Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif

578 views

Published on

Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif

Published in: Internet
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota Keberatan APJII atas Permen Situs Negatif

  1. 1. NOTA KEBERATAN Kepada Yang Terhormat MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110 Dengan hormat, Bertanda tangan di bawah ini: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), sebuah asosiasi yang didirikan di Jakarta berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Gedung Cyber Lantai ll, Jalan Kuningan Barat No. 8, Jakarta Selatan 12710 yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh: 1. Nama : SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN Tempat Tgl. Lahir/Umur : Makasar, 27-12-1964/ Agama : Kristen Jabatan : Ketua Asosasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : JL. Cirendeu Raya - Taman Bali Persona Bali 7 No. RT 003/RW 015 Pisangan Ciputat Timur, Tanggerang Selatan Nomor Telepon : +62 817 122764 Email : spangerapan@apjii.or.id 2. Nama : ATMAJI SAPTO ANGGORO Tempat Tgl. Lahir/Umur : Jombang, 04-10-1966/ Agama : Islam
  2. 2. Jabatan : Sekretaris Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Kewarganegaraan : Indonesia Alamat : Pondok Bambu Kuning F 1 /8 RT 009/RW 014 Bojong Gede, Bogor Nomor Telepon : +62 818 807419 Email : sapto@apjii.or.id Pada kesempatan ini, sebelumnya Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementrian Telekomunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang selama ini telah menjadi mitra Kami dalam menjalani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa Internet di Indonesia. Bahwa Menteri Telekomunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada tanggal 7 Juli 2014 telah menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut Permenkominfo 19/2014). Ditetapkannya Permenkominfo 19/2014 tersebut adalah sebagai bagian dari kewenangan negara untuk mengatur tata kelola Internet di Indonesia agar lebih baik. Akan tetapi, menurut hemat Kami ada beberapa materi dalam Permenkominfo 19/2014 tersebut yang tidak bijak dalam pengaturannya, sehingga dapat menyebabkan terjadinya kerugian bagi pemangku kepentingan teknologi informasi dan media Internet di Indonesia. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, izinkan Kami selaku Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII), menyampaikan Nota Keberatan terhadap Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Adapun KEBERATAN-KEBERATAN Kami terkait terbitnya Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang
  3. 3. Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif adalah sebagai berikut: A. Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi dan makin terbukanya akses terhadap sumber-sumber informasi telah membentuk warga Negara yang melek terhadap informasi (well-informed society), sekaligus mendorong berkembangnya budaya informasi di masyarakat. Salah satu media baru yang mendorong hal tersebut adalah lahirnya Internet. Internet sebagai media baru dari suatu produk teknologi komunikasi, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) telah membuat banyak pihak beranggapan bahwa publik telah mengambil alih media secara global, bahkan telah memunculkan terminology baru yaitu “demokrasi digital”, dan sepertinya juga telah menciptakan suatu dunia tersendiri yang siapapun, dimanapun, dapat mengeluarkan dan mengekspresikan pendapat serta keyakinannya, walaupun pendapatnya itu bersifat sangat pribadi. Kelahiran Internet telah diakui oleh seluruh kalangan di muka bumi ini bahwa Internet telah membuka keterbukaan media yang sangat luas. Akan tetapi, keterbukaan media dan berbagai kemungkinan-kemungkinan baru yang hadir bersamaan dengan lahirnya pula Internet, merupakan dua sisi dari mata uang yang sama, yang menyimpan pula banyak sekali permasalahan, terutama menyebabkan banyak nilai-nilai yang dilanggar oleh terjadinya keterbuakaan. Permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat dari keterbukaan media yang sangat luas karena lahirnya Internet, jelas membutuhkan tata kelola Internet yang bijak, yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Tata Kelola Internet itu sendiri sejatinya diciptakan oleh Pemerintah, swasta dan masyarakat luas melalui peran mereka masing-masing untuk
