Perencanaan pembangunan ekspor revisi 3   kelompok 3 revisi p djoko-4 jan 14
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perencanaan pembangunan ekspor revisi 3 kelompok 3 revisi p djoko-4 jan 14

on

  • 1,174 views

perencanaan pembangunan ekonomi

perencanaan pembangunan ekonomi

Statistics

Views

Total Views
1,174
Views on SlideShare
1,174
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
24
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Perencanaan pembangunan ekspor revisi 3   kelompok 3 revisi p djoko-4 jan 14 Perencanaan pembangunan ekspor revisi 3 kelompok 3 revisi p djoko-4 jan 14 Document Transcript

  • PAPER PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKSPOR DI INDONESIA Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi Dosen Pengampu : Drs. Djoko Siswanto, MSi Oleh Kelompok 3 : Ema Muslimawati (105030600111012) Rifky Ashabul Yamin (105030600111013) Brian Maulana (105030600111014) Robert Durianto (105030600111015) Intan Nastiti P (105030600111016) KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014
  • KATA PENGANTAR Puji syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan paper yang berjudul “Perencanaan Pembangunan Ekspor di Indonesia.” Paper ini merupakan tugas kelompok yang diajukan untuk memenuhi syarat dari tugas mata kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan paper ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Orang tua dan keluarga penulis yang selalu memberikan kami dukungan untuk menyelesaikan tugas ini dan mendapatkan hasil yang terbaik. 2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 3. Bapak Drs. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 4. Bapak Dr. Hermawan, S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi Perencanaan Pembangunan. 5. Bapak Prof. Dr. Agus Suryono, MS dan Bapak Drs. Djoko Siswanto, MSi selaku dosen mata kuliah Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan penyusunan paper ini. 6. Teman-teman seperjuangan perencanaan pembangunan 2010 yang selalu memberikan inspirasi bagi kelompok kami. Demi kesempurnaan paper ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga tugas paper ini bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Malang, 22 Desember 2013 ii
  • Penulis DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL.....................................................................................................i KATA PENGANTAR...................................................................................................ii DAFTAR ISI..................................................................................................................iii DAFTAR TABEL.........................................................................................................iv DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................v BAB I PENDAHULUAN..............................................................................................1 A. Latar Belakang..................................................................................................1 B. Rumusan Masalah.............................................................................................3 C. Tujuan ..............................................................................................................3 BAB II TINJAUAN PUSTAKA..................................................................................4 A. Teori ketergantungan (Dependency Theory)....................................................4 B. Teori Permintaan dan Penawaran.....................................................................6 C. Teori Good Governance...................................................................................8 BAB III PEMBAHASAN.............................................................................................12 A. Gambaran Umum Kondisi Ekspor di Indonesia...............................................12 1. Produk Ekspor di Indonesia..........................................................................15 2. Kendala Indonesia Dalam Melakukan Ekspor.............................................15 B. Analisis Hubungan Antara Ekspor Dengan Perspektif Teori Perencanaan Pembangunan Ekonomi....................................................................................18 1. Analisis Data Ekspor di Indonesia ...............................................................19 C. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekspor di Indonesia .............20 1. Tahap-tahap Perencanaan.............................................................................21 2. Sasaran Strategis...........................................................................................21 3. Perencanaan Peningkatan Ekspor.................................................................22 BAB IV KESIMPULAN...............................................................................................35 DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................vi iii
  • DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1. Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011.................................12 Tabel 2. Perkembangan Ekspor Indonesia Januari – Agustus 2013...............................13 Tabel 3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor...........................................................14 Tabel 4. Perkembangan Volume Ekspor Indonesia .......................................................14 Tabel 5. Sasaran Strategis Perencanaan Pembangunan Ekspor......................................21 Tabel 6. Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Ekspor............................22 Tabel 7. Skor Penilaian Strategi Kebijakan Untuk Penetapan Program Prioritas..........24 Tabel 8. Program Prioritas dan Tahapan Pencapaian Target Kinerja.............................26 Tabel 9. Perhitungan Pagu Program Prioritas.................................................................27 iv
  • DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1. Kurva Permintaan Suatu Barang atau Komoditas.........................................6 Gambar 2. Kurva Penawaran Suatu Barang atau Komoditas.........................................8 Gambar 3. Hubungan Antar Sektor dalam Mewujudkan Good Governance.................9 v
  • vi
  • BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu negara sering kali diukur melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekspor memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Peranan ekspor di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penentu dan penggerak roda perekonomian di negara tersebut. Ekspor merupakan kegiatan menjual dan mengirim barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Salah satu sumber devisa Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian adalah kegiatan ekspor yang dilakukan secara luas ke berbagai negara. Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini terbukti dengan keadaan tanah Indonesia yang sangat subur. Negara Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang mempunyai keunggulan komparatif dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain. Kegiatan ekspor terdiri dari dua yaitu ekspor migas dan ekspor non migas. Ekspor non migas di Indonesia lebih memberikan kontribusi yang lebih terhadap jumlah ekspor Indonesia. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Namun, sangat disayangkan dalam kenyataannya sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya akan hasil alam yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain. Indonesia terus dibanjiri produk impor karena pemenuhan suplai dalam negeri terus berkurang akibat produksi yang rendah. Faktor inovasi menjadi salah satu penyebab produktivitas selalu rendah. Tidak hanya produktivitas rendah saja yang menjadi faktor penyebab ekspor rendah, melainkan dalam mengekspor terdapat hambatan yang sering mengancam ekspor Indonesia yaitu regulasi pemerintah dan tata niaga produk dalam negeri. Kebijakan pemerintah seringkali bertentangan dengan kondisi pasar, birokrasi yang panjang dan rawan pengenaan tarif tidak resmi membuat biaya ekonomi sangat tinggi. Selain itu, biaya pengangkutan yang tinggi sering membuat barang ekspor tidak terangkut. Kebijakan pemerintah tentang pembatasan 1
