebutuhan optimal ketersediaan pegawai” yang secara “ profesional dan fungsional mampu melaksanakan proses perencanaan teknokratik di seluruh lembaga pemerintah. Kedua, adanya ketimpangan ketersediaan fungsional perencana antar jenjang, di mana jumlah fungsional perencana utama dan madya masih belum proporsional dibandingkan dengan fungsional perencana muda dan pertama. Dan, ketiga, adanya ketimpangan jumlah fungsional perencana antar pemerintahan terutama di 20 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  21. 21. cakrawala “ Apabila dilihat dalam Gambar 3. Proporsi Jumlah Fungsional Perencana konteks perbandingan Antar Kedeputian di Bappenas antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota” kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan akselerasi penyediaan fungsional perencana di kabupaten/kota untuk mendukung optimalitas proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat teknokratik. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2008 tercatat total fungsional perencana di Bappenas adalah sebanyak 59 orang. Apabila dilihat dari komposisi berdasarkan tingkatan fungsional perencana tercatat hanya 1 (satu) orang fungsional perencana utama, atau sekitar 1,6 persen dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, terdapat 18 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas orang fungsional perencana madya (sekitar 30,5 Gambar 4. persen), fungsional perencana muda sebanyak Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar 20 orang (sekitar 33,8 persen), dan sebanyak 20 Jenjang di Bappenas orang fungsional perencana pertama (sekitar 33,8 persen). Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit eselon 1 tercatat bahwa Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah memiliki jumlah fungsional perencana terbesar yaitu sebanyak 16 orang, atau sekitar 27 persen ,1 dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, unit eselon 1 lainnya secara rata-rata hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase sekitar 7 persen (atau rata-rata ,2 sebanyak 4 orang). Selanjutnya, apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit kedeputian tercatat bahwa Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Budaya, Kedeputian Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputian Evaluasi Kinerja hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase rata-rata Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas sekitar kurang dari 1 persen. 21 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  22. 22. cakrawala Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan madya sebanyak 4 orang sehingga secara total beberapa fakta antara lain, pertama, ketersediaan akan menjadi 22 orang (lihat tabel 1). Namun, fungsional perencana di Bappenas - yang notabene pada tahun 2010 terjadi penurunan tajam hingga bisa dijadikan “benchmark” bagi lembaga perencana berkurang sebanyak 7 orang fungsional perencana di Indonesia - relatif belum memadai apabila madya sehingga secara total menjadi sebanyak 15 dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga orang. Selanjutnya, pada periode tahun 2011-2012 profesional untuk mendukung proses perencanaan kondisinya kembali stabil seperti pada tahun 2008, teknokratik. Pun, apabila dibandingkan dengan yaitu secara total terdapat sebanyak 18 fungsional jumlah pegawai organik Bappenas. Kedua, apabila perencana madya. dilihat dalam konteks perbandingan antar jenjang Selanjutnya, berdasarkan alternatif kedua (BUP dapat disimpulkan adanya ketimpangan terutama 60 tahun) dapat diprediksikan bahwa akan terjadi yang berkaitan dengan penyediaan fungsional kestabilan dalam penyediaan fungsional perencana perencana utama. Ketiga, apabila dilihat dalam utama di Bappenas selama periode tahun 2008-2012 konteks perbandingan antar unit eselon 1 dapat (lihat dalam tabel 2). Sementara, untuk fungsional disimpulkan adanya ketimpangan jumlah sekaligus perencana madya terjadi tren peningkatan yang adanya urgensi untuk menyeimbangkan jumlah konsisten terutama untuk periode tahun 2009- fungsional perencana. Dan, keempat, apabila dilihat 2011. Adanya perbaikan penyediaan fungsional dalam konteks kombinasi antara perbandingan perencana utama dan madya tersebut tentunya akan antar unit kedeputian dan antar jenjang maka berdampak pada meningkatnya dukungan tenaga potretnya lebih timpang dan agak aneh, di mana profesional untuk melaksanakan perencanaan terdapat 3 (tiga) kedeputian yang bahkan sama teknokratik di Bappenas. Meskipun tentu saja sekali belum memiliki satu pun fungsional jumlah tersebut masih belum memadai untuk perencana madya (apalagi jenjang utama). memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan. TREN KETERSEDIAAN Tabel 1 Berdasarkan basis data tahun 2008 dapat Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan diprediksikan tren ketersediaan fungsional Madya di Bappenas Tahun 2008-2012 perencana selama 5 (lima) tahun kedepan, baik di Bappenas maupun secara nasional. Prediksi ini Jenjang Tahun dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) alternatif, Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012 yaitu pertama, alternatif dengan menggunakan Perencana batas usia pensiun (BUP) 56 tahun; dan kedua, Perencana 1 0 2 2 0 alternatif dengan menggunakan batas usia pensiun Utama (BUP) 60 tahun. Perencana 18 22 15 18 18 Berdasarkan alternatif pertama (BUP 56 tahun) Madya dapat diprediksikan bahwa fungsional perencana Jumlah 19 22 17 20 18 utama di Bappenas akan habis pada tahun 2009. Pada periode tahun 2010-2011 akan tersedia kembali Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas sebanyak 2 fungsional perencana utama yang baru, sedangkan pada tahun 2012 fungsional perencana utama akan kembali habis. Fluktuasi - atau lebih tepatnya volatilitas - tersebut disebabkan adanya batas usia pensiun 56 tahun. Sementara, untuk jenjang perencana madya terlihat bahwa fluktuasi tajam akan terjadi pada periode tahun 2009-2010, di mana pada tahun 2009 terjadi penambahan jumlah fungsional perencana 22 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  23. 