Your SlideShare is downloading. ×
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Simpul 11
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Simpul 11

6,830

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,830
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
295
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. E-Mail : simpul@bappenas.go.id Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008 STRATEGISNYA BUP JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DIPERPANJANG wawancara EKSKLUSIF Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT
  • 2. TERBITAN TERBARU PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS INFORMASI BEASISWA DARI SELURUH DUNIA UNTUK INDONESIA BOOKLET PANDUAN PENYELENGGARAAN DIKLAT GELAR DAN NON GELAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN BEASISWA PERENCANAAN, PUSBINDIKLATREN - BAPPENAS DAN PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
  • 3. dari kami Salam simpul, hampir setahun sudah perjalanan 2008 ini, dan memasuki detik-detik pergantian tahun. Satu tahun perjalanan yang tak terasa panjang bagi Redaksi Majalah Simpul Perencana, mengemban tugas sebagai media informasi bagi para perencana di seluruh Indonesia. Sudah banyak hal yang dilalui oleh Redaksi untuk tetap eksis memberikan yang terbaik bagi pembacanya yang setia. Memasuki bulan terakhir di tahun 2008 ini Majalah Simpul Perencana kembali dapat terbit untuk ke 11 kalinya, dengan mengangkat tema sentral tentang perdebatan persoalan di perpanjang atau tidaknya masa kerja dari para Fungsional Perencana. Dengan mengangkat persoalan ini kami berharap akan ada ide-ide cerdas bagi perkembangan Jabatan Fungsional. Pembaca Simpul yang berbahagia, pada edisi kali ini Redaksi mencoba menghadirkan pembahasan tentang ”Relevansi diperpanjangnya Batas Usia Pensiun Perencana “ Seperti kita ketahui bersama bahwa masa pensiun para perencana sekarang ini sama dengan staf PNS biasanya, dan menurut para perencana perpanjangan BUP tersebut perlu diperpanjang karena: (a) pada masa in-passing tahun 2003 sebagian besar PNS yang masuk sudah berumur diatas 40 tahun, sehingga saat ini banyak yang memasuki usia pensiun (b) untuk mencapai tingkat keahlian dan kematangan berfikir dan berprilaku sebagai perencana utama dan madya memerlukan proses dan waktu yang lama, sehingga (c) pada saat seorang perencana sampai pada tingkat tertinggi tersebut, maka—apabila BUP tetap 56 tahun—yang bersangkutan akan terlanjur pensiun. Pada kesempatan kali ini kami juga menampilkan para perencana dari daerah-daerah yang telah mencoba menyumbangkan pemikirannya bagi sebuah perencanaan baik untuk wilayahnya maupun untuk daerah lainya. Pada edisi kali ini kami juga berhasil melakukan wawancara atau berdiskusi secara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, serta melakukan wawancara dengan salah satu Perencana Madya di lingkungan Kementrian negara PPN/Bappenas DR. Herry Darwanto, yang memberikan pemikirannya, masukan dan kritikan serta pengalamannya berkenaan dengan tema yang diangkat kali ini Selain dari tulisan dan artikel yang dimuat, pada edisi kali ini kami juga menghadirkan beberapa liputan perjalanan kami yang berhasil meliput kegiatan Pusbindiklatren. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada para pembaca dan pemerhati Majalah Simpul Perencana yang senantiasa selalu memberikan masukan dan dukungan kepada kami tim redaksi, untuk terus memberikan yang terbaik di setiap penerbitannya, dan juga tidak lupa kami memberikan atensi yang cukup besar bagi teman-teman para perencana di daerah dan instansi lain yang sudah meluangkan waktu untuk menulis artikel dan informasi lainya. susunan redaksi Maju terus Para Perencana Indonesia. Simpul Perencana Diterbitkan oleh Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana PUSBINDIKLATREN-BAPPENAS. PELINDUNG : Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS | PENASEHAT : SESMENNEG PPN/SESTAMA BAPPENAS | PENANGGUNG JA AB : Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana | W PEMIMPIN UMUM : Meily Djohar | PEMIMPIN REDAKSI : Eko Suratman | W AKIL PIMPINAN REDAKSI : Wignyo Adiyoso | DEW AN REDAKSI : Guspika, Robert, Agus Manshur, Haryanto, Hari Nasiri, Zamilah Chairani, Edy Purwanto | REDAKTUR PELAKSANA : Sugiyanti, Edy Susanto, Maskalah Murni, Wiky, Wahyu Pribadi | EDITOR : Dwi Putro Aris | GRAFIS : Hendra Yudiyanto | ADMINISTRASI / KEUANGAN : Lina Indriawati, Dwi Yanto | DISTRIBUSI/SIRKULASI : Sugiyanti ALAMAT REDAKSI : Gedung Diklat Pusbindiklatren Bappenas, Jl. Proklamasi 70 Jakarta, 10320 Telp .(021) 31931481 | E-Mail : simpul@bappenas.go.id
  • 4. daftar isi 6 gerbang cakrawala : ESENSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERENCANA BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALISME 8 SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT 16 FUNGSIONAL PERENCANA: KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA 19 wawancara : WAWANCARA EKSKLUSIF BERSAMA Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA KEPALA BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT 26 WAWANCARA BERSAMA DR. HERRY DARWANTO PERENCANA MADYA KEDEPUTIAN SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS 32
  • 5. daftar isi 38 forum AP2I RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008 40 liputan 48 sosok alumni 52 akademika opini: 56 SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH 62 DALAM MENDUKUNG REVITALISASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 70 MEMBANGUN UNTUK RAKYAT 79 selingan
  • 6. gerbang MENCARI SOLUSI YANG TERBAIK DARI SEBUAH POLEMIK Dalam setiap aktivitasnya seseorang pastilah berkenaan dengan Jabatan Fungsional Perencana tidak ingin dibeda-bedakan atau dibatas-batasi haruslah diselesaikan satu persatu oleh para dengan ruang dan waktu, akan tetapi kemampuan pembuat kebijakan, polemik tentang perpanjangan seseorang dalam mengerjakan sesuatu juga dibatasi Batas Usia Pensiun sudah memasuki babak akhir. oleh umur dari seseorang itu sendiri, banyak orang Surat yang sudah diajukan Pusbindiklatren beranggapan bahwa semakin tua umur seseorang Bappenas sebagai Instansi Pembina dari Jabatan maka semakin melemah juga segala aktifitasnya, Fungsional Perencana sudah ditandatangani oleh ada juga yang beranggapan bahwa semakin tua Menteri Negara PPN/ kepala Bappenas, untuk seseorang maka ia akan semakin matang dalam selanjutnya diajukan guna mendapat persetujuan kehidupan, baik dalam hal pemikiran, bersikap dari Presiden RI. Proses administrasi tetap berjalan, maupun gagasan-gagasannya. Akan tetapi polemik tetapi proses penguatan di luar, sebagai faktor tua dan muda sudah tidak relevan lagi untuk pendukung guna mempengarui dikeluarkannya dibicarakan hari ini dikarenakan kemampuan kebijakan terhadap perpanjangan batas usia seseorang bukan hanya ditentukan oleh faktor itu pensiun, juga tetap harus dijalankan. Komunikasi saja, akan tetapi aktivitas seseorang juga pasti ada yang intensif antara para perencana dengan para batasnya, oleh karena itu dibutuhkan kesadaran pemegang kebijakan juga tetap dilakukan. atau keiklasan seseorang apabila memang jika Dalam kesempatan edisi ke 11 kali ini Majalah sudah watunya maka ia harus sudah menyelesaikan Simpul Perencana mencoba mengangkat semuanya. Sejak dikeluarkannya KepMenPan tema tentang Relevansi Batas Usia Pensiun tentang Jabatan Fungsional Perencana, banyak diperpanjang. Ada beberapa pendapat dan tulisan persoalan yang muncul dari aturan tersebut. Dan yang dihadirkan kali ini sebagai ulasan terhadap banyak sekali faktor penyebabnya, kemungkinan tema yang dipilih diantaranya tulisan yang dibuat hal ini lebih disebabkan kurang tersosialisasinya oleh ibu Sri Asih Rohmani, Perencana Muda di aturan ini hingga ke daerah-daerah serta kurang Departemen Pertanian, yang membahas tentang jelasnya petunjuk pelaksana dari aturan tersebut. esensi perpanjangan BUP sebagai bagian integral Sebagai upaya pemantapan dalam memilih jalur dari perkembangan karier dan profesionalisme, alternatif dalam berkarier maka semua hal yang selanjutnya mengkritisi naskah akademik tentang 6 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 7. gerbang BUP yang ditulis ulang oleh bapak Agus Manshur, SE, MA, salah seorang perencana muda di Direktorat Otonomi Daerah Bappenas, dengan judul tulisan Ketersediaan, Keseimbangan dan Beberapa PR lainnya, serta sekilas perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di provinsi Jawa Barat yang dibuat oleh kordinator Jabatan Fungsional di wilayah tersebut ibu Ir. Elly Rustiny, MT. Untuk mendapatkan masukan serta usulan-usulan tentang persoalan ini redaksi juga menghadirkan wawancara eksklusif dengan Kepala Bapeda Jawa Barat yang menyumbangkan ide segarnya tentang keberlangsungan Jabatan Fungsional Perencana. Tidak lupa sebagai pembandingnya kami juga melakukan wawancara dengan bapak Heri Darwanto selaku Perencana Madya di Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas. Tidak lupa pula kami menghadirkan gagasan- gagasan dari para perencana di daerah dalam bentuk tulisan atau artikel yang dapat dijadikan acuan atau patokan bagi sebuah perencanaan di kemudian hari. SELAMAT MEMBACA (Dewan Redaksi) 7 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 8. cakrawala ESENSI PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PERENCANA BAGIAN INTEGRAL DARI PENGEMBANGAN KARIER DAN PROFESIONALISME Ringkasan. Sebagai pemangku jabatan fungsional, agar dapat berkinerja dengan baik diperlukan kompetensi, kemampuan, dan penguasaan dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan ketentuan formal yang mengaturnya. Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/KEP/ M.P AN/3/2001 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, dimaksudkan sebagai acuan dalam berkarya dan berprestasi sehingga terjamin pembinaan karier, kepangkatan, jabatan, dan profesionalisme sesuai dengan landasan profesinya. Ketentuan profesionalisme pelaksanaan tugas pokok dalam masa jabatannya menuntut berbagai konsekuensi bagi para perencana agar mampu berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan. Konsekuensi profesionalisme mengisyaratkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan oleh perencana sebagai suatu profesi harus didukung oleh kegiatan belajar yang berkesinambungan sehingga mampu berperan dan melaksanakan Oleh : tugas fungsionalnya dalam pembangunan. Proses internalisasi dan Sri Asih Rohmani sosialisasi selama menjadi Perencana merupakan proses pendidikan Perencana Muda kearah pengembangan masyarakat sebagai bagian integral dalam Departemen Pertanian pembangunan. Tinjauan berbagai dimensi perpanjangan batas usia searching pensiun Perencana memperkuat relevansinya bagi pengembangan karier dan profesionalisme Perencana Pemerintah sesuai peran yang diharapkan dalam pembangunan. 8 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 9. cakrawala LATAR BELAKANG pembangunan jangka panjang Tujuan utama pembangunan (RPJP) 2005-2025, menguatkan masyarakat adalah Pada hakekatnya, pembangunan bahwa pembangunan manusia mengembangkan kompetensi sebagai proses perubahan yang seutuhnya sebagai hakekat masyarakat dalam mengenali terus menerus berlangsung, pembangunan nasional, masalah, merumuskan berbagai merupakan kemajuan dan dan menempatkan manusia alternatif pemecahan, dan perbaikan menuju ke arah sebagai pusat segenap upaya melalui proses pembelajaran tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan. Karena yang sistematis mereka dibantu meningkatkan kualitas hidup pembangunan nasional bermuara untuk mempelajari cara manusia, termasuk perubahan pada manusia sebagai insan yang memecahkan permasalahan dalam diri manusia itu sendiri, harus dibangun kehidupannya, mereka secara tepat. Untuk masyarakat, dan lingkungan sekaligus sebagai sumberdaya dapat bekerja secara efektif dalam hidupnya. Oleh karena itu salah pembangunan yang secara menstimulir, memfasilitasi, dan satu usaha dari pembangunan kontinyu harus ditingkatkan memberikan pelayanan terhadap adalah usaha sadar untuk kualitas dan kemampuannya perubahan perilaku masyarakat, mewujudkan kondisi hidup untuk dapat mengangkat seorang Perencana seharusnya manusia yang lebih baik dalam harkat dan martabatnya kearah memiliki pengetahuan yang arti menciptakan keadaan terciptanya kualitas manusia terus berkembang, memahami sehingga peran setiap insan dan masyarakat Indonesia yang keseluruhan proses dan pembangunan dapat berkembang maju dan mandiri. Hal ini berarti mekanisme perencanaan lebih serasi dalam berbagai pembangunan manusia adalah serta trampil untuk keseimbangan kehidupan. usaha untuk memberdayakan mengimplementasikan dalam Keberhasilan dalam manusia, yaitu manusia yang merancang setiap program dan pembangunan sangat ditentukan dapat berfikir, kreatif, mandiri kegiatan pembangunan. oleh keberhasilan didalam dan yang dapat membangun Semakin pesatnya tantangan membangun sumberdaya diri dan masyarakatnya menuju global, perubahan sistem manusia yang sangat erat masyarakat madani. Upaya dan mekanisme perencanaan hubungannya dengan proses pemberdayaan masyarakat pembangunan, maka peningkatan pendidikan dan pembelajaran selaras dengan konsep kualitas para pejabat fungsional selama manusia berkembang. pengembangan masyarakat dalam jabatannya semakin Untuk itu sebagai bagian yang community “ development” mendesak untuk dilaksanakan tidak terpisahkan dari kehidupan yang semakin mengemuka secara berkesinambungan. Dalam manusia, pembangunan pada berbagai hal dewasa ini. kaitan ini, peningkatan kualitas masyarakat merupakan usaha Pengembangan masyarakat SDM perencana di instansi pembangunan sumberdaya merupakan model pembangunan perencanaan pemerintah baik manusia yang dilaksanakan yang bertumpu pada aspek di pusat maupun di daerah secara menyeluruh, terarah manusia. Dikemukakan diarahkan tidak saja hanya dan terpadu sehingga kualitas oleh Cernea (1988:xi), pada meningkatkan keahlian dan sumberdaya manusia itu sendiri hakekatnya manusia adalah titik keterampilan, namun harus dapat diselaraskan dengan segala pangkal, pusat, dan sasaran pula didasarkan pada upaya sesuatu yang dibutuhkan oleh akhir dari pembangunan, oleh peningkatan kapasitas institusi sektor pembangunan. karena itu manusia seharusnya perencanaan sehingga kualitas merupakan aspek utama dalam Arah pembangunan nasional output perencanaan yang pembangunan. dalam dokumen perencanaan dihasilkan mampu memenuhi 9 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 10. cakrawala harapan masyarakat secara luas. pencapaian kinerja sesuai pangkatnya ke tingkat yang Untuk itu perlu ditetapkan peran yang diharapkan dalam lebih tinggi sesuai batas minimal kembali aturan yang mampu pembangunan. perolehan angka kreditnya memberikan kondisi kondusif dan akhirnya dapat memenuhi TUGAS POKOK PERENCANA dalam pengembangan dan kinerja yang diharapkan oleh Upaya yang dilakukan kepastian karier Jabatan institusi perencanaan. pemerintah dalam meningkatkan Fungsional Perencana, antara motivasi berprestasi dan Berkaitan dengan tugas lain penyesuaian (perpanjangan) berkarya bagi pada Perencana yang diemban tersebut, agar Batas Usia Pensiun Perencana. sesuai landasan profesinya, telah para fungsional perencana Perilaku sebagai refleksi dari dilakukan diantaranya dengan mampu secara profesional motivasi, kesadaran, pilihan dikeluarkannya Surat Keputusan melaksanakan tugas pokoknya, preferensi,” dan kemampuan baik “ Menteri Negara Pendayagunaan dan mampu berperan pengetahuan, ketrampilan, dan Aparatur Negara Nomor :16/ positif dalam pelaksanaan sikap yang dimiliki dan dihayati KEP/M.P AN/ 3/2001. Keputusan pembangunan, diperlukan oleh seorang perencana di masa tersebut dimaksudkan untuk upaya proses pembelajaran yang depan adalah kemampuannya menjamin pembinaan karier, berkesinambungan. Peningkatan dalam mendukung dan berperan kepangkatan, jabatan, dan kualitas Sumberdaya Perencana memberikan warna proses peningkatan profesionalisme di instansi pemerintah diarahkan perencanaan dengan produk yang Perencana melalui dibentuknya tidak hanya untuk meningkatkan dapat dipertanggungjawabkan Jabatan Fungsional Perencana keahlian dan ketrampilan saja manfaatnya, keberpihakan dan dan Angka Kreditnya. Perencana (kognisi, afeksi dan psikomotor), afiliasinya dengan kepentingan adalah Pegawai Negeri Sipil namun pengembangan juga masyarakat sebagai kelompok yang diberi tugas, tanggung didasarkan pada upaya sasaran pembangunan, jawab, wewenang, dan hak peningkatan kapasitas institusi kemampuan untuk membangun secara penuh oleh pejabat yang perencanaan sehingga kualitas kondisi hubungan dinamis dan berwenang untuk melaksanakan output perencanaan yang tata hubungan struktural dengan kegiatan perencanaan pada unit dihasilkan dapat memenuhi mitra kerja sebagai hasil proses perencanaan tertentu. Perencana harapan masyarakat luas. Untuk belajar serta terlaksananya berkedudukan sebagai pelaksana itu sebagai pejabat fungsional, perencanaan program dan teknis fungsional perencanaan di ke depan lebih dituntut untuk kegiatan pembangunan lingkungan instansi pemerintah. berkontribusi dan berpartisipasi yang memiliki keunggulan. aktif dalam keberhasilan Dalam pelaksanaannya, Hal tersebut menunjukkan pembangunan berdasarkan atas menuntut berbagai konsekuensi bahwa penguasaan substansi kegiatan perencanaan yang bagi para Perencana yang perencanaan secara menyeluruh dilakukannya. telah diangkat dalam Jabatan dan integratif sangat diperlukan Fungsional Perencana (JFP) Mengacu pada Surat Keputusan sehingga dapat memberikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan pelayanan yang memuaskan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 16/ kepada masyarakat. Aparatur Negara Nomor : 16/ KEP/M.P AN/3/2001 tersebut, Bertolak dari berbagai KEP/M.P AN/3/2001. Dari setiap disebutkan bahwa jenjang jabatan perspektif pemikiran tersebut, butir kegiatan yang ada, dengan fungsional perencana terdiri dari perlu dikaji lebih jauh esensi nilai kredit masing-masing Perencana Pertama, Perencana perpanjangan usia pensiun menuntut kinerja perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana bagi pembinaan yang tertentu sehingga Pejabat Perencana Utama. Pangkat dan karier dan profesionalisme Fungsional Perencana tersebut golongan ruang masing-masing perencana pemerintah kearah dapat dinaikkan jabatan atau jenjang adalah : (1) Perencana 10 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 11. cakrawala “ Untuk dapat Pertama terdiri dari Penata mengajar/melatih/melakukan melaksanakan pekerjaan Muda, Golongan ruang III/a dan bimbingan di bidang perencanaan Penata Muda Tingkat I, golongan pembangunan, mengikuti sebagai perencana dituntut ruang III/b; (2) Perencana Muda seminar/lokakarya di bidang adanya kompetensi terdiri dari Penata, golongan perencanaan pembangunan, dan kemampuan dalam ruang III/c, dan Penata Tingkat menjadi pengurus organisasi berbagai kegiatan mulai I, golongan ruang III/d; (3) profesi, menjadi anggota delegasi tahap perencanaan, Perencana Madya terdiri dari dalam pertemuan internasional, Pembina, golongan ruang IV/a; keanggotaan dalam Tim Penilai implementasi pelaksanaan Pembina Tingkat I, golongan Jabatan Perencana, memperoleh sampai dengan evaluasi ruang IV/B, dan Pembina Utama gelar kesarjanaan lainnya, dan dan pelaporan pelaksanaan Muda, golongan ruang IV/c; dan memperoleh penghargaan/tanda kegiatan perencanaan ” (4) Perencana Utama terdiri dari jasa di bidang perencanaan. Pembina Utama Madya, golongan Dari rangkaian tugas pokok ruang IV/d dan Pembina Utama, tersebut terlihat jelas bahwa golongan ruang IV/e. Perencana untuk dapat melaksanakan memiliki tugas pokok untuk pekerjaan sebagai perencana menyiapkan, melaksanakan dituntut adanya kompetensi dan menyelesaikan kegiatan dan kemampuan dalam berbagai perencanaan berupa serangkaian kegiatan mulai tahap perencanaan, butir-butir kegiatan yang implementasi pelaksanaan meliputi : sampai dengan evaluasi dan Kegiatan perencanaan, berupa pelaporan pelaksanaan kegiatan : identifikasi permasalahan, perencanaan. perumusan alternatif kebijakan DIMENSI BATAS USIA p e re n c a n a a n , p e n g k a j i a n PENSIUN DAN PENDEKATAN alternatif, penentuan alternatif PEMBANGUNAN dan rencana pelaksanaan, SUMBERDAYA MANUSIA pengendalian pelaksanaan, serta Berbagai aspek perlu ditelaah penilaian hasil pelaksanaan; dalam memberikan klarifikasi Pengembangan profesi, berupa perpanjangan batas usia pensiun : membuat karya tulis/karya bagi Perencana, antara lain: 1) ilmiah di bidang perencanaan, Prinsip dasar pengembangan menterjemahkan/menyadur masyarakat; 2) Landasan normatif buku di bidang perencanaan, pembinaan karier pegawai; dan berpartisipasi secara aktif dalam 3) Relevansi perpanjangan batas penerbitan buku di bidang usia pensiun dengan pembinaan perencanaan, berpartisipasi pribadi peningkatan kinerja secara aktif dalam pemaparan perencana dalam pembangunan. (ekspose) draft/pedoman/modul di A. TUJUAN IDEAL bidang perencanaan, melakukan PENGEMBANGAN studi banding di bidang MASYARAKAT perencanaan, dan melakukan Dengan mengaitkan elemen- kegiatan pengembangan di bidang elemen yang terkandung perencanaan pembangunan; dan dalam konsepsi ”ommunity c ” Kegiatan Penunjang berupa : dan ”development” pengertian , 11 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 12. cakrawala pengembangan masyarakat perannya. Ciri umum dari proses dan internalisasi diri setiap adalah sebagai proses yang pendidikan dan pembelajaran individu, terdapat korelasi menyangkut usaha-usaha : (i) dalam pengembangan antara keseluruhan pengalaman masyarakat bersama pihak masyarakat adalah membangun yang mempengaruhi lain (di luar sistem sosialnya) sosok individu yang kemampuan pertumbuhan dan perkembangan untuk meningkatkan kondisi dirinya berkembang sehingga seseorang dalam menjalankan sosial, ekonomi, dan budayanya; bermanfaat untuk kepentingan kehidupannya, sehingga asumsi (ii) untuk mengintegrasikan hidupnya baik sebagai individu, krusial menunjukkan bahwa masyarakat kedalam suatu pola warga masyarakat dan negara. pengalaman-pengalaman dan tatanan kehidupan yang Untuk itu diperlukan usaha- formal dan informal dalam lebih baik; (iii) mengembangkan usaha yang disengaja dan kehidupan dan hubungan antar dan meningkatkan kemandirian terencana dalam menetapkan manusia berperan penting dan kepedulian masyarakat strategi kegiatan dan batasan dalam pembentukan sikap, dalam memahami dan mengatasi penilaian dalam pencapaian mengembangkan kemampuan di masalah dalam kehidupannya; tujuan yang akan dicapai. segala bidang kehidupan. (iv) meningkatkan inisiatif dan Menurut Tilaar (2000:55), Berpijak dari berbagai perspektif partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak lain sebagai tersebut, melalui proses rangka meningkatkan taraf proses pemberdayaan manusia pembelajaran manusia dengan hidupnya (Ginting, 2000 :12). yang dibangun oleh masyarakat kemampuan yang dimiliki Berbagai elemen tersebut, untuk membawa generasi- (berfikir, menyerap budaya yang menyiratkan adanya proses generasi baru kearah kemajuan ada, membangun ketrampilan pendidikan pada setiap diri dengan cara-cara tertentu dan Iptek) dapat belajar dari manusia sebagai bagian integral sesuai dengan kemampuan pengalaman terdahulu dan dari proses pembangunan. mereka yang berguna untuk membuat perubahan bagi diri Pengembangan kepribadian dan mencapai tingkat kemajuan dan lingkungannya. kemampuan seseorang dapat yang paling tinggi. Pendidikan B. SISTEM PEMBINAAN terwujud dan tertempa melalui mengupayakan perkembangan KARIER PEGAWAI berbagai proses kehidupan yang dan mengeliminasi kendala yang Pengaturan sistem pembinaan didasarkan pada sistem nilai dan diperlukan untuk berkembang. karier pegawai telah diatur asas normatif yang berlaku pada Gitosardjono (1999:103), landasan formalnya, antara lain peradaban dan kebudayaan suatu menegaskan bahwa perubahan : (1) Undang-Undang Pokok bangsa. Sebuah pendekatan pola pendidikan harus dipandang Kepegawaian (Undang-undang psikologis (termasuk yang sebagai suatu proses sosialisasi Nomor 8 Tahun 1974 diperbarui dianut oleh Ki Hajar Dewantara) dan bersifat humanis, sebagai dengan Undang-undang Nomor mendefinisikan bahwa bagian dari esensi pendidikan 43 Tahun 1999); (2) Peraturan pendidikan sebagai suatu proses nasional yang tidak terlepas Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun pertumbuhan dimana individu dari tujuan pembangunan 1994 tentang Jabatan Fungsional dibantu mengembangkan daya- sumberdaya manusia yang ingin PNS; (3) PP Nomor 100 Tahun daya kemampuannya, bakatnya, dicapai, yaitu menghasilkan 2000 dan diubah dengan PP kecakapan, dan minatnya. manusia berkualitas, bermoral Nomor 13 Tahun 2002; (4) tinggi dan produktif menghadapi Proses belajar manusia adalah Keppres