  • bahan bakar minyak mengakibatkan kenaikan ongkos angkut barang antar pulau atau negara. Hal tersebut yang menyebabkan Indonesia melakukan import non migas, padahal Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan yang melimpah. Dan dampaknya adalah ketergantungan pada negara yang mengimport untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Menurut Theotonio Dos Santos dalam Kuncoro (2011), Teori dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Dari teori ketergantungan tersebut memang dapat membantu negara yang melakukan import dalam memenuhi kebutuhan, namun menyebabkan negara tidak bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, padahal negara mempunyai potensi yang cukup baik. Inilah yang terjadi pada Indonesia saat ini. Berdasarkan data Kementrian Perindustrian tahun 2012 bahwa jumlah ekspor Indonesia menurut sektor migas sebesar 20,38%, sedangkan sektor non migas sebesar 79,62%. Dapat dilihat dalam tabel berikut jumlah ekspor dari sektor migas dan non migas sebagai berikut : Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011 Sumber : Data Statistik Kementrian Perindustrian, Tahun 2012 Berdasarkan pada data tersebut diketahui bahwa jumlah ekspor Indonesia baik dari sektor migas maupun non migas setiap tahunnya mengalami jumlah yang tidak stabil. Berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar angka ekspor dapat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukannya perencanaan pembangunan yang dapat memberikan suatu pengarahan untuk menggunakan sumber-sumber pembangunan 2
  • termasuk sumber ekonomi yang terbatas adanya, untuk dapat mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien (Tjokroamidjojo, 1985). Dalam hal ini, tujuan dalam perencanaan berhubungan erat dengan perumusan kebijakan. Maka, perlunya proses perencanaan pembangunan untuk dapat menstabilkan jumlah ekspor di Indonesia baik dari sektor migas maupun sektor non migas. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana kondisi ekspor di Indonesia? 2. Bagaimana kendala dalam peningkatan ekspor? 3. Bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan ekspor migas dan non migas di Indonesia? C. Tujuan 1. Mengetahui kondisi ekspor di Indonesia. 2. Mengetahui apa saja kendala dalam peningkatan ekspor di Indonesia 3. Megetahui proses penyusunan perencanaan pembangunan ekspor migas dan non migas di Indonesia 3
  • BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Teori ketergantungan (Dependency Theory) Teori dependensi merupakan teori yang muncul sebagai tanggapan terhadap teori modernisasi. Teori ini muncul karena didasari fakta akan lambatnya pembangunan pada negara dunia ketiga (negara berkembang), khususnya Amerika Latin walaupun telah diberikan modal investasi dari negara kaya (Amerika Serikat). Permodalan dari negara kaya ternyata tidak mampu memberikan keuntungan bagi negara dunia ketiga, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, namun justru menambah kemiskinan di wilayah tersebut. Menurut Theotonio Dos Santos dalam Kuncoro (2011), Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara- negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, di mana negaranegara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.Dos Santos dalam Kuncoro (2011) menguraikan 3 bentuk ketergantungan: 1. Ketergantungan Kolonial Ketergantungan ini ditandai dengan bentuk perdagangan luar negeri jaman penjajahan yang bersifat monopoli yang diikuti dengan monopoli sumberdaya lainnya oleh pemerintah penjajah. 2. Ketergantungan industri keuangan Ketergantungan ini itandai dengan dominasi modal besar di negara-negara penjajah melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara penjajah. 3. Ketergantungan Teknologi Industri Bentuk ketergantungan baru. Kegiatan ekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor bahan mentah untuk negara pusat. Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingan negara pinggiran. Robert A. Packenham (1974), mengajukan kritik atas teori ketergantungan dengan menyebutkan kekuatan teori ketergantungan dan kelemahan teori ketergantungan. Menurut Packenham, kekuatan teori ketergantungan antara lain:  Menekankan pada aspek internasional.  Mempersoalkan akibat dari politik luar negeri (industri terhadap pinggiran). 4
  •  Mengkaitkan perubahan internal negara pinggiran dengan politik luar negeri negara maju.  Mengaitkan antara analisis ekonomi dengan analisis politik.  Membahas antarkelas dalam negeri dan hubungan kelas antarnegara dalam konteks internasional.  Memberikan definisi yang berbeda tentang pembangunan ekonomi (tentang kelas – kelas sosial, antardaerah dan antarnegara). Sedangkan kelemahan teori dependensi antara lain:  Hanya menyalahkan kapitalisme.  Konsep kunci yang kurang jelas termasuk istilah “ketergantungan”.  Ketergantungan dianggap sebagai konsep yang dikotomis.  Tidak ada kemungkinan lepas dari ketergantungan.  Ketergantungan dianggap sebagai sesuatu yang negatif.  Ketergantungan tidak melihat aspek psikologis.  Ketergantungan menyepelekan konsep nasionalisme.  Teori Ketergantungan sangat normatif dan subyektif.  Hubungan antarnegara dalam teori ketergantungan bersifat zero-sum game (kalau yang satu untung, yang lain rugi), padahal kenyataannya tidak ada hubungan yang bersifat seperti itu.  Karena konsepnya tidak jelas maka tidak dapat diuji kebenarannya, sehingga teori ini menjadi tautologies (selalu benar).  Menganggap aktor politik sebagai boneka dari kepentingan modal asing.  Kajian yang kurang rinci dan tajam akibatnya teori ini kurang dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan tajam. Dalam pandangan teori ini, ada hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang (NSB) sehingga praktek eksploitatif terhadap NSB pun senantiasa menyertai hubungan mereka. Namun disisi lain, hubungan tersebut juga menimbulkan ketergantungan NSB terhadap negara-negara maju. Misalnya, NSB meruakan produsen bahan mentah bagi kebutuhan industri negara-negara maju, dan sebaliknya mereka merupakan konsumen barang-barang jadi yang dihasilkan industri-industri di negara-negara maju tersebut. Pada intinya, pendekatan ini emandang bahwa NSB merupakan korban 5
  • kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik dan ekonomi, baik yang berskala domestik maupun global (Arsyad, 2010). B. Teori Permintaan dan Penawaran Secara teoritis ekspor suatu barang dipengaruhi oleh suatu penawaran (supply) dan permintaan (demand). Dalam teori perdagangan internasional disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, nilai tukar riil, pendapatan dunia dan kebijakan devaluasi. Sedangkan dari sisi penawaran, ekspor dipengaruhi oleh harga ekspor, harga domestik, nilai tukar riil, kapasitas produksi yang bisa diproksi melalui investasi, impor bahan baku, dan kebijakan deregulasi. Menurut Sukirno (2003), ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan, yaitu: 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. 3. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat 4. Corak distribusi dalam pendapatan masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Jumlah penduduk. 7. Ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Dalam analisis permintaan paling sederhana, dapat digambarkan sebuah kurva (curve) yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang diminta. Gambar 1. Kurva Permintaan Suatu Barang atau Komoditas 6
