Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2016)

2,983 views

Published on

Edisi sebelumnya tersedia di: http://ictwatch.id/indonesia-netizen-facts

Published in: Internet
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Netizen Indonesia Kini (Oktober - Desember 2016)

  1. 1. KONDISI KEAMANAN SIBER DI INDONESIA Presiden Indonesia, Joko "Jokowi" Widodo, pada akhir September 2016 mengatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan kejahatan siber yang drastis, dengan jumlah kasus yang tumbuh menjadi 389 persen pada tahun 2014 hingga 2015. Jokowi juga menginformasikan bahwa sebagian besar kasus terjadi di sektor berbasis e-commerce dan pada tahun 2013 Indonesia telah menjadi target terbesar kedua kejahatan siber di seluruh dunia. Kebutuhan terhadap keamanan siber telah menjadi tantangan baru dalam halkesiapanlembagapemerintahIndonesia. Menurut Global Cybersecurity Index (GCI) atau Index Keamanan Siber Global 2014 yang dirilis oleh InternationalTelecommunicationUnion(ITU),Indonesia mendudukiperingkatnomor5dalamkesiapanterhadap keamanan siber di antara negara-negara Asia Pasik (atau nomor 13 di antara 105 negara diseluruh dunia). Tingkat masing-masing pembangunan negara dianalisis dalam 5 (lima) kategori: Tindakan Hukum, Tindakan Teknis, Tindakan Organisasi, Pengembangan Kapasitas dan Kerja sama. Indeks bertujuan melihat kesiapan keamanan siber negara, bukan kerentanan secara rinci. Berdasarkan Asia-Pasik Cybersecurity Dashboard 2015yangdirilisolehBusinessSoftwareAlliance(BSA), Pemandangan malam kota DKI Jakarta dari puncak bangunan (photo:123RF) bersambung ke hal 2 (Indonesia) (Dunia)(Asia Pasik) Representasi gras dihasilkan dari informasi yang dikumpulkan untuk GCI 2014. Data direpresentasikan dalam grak radar denganmasing-masingmenunjukkanskorGCIdarilimakategori. *) dari data sekunder Volume 7, Okt-Des 2016
  2. 2. TIGA KUNCI MEMBANGUN STARTUP DIGITAL Gerakan nasional Indonesia untuk 1000 startup digital masih terus dilakukan dan telah dimulai di tiga kota sejakakhirJuli2016danakanberalihketahapinkubasi di akhir tahun. Gerakan ini menempatkan penekanan yang sangat kuat pada menggunakan teknologi digital untuk memecahkan masalah di Indonesia. Semua calon pendiri startup yang terlibat dalam program ini didorong untuk benar-benar memahami masalah yang ingin mereka pecahkan, dan mencoba untuk membangun sebuah bisnis yang memiliki dampak positifbagimasyarakat. Pada tahap Workshop, calon pendiri Startup dilatih tiga kuncidalammembangunstartup,antaralain: 1. Pola Pikir (Design Thinking) Peserta mengidentikasi dan membuat pemetaandarimasalahyangmerekapilih dalam simulasi. Kegiatan ini juga mendorong peserta untuk mencoba dan menemukansolusikreatifberbasisteknologidigital. workshop "Gerakan Nasional 1000 Startup Digital" diadakan pada bulan Agustus dan September 2016 Pola Pikir adalah metode yang akan membantu calon startup untuk mencapai solusi yang mengakomodasi inovasi melalui pemahaman keinginan pengguna produk mereka, kelayakan teknologi dan kelangsungan hidup bisnis. 2. Validasi Pasar Alat kedua sebagai senjata adalah Validasi Pasar, ini berarti berusaha untuk memvalidasi solusi dengan menemui pengguna. Mereka ditantang untuk mengeksplorasi,apakahsolusiyangmereka tawarkanadalahnyatadandapatditerimapengguna. 