  4. 4. menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan keterbukaan media Internet. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan presepsi antara Pemerintahan negara yang menganggap bahwa Internet tak ubahnya suatu alat komunikasi seperti yang lain yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak diperlukan perlakuan tersendiri. Namun, di sisi lain sebagian kalangan menganggap bahwa Internet merupakan suatu produk teknologi komunikasi yang sama sekali berbeda dengan komunikasi pendahulunya, sehingga karena itu Internet memerlukan sistem tata kelola yang berbeda pula. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan media Internet dewasa ini, pemahaman yang kurang mendalam serta kegagapan dalam menyikapai perkembangan Internet, dapat berujung pada berbagai problematika di ranah informasi dunia maya, baik antara Pemerintah dengan masyarakat, maupun antar anggota masyarakat itu sendiri, yang kesemuanya justru merupakan pemangku kepentingan ranah jagat maya. Faktanya yang berkembang dewasa ini di Indonesia, telah menunjukkan indikasi timbulnya gesekan-gesakan diantara para pemangku kepentingan ranah jagat maya itu sendiri. Dengan demikian, maka tata kelola Internet menjadi suatu yang krusial dalam era di mana Internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat dewasa ini, baik secara global termasuk di Indonesia. Meskipun sangat terkait dengan inti dari dunia digital, tata kelola Internet tidak bisa dikelola dengan logika biner-digital, benar-salah dan baik-buruk. Sebaliknya, tata kelola Internet terkait dengan waliyah abu-abu yang maha luas, yang terdiri dari lapisan-lapisan makna dan presepsi. Dengan demikian, dibutuhkan pendekatan analog yang merangkum berbagai pilihan dan kompromi, di mana kesemuanya harus dilakukan dengan secara bijaksana. Sejalan dengan tata kelola Internet yang dilakukan oleh Pemerintah, tahun 2014 ini Menteri Telekomunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut
  5. 5. Menkominfo) telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (selanjutnya disebut Permenkominfo 19/2014). Keberadaan Permenkominfo 19/2014 adalah untuk mengatur (memblokir) terhadap situs-situs Internet yang mengandung konten/bermuatan pornografi dan kegiatan ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terbitnya Permenkominfo 19/2014 adalah sejalan dengan tujuan dari tata kelola Internet yang harus dilakukan secara bijak. Dalam konsideran ‘menimbang’ Permenkominfo 19/2014 tersebut telah tegas disebutkan bahwa: a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggungjawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan konsideran ‘menimbang’ Permenkominfo 19/2014 tersebut, maka jelas tata kelola Internet adalah juga merupakan perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi, dengan tidak menegasikan apa yang menjadi tujuan dari Permenkominfo 19/2014 tersebut, Kami berpendapat bahwa sebagian materi yang diatur dalam Permenkominfo 19/2014 tersebut justru dapat berimplikasi terhadap terjadinya pembatasan hak kebebasan masyarakat/warga negara untuk berpendapat dan berkepresi, yang sejatinya hak tersebut merupakan perwujudan dari hak asasi manusia itu sendiri yang telah dilindungin
  6. 6. dan dijamin oleh Konstitusi. Sebagaimana telah Kami uraiakan di atas, bahwa salah satu persoalan yang muncul akibat dari perkembangan teknologi informasi dan media Internet dewasa ini adalah terjadinya pergesekan diantara para pemangku kepentingan teknologi informasi dan media Internet. Terbitnya Permenkominfo 19/2014 tersebut, telah memunculkan benih terjadinya pergesakan diantara para pemangku kepentingan teknologi informasi dan media Internet, baik itu antara Pemerintah dengan masyarakat, swasta dengan masyarakat, Pemerintah dengan swasta maupuan antar masyarakat itu sendiri. Hal tersebut ditandai dengan munculya berbagai penolakan terhadap Permenkominfo 19/2014 sejak ditetapkannya pada Juli 2014 hingga saat ini. Koordinator Indonesia Media Defense Litigation Network (IMDLN), menjelaskan bahwa Permenkominfo 19/2014 telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J UUD 1945 dan juga pembatasan yang sah yang dikenal dalam hukum internasional khususnya Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005. Supriyadi mengingatkan untuk melakukan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi Negara wajib lulus dalam uji tiga rangkai (three part test) yaitu: (1). Pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2). Pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol; dan (3). Pembatasan tersebut benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut. Di lain pihak, Anggara, Ketua Badan Pengurus Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan bahwa ICJR menolak keras peran Menteri Komunikasi dan Informatika dalam menentukan apakah suatu situs internet mengandung muatan yang diduga melanggar hukum nasional. Anggara mengingatkan bahwa penegak hukum tertinggi yang dapat melakukan penilaian apakah suatu situs internet diduga memiliki kaitan dengan pelanggaran hukum hanyalah Jaksa