23. cakrawala Sementara, secara nasional berdasarkan alternatif Berdasarkan alternatif pertama, skenario kedua (BUP 60 tahun) terjadi lonjakan yang tajam penyediaan fungsional perencana utama di pusat dalam penyediaan fungsional perencana utama pada (Bappenas dan Kementerian) dihitung dengan periode 2008-2009 (lihat tabel 3). Selama periode asumsi 1 orang fungsional perencana utama untuk 2010-2012 fluktuasinya relatif stabil di mana terlihat masing-masing unit eselon satu (lihat tabel 3). adanya tren peningkatan yang konsisten meskipun Sementara, untuk daerah menggunakan asumsi 1 tidak terlalu ekstrim dibandingkan pada periode orang fungsional perencana utama untuk masing- sebelumnya. Prediksi yang lebih menggembirakan “ ” masing provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota justru terlihat pada tren peningkatan jumlah tidak diperlukan penyediaan fungsional perencana fungsional perencana madya yang relatif stabil dan utama. konsisten selama periode tahun 2008-2012. Kedua Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang hasil prediksi tersebut pada dasarnya berdampak digunakan untuk exercise penyediaan di Bappenas sangat positif dalam meningkatkan kualitas proses adalah masing-masing kedeputian disediakan 5 orang perencanaan teknokratik secara nasional. Namun, fungsional madya, sedangkan untuk kementerian sekali lagi hasil prediksi tersebut tentunya masih diasumsikan masing-masing unit eselon satu akan sangat jauh dari kebutuhan ideal secara nasional. disediakan 2 orang fungsional perencana madya. Tabel 2 Exercise untuk daerah menggunakan asumsi 2 Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan orang fungsional perencana madya untuk masing- Madya Secara Nasional Tahun 2008-2012 masing provinsi dan kabupaten/kota. Tabel 3. Jenjang Tahun Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012 Utama dan Madya Secara Nasional Perencana Jenjang Pusat Daerah Total Perencana 1 32 32 36 40 Fungsional Utama Bappenas Kementerian Provinsi Kab./Kota Jumlah % Perencana Perencana 198 230 262 258 286 Utama 9 4.1 175 80.6 33 15.2 0 0 217 14.52 Madya Madya 45 3.4 350 26.4 66 4.97 866 65.3 1327 88.82 Jumlah 199 262 294 294 326 Total 54 3.6 475 31.8 99 6.63 866 58 1494 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas “EXERCISE” PENYEDIAAN Berdasarkan alternatif kedua, skenario penyediaan Dari hasil eksplorasi data diatas baik secara fungsional perencana yang secara optimal dapat nasional maupun di Bappenas dapat disimpulkan dilakukan selama 5 tahun (2008-2012) didasarkan bahwa ketersediaan fungsional perencana (terutama kepada kondisi existing yang ada baik di Bappenas, jenjang utama dan madya) secara umum masih sangat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk jauh dari kebutuhan ideal yang diperlukan untuk jenjang utama, ketersediaan fungsional perencana mendukung proses perencanaan teknokratik. utama di Bappenas secara penuh baru dapat Berangkat dari fakta tersebut maka secara kasar diwujudkan pada tahun 2012, sesuai skenario ideal dapat dihitung ( exercise kebutuhan ideal jumlah ) yang terdapat pada alternatif pertama. Sementara, fungsional perencana utama dan madya baik di untuk kementerian diasumsikan sampai dengan pusat maupun di daerah, yang diharapkan mampu tahun kelima (2012) ditargetkan hanya akan mampu mendukung proses perencanaan teknokratik memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan secara optimal. Exercise yang dapat dilakukan akan ideal yang diharapkan, sedangkan untuk provinsi dibedakan kedalam 2 alternatif, yaitu pertama, sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya exercise kebutuhan ideal; dan kedua, exercise mampu menyediakan fungsional perencana utama kebutuhan optimal selama 5 tahun. untuk 30 provinsi (lihat tabel 4). 23 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  24. 24. cakrawala Tabel 4 Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama Secara Nasional Tahun Total 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bappenas 2 8.70 2 8.70 4 17.39 6 26.09 9 39.13 23 8.39 Kementerian 6 4.26 20 14.2 30 21.28 35 24.82 50 35.46 141 51.46 Provinsi 16 14.55 17 15.5 20 18.18 27 24.55 30 27.27 110 40.15 Kab./Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 24 8.76 39 14.23 54 19.71 68 24.82 89 32.48 274 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang digunakan untuk penyediaan di Bappenas hampir mirip dengan asumsi yang digunakan untuk penyediaan fungsional perencana utama, sedangkan untuk kementerian diasumsikan sampai dengan tahun kelima (2012) diperkirakan hanya mampu memenuhi sasaran sekitar 60 persen dari jumlah ideal yang diharapkan. Sementara, untuk provinsi-provinsi sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya mampu menyediakan fungsional perencana madya untuk 30 provinsi, dan untuk kabupaten/kota diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 70 persen pada tahun kelima (lihat tabel 5). Tabel 5 Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Madya Secara Nasional Tahun Total 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bappenas 20 12.50 25 15.63 30 18.75 40 25.00 45 28.13 160 6.32 Kementerian 35 6.54 50 9.35 100 18.69 150 28.04 200 37.38 535 21.12 Provinsi 32 14.10 40 17.62 45 19.82 50 22.03 60 26.43 227 8.96 Kab./Kota 111 6.89 200 12.41 300 18.62 400 24.83 600 37.24 1611 63.60 Total 198 7.82 315 12.44 475 18.75 640 25.27 905 35.73 2533 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas 24 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008

×