  • Sebagaimana Gambar tersebut dapat dijelaskan, jika harga suatu barang pada P 0 maka jumlah yang diminta adalah Q0. Adanya perubahan harga sebesar P0P1 mengakibatkan perubahan permintaan sebesar Q0Q1. Demikian sebaliknya, perubahan harga sebesar P 0P2 mengakibatkan perubahan permintaan sebesar Q0Q2. Sifat dari kurva permintaan ini adalah mempunyai arah kurva (slope) yang negatif. Artinya, semakin meningkat harga barang maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Demikian sebaliknya bila harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan menurun (Rosyidi, 2006). Ada empat hal paling dominan yang menyebabkan terjadinya perubahan permintaan, yaitu: a. Tingkat pendapatan per kapita (per capita income) masyarakat. Semakin besarnya pendapatan selalu berarti semakin besarnya permintaan. Jika terjadi kenaikan pendapatan masyarakat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Namun apabila terjadi penurunan pendapatan masyarakat, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri. b. Cita rasa atau selera (taste) konsumen terhadap barang itu. Cita rasa atau selera masyarakat pada umumnya akan berubah dari waktu ke waktu. Selera menggambarkan bermacam-macam pengaruh budaya dan sejarah. Selera mungkin mencerminkan kebutuhan psikologis dan fisiologis sejati, selera mungkin mencakup kecanduan yang terjadi secara artifisial dan selera mungkin juga mengandung sebuah unsur yang kuat dari tradisi atau agama. c. Harga barang lain yang berkaitan (prices of related goods), terutama barang pelengkap (complementary goods) dan barang pengganti (substitution goods). Kenaikan harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan ke kanan, dan penurunan harga barang subtitusi akan menggeser kurva permintaan ke kiri. Sedangkan kenaikan harga barang komplementer akan menggeser kurva permintaan ke kiri dan penurunan harga barang komplementer akan menggeser kurva permintaan ke kanan. d. Harapan atau perkiraan konsumen (consumer expectation) terhadap harga barang yang bersangkutan. Permintaan suatu barang akan berubah searah dengan ekspektasi masyarakat terhadap harga barang yang bersangkutan. Maksudnya adalah ekspektasi konsumen terhadap harga barang di masa mendatang, yakni apakah harga itu akan naik, turun atau tetap. Perkiraan itu amat menentukan. Jika konsumen mengira bahwa harga suatu barang akan naik bulan depan maka sebelum harga barang itu betul-betul naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika konsumen mengira bahwa harga akan turun bulan depan, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. 7
  • Berbeda dengan permintaan (demand), dari sisi penawaran (supply) para penjual mempunyai sikap yang sebaliknya dari sikap para pembeli. Mereka berkecenderungan akan menawarkan lebih banyak barang apabila harganya tinggi dan mengurangi jumlah harga yang ditawarkannya apabila harganya bertambah rendah. Dengan menganggap hal lainnya tetap (ceteris paribus), jumlah barang yang ditawarkan berhubungan positif dengan harga barang. Gambar 2. Kurva Penawaran Suatu Barang atau Komoditas Berdasarkan Gambar diatas dapat dijelaskan tentang hubungan jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar pada berbagai tingkat harga, yang diwakili oleh kurva SS. Sifat dari kurva penawaran ini adalah mempunyai arah kurva (slope) yang positif. Artinya, semakin meningkat harga barang atau komoditas maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar akan meningkat juga. Begitu sebaliknya bila harga barang atau komoditas itu turun, maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan di pasar akan menurun. Misalkan pada kondisi awal harga barang atau komoditas di H 0 dan jumlah yang ditawarkan adalah Q0. Jika harga naik dari H0 ke H1, maka jumlah barang atau komoditas yang ditawarkan akan meningkat dari Q0 ke Q1. Demikian juga bila harga turun dari H0 ke H2, maka jumlah yang ditawarkan akan menurun dari Q0 ke Q2 (Rosyidi, 2006). Menurut pendapatnya dalam setiap perekonomian jarang sekali masalah kelebihan produksi. Masalah kelebihan produksi, apabila hal itu terjadi, adalah masalah sementara. Mekanisme pasar akan membuat penyesuaian-penyesuaian sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor yang mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor di mana permintaan ke atas produksi mereka sangat berlebihan. Berdasarkan kepada pandangan yang seperti ini ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa di dalam suatu perekonomian sering sekali terwujud keadaan di mana jumlah keseluruhan penawaran barang-barang dalam perekonomian(penawaran agregat) pada penggunaan tenaga penuh akan 8
  • selalu diimbangi oleh keseluruhan permintaan atas barang-barang tersebut (permintaan agregat) yang sama besarnya. C. Teori Good Governance Pengertian good governance dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu good government governance dan good corporate governance. Good government governance dilihat dari sudut pandang pemerintah sedangkan good corporate governance dilihat dari sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dalam pembahasan ini, good governance yang dimaksud adalah good government governance karena topik yang sedang dibahas lebih condong kepada sudut pandang kepemrintahan. Dari segi functional aspect : governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau sebaliknya? Ganie-Rochman memberikan definisi: Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Governance sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, governance mempunyai tiga hal yaitu ekonomi, politik, dan administratif. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, proverty, dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector ( sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik. 9
  • Gambar 3. Hubungan Antar Sektor dalam Mewujudkan Good Governance Negara sebagai satu unsur governance, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang dan sektor informal lain di pasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Sedangkan masyarakat (society) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain. Berdasarkan ketiga dominan tersebut, good governance dapat didefiniskan kondisi yang memenuhi dua syarat, yaitu: 1. Ketiga domain (state, society, dan private sector) mengetahui, memahami, dan menjalankan fungsinya masing-masing secara benar dan efektif. 2. Ketiga domain (state, society, dan private sector) memiliki hubungan yang pas, sesuai proporsinya, tidak kurang dan tidak lebih (approprate relationship). Selain pengertian-pengertian di atas, Akhmad Syakhroza (2003) menjelaskan arti good governance sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dikihat dalam konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus kepada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan ketiga prinsip diatas sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi. Agar upaya good governance bisa diterapkan dalam suatu organisasi maka dibutuhkan adanya aturan main yang membatasi/mengarahkan aktifitas maupun keputusan top manajemen organisasi selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya aturan main apakah peraturan dan kebijakan internal organisasi ataupun hukum dan perundang-undangan yang mengatur organisasi maupun perangkat pelaksanaannya 10
  • membuat top manajemen tersebut menjadi lebih independen dalam menjalankan roda organisasi. Dengan menegakkan sistim good governance dalam suatu organisasi diharapkan terjadi peningkatan dalam hal: • Efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan konstribusi kepada terciptaya kesejahteraan masyarakat, pegawai, dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan. • Legitimasi organisasi yang kelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan. • Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para stakeholder. • Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate. Good Governance lebih ditekankan kepada proses, sistim, prosedur dan peraturan yang formal ataupun informal yang menata organisasi dimana aturan main yang ada diterapkan dan di taati. Good Governance berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara tujuan ekonomis dan sosial atau antara tujuan individu dan masyarakat (banyak orang) yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya organisasi sejalan dengan tujuan organisasi. Good governance secara sederhana dengan merujuk kepada pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan pembangunan aturan main dan lingkungan ekonomi dan institusi yang memberikan kebebasan kepada organisasi untuk secara ketat untuk meningkatkan nilai jangka panjang pemilik, memaksimumkan pengembangan SDM, dan juga memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, lingkungan, dan masyarakat banyak. 11
  • BAB III PEMBAHASAN A. Kondisi Ekspor di Indonesia Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional, lawannya adalah impor. Pengutamaan Ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi-dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antar berbagai produk. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Berdasarkan data statistik dari Kementrian Perindustrian tahun 2012 bahwa jumlah ekspor baik sektor migas dan non migas adalah sebagai berikut : Tabel 1. Jumlah Sektor Migas dan Non Migas Tahun 2007-2011 12
