Kasus PT Dirgantara Indonesia

16,665 views
16,404 views

Published on

Siput Bulls Eye on Analysis of Dirgantara, Indonesia, MBA, ITB,

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
316
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kasus PT Dirgantara Indonesia

  1. 1. Kasus PT. Dirgantara Indonesia SIPUT BULLS EYE Yuliana Irmina S. 29110389 Vanessa F. Sabur 29110396 Ronaldo Bagus Putra 29110404 Wisnumurti Rahardjo 29110412 Albertus Harvid 29110413 Imam Mashari 29110417
  2. 2. Latar Belakang Kasus PT. DI 11: PT Dirgantara Indonesia ditutup. Keluar SK DirutJuli Edwin Soedarmo yang merumahkan semua (9.600) karyawan 19: RUPSLB Dirgantara mengukuhkan SK Dirut dan 2003August menyetujui PHK 6.000 karyawan. BPPN menjadi pemilik 92,7 persen saham Dirgantara Indonesia. 21: Menaker minta SK Dirut dicabut. 3: Ratusan karyawan Dirgantara Indonesia unjuk rasaSept di Jakarta.
  3. 3. Latar Belakang Kasus PT. DI ?: Karyawan Dirgantara Indonesia hanya menerima 10- 25 persen gaji. 6: Dirut Dirgantara Indonesia mencabut SK merumahkan karyawan. Sebagai gantinya, diterbitkan 2 SK baru: permohonan izin PHK 3.900Oktober 2003 karyawan yang tidak mengikuti seleksi ulang dan merumahkan sementara 2.600 karyawan yang menunggu hasil seleksi. 7: PTUN memerintahkan pencabutan SK 11 Juli. 22: Karyawan Dirgantara Indonesia mengajukan gugatan perdata hasil RUPS 19 Agustus 2003 tentang restrukturisasi dan rasionalisasi serta RUPSLB 22 Agustus 2003 tentang penggantian komisaris.
  4. 4. Latar Belakang Kasus PT. DI 4: Rapat KKSK memutuskan BPPN akan menalangiNovember pesangon karyawan. 13: Sidang kabinet terbatas menyetujui PHK 6.600 karyawan. Ditargetkan selesai pada 21 November 2003. 2003 1: Perundingan bipartit karyawan dan manajemen Dirgantara Indonesia buntu. Depnaker mengambil alih persoalan ini.Desember 23: Dirgantara Indonesia tidak mampu lagi membayarkan gaji karyawan yang terkena PHK. Karyawan memblokir perusahaan. 30: Dirut Dirgantara Indonesia Edwin Soedarmo menolak anjuran Menaker membayar pesangon 2 kali ketentuan UU.
  5. 5. Latar Belakang Kasus PT. DI 13: Sidang pertama perundingan karyawan dan manajemen Dirgantara di Depnaker gagal. Januari 15: Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) meminta manajemen dan karyawan Dirgantara melakukan negosiasi ulang, dan 718 karyawan setuju PHK.2004 29: P4P meluluskan rencana PHK terhadap 6.600 karyawan. 12: Serikat Pekerja Dirgantara mengajukan banding atas Februari putusan P4P ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 18: PTTUN mengabulkan gugatan Serikat Pekerja. 23: Pesangon untuk 6.600 karyawan yang diberhentikan sebesar Rp 440 miliar, akan dibayarkan.
  6. 6. Latar Belakang Kasus PT. DI Dialokasikan dana sebesar Rp. 40 milyar oleh2006 pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2006 3: Permohonan pernyataan pailit PT Dirgantara Indonesia diajukan kepada Pengadilan Niaga JakartaJuli 2007 Pusat Pemohon : HERYONO, NUGROHO, dan SAYUDI adalah mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Kreditor Termohon : PT. Dirgantara Indonesia (Persero) di Jln. Pajajaran No. 154, Bandung
  7. 7. Latar Belakang Kasus PT. DI • Pernyataan kuasa hukum SPFKK Ratna Wening Purbawati, permohonan pailit diajukan oleh 3500 mantan karyawan PT DI yang belum menerima penuh kekurangan hak pensiun. • Untuk pembuktian sederhana Ratna menyiapkan Putusan dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) yang2007 dikeluarkan tahun 2004 (memutuskan 6.600 karyawan PT Dirgantara Indonesia (DI) tetap diberhentikan dan PT DI untuk memberi Juli kompensasi pensiun sesuai dengan upah terakhir, dengan patokan gaji pokok serta tunjangan tetap. Jumlah ini harus dibayarkan selambatnya 30 hari setelah putusan) • Menurut Ratna, PT Dirgantara Indonesia tidak kebal terhadap UU 37 tahun 2004 pasal 2 ayat 5, karena PT Dirgantara Indonesia sudah dikelola oleh PPA, tidak dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah serta kepemilikan yang terbagi atas saham
