Revisi UU ITE Nafas Lama

288 views

Published on

Presentasi oleh Damar Juniarto / SAFEnet. Dipresentasikan di Auditorium FISIP UI, Selasa, 6 Desember 2016.

Published in: Internet
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revisi UU ITE Nafas Lama

  1. 1. REVISI UU ITE: Nafas Lama Dalam Bungkus Baru DAMAR JUNIARTO Dipresentasikan di Auditorium FISIP UI Selasa, 6 Desember 2016
  2. 2. DAMAR JUNIARTO Regional Coordinator
  3. 3. SOUTHEAST ASIA FREEDOM OF EXPRESSION NETWORK
  4. 4. SEJARAH BERDIRINYA §  Terbentuk 27 Juni 2013 di Bali, Indonesia. §  Dikumpulkan oleh 15 orang aktivis informasi untuk menyikapi tingginya pelanggaran kebebasan ekspresi di Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. §  Di tahun 2016, SAFENET telah memiliki 22 relawan dan berjejaring dengan sejumlah organisasi mitra di negara-negara Asia Tenggara
  5. 5. CAKUPAN KERJA 1.  DOKUMENTASI: Media siar dan pemetaan online situasi kebebasan berekspresi di Asia Tenggara 2.  ADVOKASI: Memberi dukungan dan membangun solidaritas terhadap korban pelanggaran kebebasan berekspresi 3.  BERJARINGAN: Berjejaring dengan penggerak kebebasan berekspresi se-Asia Tenggara
  6. 6. SEBARAN ANGGOTA
  7. 7. MITRA LBH Pers (Indonesia) Aliansi Jurnalis Independen (Indonesia) ELSAM (Indonesia) ICJR (Indonesia) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) ICT Watch (Indonesia) Relawan TIK (Indonesia) ICDW (Indonesia) Forum Demokrasi Digital (Indonesia) EngageMedia (Indonesia) Thai Netizen Network (Thailand) Prachatai (Thailand) iLaw (Thailand) SEAPA (Thailand) The Online Citizen (Singapore) Layar Burok (Malaysia) MalaysiaKini.com (Malaysia) Viet Tan (Vietnam) Voice (Vietnam) LICADHO (Cambodia) IFEX (International) Global Voices (International)
  8. 8. INTERNET DAN DUNIA SIBER ¤  Nicholas Negroponte penulis buku Being Digital yang terbit pada tahun 1995 menulis: “Computing is not about computers any more. It is about living.” ¤  Revolusi teknologi informasi telah membebaskan komputer dari sekedar kotak berisi keyboard dan layar hingga menjadi benda-benda yang kita gunakan untuk berbicara, kendarai, sentuh, bahkan gunakan. ¤  Dunia siber adalah dunia hasil konstruksi banyak pihak dari berbagai kalangan, baik itu dari militer, pemerintah, pendidikan, pengusaha, politisi hingga kelompok aktivis, yang pada kurun waktu memiliki kepentingan di dalamnya
  9. 9. INTERNET PERLU DIKONTROL ¤  Karena menyangkut kehidupan banyak orang, maka banyak pihak bersepakat bahwa internet perlu diatur. ¤  Dalam buku Access Contested: Security, Identity, and Resistance in Asian Cyberspace, Ronald Dielbert membagi 4 fase proses regulasi dunia siber: ¤  Fase 1: The Open Commons (1960 - 2000) ¤  Fase 2: Access Denied (2000 - 2005) ¤  Fase 3: Access Controlled (2005 - 2010) ¤  Fase 4: Access Contested (2010 – kini)
  10. 10. INTERNET INDONESIA CEPAT Laporan Q1 2016 dari Akamai memperlihatkan rata-rata kecepatan internet Indonesia telah mencapai 4,5 Mbps atau naik 110% dari tahun sebelumnya: 3,7 Mbps. Sumber: https://www.akamai.com/us/en/multimedia/ documents/state-of-the-internet/akamai-state-of-the- internet-report-q1-2016.pdf
  11. 11. PEMANFAATAN INTERNET Sejak internet masuk ke Indonesia pada 20 tahun lalu (’90-an), netizen Indonesia sudah menggunakan internet untuk: 1.  Mencari informasi terkait proses pendidikan, 2.  Meningkatkan pendapatan, 3.  Belanja, 4.  Mitigasi bencana, 5.  Filantropi, 6.  Menyebarkan agenda politik, 7.  Memonitor pemilu. Dua yang terakhir mulai massif sejak 2012 sampai hari ini.