  • Sedangkan untuk Bulan Januari-Agustus 2012 dan 2013, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2013 adalah sebagai berikut : Ekspor Indonesia pada Agustus 2013 mengalami penurunan sebesar 12,77 persen dibanding Juli 2013, yaitu dari US$15.087,9 juta menjadi US$13.160,8 juta. Bila dibandingkan dengan Agustus 2012,ekspor mengalami penurunan sebesar 6,31 persen. Penurunan ekspor Agustus 2013 disebabkan oleh menurunnya ekspor nonmigas sebesar 18,88 persen dari US$12.805,3 juta menjadi US$10.387,4 juta, sebaliknya ekspor migas naik sebesar 21,50 persen, yaitu dari US$2.282,6 juta menjadi US$2.773,4 juta. Lebih lanjut peningkatan ekspor migas disebabkan oleh meningkatnya ekspor minyak mentah sebesar 22,62 persen menjadi US$963,9 juta dan ekspor hasil minyak sebesar 31,64 persen menjadi US$415,8 juta, demikian juga ekspor gas meningkat sebesar 18,04 persen menjadi US$1.393,7 juta. Volume ekspor migas Agustus 2013 terhadap Juli 2013 untuk minyak mentah dan hasil minyak naik masing-masing sebesar 21,82 persen dan 33,09 persen, demikian juga gas naik sebesar 0,42 persen. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia naik dari US$103,12 per barel pada Juli 2013 menjadi US$110,78 per barel pada Agustus 2013. Tabel 2. Perkembangan Ekspor Indonesia Januari – Agustus 2013 13
  • Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Ekspor Menurut Sektor Ekspor produk industri menurun 3,64 persen, demikian juga ekspor produk pertambangaan dan lainnya menurun 2,74 persen, sedangkan produk pertanian meningkat 2,3 persen. Dilihat dari kontribusinya terhadap ekspor keseluruhan Januari-Agustus 2013, kontribusi ekspor produk industri adalah sebesar 61,97 persen, sedangkan kontribusi ekspor produk pertanian adalah sebesar 2,99 persen, dan kontribusi ekspor produk pertambangan dan lainnya adalah sebesar 17,12 persen, sementara konstribusi ekspor migas adalah sebesar 17,92 persen. Tabel 3. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Sektor Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Tabel 4. Perkembangan Volume Ekspor Indonesia 14
  • Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 Dari sisi volume, ekspor Indonesia Agustus 2013 mengalami penurunan 5,49 persen dibanding Juli 2013 yang disebabkan penurunan volume ekspor nonmigas sebesar 6,57 persen. Sebaliknya volume migas naik 11,66 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Agustus 2012 volume ekspor meningkat 26,58 persen. Secara kumulatif volume ekspor juga meningkat 18,20 persen dibanding periode Januari–Agustus 2012 yang disumbang oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 21,31 persen. Sedangkan volume ekspor migas justru turun 14,11 persen. 1. Produk ekspor Indonesia Produk ekspor Indonesia meliputi hasil produk pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri dan begitupun juga jasa. a. Hasil Pertanian Contoh karet, kopi kelapa sawit, cengkeh,teh,lada,kina,tembakau dan cokelat. b. Hasil Hutan Contoh kayu dan rotan. Ekspor kayu atau rotan tidak boleh dalam bentuk kayu gelondongan atau bahan mentah, namun dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi, seperti mebel. c. Hasil Perikanan Hasil perikanan yang banyak di ekspor merupakan hasil dari laut. produk ekspor hasil perikanan, antara lain ikan tuna, cakalang, udang dan bandeng. d. Hasil Pertambangan 15
  • Contoh barang tambang yang di ekspor timah, alumunium, batu bara tembaga dan emas. e. Hasil Industri Contoh semen, pupuk, tekstil, dan pakaian jadi. f. Jasa Dalam bidang jasa, Indonesia mengirim tenaga kerja keluar negeri antara lain ke malaysia dan negara-negara timur tengah. B. Kendala Indonesia Dalam Melakukan Ekspor Kendala-kendala yang dihadapi oleh negara kita dalam melakukan ekspor, di antaranya sebagai berikut: • Perekonomian negara kita dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi (high cost economy), yang ditandai dengan: 1. produktivitas dan kualitas tenaga kerja relatif rendah; 2. struktur industri dan teknis produksi tidak efisien dan rapuh; 3. struktur dan prosedur birokrasi sering menimbulkan biaya tambahan; 4. sistem transportasi dan jalur distribusi laut dan darat yang lamban dan kurang memadai, serta sistem integrasi antarmodal yang lemah di hampir semua jenis angkutan dan distribusi sehingga menganggu ketepatan waktu penyampaian barang dan efisiensi biaya; 5. mekanisme keterkaitan industri hulu dan hilir yang tidak efisien; 6. banyaknya industri yang terkait dengan monopoli, oligopoli, dan konsentrasi rasio yang tinggi pada kelompok tertentu, serta kolusi yang samar-samar yang mengkonsentrasikan diri pada pasar domestik; 7. kondisi moneter yang terlalu peka dan labil terhadap inflasi, nilai kurs, dan tingkat bunga; 8. ketergantungan terhadap kandungan impor yang tinggi serta industri hulu dan industri strategis; 9. proteksi yang berlebihan dan berkepanjangan pada industry hulu; 10. kesalahan struktural dalam kebijakan pemerintah serta kurangnya kemampuan dalam bidang rekayasa dan rancang bangun; 16
  • 11. tata niaga perdagangan dan jasa dalam negeri yang berlingkar pada kelompok tertentu. • Kendala internal lainnya berupa: 1. lingkar proses bahan baku yang belum memadai untuk industri barang jadi; 2. rendahnya tingkat investasi untuk komoditas ekspor, baik investasi domestik maupun asing; 3. keserasian proses dan mekanisme kerja antara birokrat dan pengusaha masih belum selaras dan harmonis; 4. kelemahan dalam informasi pasar; 5. proses inovasi dan pengembangan teknologi yang rendah; 6. forum Indonesia Incorporated yang kurang berperan antif; 7. trading house yang belum berfungsi; 8. tingginya ketergantungan pada beberapa komoditas ekspor bahan-bahan pertanian dan tambang (90% konsentrasi mata dagangan nonmigas hanya pada 23 komoditi); 9. term of trade beberapa komoditas pendukung cenderung merosot; 10. ekspor masih dalam komoditas pesanan, belum masuk dalam tahap daya saing dan lemahnya respon terhadap permintaan pasar sehingga riskan terhadap perubahan global; 11. rendahnya upaya strategi promosi ekspor dan budaya ekspor serta tumpulnya ujung tombak atase dan wakil dagang di luar negeri, dan lemahnya kekuatan jangkauan pasar yang hanya terbatas pada akses pasar dari pemiliki merek sebagai pemesan; 12. kecilnya peran konglomerat yang ikut bermain dalam pasar internasional, mereka lebih melihat pasar domestik untuk melempar produknya; 13. lemahnya jaringan bisnis dan saluran distribusi perdagangan internasional; 14. mayoritas industri Indonesia hanya bertumpu pada hasil akhir, tanpa didukung oleh akar industri yang kuat; 15. lemahnya infrastuktur pendukung dan lambatnya kesiapan kelembagaan pendukung, seperti pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan tenaga ahli; 16. pasar luar negeri yang mendikte bahan baku produksi atau pun pelemparan output produksinya. • Kendala eksternal berupa: 1. semakin ketatnya persaingan beberapa macam ekspor antarnegara; 17
  • 2. proses substitusi barang impor meningkat di negara-negara pengimpor, sikap proteksionis dari beberapa negara tujuan ekspor; 3. ketergantungan pada ekonomi dunia akibat strategi led growth; 4. daya serap negara maju rendah akibat resesi dan problem ekonomi yang masih terasa dan upaya penghematan impor dari negara-negara pengimpor sehingga membuat permintaan turun, yang berakibat merosotnya harga barangbarang tersebut; 5. lingkaran utama negara-negara berkembang ikut mempengaruhi lalu lintas imporekspor internasional; 6. perubahan struktur produksi bagi negara-negara maju yang cenderung dan bertendensi menjadi over supply bagi negaranegara pengekspor sehingga mendorong merosotnya hargaharga dari produksi ekspor tersebut; 7. perubahan gerak nilai tukar internasional yang sulit dideteksi; 8. munculnya negara-negara pendatang baru yang memproduksi barang sejenis, seperti Vietnam, Bangladesh, dan Cina yang bersamaan dengan pesaing-pesaing lama yang memiliki jaringan internasional membanjiri pasaran dengan ciri dan pola strategi pemasaran yang berbeda dengan harga yang lebih kompetitif; 9. semakin berkembangnya trading block, seperti pasar tunggal Eropa, NAFTA, AFTA, dan forum APEC. Walaupun pada akhirnya semakin terarah menuju liberalisasi perdagangan dan investasi, terutama setelah ditandatanganinya kesepakatankesepakatan WTO untuk tahun 2010/2020. C. Analisis Data Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, yaitu migas dan non migas. Namun pada kenyatanyaannya, pemerintah Indonesia masih mengalami dilema dalam pemenuhan kebutuhan di negara Indonesia. Penyebabnya adalah karena permintaan kebutuhan di Indonesia tinggi akan tetapi pemerintah belum mampu memaksimalkan SDA yang dimiliki. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk melakukan impor kepada negara-negara tetangga untuk mencukupi permintaan yang ada tersebut. Dampaknya, Indonesia menjadi negara yang bergantung dengan negara lain. Hal ini sesuai dengan teori ketergantungan dari Theotonio Dos Santos. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negaranegara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi 18
  • negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Ketergantungan Indonesia kepada negara-negara lain memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari ketergantungan Indonesia dengan negara-negara lain adalah memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan cadangan devisa, dan memperluas pasar. Sedangkan dampak negatif dari ketergantungan negara Indonesia dengan negara-negara lain adalah menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar besaran sumber daya alam dan menyebabkan negara Indonesia tidak bisa mandiri. Dari keadaan alam yang dimiliki, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan SDA secara efektif dan efesien. Dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting, karena pemerintah mempunyai wewenang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan produk-produk dalam negri dengan tujuan supaya Indonesia mampu bersaing secara global. Tidak hanya peran pemerintah saja, melainkan juga pemerintah harus mengikut sertakan pihak swasta dan masyarakat. Dengan begitu, hal ini sesuai dengan teori good governance. Pengertian good governance dapat ditinjau dari dua segi yang berbeda, yaitu good government governanace dan good corporate governance. Good government governance dilihat dari sudut pandang pemerintah sedangkan good corporate governance dilihat dari sudut pandang korporasi atau perusahaan swasta. Dalam pembahasan ini, good governance yang dimaksud adalah good government governance karena topik yang sedang dibahas lebih condong kepada sudut pandang kepemerintahan. Governance sebagai praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, governance mempunyai tiga hal yaitu ekonomi, politik, dan administratif. Economic governance meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. Economic governance mempunyai implikasi terhadap equity, proverty, dan quality of life. Political governance adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintahan), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk 19
  • berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik. Dari teori good governance tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah, swasta dan masyarakat sangat berpengaruh, karena dengan begitu tujuan dalam meningkatkan ekspor di Indonesia bisa berjalan dengan baik. Peran ketiga stakeholder ini sangat berkaitan dan saling berkesinambungan untuk melakukan proses perencanaan ekspor bagi negara Indonesia Berdasarkan tampilan ringkasan perkembangan ekspor Indonesia Januari - Agustus 2013 bahwa kondisi ekspor Indonesia pada Agustus 2013 mengalami penurunan sebesar 12,77 persen terhadap Juli 2013, dimana turun US$15.087,9 juta menjadi US$13.160,8 juta pada juli 2013. Secara total perkembangan ekspor Indonesia jika dibandingkan dengan Agustus 2012, nampak jumlah prosentase total ekspor Indonesia mengalami penurunan sebesar 6,31 persen. Penurunan ekspor pada tahun 2013 ini dipicu oleh menurunnya ekspor nonmigas sebesar 18,88 persen dari US$12.805,3 juta menjadi US$10.387,4 juta pada 2013, walaupun demikian ekspor migas naik dengan prosesntase cukup membanggakan. Sementara itu jika melihat prosesntase total dengan memperbandingkan kedua tahun (2013 dan 2012) maka nampak jelas terjadi penurunan dari kedua jenis ekspor. Prosentase ekspor migas turun 17,35 persen pada tahun 2013 ini, pada ekspor non-migas terjadi penurunan sebesar 3,25 persen. Hal ini perlu sekali koreksi bagaimana mungkin migas terjadi penurunan prosentase lebih besar daripada non-migas. Idealnya migas dan non-migas menjadi pondasi bagi keberlangsungan pembangunan Indonesia karena mengingat krisis di Eropa telah berangsur mereda, maka keduanya dapat difungsikan seimbang saling mendukung, tidak memfokuskan salah satu diantaranya. Oleh karenanya pemerintah bersama swasta dapat berupaya lebih keras lagi memaksimalkan potensi alam serta prinsip public privat partnership (PPP). Situasi menarik juga ditampilkan pada bagian ekspor Indonesia menurut sektor, sektor industri dan pertambangan pada tahun 2013 sama-sama mengalami penurunan terhadap 2012 secara berurutan dapat dinyatakan sebesar sebesar 3,64 persen dan 2,74 persen. Sementara itu sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 2,30 persen dari total ekspor US$ 3.485,8 juta pada 2012 ke US$ 3.565,9 juta pada 2013, mengingat hasil pertanian Indonesia telah dilirik dunia Internasional sebagai pemasok kebutuhan mereka, hal ini dibuktikan semakin gencarnya kepala negara yang berdatangan ke Indonesia untuk melakukan kerjasama perdagangan baik bileteral maupun multilateral. Pada sisi migas agaknya minyak mentah dan gas mengalami penurunan, secara berurutan dapat dinyatakan sebesar 12,62 persen dan 18,20 persen. Sementara itu hasil minyak masih menunjukkan eksistensinya dibanding sektor migas yang lain, dimana naik 3,30 persen pada 2013 ini. Secara khusus pada tahun 2013, migas yang terdiri dai sektor minyak mentah, hasil minyak dan gas terkoreksi naik. Walaupun 20
  • demikian non-migas mengalami penurunan oleh karena turunnya ekspor industri dan pertambangan. Berdasarkan analisis data tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ekspor total pada tahun 2013 terhadap tahun 2012 mengalami penurunan, sementara itu disisi yang lain pada tahun 2013 pada agustus terhadap juli mengalami peningkatan. Oleh karena itu jika dilihat dari kedua tahun ini dimana ekspor Indonesia mengalami penurunan maka sebetulnya pemerintah dan swasta telah mengalami kondisi yang disebut berupaya keras namun belum mencapai target naik. Walau bagaimanapun kenaikan ekspor untuk tahun 2013 (juli-agustus) tidak akan mencapai pencapaian tahun 2012. Dari paparan singkat tersebut diatas sangat mungkin jika penerapan teori perencanaan pembangunan ekonomi dalam hal ekspor migas dan non-migas sangat membantu dalam hal problematika ekspor secara umum. D. Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekspor Di Indonesia Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi utama untuk bersaing di tingkat internasional Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. 1. Tahap-tahap Perencanaan Dalam perencanaan ekspor perlu dilakukan berbagai persiapan, berikut ini 4 langkah persiapannya : 1. Identifikasi pasar yang potensial 2. Penyesuaian antara kebutuhan pasar dengan kemampuan, analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, threat) 3. Melakukan Pertemuan, dengan eksportir, agen, dll 4. Alokasi sumber daya. 2. Sasaran Strategis 21
  • Sasaran strategis merupakan indikator kinerja yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan ekspor di Indonesia ini yang tentunya atas dasar dari suatu misi. Berikut sasaran strategis yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan ekspor, yaitu : Tabel 5. Sasaran Strategis Perencanaan Pembangunan Ekspor Misi meningkatkan kinerja menguatkan ekspor dalam negeri non migas pasar menjaga ketersediaan secara berkualitas Tujuan 1. peningkatan akses bahan pokokdan penguatan 1. peningkatan jaringan distribusi nasonal. 1. penciptaan jaringan pasar ekspor dan distribusi fasilitas ekspor 2. pengawasan dan perlindungan perdagangan peningkatan konsumen efisien daya saing ekspor 2. peningkatan kinerja 2. yang stabilisasi dan sektor perdagangan besar dan eceran dan Sasaran penurunan disparitas harga bahan pokok ekonomi kreatif 1. pertumbuhan ekspor 1. pertumbuhan PDB non migas sektor perdagangan 2. diversivikasi pasar ekspor perizinan 3. diversivikasi produk ekspor provinsi 2. Gejolak harga bahan pokok dalam negeri perdagangan dalam negeri 4.keunggulan komparatif 2.penyederhanaan 1. disparitas harga antar 3. kontribusi ekonomi produk kreatif ekspor Sasaran yang ingin dicapai dalam peningkatan akses pasar ekspor dan fasilitasi ekspor adalah: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekspor nonmigas, sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional 2. Diversivikasi pasar tujuan ekspor yang semakin baik sebagai indikasi berkurangnya ketegantungan ekspor pada suatu negara tertentu, sehngga berkelanjutan pertumbuhan ekonomi semakin baik 22