  7. 7. Agung Republik Indonesia. Penolakan terhadap Permenkominfo 19/2014 oleh lembaga-lembaga tersebut, ditolak oleh Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo. Menurut juru bicara Kemenkominfo, Permenkominfo 19/2014 tersebut sudah baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya situs-situs negatif, sehingga Permenkominfo 19/2014 tentang situs negatif ini tak perlu direvisi. Adanya pro-kontra berkaitan dengan Permenkominfo 19/2014 tersebut, juga membuat Kami selaku salah satu pemangku kepentingan teknologi informasi dan media Internet merasa berkepentingan untuk ikut serta memberikan pendapat/usul/aspirasi berkaitan dengan terbitnya Permenkominfo 19/2014. Oleh karenanya, setelah Kami membaca dan mengkaji seluruh materi yang ada dalam Permenkominfo 19/2014, Kami berpendapat bahwa ada beberapa hal yang menurut hemat Kami adalah keliru dalam hal mengatur tata kelola Internet khususnya berkaitan dengan blokir situs negatif sebagaimana diatur dalam Permenkominfo 19/2014. Dengan demikian, Nota Keberatan ini Kami maksudkan sebagai upaya untuk memberikan pendapat/usul/aspirasi terhadap berlakunya Permenkominfo 19/2014. B. Tidak Ada Wewenang Dari UU ITE Dan UU Pornografi Untuk Mengatur Blokir Situs Negatif Dalam penyelenggaraan negara, sebagian besar aturan dituangkan dalam bentuk hukum tertulis, mulai dari Undang-undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Daerah, sampai pada peraturan yang paling rendah kedudukannya. Sebagai negara hukum, hal yang harus selalu dijadikan landasan adalah bahwa dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi kita secara
  8. 8. tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 setelah perubahan. Artinya, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Berkaitan dengan Permenkominfo 19/2014, untuk mengetahui apakah bertentangan dengan hukum atau tidak, maka harus dikaji baik secara formil maupun secara materiil. Formil adalah berkaitan dengan wewenang pembentukan Perkominfo tersebut dan prosesdur pembuatannya, sedangkan materiil berkaitan dengan isi (materi) dari Permenkominfo 19/2014 tersebut. Dari sisi formal, Permenkominfo 19/2014 yang dikeluarkan oleh Menkominfo, harus dilihat dari adanya wewenang yang dimiliki oleh Menkominfo dalam mengeluarkan Perkominfo tersebut. Artinya, apakah ada perintah dari Undang-undang kepada Menkominfo untuk mengatur situs internet bermuatan negatif atau adakah kewenangan yang dimiliki oleh Menkominfo untuk mengatur situs internet bermuatan negatif. Dalam UU Pronografi tidak ditemukan adanya perintah kepada Mekominfo untuk mengatur Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. UU Pornografi yang merupakan lex specialis dalam mengatur pornografi hanya mengatur berkaitan dengan pemblokiran pornografi melalui internet. Pasal 18 UU Pronografi menyebutkan: “Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
  9. 9. b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Lebih lanjut, hal yang sama dalam UU ITE juga tidak ditemukan secara tegas adanya perintah kepada Menkominfo untuk mengatur penanganan situs internet bermuatan negatif. UU ITE mengatur hal-hal yang dialarang sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 27-pasal 33. Terhadap palnggaran ketentuan-ketentuan Paal 27-Pasal 33 UU ITE adalah merupakan tindak pidana yang mendapatkan sanksi pidana. Hal tersebut tegas diatur dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 52 UU ITE. Akan tetapi, pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam UU ITE tidak dibarengi dengan pengenaan sanksi pemblokiran, karena UU ITE tidak mengatur berkaitan dengan pemblokiran terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27-33 UU ITE. UU ITE memang tidak mengatur pemblokiran berkaitan dengan hal yang dilarang dalam UU ITE. Akan tetapi, UU ITE mengatur peran Pemerintah penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 40 UU ITE menyebutkan: (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan
  10. 10. pengamanan data. (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 40 UU ITE tersebut jelas mengatur adanya peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Hal mana ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Bila ketentuan Pasal 40 dihubungkan dengan Pasal 27-33, maka pemblokiran terhadap situs-situs yang melanggar hal yang dilarang dalam Pasal 27-33 dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, berkaitan dengan kedua UU tersebut yakni UU Pornografi dan UU ITE, yang dapat dikenakan sanksi pidana dan sekaligus pemblokiran terhadap situs internet adalah hanya dapat dilakukan pada pornografi saja, yang dalam UU ITE adalah disebut sebagai melanggar kesusilaan. Selebihnya, pelanggaran terhadap UU ITE yang bukan berkaitan dengan pronografi dan kesusilaan, tidak dapat dilakukan pemblokiran. Jika dikaji dari sudut pandang formil, wewenang pemblokiran terhadap situs pornografi ada pada Pemerintah dan Pemerintah daerah. Pasal 18 UU Pornografi tegas menyebut “Pemerintah” bukan “Menteri” atau “Kementrian Terkait”. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Pornogarfi, tegas menyebut bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah adalah “Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
  11. 11. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 18 UU Pornografi, dalam rangka menjalankan wewenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UU Pornografi, maka seharusnya Presiden RI menerbitkan Pertuaran Pemerintah untuk menjalankan amanat Pasal 18 UU Pornografi. Hal ini jelas selain karena adanya amanat dari Pasal 18, UU Pornografi secara umum tidak mengatuar tata cara berkaitan dengan pemblokiran tersebut, sehingga untuk melaksanakan pemblokiran tersebut dibutuhkan peraturan lebih lanjut. Oleh karena wewenang pemblokiran tersebut ada pada Pemerintah, maka untuk mengatuar tata cara pemblokiran haruslah diatur dalam Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri. Artinya, Menkominfo tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pemblokiran dengan menggunakan Permenkominfo. Akan tetapi, oleh karena hingga saat ini Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari Pasal 18 UU Pornogarfi tidak pernah dikeluarkan oleh Presiden, maka Menkominfo sebagai menteri yang bertanggungjawab dalam bidang telekomunikasi dan informatika, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya berdasarkan Pertauran perundang-undangan yang berlaku, dapat mengatur pemblokiran terhadap situs yang bermuatan pornografi dengan menggunakan Peraturan Menteri. Hanya saja kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Menkominfo haruslah terbatas. Dalam hal ini kewenangan diksresi tersebut terbatas pada kewenangan untuk mengatur pemblokiran situs yang mengandung pornografi saja, tidak boleh lebih dari pada itu. Berkaitan dengan pemblokiran terhadap kegiatan ilegal yang telah diatur dalam pertauran perundang-undangan, UU Telekomunikasi dalam Pasal 21 adalah merupakan larangan bagi Penyelenggara telekomunikasi melakukan
  12. 12. kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berupa pemberian sanksi administrasi. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi, yang berbunyi: Pasal 45 Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi. Pasal 46 (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin. (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi peringatan tertulis. Persoalannya, UU Telekomunikasi tidak mengatur bagaimana tata cara pemberian sanksi administrasi tersebut. Tidak ada kejelasan bagaimana pencabutan izin itu dapat dilakukan, bahkan siapa lembaga yang secara spesifik berwenang untuk melakukan pencabutan izin tersebut. Penjelasan Pasal 21 hanya menjelaskan bahwa “Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 berserta Penjelasannya Jo. Pasal 45 Jo. 46 UU Telekomunikasi, maka jelas wewenang untuk melakukan penghentian kegiatan usaha ada pada Pemerintah. Ironisnya, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 UU Telekomunikasi, tidak ditemukan siapa yang dimaksud dengan “Pemerintah”. Hal ini merupakan suatu persolan yang jelas harus mendapat solusinya, agar Pemerintah dalam hal ini Kemenkominfo mempunyai legetimasi yang jelas berkaitan dengan Pasal 21 berserta Penjelasannya dan Pasal 45 dan 46 UU Telekomunikasi.