  8. 8. Latar Belakang Kasus PT. DI • PT. Dirgantara Indonesia dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat • Kurator : Taufik Nugroho dan Hakim Pengawas Zulfahmi • Pembuktian sederhana :  majelis merujuk pada amar putusan Panitia September2007 Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4) Pusat yang menghukum DI untuk membayar kewajibannya kepada para buruh • PT. Dirgantara Indonesia tetap diizinkan untuk dapat beroperasi setelah pernyataan pailit  permohonan dari kurator • PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mengajukan kasasi ke MA
  9. 9. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunassedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailitdengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih kreditornya”Berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun2004 TentangKepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang “Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidangkepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan olehMenteri Keuangan” Penjelasan: Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.
  10. 10. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst. Majelis Hakim sependapat dengan pemohon bahwa termohon pailit PT. DirgantaraPertimbangan Majelis Hakim Indonesia tidak termasuk dalam kategori sebagai BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik yang seluruh modalnya terbagi atas saham sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Majelis hakim menilai bahwa tidak cukup alasan bagi majelis hakim untuk mempertahankan eksistensi termohon pailit, hal ini dengan mendasarkan pada kinerja keuangan Termohon belum menunjukkan perbaikan yang berarti Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mempunyai dua atau lebih kreditor • Tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
  11. 11. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007/PN. Niaga/jkt.Pst.1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya2. Menyatakan bahwa PT. Dirgantara Indonesia (persero) pailit dengan segala akibat hukumnya3. Mengangkat Taufik Nugroho,SH sebagi curator dalam kepailitan ini.4. Menunjuk H. Zulfahmi, SH, M.Hum, Hakim Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas.5. Membebankan kepada Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,00.
  12. 12. Setelah mendapat hasil putusan tersebut, PT. Dirgantara Indonesia tidak tinggal diam, namun PT. DirgantaraIndonesia mengajukan banding kepada Mahkamah Agungpada September 2007
  13. 13. Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt. Sus/2007Terjadi perbedaan penafsiran antara Hakim PengadilanNiaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung, khususnyadalam menilai kepemilikan modal dalam PT. DirgantaraIndonesiaMenurut Mahkamah Agung PT. Dirgantara Indonesiamemenuhi klasifikasi sebagai BUMN yang seluruhsahamnya adalah milik Negara, dan juga merupakanperusahaan yang sangat dibutuhkan karena merupakanobjek vital nasionalPutusan pailit terhadap PT. Dirgantara Indonesia dirasaterlalu dini, karena Hakim seharusnya memperhatikan asaskelangsungan usaha dan asas keadilan yang ada padaUndang-Undang Kepailitan dan PKPU
  14. 14. Oktober 2007PT. Dirgantara Indonesia dinyatakanpembatalan pailit, diputus oleh wakil ketuaMA Marianna Sutadi, Ketua Muda MAPerdata Niaga Abdul Kadir Mappong danAtja Sondjaja.MA berkesimpulan bahwa Badan UsahaMilik Negara (BUMN), baik berbentukPerusahaan Umum (Perum) atau Perserohanya dapat dimohonkan pailit olehMenteri Keuangan (Menkeu)  UU no 37tahun 2004 pasal 2 ayat (5)
  15. 15. Perbandingan dengan Hukum Singapura Penutupan Perusahaan oleh Pengadilan16.9.4Perusahaan juga dapat diwajibkan tutupberdasarkan penetapan pengadilan. Menurutpasal 253(1) dari Undang-Undang,permohonan untuk menutup perusahaan kepengadilan dapat diajukan oleh1) perusahaan itu sendiri;2) kreditur;3) kontributor, wakil pribadi dari kontributor yang telah meninggal dunia atau Pejabat Penerima Pengalihan atas harta warisan dari kontributor yang pailit;4) likuidator perusahaan;5) pengurus yang ditunjuk pengadilan;6) berbagai Menteri berdasarkan alasan tertentu.