  12. 12. INTERNET RUANG KONTESTASI ¤  Masyarakat sedang menggunakan internet untuk melakukan counter-power, kontestasi kekuasaan dengan negara, agama, dan oligark. ¤  Kekuasaan, dalam pandangan Manuel Castells (2012), diejawantahkan melalui kekuatan paksa atau alat koersi berupa monopoli kekerasan melalui kontrol negara dan melalui konstruksi makna dalam pikiran masyarakat melalui manipulasi simbolik. ¤  Internet secara langsung mempengaruhi konstruksi makna dan produksi relasi-relasi kekuasaan. Dengan internet terjadi “mass self- communication” – penggunaan Internet dan jaringan wireless sebagai platform dari komunikasi digital – sehingga produksi pesan dilakukan secara otonom dan sulit dikontrol oleh pemerintah atau korporasi.
  13. 13. INTERNET RUANG DEMOKRASI ¤  Karena media massa dikontrol oleh pemerintah dan korporasi media, dalam masyarakat jejaring (network society) komunikasi otonom terjadi dalam jaringan Internet (Internet network) dan dalam platform-platform komunikasi wireless. ¤  Terjadi perluasan ruang publik-sosial politik ke cyberspace (dari wilayah offline meluas ke wilayah online) menjadikan internet bagian dari ruang demokrasi. ¤  Internet memberikan kesempatan setara bagi warga untuk terlibat dan berpartisipasi. Ada 3 dimensi keterlibatan warga dalam politik: ¤  pengetahuan politik ¤  kepercayaan politik ¤  partisipasi politik
  14. 14. PENGATURAN INTERNET KITA ¤  Di Indonesia, internet dan media sosial diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang dikenal dengan nama UU ITE. ¤  Semangatnya adalah mengatur mengenai informasi dan transaksi di internet juga melindungi dari kejahatan siber (cybercrime) seperti: §  konten ilegal (Pasal 27-29); §  akses ilegal (Pasal 30); §  intersepsi ilegal (Pasal 31); §  gangguan terhadap data (Pasal 32 UU ITE); §  gangguan terhadap sistem (Pasal 33 UU ITE); §  penyalahgunaan alat dan perangkat (Pasal 34 UU ITE);
  15. 15. PASAL SISIPAN ¤  Dalam perjalanan pembahasan, di dalam konten ilegal dalam Pasal 27, 28, 29 UU ITE disisipkan mengenai: ¤  penghinaan/pencemaran nama baik (defamasi), ¤  penodaan agama (blasphemy), ¤  Pengancaman (threat) ¤  Dan ada permintaan dari kepolisian untuk menaikkan tuntutan pidananya di atas 5 tahun agar polisi bisa segera menindak begitu ditemukan kejahatan siber tersebut. ¤  Pasal 45 mengancam pidana 6 tahun dan denda Rp 1 Milyar.
  16. 16. HUKUM UNTUK SIAPA? ¤  Defamasi atau hukum pencemaran nama adalah aturan hukum yang berasal dari zaman kolonial yang bisa ditemukan dalam 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310-311 KUHP. ¤  Sejarahnya digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menghukum mereka yang menghina Ratu dan pemerintahan kolonial. ¤  Ketika merdeka, hukum ini dipertahankan dengan mengganti subyek yang dihina bukan lagi Ratu dan pemerintahan kolonial, tetapi pada warga biasa (yang berstatus memiliki kekuasaan).
  17. 17. DEFAMASI DI UU ITE Pasal 27 ayat 3 UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik.”