  13. 13. Jika dikaji lebih lanjut dengan UU laiannya yang mengatur mengenai telekomunikasi dan informatika, hal tersebut dapat dilihat dalam hubungan antara Pasal 40 UU ITE dengan Pasal 21 UU Telekomunikasi. Ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE jelas mengamanatkan untuk mengatur perlindungan terhadap kepentingan umum dari gangguan ketertiban umum sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dengan peraturan pemerintah. Sedangkan Pasal 21 UU Telekomunikasi, yang dalam penejelasannya menyebutkan “Penghentian kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dapat dilakukan oleh pemerintah setelah diperoleh informasi yang patut diduga dengan kuat dan diyakini bahwa penyelenggaraan telekomunikasi tersebut melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum”, maka pengehentian penyelnggaraan telekomunikasi yang melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum adalah menjadi wewenang Pemerintah. Apabila Pasal 21 UU Telekomunikasi dihubungkan dengan Pasal 40 ayat (3) UU ITE, maka dapat dilihat keterkaitannya sebagai berikut: 1. Subyek perlindungan dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi dan Pasal 40 ayat (3) UU ITE adalah sama yaitu Kepentingan Umum. 2. Subyek yang dilarang dalam Pasal 21 UU Telekomunikasi adalah Penyelenggara Telekomunikasi. Sedangkan Pasal 40 ayat (3) UU ITE tidak menyebut tegas siapa yang dilarang. Akan tetapi, jika dilihat dari rumusan norma Pasal 40 ayat (3) UU ITE, maka yang dilarang adalah setiap orang yang meliputi orang (person) dan badan hukum (recht person). Penyelenggara Telekomunikasi dalam hal ini bisa masuk person atau recht person. 3. Subyek yang memberikan perlindungan kepentingan umum dalam kedua Undang-undang tersebut adalah sama yaitu Pemerintah. Penjelasan Pasal 21 UU Telekomunikasi memberikan amanat kepada
  14. 14. Pemerintah untk mencabut izin penyelenggara telekomunikasi yang melanggar Pasal 21. Pasal 40 ayat (6) UU ITE memberikan amanat kepada Pemerintah untuk bereperan dalam memberikan perlindungan kepentingan umum sebagai akibat dari penyelahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. 4. Obyek Pasal 21 UU Telekomunikasi adalah perlindungan terhadap ketertiban umum, kepentingan umum, kesusilaan dan keamanan. Sedangkan obyek dari Pasal 40 ayat (3) UU ITE adalah perlindungan kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Dengan demikina, kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai ketertiban umum dan kepentingan umum yang harus dilindungi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara Pasal 21 UU Telekomunikasi dengan Pasal 40 ayat (3) UU ITE saling berkaitan. Oleh karena, ketentuan Pasal 21, Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi tidak lengkap dan jelas dalam mengatur bagaimana tata cara pencabutan izin penyelenggara telekomunikasi oleh Pemerintah, maka apabila kedua Undang-undang tersebut dikonstruksikan untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum, serta wewenang Pemerintah dalam melakukan pencabutan izin terhadap penyelenggara telekomunikasi yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum, dapat merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (6) UU ITE. Pasal 40 ayat (6) UU ITE yang merupakan pemberian wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat
  15. 15. penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum dalam Peraturan Pemerintah, adalah memiliki makna bahwa Pemerintah dapat juga mengatur ketetntuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar Pasal 21 UU Telekomunikasi dalam Pertauran Pemerintah. Artinya, Pasal 21, Pasal 45 dan Pasal 46 UU Telekomunikasi yang tidak rinci mengatur pencabutan izin, harus mengaturnya dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana diamantkan dalam Pasal 40 ayat (6) UU ITE. Hal ini jelas, karena kedua ketentuan undang- undang tersebut saling memiliki keterkaitan yang erat. C. Permen Konten Negatif Berpotensi Menyebabkan Penyalahgunaan Kekuasaam (Abuse Of Power) Tugas negara pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang menyatakan dengan tegas tujuan Negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan tersebut, itulah sebabnya negara harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya kesejahteraan umat manusia yang berkeadilan sosial. Namun demikian, untuk mencapai tujuan negara itu ternyata tidak hanya cukup dengan kekuasaan negara saja tetapi membutuhkan peran hukum untuk mengendalikan kekuasaan. Lord Acton menyatakan kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan (power tends to corrupt), maka untuk mencegah adanya kemungkinan, penyalahgunaan kekuasaan itulah hukum dibutuhkan.