Nomor 87 Tahun 1999; tantangan kehidupan yang penuh kompleks baik secara sadar dan (5) khusus Perencana adalah persaingan. maupun tidak, yang mengarah SK. MENP AN Nomor : 16/KEP/ kepada pengenalan konsep diri Dengan mendefinisikan M.P AN/3/2001. sebagai manusia secara hakiki perjalanan kehidupan adalah Sistem pembinaan karier yang sadar akan masing-masing bagian dari proses pendidikan pegawai diperlukan untuk 12 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 13. cakrawala menjamin penyelenggaraan tugas dalam setiap unit organisasi; (ii) Seorang perencana sebagai pemerintahan dan pembangunan Pemanfaatan seoptimal mungkin bagian dari kelembagaan (unit yang berdaya guna dan berhasil sumberdaya manusia pada setiap perencanaan) berkedudukan guna. Sistem pembinaan satuan organisasi sesuai dengan sebagai mitra profesional bagi karier pegawai diarahkan kompetensi dan searah dengan pengambil keputusan pada pada terciptanya kondisi misi organisasi; (iii) Membina berbagai tingkatan dalam obyektif yang dapat mendorong kemampuan, kecakapan, menghasilkan berbagai produk peningkatan prestasi pegawai. ketrampilan secara efisien dan kegiatan perencanaan serta Sistem pembinaan karier rasional sehingga potensi, energi, pemantauan dan penilaian pegawai pada hakekatnya adalah bakat dan motivasi pegawai atas perkembangan hasil suatu upaya sistematis yang tersalur secara obyektif kearah pelaksanaannya baik lingkup mencakup struktur dan proses pencapaian tujuan organisasi; makro, sektor atau daerah, yang menghasilkan keselarasan dan (iv) Dengan spesifikasi sehingga dapat memberikan kompetensi pegawai dengan tugas yang jelas, tanggung dampak berarti dan bermanfaat kebutuhan organisasi. Salah satu jawab, hak dan wewenang yang bagi masyarakat. Kinerja upaya yang ditempuh adalah terdistribusikan secara seimbang perencana tidak hanya diukur penetapan pola karier pegawai. dalam organisasi, diharapkan dari pencapaian angka kredit, tapi Pola karier pegawai merupakan setiap pemangku jabatan dapat lebih berorientasi pada paradigma pola pembinaan Pegawai Negeri mencapai tingkat hasil yang planning “ for development”. Sipil yang menggambarkan maksimal. Mengingat pembangunan alur pengembangan karier, mencakup berbagai aspek dan C. RELEVANSI menunjukkan keterkaitan bidang kehidupan, dalam hal PERPANJANGAN BATAS dan keserasian antara jabatan, ini diperlukan penguasaan USIA PENSIUN TERHADAP pangkat, pendidikan dan ilmu lintas disiplin dan multi KINERJA PERENCANA pelatihan jabatan, kompetensi, sektor. Seorang perencana Seorang perencana memiliki serta masa jabatan tertentu sampai untuk profesional di bidang ruang lingkup kegiatan dengan pensiun (PP Nomor perencanaan diperlukan yang terkait dengan bidang 100 Tahun 2000 jo PP Nomor “keahlian komprehensif”, yaitu perencanaan sebagai fungsi 13 Tahun 2002). Langkah awal suatu keahlian yang multi- manajemen pembangunan, reformasi di bidang kepegawaian, disiplin dengan cakupan keahlian terdiri dari sub unsur identifikasi perpanjangan batas usia pensiun dan dasar ilmu pengetahuan permasalahan, perumusan dapat bermanfaat positif ke arah yang cukup luas. Bappenas alternatif kebijakan, pengkajian terwujudnya sistem manajemen sebagai institusi pembina JFP alternatif, penentuan alternatif kepegawaian yang profesional menetapkan 4 (empat) bidang dan rencana pelaksanaan, dan berorientasi kinerja yang keilmuan yang harus dikuasai pengendalian pelaksanaan, dan mampu mendorong peningkatan oleh seorang Perencana yaitu : penilaian hasil pelaksanaan. motivasi, kinerja, daya saing Analisis Wilayah dan Daerah, Untuk mendukung dan dan prinsip akuntabilitas dari Spatial Planning, Manajemen memfasilitasi terwujudnya para PNS, tak terkecuali Pejabat Administrasi Publik, serta kebijakan, program, dan Fungsional Perencana. Konsep dan Teknik Perencanaan kegiatan pembangunan yang Pembangunan. Beberapa komponen penting diharapkan, peran perencana untuk diperhatikan, yaitu : (i) Pola dalam pembangunan sangat Menurut data yang pembinaan karier dimaksudkan diperlukan dan menempati dipublikasikan Pusbindiklatren, untuk mendayagunakan setiap posisi yang sangat strategis dan sampai dengan tahun 2007 jumlah jenis kemampuan profesional menentukan bagi keberhasilan seluruh Pejabat Fungsional yang disesuaikan dengan pembangunan. Perencana di seluruh Indonesia kedudukan yang dibutuhkan adalah 1.168 orang (madya 198, utama 1). 13 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 14. cakrawala Dari jumlah tersebut proporsi Perencana merupakan berbagai jenjang dan unit yang menduduki jenjang sekolah lapang dalam proses “ ” perencanaan diperlukan Perencana Madya sebanyak 17%, pembelajaran bagi Perencana waktu yang cukup memadai dan sebagai Perencana Utama untuk mengembangkan (masa jabatan yang sesuai) sebanyak 0,09%. Terkait dengan diri dan kemampuannya untuk berkembangnya proses usulan perpanjangan batas sehingga bermanfaat dalam pembelajaran sehingga akan usia pensiun Perencana, jumlah pembangunan. Seluruh memberikan peluang dan perencana tersebut belum pengalaman yang diperoleh ruang gerak bagi pergerakan menunjukkan sebaran jenjang dan dan proses interaksi dengan dan perkembangan karier distribusi dengan perbandingan lingkungan kerja dan perencana secara obyektif, yang ideal (diharapkan). sosialnya selama menjabat alamiah, dan kompetitif. Distribusi antar institusi sebagai JFP diharapkan Sesuai data empiris perencanaan maupun antar mematangkan kompetensi Bappenas, keberadaan jenjang tentu akan menentukan dan penguasaan pelaksanaan Pejabat Perencana Utama saat keberhasilan pelaksanaan tugasnya sehingga potensi ini hanya 1 orang, apabila kegiatan perencanaan dan dapat berkembang tidak ada perpanjangan batas kualitas produk yang dihasilkan seoptimal mungkin untuk usia pensiun dan tidak ada oleh institusi perencanaan. pengembangan diri, perencana yang berprestasi pengembangan masyarakat, mencapai Perencana Utama Mengingat bahwa kematangan dan kehidupan pada sebelum usia 56 tahun, dan penguasaan secara umumnya. tidak akan ada Perencana komprehensif dalam yang memenuhi kualifikasi pembangunan merupakan 2. Masa kerja bagi Perencana sebagai Tim Penilai Pusat. proses ilmiah dan alamiah bagi Madya dan Perencana Utama Bila perpanjangan usia Perencana, usulan perpanjangan dimaksud selaras dengan pensiun tidak dilakukan, Batas Usia Pensiun (BUP) bagi sistem pengembangan pola bertentangan dengan JFP melalui Surat Menteri karir Pejabat Fungsional salah satu prinsip dalam Negara PAN No.B/2712/ Perencana, sebagaimana pembinaan karier pegawai M.P AN/9/2008 tanggal 16 diamanatkan dalam untuk mendayagunakan September 2008 bagi perencana Peraturan Pemerintah setiap jenis kemampuan madya dan utama menjadi 60 Nomor 32 tahun 1979 Juncto profesional yang disesuaikan tahun, sangat layak dan relevan Peraturan Pemerintah dengan kedudukan yang bagi eksistensi dan peningkatan Nomor 1 tahun 1994 tentang dibutuhkan dalam setiap kinerja Pejabat Fungsional Perubahan Atas Peraturan unit organisasi. Untuk itu Perencana. Relevansi tersebut Pemerintah Nomor 32 tahun batas usia pensiun Perencana mempertimbangkan berbagai 1979 tentang pemberhentian layak diperpanjang dengan hal, sebagai berikut : PNS antara lain dinyatakan ketentuan pejabat tersebut bahwa batas usia pensiun 1. Perpanjangan Masa Jabatan memiliki keahlian dan PNS adalah 56 tahun serta bagi Perencana dalam pengalaman yang sangat PNS yang memangku menjalankan peran dan dibutuhkan organisasi, jabatan tertentu (termasuk fungsinya sebagai Perencana memiliki kinerja dan moral, jabatan fungsional) maka Pemerintah yang profesional serta integritas yang baik. batas usia pensiunnya dapat pada unit perencanaan diperpanjang sampai dengan 4. Dalam pelaksanaan (baik di Pusat dan Daerah) 58, 60 dan 65 tahun. tugas pokoknya sebagai merupakan manifestasi dari profesional Perencana pengembangan masyarakat. 3. Sebaran dan komposisi JFP diharapkan berperan nyata Masa jabatan sebagai yang masih belum ideal pada dalam pembangunan yang 14 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 15. cakrawala DAFTAR PUSTAKA memerlukan keahlian khusus berupa penguasaan ________________ , 2006. dan keahlian multidisiplin, Pembinaan Karier Pegawai lulus pendidikan dan Negeri Sipil. Badan Kepegawaian pelatihan penjenjangan Negara. Jakarta JFP serta uji kompetensi , Cernea, Michael M., 1999. bidang perencanaan Mengutamakan Manusia di dalam pada setiap jenjang yang Pembangunan: variabel-variabel didudukinya. Kegiatan Sosiologi didalam Pembangunan perencanaan bersifat Pedesaan. UI-Press. Jakarta. menyeluruh ( comprehensive planning) sehingga pejabat Ginting, B., 2000. Need fungsional perencana Assessment Sasaran Penyuluhan. dituntut mempunyai Makalah Pelatihan Manajemen kompetensi menyeluruh dan Metodologi Penyuluhan Bagi disiplin keilmuan di bidang Peneliti di Bogor, November perencanaan, dengan durasi 2000. dan proses pembelajaran Gitosardjono, Sukamdani S., yang cukup selama masa 1999. Wawasan, Pandangan, jabatannya, dan diperkirakan dan Harapan tentang Pendidikan. pada tingkat Perencana Jakarta. Utama penguasaan tersebut diperoleh. Tilaar, H.A.R., 1999. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Rineka Cipta. Jakarta. 15 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 16. cakrawala SEKILAS JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT DAN KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT Jabatan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana, termasuk dalam rumpun Manajemen. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana kegiatan teknis fungsional perencanaan dilingkungan instansi pemerintah. Tugas Pokok perencana adalah menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan perencanaan. Jenjang Jabatan Perencana terdiri atas Perencana Pertama, Perencana Muda, Perencana Madya, dan Perencana Utama. Perkembangan Jabatan Fungsional Perencana di Jawa Barat di mulai sejak tahun 2003, dengan keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1113-Org/2003 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian disusul Oleh: lagi dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 821.27/Kep.1034. Ir. ELL RUSTINY, MT Y A/Peg/2005 tentang Perubahan Lampiran Kepgub Jawa Barat No. Fungsional Perencana 821.27/Kep.1351-A/Peg/2004 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Muda – Bapeda Provinsi Barat. Sejak bulan Maret 2005 sampai bulan Oktober 2008 telah Jawa Barat dilakukan pelantikan jabatan fungsional perencana sebanyak 7 kali untuk menetapkan 54 fungsional perencana yang ada di lingkungan searching Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi pada tahun 2007 sebanyak 4 orang fungsional perencana telah diangkat menjadi pejabat struktural 16 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 17. cakrawala di Bapeda Provinsi. Sedangkan Rp 1.800.000 dan Rp 1.900.000, - disediakan fasilitas untuk para fungsional perencana di pengembangan kemampuan Jumlah potensi sumberdaya daerah baru mencapai 28 orang melalui diskusi bulanan yang aparatur di Bapeda Provinsi Jawa yang tersebar di 9 Kabupaten/ dihadiri seluruh pegawai Bapeda Barat kondisi 1 Desember 2008 Kota. Provinsi, perencana dari SKPD sebanyak 220 pegawai, apabila Provinsi dan perencana dari Kedudukan para jabatan dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota; Sinergitas hasil fungsional perencana ini dalam fungsional perencana sebanyak kajian dengan Komite Perencana, Struktur Organisasi berada 28 orang baru mencapai 12,73%, terutama telaahan yang bersifat langsung di bawah Kepala Bapeda terdiri dari 2 orang perencana strategis seperti Model Insentif dan hubungan hirarki sebagai madya, 19 orang perencana muda Berbasis Kinerja (IBK), Konsep mitra. Saat ini para perencana dan 7 orang perencana pertama. Procurement Center, Rice tersebut tidak berada dalam satu Para perencana tersebar di setiap Center, Gerakan Multiaktivitas ruang tetapi didistribusikan di bidang yaitu 6 orang di Bidang Agrobisnis (Gemar), serta Model setiap bidang perencanaan dan Perekonomian Regional, 8 orang Desa Membangun. Selain itu berkedudukan pada sub bidang- di Bidang Penataan Ruang dan juga menyusun Pedoman Teknis sub bidang untuk membantu Lingkungan Hidup (PRLH), 5 sebagai acuan bersama antara kegiatan para struktural sesuai orang di Bidang Sosial Budaya, fungsional perencana dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah 4 orang di Bidang Administrasi Tim Penilai dalam mengajukan Publik dan Pembiayaan (APP), 4 Provinsi Jawa Barat. JFP penilaian angka kredit. Hasil orang di Bidang Monitoring dan di Provinsi Jawa Barat telah evaluasi terakhir telah naik Evaluasi serta 1 orang masih di menetapkan Koordinator dan pangkat dan golongan sebanyak Sekretariat karena merupakan Sekretaris JFP oleh Kepala 6 orang. pindahan dari SKPD lain. Bapeda Provinsi Jawa Barat, yang bertugas untuk melakukan Kegiatan JFP yang dilaksanakan Kinerja para perencana di koordinasi kinerja para JFP di pada tahun 2008 diantaranya Bapeda Provinsi, dilibatkan Bapeda Provinsi Jawa Barat, diklat penjenjangan tingkat dalam penyusunan dokumen yaitu Ir. Elly Rustiny, MT pertama sebanyak 20 orang perencanaan seperti RP JPD, sebagai Koordinator dan Slamet (kerjasama ITB dan Bappenas), RP JMD, RKPD, KUA, PP AS, M. Sudarsono, ST., MT sebagai tingkat muda sebanyak 20 orang Blue Book, Renja Bapeda, Renstra Sekretaris. (kerjasama Bandiklatda dengan Bapeda, Grand Design Ekonomi, Bappenas serta ITB dan Unpad), Grand Design Otonomi Daerah Untuk mendukung kinerja Diklat Perencana sebanyak 40 serta dokumen perencanaan para JFP di Provinsi Jawa orang, Diklat P AK sebanyak 40 lainnya yang bersifat makro Barat diberikan tunjangan orang, peningkatan wawasan maupun sektoral. Selain itu daerah, pada tahun 2008 untuk perencana ke Provinsi Sumatera terlibat dalam monitoring dan perencana pertama, muda, madya Barat, Sosialisasi dan Pembinaan evaluasi ke kabupaten dan kota; serta utama masing-masing ke Bakorwil-Bakorwil dalam dilibatkan dalam pengembangan memperoleh sebesar Rp 900.000, , - rangka JFP Diskusi Bulanan , kemampuan aparatur perencana Rp 1.000.000, , Rp 1.100.000, serta - - di Bapeda, Peningkatan melalui diklat/bintek dalam Rp 1.200.000, sedangkan untuk - kemampuan aparatur dan para negeri maupun luar negeri; tahun 2009 telah ditetapkan naik perencana seperti public services, dilibatkan dalam perencanaan menjadi masing-masing sebesar presentasi yang efektif dll, yang bersifat kreatif dan inovatif; Rp 1.600.000, , Rp 1.700.000, , - - fasilitasi pengajuan angka kredit 17 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 18. cakrawala kepada seluruh JFP di Provinsi atau kurang direspon untuk dan Kabupaten/Kota secara diangkat menjadi perencana, periodik 3 (tiga) bulan sekali, masih beragamnya para pengelola serta pembinaan secara rutin JFP dalam pemahamannya oleh Kepala Bapeda kepada para yaitu Bagian Kepegawaian, JFP setiap 4 (empat) bulan sekali. Bagian Organisasi, Bagian Kegiatan khusus yang disediakan Keuangan dan Bapeda nya anggarannya yaitu menyusun belum satu kesatuan yang sama telaahan spesifik para perencana dalam menentukan kebijakan yang mendukung kegiatan di dalam analisa kebutuhan para bidangnya, dilakukan dengan perencana di daerahnya. cara pengajuan berdasarkan Demikian sekedar berbagi proposal. pengalaman mengenai Permasalahan umum yang p e r ke m b a n g a n j a b a t a n masih menjadi kendala sampai fungsional perencana di saat ini yaitu beberapa JFP Provinsi Jawa Barat, semoga masih kurang aktif dalam dapat menjadi motivasi dan penyusunan dokumen-dokumen membuka peluang untuk sama- perencanaannya, karena sama mengembangkan Jabatan aktivitas yang terlalu tinggi Fungsional Perencana di daerah. sehingga tumpang tindih dengan Sukses terus para perencana, kegiatan rutin untuk membantu semoga kinerjamu menjadi pekerjaan strukturalnya. Selain sumbangan yang terbaik. itu kredibilitas dan kapabilitas *** perencana masih terbatas, peluang untuk mengembangkan profesinya masih terbatas, para perencana masih kurang perhatian terhadap produk pekerjaannya yang telah dihasilkan serta masih terbatasnya sarana pendukung untuk pekerjaan seperti komputer/ laptop, alat dokumentasi dll. Permasalahan di kabupaten/kota diantaranya, peminat masih rendah disebabkan JFP kurang populer, kurang prestisius, kurangnya pengakuan dan tidak sederajat dengan struktural, tunjangan kurang memadai serta keraguan dari PNS dalam mengembangkan karirnya. Selain itu kurangnya komitmen pimpinan terhadap perencana sebagai jalur karier, pegawai yang telah mengikuti Diklat jarang 18 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 19. cakrawala FUNGSIONAL PERENCANA: KETERSEDIAAN, KESEIMBANGAN, PERPANJANGAN, DAN BEBERAPA “PR” LAINNYA Dalam konteks tupoksi pemerintah, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial berarti adanya tuntutan untuk melaksanakan proses perencanaan teknokratik secara berkualitas, baik untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Apabila dilihat dari definisinya maka perencanaan teknokratik dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. Dari kedua butir pernyataan diatas maka secara administratif dapat disimpulkan adanya kebutuhan terhadap penyediaan tenaga perencana profesional - yang tentu saja memiliki kualifikasi dan kompetensi yang tepat - di berbagai lembaga pemerintah (pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota) dalam jumlah yang memadai. Naskah Akademik BUP Perencana, ditulis ulang Oleh: Pada titik inilah maka kebutuhan terhadap fungsional perencana - terutama Agus Manshur, SE, MA jenjang utama dan madya - menjadi urgensi yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini terkait dengan kebutuhan analisis kebijakan (policy analysis) yang Perencana Muda diperlukan sebagai masukan (input) dalam proses penyusunan dokumen Direktorat Otonomi perencanaan pembangunan yang bersifat teknokratik. Kebutuhan tersebut searching Daerah Bappenas notabene diharapkan dapat dipenuhi oleh seorang fungsional perencana 19 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 20. cakrawala Gambar 1. utama dan madya. Namun, pada titik ini pula Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar Jenis terdapat berbagai tantangan dan kendala terutama Pemerintahan berkaitan dengan jaminan ketersediaan fungsional perencana utama dan madya dalam jumlah yang memadai sekaligus keseimbangan distribusinya. POTRET KETERSEDIAAN Secara nasional, sampai dengan akhir tahun 2007 ketersediaan tenaga fungsional perencana tercatat sebanyak 1.168 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 199 orang (atau sekitar 17 persen) adalah fungsional perencana utama dan madya. Namun, apabila dipilah lagi maka hanya terdapat 1 orang perencana utama atau sekitar 0.08 persen dari total fungsional perencana di Indonesia. Dengan Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas catatan, provinsi dan kabupaten/kota sama sekali Gambar 2. belum memiliki satu orang pun fungsional Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar perencana utama. Jenjang Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota. Tercatat sebanyak 904 orang fungsional perencana di pusat (atau sekitar 77 persen), sementara di provinsi ,39 sebanyak 173 orang (atau sekitar 14,8 persen), sedangkan di kabupaten/kota hanya sebanyak 91 orang (atau sekitar 7 persen). Perbandingan ini ,79 bisa dilanjutkan dengan melihat proporsi fungsional perencana madya antar pemerintahan. Dari data Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas yang ada tercatat sebanyak 162 orang tercatat Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan sebagai fungsional madya (atau sekitar 81,81 beberapa fakta antara lain, pertama, adanya persen) dari total fungsional perencana madya di kelangkaan ( scarcity) fungsional perencana secara Indonesia, sementara di provinsi tercatat sebanyak nasional apabila dibandingkan dengan jumlah 21 orang (atau sekitar 10,6 persen), sedangkan di pegawai negeri seluruh Indonesia. Jumlah kabupaten/kota tercatat sebanyak 15 orang (atau fungsional perencana sebanyak 1.168 orang secara sekitar 7 persen). ,57 nasional tentunya sangat jauh dari kebutuhan optimal ketersediaan pegawai” yang secara “ profesional dan fungsional mampu melaksanakan proses perencanaan teknokratik di seluruh lembaga pemerintah. Kedua, adanya ketimpangan ketersediaan fungsional perencana antar jenjang, di mana jumlah fungsional perencana utama dan madya masih belum proporsional dibandingkan dengan fungsional perencana muda dan pertama. Dan, ketiga, adanya ketimpangan jumlah fungsional perencana antar pemerintahan terutama di 20 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 21. cakrawala “ Apabila dilihat dalam Gambar 3. Proporsi Jumlah Fungsional Perencana konteks perbandingan Antar Kedeputian di Bappenas antar pemerintahan maka ketersediaan fungsional perencana di pusat jauh lebih timpang dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten/kota” kabupaten/kota. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan akselerasi penyediaan fungsional perencana di kabupaten/kota untuk mendukung optimalitas proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat teknokratik. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2008 tercatat total fungsional perencana di Bappenas adalah sebanyak 59 orang. Apabila dilihat dari komposisi berdasarkan tingkatan fungsional perencana tercatat hanya 1 (satu) orang fungsional perencana utama, atau sekitar 1,6 persen dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, terdapat 18 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas orang fungsional perencana madya (sekitar 30,5 Gambar 4. persen), fungsional perencana muda sebanyak Proporsi Jumlah Fungsional Perencana Antar 20 orang (sekitar 33,8 persen), dan sebanyak 20 Jenjang di Bappenas orang fungsional perencana pertama (sekitar 33,8 persen). Apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit eselon 1 tercatat bahwa Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah memiliki jumlah fungsional perencana terbesar yaitu sebanyak 16 orang, atau sekitar 27 persen ,1 dari total fungsional perencana di Bappenas. Sementara, unit eselon 1 lainnya secara rata-rata hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase sekitar 7 persen (atau rata-rata ,2 sebanyak 4 orang). Selanjutnya, apabila dilihat dalam konteks perbandingan antar unit kedeputian tercatat bahwa Kedeputian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Kedeputian Sumber Daya Manusia dan Budaya, Kedeputian Pendanaan Pembangunan, dan Kedeputian Evaluasi Kinerja hanya memiliki fungsional perencana dengan persentase rata-rata Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas sekitar kurang dari 1 persen. 