3. Model Bisnis Kegiatan kunci ketiga adalah menentukan Model Bisnis startup. Hal ini dilakukan dengan berdasarkan Pola Pikir dan Validasi Pasar, dan mencoba untuk memetakan Model Bisnis yang memungkinkan melalui metode seperti TheBusinessModelCanvasataulainnya. Calon pendiri startup dalam pergerakannya harus melalui beberapa tahapan dalam program ini. Selain dari pembicaraan awal (disebut Ignition), ada Workshop, dilanjutkan dengan hackathon menggunakan metode Hacksprint dan Bootcamp, sebelum akhirnya masuk ke Inkubasi. Indonesia berada di tahap awal pengembangan strategi keamanan siber nasional. Secara global, kerangka keamanan siber hukum harus diperkuat dan harus dibangun di atas prinsip-prinsip utama, antara lain: menimbulkan kepercayaan dan kerja dalam kemitraan, menghormati privasi dan kebebasan sipil, dan pendidikan asuhdankesadarantentangresikokeamanansiber. Peningkatan kesadaran, pendidikan dan pelatihan tentang prioritas keamanan siber secara jelas, prinsip-prinsip, kebijakan,prosesdanprogrampenting.Olehkarenaitu,ICTWatchbaru-baruinimerilisserivideoedukasitentang cybersecurity melalui saluran YouTube di . Seri ini, yang versi awalnyahttp://youtube.com/internetsehat dikembangkan oleh Global Partners Digital, bertujuan untuk menyediakan alat-alat, keterampilan dan pengetahuanbagisiapasajayanginginterlibatsecaraefektifdalamdialogkebijakansiber. darihal1
  3. 3. RADIKALISME PADA MEDIA SOSIAL DI INDONESIA ANONIMITAS ONLINE PERLU, TAPI BUAT APA? Jika pelanggaran privasi online meningkat, netizen Indonesia menuntut adanya regulasi yang memadai, sebagai prioritas yang harus dilakukan. Hal ini merupakan pendapat dari 50,7% responsen survei online tentang Privasi Internet yang dilakukan pada April-Mei2016. Survei ini dilakukan oleh Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran dan ICT Watch, serta didukung oleh Citizen Lab - Universitas Toronto. Internet, khususnya media s o s i a l , m e n d a p a t k a n tantangan dalam melawan ekstremisme. Saat ini, banyak aktivis radikal menggunakan m e d i a s o s i a l u n t u k menyebarkan radikalisme dan propaganda mereka. Masalah ini dibahas pada Jakarta World Forum untuk Pengembangan Media,baru-baruinipadaSeptember2016. Isu ini juga relevan dengan temuan dari Indonesian Center for Deradicalization and Wisdom (ICDW) yang melakukan wawancara pada awal tahun 2015 dengan beberapa mantan aktivis radikal Indonesia. Sebagai platform terbuka, media sosial lebih banyak digunakan oleh biro propaganda dari beberapa organisasi radikal daripada biro perekrutan. Khusus untuk kegiatan perekrutan kaum muda radikal, saluran komunikasi pribadi lebih diminati, seperti Telegram, Whatsapp dan Facebook Messenger. Tentu saja, proses perekrutan dilakukan setelah target ilustration / 123rf dianggap mulai terpengaruh oleh propaganda. ICDW percaya bahwa dalam menanggapi tantangan ini, sensor online tidak akan menghentikan kerja yang sistematisgerakanradikal,terutamajikapelakutidak dilaporkankepadapenegakhukum. Committee to Protect Journalists (CPJ), juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Sebuah masalah yang signikan dalam upaya kontra-narasi adalahkeyakinanbahwa"pandanganekstremistidak boleh diungkapkan (hingga dapat mengarah ke penyensoranyangterburu-burudanceroboh-Red.)". CPJ mengatakan bahwa sensor online tersebut hanya akan membuat kaum radikal menggunakan medium komunikasi yang lebih pribadi dan bahkan terenkripsi, sehingga media maupun pengampu otoritas akan kian sulit melihat apa yang sedang terjadi. Pendekatan yang lebih masuk akal harus fokus bukan