  16. 16. Perbandingan dengan Hukum Singapura Penutupan Perusahaan oleh Pengadilan16.9.5Ketika permohonan tersebut diajukan, pengadilan menurutpasal 254(1) dari Undang-Undang dapat mengeluarkanpenetapan penutupan perusahaan dalam situasi-situasitertentu, seperti:1) perusahaan berdasarkan keputusan khusus telah memutuskan agar perusahaan ditutup oleh pengadilan;2) perusahaan tidak memulai bisnisnya dalam waktu satu tahun sejak didirikan atau bisnisnya sementara dihentikan selama satu tahun penuh;3) perusahaan tidak dapat membayar hutang-hutangnya;4) para direktur telah bertindak dalam urusah perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada kepentingan para anggota secara keseluruhan5) pengadilan berpendapat bahwa adalah sewajarnya dan seadilnya bahwa perusahaan ditutup;6) perusahaan menjalankan pemasaran berjenjang/multi level marketing atau penjualan secara piramida yang bertentangan dengan hukum tertulis yang melarang kegiatan tersebut;7) perusahaan digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum atau tujuan yang menganggu ketentraman, kesejahteraan atau ketertiban masyarakat di Singapura atau bertentangan dengan keamanan atau kepentingan nasional.
  17. 17. Perbandingan dengan Hukum Singapura Penutupan Perusahaan oleh Pengadilan16.9.6Dari situasi-situasi di atas, alasan yang paling sering digunakanadalah bahwa perusahaan tidak dapat lagi membayar hutang-hutangnya. Pasal 254(2)(a) dari Undang-Undang mengaturbahwa perusahaan akan dianggap tidak dapat membayarhutang-hutangnya apabila kreditur telah menyampaikankepada perusahaan tuntutan menurut undang-undang atassejumlah uang yang melebihi S$10.000 dan perusahaan,selama tiga minggu berikutnya, lalai untuk membayar jumlahuang tersebut atau menjamin atau menambahkannya yangmana dapat memuaskan kreditur sebagaimana wajarnya.Perusahaan juga dianggap tidak dapat membayar hutang-hutangnya jika eksekusi atau proses lainnya yang dikeluarkanberdasarkan putusan atau penetapan dari pengadilan yangmemenangkan kreditur perusahaan dikembalikan secara tidakmemuaskan secara keseluruhan atau sebagian – lihat pasal254(2)(b) dari Undang-Undang. Para kreditur perusahaan jugaterbuka kemungkinan untuk membuktikan secara substantifguna meyakinkan pengadilan bahwa perusahaan tidak dapatmembayar hutang-hutangnya dan dalam kasus tersebut,pengadilan dapat mempertimbangkan kewajiban kontijen danprospektif dari perusahaan – lihat pasal 254(2)(c) dari Undang-Undang.
  18. 18. TanggapanBerdasarkan hukum yang sudah tertulis di dalam UU no37 tahun 2004 pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (5)beserta penjelasan dalam pasal 2 ayat (5), seharusnya PT.Dirgantara Indonesia dapat dipailitkan.Tetapi oleh MA dibatalkan karena terjadinya perbedaanpersepsi terhadap “Badan Usaha Milik Negara yangbergerak di bidang kepentingan publik” denganpenjelasan yang tedapat di dalam UU no 37 tahun 2004pasal 2 ayat 5 yaitu BUMN yang seluruhnya milik negaradan tidak terbagi atas saham
  19. 19. TanggapanTerdapat pertimbangan oleh MA terhadapkasus pailit PT. Dirgantara Indonesia : – pertambahan pengangguran jika PT. DI dipailitkan karena diprediksi tidak dapat membayar hutang – hutang yang sudah dimiliki – potensi dan asset yang dimiliki oleh PT. Dirgantara Indonesia mampu dioptimalisasi dalam penggunaannya demi perekonomian Indonesia
  20. 20. RekomendasiSebaiknya sistem hukum di Indonesia untukbeberapa kasus dilakukan common law.Sehingga tidak terjadi kontroversi terhadaphukum yang sudah tertulis dengan keputusanhukumnya.Seharusnya pemerintah melakukan bail-outterhadap PT. Dirgantara Indonesia, sehinggapermasalahan mengenai pembayaran uangpensiun dapat diselesaikan terlebih dahuluuntuk dapat melanjutkan langkah strategiperusahaan selanjutnya.
  21. 21. THANK YOU so much much much

×