21 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 22. cakrawala Dari eksplorasi data di atas dapat disimpulkan madya sebanyak 4 orang sehingga secara total beberapa fakta antara lain, pertama, ketersediaan akan menjadi 22 orang (lihat tabel 1). Namun, fungsional perencana di Bappenas - yang notabene pada tahun 2010 terjadi penurunan tajam hingga bisa dijadikan “benchmark” bagi lembaga perencana berkurang sebanyak 7 orang fungsional perencana di Indonesia - relatif belum memadai apabila madya sehingga secara total menjadi sebanyak 15 dibandingkan dengan kebutuhan penyediaan tenaga orang. Selanjutnya, pada periode tahun 2011-2012 profesional untuk mendukung proses perencanaan kondisinya kembali stabil seperti pada tahun 2008, teknokratik. Pun, apabila dibandingkan dengan yaitu secara total terdapat sebanyak 18 fungsional jumlah pegawai organik Bappenas. Kedua, apabila perencana madya. dilihat dalam konteks perbandingan antar jenjang Selanjutnya, berdasarkan alternatif kedua (BUP dapat disimpulkan adanya ketimpangan terutama 60 tahun) dapat diprediksikan bahwa akan terjadi yang berkaitan dengan penyediaan fungsional kestabilan dalam penyediaan fungsional perencana perencana utama. Ketiga, apabila dilihat dalam utama di Bappenas selama periode tahun 2008-2012 konteks perbandingan antar unit eselon 1 dapat (lihat dalam tabel 2). Sementara, untuk fungsional disimpulkan adanya ketimpangan jumlah sekaligus perencana madya terjadi tren peningkatan yang adanya urgensi untuk menyeimbangkan jumlah konsisten terutama untuk periode tahun 2009- fungsional perencana. Dan, keempat, apabila dilihat 2011. Adanya perbaikan penyediaan fungsional dalam konteks kombinasi antara perbandingan perencana utama dan madya tersebut tentunya akan antar unit kedeputian dan antar jenjang maka berdampak pada meningkatnya dukungan tenaga potretnya lebih timpang dan agak aneh, di mana profesional untuk melaksanakan perencanaan terdapat 3 (tiga) kedeputian yang bahkan sama teknokratik di Bappenas. Meskipun tentu saja sekali belum memiliki satu pun fungsional jumlah tersebut masih belum memadai untuk perencana madya (apalagi jenjang utama). memenuhi kebutuhan ideal yang diharapkan. TREN KETERSEDIAAN Tabel 1 Berdasarkan basis data tahun 2008 dapat Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan diprediksikan tren ketersediaan fungsional Madya di Bappenas Tahun 2008-2012 perencana selama 5 (lima) tahun kedepan, baik di Bappenas maupun secara nasional. Prediksi ini Jenjang Tahun dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) alternatif, Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012 yaitu pertama, alternatif dengan menggunakan Perencana batas usia pensiun (BUP) 56 tahun; dan kedua, Perencana 1 0 2 2 0 alternatif dengan menggunakan batas usia pensiun Utama (BUP) 60 tahun. Perencana 18 22 15 18 18 Berdasarkan alternatif pertama (BUP 56 tahun) Madya dapat diprediksikan bahwa fungsional perencana Jumlah 19 22 17 20 18 utama di Bappenas akan habis pada tahun 2009. Pada periode tahun 2010-2011 akan tersedia kembali Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas sebanyak 2 fungsional perencana utama yang baru, sedangkan pada tahun 2012 fungsional perencana utama akan kembali habis. Fluktuasi - atau lebih tepatnya volatilitas - tersebut disebabkan adanya batas usia pensiun 56 tahun. Sementara, untuk jenjang perencana madya terlihat bahwa fluktuasi tajam akan terjadi pada periode tahun 2009-2010, di mana pada tahun 2009 terjadi penambahan jumlah fungsional perencana 22 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 23. cakrawala Sementara, secara nasional berdasarkan alternatif Berdasarkan alternatif pertama, skenario kedua (BUP 60 tahun) terjadi lonjakan yang tajam penyediaan fungsional perencana utama di pusat dalam penyediaan fungsional perencana utama pada (Bappenas dan Kementerian) dihitung dengan periode 2008-2009 (lihat tabel 3). Selama periode asumsi 1 orang fungsional perencana utama untuk 2010-2012 fluktuasinya relatif stabil di mana terlihat masing-masing unit eselon satu (lihat tabel 3). adanya tren peningkatan yang konsisten meskipun Sementara, untuk daerah menggunakan asumsi 1 tidak terlalu ekstrim dibandingkan pada periode orang fungsional perencana utama untuk masing- sebelumnya. Prediksi yang lebih menggembirakan “ ” masing provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota justru terlihat pada tren peningkatan jumlah tidak diperlukan penyediaan fungsional perencana fungsional perencana madya yang relatif stabil dan utama. konsisten selama periode tahun 2008-2012. Kedua Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang hasil prediksi tersebut pada dasarnya berdampak digunakan untuk exercise penyediaan di Bappenas sangat positif dalam meningkatkan kualitas proses adalah masing-masing kedeputian disediakan 5 orang perencanaan teknokratik secara nasional. Namun, fungsional madya, sedangkan untuk kementerian sekali lagi hasil prediksi tersebut tentunya masih diasumsikan masing-masing unit eselon satu akan sangat jauh dari kebutuhan ideal secara nasional. disediakan 2 orang fungsional perencana madya. Tabel 2 Exercise untuk daerah menggunakan asumsi 2 Prediksi Jumlah Fungsional Perencana Utama dan orang fungsional perencana madya untuk masing- Madya Secara Nasional Tahun 2008-2012 masing provinsi dan kabupaten/kota. Tabel 3. Jenjang Tahun Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Fungsional 2008 2009 2010 2011 2012 Utama dan Madya Secara Nasional Perencana Jenjang Pusat Daerah Total Perencana 1 32 32 36 40 Fungsional Utama Bappenas Kementerian Provinsi Kab./Kota Jumlah % Perencana Perencana 198 230 262 258 286 Utama 9 4.1 175 80.6 33 15.2 0 0 217 14.52 Madya Madya 45 3.4 350 26.4 66 4.97 866 65.3 1327 88.82 Jumlah 199 262 294 294 326 Total 54 3.6 475 31.8 99 6.63 866 58 1494 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas “EXERCISE” PENYEDIAAN Berdasarkan alternatif kedua, skenario penyediaan Dari hasil eksplorasi data diatas baik secara fungsional perencana yang secara optimal dapat nasional maupun di Bappenas dapat disimpulkan dilakukan selama 5 tahun (2008-2012) didasarkan bahwa ketersediaan fungsional perencana (terutama kepada kondisi existing yang ada baik di Bappenas, jenjang utama dan madya) secara umum masih sangat kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota. Untuk jauh dari kebutuhan ideal yang diperlukan untuk jenjang utama, ketersediaan fungsional perencana mendukung proses perencanaan teknokratik. utama di Bappenas secara penuh baru dapat Berangkat dari fakta tersebut maka secara kasar diwujudkan pada tahun 2012, sesuai skenario ideal dapat dihitung ( exercise kebutuhan ideal jumlah ) yang terdapat pada alternatif pertama. Sementara, fungsional perencana utama dan madya baik di untuk kementerian diasumsikan sampai dengan pusat maupun di daerah, yang diharapkan mampu tahun kelima (2012) ditargetkan hanya akan mampu mendukung proses perencanaan teknokratik memenuhi sekitar 30 persen dari total kebutuhan secara optimal. Exercise yang dapat dilakukan akan ideal yang diharapkan, sedangkan untuk provinsi dibedakan kedalam 2 alternatif, yaitu pertama, sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya exercise kebutuhan ideal; dan kedua, exercise mampu menyediakan fungsional perencana utama kebutuhan optimal selama 5 tahun. untuk 30 provinsi (lihat tabel 4). 23 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 24. cakrawala Tabel 4 Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Utama Secara Nasional Tahun Total 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bappenas 2 8.70 2 8.70 4 17.39 6 26.09 9 39.13 23 8.39 Kementerian 6 4.26 20 14.2 30 21.28 35 24.82 50 35.46 141 51.46 Provinsi 16 14.55 17 15.5 20 18.18 27 24.55 30 27.27 110 40.15 Kab./Kota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 24 8.76 39 14.23 54 19.71 68 24.82 89 32.48 274 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas Selanjutnya, untuk jenjang madya asumsi yang digunakan untuk penyediaan di Bappenas hampir mirip dengan asumsi yang digunakan untuk penyediaan fungsional perencana utama, sedangkan untuk kementerian diasumsikan sampai dengan tahun kelima (2012) diperkirakan hanya mampu memenuhi sasaran sekitar 60 persen dari jumlah ideal yang diharapkan. Sementara, untuk provinsi-provinsi sasaran untuk tahun kelima diasumsikan hanya mampu menyediakan fungsional perencana madya untuk 30 provinsi, dan untuk kabupaten/kota diperkirakan hanya mampu memenuhi sekitar 70 persen pada tahun kelima (lihat tabel 5). Tabel 5 Exercise Ideal Penyediaan Fungsional Perencana Madya Secara Nasional Tahun Total 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Bappenas 20 12.50 25 15.63 30 18.75 40 25.00 45 28.13 160 6.32 Kementerian 35 6.54 50 9.35 100 18.69 150 28.04 200 37.38 535 21.12 Provinsi 32 14.10 40 17.62 45 19.82 50 22.03 60 26.43 227 8.96 Kab./Kota 111 6.89 200 12.41 300 18.62 400 24.83 600 37.24 1611 63.60 Total 198 7.82 315 12.44 475 18.75 640 25.27 905 35.73 2533 100 Sumber: diolah dari data Pusbindiklatren, Bappenas 24 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 25. cakrawala “Urgensi perpanjangan BUP fungsional perencana utama dan madya harus segera terealisasikan, sehingga kekosongan dan kelangkaan jenjang jabatan akan terpecahkan, tidak saja dalam lima tahun kedepan, namun juga dalam jangka panjang” “PR” YANG HARUS DISELESAIKAN keseluruhan. Pemetaan dan neraca tersebut dalam jangka harus terintegrasi secara utuh kedalam Berbagai gambaran dari data-data tentang perencanaan penyediaan dan pengembangan kondisi dan kebutuhan fungsional perencana sumberdaya manusia di lingkungan birokrasi utama dan madya diatas pada dasarnya hanyalah pemerintahan dalam jangka panjang. mengilustrasikan sebagian dari puncak gunung “ es persoalan penyediaan fungsional perencana ” Last but not least, adalah urgensinya tentang yang profesional, berkompeten, dan handal guna perlunya “ review ” evaluasi, dan penyempurnaan , meningkatkan optimalitas dukungan terhadap konsepsi fungsional perencana secara substansial proses perencanaan pembangunan yang bersifat yang terkait dengan persoalan tugas pokok dan teknokratik. fungsi; standar kualifikasi, kompetensi, dan kinerja; standar akreditasi; standar remunerasi; Secara administratif, dengan mempertimbangkan relasi antara fungsional dan struktural; serta kode kondisi kekinian urgensi perpanjangan BUP etik dan lembaga profesi yang dibutuhkannya. fungsional perencana utama dan madya menjadi 60 Dengan “ turan main yang jelas, tegas, dan lugas a ” tahun harus segera “diputuskan dan direalisasikan ” diharapkan nantinya fungsional perencana akan secepatnya. Selanjutnya, “beleid” ini harus benar-benar “berfungsi” secara substansial, mampu diformalisasikan dan diinternalisasikan kedalam menjalankan profesi” nya secara profesional, serta “ regulasi yang bersifat sistemik sehingga persoalan dapat memberikan “kontribusi” yang optimal “kekosongan sekaligus “kelangkaan jenjang utama ” ” secara institusional. Dengan “ turan main tersebut a ” dan madya tersebut akan terpecahkan, tidak saja pada gilirannya fungsional perencana akan menjadi dalam lima tahun kedepan, namun juga dalam alternatif dan pilihan karir yang “tidak main-main” jangka panjang. dalam jangka panjang. Permasalahan kedua yang harus diselesaikan *** berkaitan dengan pemetaan yang tuntas terhadap kebutuhan ideal sekaligus rasional ( need assessment ) dalam penyediaan seluruh jenjang fungsional perencana untuk seluruh lembaga dan untuk seluruh jenis pemerintahan. Selanjutnya, permasalahan ketiga terkait dengan “tindak lanjut” pemetaan tersebut kedalam penyusunan neraca fungsional perencana baik “ ” untuk lembaga maupun jenis pemerintahan secara 25 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 26. wawancara EKSKLUSIF RELEVANSI BUP (BATAS USIA PENSIUN) 60 TAHUN BAGI PERENCANA Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA Kepala BAPEDA Provinsi Jawa Barat Fungsional perencana tidak dapat dinilai dengan waktu dan umur tetapi dengan prestasi, bukan berarti lebih tua hebat atau muda hebat tetapi sekali lagi prestasi. Sedangkan pangkat itu berdasarkan urutan, jadi seharusnya jangan dihubung-hubungkan. Berikut ini hasil wawancara tim Simpul Perencana kepada kepala Bapeda provinsi Jawa Barat Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA Menurut pengamatan Bapak apa tugas dan peranan dari para perencana bagi instansinya ? PROFIL Menurut saya ciri seorang perencana yang baik adalah seorang perencana Prof. DR. Ir. DENY JUANDA PURADIMAJA, DEA yang mengerti betul kondisi sekarang, seperti apa pembangunan ini ? seorang perencana harus tahu arah dari pembangunan yang baik dan harus TTL Tasikmalaya, 12 Juli 1957 tahu pentahapan menuju yang baik tersebut. Selain itu para perencana harus mampu berfikir maju kedepan dan membuat terobosan (brakethrought , bukan ) AGAMA Islam menurunkan dari pasal-pasal peraturan kemudian membuat perencanaan. NIP Para perencana harus dibebaskan dari hal-hal yang demikian, sehingga 131 414 797 anggaran untuk para perencana harus ada sebagai pendukungnya. Para PANGKAT perencana juga harus mampu menciptakan sesuatu yang belum ada, berani Pembina Utama Muda (IV/c) melakukan terobosan-terobosan dan tidak pernah puas dengan yang telah INSTANSI/LEMBAGA mereka dapatkan. Saya selalu mengatakan kepada para perencana harus Bapeda Provinsi Jawa Barat selalu berdialog tentang sesuatu, kalau perlu sesuatu yang belum ada di Jawa JABATAN Barat atau bahkan di Indonesia dan dunia sekalipun. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat Bagaimana pendapat/pandangan Bapak mengenai rencana peraturan ALAMAT KANTOR MenPan yang mengatur tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi para Jl. Ir. H. Juanda No. 287 Bandung fungsional perencana ? Bila disetujui, apa alasannya ? Bila tidak disetujui, ALAMAT RUMAH Jl. Cisokan Baru No. 10 apa alasannya ? Telp/Fax.:(022) 2516061 / (022) 2510731 Untuk persoalan Batas Usia Pensiun (BUP) Perencana ini, saya secara pribadi maupun selaku Kepala Bapeda Jawa Barat tidak terlalu mempermasalahkannya, diperpanjang sampai berapapun atau tetap 56 tahun seperti PNS lainnya silahkan saja. Kenapa demikian ? saya sebagai dosen, menurut saya sangat membingungkan antara jabatan fungsional, golongan dan pangkat, karena merupakan dua hal yang sangat berbeda. 26 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 27. Apa kritik Bapak untuk persoalan ini ? Fungsional setelah berkarier cukup lama menurut Kritik saya, kalau memang Bappenas berencana saya seharusnya ditolak, mereka harus menentukan untuk membuat skema karier para perencana karier itu dari awal. Dengan demikian jabatan sebagai pejabat fungsional, maka yang pertama fungsional perencana memiliki wibawa yang saya usulkan adalah Bappenas harus melakukan tinggi, bukan sebagai alternatif atau jabatan nomor terobosan dan berani memisahkan antara pangkat dua. Kelompok perencana itu harus masuk kategori dan golongan. Golongan seperti IIIa, IIIb, IIIc, IVa, orang-orang yang pintar dan brilian, bukan orang- IVb, IV dan IVd tidak perlu dilihat, karena bila c orang yang sudah kecapaian atau lelah bekerja, berbicara fungsional perencana, hal ini merupakan kemudian menentukan pilihan sebagai fungsional profesional base. Karya-karya dan reputasi seorang perencana. Pemilihan karier harus ditentukan sejak perencana itu dinilai, tetapi kalau yang namanya awal, apakah ingin di wilayah fungsional ataupun pangkat dan golongan merupakan sisi yang lain. struktural. Beberapa peraturan juga membolehkan Demikian juga ukurannya umur, kemampuan bahwa dari jalur fungsional bisa menjabat sebagai seseorang dan kebriliannan seseorang jangan struktural, dan hal itu saya sangat setuju sekali, dihubung-hubungkan dengan umur, misalnya saya terlebih lagi bila para fungsional perencana memberikan contoh seperti di perguruan tinggi mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hal Golongan IIId bisa menjadi Profesor, sedangkan managerial. Apabila tidak menjabat lagi maka ia dahulu Golongan IVd baru bisa menjadi Profesor. akan kembali lagi sebagai fungsional perencana. Hal itu terjadi karena globalisasi, sekarang semua Apabila sedang menjabat sebagai struktural, bisa mengakses internet dengan cepat dan umur kemampuan ia sebagai fungsional perencana tidak bukan kendala bagi seseorang untuk maju. boleh putus tetapi harus tetap melakukan up-grade diri dan mengasah kemampuannya. Menurut saya Rekomendasi Bapak untuk persoalan ini ? fungsional perencana adalah kelompok khusus Mengamati perjalanan karier seperti ini, dalam suatu karier birokrasi kepemerintahan. seharusnya para perencana yang memilih jalur 27 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 28. Prof. DR. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA, antusias menjawab pertanyaan-pertanyaan dari reporter Simpul Bila menyoroti persoalan menjabat dalam Para perencana juga jangan disibukkan dengan struktural, bukan semata-mata persoalan persoalan di perpanjang atau tidak masa pensiunnya, profesionalisme ataupun kemampuan managerial, tetapi diperlukan pembuktian dahulu kira-kira apa tetapi ujung-ujungnya adalah soal kepercayaan dari yang sudah dihasilkan, apabila sudah ada sesuatu pimpinan yang tertinggi bagi pegawai dibawahnya yang berarti dihasilkan dari para perencana baru dan dapat membantu menjalankan tugasnya sehari- boleh persoalan ini diperdebatkan. hari. Sampai saat ini, saya selaku Dosen dan Guru Besar Untuk itu rekruitmen pegawai PNS sejak awal pangkat saya dahulu IV b kemudian naik menjadi harus sudah diberikan arahan, apakah ingin IV c dan informasinya bulan Oktober 2008 naik berkarier sebagai fungsional atau struktural, menjadi IV d, saya hanya menunggu saja karena sehingga nantinya pada level tertentu para memang hanya menunggu waktu dan umur saja. fungsional perencana sudah memilih spesifikasinya Hal ini berbeda dengan fungsional perencana sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. bukan dihubung-hubungkan dengan waktu dan Misalnya pada level perencana muda sudah harus umur tetapi dengan prestasi, bukan berarti lebih berani menentukan akan mendalami bidang– tua hebat atau muda hebat tetapi sekali lagi prestasi. bidang tertentu, misalnya perencana di bidang Sedangkan pangkat itu berdasarkan urutan, jadi pemerintahan, perencana di bidang infrastruktur seharusnya jangan dihubung-hubungkan. atau yang lainnya. Sehingga perencana tersebut Apakah Bapak sependapat dengan peraturan dapat berkarier di situ dengan membuat tersebut, atau ada solusi terbaik untuk persoalan perencanaan yang matang dan dibutuhkan, ini ? sehingga dia menjadi ahli di bidang tertentu Sekali lagi saya katakan bahwa persoalan pada saat usianya masih muda jauh sebelum masa diperpanjang atau tidak itu persoalan dikemudian pensiunnya. Saya mengambil contoh, seorang Guru hari, mengapa demikian ? karena belum tentu Besar di Universitas Negeri bila sudah pensiun kita memperpanjang secara otomatis batas dari PNS dan masih mengajar di Universitas usia pensiun para perencana dan semua para Swasta maka ia tetap Guru Besar, seorang Guru fungsional perencana akan berterima kasih kepada Besar dikatakan pensiun pada saat ia tidak lagi kita. Hal tersebut bisa saja terjadi misalnya para mengajar, bukan berdasarkan umur. Saya juga perencana ini merasa sudah lelah atau capek menginginkan demikian, karena perencana itu dalam bekerja dimasa usianya sekarang, beda intelektual exsercise basisnya, bukan atasan dan hal nya bila diberi kalimat tetap 56 tahun tetapi bawahan. Kepemimpinannya juga kolektif kolegial, dapat di perpanjang sampai 60 atau 65 tahun alangkah baiknya bila label atau status perencana berdasarkan kinerja dan kebutuhan institusi. ini dibawa sampai masa pensiun dengan berbagai Sehingga apabila ingin diperpanjang menjadi 60 macam persyaratannya. atau 65 tahun sekalipun, bukan si perencana yang 28 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 29. memohon tetapi merupakan bagian kepegawaian hal ini berbeda. Oleh karena itu bagaimana cara yang harus melakukan rapat pimpinan kemudian meningkatkan kesejahteraan para perencana melaporkan bahwa orang-orang tertentu sudah berkenaan dengan intelektual exercise-nya bukan memasuki masa pensiun, apakah para pimpinan berdasarkan honor-honor rapat, beda semua itu masih membutuhkan mereka secara institusional, karena memang beda karakternya. jika ya maka perencana tersebut akan diminta Kepala Bapeda hanyalah seorang manager, sehingga posisi tawarnya menjadi lebih tinggi. walaupun berasal dari disiplin ilmu planologi Saya mengusulkan pergunakan mekanisme misalnya, jadi siapapun Kepala Bapedanya maka perpanjangan dengan menggunakan raport atau ia akan memiliki para perencana yang hebat-hebat syarat-syarat tertentu yang harus dicapai oleh para dan mampu memberikan warna tersendiri bagi fungsional perencana itu sendiri, prestasi apa yang Instansinya, para perencana tidak boleh malu dan sudah mereka hasilkan dan sejauh mana manfaatnya takut kepada atasannya, karena hubungan mereka bagi masyarakat luas dan ada buktinya. adalah mitra, tidak seperti di struktural hubungan Apa yang bisa dihasilkan oleh para fungsional atasan dan bawahan. perencana dari perpanjangan batas usia pensiun, Bagaimana komitmen Bapak selaku pimpinan baik manfaat ataupun keuntungan yang didapat Bapeda dalam mengembangkan para perencana oleh daerah dan apa harapan Bapak selaku di instansi yang Bapak pimpin ? Kepala Bapeda terhadap para fungsional Selama saya menjabat Kepala Bapeda dan perencana ? mendalami masalah jabatan fungsional ini masih Kepada para fungsional perencana khususnya di banyak yang harus dibenahi, terutama keyakinan Bapeda Provinsi Jawa Barat, saya bukan hanya para fungsional perencana itu sendiri. Bila di sekedar menaruh harapan tetapi saya sudah tanya kepada mereka apakah yakin menjadi para menginstruksikan agar mereka jangan hanya perencana, terkadang mereka juga setengah terlena oleh situasi sekarang, tetapi mereka hati. Kenapa demikian ? karena mereka tidak harus berkarya terus. Saya ingin suatu saat dilindungi. Biarkan mereka mengembangkan para fungsional perencana itu lebih terhormat kemampuannya tanpa dibatas-batasi, sehingga dari hanya sebatas pejabat struktural. Mengapa selambat-lambatnya pada level perencana madya demikian ? karena dalam jabatan struktural lebih mereka sudah menguasai spesialisasi ilmunya ditekankan persoalan kepercayaan, apabila sudah masing-masing, sehingga bila memasuki masa tidak ada yang mempercayainya maka jabatan pensiun mereka menyandang predikat perencana itupun berakhir. Tetapi apabila sebagai fungsional madya di bidang tertentu. Untuk persoalan itu perencana professional yang hebat intelektualnya bila ditanya kepada para perencana, apakah berani maka siapapun yang menjadi pimpinan maka dengan hal itu maka jawabnya belum tentu berani. dia akan terus terpakai dan jangan juga selalu Terkadang saya bertanya kepada para fungsional dibanding-bandingkan secara finansial, karena perencana di Bapeda Jawa Barat ini, kenapa 29 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 30. mereka pusing memilih jalur fungsional perencana lebih baik kembali ke struktural saja. Menurut saya dalam setiap komunitas atau unit kerja harus ada yang menjabat sebagai fungsional dan ada juga sebagai tenaga manager. Menurut Bapak apakah peran dari Pusbindiklatren Bappenas selaku instansi pembina sudah seuai dengan harapan dari para fungsinal perencana ? Peran dari Pusbindiklatren selaku instansi Pembina saya rasa sudah cukup sebagai kewenangan pusat, tetapi hal-hal yang strategis harus selalu diarahkan. Persoalan networking dengan mendatangkan pihak asing atau dalam negeri dan memfasilitasinya untuk 5 atau 10 tahun ke depan agar membuat perencana menjadi lebih baik, lebih rasional dan mengenal waktu. Kemudian harus diupayakan juga perencanaan itu terstruktur, untuk Pemerintah Provinsi di wilayah kabupaten harus dilakukan peninjauan mengenai posisi para fungsional perencana di dalam konteks kepegawaian, tata kelolanya kemudian juga bagaimana kebijakan nasional bagi para fungsional perencana. Berapa kira-kira jumlah fungsional perencana di instansi Bapak, apakah menyebar disemua unit kerja ? Jumlah para fungsional perencana di Bapeda mencapai 28 orang dan menyebar disetiap bidang, rencananya bulan Januari 2009 akan bertambah sebanyak 5 orang lagi. Para perencana yang tersebar disetiap SKPD mencapai 22 orang sehingga untuk Provinsi Jawa Barat telah mencapai 50 orang. Para Perencana yang terdapat di kabupaten/kota berjumlah sebanyak 28 orang dan menyebar di 9 kabupaten/kota. Alokasi anggaran yang disediakan untuk para fungsional perencana apakah sudah cukup dan sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh mereka ? Khususnya di Bapeda Provinsi Jawa Barat dana untuk mendukung para perencana baru ada pada tahun ini (Tahun 2008), kami mengalokasikannya 30 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 31. khusus bagi pengembangan jabatan fungsional membuat tulisan, penelitian atau apapun yang perencana. Kegiatannya untuk peningkatan judulnya bagaimana hidup di kawasan bencana, kapasitas melalui pelatihan-pelatihan maupun bukan malah menghindar dari situasi seperti ini, untuk pengembangan dari hasil karya mereka. bencana itu anugrah yang harus dihadapi. Contoh Menurut hemat saya belum ada karya yang lain, bagaimana menata wilayah kumuh di Jawa spektakuler yang telah dihasilkan oleh para Barat hal ini harus dilakukan melalui perencanaan perencana di Jawa Barat, mungkin masih dalam yang matang. proses. (SIMPUL) Secara umum apa saja yang sudah dihasilkan oleh para fungsional perencana khususnya di Bapeda Jawa barat ? Menurut saya belum ada sesuatu yang berkualitas dan fantastis atau karya monumental yang di hasilkan oleh para perencana. Contohnya apakah pemekaran wilayah baik itu di kabupaten maupun provinsi dihasilkan dari ide para perencana ? bukan. Seharusnya bila para perencana melakukan penelitian dan melakukan kajian serta diskusi secara intensif maka ide tersebut dapat dihasilkan oleh para perencana. Contoh lainya di Jawa Barat yang belakangan ini sering terjadi bencana dibeberapa wilayah kabupaten, apa solusi terbaik yang bisa dihasilkan oleh para perencana terhadap situasi seperti ini. Sementara itu masyarakat selalu menghindar dari wilayah rawan bencana, coba para perencana khususnya di Bapeda Jawa Barat 31 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 32. wawancara RELEVANSI PROFIL DR. HERRY DARWANTO BUP (BATAS USIA PENSIUN) TTL Malang, 4 September 1955 AGAMA 60 TAHUN Islam GOLONGAN IV/c BAGI PERENCANA JABATAN Perencana Madya pada Kedeputian Sarana dan Prasarana DR. HERRY DARWANTO ALAMAT RUMAH Pesona Amsterdam I-9 No. 3 Kota Wisata, Perencana Madya pada Kedeputian Sarana Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor 16968 dan Prasarana RIWAYAT PENDIDIKAN 1. Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung (1982) 2. Ekonomi Umum, Universitas Padjadjaran (1983) 3. Development Administration , University of Birmingham, UK (1988) Polemik persoalan batas usia pensiun bagi perencan sudah akan memasuki 4. International Political Economy, Tsukuba University, babak final, surat pengajuan untuk persetujuan presiden tersebut sudah Japan (1999) ditanda tangani oleh Menteri Negara PPN/Kepala bappenas dan sudah RIWAYAT PEKERJAAN disampaikan melalui Sekertaris Negara,persetujuan diperpanjang atau 1. Sekretaris Tim Teknis Revitalisasi Perkeretaapian Nasional (Mei 2008-sekarang) tidaknya batas usia pensiun perencana hanya tinggal menunggu waktu 2. Perencana Madya (2005-sekarang) saja. Tanggapan dari para pemangku Jabatan Fungsional Perencana sangat 3. Direktur Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal (2002-2005) beragam akan persoalan ini, demikian hal nya dengan tanggapan dari Bapak 4. Direktur Permukiman dan Perkotaan (2001-2002) Hery Darwanto selaku Perencana madya di lingkungan Kementrian Negara 5. Kepala Biro Penataan Ruang, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup (2000-2001) PPN/Bappenas yang sempat kami temui di ruang kerjanya untuk kami 6. Staf Ahli Kepala Bappenas Bidang Analisa wawancarai berkenaan dengan persoalan yang juga menyangkut dirinya, Perkembangan Tata Ruang (1999-2000) 7. Masuk Bappenas sebagai PNS tahun 1986 berikut ini hasil wawancara tim Simpul Perencana Yang di Wakili oleh Dwiputro (reporter) dan Hendra Yudiyanto (fotografer). PENGALAMAN MENGAJAR 1. Dosen Program Magister Manajemen, Universitas INDONUSA Esa Unggul, 2007 Sudah berapa lama bapak memilih jabatan fungsional perencana, bagi 2. Dosen Program Magister Perencanaan Kota, Universitas Tarumanegara, 2004-2006 pengembangan karir bapak di Bappenas ? 3. Dosen Program Magister Studi Pembangunan, ITB, Diangkat dalam jabatan fungsional perencana untuk pertama kali pada 2003 bulan Oktober tahun 2005. Sejak itu sampai tahun 2007 saya berada di bawah KEGIATAN PROFESI Kedeputian Ekonomi dan sejak 2007 berada di bawah Kedeputian Sarana 1. Pemimpin Redaksi Majalah Perencanaan Pembangunan, 2008 dan Prasarana. Sebelum menjadi staf fungsional perencana, saya sempat 2. Pemimpin Redaksi Buletin Kawasan, Bappenas, menduduki beberapa jabatan struktural, yaitu Staf Ahli Kepala Bappenas; 2004-2005 Kepala Biro Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup; Direktur LAIN-LAIN Permukiman dan Perkotaan; dan Direktur Pengembangan Kawasan Khusus E-MAIL hdarwanto@bappenas.com dan Tertinggal. Jabatan saat ini adalah Perencana Madya. TELPON/FAX 021-84936185 HP 08129247808 32 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 33. Apa yang mendasari pemikiran dan sikap bapak eksternal, sebab pendangan yang disampaikan untuk memilih jabatan fungsional perencana ini bukan kebijakan institusi. Sebaliknya, pejabat ? struktural sulit untuk menyampaikan pendapat secara bebas, sebab dapat konflik dengan kebijakan Jabatan fungsional ditetapkan untuk saya, bukan institusi. Jabatan fungsional perencana juga bebas saya pilih sendiri. Tentunya ada pertimbangan dari masalah manajemen unit kerja sehari-hari mengapa hal ini demikian. Jabatan fungsional dan relatif lebih bebas dalam mengatur waktu, perencana merupakan wadah pengabdian yang karena tidak ada tugas yang diberikan besok tetapi ‘ berbeda dengan jabatan struktural. Output tugas harus selesai kemarin’. Namun pejabat fungsional pejabat struktural adalah kebijakan perencanaan tidak memperoleh luxury seperti yang diperoleh sesuai tupoksi, sedang output pejabat fungsional pejabat struktural, walau kemampuan dan adalah pemikiran mengenai perencanaan, pengabdiannya sama. Mungkin ada ketidakadilan yang diharapkan dapat dipertimbangkan oleh atau ketidaksetaraan dalam hal ini. pejabat struktural dalam merumuskan kebijakan perencanaan. Jabatan fungsional perencana adalah Menurut pengamatan bapak apa tugas dan wadah pengabdian yang juga menarik. peranan dari para perencana fungsional bagi instansinya ? Menurut bapak apa yang menjadi daya tarik dalam memilih berkarir sebagai fungsional Para perencana fungsional secara umum berperan perencana ? dalam merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, Daya tarik jabatan fungsional perencana adalah komunikasi, pemantauan dan evaluasi, dll. dari dapat memikirkan masalah pembangunan dalam instansi di mana ia berada. Setiap perencana konteks yang relatif lebih luas, tidak tersekat oleh fungsional dapat menekuni semua tahap bidang-bidang tupoksi. Dalam jabatan fungsional, perencanaan tersebut, dapat juga berkonsentrasi seseorang dapat leluasa menyampaikan pendapat, pada beberapa tahap. Perencana fungsional baik dalam lingkungan internal maupun 33 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 34. tentunya dapat fokus pada evaluasi kebijakan dan Prasarana untuk mengikuti training di yang telah dibuat atau sedang dilaksanakan, untuk Perancis dan India. Karena perencana fungsional memberikan masukan dalam perumusan kebijakan diharapkan akan menjadi ujung tombak Bappenas selanjutnya. Ia juga dapat fokus pada perumusan sebagai think tank pemerintah, maka wajar jika indikator kinerja dari suatu kebijakan, untuk pimpinan Bappenas memberikan dukungan penuh digunakan pejabat struktural atau pihak-pihak lain bagi para fungsional perencana untuk mengikuti dalam menilai apakah tujuan kebijakan tersebut berbagai pendidikan dan latihan. telah berhasil dicapai. Perencana fungsional juga Menurut bapak apakah peran dari dapat memikirkan kebijakan atau program baru Pusbindiklatren Bappenas selaku instansi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, yang pembina sudah sesuai dengan harapan dari para kemudian disampaikan kepada pejabat struktural fungsinal perencana ? perencana untuk dipergunakan. Tugas dan peran Peran Pusbindiklatren selaku instansi pembina perencana fungsional sesuai kebutuhan dan fungsional perencana, antara lain yang berada ketentuan yang ada adalah sangat luas. Perencana di lingkungan Bappenas, sudah sesuai dengan fungsional dapat mengisi kekurangan yang ada harapan fungsional perencana. Hal ini antara lain sesuai panggilan hatinya. ditunjukkan dengan inisiatif dari Pusbindiklatren Bagaimana komitmen pimpinan dalam untuk menyempurnakan Buku Pegangan mengembangkan para perencana fungsional di Fungsional Perencana sehingga lebih mudah instansi bapak ? dipahami dan dilaksanakan oleh perencana Komitmen pimpinan Bappenas dalam fungsional. Selain itu, Pusbindiklatren telah mengembangkan perencana fungsional sangat secara kontinyu menyelenggarakan pelatihan baik. Hal ini tentunya dilandasi oleh pertimbangan dan pendidikan untuk membekali perencana bahwa perencana fungsional mempunyai peran yang fungsional pada berbagai jenjang untuk dapat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas Bappenas. menjalankan fungsinya dengan semakin baik. Komitmen tersebut antara lain ditunjukkan dengan Pusbindiklatren juga menerbitkan Majalah Simpul pemberian tanggung jawab yang besar kepada para ini sebagai wadah para fungsional perencana untuk perencana fungsional dalam melakukan berbagai menyampaikan gagasannya sekaligus menambah kajian di lingkungan Bappenas, baik pada tingkat angka kredit. Kiprah Pusbindiklatren sudah sangat direktorat maupun pada tingkat kedeputian. Selain baik, walaupun tentu saja perlu terus melakukan itu pimpinan Bappenas memberikan kesempatan peningkatan. yang sangat besar bagi fungsional perencana Alokasi anggaran yang disediakan untuk para untuk melanjutkan pendidikan, baik program fungsional perencana apakah sudah cukup dan S2 maupun S3, di dalam maupun di luar negeri. sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh Berbagai fasilitas pengembangan kapasitas SDM mereka ? lainnya juga diberikan oleh pimpinan Bappenas Saya tidak mempunyai informasi mengenai dana kepada staf fungsional perencana. Saya misalnya, untuk para fungsional perencana sehingga tidak mendapat dukungan dari Deputi Bidang Sarana dapat menjawab pertanyaan ini. Namun yang saya 34 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 35. tahu, selain Pusbindiklatren, Biro SDM Bappenas saya bukan solusi terbaik untuk bangsa. Sebab juga melaksanakan kegiatan pengembangan masih banyak pegawai negeri yang berfungsi kapasitas fungsional perencana. Di masing- lebih strategis lagi namun belum mendapatkan masing direktorat atau kedeputian mungkin juga penghargaan secara materi yang cukup layak, dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi kegiatan misalnya para guru, hakim, jaksa, polisi, mereka fungsional perencana. Jika digabung, mungkin yang langsung menangani pelayanan publik, dll. dana yang dialokasikan untuk fungsional perencana Pemerintah perlu meningkatkan gaji mereka agar cukup besar. Hanya saja dana itu tidak khusus dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya tanpa untuk fungsional perencana, namun menjadi satu terganggu oleh keharusan memperoleh pendapatan dengan dana untuk pengembangan staf perencana tambahan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. secara keseluruhan. Apakah itu sesuai dengan apa Setelah semua pegawai negeri yang berperan yang sudah dihasilkan mereka? Kiranya belum. strategis ini menerima penghasilan yang memadai, Peran pejabat fungsional perencana saat ini barulah pemerintah dapat mempertimbangkan belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan perpanjangan BUP yang tentunya membawa tugas-tugas Bappenas. Dengan kata lain, pejabat konsekuensi pada keuangan negara. Tetapi tentunya fungsional perencana masih dapat didayagunakan pimpinan Bappenas mempunyai pertimbangan yang lebih banyak sehingga dapat memberikan kontribusi lebih luas, sehingga mengusulkan perpanjangan yang optimal bagi Bappenas. BUP bagi staf fungsional perencana. Jika Presiden menyetujui perpanjangan BUP Bagaimana pendapat/pandangan bapak mengenai bagi fungsional perencana maka hal itu harus peraturan yang mengatur tentang perpanjangan diikuti dengan produktivitas yang tinggi agar batas usia pensiun (BUP) bagi para fungsional kualitas perencanaan pembangunan menjadi perencana? semakin baik. Dibandingkan dengan apa yang Perpanjangan BUP bagi perencana fungsional dilakukan oleh lembaga perencana pembangunan telah diusulkan oleh Pimpinan Bappenas di beberapa negara tetangga, produk Bappenas kepada Presiden. Tentunya hal ini dilandasi oleh seperti kita ketahui tidak lebih baik. Ini kebutuhan efektif secara nasional akan tenaga- tentunya harus diperbaiki, dengan antara lain tenaga perencana fungsional untuk melaksanakan mengerahkan tenaga fungsional perencana lebih tugas-tugas perencanaan pembangunan di segala lama lagi dengan memperpanjang BUP Dengan . tingkatan pemerintahan dan bidang-bidang memperpanjang BUP ini, kualitas perencanaan pembangunan. Dengan memperpanjang BUP , pembangunan diharapkan akan lebih baik, diharapkan kualitas perencanaan semakin baik hasil-hasil pembangunan akan lebih baik, pajak dan ini berdampak pada hasil-hasil pembangunan meningkat dan pemerintah dapat memberikan gaji yang lebih baik, lebih cepat dan lebih merata. yang lebih layak kepada pegawai negeri lain yang Apakah bapak sependapat dengan peraturan tersebut, atau ada solusi terbaik untuk persoalan ini ? Perpanjangan BUP ini untuk saat ini pada hemat 35 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 36. posisinya cukup strategis. Apa yang bisa dihasilkan oleh para fungsional perencana dari perpanjangan batas usia pensiun, baik manfaat ataupun keuntungan yang didapat oleh negara ? Perencana fungsional dapat memberikan masukan lebih banyak, lebih sering, lebih berkualitas dan lebih tepat sasaran dalam bidang-bidang yang strategis kepada perencana struktural. Perencana fungsional dapat ikut dalam diskusi-diskusi publik untuk menyebarluaskan pemikirannya, menulis artikel di media massa, menulis buku, membuat tinjauan buku, memberikan training, atau melakukan kegiatan pengembangan profesi perencana lain yang tidak terbatas. Negara akan sangat memerlukan para perencana seperti ini. Menurut bapak Jika batas usia pensiun para perencana tidak di perpanjang, maka sama halnya dengan membatasi ruang dan waktu para perencana untuk berbuat bagi negara ini ? Tidak juga. Para perencana dapat berkiprah di luar lembaga pemerintah setelah pensiun dalam usia relatif muda, misalnya menjadi konsultan, aktif dalam organisasi masyarakat, membuka usaha sendiri, dll. Namun harus diakui bahwa hal-hal itu saat ini semakin sulit dilakukan. Untuk itu perlu ada dukungan dari instansi yang semula menggunakan tenaganya. Alangkah baiknya, jika para perencana yang pensiun namun masih produktif itu dilibatkan dalam membuat kajian-kajian, evaluasi kebijakan, dll. di instansi mereka semula. Mereka dapat berfungsi sebagai tenaga ahli dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Jika diorganisasi dengan baik, maka hal ini akan sangat membantu para pejabat fungsional perencana yang pensiun muda itu dan pada saat yang sama mereka dapat berbuat banyak untuk negara. Tentunya para perencana fungsional itu harus menunjukkan kemampuan sesuai yang diperlukan. Masalahnya adalah, pada umumnya suatu instansi tidak lagi peduli terhadap karyawan yang sudah purna tugas. Di sini perlu ada komitmen pimpinan instansi masing-masing untuk ikut membantu karyawannya yang harus pensiun muda. 36 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 37. Kendala apa yang bapak rasakan selama memangku jabatan fungsional perencana ? Para fungsional perencana sering menghadapi kendala kekurangan informasi terbaru tentang suatu kebijakan, program dll. Jika pejabat struktural mudah mendapat informasi dari pimpinan, dari departemen, dari daerah, dll. Para pejabat fungsional hampir tidak mempunyai akses untuk memperoleh informasi baru seperti itu. Namun hal ini sudah berubah walau masih pada tingkat awal. Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas, misalnya, kini mengikutsertakan para pejabat fungsional perencana senior dalam beberapa kegiatan pimpinan Bappenas, dan memberikan transkrip Rapat Pimpinan termasuk kepada para pejabat fungsional perencana. Kendala lain adalah pejabat fungsional tidak mempunyai anggaran untuk melakukan kajian secara mandiri, yang dirancang, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sendiri. Saat ini pejabat fungsional perencana berada di bawah koordinasi pejabat struktural dalam hampir semua hal. Padahal aktivitas penelitian memerlukan kebebasan yang cukup agar dapat berkreasi. Apa harapan dan cita-cita bapak terhadap para fungsional perencana ? Para pejabat fungsional perencana diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam mengintegrasikan perencanaan sektoral yang cenderung terkotak-kotak. Perencana fungsional lebih netral’, lebih jernih melihat persoalan, dan ‘ dapat memberikan saran solusi yang lebih tepat. Perencana fungsional diharapkan dapat lebih produktif dan aktif memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi masalah bangsa. Di lain pihak, fungsional perencana diharapkan mendapat status sosial yang lebih baik daripada apa yang diterima saat ini dan mendapat tunjangan, fasilitas dan kesempatan yang sama baiknya dengan perencana struktural. (SIMPUL) 37 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 38. forum AP2I RAPAT KERJA ASOSIASI PERENCANA PEMERINTAH INDONESIA PUSBINDIKLATREN, 18 NOVEMBER 2008 AP2I dipenghujung tahun ini mengadakan usulan peraturan menteri/Kepala Bappenas konsolidasi internal untuk penguatan organisasi tentang Kedudukan dan Tata cara Kerja Jabatan dengan melakukan pembahasan-pembahasan Fungsional Perencana di Bappenas. terhadap agenda ke depan, dan tidak lupa Rapat lebih banyak diisi dengan diskusi, dan pula melakukan pergantian antar waktu bagi interupsi saat presentasi oleh pimpinan rapat. pengurusnya yang sudah menjadi pejabat struktural. Pergantian ini dilakukan semata Agenda rapat: hanya untuk memperkuat organisasi AP2I SERTIFIKASI PEJABAT FUNGSIONAL dalam menjalankan kerja-kerjanya. Pembahasan PERENCANA ini dilakukan selama sehari. Rapat kerja ini Usulan: tidak hanya untuk pengurus Nasional tapi juga perencana harus diuji oleh Bappenas, dalam hal melibatkan Komisariat – komisariat di lingkungan ini Pusbindiklatren untuk perencana yang akan Departemen dan daerah-daerah. menjadi perencana madya. Sedangkan untuk Sebelum melakukan rapat kerja yang melibatkan perencana madya yang ingin jadi perencana utama komisariat, pengurus nasional terlebih dahulu harus dapat menyusun RP JM-RP .JP melakukan rapat internal pengurus, yang MEKANISME KERJA HUBUNGAN ANTARA membahas persoalan – persoalan apa saja yang FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL akan mereka bawa nantinya dalam acara Rapat kerja tahunan organisasi AP2I. adapun hasilnya Komentar: adalah sebagai berikut: Pejabat fungsional perencana dianggap belum kuat untuk Revisi SK Menpan untuk penilaian Angka Rapat dimulai jam 10.05 WIB bertempat di ruang Kredit Kepala Pusbindiklatren Bappenas. Rapat dipimpin � Peraturan menteri hanya berlaku di Bappenas oleh Ketua merangkap Sekjen AP2I , Bapak saja, yang didalamnya mencakup kedudukan Guspika dan dihadiri oleh 21 orang pengurus jabatan fungsional perencana dan angka kredit AP2I. jabatan fungsional perencana Rapat dibuka dengan presentasi Bp. Guspika � Rekualifikasi, mengklasifikasikan kembali SK mengenai Rancangan Rencana Kerja AP2I, draft 38 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 39. forum AP2I MENP AN yang berlaku Inpassing � Inpassing perlu diantisipasi sebagai salah satu � Cara penilaian pejabat fungsional perlu direview jalan untuk memperpanjang masa pensiun kembali. Untuk term volume yang digunakan “ ” � Perlunya uji kompetensi untuk melakukan perlu penjabaran kembali, harus ada penjelasan atau definisi yang pasti Inpassing � Perlu penegasan kembali apa yang dimaksud � Term “kualitas juga perlu penjelasan kembali, ” dan kriteria dari biro perencanaan apakah tim penilai menangani semua bidang ilmu. Harus hati-hati dalam menggunakan term BATAS USIA PENSIUN (BUP) “kualitas harus ada kriteria yg jelas. ”, � Kualitas alternatif 2 (pada hand out) dengan MenP AN mengusulkan pengangkatan 110 pejabat syarat harus memilih tim penilai yang benar- fungsional perencana. benar konsisten. Usulan: BUP untuk Perencana Madya dan Perencana PENGUKUHAN KOMITE KODE ETIK Utama: 60 tahun PERENCANA DAN KEANGGOTAAN AP2I Usulan dan Masukan: � AP2I diharapkan dapat berperan dalam penentuan anggota kabinet mendatang � Perlunya ada kegiatan AP2I minimal 1 kegiatan per tahun � Untuk kasus tertentu, untuk naik menjadi jabatan perencana yang lebih tinggi tidak diperlukan uji kompetensi, hanya dengan mengeluarkan sejumlah uang. Mohon agar menjadi perhatian Bappenas sebagai instansi pembina perencana karena menyangkut image dan kualitas perencana. � Perlunya audit tim penilai dari setiap departemen atau instansi � Perlunya ada teguran bagi yang melanggar kode etik perencana � Perlunya langkah-langkah antisipatif bagi perencana yang melanggar kode etik USULAN INPASSING OLEH BKN, ANTISIPASI PP 41 Merujuk Surat Badan Kepegawaian Negara No. A.26-30/V .135-8/99 tertanggal 17 Oktober 2008 perihal Rapat Koordinasi Institusi Pembina JFP. Inti dari surat tersebut adalah pengangkatan pejabat struktural yang tidak tertampung dalam struktur baru ke dalam Jabatan Fungsional melalui Inpassing. Usulan dan masukan: � Apa perlu menambah persyaratan atau menolak keputusan Menpan � Formasi perlu dipertimbangkan dalam 39 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 40. liputan PELAKSANAAN DISTANCE LEARNING BAGI PESERTA LINKAGE JEPANG Sebagai upaya untuk meningkatkan mutu confrence peserta S2 Linkage menerima materi pendidikan bagi peserta penerima beasiswa langsung dari salah satu dosen di Jepang, Pusbindiklatren Bappenas khususnya program dengan didampingi oleh ibu Meily Djohar dari S2 Linkage, maka Pusbindiklatren Bappenas Pusbindikltren Bappenas selaku kabid IV yang melakukan berbagai upaya atau langkah-langkah membidangi pelayanan dan informasi. Proses yang berkenaan dengan peningkatan studi perkuliahan pun terjadi seperti biasanya di ruang siswa penerima program beasiswa. Untuk itu kelas, siswa dapat mendengarkan dan melihat Pusbindiklatren Bappenas bekerja sama dengan langsung dosennya dan materi yang disampaikan, Magister Ilmu Komputer dan Pusat Bahasa tidak lupa pula setelah dosen menjelaskan materi Universitas Indonesia di Salemba. Dengan perkuliahannya, akan ada proses tanya jawab antara memanfaatkan teknologi yang ada di fakultas dosen dan peserta. Siswa dapat secara langsung tersebut, Pusbindiklatren Bappenas mengajak menanyakan persoalan-persoalan yang mereka mahasiswa untuk melakukan proses perkuliahan hadapi berkenaan dengan mata kuliah yang sedang jarak jauh, atau yang disebut distance learning diajarkannya, dengan dibantu oleh teknisi atau dengan salah satu Universitas di Jepang dimana operator baik di UI salemba maupun di Jepang. peserta Linkage nantinya akan berkuliah. Proses diskusi berjalan dengan lancar dan baik, walaupun terkadang tampilan gambar di layar Dengan cara bertatap muka langsung atau tele sedikit terputus-putus. Siswa dapat dengan jernih 40 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 41. liputan mendengarkan penjelasan dari dosen di Jepang. Pada hari kedua perkuliahan, menampilkan siswa yang berasal dari Vietnam dan juga sedang studi Pelaksanaan distance learning ini diadakan sebanyak di Jepang. Mahasiswa tersebut menyampaikan 2 kali, dengan materi dan dosen yang berbeda-beda. pengalamannya dalam mengerjakan tesis dan secara Peserta penerima beasiswa linkage sangat antusias kebetulan mahasiswa tersebut sedang mengerjakan mengikuti proses perkuliahan kali ini, disamping tugas akhirnya, dan didampingi pula oleh peserta hal ini baru mereka rasakan pertama kali, mereka S2 linkage yang berada di Jepang, yang sedang juga antusias ingin melakukan diskusi dengan mengerjakan tugas akhir juga. Dengan semangat dosen di Jepang. Pada hari pertama tema yang mereka berbagi pengalaman yang mereka rasakan diangkat sesuai dengan kebutuhan studi mereka, baik pengalaman selama tinggal di Jepang maupun diantaranya membahas tentang latar belakang atau pengalaman mereka mengerjakan tugas akhir atau permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis. tesis mereka, serta bagaimana cara mereka mengumpulkan data-data sebagai bahan tesis. Dengan cara ini maka Pusbindiklatren Bappenas Dosen di Jepang sangat menganjurkan kepada berharap peserta linkage dapat mengetahui secara peserta untuk mecari tema yang berkaitan langsung langsung proses belajar yang dilakukan oleh dengan kerja mereka, semua itu dilakukan semata- Universitas di Jepang dan dapat merasakannya, mata agar peserta dapat mengaplikasikan ilmunya agar nantinya tidak susah untuk beradaptasi saat sudah di Jepang. (Eko,Dwi,`dra) nanti kepada unit kerja di mana mereka bekerja. 