  • 3. Diversivikasi produk ekspor migas dan non migas yang semakin baik, sehingga ketergantungan pada produk ekspor tertentu menjadi berkurang. 3. Perencanaan Peningkatan Ekspor Tabel 6. Penentuan Alternatif Strategi dan Indikator Sasaran Ekspor Peluang: Ancaman: 1. Persaingan Faktor Eksternal ekspor Indonsia di 1. Banyak negara lain yang semakin meningkat 2. dalam ekspor barang. Munculnya inovasi kebijakannya lebih baik inovasi- 2. Sumberdaya manusia di baru dalam negara lain lebih kreatif menciptakan persaingan dalam produk ekspor produk. 3. Meningkatkan akses 3. Produk dari luar negeri pasar ke luar negeri 4. Munculnya lebih negara- negara berkualitas dan harga lebih terjangkau. konsumen 4. Teknologi semakin maju, industri baru 5. Sektor mengembangkan namun Indonesia belum yang baru dikembangkan mampu mengembangkan 5. Euforia ekspor minyak Indonesia dilirik oleh mentah dunia. Ex: kerajinan tanpa Faktor Internal besar-besaran, memperhitungkan produksi sendiri. Tak mampu produksi Kekuatan: Alternatif Strategi: 1. Sumberdaya Alam 1. Meningkatkan yang melimpah Alternatif Strategi: produk 1. Meningkatkan unggulan untuk ekspor produksi ekspor 2. Memiliki Sumberdaya 2. Meningkatkan kreativitas 2. Kebijakan Manusia yang banyak sumber daya manusia 3. Memiliki keragaman 3. Meningkatkan budaya yang kualitas yang pemerintah dapat potensi- menguntungkan produsen dalam negri agar mampu dapat potensi keragaman menghasilkan produk budaya dengan produk bersaing ekspor khas yang maksimal dimiliki dengan 23
  • 4. Memiliki Program masing-masing daerah 3. Peningkatan tenaga ahli yang berbasis industri dalam mengembangan kreatif teknologi agar mampu mengikuti teknologi yang Kelemahan: Alternatif Strategi: 1. produktivitas SDM 1. Memberikan penyuluhan 1. Memberikan yang ada di Indonesia dan masih rendah sumber 2. Kurangnya kerativitas pelaku industri local 3. Lemahnya pelatihan daya untuk dalam melakukan ekspor 4. Lemahnya regulasi pemerintah kepada kekreativitasan manusia kepada untuk peningkatan kualitas produk dalam 2. Pemberian fasilitas untuk sebuah produk yang inovatif. 2. Melakukan pelatihan kepada pelaku industri menciptakan menciptakan adminsitrasi 5. Biaya semakin maju Alternatif Strategi: meningkatkan daya saing 3. Memberikan kemudahan pelatihan industri-industri mikro untuk produsen mengurusi dalam administrasi saat melakukan ekspor transportasi 3. Memberikan kemudahan 4. Memberikan keringanan yang relative mahal perijinan kepada produsen biaya 6. Kurang dukungan dan yang akan membuat usaha melakukan produk baru produk-prouk ekspor ke pedulinya pemerintah daerah dalam 4. Pemerintah membantu mendampingi memasarkan masyarakat lokal transportasi saat pengiriman luar negri produk lokal ke ranah 7. Sistem ekspor-impor produk- internasional yang tidak optimal. Sering lolosnya ekspor-impor ilegal Deskripsi Singkat : Berdasarkan analisis SWOT yang dipaparkan dalam tabel 6 tersebut diatas, kemudian disederhanakan kedalam penilaian strategi kebijakan untuk penetaapan program prioritas, alasannya dikarenakan untuk melihat sejauh mana dari 14 strategi kebijakan nantinya akan dipilih sebagai program berdasarkan skor yang dibuat. Adapun penilaian dari strategi kebijakan untuk penetapan program prioritas sebagai berikut : 24
  • Tabel 7. Skor Penilaian Strategi Kebijakan Untuk Penetapan Program Prioritas Strategi Kebijakan Skor Penilaian 1. Meningkatkan produk unggulan untuk 65 ekspor 2. Meningkatkan kreativitas sumber daya 85 manusia 3. Meningkatkan potensi-potensi keragaman 70 budaya dengan produk khas yang dimiliki masing-masing daerah 4. Meningkatkan kualitas produksi ekspor 5. Kebijakan pemerintah yang dapat 70 90 menguntungkan produsen dalam negri agar mampu bersaing dengan maksimal 6. Peningkatan tenaga ahli dalam 75 mengembangan teknologi agar mampu mengikuti teknologi yang semakin maju 7. Memberikan penyuluhan dan pelatihan 70 kepada sumber daya manusia untuk menciptakan kekreativitasan dalam menciptakan sebuah produk yang inovatif 8. Melakukan pelatihan kepada industri- 60 industri mikro 9. Memberikan kemudahan perijinan kepada 80 produsen yang akan membuat usaha produk baru 10.Pemerintah membantu memasarkan 65 produk-produk lokal ke ranah internasional 11. Memberikan pelatihan kepada pelaku 70 industri untuk peningkatan kualitas produk 12. Pemberian fasilitas untuk meningkatkan 90 daya saing; seperti 13. Memberikan kemudahan untuk produsen 70 dalam mengurusi administrasi saat melakukan ekspor 14. Memberikan keringanan biaya 85 25
  • transportasi saat melakukan pengiriman produk-produk ekspor ke luar negri Keterangan : Skor Interval = 50-100 Berdasarkan hasil skoring yang dilakukan, maka didapatkan 5 program prioritas. Interval skor yang ditampilkan 50-100, artinya adalah nilai skor terendah sebesar 50 bermakna bahwa strategi kebijakan tersebut kurang begitu prioritas untuk dilakukan. Sementara nilai skor tertinggi sebesar 100 bermakna strategi kebijakan tersebut dapat dijadikan program prioritas. Pemilihan kelima program prioritas dari keseluruhan program prioritas yang ada didasarkan atas subjektifitas penulis dengan melihat angka interval yang muncul lebih dari 80. Adapun lima program prioritas yang dimaksud diantaranya adalah (a) Meningkatkan kreativitas sumber daya manusia; (b) Kebijakan pemerintah yang dapat menguntungkan produsen dalam negri agar mampu bersaing dengan maksimal; (c) Memberikan kemudahan perijinan kepada produsen yang akan membuat usaha produk baru; (d) Pemberian Fasilitas untuk meningkatkan daya saing ; dan (e) Memberikan keringanan biaya transportasi saat melakukan pengiriman produk-produk ekspor ke luar negri. Kemudian program prioritas tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, maka akan dilakukan identifikasi, penetapan standar keberhasilan serta prosentase keberhasilan yang dijabarkan tiap tahun. Adapun tahapan peencapaian target kinerja tersebut dibawah ini: Tabel 8. Program Prioritas dan Tahapan Pencapaian Target Kinerja Catatan: Indikator kinerja harus sesuai degan prog prioritas…..dan tahapan pencapaian target sesuaikan juga dan tidak harus %..... No. Program Permasalahan Prioritas 1 Program kreatifitas pelatihan SDM pengembang rendah Faktor Penentu Keberhasilan Kreativitas masih para Indikator Kinerja Tahapan Pencapaian Target 201 Jumlah 201 (%) 201 201 2015 1 70 2 77 3 80 4 85 90 SDM yang produsen ikut an /sumber daya pelatihan kemampuan manusia Tingkat 26
  • masyarakat 2 pertumbuha Program Potensi yang Terwujudnya pengelolaan dimiliki belum pengelolaan n ekspor Jumlah 70 75 75 80 85 70 72 82 85 90 70 75 78 85 90 75 78 80 83 90 sumber sumber daya terkelola yang migas secara dan maksimal migas dan dengan baik non migas baik daya migas non Tingkat pertumbuha Penyediaan Tersedianya infrastruktur infrastruktur infrastrukt n penyediaan akan bagi ur yang infrastruktur. memudahkan masyarakat tersedia masyarakat untuk dalam mempermudah Peningkata memperkuat kegiatan n ekspor. ekspor. ekspor Program Sulitnya Sistem Jumlah penguatan 4 Program pembanguna 3 n ekspor Jumlah mendapatkan operasionali- instansi instansi dan perizinan administrasi. dalam sasi ekspor yang ekspor dengan barang. diperkuat Serta jaminan Meningkat- lemahnya kekuatan nya jumlah sistem hukum adminisrasi meningkat. yang eksportir dalam kegitan 5 yang terdata. Program ekspor. Mahalnya Jaminan dalam Sarana penyediaan biaya akses sarana akomodasi pelabuhan laut si yang transportasi pengiriman ataupun udara. transporta tersedia barang, Naiknya seringnya pola jumlah 27