  18. 18. MENGHUKUM SIAPA? Id.safenetvoice.org/daftarkasus
  19. 19. Jumlah netizen yang terjerat UU ITE s/d November 2016: 215 orang 2 2 1 3 7 20 41 62 0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah
  20. 20. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Psl 31 0 0 0 0 0 0 0 1 Psl 29 0 0 0 0 0 1 0 1 Psl 28 (2) 0 0 0 0 1 1 2 5 Psl 27 (3) 2 2 1 3 6 18 38 48 Psl 27 (1) 0 0 0 0 0 0 0 2 Somasi 0 0 0 0 0 1 1 3 0 10 20 30 40 50 60 70 Jumlah 2008 - 2015 RINCIAN KASUS
  21. 21. Defamasi, 107 Penodaan, 6 Ancaman, 1 Somasi, 5 Pornografi, 1 Other, 6 90% 5% 5% PERSENTASE KASUS
  22. 22. NARLISWANDI PILIANG Tulisan Narliswandi Piliang yang berjudul “Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto” yang di dalamnya berisi PAN meminta uang sebesar Rp 2 Triliun kepada Adaro agar DPR tidak lakukan hak angket yang akan menghambat IPO Adaro Alvin Lie, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Amanat Nasional (PAN), melaporkan jurnalis warga Iwan Piliang pada 28 Agustus 2008. Iwan diperiksa Satuan Cyber Crime Polda Metro Jaya karena dugaan melanggar Pasal 27 ayat 3 UU ITE . Iwan Piliang kemudian menjadi pihak pertama yang melakukan Judicial Review UU ITE. Kasusnya menggantung hingga hari ini. KASUS ANCAMAN PIDANA PERTAMA
  23. 23. HILDA PUSPITA Akibat mengubah status facebook menjadi "married" pacar baru Tommy Virginanda, mantan suami Hilda Puspita, Drs. Yana Karyana melaporkan Hilda ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama pada 10 Mei 2013. Oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hilda diputus bersalah 3 bulan dan 7 hari penjara. Tommy diputus pidana penjara 2 bulan dan denda Rp 1 juta / 1 bulan kurungan. MEMIDANA BUKAN OPINI
  24. 24. DONNY ISWANDONO Awal September 2013, Donny Iswandono dituntut oleh Bupati Nias Idealisman Dachi karena menulis artikel berjudul »Segera! Periksa, Tangkap dan Adili Bupati Nias Selatan”. Menurut Donny, NBC sudah mencoba dan berusaha mengkonfirmasi ke Bupati Nias Selatan atas adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan di KPK, tetapi tidak mendapatkan respon. Polisi telah 2x memanggil Donny, lalu Donny mengatakan prosesnya harus melalui Dewan Pers karena dia jurnalis dan tidak berlanjut. MEMIDANA ISI LIPUTAN
  25. 25. DEDDY ENDARTO Gara-gara melindungi situs Trowulan di Mojokerto, Jawa Timur, pemerhati sejarah dan budaya Deddy Endarto dilaporkan oleh Direktur PT Manunggal Sentral Baja (MSB) Sundoro Sasongko ke Kepolisian Daerah Jawa Timur. Opini Deddy yang di- posting pada 5 Agustus 2013 mengenai “pengusaha hitam Trowulan”. Meski tidak menyebut nama, istilah “pengusaha hitam” itu dianggap mengarah pada Sundoro. Deddy Endarto akhirnya diputus bebas oleh PN Surabaya. MEMIDANA METAFORA
  26. 26. FLORENCE SIHOMBING Florence Sihombing, netizen di Yogyakarta dipolisikan oleh LSM Jangan Khianati Suara Rakyat/Jatisura atas tuduhan pencemaran nama dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE, juncto pasal 310 KUHP. Flo sempat ditahan 2 hari oleh aparat kepolisian. PN Yogyakarta memutus Florence Sihombing bersalah sesuai pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan hukuman pidana 2 bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 bulan, dan diwajibkan membayar denda Rp10 juta subsidair satu bulan kurungan. Kasasi ditolak, tapi denda 10 juta dihapus. MEMIDANA PENCEMAR NAMA KOTA