  16. 16. Hukum yang dimaksudkan diwujudkan dalam bentuk konstitusi. Di dalam konstitusi diatur berbagai macam persoalan pokok kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai masalah hak asasi manusia hingga masalah pembagian kekuasaan negara. Dalam hal kekuasaan negara keberadaan konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan negara itu sendiri. Munculnya ide membatasi kekuasaan berdasarkan kepada konstitusi tidak terlepas dari perkembangan konsep negara. Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian konstitusi kita secara tegas dan lugas memberikan sebutan bagi negara kita, sebagaimana dirumuskan dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar tahun 1945 setelah perubahan. Artinya, bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Undang-undang Dasar itu sendiri merupakan sebagian dari hukum dasar yang tertulis. Selain Undang-undang Dasar, terdapat aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Dengan demikian, teori negara berdasarkan hukum secara esensi barmakna bahwa hukum adalah ‘Supreme’ dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (subject to the law). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (above the law) semuanya ada di bawah hukum (under the rule of law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (arbitrary power) atau penyalahgunaan kekuasaan (misuse of power). Bahwa berkiatan dengan terbitnya Permenkominfo 19/2014, akan berdampak pada perbuatan pemerintah yang dapat berbuat sewenang-wenang (abuse of power). Hal tersebut dilihat dari adanya materi dalam Permenkominfo 19/2014 yang mengandung multitafsir, yang dapat menyebabkan Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat berbuat sesukanya kepada masyarakat dalam
  17. 17. hal blokir situs negatif. Pasal 4 Permenkominfo 19/2014 menyebutkan: Pasal 4 (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a. pornografi; dan b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut tegas mengatur bahwa ada 2 (dua) situs yang dikategorikan sebagai situs negatif, yaitu situs pronografi dan situs yang berisi tentang kegiatan ilegal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persoalannya terletak pada Pasal 4 ayat (1) huruf (b), yang menentukan adanya kegiatan ilegeal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di mana kegiatan ilegal tersebut merupakan kegiatan ilegal yang harus ada laporan terlebih dahulu dari kementrian atau lembaga pemerintah yang berwenang berdasarkan perturan perundang-undangan. Rumusan norma Pasal 4 ayat (1) huruf (b) tersebut mengundang pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu apakah yang dimaksud kegiatan ilegal laiannya? Permenkominfo 19/2014 tersebut tidak mengatur secara tegas bentuk kegiatan ilegal apa saja yang dimaksud, mengingat dalam pertauran perundang- undangan di Indonesia ada banyak bentuk kegiatan ilegal. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) maka yang menentukan kegiatan ilegal adalah lembaga pemerintah yang berwenang serta kementrian yang berwenang. Ketentuan tersebut telah memberikan wewenang kepada kementrian dan lembaga pemerintah yang berwenang untuk menentukan apakah suatu kegiatan di dalam suatu situs internet termasuk ke dalam kegiatan ilegal atau tidak. Dengan tidak adanya ukuran yang jelas berkaitan dengan kegiatan ilegal berdasarkan pertauran perundang-undangan, membuka celah bagi lembaga
  18. 18. pemerintah atau kementrian utnuk dapat berbuat ‘like or dislike’ terhadap suatu situs internet. Dengan demikian, dampak yang terjadi kemungkinan akibat berlakunya permenkominfo tersebut adalah pemblokiran secara sporadis yang dilakukan oleh Pemerintah yang tentunya akan merugikan masyarkat itu sendiri. D. Kesimpulan 1. Carut marutnya undang-undang yang mengatur mengenai telekomunikasi dan informatika telah nyata berdampak terhadap kewenangan lembaga pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika untuk mengatur secara teknis berkaitan dengan telekomunikasi dan informtaika. Hal mana pengaturan secara teknis dibutuhkan sebagai tindak