  • pengiriman pengiriman barang yang barang menumpuk di ekspor. pelabuhan. Tabel 9. Perhitungan Pagu Program Prioritas sesuaikan dengan tabel di atas yg direvisi ……………. Program Outcome Standar Belanja (Rp) Rp. 6,800,000,000 Pembangunan Pagu Program Prioritas (Rp) tempat pelatihan. Akomodasi para Rp. 5,610,000,000 ahli untuk pelatihan. Pelestarian produk Rp. 9,600,000,000 unggulan. Pembangunan fasilitas Rp. 2,000,000,000 Rp, 29,260,000,000 untuk Program pelatihan mempermudah pengembangan kegiatan ekspor. kemampuan masyarakat Pembangunan Rp. 3.500.000.000 sarana prasarana dan untuk menunjang produktivitas SDM Pelaksanaan monitoring Rp. 1.750.000.000 dan evaluasi oleh tim ahli perencanaan di Program setiap sektor Pengadaan mesin Rp. 2,500.000.000 optimalisasi produksi pengelolaan daya unggulan. sumber 28
  • Pendataan untuk Rp. 4.437.000.000. setiap sektor sebagai evaluasi. Pengadaan Sistem Rp 1.360.000.000. informasi dan teknologi sumber daya migas dan non migas Pembangunan Rp. 3.775.000.000 fasilitas sarana dan prasarana dalam mengelola SDA Pengadaan jumlah Rp. 1.225.000.000 Rp, 14,447,000,000 produk ekspor yang semakin bervariatif Peningkatan kerja Rp 1.150.000.000 sama dengan luar negeri Program pembangunan Pembangunan jalan. Rp. 242.654.000.000 Penyediaan listrik Rp 18.000.000.000 Pembangunan Rp 15.300.000.000. Rp. 284.454.000.000 penyediaan irigasi Penyediaan infrastruktur. informasi seperti : Rp 8.500.000.000. internet, telfon, dll. Penambahan Rp 3.060.000.000. jumlah tenaga kerja Program administrasi. Penyediaan penguatan instansi perlengkapan dan administrasi. penyediaan sarana transportasi alat kantor Penyelenggaraan pertemuan Program Rp. 4.250.000.000. stakeholder. Penambahan transportasi. Pembangunan Rp. 13.090.000.000 Rp. 5.780.000.000. antar alat Rp. 80.000.000.000 Rp 4.800.000.000.000. Rp 4.938.000.000.000 pelabuhan. 29
  • Renovasi pelabuhan. Subsidi Rp 50.000.000.000 untuk Rp 8.000.000.000 eksportir barang. Rincian : 1. Program Pelatihan Pengembangan kemampuan masyarakat a. Pembangunan tempat pelatihan. Untuk pembangunan tempat pelatihan di Indonesia, diperkirakan membutuhkan ± Rp. 200.000.000 untuk tiap provinsi, sedangkan di Indonesia memiki 34 provinsi.Total Rp 6.800.000.000. b. Akomodasi para ahli untuk pelatihan. Untuk para ahli yang melakukan pelatihan untuk pelaku industri, membutuhkan waktu ± 2 bulan waktu kerja dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tiap gedung pelatihan dibutuhkan 1 orang pelatih ahli dan 3 orang pelatih pembantu. Akomodasi yang diberikan berupa honor, tidur dan konsumsi para pelatih. Honor pelatih ahli untuk 2 bulan ± Rp 10.000.000 sedangkan honor untuk pelatih pembantu untuk 2 bulan ± Rp 5.000.000. Jumlah honor yang diberikan untuk tiap gedung adalah sebesar Rp. 25.000.000. Untuk akomodasi, biaya sewa hotel sebesar Rp 600.000/hari. Jadi total biaya untuk akomodasi sebesar Rp 144.000.000 untuk 4 orang dalam kurun waktu ± 2 bulan. Total akomodasi dan honor di tiap gedung sebesar Rp 165.000.000 x 34 = Rp 5.610.000.000. c. Pelestarian produk unggulan. 30
  • Untuk pelestarian (konservasi) produk unggulan diperlukan biaya ± Rp300.000.000 untuk tiap provinsi.Total Rp9.600.000.000 d. Pembangunan fasilitas untuk mempermudah kegiatan ekspor. Fasilitas yang dimaksud berupa : jalan, air, listrik dan lain-lain, diperkirakan membutuhkan biaya sebesar ± 2.000.000.000 untuk tiap provinsi. e. Pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang produktivitas SDM Pemberian sarana dan prasarana seperti ruangan yang memadai, meja, kursi, dll untuk dapat menunjang produktivitas SDM dalam mengembangkan produk unggulan yang dapat di ekspor ke negara lain. Biaya yang dibutuhkan ± Rp. 3.500.000.000 karena setiap provinsi memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim ahli perencanaan di setiap sektor Dalam pelaksanaan peningkatan jumlah ekspor di Indonesia diperlukannya tim monitoring dan evaluasi dari setiap kegiatan yang dilakukan agar lebih terkoordinir dengan baik sehingga perencanaan pembangunan jumlah ekspor di Indonesia dapat stabil. Adapun untuk biaya pada saat monitoring maupun evaluasi berlangsung sebesar Rp. 1.750.000.000. 2. Program optimalisasi pengelolaan sumber daya migas dan non migas a. Pengadaan mesin produksi sumber daya unggulan. Di tiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya unggulan yang berbeda, untuk itu dalam pembiayaannya diambil rata-rata dari semua daerah yang ada, dan didapat nilai sebesar Rp 2.500.000.000 untuk tiap provinsi. b. Pendataan untuk setiap sektor. Untuk pendataan juga diperlukan tenaga manusia sebagai petugas dalam mendata apapun yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya migas dan non-migas. Untuk para ahli yang melakukan pendataan untuk evaluasi, membutuhkan waktu ± 3 bulan waktu kerja dalam pelaksanaannya. Sedangkan di tiap gedung pelatihan dibutuhkan 1 orang pelatih ahli dan 1 orang pelatih pembantu. Akomodasi yang diberikan berupa honor, tidur dan konsumsi para pelatih. Honor pelatih ahli untuk 3 bulan ± Rp 15.000.000 sedangkan honor untuk pelatih pembantu untuk 3 bulan ± Rp 7.500.000. Jumlah honor yang diberikan untuk tiap gedung adalah sebesar Rp. 22.500.000. Untuk akomodasi, biaya sewa hotel sebesar Rp 600.000/hari. Jadi total biaya untuk akomodasi sebesar Rp 108.000.000 untuk 2 orang dalam kurun waktu ± 3 bulan. Total 31
  • akomodasi dan honor di tiap gedung sebesar Rp 130.500.000 x 34 = Rp 4.437.000.000. c. Pengadaan sistem teknologi dan informasi Diperlukannya sistem teknologi dan informasi yang menunjang dalam pendataan sumber daya migas dan non-migas dan pelatihan sumber daya manusia.Untuk menigkatkannya diperlukan anggaran 1 komputer/laptop terbaru seharga Rp 5.000.000 untuk 200 orang menjadi Rp 1.000.000.000 ditambah biaya maintance dan upgrade sistem informasi sebesar Rp 360.000.000. Jadi total biaya yang diperlukan 1.360.000.00 d. Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dalam mengelola SDA Untuk mengoptimalisasikan pengelolaan sumberdaya alam maka diperlukanya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung guna tercapainya peningkatan jumlah ekspor yang stabil. Adapun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan baik dari sektor migas maupun non migas (pertanian, perkebunan, dll). Anggaran yang berikan untuk pemberian fasilitas ini ± Rp. 3.775.000.000 e. Pengadaan jumlah produk ekspor yang semakin bervariatif Pengadaan produk ekspor yang lebih bervariatif ini guna meningkatkan produk yang akan diekspor ke negara lain. Peningkatan upaya diversifikasi produk unggulan yang dapat diekspor agar semakin lebih bervariatif. Biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan jumlah produk ekspr ini sekitar ± Rp. 1.225.000.000 dari semua sumberdaya alam yang ada. f. Peningkatan kerja sama dengan luar negeri Untuk pengolahan sumber daya migas dan non-migas diperlukan kerja sama bagi Indonesia untuk menjual produk sumber daya migas dan non-migas oleh karena itu deperlukan perwakilan/delegasi untuk mempromosikan sumber daya migas dan nonmigas yang dimiliki Indonesia. Dengan rincian biaya akomodasi perwakilan Rp 170.000.000/orang,sedangkan diperlukan 4 perwakilan menjadi Rp 170.000.000 x 4 = Rp 680.000.000 ditambah biaya konsumsi dan keperluan sehari dengan Rp 470.000.000 untuk waktu 1 bulan. Total Rp 680.000.000 + Rp 470.000.000 = Rp 1.150.000.000 3. Program pembangunan penyediaan infrastruktur. 32