  27. 27. HARIS AZHAR Tiga institusi negara POLRI, BNN, TNI dan seorang warga sipil melaporkan Koordinator KontraS Haris Azhar dengan tindakan pencemaran nama dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 310 KUHP usai ia mensharing kisah pertemuannya dengan terpidana mati Freddy Budiman pada 2014. Kisahnya dibagikan lewat akun facebook KontraS menjelang eksekusi mati Freddy Budiman dan isinya menyebutkan soal keterlibatan aparat dalam perdagangan narkotika. MEMIDANA PEMBERI INFORMASI
  28. 28. YUSNIAR Yusniar ibu rumah tangga di Makassar berusia 27 tahun diseret ke tahanan oleh polisi setelah dilaporkan oleh anggota DPRD Jeneponto Sudirman Sijaya. Sudirman Sijaya melaporkan Yusniar telah mencemarkan nama baiknya lewat facebook, namun dalam status facebook tersebut sama sekali tidak disebut nama/ identitas Sudirman. Yusniar hanya menyebut kata “anggota dewan” usai rumahnya diserbu oleh lebih dari 100 orang akibat perebutan warisan. Ia ditahan 30 hari dan kini masih menjalani persidangan di PN Makassar. MEMIDANA NO MENTION
  29. 29. RELASI ASIMETRIK Yang diadukan: Bisa siapa saja. Yang mengadu: ¤  Pejabat publik (Kepala daerah, kepala instansi / departemen) ¤  Kalangan profesi (dokter, jaksa, politisi) ¤  Kalangan berpunya (pemilik perusahaan, pimpinan/ manajer) ¤  Sesama warga (statusnya setara)
  30. 30. 50% PELAPOR ADALAH APARAT
  31. 31. PENJARA  SEBAGAI  TUJUAN   Dalam pendalaman kasus di mana tidak ada pencemaran nama, penistaan agama, dan pengancaman, SAFENET menemukan pola pemidanaan bahwa keadilan bukan sebagai tujuan, melainkan: ¤  Kasus UU ITE Sebagai Balas Dendam ¤  Kasus UU ITE Sebagai Barter Kasus ¤  Kasus UU ITE Sebagai Membungkam Kritik ¤  Kasus UU ITE Sebagai Shock Therapy
  32. 32. PEMELINTIRAN Defamasi/ Penodaan/ Ancaman/ Pornografi Balas Dendam Barter Kasus Anti-Demokrasi: Membungkam Kritik Shock Therapy
  33. 33. HASIL REVISI UU ITE: PASAL 27 & 45 ¤  Komisi 1 DPR dan Pemerintah tidak merevisi pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya menegaskan ini delik aduan. Sebenarnya ini tidak banyak berpengaruh karena memang sejak awal ini delik aduan. Hanya APH sering tidak tegas. ¤  Komisi 1 DPR dan Pemerintah merevisi pasal 45 untuk mengurangi resiko penahanan sebelum sidang. Ini hanya mengurangi tingkat represi tapi tidak menghentikan persoalan pemidanaan penjara. ¤  Perlukah pencemaran nama dipenjara? Itulah pokok persoalannya.
  34. 34. PASAL 26 HAK UNTUK DILUPAKAN ¤  Right to be forgotten adalah pengakuan hukum atas hak privasi seseorang dan karenanya perlu dilindungi apabila dalam kehidupannya privasi seseorang ini terganggu oleh riwayatnya yang tercatat dalam internet. ¤  Yang harus ditegakkan lebih dulu adalah hukum perlindungan privasi atau data pribadi seseorang. ¤  RTBF tidak menghapus catatan di internet tetapi menetapkan riwayat seseorang itu tidak muncul dalam mesin pencari. ¤  Perusahaan Google sampai sekarang masih kesulitan menjalankan putusan pengadilan Argentina dan Uni Eropa.
  35. 35. PASAL 40 KEWENANGAN PENUH ¤  Kewenangan penuh diberikan kepada pemerintah untuk menghapus dan memotong akses pada muatan yang dilarang di dalam internet. ¤  Persoalan filtering dan blokir berpangkal dari siapa yang memiliki kewenangan untuk mengatakan suatu konten sebagai muatan yang dilarang atau tidak. ¤  Mekanisme yang cukup adil adalah melalui penetapan pengadilan. Tanpa itu ada peluang terjadinya abusive power.
  36. 36. TERIMA KASIH Damar Juniarto Regional Coordinator SAFENET HP/WA 0899006600 Twitter @DamarJuniarto FB /damarjuniarto E-mail: damar@safenetvoice.org Southeast Asia Freedom of Expression Network Jaringan penggerak kebebasan berekspresi online se-Asia Tenggara, baik organisasi maupun individu, dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia untuk bebas berpendapat. http://id.safenetvoice.org

×