APBD POS

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

BUKU 3

POS - POS PERHITUNGAN APBD

Pokja IV
Evaluasi Pembiayaan & Informasi Keuangan Daerah

Tim Evaluasi dan Percepatan Pelaksanaan Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah
KMK: 355/KMK.07/2001

BUKU 3 POS-POS PERHITUNGAN APBD

KATA PENGANTAR

Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan
manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
105 Tahun 2001, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan
sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Peraturan
Daerah. Sistem tersebut sangat diperlukan dalam memenuhi kewajjiban
pemerintah daerah dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan
daerah yang bersangkutan.

Dalam buku-2 Pos-Pos Neraca mengenai pedoman akuntansi pos-pos
neraca mencakup pengertian dari masing-masing pos neraca, proses pencatatan
dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar yang
berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Sebagai kelengkapan sistem yang
akan menghasilkan laporan keuangan yang salah satunya adalah Laporan
Perhitungan Anggaran, diperlukan pedoman akuntansi yang berkaitan dengan
pos-pos perhitungan anggaran.

Pedoman Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran dimaksud mencakup
pengertian dari masing-masing pos perhitungan anggaran, proses pencatatan
dan dokumen terkait, saldo normal (debet atau kredit), jurnal standar yang
berkaitan dengan pos tersebut, pengukuran nilai, dan pengungkapan yang
diperlukan untuk kejelasan dari pos tersebut. Dengan adanya Pedoman
Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran tersebut maka diharapkan pelaksana
manajemen keuangan di daerah akan lebih mengerti mengenai penerapan
sistem akuntansi secara menyeluruh dimana terdapat keterkaitan yang erat
antara pos neraca dan pos perhitungan anggaran sehingga dapat menghasilkan
laporan keuangan utama yaitu Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan
Laporan Arus Kas. Pedoman Akuntansi Pos-Pos Perhitungan Anggaran juga
akan bermanfaat sebagai bimbingan pada tahap awal penerapan sistem dimana
pada umumnya penerapan sistem komputerasi masih berjalan secara paralel
dengan penerapan secara manual.

Buku-3 Pos-Pos Perhitungan Anggaran ini merupakan pedoman akuntansi
betalian dengan penyiapan laporan perhitungan anggaran diharapkan akan
membantu pemerintah daerah di dalam penerapan sistem akuntansi keuangan
daerah sehingga untuk waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah daerah telah
mampu menghasilkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001.

Jakarta, 9 Januari 2002

Tim Penyusun
Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah: i
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).

BAB I – Pedoman Akuntansi APBD

BAB I
PEDOMAN AKUNTANSI APBD

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan
pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan
pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran merupakan pedoman bagi
segala tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah
propinsi/kabupaten/kota meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan
dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi anggaran secara
sistematis untuk satu periode akuntansi. Anggaran terdiri dari :
(a) anggaran pendapatan
(b) anggaran belanja
(c) anggaran bagi hasil pendapatan dari pemerintah propinsi ke
Kabupaten/Kota/Desa
(d) anggaran dana cadangan
(e) dan anggaran pembiayaan.

Siklus akuntansi yang berkaitan dengan anggaran meliputi :
1. Pengesahan Anggaran dengan Perda APBD
2. Otorisasi Anggaran dengan dokumen Otorisasi Kredit Anggaran (OKA)
yaitu dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari
estimasi pendapatan dan appropriasi yang disediakan bagi instansi dan
digunakan untuk menarik pendapatan dan memperoleh uang dari Kas
Daerah guna membiayai pengeluaran selama periode akuntansi tersebut.
3. Realisasi pelaksanaan anggaran
4. Penutupan perkiraan anggaran pada akhir tahun.

Pedoman akuntansi pada bagian ini hanya dibatasi pada saat terbitnya
Perda APBD. Akuntansi pada saat terbitnya OKA diuraikan pada bagian
pedoman alokasi estimasi pendapatan dan pedoman akuntansi allotment
belanja. Selanjutnya, pedoman akuntansi pada saat realisasi anggaran dan
akhir tahun diuraikan pada bagian realisasi.