41 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 42. liputan SEMINAR NASIONAL ID PPP, LERD DAN FGD KERJASAMA ANTARA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS-NESO Salah satu program unggulan program diklat di kerja mereka dalam pembuatan lapangan udara di Pusbindiklatren Bappenas adalah Diklat Non Bandung yang sudah memasuki tahap pembebasan Gelar, khususnya bagi para perencana di daerah. lahan kepada masyarakat, sementara itu Pemprov Pusbindiklatren bekerja sama dengan NESO Yogyakarta mempresentasikan seberapa jauh (Nedherland Education Support Office melakukan langkah yang sudah mereka kerjakan dalam ) program pendidikan Non Gelar selama 2 minggu mengembangkan Bandara Adisucipto menjadi di Indonesia, bekerjasama dengan UGM dan ITB salah satu bandara bertaraf Internasional. Semua dan 2 minggu di Belanda, bekerjasama dengan ini dikerjakan melalui kerjasama antara pemerintah salah satu Universitas di Belanda yang ditentukan baik pusat maupun daerah dengan pihak swasta. oleh NESO selaku lembaga donor. Biaya ini Hari kedua Pusbindiklatren Bappenas mengadakan ditanggung bersama oleh pemerintah Indonesia Seminar Nasional LERD yang diadakan di ruang melalui Pusbindiklatren Bappenas dan NESO. Binakarna gedung Bidakara, untuk program LERD Pada tangggal 28 s/d 30 Oktober 2008 yang lalu ini yang lebih dititik beratkannya adalah produk di gedung Bidakara Pusbindiklatren mengadakan komoditi lokal, yang dihasilkan oleh suatu daerah serangkaian kegiatan berupa Seminar Nasional dan dapat dikembangkan untuk meningkatkan dan FGD bagi program Diklat Non Gelar, ekonomi masyarakat daerah tersebut, pelatihan ini diantaranya Seminar Nasional ID.PPP dan diperuntukan bukan untuk perorangan melainkan Seminar Nasional LERD. Untuk program ID.PPP tim, setiap daerah dapat mengajukan proposal ini lebih menekankan kepada kerjasama antara secara tim untuk mengikuti pelatihan atau diklat pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan non gelar ini. Program ini lebih mementingkan pihak swasta dalam melakukan pembagunan kemampuan dan kebersamaan kelompok didalam sarana-sarana publik dan pengelolaannya, dalam sebuah tim ketimbang kemampuan individu. seminar kali ini daerah kabupaten Tanjung Api- Untuk tahun 2007 kemarin beberapa daerah api mempresentasikan program yang sudah berkesempatan 2 minggu menimba ilmu di Belanda, dikerjakannya yaitu pelabuhan penyebrangan dari dari persoalan manajemen pemasaran sampai pada Palembang ke Pulau Bangka dan lainnya, untuk pengolahan hasil pertanian dan perternakan. Yang Pemprov Jawa Barat mempresentasikan rencana nantinya diaplikasikan di daerahnya masing- 42 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 43. liputan masing untuk mengelola komoditi unggulannya. seminar ini dihadiri oleh para alumni peserta Seminar kali ini dibagi menjadi 2 sesi, yang pertama LERD dari berbagai daerah dan peserta umum adalah pemaparan oleh tim LERD dari masing- dari daerah-daerah lain yang berminat. masing daerah yang menjelaskan perkembangan Sementara itu di hari ke tiga diadakan FGD (focus programnya, diantaranya Kabupaten Kepulauan group discussion tentang evaluasi program LERD ) Seribu dengan program pembudidayaan ikan yang selama ini sudah dilaksanakan, peserta FGD kerapu, Kabupaten Bau-bau dengan pengelolaan ini terdiri dari pihak-pihak yang terkait langsung hasil rumput lautnya dan Kabupaten Luwu Utara oleh program ini, diantaranya Pusbindiklatren, yang mengembangkan pertanian cocoa, sementara NESO, Universitas dan Pemda yang selama ini itu Kabupaten Bogor dengan varietas unggulannya terkait dengan program. Diskusi ini dilaksanakan yaitu Nanas Bogor. Mereka menjelaskan untuk mencari format yang sederhana dan mudah perkembangan program di daerahnya masing- dijalankan oleh pihak-pihak terkait tanpa harus masing, baik hal-hal yang sudah dihasilkan maupun mengesampingkan esensi dari program tersebut. kendala-kendala yang muncul di masyarakat Persoalan yang paling banyak didiskusikan adalah dalam menjalankan program ini. Sementara persoalan kemampuan TOEFL bagi peserta yang itu pada sesi kedua menampilkan pihak-pihak ingin mengikuti pelatihan ini, karena selama yang dapat membantu perkembangan program berada di Belanda proses pengajaran menggunakan ini, diantaranya Departemen Pertanian sebagai bahasa Inggris. Dalam FGD kali ini para peserta instansi yang berkompeten dalam hal pertanian juga membuat Evaluasi terhadap perjalanan di Indonesia, perwakilan dari KADIN yang program yang sudah berlangsung selama ini. menjelaskan upaya-upaya yang harus diambil dalam Diskusi ini dibagi dalam dua kelompok kerja, usaha mengembangkan komoditi di daerah dengan yang pertama adalah kelompok UGM dan yang membuka jaringan seluas-luasnya dan membuat kedua adalah kelompok ITB. Pembagian kelompok produk alternatif dari komoditi yang dihasilkan ini dibuat untuk mempermudah proses evaluasi agar tidak terkesan monoton, sementara itu pihak terhadap program berdasarkan Universitas yang Universitas selaku pihak yang menyelenggarakan menyelenggarakan pelatihan di Indonesia. pelatihan, memberikan masukan-masukan atau teori-teori bagi pengembangan usahanya. Acara 43 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 44. liputan Seminar Lokal Pelatihan INFRASTRUKTUR DEVELOPMENT PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (ID PPP) di Bandung Setelah satu minggu melakukan pelatihan di pemaparan dari Bapak Avip Saefullah selaku MEPP UNP AD dan dilanjutkan satu minggu Kapusbindiklatren Bappenas, dengan memberikan melakukan pendalaman dan observasi di lapangan beberapa contoh pembangunan infrastruktur di Negara Australia, para peseta pelatihan ID PPP yang melibatkan pihak swasta di Negara-negara dari beberapa Kabupaten di Jawa Barat kembali maju di dunia, dengan harapan setelah pelatihan ke daerahnya masing-masing untuk mencoba dilaksanakan akan muncul ide-ide bagus dari menerapkan apa yang telah mereka dapatkan peserta pelatihan ID PPP yang dapat dikerjakan selama pelatihan. Baik dalam hal pembuatan di daerah yang bekerja sama dengan pihak swasta program maupun mencari pihak swasta sebagai sebagai partnernya. Acara ini sedianya dibuka oleh mitra mereka di daerah. Kapusbindiklatren Bappenas, akan tetapi beliau mempersilahkan salah satu Walikota Banjar yang Setelah mereka melakukan serangkaian pelatihan hadir untuk membuka acara ini. baik di dalam maupun di luar negeri dan mencoba menerapkannya, maka mereka berkumpul Pada sesi pertama dilakukan presentasi oleh kembali untuk melakukan seminar lokal ID PPP perwakilan kelompok dari peserta IDPPP yang, guna membahas persoalan-persoalan dan kendala memaparkan kemajuan yang sudah dicapai serta yang muncul dalam proses perjalanannya, peserta kendala terbesar dalam melaksanakan program diharapkan mempertajam draf rekomendasi khususnya yang berhubungan dengan pihak kebijakan terkait dengan usulan rekomendasi swasta serta bagaimana cara menyelesaikannya, kebijakan bidang ID PPP dari aspek legal maupun setelah pemaparan kelompok dilakukan giliran teknis implementatif kepada pemerintah pusat pemateri seminar memaparkan perjalanan dan daerah. Seminar lokal ini terselenggara program, pemaparan yang pertama dilakukan atas kerjasama LP3E-MEPP UNP AD dengan oleh bapak Dr. Kawik Sugiana dari MPKD-UGM Pusbindiklatren, yang diikuti oleh peserta dari selaku akademisi yang memaparan kendala yang pelatihan ID PPP dan Bapeda beberapa kabupaten akan muncul nantinya dan bagaimana harus di Jawa Barat. Acara ini diawali dengan menyelesaikannya, baik persoalan yang muncul 44 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 45. liputan dari internal pemerintah maupun permasalahan yang muncul di masyarakat sebagai dampak dari program pembangunan tersebut, selanjutnya berurutan menyampaikan materi adalah Walikota Banjar, dan dari Direktorat Sarana dan Prasarana Bappenas yang menyampaikan masukan- masukannya kepada para peserta seminar ID PPP sebagai bahan masukan untuk perbaikan program. Pada program ID PPP ini peran swasta juga sama pentingnya dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dimana pihak swasta sebagai pengembang dan pengelola dari pembangunan infrastruktur bagi masyaraat luas. Pemerintah memiliki setengah dari keseluruhan saham yang ada, dan hingga jangka waktu yang panjang maka pemerintah dapat memiliki dan mengelolanya sendiri dan diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat secara umum. 45 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 46. liputan PELATIHAN ID PPP LINKAGE INDONESIA-AUSTRALIA KERJASAMA PUSBINDIKLATREN BAPPENAS-LP3E UNPAD-UNIV.OF MELBOURNE-AUSTRALIA Percepatan pembangunan infrastruktur daerah, dan diusulkan agar dapat dikembangkan merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan dan diselenggarakan dengan memperluas cakupan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peran lesson learned atas praktek ID PPP di luar negeri. kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta Untuk itu pada tanggal 8 s/d 16 November 2008 sangatlah dibutuhkan mengingat terbatasnya dilaksanakan pelatihan secara linkage antara anggaran dana pemerintah untuk membiayai Indonesia dengan negara Australia tepatnya di pembangunan infrastruktur. Selain terbatasnya kota Melbourne- ictoria. Tujuan dari pelatihan V ketersediaan dana dari anggaran pemerintah untuk meningkatkan kompetensi para perencana (APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga di pusat dan daerah agar dapat melakukan menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan perencanaan kerjasama pemerintah dengan pihak SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana kelembagaan serta aspek-aspek teknis lainnya. di daerah melalui Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui pengembangan kerjasama antara 1. Peningkatan kerjasama pemerintah dan pihak pemerintah dan swasta Infrastructure Development swasta di dalam program pengembangan Through Public Private Partnership (ID PPP) yang infrastruktur. telah berhasil dikembangkan dibeberapa negara 2. Promosi program pengembangan sarana dan maju maupun berkembang. prasarana di daerah dalam lingkup nasional dan Untuk mendukung program tersebut internasional. Pusbindiklatren Bappenas, yang memiliki tugas 3. Kesempatan mendapatkan lesson-learned atas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan praktek ID PPP di luar negeri. meningkatkan kompetensi perencana dan kapasitas institusi perencana di pusat dan di daerah, telah memfasilitasi melalui penyelenggaraan Diklat ID Metode diklat ID PPP yang selama ini PPP linkage didalam dan luar negeri, Diklat ini dilaksanakan adalah dengan metode pembelajaran mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah yang memberikan dasar teori kemitraan antara 46 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 47. liputan pemerintah dengan pihak swasta disalah satu Pelatihan kali ini diikuti sebanyak 28 orang yang Universitas dalam negeri, untuk kemudian terdiri atas 18 orang pejabat Eselon II (17 orang dilanjutkan pendalaman materi, studi kasus dan Kepala Bapeda Kota/Kabupaten se Provinsi Jawa kunjungan lapangan ke institusi di luar negeri Barat dan 1 orang pejabat Eselon II di lingkungan yaitu di Melbourne Australia yang sesuai dengan Pemda DKI), 7 orang pejabat Eselon III (5 orang dari salah satu topik pengelolaan infrastruktur : Bapeda Provinsi/Kota/Kabupaten se-wilayah Jawa transportasi, pengelolaan air minum, pengelolaan Barat, 1 orang dari Pusbindiklatren Bappenas, 1 sampah atau pengelolaan pasar tradisional. Untuk orang dari Bapeda Provinsi DKI, 1 orang dari memenuhi kebutuhan di dalam negeri, model Universitas penyelenggara di dalam negeri/LP3E pelatihan ini akan dikembangkan dengan sasaran FE Univ Padjadjaran dan 1 orang dari konsultan. . institusi/pemda menurut kriteria yang sesuai Staf pengajar untuk pelatihan ID PPP ini adalah dengan bidang infrastruktur yang dibutuhkan para Dosen dari perguruan tinggi, pejabat pemerintah daerah setempat. pemerintah, pihak swasta atau pihak-pihak yang Untuk kegiatan pelatihan kali ini, penyelenggara memiliki kualifikasi yaitu : dari pelatihan di dalam negeri Pusbindiklatren 1. Khusus dosen perguruan tinggi minimal Bappenas bekerjasama dengan Laboratorium berpendidikan S2 yang memiliki pengalaman Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan di bidangnya minimal 3 tahun. Pengkajian Ekonomi – Fakultas Ekonomi 2. Seluruh pengajar harus memiliki pengalaman Universitas Padjadjaran Bandung. baik dari segi konsep dan praktek di Persyaratan bagi peserta program ini yang harus infrastruktur dipenuhi adalah : berstatus PNS, dengan masa 3. Mempunyai komitmen untuk mendukung dan kerja minimal 2 tahun, memiliki latar belakang membantu pemerintah dan sektor swasta dalam pendidikan S1 diutamakan yang memiliki latar pembangunan infrastruktur di daerah serta belakang S2 dan S3. Dan menyatakan kesedian pengembangan kemitraan dan swasta. melaksanakan cost sharing bagi pembiayaan Diklat. 47 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 48. sosok alumni SUKA DUKA SELAMA MENGIKUTI STUDI Oleh: Irfan Mudofar, S.Hut. MP MA A., Irfan Mudofar (kiri), saat wisuda Kuliah S2 bagi saya adalah perjuangan. Sebab sejak awal, ketika saya mempunyai niatan dan mulai berusaha untuk memperoleh beasiswa S2 di tahun pertama menjadi PNS, saya sudah harus bekerja keras untuk membenahi kemampuan Bahasa Inggeris saya. Betapa tidak, untuk dapat kuliah dengan dibiayai oleh program beasiswa, maka saya harus memiliki skor TOEFL ITP 550 sebagaimana dipersyaratkan kebanyakan penyedia program beasiswa, terutama untuk kuliah di luar negeri. Padahal pada saat itu skor TOEFL ITP saya hanya 450. Dengan ketertinggalan tersebut, saya mulai berusaha untuk memperbaikinya dengan membolak-balik buku TOEFL karya Baron. Namun sayang, setelah tiga kali mengikuti test dengan biaya yang tidak murah bagi seorang PNS (saat itu US$ 27 ,5.00), skor TOEFL saya hanya mencapai 513. Alhamdulillah, ternyata skor TOEFL tersebut sudah bisa dijadikan syarat minimal untuk program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas. Pada saat program beasiswa Pusbindiklatren Bappenas dibuka, saya pun dengan yakin mengikuti seleksi berbekal nilai TOEFL tersebut. Tes Potensi Akademik (TP berhasil saya lalui, sehingga setelah A) itu saya tidak perlu lagi mengikuti tes TOEFL sebagai persyaratan berikutnya. Namun saya sempat terkejut ketika saatnya pengumuman, nama saya tidak tersebut dalam daftar nama yang lolos seleksi beasiswa tersebut. Segera saja saya mengambil kesimpulan bahwa saya belum beruntung, barangkali memang karena kebijakan Pusbindiklatren untuk memprioritaskan teman-teman dari daerah walaupun ditilik dari semua persyaratan yang diminta, saya dapat memenuhinya. Namun setelah satu bulan penuh program EAP (English for Academic Purposes ) course yang diadakan Pusbindiklatren- Bappenas berjalan, secara mengejutkan saya diberitahu bahwa saya diterima di Program Double Degree Indonesia – Jepang antara Universitas Brawijaya (Ilmu Administrasi Publik) dan Ritsumeikan U niversity (International Relations ). Saya hanya diberi waktu dua jam untuk mengambil keputusan untuk menerima atau tidak masuk program yang bukan pilihan awal saya tersebut, sampai akhirnya saya terima tawaran tersebut. Alhamdulillah, walaupun sempat tertinggal satu bulan mengikuti EAP saya dapat mencapai nilai , TOEFL ITP lebih dari 550 pada tes pertama, sehingga saya tidak perlu lagi mengikuti program EAP tersebut sampai tuntas kalau mau. 48 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 49. sosok alumni Kegiatan perkuliahan pun dimulai di Fakultas karena setiap minggu dilakukan bimbingan Administrasi Publik Universitas Brawijaya di tahun langsung dengan profesor untuk membahas pertama. Masa tinggal di asrama bersama teman- kemajuan dan kesulitan yang dihadapi dalam teman lain merupakan kebahagiaan tersendiri bagi penulisan tesis. Ketika tesis sudah tinggal saya, karena dari situlah semangat kekeluargaan tahap penyelesaian, maka yang tersisa tinggal dan kebersamaan terpupuk dan menjadi modal kebahagiaan dan harapan. yang sangat berarti bagi masa perkuliahan kami Coretan kecil saya di bawah ini mungkin dapat selanjutnya di Jepang, yaitu ketika kami harus menggambarkan susana yang saya alami ketika berpisah dari keluarga dan orang-orang terdekat saya sudah mendekati tahap akhir studi (Kyoto, lainnya. Selama satu tahun perkuliahan di Malang, 20 Juni 2008): saat-saat paling tidak enak mungkin adalah MENJELANG ketika harus gelisah menunggu beasiswa yang tak Menjelang… kunjung cair, sebab pada saat itu saya harus mulai menggunakan strategi ’Pahe’ alias Paket hemat. Lebih dari separuh jalan kulalui Cerita lain juga misalnya ketika bantuan biaya Jejak berliku nan menanjak mulai hilang dari penelitian yang diberikan dan sudah saya gunakan pandangan untuk pengambilan data lapangan selama satu Berganti pucuk edelweis nan elok membayang bulan harus ditarik kembali karena ternyata tidak Sejenak kuistirahatkan pikiran berlari termasuk komponen beasiswa. Mengingat kejadian Kubiarkan nafasku sunyi dari irama berkejaran tersebut, saya cuma berharap semoga hal tersebut Sembari keringkan peluh yang masih datang tidak terjadi kembali pada generasi program Menjelang... beasiswa Pusbindiklatren berikutnya. Jalan menanjak masih menanti Satu tahun berikutnya adalah mengikuti Tapi panorama puncak mengabarkan harapan perkuliahan di Jepang, tepatnya di Kota Kyoto Biar duri dan rintangan masih menghadang yang sering diidentikkan dengan Jogjakarta di Ku ingin tetap dan terus mendaki Indonesia. Benar saja, sesampainya di Kota tersebut rombongan kami segera disambut keramahan Seraya memanjatkan doa kepada sang penunjuk pengemudi taksi yang dengan sedikit susah jalan berusaha menjelaskan bahwa Kyoto adalah kota Menuju asa si empunya puncak senang tua yang sangat kaya dengan peninggalan candi/ Menjelang… shrine-nya yang menjadikannya sangat populer Sepi tak lagi terasa sunyi sebagai kota wisata di Jepang. Saya pun merasa Ketika mulai kudengar sejuta harapan sangat beruntung berada di Kyoto selama satu Mimpi yang datang dari negeri seberang tahun, walaupun harus mengemban amanah yang Rajutan indah sang pujaan hati berat, yaitu menyelesaikan program S2 tepat pada Yang melepas ikhlas tempatnya sandaran waktunya, saya masih beruntung bisa menikmati Setia menanti terbit matahari kembali pulang kebersahajaan Kyoto dengan keindahan tempat wisata dan keramahan orang-orangnya. Menjelang… Ingin segera rasanya hati Beban selama perkuliahan di Kyoto mulai terasa Mengubah mimpi jadi kenyataan ketika saya mulai dihadapkan pada target penulisan tesis. Seperti diketahui bahwa penulisan tesis di Tetapi memang belum waktunya garuda universitas-universitas di Jepang pada umumnya terbang sudah terjadwal dengan baik, yaitu pada bulan Tunggulah sampai tiba saatnya nanti tertentu mahasiswa harus sudah menyelesaikan Ketika selesai kususun sederet ungkapan target penulisan tertentu pula. Untungnya, sistem Untuk kubagi padamu nikmatnya berjuang bimbingan tesis di dalam kelas (diasuh dalam mata Menjelang: antara kenyataan dan harapan kuliah khusus advance seminar) sangat membantu, 49 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 50. sosok alumni Beban berat memang sangat terasa ketika malam begitu terasa panjang karena mata susah terpejam memikirkan kemajuan penulisan thesis. Namun beban itu menjadi terasa ringan ketika lebih dari separuhnya sudah terselesaikan, karena harapan yang sudah di depan mata, terutama untuk segera berkumpul dengan keluarga tercinta, dapat menjadi energi baru untuk menyelesaikan segala tugas yang dihadapi. Demikianlah mungkin yang ingin saya gambarkan melalui coretan kecil di atas. Program Linkage seperti yang telah saya jalani ini sangat penting bagi pengembangan SDM Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sebab program tersebut bukan cuma penting secara akademik bagi yang bersangkutan, tapi juga dapat menjadi media transfer pengetahuan dan budaya yang positif dari negara maju bagi kemaslahatan di negeri kita. Sebagai contoh, mahasiswa yang kuliah di Jepang pasti pernah mengalami sendiri pelayan publik di negeri sakura itu, yang sangat mudah dan cepat. hal-hal seperti itu tentu dapat menjadi motifasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kelak terkait tugasnya sebagai abdi dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, program double degree perlu dilanjutkan, tentunya dengan melakukan beberapa pembenahan teknis pelaksanaan kerjasama antar universitas. Pembenahan ini penting agar tidak terjadi kebingungan, terutama bagi mahasiswa yang menjalaninya. Irfan Mudofar (tengah), saat wisuda 50 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 51. sosok alumni DAFTAR RIWAYAT HIDUP DATA DIRI Nama : Irfan Mudofar, S.Hut. MPA., MA; Nama panggilan : Irfan Tempat/tgl lahir : Tegal, 4 Pebruari 1977 Alamat : Perumahan Mutiara Gading Timur 2 Blok O.4 No. 5 Mustika Jaya, Bekasi Timur - Bekasi Instansi : Biro Umum, Departemen Kehutanan Alamat : Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. 4, Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Jabatan : Protokol Status : Kawin Keluarga : Vita Dwi Wisudyarini, SE.Ak. (Istri) RIWAYAT PENDIDIKAN 1. SD Negeri 2 Bojong, Tegal, tahun 1983 – 1989 2. SMP Negeri Tuwel, Tegal, tahun 1989 – 1992 3. SMA Negeri 1 Slawi, Tegal, tahun 1992 -1995 4. S1 Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan, tahun 1995 - 1999 5. S2 - Universitas Brawijaya, Administrasi Publik, tahun 2006 – 2007, Ritsumeikan University – International Relations, tahun 2007-2008 Nama Diklat 1. Gelar : S2: MPA; MA Thn Masuk: 2006. Thn Lulus: 2008 Universitas: Universitas Brawijaya – Ritsumeikan University (Kyoto – Jepang) 2. Non Gelar : Facilitating Multi-Stakeholder Processes and Societal Learning, Tempat: Wageningen - Belanda Waktu: September s/d Oktober 2005 RIWAYAT PEKERJAAN 1. Biro Umum – Dephut (2005 – Sekarang) 2. Pusat Standardisasi dan Lingkungan – Dephut (2002 – 2005) 3. Max Havelaar Indonesia Foundation (2001 – 2003) 4. Center for International Forestry Research (CIFOR) (2001) 5. Wetlands International – Indonesia Programme (2000) LAIN-LAIN Cita-cita waktu kecil : Dokter Hoby : Tenis Meja Masakan yang disukai : Mie Ayam Warna yang disukai : Hijau, Biru 51 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 52. akademika RINGKASAN TESIS Program Studi Perencanaan Wilayah Institut Teknologi Bandung DAMPAK KEGIATAN PARIWISATA CIATER TERHADAP TATA GUNA LAHAN DI SEKITAR KAWASAN CIATER Abstraksi Perkembangan pariwisata disekitar kawasan ciater terus berjalan secara massive. Penggunaan dan Oleh : Ida Nursanti * pemanfaatan lahan di dominasi oleh bangunan obyek wisata baru dan sarana akomodasi yang Dinas PU disediakan untuk menampung limpahan wisatawan yang datang ke obyek wisata inti Sari Ater. Kabupaten Subang Penelitian ini bertujuan, untuk mengidentifikasi dampak positif maupun negatif kegiatan pariwisata secara umum dan dampak terhadap tata guna lahan di daerah sekitar kawasan Ciater serta *Penulis adalah peserta dari karya siswa yang di teridentifikasinya faktor-faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya alih guna lahan di selenggarakan oleh kawasan Ciater. Pusbindiklatren Untuk mengetahui tujuan penelitian dilakukan pendekatan studi dengan menggunakan analisis peta Bappenas. dalam 3 periode waktu, tahun 1984,1997 dan 2003 selain analisis peta (superimpose) juga dilakukan deskripsi analisis untuk mendeskripsikan kondisi dan karakteristik kawasan dengan pemaparan sistematis. Perkembangan pariwisata disekitar Ciater dari tahun 1974, sejak berdirinya obyek wisata Sari Ater hingga saat ini telah merambah ke beberapa desa disekitar obyek wisata inti. Perkembangan pariwisata di wilayah ini sudah mencapai luas lahan 434,14ha yang di konversi untuk pengembangan pariwisata. Adapun lahan yang di konversi adalah lahan pertanian berupa sawah tadah hujan seluas 240,97 ha (55,50%), perkebunan 181,ha (41,83%) dan permukiman 11,60 ha (2,67%). Berdasarkan temuan studi dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, faktor pendorong terjadinya alih guna lahan di sekitar kawasan wisata Ciater diantaranya aksesibilitas yang baik dan produktivitas lahan yang rendah sehingga kegiatan pariwisata tersebut menimbulkan dampak positif dan dampak negatif antara lain dari daerah terpencil dan terisolir menjadi daerah terbuka dan berkembang, terbangunnya infrastruktur, berkurangnya lahan pertanian, pengembangan kawasan Ciater yang berlebihan. Sedangkan dampak terhadap tata guna tanah/lahan (landuse) antara lain berkembangnya kawasan Ciater, berkembangnya sektor pariwisata, timbulnya konflik alam, penggunaan lahan cenderung tidak terkontrol. 52 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 53. akademika Latar Belakang Perencanaan ruang wilayah adalah perencanaan pariwisata di lokasi tersebut. Perubahan sosial, penggunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang ekonomi, budaya dan lingkungan yang di timbulkan intinya adalah perencanaan penggunaan lahan dari kegiatan pariwisata telah membantu desa-desa (landuse planning) dan perencanaan pergerakan disekitar Ciater menjadi suatu kawasan wisata ruang tersebut (Tarigan, 2005). Perencanaan yang ditandai dengan tumbuhnya perekonomian di pemanfaatan ruang wilayah dilakukan agar desa Ciater, Nagrak dan Palasari. dapat memberikan manfaat bagi kemakmuran Berkembangnya pariwisata memberikan masyarakat, baik dalam jangka waktu pendek keuntungan dan manfaat bagi suatu daerah tujuan maupun jangka panjang. Rencana pembangunan wisata, walaupun tidak terlepas adanya kerugian lahan dimaksudkan sebagai upaya untuk serta dampak negatif yang ditimbulkannya mencapai tujuan-tujuan fisik, ekonomi dan sosial terutama terhadap kebudayaan dan lingkungan. suatu daerah (Gallion & Eisher, 1994). Rencana Perkembangan pariwisata disekitar kawasan ini berpengaruh pada keputusan-keputusan Ciater dalam beberapa tahun terakhir cenderung investasi pemerintah dan swasta, yang mendorong meningkat. peningkatan dan pelestarian daerah yang ada Pertumbuhan lahan pariwisata terus meningkat agar tercapai wilayah yang teratur, efisien dan terutama disekitar desa kawasan Ciater di logis. wilayah administrasi kecamatan Jalancagak. Hasil Dalam Perda No.2 tahun 2003 tentang Rencana pengamatan lapangan beberapa obyek wisata Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, di besar turut mendorong berkembangnya pariwisata tetapkan 8 kawasan andalan yang meliputi di kawasan Ciater adalah berupa taman rekreasi, beberapa wilayah diantaranya Kawasan Andalan Purwakarta Subang Karawang (Purwasuka) dengan kegiatan utama Industri, Agribisnis, Pariwisata dan Bisnis Kelautan. Kabupaten Subang, dalam hal ini mempunyai lokasi-lokasi potensial untuk dikembangkan pada sektor pariwisata, diantaranya wisata alam dengan konsep ekowisata/ekotourism. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang menetapkan wilayah Subang selatan sebagai daerah tujuan wisata yang terkonsentrasi di kecamatan Jalancagak sekitar kawasan Ciater dengan potensi pariwisata yang dapat mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Subang, khususnya Kecamatan Jalancagak dan Subang Selatan. Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Jawa Barat yang andalannya adalah kondisi alam, khususnya wilayah selatan. Potret Pariwisata di sekitar kawasan Ciater saat ini adalah Obyek Wisata Sari Ater Hot Spring Resort, yang menjadi core bagi tumbuh dan berkembangnya obyek-obyek wisata lain dalam upaya mendukung kegiatan 53 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 54. akademika bungalau, hotel, resort villa dan sarana penunjang lainya.hal ini dapat dilihat pada tabel berikut: No. Pemilik Obyek Lokasi Desa 1 PT Sari Ater Raya Sari Ater Hot Spring & Palasari Resort, Kebun Binatang Mini 2 H. Ibrahim S Bungalau Palasari 3 PT. Pariwisata Tng . Tempat Rekreasi dan Ciater Parahu (Gracia Hotel) Guest House 4 PT Beruang Mas Perkasa Ranch dan Resort Cisaat 5 PT. Gelar Trijaya Mandiri Capolaga Advanture Cicadas camp 6 Sari Alam Hotel dan Tempat Palasari Rekreasi 7 PT Sari Ater Raya Hotel, Bungalau dan Palasari Health Center 8 Sugandi Koswara Hotel dan Sarana Palasari Penunjang Wisata 9 PT Cipta Putra Paramitra Lapangan Golf, Villa, Ciater Hotel 10 PT Amalia Putri Villa Bukit Subang Bunihayu Sejuk 11 Pemda Kabupaten Pusat Wisata Belanja Ciater Subang Terpadu 12 Yayasan Ibrasco Mandiri Pesantren / Group Sari Palasari Alam 13 PT Ciater Permai Ciater SPA Resort Palasari 14 Gunung Kujang Taman Wisata Gunung Jalancagak Kujang 15 Masyarakat Penginapan/Pondokan Ciater, (rumah) Palasri,Nagrak Sumber : BPN dan Pengamatan Lapangan 2007 , Meskipun perkembangan kawasan pariwisata tersebut cenderung mempunyai obyek wisata alam tetapi pekembangan masing-masing obyek tersebut mengalami proses yang berbeda. Obyek wisata Sari Ater berkembang terlebih dahulu secara tidak terencana (unplanned sedangkan untuk beberapa ), obyek wisata lain, pembangunannya lebih di 54 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 55. akademika rencanakan ( planned Kawasan Ciater tumbuh dan ). berkembang menjadi kawasan wisata yang homogen secara fisik, sehingga ada indikasi dampak yang di timbulkan dari kegiatan pariwisata cenderung sama. Salah satu hal yang dianggap paling mempengaruhi dalam perkembangan kawasan ini adalah perubahan penggunaan lahan yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam studi ini penulis akan melihat sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata terhadap penggunaan lahan (landuse) di sekitar kawasan wisata Ciater. Rumusan Masalah Dari uraian latar bekang masalah di atas, kawasan Ciater mempunyai potensi alam yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat di sekitar dan Pemerintah daerah, tetapi hal ini harus lebih dikelola dengan baik, karena lingkungan alam pun mempunyai keterbatasan. Bila alam terus menerus di eksploitasi dengan tidak bijaksana, hal ini akan menimbulkan permasalahan yang rumit di masa depan. Pengembangan pariwisata cenderung tertarik pada obyek alamiah yang mempunyai batas daya dukung. Kasus Bopunjur (Bogor-Puncak-Cianjur) merupakan contoh gejala terganggunya lingkungan alam akibat kegiatan pariwisata dan rekreasi. Kemudian di Bali yang basis ekonominya adalah pariwisata alam maupun binaan dengan segala kegiatannya, suatu saat Pulau Bali tidak akan mampu memikul beban yang terus bertambah. Dalam studi ini akan menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar kawasan Ciater Kecamatan Jalancagak, berhubungan dengan dampak kegiatan pariwisata pada tata guna lahan dari pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata di sekitar kawasan Ciater, yaitu : Belum diketahuinya dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata kawasan Ciater terhadap tata guna lahan. Terkait dengan hal itu, maka rumusan pertanyaan dari penelitian ini adalah : Sejauh mana dampak kegiatan pariwisata di sekitar kawasan Ciater terhadap tata guna lahan di kawasan tersebut. 55 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 56. opini SISTEM PERENCANAAN DI DAERAH Oleh: Sahat Sinaga Perencana Madya Bappeda Prov Kalbar . Pengantar Undang Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) yang dilahirkan pada tanggal 5 Oktober 2004, dalam garis besarnya menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Melalui UU SPPN ini dituntut tanggung-jawab bersama baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Terkait dengan substansinya adalah Perencanaan, di tingkat Pemerintah Pusat adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas untuk mengawal agar sistem dimaksud dapat berjalan dengan baik, dapat berfungsi sebagai suatu sistem perencanaan yang utuh, berlaku Pusat dan di Daerah. Katakanlah mulai dari kegiatan sosialisasi, memperlengkapi UU dengan peraturan pelaksanaannya, melakukan pembinaan, sampai dengan pertanggung jawaban publik dan hal lainnya yang dianggap perlu. Dalam konteks untuk melaksanakan UU, disadari tidaklah mudah karena memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk berperan dan mendukungnya. Komitmen tersebut diawali dengan upaya memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan UU, yaitu: Pertama; Pasal 27 (1) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RP JP Nasional, RP JM Nasional, Renstra KL, RKP Renja KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan , Peraturan Pemerintah. Kedua; Pasal 27 (2) yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RP Daerah, JP RPJM Daerah, Renstra¬-SKPD, RKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Ketiga; pasal 30 yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 56 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 57. opini berikutnya adalah untuk penyusunan RP Daerah, RP JP JM memenuhi UU amanat Daerah, Renstra¬-SKPD, RKPD, pasal 30, yaitu dengan telah Renja SKPD dan Pelaksanaan di keluarkannya PP No.39 Musrenbang yang dilahirkan “ Perencanan di tingkat Tahun 2006 tentang Tata pada tanggal 10 November 2005. Pemerintah Pusat menjadi Cara Pengendalian dan Dengan kata lain, kebijakan tugas dan tanggung Evaluasi Pelaksanaan Rencana Nasional penyelenggaraan jawab Bappenas Pembangunan yang terbit pada SPPN di Provinsi Kalbar telah tanggal 29 Nopember 2006. dinyatakan melalui Perda No.9 sehingga dapat berfungsi Tahun 2005. sebagai suatu sistem Dalam hal Pemerintah Pusat perencanaan yang utuh, sudah dapat menghasilkan dua Sekiranya saja semangat otonomi berlaku Pusat dan di Peraturan Pemerintah untuk tetap dipertahankan, Pusat mau Daerah ” menindaklanjuti amanat UU memberi kepercayaan yang lebih Pasal 27(1) dan Pasal 30, begitu besar lagi kepada Daerah untuk juga dengan asumsi semua melaksanakan kewajiban lainnya Pemerintah Daerah, baik Provinsi seperti ketentuan pasal 27 (2) maupun Kabupaten dan Kota penulis yakin, Daerah akan lebih dapat menghasilkan Peraturan kreatif dan termotivasi untuk Daerah untuk menindaklanjuti begerak cepat dalam proses amanat Pasal 27(2), menceminkan pembangunan. Hal ini ditandai Kondisi Yang Diharapkan kekompakan semua pihak dengan kecepatan Pemprov Kewajiban Pemerintah untuk di Pusat dan Daerah untuk Kalbar untuk mewujudkan memenuhi ketentuan UU SPPN melaksanakan UU SPPN. amanat UU pasal 27 (2) yaitu pasal 27 (1), yaitu dengan telah dalam tempo sekitar tiga belas dikeluarkannya Peraturan Apabila masih ada Daerah bulan, bandingkan dengan Pusat Pemerintah (PP) No. 0 Tahun 2006 4 yang menggunakan asumsi, untuk mewujudkan amanat UU tentang Tata Cara Penyusunan diharapkan tidak begitu lama pasal 27 (1) dalam tempo sekitar Rencana Pembangunan Nasional mengingat dalam garis besarnya dua puluh lima bulan. yang diterbitkan pada tanggal UU SPPN telah memberikan 29 Nopember 2006. PP ini arahan, pedoman, petunjuk Lebih dari pada itu, untuk secara khusus mengatur Tata kepada Daerah untuk menyusun membangun sebuah sistem yang Cara Penyusunan Rencana Perda. Semakin cepat Perda bernilai penting bagi proses Pembangunan Nasional di Pe re n c a n a a n d i t e r b i t k a n , pembangunan Nasional ke depan tingkat Pusat, yang dilakukan disamping menunjukan disadari tidak sekedar memenuhi Kementerian dan Lembaga. kesungguhan Daerah untuk persyaratan UU tetapi juga melaksanakan SPPN juga harus terus menerus dilakukan S e d a n g k a n ke w a j i b a n membuat semakin utuh pembinaan khususnya kepada Pemerintah Daerah untuk kelengkapan UU. Agaknya Daerah agar dapat dilaksanakan memenuhi ketentuan pasal 27 (2) kondisi ini pun perlu untuk dengan konsekwen. Oleh karena adalah dengan Peraturan Daerah diketahui umum, atau mungkin itu hal-hal yang terkait dengan (Perda). Bagaimana kondisinya, datanya sudah ada di Bappenas. pelaksanaannya pun perlu tergantung bagaimana Daerah dimonitor, ada indikator dan baik Provinsi maupun Kabupaten Sebagai infomasi bahwa dinilai kinerjanya. Kalau kita dan Kota dalam merespon suatu Pemerintah Provinsi Kalimantan sepakat membangun sistem kebijakan serta inisiatif untuk Barat (Pemprov Kalbar) sudah dengan cara dimaksud, akan menindaklanjutinya. menindaklanjuti pasal 27 ayat kah kondisi yang diharapkan ini 2 dimaksud dengan Perda No.9 Kewajiban Pe m e r i n t a h bakal menuju kesana. Tahun 2005 Tentang Tata Cara 57 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 58. opini KONDISI DI DAERAH lazimnya) atas UU bahwa Begitu mendengar adanya Perencanaan Daerah perlu PP No.08, kami pun segera A. SUMBER MASALAH ikutan diatur melalui UU PD, menghubungi Bappenas untuk Sebagaimana telah dikemukakan, menambah kesulitan Daerah mengkonfirmasikannya, tetapi bahwa UU SPPN dilaksanakan untuk memahami adanya dijawab rekan disana bahwa dia oleh unsur penyelenggara keterkaitan atau kata sambung tidak tahu soal keberadaan PP pemerintahan di Pusat dan antara kedua perundang- dimaksud. Karena merasa bahwa Daerah. Namun demikian undangan dimaksud. Kalaupun kebijakan perencanaan selalu pengaturan mengenai ada, terkesan mengadopsi datangnya dari Bappenas, saya perencanaan di daerah, faktanya dari UU sebelumnya dan pun ngotot agar dapat diberikan tidak hanya diatur melalui UU berakibat tumpang tindih. pada kesempatan pertama. SPPN saja tetapi juga diatur Meski suasana pada waktu itu Jawaban yang diterima, lagi- melalui Undang Undang No.32 sempat merepotkan Daerah, lagi mereka tidak tahu, sehingga tentang Pemerintahan Daerah akhirnya dalam perkembangan kami yang berkomunikasi pun (UU PD). berikutnya, issu permasalahan setengah tidak percaya, antara Kondisi ini menunjukan adanya UU SPPN V ersus UU PD nyaris ada dan tiada. Ada kelucuan keraguan kita ketika itu untuk terlupakan. dalam berkomunikasi, sebab menempatkan UU SPPN sebagai untuk waktu yang cukup lama Setelah cukup lama dianggap referensi utama atau merupakan kami menjadi terheran-heran, tidak ada lagi persoalan antara kebijakan induk bagi Pusat dan apa iya ada, kok bisa terjadi? UU SPPN dengan UUPD, di Daerah, sehingga dimungkinkan awal tahun 2008 pengaturan Usai berkomunikasi saya munculnya induk lain yang perencanaan di daerah muncul pun coba menduga, jangan- juga mengatur perencanaan kembali. Dengan membawa jangan kehadiran PP No.08 ini di Daerah yaitu UU PD yang bendera sebagai pelaksana bukan produk yang Bappenas lahir kemudian pada tanggal 15 UU PD, kehadiran PP No.08 persiapkan sehingga ada Oktober 2004. pada tanggal 4 Pebruari 2008 penyesalan kenapa saya berbicara Pengaturan mengenai tentang Tahapan, Tata Cara lantang. Selang beberapa hari Perencanaan Daerah pada Penyusunan, Pengendalian dan kemudian saya dapat membaca Bab VII pasal 150 s/d 154 UU Evaluasi Pelaksanaan Rencana naskah PP dimaksud, benar PD yang dilanjutkan dengan Pembangunan Daerah, cukup saja ternyata pada diktum sosialisasi, sekedar membuka mengundang perhatian. Menimbang tidak berdasarkan rekaman tempo dulu, inilah yang UU SPPN. Ketika dibuka Dalam suasana persiapan menjadi permasalahan apalagi lagi lembar naskah berikutnya menghadapi MUSENBANG masih dalam suasana beberapa pada Ketentuan Umum, rekan di Daerah sekitar bulan Maret, hari sebelumnya. Daerah sudah diskusi kami pun sempat keingintahuan rekan-rekan cukup mengenal dengan baik tarik napas karena Menteri Bappeda terhadap ketentuan pesan yang disampaikan UU yang bertanggung-jawab soal baru tentu saja menjadi penting SPPN. perencanaan ternyata bukan untuk diikuti perkembangannya. Menteri PPN/Bappenas. Belum Meskipun ketika itu sudah Karena issu utama kehadiran sempat membaca semuanya, saya ada penjelasan dari Depdagri PP tesebut berkenaan dengan pun teringat rekan di Bappenas seputar pengaturan perencanaan kebijakan dan proses penyusunan untuk mem-faximile dulu naskah di daerah tetapi secara umum dokumen perencanaan di Daerah tadi, maklum buru-buru hanya belum memuaskan dan masih maka aspek kebijakan inilah ingin tahu bagaimana reaksinya menyisakan persoalan. Dengan yang menjadi fokus pehatian karena yakin beliau belum baca. tidak adanya informasi pada berikutnya. Penjelasan (sebagaimana Menyusul kejadian tadi, pada 58 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 59. opini berbagai kesempatan sekitar dan Daerah, mencerminkan jauh dapat pula diartikan bahwa bulan April rekan-rekan porsi masing-masing tingkatan Perda dimaksud peran dan Bappeda di Prov .Kalbar aktif Pemerintahan untuk dapat kedudukannya paralel dengan mendiskusikannya, baik pada berperan sesuai dengan PP No. 0 Tahun 2006 yang 4 kegiatan Musrenbang Kabupaten kewenangannya. Dalam hal ini diperuntukan atau dikavling dan Provinsi, bahkan sampai Daerah memiliki pemahaman untuk diberlakukan di tingkat dengan pertemuan Regional yang baik untuk berbuat sesuatu Pusat, Kementrian dan Kalimantan dan Musrenbang terkait dengan tanggung- Lembaga. Nasional di Jakarta pada awal jawabnya. Pengaturan melalui Ditengah keasyikan membangun bulan Mei. UU SPPN, menyebabkan Daerah dan melaksanakan Sistem termotivasi dengan cara Pusat Kisah singkat tadi dianggap Nasional inilah sebagaimana memberikan keteladan, apa yang perlu dikemukakan untuk uraian sebelumnya, pada bulan harus dilakukan Pusat dan apa sharing dengan rekan diskusi Pebruari yang lalu muncul yang harus dilakukan Daerah. sebelumnya, terlebih lagi sebagai kembali persoalan di tengah- Ketentuan yang dilaksanakan masukan bagi Pusat agar mau tengah kita dengan hadirnya di Pusat, juga diberlakukan di perduli dengan kondisi di Daerah PP No.08 sebagai pelaksana UU Daerah hingga pada akhinya pasca UU SPPN dan dalam PD. hubungan keterkaitan antara hubungannya dengan pendatang Dihadapkan dengan situasi dan kewajiban Pusat dan Daerah baru PP No.08. kondisi sebagaimana uraian mengenai apa yang akan sebelumnya, kehadiran PP diperbuat / dicapai merupakan B. KEBIJAKAN No.08 mau tidak mau telah cara kerja sistem yang sifatnya DAN DAMPAKNYA mengundang selera untuk saling mengisi dan melengkapi. Diperkirakan banyak Daerah dikomentari. Bagaimana yang konsisten dalam memenuhi Secara umum penulis tidak, ketika UU SPPN telah amanat pasal 27 ayat 2 UU meyakini bahwa kondisi tadi memberikan kepercayaan / SPPN dengan menyusun telah mendorong kebanyakan wewenang / tanggung jawab Perdanya masing-masing. Pemerintah Daerah mengambil kepada Daerah dalam hal Dengan adanya Perda dimaksud, inisiatif untuk menyusun kebijakan perencanaannya dapat diartikan bahwa Daerah dan menetapkan kebijakan termasuk untuk menyusun telah memiliki kebijakan perencanaannya masing- dokumen perencanaannya perencanaannya sebagai landasan masing dalam bentuk Perda. sesuai dengan semangat untuk menyusun dokumen Sebagai ilustrasi yaitu kebijakan otonomi, ternyata ada bagian perencanaannya. Lebih dari pada Pemprov Kalbar yang telah Pusat yang tidak setuju dengan itu Perda dimaksud menunjukan dinyatakan dengan Perda cara ingin mengembalikannya kesungguhan mereka untuk No.9 Tahun 2005 juga sebagai lagi ke nuansa sentralistik, memberlakukan Sistem yang landasan dan pedoman untuk tercermin dari pesan-pesan yang merupakan satu kesatuan tata penyusunan Dokumen RP JPD, disampaikan oleh PP dimaksud. cara baik mengenai proses, RP JPMD, RENSTA-SKPD, Lebih dari pada itu, kebanyakan tahapan, mekanisme maupun RKPD dan RENJA-SKPD. Daerah yang sudah merasa muatan materi dari pada masing- Terlepas dari kekurangannya, familier untuk mematuhi UU masing dokumen perencanaan Perda tadi telah dipahami sebagai SPPN, tentu saja kehadiran PP yang wajib mereka susun sesuai Tata Cara Penyusunan Rencana No.08 ini di luar dugaan atau perintah UU SPPN. Pembangunan Nasional di bahkan tidak diharapkan. Hal lingkungan Pemprov Kalbar, Begitu juga dalam pengertian ini mengingat bahwa masalah karena memang begitulah cara Pembangunan Nasional yang perencanaan telah diatur melalui semua Daerah untuk memenuhi meliputi pembangunan Pusat UU SPPN, sebagai kebijakan kelengkapan UU SPPN. Lebih 59 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 60. opini induk di Pusat dan Daerah. SPPN. dengan Perda, agaknya Sedangkan UU PD dari judulnya kelompok ini dapat lolos dari 3. UU SPPN diinterpretasikan saja lebih cocok untuk mengurus intervensi kebijakan yang hanya berlaku di tingkat Pu- bagaimana menyelenggarakan diatur lewat PP No.08 dalam sat, tidak sampai ke Daerah. Pemerintahan di Daerah. hubungannya dengan Tahapan, 4. Masih melekat pola lama, Tata Cara Penyusunan Rencana Dalam perjalanan berikutnya, pembinaan Pusat kepada Pembangunan Daerah. Tentu dengan hadirnya Depdagri Daerah apapun substansinya saja dalam garis besarnya Perda memberikan arahan ketika seringkali diterjemahkan yang diterbitkan oleh masing- Provinsi melaksanakan merupakan tugas Depdagri. masing Daerah telah mengikuti Musrenbang pada bulan April Sejalan dengan pemahaman petunjuk atau pengertian 2008 yang lalu, pengaruhnya ini masih ada rekan di Dae- pasal-pasal yang diatur oleh sudah mulai ditanamkan rah yang mengartikan Pemda UU SPPN. Karena mereka termasuk kepada Kabupaten sebagai sub-ordinatnya. telah memiliki dasar dalam hal dan Kota yang hadir. Kondisi kebijakan perencanaannya, maka Apabila kondisi dimaksud tadi tentu saja sedikit banyak proses untuk melaksanakan kita biarkan tentu akan telah merepotkan kembali penyusunan dokumen menimbulkan interpretasi dan Daerah terutama terkait dengan perencanaan di Daerahnya implikasi yang tidak baik, dan kebijakan perencanaan Daerah masing-masing layaknya tidak dari butir-butir persepsi tadi saja termasuk nasip Perda yang perlu diragukan. Bahkan dalam telah memunculkan tudingan sudah mereka miliki, begitu keadaan minus Perda pun dengan sebutan; inkonsistensi juga dengan proses yang sedang apabila DPRDnya masih sibuk kebijakan, dualisme kebijakan dilaksanakan terutama untuk dengan bermacam kegiatan serta pengebirian terhadap UU menghasilkan dokumen rencana misalnya, diyakini bahwa Daerah SPPN. tahunan. dapat melakukan penyusunan C. SALAH TINGKAH Sepintas dari sudut materi tidak dokumen perencanaannya Dari peta permasalahan dan begitu berbeda antara UU SPPN masing-masing karena petunjuk dampaknya mengenai sistem dengan UU PD, tetapi berbeda UU SPPN sudah diatur dengan perencanaan di Daerah, dari cara pandang dan aspek jelas bagaikan prosedur tetap merupakan kondisi yang tidak kebijakannya sehingga telah (protap). kondunsif bagi Daerah. Urusan menimbulkan persepsi yang Berikutnya adalah Daerah yang berikutnya adalah bagaimana beragam. kurang perduli dengan UU Daerah menghadapi dan Rekaman hasil diskusi dengan SPPN atau yang tidak memiliki mensikapinya. Bahasan berikut rekan Bappeda di Provinsi Kalbar kebijakan perencanaannya ini sekedar prediksi saja apabila dan juga rekan Bappeda Provinsi termasuk disini banyak wilayah kita tidak menemukan solusi lainnya, telah memunculkan pemekaran, tentu saja kehadiran bijak atas permasalahan sudah persepsi berikut ini; PP.No.08 mendapat perhatian yang terjadi, terkait dengan; yang memadai. Diperkirakan 1. UU PD sepertinya tidak (1) konsistensi Daerah untuk kelompok ini dapat dengan mau tahu dengan kehadiran melaksanakan UU SPPN; (2) mudah dipengaruhi untuk UU sebelumnya yang respon Daerah terhadap PP berorientasi kepada ketentuan sudah mengatur perihal No.08. baru dimaksud. Dengan perencanaan di Daerah. Bagi Daerah yang perduli demikian Penyusunan RP JPD, 2. Meragukan kemampuan dengan UU SPPN barangkali R PJ M D, R e n s t r a ¬ - S K P D, Daerah untuk berbuat tidak begitu menjadi persoalan. RKPD dan Renja SKPD sesuatu, dalam hal ini menin- Terutama bagi mereka yang mereka berdasarkan UU PD daklanjuti pasal 27 ayat 2 UU telah menindaklanjutinya / PP No.08. Dalam hal ini 60 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 61. opini PENUTUP mereka tidak memiliki kebijakan yang mereka proses berasal dari Keberadaan dan keberlanjutan perencanaannya dan tidak perlu kebijakan / produk hukum yang UU No. 25 Tahun 2004, kiranya susah payah untuk membuat berbeda, pembinaannya pun patut mendapat perhatian Perdanya, oleh karenanya tidak dilakukan oleh Kementrian yang serius, terutama dalam kerangka banyak yang perlu dikomentari. berbeda. membangun Sistem Perencanaan Meski kita tidak tahu berapa Rencana Tahunan yang Pembangunan Nasional di banyak perimbangan antara selalu disampaikan sebelum Daerah. Daerah yang berorientasi Musrenbang Nasional misalnya, Kebijakan yang muncul pada UU SPPN dan yang tentu saja penyusunannya pasca UU SPPN kita yakini tidak, tetapi seiring dengan menggunakan acuan / format tidak direncanakan menjadi berjalannya waktu diyakini Bappenas. Judul Rencana bermasalah, tetapi nyatanya bahwa mereka yang berorientasi Tahunan dimaksud adalah sudah terjadi berikut pada PP .No.08 akan cepat Rencana Kerja Pemerintah dampaknya. Perencanaan yang bertumbuh, maklum biasanya Daerah atau disingkat RKPD. diketahui penulis sarat dengan Depdagri lebih aktif berurusan Sistimatikanya memuat Aspek Kebijakan, untuk kali dengan Daerah misalnya dengan pengertian yang diatur dalam ini direncanakan dengan tidak melakukan koordinasi, sosialisasi pasal 5 ayat 3 UU SPPN, dan bijak. Akibatnya komitmen ataupun diklat apalagi terkait bergerak dinamis menteladani semula pada tahun 2004 untuk dengan produk yang mereka dokumen perencanaan Nasional membangun sistem perencanaan persiapkan. sehingga tampilan RKPD menjadi terganggu dan dalam yang disusun Daerah sejalan Diantara dua kondisi tadi, tahun 2008 ini mengarah pada dengan RKP dan Renja KL apabila Daerah tidak memiliki dualisme kebijakan. Dengan karena sifatnya saling mengisi / sikap jelas atas permasalahan kondisi begitu, apakah besok kita melengkapi. yang dihadapi maka ke depannya masih layak berbicara sistem. mereka akan muncul menjadi Sedangkan RKPD yang kelompok ke tiga, yaitu Daerah disampaikan kepada pihak lain yang akan bersikap plin-plan kecuali Bappenas, dapat disusun atau ikutan kemana saja angin dengan menggunakan acuan berhembus. Tidak menutup sebagaimana yang diatur melalui kemungkinan Daerah yang PP No.08. RKPD, dibaca: tadinya sudah memiliki Perda Rencana Kerja Pembangunan pun, dalam meniti perjalanan Daerah (beda tipis dengan yang tampaknya sudah mulai judul sebelumnya). Sedangkan berliku, dapat saja berubah arah sistimatikanya sebagaimana yang sehingga menjadi penganut diatur melalui pasal 40 ayat 3. paham dualisme kebijakan. Dengan demikian, dalam Wa l a u p u n d a l a m hal penyusunan dokumen implementasinya atau proses perencanaan di Daerah mulai untuk menghasilkan produk tahun 2008 dimungkinkan versi yang pertama dan yang untuk pertama kalinya dalam kedua tidak menunjukan sejarah, semua Provinsi maupun perbedaan yang kontras tetapi Kabupaten dan Kota bebas kalau kedua cara ini dituruti memilih proses dan menampilkan Daerah, mereka akan tampak ciri produknya, apakah V ersi menjadi salah tingkah, berkesan A, V ersi B atau bahkan V ersi lucu-lucuan, maklum dokumen Gabungan. 61 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 62. opini PEMANFAATAN DATA PENGINDERAAN JAUH DALAM MENDUKUNG REVITALISASI SISTEM INFORMASI PENATAAN RUANG DAERAH Oleh: Rachmad Firdaus, S.Hut, MT Perencana Pertama – Bappeda Provinsi Jambi INTISARI Salah satu amanat penting dan mendesak dalam Undang Undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007 adalah bahwa setiap daerah untuk melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (2 tahun bagi RT RW Provinsi dan 3 tahun RT R Kabupaten/Kota). Hal ini secara langsung memiliki implikasi terhadap W berbagai aspek penyelenggaraan penataan ruang, termasuk penyempurnaan sistem informasi penataan ruang daerah. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 152 bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, maka penataan sistem informasi penataan ruang daerah menjadi sangat penting. Salah satu hal penting saat ini adalah pemanfaatan data penginderaan jauh dalam sistem informasi penataan ruang. Berbagai kelebihan dari data penginderaan jauh ini diharapkan memberikan manfaat besar dalam menjamin ketersediaan, updating dan akurasi data/informasi dalam mendukung sistem informasi penataan ruang khususnya di era otonomi daerah saat ini. Tulisan ini akan membahas tentang peranan dan aplikasi pemanfaatan data penginderaan jauh dalam mendukung sistem informasi penataan ruang. LATAR BELAKANG Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya. Maksudnya adalah bahwa pendekatan pengembangan wilayah dilakukan untuk mencapai efisiensi pembangunan seiring dengan dinamika wilayah, ilmu pengetahuan, teknologi dan waktu. Pengembangan wilayah juga dipandang sebagai upaya memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Di Indonesia dikenal dan diwujudkan melalui penataan ruang yang meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi pencapaian tujuan pengembangan wilayah. 62 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 63. opini “ Penginderaan jauh Perencanaan tata ruang wilayah lingkup serta kedetailan rencana dapat menghasilkan merupakan suatu upaya tata ruang sangat menentukan. akurasi data yang merumuskan usaha pemanfaatan Kelengkapan dan kebenaran akurat dalam rangka ruang secara optimal dan efisien (kualitas) input data spasial akan mendukung sistem serta lestari dalam periode sangat berpengaruh pada hasil informasi penataan waktu tertentu. Mengingat atau keluarannya. Tanpa adanya ruang rencana tata ruang merupakan data spasial yang memadai Di era otonomi daerah salah satu aspek dalam rencana dan berkualitas, maka proses saat ini” pembangunan nasional dan pengambilan keputusan tidak pembangunan daerah, maka dapat dilaksanakan secara benar rencana tata ruang merupakan dan bertanggung jawab. Oleh satu kesatuan yang saling karena itu dalam penerapannya, terkait dari aspek substansi dan maka perencanaan tata ruang operasional harus konsistensi. memerlukan informasi spasial Oleh karena itu, untuk menata yang dapat menggambarkan ruang yang optimal dengan kondisi fisik suatu daerah. prinsip lestari perlu adanya Semakin akurat dan lengkap perencanaan yang holistik informasi spasial yang tersedia, antara potensi, kondisi dan maka hasil perencanaan tata kebutuhan akan sumber daya ruang juga semakin akurat dan ruang. Penyusunan rencana tata tepat sasaran. ruang dalam konteks ini bukan sekedar mengalokasikan tempat Dengan demikian dapat untuk suatu kegiatan tertentu, dikatakan bahwa perencanaan melainkan menempatkan tata ruang merupakan konsep setiap kegiatan penggunaan kegiatan pengelolaan daerah lahan pada bagian lahan yang yang memiliki sifat koordinasi berkemampuan tepat, serasi dan antar sektor, berjenjang berkelanjutan. dan dilaksanakan secara berkesinambungan, maka Penyusunan tata ruang informasi yang mutakhir melibatkan berbagai pihak pada semua segi, baik berupa yang dalam menjalankan tugas data spasial maupun atribut tidak terlepas dari data spasial. terkait yang menggambarkan Data spasial yang dibutuhkan kondisi paling terkini, sangat dalam rangka membuat suatu diperlukan. perkiraan kebutuhan atau REVITALISASI SISTEM pengembangan ruang jangka INFORMASI PENATAAN panjang adalah bervariasi mulai RUANG dari data yang bersifat umum hingga detail. Bentuk data Sistem informasi merupakan spasial untuk kegiatan penataan instrumen atau alat untuk ruang umumnya berupa peta memberdayakan, mempermudah digital dan peta analog yang dan memperlancar proses, masing-masing mempunyai bukan menghambat atau malah karakteristik dan spesifikasi yang memberi masalah. Dalam hal berbeda, dimana jenis dan ruang ini Sistem Informasi Penataan 63 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 64. opini Ruang merupakan tatanan dalam melihat aspek daerah secara utuh ini belum ditemukan strategi mem-provide data, mengelola, dan lengkap dalam manajemen yang komprehensif dan diacu memproses dan menyajikan pembangunan. oleh seluruh elemen stakeholder informasi, harus mudah dan dan masyarakat dalam praktis (user friendly) digunakan. Sebagaimana kita pahami pengembangan sistem informasi Pembangunan sistem informasi bersama bahwa penataan penataan ruang. Kenyataan yang meliputi aspek data, sumberdaya ruang merupakan proses terjadi selama ini menunjukkan manusia, perangkat (hardware/ pemanfaatan sumberdaya bagi bahwa kebanyakan data dan dan kelembagaan, generasi sekarang dan generasi informasi yang ada di berbagai software ) sehingga harus diorientasikan mendatang dimana dalam setiap institusi, seperti data tersebut pada proses pemberdayaan yang tahapannya diperlukan data dan diatas disajikan dalam format efektif dan efisien dalam rangka informasi baik spasial dan non- maupun struktur yang berbeda. membangun sistem berarti spasial. Secara umum dapat Ada yang disajikan secara menumbuhkan sikap taat asas dikatakan bahwa berbicara spasial saja, dan ada pula yang dan taat aturan, bukan sekedar Penataan Ruang berarti juga disajikan secara tekstual saja. mewujudkan produk. bicara aspek spasial atau Sistem Pada saat dipaduserasikan, Informasi Spasial. Menata ruang terjadi ketidaksesuaian baik Dalam manajemen perencanaan suatu wilayah membutuhkan dalam struktur maupun format. pembangunan terdapat 4 fungsi dukungan data dan informasi, Perbedaan tersebut terjadi perencanaan yang penting baik spasial maupun non spasial, karena berbagai alasan baik yaitu fungsi operasional, fungsi yang akurat dan terkini, terutama teknis maupun non-teknis. manajemen, fungsi strategis data dan informasi tematik yang dan fungsi komunikasi sehingga mengilustrasikan kondisi suatu Berdasarkan kondisi diatas, maka tersedia informasi yang cukup wilayah. Perubahan kondisi perlu dilakukan suatu revitalisasi kepada masyarakat dalam wilayah pada daerah yang akan penataan dan integrasi sistem hal negosiasi, konsultasi dan disusun rencana tata ruangnya, informasi pendataan yang lebih koordinasi perencanaan. Salah perlu dipahami dengan baik oleh baik. Hal ini menjadi semakin satu bagian terpenting dalam para perencana, karena kualitas penting apabila penggunaan fungsi tersebut adalah data rencana tata ruang sangat data tersebut dalam satu sistem atau informasi yang dapat ditentukan oleh pemahaman informasi penataan ruang. menggambarkan keseluruhan para perencana terhadap kondisi Selain hal tersebut sering kinerja dari suatu daerah, fisik wilayah perencanaan. kita dapatkan dalam praktek sehingga keputusan yang diambil keseharian bahwa semangat atau kebijaksanan yang akan Sistem informasi penataan untuk membangun system atau diterapkan pada daerah tersebut ruang merupakan data dan membangun database tidak sudah memperhitungkan semua informasi publik yang harus diikuti dengan kesungguhan informasi yang ada dan benar. dikelola secara sinergis sebagai dan konsistensi dalam meng- Sistem Informasi penataan bagian dari akuntabilitas kinerja update (memperbarui) data, ruang kemudian menjadi suatu kita sebagai warga komunitas sehingga banyak sekali solusi yang dapat diandalkan penataan ruang. Data tersebut ditemukan database, baik yang untuk menggabungkan antara yang sebagian besar berasal manual maupun digital bahkan kecepatan perkembangan dari berbagai instansi yang yang ada di web (internet) kemampuan komputer di syarat dengan lokalitasnya datanya sangat jarang atau dalam perencanaan tata ruang perlu dibakukan format dan tidak pernah di-update. Untuk baik dari segi analisis numerik strukturnya untuk kepentingan itu upaya ke arah memperbaiki maupun analisis keruangan kapabilitas dan keberlanjutan kekurangan tersebut perlu terus dengan tuntutan untuk dapat datanya. Akan tetapi hingga saat ditingkatkan. 64 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 65. opini Dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh dengan diantaranya adalah untuk kajian informasi yang telah berkembang sistem pasif ( penutup lahan, penggunaan passive sensing) dengan pesat, maka sistem dan sistem aktif ( lahan, kajian tata guna lahan, active sensing). informasi keruangan yang Penginderaan dengan sistem perencanaan wilayah, analisis diperlukan dalam perencanaan pasif adalah suatu sistem yang perubahan lahan, pemekaran tata ruang dapat dibangun memanfaatkan energi almiah, wilayah, pemantauan hutan, dalam sebuah sistem informasi khususnya energi (baca cahaya) pemantauan daerah bencana dan yang berbasis pada koordinat matahari, sedangkan sistem aktif kebakaran hutan, pemantauan geografis yang lebih dikenal menggunakan energi buatan yang aktivitas gunung berapi, kajian dengan sebutan Sistem Informasi dibangkitkan untuk berinteraksi kerentanan banjir dan longsor, Geografis (SIG). Seiring dengan dengan benda/obyek. Sebagian eksplorasi batuan mineral, gas perkembangan teknologi besar data penginderaan jauh alam, dan sebagainya. pengolahan data geografis, didasarkan pada energi matahari. dalam SIG dimungkinkan Penginderaan jauh mengalami Dalam aplikasinya, untuk penggabungan berbagai basis perkembangan dari tahun ke keperluan perencanan tata ruang data dan informasi yang tahun. Mulai dari potret udara detail, maka resolusi spasial yang dikumpulkan melalui peta, citra hingga penggunaan citra satelit. tinggi akan mampu menyajikan satelit, maupun survai lapangan, Citra satelit adalah citra yang data spasial secara rinci. Data yang kemudian dituangkan dihasilkan dari pemotretan satelit seperti Landsat TM dan dalam layer-layer peta dan menggunakan wahana satelit. SPOT dapat pula digunakan pada akhirnya dapat membantu Beberapa contoh karakteristik untuk keperluan penyusunan proses analisa wilayah dan satelit penginderaan jauh antara tata ruang hingga tingkat pemahaman kondisi wilayah lain; Citra Satelit LANDSAT, kerincian tertentu, misalnya bagi para perencana, serta SPOT, QUICKBIRD, IKONOS, tingkat I (membedakan kota dan dapat menghemat waktu karena ALOS, RADAR, NOAA dan bukan kota). hingga sebagian sebagian proses dilakukan oleh GMS dan sebagainya. tingkat II (perumahan, industri, piranti lunak, sehingga dengan perdagangan). Sedangkan untuk SIG proses perencanaan tata Beberapa keuntungan tingkat III (rincian dari tingkat ruang dapat lebih efisien dan penggunaan data penginderaan II, misalnya perumahan teratur efektif. jauh dalam penyusunan sistem dan tidak teratur) dan tingkat IV informasi penataan ruang sebagai (rincian dari tingkat III, misalnya PENGINDERAAN JAUH: berikut: resolusi temporal tinggi perumahan teratur yang padat, PERAN DAN APLIKASINYA sehingga dapat diperoleh setiap sedang, dan jarang. Penginderaan Jauh adalah ilmu saat sehingga dapat dipergunakan dan seni untuk memperoleh untuk pemantauan, peroles informasi tentang obyek, data relatif lebih cepat, format daerah, atau fenomena (geofisik), data digital maka pengolahan melalui perolehan data dengan informasi dapat dilakukan suatu alat (sensor) tanpa kontak secara cepat dengan komputer, langsung dengan obyek, daerah, dan daerah cakupan lebih luas atau fenomena yang dikaji, sehingga mendapatkan hasil dilanjutkan dengan pengolahan, yang lebih efisien. Pemanfaatan analisis dan interpretasi terhadap data penginderaan jauh data tersebut. dalam bentuk visual maupun digital untuk berbagai kajian Di dalam teknologi penginderaan sumberdaya alam sekarang ini jauh dikenal dua sistem yaitu sangatlah banyak dan kompleks, 65 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 66. opini Tabel Pemanfaatan Data Citra Satelit dalam Perencanaan Tata Ruang Resolusi Spatial Pemanfaatan JENIS Dalam SATELIT VIS 6 NIR 7 Pan 8 Perencanaan (m) (m) (m) IKONOS 4m 4m 1m Ketelitian Rinci Skala 1:15.000 1:15.000 1:30.000 Rencana Kawasan, dsb SPOT-5 10 m 10 m 5 m dan Ketelitian Skala 1:35.000 1:35.000 3m Menengah/Rinci 1:20.000 Rencana Kab./Kota, Operasional Landsat-7 30 m 30 m 15 m Ketelitian Menengah Skala 1:100.000 1:100.000 1:100.000 Rencana Provinsi / Kabupaten Catatan: dirangkum dari berbagai sumber Di Indonesia pemanfaatan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan, baik institusi pemerintah, kalangan perguruan tinggi dan sebagainya. Pada umumnya upaya- upaya yang telah dilakukan untuk sosialisasi pemanfaatan data penginderaan jauh antara lain meliputi penguasaan teknologi penginderaan jauh, pengembangan model-model yang diturunkan dari data penginderaan jauh, kegiatan inventarisasi sumberdaya alam dan mengintegrasikan dengan aplikasi sistem informasi geografis. “google earth salah satu contoh pencitraan satelit dapat dengan mudah diakses secara online” 66 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 67. opini PETA CITRA SATELIT PROVINSI JAMBI PETA CITRA SATELIT 5 Kec. Kabupaten Sarolangun PETA PENUTUPAN LAHAN (5 Kec. Kabupaten Sarolangun) Awan Hutan Kebun campur Pemukiman Perkebunan Sawah Semak belukar Tanah terbuka Tegalan/ladang Tubuh air Contoh Aplikasi: Penyusunan Penutupan Lahan Kab Sarolangun-Provinsi Jambi 67 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 68. opini Berdasarkan infromasi tutupan Berdasarkan data tersebut, lahan diatas, maka dapat dalam pembangunan sistem diketahui distribusi, bentuk, informasi penataan ruang luasan, dan letak berbagai daerah, maka pemerintah daerah objek penutupan lahan diatas baik Provinsi Jambi maupun melalui interpretasi klasifikasi Kabupaten Sarolangun dapat penggunaan lahan. menindaklanjuti sebagai dasar rencana penetapan kawasan Tabel Luas Penutup Lahan lindung, kawasan budidaya, menurut Kecamatan atas dasar kawasan rawan bencana. Lebih Klasifikasi Visual; 2007 jauh, jika merujuk pada landasan hukum UU Nomor 26/2007 dalam No Klasifikasi Lahan Luas (Ha) % penetapan klasifikasi penataan 1 Hutan 201.001,44 34,73 ruang, maka pemanfaatan 2 Perkebunan 65.332,91 11,29 data penginderaan jauh dapat diarahkan dalam penyusunan 3 Pemukiman 29.638,50 5,12 klasifikasi penataan ruang 4 Sawah 296,00 0,05 sebagai berikut: 5 Tanah terbuka 8.340,56 1,44 a. Berdasarkan sistem; terdiri 6 Semak/Belukar 189.911,42 32,81 atas sistem wilayah dan 7 Tubuh air 3.505,33 0,61 sistem internal perkotaan. b. Berdasarkan fungsi utama 8 Gambut 0,00 0,00 kawasan; terdiri atas 9 Tegalan/ladang 32.716,47 5,65 kawasan lindung dan 10 Kebun campur 27.288,98 4,71 kawasan budidaya. 11 Awan 20.738,85 3,58 c. Berdasarkan wilayah Jumlah 578.770,46 administratif, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Hutan d. Berdasarkan kegiatan Perkebunan kawasan; terdiri atas Pemukiman penataan ruang kawasan Sawah perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Tanah terbuka e. Berdasarkan nilai strategis Semak/belukar kawasan; terdiri atas Tubuh air penataan ruang kawasan Gambut strategis nasional, penataan Tegalan/ladang ruang kawasan strategis Kebun campur provinsi, dan penataan Awan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 68 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 69. opini “ Teknologi penginderaan jauh diharapkan mampu untuk mendorong kemudahan publik dalam mengakses informasi sebagai perwujudan good governance ” PENUTUP antara lain: pengharus utamaan Pada akhirnya, diperlukan Dalam era otonomi daerah dan revitalisasi sistem informasi komitmen bersama dari semua saat ini dimana setiap daerah penataan ruang dalam kebijakan pihak terkait untuk selalu peduli mempunyai kewenangan yang dan peraturan pusat dan daerah pada pengembangan sistem cukup luas dalam menata ruang ” ” yang sinkron dan harmonis, informasi penataan ruang. Hal ini dan mengembangkan wilayahnya, peningkatan penyediaan, sebagai perwujudan kepedulian maka sistem informasi penataan pemanfaatan dan penerapan untuk mencapai pembangunan ruang yang handal merupakan informasi penataan ruang terkini yang berkelanjutan sesuai dengan salah satu alternatif instrumen yang mudah dipahami masyarakat visi tata ruang yaitu mewujudkan perencanaan yang dinamis/ khususnya pada daerah kawasan tata ruang yang nyaman, aman, akurat dan akan menjadi kunci lindung/rawan bencana, produktif dan berkelanjutan perencanaan pembangunan. penyusunan/ pengembangan guna peningkatan kesejahteraan Lebih jauh bahwa sistem standarisasi format, perolehan, seluruh masyarakat. informasi penataan ruang pemanfaatan, distribusi dan yang didukung pemanfaatan pengembangan substansi sistem perkembangan teknologi informasi penataan ruang serta penginderaan jauh diharapkan penyiapan/pengembangan mampu untuk mendorong sumberdaya manusia. Lebih pelaksanaan penataan ruang lanjut bahwa fungsi penting secara efektif dan efisien serta diatas seyogyanya diperankan mendorong kemudahan publik oleh suatu kelembagaan teknis dalam mengakses informasi daerah yang tepat (seperti pusat sebagai perwujudan informasi spasial daerah) yang good berperan dalam mengatur sistem governance. Beberapa hal yang penting informasi penataan ruang daerah dalam pembangunan sistem dan informasi perencanaan informasi penataan ruang daerah lainnya. 69 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 70. opini KABUPATEN JEMBRANA MEMBANGUN UNTUK RAKYAT Oleh: Drs. I Nyoman Sunata,M.Pd*) RENUNGAN Ketika masyarakat bertanya; Untuk apa ada pemerintah ? Jawabnya : Untuk mensejahterakan rakyat Apa tugas pemerintah? Jawab : Mensejahterkan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu, maka otonomi daerah jangan dianggap beban, tetapi justru dipandang sebagai berkah otonomi haruslah digeser dari isu kekuasaan politik lokal menuju isu manajemen dalam mensejahterakan masyarakat Renungan di atas sering diutarakan oleh Prof. Dr. Drg I Gede Winasa dalam menerima kunjungan kerja DPRD dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota maupun instansi lainnya ke Kabupaten Jembrana. Sampai dengan November tahun 2007 sudah 969 kali kunjungan kerja Provinsi/Kabupaten/Kota datang ke Kabupaten Jembrana. Prof Winasa juga sering menyinggung tentang tekad pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai program telah diluncurkan dari pusat hingga daerah. Banyak Pemerintah Daerah sepertinya berlomba-lomba melaporkan kemiskinan untuk memperoleh proyek. Tidak salah bila pengamat kemiskinan menyoroti bahwa berbagai program kemiskinan hanyalah untuk proyek semata, bahkan mereka memandang kemiskinan sengaja ditumbuhkembangkan demi proyek. Bantuan Langsung Tunai misalnya, dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan, justru memunculkan keluarga miskin baru. Prof. Dr. drg I Gede Winasa, Bupati Jembrana Mengawali jabatannya sebagai Bupati Jembrana (2001- 2005), Prof. Winasa mengalami berbagai tantangan dan hambatan. 70 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 71. opini “ Fungsi perencanaan lah Secara politik, Prof Winasa yang 50%. Guru-gurunya sebagian yang bertugas merubah didukung penuh oleh masyarakat besar belum Sarjana. untuk melakukan perubahan, kelemahan menjadi Dalam bidang kesehatan, akses ternyata mendapat tantangan layanan kesehatan belum optimal. kekuatan dan tantangan dari parati terbesar di Kabupaten Puskesmas terlalu banyak, menjadi peluang. Bupati Jembrana. Terpilihnya Prof dari 4 kecamatan terdapat 11 Jembrana menyusun Winasa semula diajukan oleh Puskesmas dan hampir setiap visi Kabupaten. Visi partai tersebut, namun karena desa terdapat Puskesmas sesuatu dan lain hal akhirnya yang ditawarkan yaitu Pembantu. Puskesmas-puskesmas Parof. Winasa naik melalui ini kurang terawat dengan baik. terwujudnya masyarakat kendaraan partai gurem. Mereka diwajibkan menyetor Jembrana yang sejahtera, Seratus hari pertama menjabat PAD, sehingga layanannya berkeadilan, beriman dan Bupati Jembrana, sebagaian kurang optimal. Demikian juga berbudaya” besar waktunya digunakan rumah sakit daerah. Rumah berkunjung ke desa-desa. Semua sakit daerah sering kekurangan desa/kelurahan dikunjunginya. obat, layanan belum prima. Sekolah Dasar sebagai lembaga Dalam bidang peningkatan daya pendidikan terdepan di desa/ beli. PAD Kabupaten Jembrana kelurahan mendapat perhatian awal otonomi daerah pada utama. Demikian juga masalah tahun 2000 sangat kecil hanya kesehatan dan daya beli, tidak sebesar Rp 2.500.000.000,00 luput dari perhatiannya. sedangkan hutang mencapai Dari hasil kunjungan kerja ke Rp 2.200.000.000,00. Produksi desa, Prof. Winasa memperoleh pertanian dan peternakan kurang gambaran menyeluruh tentang memiliki daya saing. Bayang- Kabupaten Jembrana. Di Awal bayang penyakit Jembrana jabatannya, kondisi pendidikan pada sapi masih menghantui. di Kabupaten Jembrana masih Luas wilayah Kabupaten sangat memprihatinkan. Sarana Jembrana sebagian besar (49,6%) pendidikan SD/MI rata-rata merupakan hutan lindung dan 56% rusak, sehingga perlu swakamarga satwa, sehingga mendapat perhatian pemerintah tidak mungkin dibudidayakan. untuk memperbaiki. Angka KK miskin masih sangat tinggi, Partisipasi Kasar (APK) pada yaitu 12.208 KK ( 19, %). 4 tingkat SD masih rendah hanya Melihat hal tersebut Prof. 82, 5% 4 sedangkan standar Winasa bukannya patah arang Provinsi 113,75% dan rata-rata dan surut, justru kelemahan Nasional 110,00%, dan Angka dan tantangan itu digunakan Partisipasi Murni (APM) juga sebagai vaksin untuk bangkit masih rendah yaitu pada tingkat dan melakukan perubahan. Prof. SD sebesar 78,08% dengan rata- Winasa menugaskan Bappeda rata Provinsi 97 dan 90,00 pada ,00 menyusun Perencanaan Strategik tingkat Nasional.Kondisi yang Kabupaten Jembrana (2001- sama juga terjadi pada SMP , 2005). Melalui pembahasan yang SMA maupun SMK. Hampir cukup alot, akhirnya ditetapkan 80% gedung rusak berat, APK menjadi Perda Nomor 06 Tahun dan APM-nya masih di bawaah 71 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 72. opini 2002. dapat memenuhi kebutuhan � Siswa sebagai peserta hidupnya, sandang, pangan dan didik. Setelah berhasil membangun papan. Keadilan diterjemahkan Daerah paqrati terbesar di � Guru sebagai pendidik. dalam bentuk pemberian Kabupaten Jembrana berbalik � Sekolah sebagai sarana pelayanan masyarakat yang sama arah memilihnya menjadi Ketua belajar. merata kepada masyarakat dan PC. Dalam dalam Pilkada Tahun � Masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan 2005, Prof Winasa berpasangan lingkungan sebagai dalam masyarakat satu dengan dengan Putu Artha,SE diusung pendukung. lainnya. Prioritas pembangunan oleh partai terbesar menang � Pemerintah sebagai di Kabupaten Jembrana mutlak dengan suara 87 ,5% pembuat kebijakan bermula dari konsep dasar sehingga dianugrahi MURI bahwa : pertama, pendidikan, Keseluruh komponen ini harus PERAN PERENCANAAN kesehatan merupakan kebutuhan terintegrasi dalam sebuah sistem, Dalam menerima Peserta Diklat dasar masyarakat yang menjadi sehingga antara komponen satu Pim I ( Calon eselon I ) Lembaga tanggung jawab pemerintah, dan lainnya saling menunjang Administrasi Negara Angkatan sebagaimana dicantumkan dalam dan berjalan secara sistematis XIV yang Observasi Lapangan UUD 1945 pada tujuan negara dan harmonis. Memperhatikan di Kabupaten Jembrana, Prof yaitu mencerdaskan kehidupan “ kondisi tersebut, maka Pof Winasa mengungkapkan bangsa kedua : pendidikan, ”, Winasa mulai menata pendidikan bahwa setiap kelemahan kesehatan dan daya beli adalah melalui kebijakan : tersimpan kekuatan yang merupakan komponen dasar 1). Memberikan kesempatan dasyat di belakangnya, maka dalam pembangunan kualitas belajar yang seluas-luasnya dari itu fungsi perencanaan hidup manusia yang disebut kepada masyarakat Jembrana, lah yang bertugas merubah juga HDI (Human Development baik pada sekolah-sekolah kelemahan menjadi kekuatan Indeks), ketiga : pelayanan negeri maupun pada sekolah dan tantangan menjadi peluang. umum masyarakat baik fisik dan swasta. Berbagai program Bupati Jembrana menyusun nonfisik merupakan bagian dari mulai dirintis seperti; visi Kabupaten. Visi yang tugas pokok pemerintah sebagai a. Program pembebasan ditawarkan yaitu ”Terwujudnya regulator (fungsi mengatur) serta seluruh biaya pendidikan masyarakat Jembrana yang sebagai pengayom masyarakat. pada sekolah negeri dari sejahtera, berkeadilan, beriman Pelayanan sosial semestinya jenjang SD, SLTP SLTA. , dan berbudaya ”. jangan dijadikan sebagi sumber b. Program pemberian pendapatan bagi pemerintah, Dengan manajemen efisiensi beasiswa kepada siswa melainkan lebih pada fungsi DOA ( Dana, Orang dan di sekolah swasta, yang pengaturan dan perlindungan Alat/aset) maka kelemahan akan dibiayai dengan kepada masyarakat. akan mampu dirubah menjadi jumlah masing-masing Rp kekuatan dan tantangan akan Bupati Jembrana menerima 5000,00 pada tahun 2001 mampu dirubah menjadi peluang. Trofy Leadership dari Presiden menjadi Rp. 7 .500,00 pada Kebijakan Umum Kabupaten Bambang Yudoyono tahun 2007 untuk SD, Rp. Jembrana, diprioritaskan pada PERLUASAN AKSES 12.500, pada tahun 2001 - terwujudnya kesejahteraan PENDIDIKAN menjadi Rp 27500,00 untuk masyarakat dan terciptanya Program unggulan yang pertama SLTP pada tahun 2007 Rp, keadilan bagi masyarakat. adalah Pendidikan. Apabila 17500,00 pada tahun 2001 Kesejahteraan didefinisikan dicermati secara sederhana maka menjadi Rp 50.000,00 pada sebagai kemampuan masyarakat ada beberapa komponen dasar tahun 2007 untuk SMA dengan kondisi fisik dan dalam sistem pendidikan yaitu : dan Rp 25.000,00 pada kompetensi yang dimilikinya 72 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 73. opini tahun 2001 menjadi Rp yaitu rata-rata mencapai 40%, program UKS (Program U K S 75.000,00tahun 2007 untuk karena yang mengerjakan adalah Komprehensip). SMK. Komite Sekolah. Untuk meningkatkan derajat c. Pemberian bonus beasiswa Penguasaan Komputer sebagai kesehatan yaitu Pelayanan untuk siswa yang salah satu keharusan bagi siswa Kesehatan. Berdasarkan berprestasi sekolah kajian permasalahan pada kualitas pelayanan kesehatan pada 2). Peningkatan Kualitas Guru 5). Pengembangan Model Pola Puskesmas maka Pemerintah melalui : Pendidikan melalui Program Kabupaten Jembrana membuat Sekolah Kajian, a. Memberikan pendidikan kebijakan dengan program JKJ dan latihan Di samping langkah–langkah (Jaminan Kesehatan Jembrana). strategis yang menjadi prioritas b. Memberikan kesempatan Pada tahun 2003 subsidi untuk dunia pendidikan di Jembrana, untuk melanjutkan ke premi dianggarkan Rp. 3 M, Pemerintah Kabupaten jenjang yang lebih tinggi dapat membiayai premi seluruh Jembrana juga melakukan melanjutkan ke D-3, D-4, penduduk Jembrana sebesar terobosan kreatif dan inovatif S-1 dan S-2 dengan biaya Rp. 1.080, per bulan per orang. - dengan membuka Sekolah sebagian ditanggung dari Untuk biaya Program Kesehatan Kajian. Sekolah Kajian adalah pemerintah Kabupaten. lain di Puskesmas dan RSU merupakan pengembangan c. Memberikan penyegaran masih dibiayai oleh pemerintah. model pola pendidikan dari pada setiap liburan Tahun 2007 JKJ dianggarkan perpaduan anatara beberapa pola semester. sebesar Rp 8 milyar, setiap pendidikan pada sekolah, seperti penduduk disediakan premi Rp 3). Pemberian Motivasi : SMU Taruna Nusantara, Pola 3.000,00 dengan klaim mencapai a. Pemberian insentif Pendidikan di Pondok Pesantren, Rp 27 .000,00 setiap kali berobat tambahan untuk guru dan pola pendidikan sekolah- Peserta JKJ adalah seluruh setiap jam Rp. 7 - di luar .500, sekolah di Jepang. Selain itu, masyarakat Jembrana terutama tunjangan guru pendidikan dan penanaman keluarga miskin (Gakin) dan budi pekerti juga mendapatkan b. bonus Rp. 1.000.000, setiap - masyarakat umum yang belum perhatian yang sangat serius, tahun. terbiayai oleh sistem pelayanan seperti Pondok Pesantren, seperti c. Pertemuan guru seluruh asuransi kesehatan (ASKES bagaimana hubungan antara guru di Kabupaten untuk masyarakat PNS, Santri dan Sang Kiyai. Kedepan Jembrana dengan Bupati Jamsostek untuk karyawan akan tercetak anak didik yang yang menjadi agenda perusahan swasta dan asuransi memiliki disiplin tinggi, budi tetap setiap bulan, swadana lainnya). Peserta JKJ pekerti, keterampilan, IPTEK dimana diatur pada setiap mempunyai hak atas premi serta mempunyai wawasan kecamatan. yang disubsidi oleh pemerintah global. 