pada (sensor) konten, tetapi pada (counter)narasi/persepsi. Terkait dengan "anonimitas", 71,9% responden menyatakan hal tersebut adalah keharusan, sebagai bagianintegraldariperlindunganprivasi. Uniknya, sekitar 57,1% responden percaya bahwa pengguna anonim online di Indonesia ada karena mereka hanya ingin menghindari atau lari dari tanggung jawab, bukan untuk melindungi kebenaran atau tujuan baik. Untuk hasil survei lebih lanjut, silakanakseshttp://bit.ly/id-netprivacy Netizen Kini diterbitkan bersama oleh: ICT Watch Indonesia dan Lab Kinetic Jl. Tebet Barat Dalam 6H No. 16A Jakarta Selatan +6221-8292428 info@ictwatch.id www.ictwatch.id
  4. 4. Otoritas Pajak Indonesia sedang mengejar Google Asia Pasik atas dugaan pajak yang belum dibayar dari pendapatan iklan yang diperkirakan lebih dari $ 400 juta pada tahun 2015. Pihak berwenang khawatir dengan perbedaan pajak yang dibayar oleh Google Indonesia, sebuah perseroan terbatas dan subjek peraturan perpajakan Indonesia, membandingkan dengan pajak potensial yang dihasilkan dari pendapatan Google Asia Pacic dari bisnisnya di Indonesia. Perlu dicatat bahwa Google Indonesia sudah membayar pajak pendapatan yang diminta melalui kantor lokal di Indonesia yang nilainya lebih rendah dari jumlah transaksi bisnis yang berasal dari operasi Google di Indonesia melalui kantor pusat Asia-Pasik di Singapura. (Oleh:SindyNurFitri/Kemenlu/Indonesia) International Telecommunication Union (ITU) dan Association of South East Asian Nations (ASEAN) mengadakan workshop tentang Perlindungan Online Anak (COP) pada 13-14 September 2016 di Manila, Filipina. Tujuan workshop ini adalahuntukmenyediakanplatformuntukNegaraAnggotaASEANuntukberbagipengalaman,memperkuatpengetahuan dan meningkatkan kesadaran tentang Keamanan Online Anak melalui pendekatan multi-stakeholder, yang melibatkan pemerintah, pendidik, regulator TIK/telekomunikasi, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam menghadapi persoalan anak-anak dan remaja. Pada kesempatan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Indonesia dan ICT Watch Indonesia menjadi salah satu panelis, salah satu presentasi yang disajikan adalah tentang inisiatif pembangunan Roadmap COP Indonesia. Presentasi: (Kemkominfo)http://bit.ly/itucop-idmcit dan (ICTWatch).(Oleh:RizkyAmeliah/Kemkominfo/Indonesia)http://bit.ly/itucop-ictwatch Para Pemimpin Association of South East Asian Nations (ASEAN) mengadopsi Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC 2025) selama KTT ASEAN pada 6 September 2016 di Vientiane, Lao PDR. The MPAC 2025 difokuskan pada lima bidang strategis, termasuk inovasi digital. Fitur utama dari Master Plan ini adalah dimasukkannya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai pusat strategi pembangunan konektivitas. MPAC mencatat bahwa teknologi digital di ASEAN berpotensi bisa bernilai hingga US $ 625.000.000.000 (8 persen dari PDB ASEAN) pada tahun 2030.MPAC2025jugamenyorotistrategiuntukmeningkatkanmanajemendatadanjasakeuangandigitaldikawasanini. DokumenMPAC2025dapatdiunduhdi (Oleh:SindyNurFitri/Kemenlu/Indonesia)http://bit.ly/asean2025. PARA PEMIMPIN ASEAN ADOPSI MASTER PLAN ON CONNECTIVITY 2025 OTORITAS PAJAK INDONESIA MELAKUKAN INVESTIGASI TERHADAP GOOGLE ITU DAN ASEAN FASILITASI PERTEMUAN MULTI PIHAK TENTANG COP Master Plan ASEAN Connectivity 2025 / ASEAN.org Mobil Google Maps Street View di Jakarta / Techinasia ITU - ASEAN COP Workshop di Manila / ICT Watch

×