1. Anggaran Pendapatan

a. Pengertian

Anggaran Pendapatan merupakan rencana pendapatan yang akan
diterima oleh Kas Daerah selama satu periode akuntansi. Anggaran
pendapatan ini dibukukan dalam perkiraan estimasi pendapatan yang
kemudian dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan sesuai dengan
OKA yang diterbitkan.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan Dan Informasi Keuangan Daerah : 1
Depkeu (DJPKPD, BAKUN, BINTEK ), BPKP, dan Depdagri (KMK 355/KMK.07/2001).


Estimasi Pendapatan adalah perkiraan untuk membukukan anggaran
pendapatan yang tercantum dalam APBD.

Estimasi Pendapatan terdiri dari:

1) Estimasi Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari perkiraan-perkiraan
buku besar :

a) Estimasi Pendapatan Pajak Daerah.
Estimasi pendapatan pajak daerah ini, antara lain terdiri dari
Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
Pajak Hotel dan Restoran dan Pajak Reklame.
b) Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah.
Estimasi pendapatan retribusi daerah ini, antara lain terdiri dari
Retribusi Pasar, Retribusi Terminal, dst.
c) Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD/N dan Investasi
Lainnya
d) Estimasi Lain-lain PAD

2) Estimasi Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari perkiraan-
perkiraan buku besar :

a) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PBB
b) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari BPHTB
c) Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA, antara lain
diperoleh dari Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan IHPH
dan perikanan.
d) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum
e) Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus

3) Estimasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah:
a) Estimasi Pendapatan Hibah
b) Estimasi Pendapatan Dana Darurat
c) Estimasi Lain-lain Pendapatan

4) Estimasi Pembagian Hasil Pajak/Retribusi (Pengurang Estimasi
Pendapatan):
a) Pembagian Hasil Pajak
b) Pembagian Hasil Retribusi



b. Proses pencatatan dan dokumen terkait

Anggaran diakui pada saat disetujui oleh DPRD dan disahkan oleh
pemerintah. Estimasi Pendapatan merupakan wewenang yang
diberikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah melalui Perda APBD
untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber tertentu. Perda
APBD menetapkan sumber dan target pendapatan yang harus dicapai
oleh pemerintah. Dengan demikian dokumen sumber bagi unit
pembukuan untuk membukukan Estimasi Pendapatan adalah Perda
APBD. Sedangkan bila terjadi perubahan maka dokumen sumber
untuk melakukan pembukuan adalah dokumen Revisi APBD.

Estimasi pendapatan yang dialokasikan sesuai Otorisasi Kredit
Anggaran (OKA) yang diterbitkan, merupakan bagian dari estimasi
pendapatan yang ditetapkan kepada suatu instansi untuk
direalisasikan.
Realisasi Anggaran Pendapatan harus dibukukan sesuai dengan
klasifikasi perkiraan buku besar dan pembantu yang telah ditetapkan
dalam bagan perkiraan, untuk memenuhi kebutuhan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk keperluan pengendalian bagi pimpinan.
Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas estimasi
pendapatan, estimasi pendapatan yang dialokasikan, juga atas
realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai penambahan
atau pengurangan Surplus/Defisit Tahun Perolehan yang merupakan
bagian Ekuitas Dana Lancar.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan Estimasi Pendapatan adalah saldo debet, hal
ini berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka
penambahannya dicatat disebelah debet, sedangkan bila berakibat
pengurangan akan dicatat disebelah kredit.

d. Jurnal Standar

1) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan pada saat terbitnya
Perda APBD adalah sebagai berikut :

No. Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
9003 Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv . Lainnya xxx



9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
9011 Estimasi Pend. Bag Daerah dari PBB & BPHTP xxx
9012 Estimasi Pend. Bag Daerah dari PPh xxx
9013 Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari SDA xxx
9014 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum xxx
9015 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus xxx
9021 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi xxx
9022 Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx
9031 Estimasi Pendapatan Hibah xxx
9032 Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx
9033 Estimasi Lain-Lain Pendapatan xxx
6300 Surplus/Defisit Tahun Perolehan Xxx

2) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan yang berhubungan
dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya
penambahan adalah sebagai berikut :

Perkiraan
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Xxx
9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Xxx
9003 Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv Lainnya Xxx
9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Xxx
9011 Estimasi Pend. Bag Daerah dr PBB & BPHTP Xxx
9012 Estimasi Pend. Bag Daerah dr PPh Xxx
9013 Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA Xxx
9014 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Xxx
9015 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Xxx
9021 Estimasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Xxx
9022 Estimasi Pend. Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Xxx
9031 Estimasi Pendapatan Hibah Xxx
9032 Estimasi Pendapatan Dana Darurat Xxx
9033 Estimasi Pendapatan Lain-lain Xxx
6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Xxx

3) Jurnal untuk mencatat Estimasi Pendapatan yang berhubungan
dengan terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya
pengurangan anggaran adalah sebagai berikut :

Perkiraan
6300 Surplus/Defisit Tahun Perolehan Xxx
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah Xxx
9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah Xxx
9003 Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Inv Lainnya Xxx
9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Xxx
9011 Estimasi Pend. Bag Daerah dr PBB & BPHTP Xxx
9012 Estimasi Pend. Bag Daerah dr PPh Xxx
9013 Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA Xxx



9014 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Xxx
9015 Estimasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Xxx
9033 Estimasi Pendapatan Lain-lain Xxx

4) Jurnal untuk mencatat “Estimasi Pendapatan yang dialokasikan”
berdasarkan OKA sebagai berikut:

Perkiraan
9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yg xxx
Dialokasikan (Dinas X)
9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg xxx
9103 Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMN/D & xxx
Investasi Lainnya yg Dialokasikan (Dinas X)
9104 Estimasi Pend. Dari Lain-lain PAD yg xxx
9111 Estimasi Pend. Bagian Daerah dari PBB & xxx
BPHTP yg Dialokasikan (Dinas X)
9112 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari PPh yg xxx
9113 Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari SDA xxx
yg Dialokasikan (Dinas X)
9114 Estimasi Pendapatan DAU yg Dialokasikan xxx
(Dinas X)
9115 Estimasi Pendapatan DAK yg Dialokasikan xxx
(Dinas X)
yg Dialokasikan(Dinas X)
9122 Estimasi Pendapatan Bagi Hail Lainnya dari xxx
Provinsi yg Dialokasikan ( Dinas X )
9131 Estimasi Pendapatan Hibah yg Dialokasikan xxx
(Dinas X)
9132 Estimasi Pendapatan Dana Darurat yg xxx
9133 Estimasi Lain-lain Pendapatan yg Dialokasikan xxx
(Dinas X)
9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
9203 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba xxx
BUMN/D & Investasi Lainnya
9204 Alokasi Est. Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
9211 Alokasi Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari xxx
PBB & BPHTP
9212 Alokasi Est. Pendapatan Bag Daerah dari PPh xxx
9213 Alokasi Est. Pendapatan Bag Daerah dari SDA xxx
9214 Alokasi Estimasi Pendapatan DAU xxx



9215 Alokasi Estimasi Pendapatan DAK xxx
9221 Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Xxx
9222 Alokasi Pend.Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi xxx
9231 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah xxx
9232 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat xxx
9233 Alokasi Estimasi Lain-Lain Pendapatan xxx

5) Jurnal Penutup.

Jurnal untuk mencatat Realisasi Pendapatan berikut jurnal penutupnya
dapat dilihat pada butir Pedoman Akuntansi Alokasi Pendapatan.