4). Peningkatan sarana dan Kabupaten Jembrana pada prasarana dengan pola Block Lembaga JKJ untuk pelayanan PERLUASAN AKSES Grant, bukan proyek. kesehatan tingkat I (PPK-1) pada KESEHATAN Puskesmas dan Praktek Dokter/ Pola Blok Grant memberikan Perluasan Akses kesehatan Bidan Swasta yang menerima manfaat yang sangat baik, yaitu diawali dengan implementasi JKJ. Untuk PPK lanjutan efisiensi dalam penggunaan dana pada kegiatan penyuluhan- yaitu PPK-2 dan PPK-3 diikuti yaitu dapat lebih efisien berkisar penyuluhan dan pembinaan oleh masyarakat secara sukarela 15 s.d. 30%. Disamping efisiensi kesehatan masyarakat, yang dengan preminya dibayar oleh maka partisipasi masyarakat dipelopori mulai dari sekolah masyarakat. Pemberi Pelayanan dalam pendidikan meningkat, yang diintegrasikan dengan Kesehatan (PPK) diperluas 73 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 74. opini melalui pengadaan kontrak oleh mayoritas rakyat (87 ,5%) membebankan tugas mulya ini antara lembaga JKJ dengan pada tahun 2005 bertekad dipundak Petugas Pemberdayaan : Puskesmas, Praktek Dokter membangkitkan konsep sistem Masyarakat (PPM). PPM Swasta, Praktek Bidan. Sampai adiluhung Sistem Banjar. bertugas mengidentifikasi dan dengan tahun 2004 jumlah 49 Posyandu yang selama ini hidup menganalisis kondisi KK miskin. Dokter JKJ , jumlah bidan segan mati tak mau, digarap KK miskin yang masih produktif JKJ 104 bidan telah mampu dan dibenahi. Para Penyuluh dibimbing, diberikan penguatan melayani penduduk sebanyak Pertanian Lapangan, Penyuluh modal sehingga mampu 234.208 orang. Pada tahun 2006 KB, Penyuluh Perindustrian mengentaskan kemiskinan. telah ditetapkan Perda tentang dan Perdagangan, Penyuluh Anak-anak KK miskin dibiayai Jaminan Sosial Jembrana Transmigrasi disatupadukan sekolah, sehingga mereka dapat (Jamsosda) sebagai perluasan dalam kelompok Petugas bersaing dengan orang kaya. JKJ. Kini pada tahun 2007 lebih Pemberdayaan Mayarakat KK miskin yang jompo, tidak dari 85 % penduduk Kabupaten (PPM). Para petugas Puskesmas berdaya lagi, maka diberi Jembrana telah mengikuti digerakkan ke dusun-dusun/ bantuan sosial dan bedah rumah. program Jamsosda (Jaminan banjar. Prakader P2WKSS, Semua program pengentasan Sosial Jembrana). Kader Dasa wisma, Kader Bina kemiskinan dipadukan balita dan kader-kader lainnya dalam satu gerakan “Strategi KARTU J-SIDIK berkumpul di Pos Pemberdayaan Penanggulangan Kemiskinan ”. UNTUK MEMUDAHKAN dan Pelayanan terpadu Dalam memberdayakan KK LAYANAN KESEHATAN (Posdayandu). miskin Pemerintah Jembrana Untuk menjamin agar program memiliki program pengiriman SKEMA PEMBERDAYAAN KK Jamsosda tepat sasaran, tenaga kerja ke luar negeri, MISKIN SISTEM BANJAR tidak disalahgunakan oleh seperti: Jepang, Malaysia dan oknum-oknum yang tidak Salah satu pendapat yang Korea Selatan. bertanggungjawab, maka menyatakan bahwa KK miskin Untuk meningkatkan pada bulan November 2007 merupakan KK yang kurang kesejahteraan para buruh, maka diluncurkan J-Sidik ( Jembrana berdaya, telah ditinggalkan dan setiap tahun Upah Minimum Satu Identtas Kesehatan). Dengan dibuang jauh-jauh oleh Kabupaten Kabupaten (UMK) terus J-Sidik, maka pelayan kesehatan Jembrana di bawah Prof. Winasa disesuaikan. Upah Minimum dengan mudah mendeteksi memandang KK miskin sebagai Kabupaten (UMK) tahun 2006 riwayat penyakit pasien, jenis kekuatan, mereka harus mampu sebesar Rp 532. 700, 00 dan tahun obat yang pernah dikonsumsi, bangkit dan meninggalkan 2007 meningkat menjadi Rp 675. serta keberadaan pasien apakah kemiskinan. Menurut Prof. 000, 00 atau naik sebesar 21, 08%. termasuk pasien Gakin, Askes, Winasa, hanya orang miskinlah Peningkatan upah minimum umum atau Jamsostek). yang dapat mengatasi tersebut merupakan upaya- masalahnya. Pemerintah hanya upaya memberikan tingkat dapat memfasilitasi, bangkit PEBERDAYAAN KELUARGA kesejahteraan lebih kepada para tidaknya KK miskin hanya MISKIN pekerja atau buruh di Kabupaten tergantung darinya. Oleh Jembrana. Hanya saja ketentuan Bupati Winasa dan Wakil karena itu, maka Prof. Winasa ini harus dikontrol secara ketat Bupati Putu Artha ketika dipilih 74 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 75. opini oleh pemerintah, karena ada Kabupaten Jembrana. pemanfaatan potensi sda kemungkinan terdapat beberapa secara berkelanjutan termasuk MENGGAPAI INVESTASI perusahaan yang tidak mengikuti industri yang berbasis sda Sejak krisis moneter tahun 1999, aturan Upah Minimum seperti agroindustri dan penanam modal sangat selektif Kabupaten yang berlaku di industri kelautan. memilih lokasi berinvestasi. Kabupaten Jembrana. 5. Mendorong pengembangan Mereka memerlukan jaminan Langkah-langkah strategis yang wilayah startegis dan cepat keamanan, kemudahan, dan telah dilakukan oleh Pemerintah berkembang khususnya kepastian usaha. Dalam Kabupaten Jembrana untuk perancak, pengambengan dan menciptakan iklim berinvestasi mendorong peningkatan gilimanuk yang mempunyai yang aman, mudah dan memiliki pertumbuhan ekonomi adalah potensi sumberdaya alam kepastian hukum. Pemerintah seperti berikut ini. dan lokasi strategis untuk Kabupaten Jembrana melakukan dikembangkan sebagai a. M e m b e r i k a n b e r b a g a i hal-hal sebagai berikut : wilayah pertumbuhan. kemudahan dan fasilitas kepada 1. M e n e t a p k a n p l o t i n g masyarakat yang berkehendak 6. Mengembangkan peruntukan lahan untuk melakukan investasi keseimbangan pertumbuhan berdasarkan tata ruang. di Kabupaten Jembrana, perkotaan dan pedesaan Ploting lahan berdasarkan sehingga dengan demikian melalui pengendalian tata ruang sangat penting diharapkan meningkatkan pertumbuhan kota dalam bagi investor agar mereka kesempatan kerja bagi rencana rencana tata bisa memilih lahan sesuai masyarakat luas. bangunan dan lingkungan dengan peruntukannya. (rtbl) disertai dengan b. Pemerataan kesempatan kerja 2. Memberikan kemudahan upaya untuk mengoreksi melalui program padat karya. dalam perijinan. eksternalitas negatif yang ada, Membuka jaringan pasar atau Debirokratisasi perijinan seperti kemacetan lalu lintas akses pasar bagi produksi dilakukan dengan pola dan polusi yang menurunkan lokal sehingga diharapkan perijinan satu loket. kualitas kawasan perkotaan. arus distribusi barang dan jasa Transparansi proses, semakin berkembang. 7. Mendorong dan membantu ketetapan waktu, ketetapan masyarakat dalam melakukan Melalui langkah strategis biaya dan tidak adanya kontak berbagai upaya guna tersebut, maka pada Triwulan antara pencari ijin dengan meningkatkan ketersediaan 2 Tahun 2007 pertumbuhan pelayan merupakan Sisdur kebutuhan dasar masyarakat ekonomi Kabupaten Jembrana perijinan sesuai dengan ISO. di kantong-kantong kembali naik, menjadi 5,20%. 3. Jaminan keamanan; keamanan kemiskinan, sehingga tidak Pendapatan Asli Daerah sangat penting bagi investor. terjadi kesenjangan yang (PAD) Kabupaten Jembrana Melalui kerjasama antara lebar antara desa satu dengan dalam kurun waktu 2005-2006 aparat penegak hukum, lainnya. mengalami peningkatan sebesar pemkab jembrana menjamin 21,90%. Dilihat dari pencapaian 8. Mendorong kerjasama keamanan investasi di target P AD untuk tahun 2006 dengan berbagai kota di Kabupaten Jembrana. di Kabupaten Jembrana belum luar negeri, seperti kota 4. Mendorong peningkatan tercapai sebagaimana diharapkan. Okayama-Jepang dan ekonomi berbasis produksi Tingkat pencapaian P AD dalam kota-kota lainnya, sehingga dan ekspor nonmigas tahun 2006 hanya sebesar 99,14%, mampu mengangkat derajat serta memperkuat sehingga perlu mengotimalkan masyarakat. ketahanan pangan dengan pola pemungutan P AD yang 9. Meningkatkan kapasitas menggerakkan sektor dilakukan oleh Pemerintah kelembagaan yang ada, industri yang didukung oleh 75 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 76. opini meliputi lembaga eksekutif Organik di Desa Nusasari Peluang investasi dalam sektor dan legislatif, peningkatan Kecamatan Melaya dan Desa perkebunan selain kakao adalah : kemampuan aparatur daerah Kaliakah Kecamatan Negara. vanili, kelapa, cengkeh dan buah- yang berbasis kompetensi Kedua pabrik ini telah beroperasi buahan lokal. Produksi vanili, pelayan prima. Pengembangan dengan baik. Pabrik pupuk kelapa, cengkeh dan buah-buahan etika kepemimpinan daerah, di Desa Nusasari adalah hasil lokal tersebar di seluruh wilayah peningkatan kemampuan kerjasama Pemkab Jembrana Kabupaten Jembrana. keuangan daerah termasuk dan Kementerian Ristek melalui PRODUKSI PETERNAKAN penguatan institusi daerah Program Agro Tecnopark. Peternakan merupakan salah satu dalam mengelola dana APBD, Pabrik pupuk organik di Desa peluang investasi Kabupaten dekonsentrasi dan tugas Kaliakah menggunakan bahan Jembrana. Salah satu komoditas pembantuan. baku sampah dengan merk ternak yang terkenal di tingkat 10. Mendorong pembangunan “ Botana ”. Produksi pupuk nasional adalah sapi Bali. infrastruktur yang meliputi mencapai 2 ton per hari. Lokasi Berbagi Jenis Ternak Sebagai pembangunan transportasi, pabrik ini kurang lebih 8 Km Peluang Investasi Di Kabupaten telekomunikasi dan dari kota Negara, 20 Km dari Jembrana informatika, sumberdaya air Gilimanuk dan 110 Km dari kota BPPT bekerjasama dengan serta penyehatan lingkungan Denpasar. Jalan menuju lokasi Pemkab Jembrana telah ditingkatkan. pabrik telah beraspal hotmix. mengembangkan biotransfer Produksi Pertanan Unggulan PRODUKSI PANGAN melalui Program Agroteknopark. Kabupaten Jembrana antara Dalam pembangunan sektor Dengan teknologi ini, maka lain adalah : semangka, Pertanian, pengelolaan kelahiran sapi bisa diatur, jeruk, pisang dan rambutan. sumberdaya alam dan lingkungan demikian juga jenis kelaminnya. Semangka Jembrana telah hidup sejak tahun 2001 telah Lokasi Agrotecnopark menyatu mampu merambah kota Jakarta. diupayakan terpulihkannya dengan pabrik pupuk organik di Produksi semangka, jeruk , kembali kondisi sumberdaya Desa Nusasari. Peluang investasi pisang dan rambutan tersebar alam dan lingkungan hidup yang dalam sektor peternakan lainnya di seluruh wilayah Kabupaten rusak. Mencegah kerusakan adalah : ternak kambing, Jembrana. yang lebih parah dan menjaga sapi, babi, itik, ayam dan lain sumberdaya alam dan lingkungan PRODUKSI PERKEBUNAN sebagainya. hidup agar tetap dalam kondisi Untuk menunjang investasi HASIL PERIKANAN baik melalui perbaikan faktor- dalam bidang perkebunan, Dalam sektor perikanan, faktor yang memicu terjadinya Pemerintah Kabupaten Jembrana Kabupaten Jembrana memiliki kerusakan. bekerjasama dengan Bappenas pantai sepanjang 78 km. dalam menumbuhkan Kawasan PRODUKSI TANAMAN Untuk menunjang perikanan Cepat Tumbuh Berbasis Kakao. PANGAN tangkap, Kabupaten Jembrana Kawasan cepat tumbuh Berbasis Sehubungan dengan itu bersama Pemerintah Provinsi Kakao terletak di Desa Nusasari prioritas pembangunan Bali menetapkan kawasan Kecamatan Melaya. Di sana pertanian diletakkan pada upaya Pengambengan sebagai Tempat telah terdapat pusat perbaikan pemanfaatan sumberdaya alam Pelelangan Ikan. Di sana mutu kakao dan pabrik kakao dan lingkungan secara efisien terdapat. 18 buah pabrik ikan, dari polong menjadi lemak dan dan optimal dalam mendukung baik untuk tepung maupun serbuk. perekonomian daerah. Kegiatan pengalengan ikan. Kabupaten Jembrana Penghasil yang ditawarkan antara lain, Kakao Terbesar di Bali Pengembangan Pabrik Pupuk 76 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 77. opini HASIL LAUT JEMBRANA dan Desa Tegal Badeng Dalam Sektor Pariwisata TERKENAL DI INDONESIA Barat, di mana penggunaan Pengembagan pariwisata Investasi lainnya dalam lahannya didominasi Jembrana masih perawan. perikanan adalah tambak udang, oleh sektor perikanan, Banyak lokasi wisata yang dapat tambak tawes, perikanan air peternakan, ladang/kebun dikembangkan, seperti : Pantai tawar dan bandeng. dan bangunan industri. Gumbrih, Bunut Bolong, Pantai PPK I ini dikembangkan Medewi, Pantai Perancak, Pantai INDUSTRI KECIL DAN sebagai kawasan industri, Dlodbrawah, Yeh Mesee, Pantai MENEGAH karena berpotensi dengan Rening, Pantai Candikusuma, Dalam sektor industri kecil ketersediaan sarana dan Pantai Gilimanuk, Museum dan menengah, Kabupaten prasarana . Manusia Purba Gilimanuk, Jembrana memiliki peluang 2. P u s a t Pe n g e m b a n g a n Kawasan pertanian, dan investasi antar lain : Bata Merah, Kegiatan II (PPK II), yang Bendung Palasari. kain tomplokan, kerupuk, aneka meliputi hampir seluruh jajan, ukiran kayu, patung pasir Konsep pengembangan wilayah administratif Desa laut dan lain sebagainya. pariwisata Kabupaten Jembrana Baluk di mana penggunaan bertumpu pada konsep KAWASAN INDUSTRI lahannya didominasi oleh Supporting Torism. Kabupaten PENGAMBENGAN sektor/subsektor pertanian Jembrana tidak ikut-ikutan Untuk keperluan industri, lahan basah, lahan kering/ mengekploitasi pembangunan Kabupaten Jembrana telah ladang, peternakan dan hotel dan restoran. Melalui menetapkan Kawasan pariwisata. PPK II ini konsep Supporting Torism, Pengambengan sebagai kawasan sangat potensial untuk Kabupaten Jembrana industri. Rencana struktur dikembangkan sebagai daerah bertekad mengamankan Ajeg tata ruang ini dirumuskan pertanian dalam arti luas Bali. Kabupaten Jembrana berdasarkan konsepsi (lahan basah dan perkebunan), mengembangkan pertanian pengembangan tata ruang dan pengembangan dan budaya dalam mendukung meliputi ; (1) kegiatan budidaya permukiman. pariwisata. berupa konsentrasi kegiatan 3. P u s a t Pe n g e m b a n g a n Pe n i n g k a t a n p r o d u k s i sebagai pembangkit pergerakan Kegiatan III (PPK III), yang pertanian tanpa pupuk ; (2) Pusat-pusat pelayanan meliputi sedikit Desa Tegal anorganik, pengembangan permukiman ; (3) Sistem jaringan Badeng Barat, seluruh Tegal subak, mengembangkan transportasi. Badeng Timur, sebagian kesenian khas seperti; Jegog Dilihat dari pusat-pusat Desa Pengambengan di dan mengalokasikan kawasan pelayanan yang sudah ada, mana penggunaan lahannya hijau terbuka sehingga memiliki adalah di pusat-pusat desa terdiri dari sektor pertanian daya tarik tersendiri.Kesenian yaitu Pengambengan (Desa dan industri. PPK III ini khas Jembrana selain Jegog Pengabengan), Baluk (Desa sangat potensial untuk adalah; Mekepung, Megembeng, Baluk) dan Tegal Badeng Timur pengembangan pertanian Rindik, Kendang Mebarung dan (Desa Tegal Badeng Timur), (lahan basah, peternakan dan lain sebagainya. yaitu : perikanan) dan permukiman. Lokasi Pengambengan 1. P u s a t Pe n g e m b a n g a n POTENSI WISATA JEMBRANA kurang lebih 5 km dari kota Kegiatan I (PPK I), Layanan Publik Negara, 25 Km dari Pelabuhan yang meliputi sebagian Layanan publik di Kabupaten Gilimanuk dan 112 Km dari wilayah administratif Jembrana telah berkembang Kota Denpasar. D e s a Pe n g a m b e n g a n , dari OSS ( One Stop Sevice) Desa Cupel, Desa Baluk atau pelayanan satu atap, kini 77 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 78. opini PROFIL Jembrana, semua Kantor Camat, semua Kantor Desa/Lurah 1. Drs. I Nyoman Sunata,M. Sebagian besar SMP/SMA dan Pd adalah Perencana 80 Sekolah Dasar telah terhubung Madya(Pembina Utama dengan J-net. Dengan pola 5 I Muda IV/C) pada Bappeda ( Inovasi, Integrited, Idenitity, Kabupaten Jembrana Indipenden and Indonesia) 2. Alumni TOT Penjenjangan JFP Jembrana siap berinovasi dan di LPEM UI-Bappenas menumpas plagiator. Melalui J- 3. Salah seorang deklarator net masyarakat dapat melalukan Assosiasi Perencana Pemerintah telekonferen dengan pejabat Indonesia (AP2I) di Bappenas di desa/lurah, kecamatan hinga 4. Narasumber Nasional Bupati. Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah pada Respon Masyarakat Depdiknas tahun 2002-2004 Terhadap Pembangunan Touch-screen, dalam rangka meningkatkan 5. Narasumber Seminar Urgensi Jembrana melek teknologi, Kabupaten Jembrana telah Penguatan Keuangan Daerah menggunakan E-Gov, E-People dan E-Learning Untuk menjaring umpan balik di Bappenas dari masyarakat Kabupaten 6. Narasumber Seminar Nasional Jembrana memiliki piranti menuju satu loket. Dengan satu JFP sebagai jabatan karier berdasarkan Instruksi Bupati loket, maka antara pencari ijin PNS di Bappenas No. 11 Tahun 2006 atau dokumen kependudukan 7. Narasumber Meningkatkan dan pelayan tidak ada kontak � SMS Center (08123870870) Daya Tarik Inventasi Daerah di person, sehingga KKN dapat � Call Center (0365-44444) Dirjen Bina Bangda Depadagri diminimalisasi, bahkan ditidakan. � Jimbarwana FM Sesuai dengan ISO 9001-2000, 8. Narasumber Sosialisasi Klaster � Jimbarwana TV layanan publik Kabupaten dalam IKM di Provinsi Bali � Independen News (koran Jembrana telah terstandardisasi. mingguan) Standardisasi meliputi; standar � Ge-M Magazine (majalah waktu, standar prosedur dan bulanan) standar biaya. Dalam layanan �W ebsite www.kabjembrana. satu loket dapat dilayani 54 go.id jenis perijinan, 5 jenis akta ( Dari hasil survey kepuasan KTP KK, Kartu Kuning dan , pelayanan publik yang dilakukan Kedaruratan) oleh Universitas Airlangga Loket Layanan Publik Tahun 2007 menyimpulkan Untuk mengakses layanan publik, kepusan layanan publik sebagai masyarakat dapat menggunakan berikut : untuk kepuasan layanan dengan layar Touch-screen, pendidikan mencapai 92,55, sentuh maka masyarakat dapat kepuasan layanan kesehatan rata- mengakses semua potensi rata 94,2%, dan kepuasan layanan Kabupaten Jembrana. perijinan sebesar 84, 5%. . Dengan pengembangan Jimbarwana network (J-net) maka semua Badan, Dinas dan kantor lingkup Pemkab 78 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 79. selingan Oleh : Boedi Dayono Perbedaan antara Negara berkembang (miskin) dan negara maju (kaya) tidak tergantung pada umur negara itu ada atau terbentuk. Contohnya Negara India dan Mesir, yang secara peradaban umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang (miskin). Disisi lain Singapura, Kanada, Australia dan New Zealand adalah Negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin. Ketersediaan Sumber Daya Alam dari suatu negara, juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin, Jepang yang memiliki area yang cukup terbatas. Daratannya 80% berupa pegunungan dan tidak cukup untuk meningkatkan pertanian dan peternakan. Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa ekonomi nomor 2 di dunia. Jepang laksana suatu negara ”industri terapung yang besar sekali, mengimpor bahan ” baku dari semua negara di dunia dan mengeksport barang jadinya. Negara Swiss tidak mempunyai perkebunan coklat, tetapi menjadi negara pembuat coklat terbaik di dunia, negara Swiss sangat kecil, hanya 11 % daratannya yang bisa di tanami. Swiss juga mengolah susu dengan kualitas terbaik (Nestle adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di dunia). Swiss juga tidak punya reputasi dalam keamanan, integritas, dan ketertiban – tetapi sampai saat ini bank-bank di Swiss menjadi bank yang sangat disukai di dunia. Para eksekutif dari negara maju yang berkomunikasi dengan temannya dari negara terbelakang akan sependapat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal kecerdasan. Ras atau warna kulit juga bukan faktor penting. para imigran yang dinyatakan pemalas di negara asalnya, ternyata menjadi sumber daya yang sangat produktif di negara-negara maju/kaya di Eropa. Lalu apa perbedaanya ? Perbedaannya adalah pada sikap/prilaku masyarakatnya, yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan, berdasarkan analisis atas prilaku masyarakat di negara maju, ternyata bahwa mayoritas penduduknya sehari-harinya mengikuti/mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan sehari-hari. 79 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 80. selingan Prinsip - prinsip dasar tersebut begitu juga perubahan pada adalah : negara kita tercinta ini. Negara 1. Etika, sebagai prinsip dasar kita akan tetap berlanjut dalam dalam kehidupan sehari-hari. kemiskinan….dan bahkan akan 2. Kejujuran dan integritas. menjadi lebih miskin lagi. 3. Bertanggung jawab. Untuk itu marilah kita 4. Hormat pada aturan dan merefleksikan diri kita akan hal hukum masyarakat. ini dengan menjalankan prinsip- 5. Hormat pada hak orang lain. prinsip dasar dalam kehidupan, warga lain. kita harus memulai ini darimana saja, kita ingin berubah dan 6. Cinta pada pekerjaan. bertindak dan perubahan itu di 7. Berusaha keras untuk mulai dari diri kita sendiri. menabung dan investasi. 8. Mau bekerja keras. Pesan ini saya terjemahkan dari 9. Tepat waktu. suatu tulisan berbahasa Inggris Di Negara miskin/terbelakang/ yang saya terima melalui email berkembang hanya sebagian dari seorang kawan. Maaf kecil masyarakatnya mematuhi bila saya salah/kurang tepat prinsip-prinsip dasar kehidupan menerjemakannya. tersebut, kita bukan miskin/ Jika anda mencintai negara ini, terbelakang karena kurangnya maka teruskan pesan singkat Sumber Daya Alam atau karena ini kepada teman-teman anda, alam yang kejam kepada kita. biarlah mereka merefleksikan Kita terbelakang/lemah/miskin hal ini. karena prilaku kita yang kurang/ tidak baik. Kita kekurangan kemauan untuk mematuhi dan mengajarkan prinsip dasar kehidupan tersebut, yang akan memungkinkan masyarakat kita pantas membangun masyarakat, ekonomi dan negara. Jika hal-hal itu tidak kita kerjakan atau dilaksanakan, dengan di mulai dari diri kita sendiri maka tidak akan terjadi pula apa-apa pada diri kita. Hewan peliharaan kita tidak akan mati, kita tidak akan kehilangan pekerjaan, kita juga tidak akan mengalami kesialan selama 7 tahun juga tidak akan mengalami sakit. Tetapi jika kita tidak melakukan hal ini maka tidak akan pula terjadi yang namanya perubahan pada diri kita masing-masing 80 Simpul Perencana | Volume 11 | Tahun 5 | Desember 2008
  • 81. PUSBINDIKLATREN BAPPENAS DISTANCE LEARNING INDONESIA - JEPANG SEMINAR NASIONAL LERD PLANNING

×