  • a. Pembangunan jalan. Kondisi jalan yang berbeda sangatlah berbeda di tiap daerahnya, apalagi di Indonesia merupakan negara kepulauan dan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah terjadi perbedaan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dengan Timur. Untuk pembangunan di bagian Barat hanya membutuhkan preservasi sepanjang ± 32 km dengan biaya sekitar Rp. 62.654.000.000 sedangkan untuk Indonesia bagian Timur yang masih banyak membutuhkan pembangunan jalan sekitar ± 600 km yang perlu dibangun sedangkan untuk biaya pembangunan jalan sebesar Rp 300.000.000 per km jadi biaya pembangunan untuk Indonesia bagian timur sebesar 180.000.000.000. Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan di Indonesia sebesar Rp. 242.654.000.000. b. Penyediaan Listrik. Umumnya di Indonesia khususnya di pulau Jawa, ketersediaan listrik emang sudah terlaksana dengan baik tapi masih ada daerah di salah satu porvinsi yang belum terfasilitasi listrik, ada sekitar 30 provinsi yang kiranya masih membutuhkan adanya penyediaan listrik. Sedangkan untuk biaya penyediaan listrik sebesar Rp 600.0000.000. Total biaya yang di keluarkan untuk penyediaan listrik sebesar Rp 18.000.000.000 c. Pembangunan irigasi Pembangunan irigasi diperuntukkan untuk meningkatkan ekspor pada sektor pertanian. Pembangunan irigasi di Indonesia sudah dilakukan sejak masa penjajahan, jadi cuma diperlukan perawatan/ preservasi untuk peningkatannya. Biaya preservasi di tiap provinsi sebesar Rp 450.000.000 dan dikalikan dengan seluruh provinsi di Indonesia menjadi sebesar Rp 15.300.000.000. d. Penyediaan sarana informasi (internet, telepon, dll) Pembangunan informasi merupakan sektor yang sangat penting dalam memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan ekspor. Karena masyarakat bisa menjadi mandiri dalam memasarkan produknya melalui sistem informasi tersebut. Untuk pembangunan informasi di satu provinsi dibutuhkan biaya sebesar Rp. 250.000.000 dan dikalikan dengan seluruh provinsi di Indonesia menjadi sebesar Rp 8.500.000.000. 4. Program penguatan instansi dan administrasi. 33
  • a. Penambahan jumlah tenaga kerja administrasi. Penambahan jumlah tenaga kerja administrasi merupakan cara yang dinilai efektif dalam memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi untuk kegiatan ekspor. Dalam penambahan jumlah tenaga kerja di tiap provinsi dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000.000 untuk penyelenggaraan seleksi masuknya tenaga kerja. Jadi total biaya dalam penguatan tenaga kerja administrasi senilai Rp 3.060.000.000. b. Penyediaan perlengkapan alat kantor. Untuk penyediaan perlengkapan alat kantor di tiap provinsi membutuhkan biaya sebesar Rp. 125.000.000. Total biaya nasional sebesar Rp. 4.250.000.000. c. Penyelenggaraan pertemuan antar stakeholder. Pertemuan antar stakeholder akan menjadikan kekuatan yang dimiliki oleh instansi dalam melakukan suatu kegiatan dalam peningkatan ekspor akan membaik. Sedangkan biaya yang dibutuhkan tiap provinsi dalam pertemuan tersebut antara lain Rp. 50.000.000 untuk penyewaan tempat pertemuan, Rp 20.000.000 digunakan untuk biaya pembuatan dan pengiriman undangan, Rp 100.000.000 untuk akomodasi para undangan. Total biaya untuk provinsi sebesar Rp 170.000.000. Dan total biaya untuk nasional sebesar Rp. 5.780.000.000. 5. Program penyediaan sarana transportasi a. Penambahan jumlah alat transportasi. Penambahan jumlah alat transportasi merupakan upaya dalam mempermudah industri lokal untuk memudahkan dalam kegiatan ekspor. Untuk jalur laut dibutuhkan penambahan 20 kapal laut sedangkan harga per kapal sebesar Rp 4.000.000.000, jadi total biaya untuk kapal laut sebesar Rp. 80.000.000.000. Sedangkan untuk jalur udara, sudah banyak dikelola oleh swasta, jadi pemerintah hanya bisa memberikan subsidi. b. Pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan merupakan suatu cara dalam pengurangan biaya ekspor dan menjadikan masyarakat mudah dalam melakukan ekspor. Masih ada beberapa provinsi di Indonesia yang sangat strategis dalam potensi ekspor dan belum ada di Indonesia. Ada sekitar 2 provinsi daerah yang perlu dibangun pelabuhan udara internsaional dan total biayanya sebesar Rp 4.000.000.000.000. Sedangkan untuk pelabuhan laut perlu dibangun sekitar 4 pelabuhan laut yang perlu dibangun dan biayanya sebesar Rp 800.000.000.000. 34
  • c. Renovasi pelabuhan. Sebenarnya banyak pelabuhan udara yang ada di Indonesia, namun pelabuhan tersebut tidak digunakan dengan baik dalam penyelenggaraan ekspor karena statusnya yang bukan pelabuhan internasional. Pelabuhan udara tersebut perlu dijadikan bandara Internasional dan ada sekitar 5 pelabuhan yang harus di renovasi untuk menjadi bandara Internasional. Biaya yang dibutuhkan untuk satu bandara menjadi bandara Internasional sebesar Rp 10.000.000.000 d. Subsidi untuk eksportir barang. Subsidi yang dimaksud adalah pengurangan biaya pengiriman barang yang dikhususkan untuk kegiatan ekspor barang. Dan disubsidikan sebesar Rp 8.000.000.000 BAB IV KESIMPULAN Perlu dirumuskan kembali dengan melihat jumlah rumusan masalah tsb…kalau 3 ya… 3 point saja…. (jangan keluar dari permasalahan yg diajukan)…gunakan bahasa teori/konsep, karena kesimpulan adalah abstrak dari masalah, data, analisis……. 1. ………. 2. ……….. 3. …….. Berdasarkan pemaparan yang penulis ambil tentang Perencanaan Pembangunan Ekspor di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : • Merujuk kepada teori good governance, teori ini berorientasi kepada penciptaan keseimbangan antara tujuan ekonomis dan sosial yang diarahkan kepada peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemakaian sumber daya. Dalam ranah administrasi organisasi maka teori ini merupakan cikap bakal tata kelola kepemerintahan yang baik. Sektor swasta, pemerintah dan masyarakat adalah satu kesatuan yang seimbang 35
  • adalah ukuran keberhasilan pembangunan dengan memaksimalkan potensi yang besar. • Salah satu sumber devisa Indonesia yang memberikan kontribusi yang besar dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian adalah kegiatan ekspor yang dilakukan secara luas ke berbagai negara. Namun, sangat disayangkan dalam kenyataannya sebagai negara yang mempunyai kekayaan sumberdaya akan hasil alam yang melimpah, Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan pemerintah masih harus mengimpor dari negara lain. Dalam pandangan teori ketergantungan, terdapat hubungan yang tidak seimbang antara negara maju dan negara sedang berkembang (NSB), praktek eksploitatif terhadap NSB juga menyertai hubungan mereka, akibatnya Indonesia harus menerima kenyataan yang ada. Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia tidak akan menghindar dari kondisi ketergantungan, ini sudah menjadi rumus eksploitasi negara maju / industri melalui mekanisme Internasional. • Berdasarkan data statistik yang diperoleh bahwa terdapat ketidakstabilan dalam jumlah ekspor di Indonesia setiap tahunnya, baik itu ekspor migas maupun non migas. Penyebabnya adalah karena permintaan kebutuhan di Indonesia tinggi akan tetapi pemerintah belum mampu memaksimalkan sumberdaya alam yang dimiliki. Sehingga pemerintah mengambil langkah untuk melakukan impor kepada negara-negara tetangga untuk mencukupi permintaan yang ada tersebut. Dampaknya, Indonesia menjadi negara yang bergantung dengan negara lain. Maka diperlukannya sistem pemerintahan good governance yang dapat menyeimbangkan peran antar stakeholder. Semua stakeholder harus terlibat baik pemerintah, swasta, dan masyarakat agar perencanaan pembangunan ekspor di Indonesia dapat berjalan dengan baik secara berkesinambungan dan berkelanjutan. 36
  • DAFTAR PUSTAKA Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : STIM TKPN Yogyakarta. Ayu, Maliana. 2012. Distribusi Pupuk Subsidi Kepada Petani Tebu dalam Perspektif Manajemen Publik. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No. 1. Badan Pusat Statistik. 2013. Perkembangan Ekspor Dan Impor Indonesia Agustus 2013. Diakses melalui http://www.bps.go.id/?news=1041 pada tanggal 15 Desember 2013. 37
  • Bisnis Indonesia. 2012. Impor Pangan : 65% Kebutuhan Pangan dari Impor. Diakses melalui http://industri.bisnis.com/read/20120905/99/93954/impor-pangan-65-percentkebutuhan-pangan-dari-impor pada tanggal 14 Desember 2013. Iman, Yusnu. 2011. Kondisi Ekspor Indonesia Saat Ini. Diakses melalui http://ekspor.org/info-ekspor/kondisi-ekspor-indonesia-saat-ini/ pada tanggal 15 Desember 2013. Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. 2012. Perkembangan Ekspor Indonesia Berdasarkan Sektor. Diakses melalui http://kemenperin.go.id/statistik/ peran.php?ekspor=1 pada tanggal 14 Desember 2013. Kuncoro, Mudrajad. 2011. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN. Puspita, Indah. 2013. Kendala Indonesia dalam Melakukan Ekspor. Diakses melalui http://indahpuspitapus.blogspot.com/2013/05/kendala-indonesia-dalam-melakukanekspor.html pada tanggal 16 Desember 2013. Rosyidi, Suherman. 2006. Pengantar Teori Ekonomi : Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Tjokroamidjojo, Bintoro. 1985. Perencanaan Pembangunan. Jakarta : Gunung Agung. 38