lanjut dari undang-undang yang telah mengaturnya secara umum. Akan tetapi, tumpang tindihnya kewenangan yang diatur dalam UU Telekomunikasi, UU Pornografi dan UU ITE, berdampak terhadap legitimasi Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengatur hal-hal tersebut secara teknis. Blokir situs negtaif yang diatur dalam Permenkominfo 19/2014, secara formal tidak ditemukan rujukan kewenangannya. Dalam UU Pornografi pemblokiran terhadap situs yang bermuatan pornografi harus diatur dalam Pertauran Pemerintah. Hal senada juga ditemukan dalam UU ITE dan UU Telekomunikasi, di mana pemblokiran terhadap situs-situs yang mengganggu kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum adalah dengan menggunakan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, apa yang dimaksud kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum baik UU Telekomunikasi dan UU ITE tidak mengatur secara tegas dan jelas apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Situs-situs internet seperti apa yang dapat dikategorikan melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum, sehingga dapat dikatergorikan sebagai situs yang mengandung konten negatif, yang oleh karenanya situs tersebut haruslah diblokir. Dengan demikian, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta materi dalam mengatur blokir situs negatif, maka seharusnya apa yang dikategorikan
  19. 19. sebagai melanggar kepentingan umum, kesusilaan, keamanan atau ketertiban umum haruslah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Pemerintah. 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Permenkominfo 19/2014 menentukan bahwa situs internet yang bermuatan negatif adalah situs internet yang mengandung kegiatan ilegal berdasrkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal menentukan suatu kegiatan dalam situs internet adalah kegiatan ilegal sebagaimana diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal tersebut adalah kewenangan dari lembaga atau kementrian yang berwenang. Persoalannya, dengan multitafsirnya rumusan norma tersebut jelas akan berdampak pada perbuatan pemerintah yang abuse of power. Lembaga atau kementrian yang berwenang dapat berbuat ‘like or dislike’ terhadap masyarakat pengguna internet. Hal ini jelas karena tidak adanya ukuran yang jelas dari norma Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Permenkominfo 19/2014. Dengan demikian, sebaikanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Permenkominfo 19/2014 dicabut atau setidak-tidaknya dilakukan perubahan. E. Permohonan Bahwa berdasarkan uraian yang telah Kamis sampaikan tersebut, maka Kami memohon kepada Bapak MENTERI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA untuk menerima Nota Koberatan Kami. Ada pun permohonan Kami adalah sebagai berikut: 1. Mencabut Perturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif; atau 2. Mengamandemen (merubah) semua materi yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.
  20. 20. Bahwa keberatan terhadap Permenkominfo 19/2014 sebagaimana Nota Keberatan yang Kami sampaikan ini, bukanlah mengartikan Kami pro terhadap pornografi. Senada dengan Bapak Menteri Komunikasi dan Informtaika yang menyatakan bahwa “terhadap pornografi, over my dead body! (langkahi dulu mayat saya)”, Kami pun demikian adanya. Kami sebagai bagian dari warga negara yang menjalani bidang telekomunikasi dan informatika, khususnya penyelenggaraan jasa Internet di Indonesia juga mempunuyai harapan dan tujuan yang sama, yaitu “menciptakan internet Indonesia yang sehat, bebas dari pornografi”. Hanya saja berkaitan Permenkominfo 19/2014 khususnya mengenai materi diluar blokir situs Internet yang mengandung pornografi, menurut hemat Kami akan menimbulkan dampak yang justru merugikan para pemangku kepentingan teknologi informasi dan media Internet di Indonesia, sebagaimana telah terurai dalam Nota Keberatan ini. Demikian Nota Keberatan ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 28 November 2014 Hormat kami, KETUA UMUM APJII SEKJEN APJII SEMUEL A. PANGERAPAN A. SAPTO ANGGORO

×