Pada akhir tahun perkiraan estimasi pendapatan ditutup dengan
pasangan perkiraan Alokasi Estimasi Pendapatan dengan jurnal
penutup pada akhir tahun anggaran sebagai berikut :

Perkiraan
9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx
9203 Alokasi Est. Pend. Bag Laba BUMN/D & Invest. xxx
Lain
9204 Alokasi Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
9211 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Daerah dari xxx
PBB & BPHTB
9212 Alokasi Estimasi Pend. Bag. Daerah dari PPh xxx
9213 Alokasi Estimasi Pendapatan Bag Daerah dr SDA xxx
9214 Alokasi Estimasi Pendapatan DAU xxx
9215 Alokasi Estimasi Pendapatan DAK xxx
9221 Alokasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Xxx
9222 Alokasi Pend.Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Xxx
9231 Alokasi Estimasi Pendapatan Hibah Xxx
9232 Alokasi Estimasi Pendapatan Dana Darurat Xxx
9233 Alokasi Estimasi Pendapatan Lain-lain Xxx
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx
9003 Est Pend Bag Laba BUMN/D dan Investasi xxx
Lainnya
9004 Estimasi Pendapatan dari Lain-lain PAD xxx
9011 Estimasi Pend. Bag Daerah dari PBB & BPHTB xxx
9012 Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari PPh xxx
9013 Estimasi Pendapatan Bag Daerah dari SDA xxx
9014 Estimasi Pendapatan DAU xxx
9015 Estimasi Pendapatan DAK xxx
9033 Estimasi Lain-Lain Pendapatan Xxx



e. Pengukuran

Estimasi Pendapatan dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar target
pendapatan yang harus dicapai oleh pemerintah
propinsi/kabupaten/kota. Sesuai standar akuntansi yang berlaku umum
dalam akuntansi pemerintah, Estimasi Pendapatan tidak dinyatakan
dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Seluruh
estimasi harus dilakukan dalam nilai rupiah.

f. Pengungkapan

Besarnya Estimasi Pendapatan diungkapkan pada Laporan
Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target yang harus
dicapai untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Hal-hal yang perlu
diungkapkan terutama adalah rincian sumber pendapatan untuk
diperbandingkan dalam persentase pencapaian target dengan realisasi
pendapatannya

2. Anggaran Belanja

a. Pengertian

Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang kemudian dijabarkan
menjadi Otorisasi Kredit Anggaran (allotment).
Dengan mengacu pada format APBD yang berlaku sesuai ketentuan
perundang-undangan yang ada saat ini, kelompok anggaran belanja,
buku besar dan buku pembantu sebagaimana telah ditetapkan dalam
Bagan Perkiraan (Buku I) yang harus dibentuk dan dipelihara meliputi
perkiraan-perkiraan :

1) Apropriasi Belanja Operasi
Terdiri dari :
a) Apropriasi Belanja Pegawai, antara lain terdiri dari Gaji dan
Tunjangan Lainnya, Honorarium, Uang Lembur, Upah Pegawai
Harian Tetap dan Lain-lain Belanja Pegawai.
b) Apropriasi Belanja Barang dan Jasa, antara lain terdiri dari
Belanja Alat Tulis Kantor, Ongkos Kantor (misal ongkos kurir,



ongkos kirim), Perpustakaan (di luar buku ilmiah, misal
majalah), Pakaian Dinas, dan Lain-lain Belanja Non Investasi.
c) Apropriasi Belanja Pemeliharaan, antara lain terdiri dari
Pemeliharaan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rumah Dinas,
Kendaraan Dinas, Inventaris Kantor dan Lain-lain Belanja
Pemeliharaan.
d) Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas, antara lain terdiri dari
Belanja Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Tetap, Perjalanan
Pindah, Perjalan Pemulangan Pegawai Pensiun dan Perjalanan
Dinas Lainnya.
e) Apropriasi Belanja Pinjaman, antara lain terdiri dari Belanja
Angsuran Bunga Hutang dan Belanja Lainnya yang
Berhubungan dengan Hutang
f) Apropriasi Belanja Subsidi
g) Apropriasi Belanja Hibah
h) Apropriasi Belanja Bantuan Sosial
i) Apropriasi Belanja Operasi Lainnya

2) Apropriasi Belanja Modal
Terdiri dari :
a) Apropriasi Belanja Aset Tetap, terdiri dari Belanja Tanah,
Peralatan dan Mesin,Gedung, Bangunan, Jalan, Irigasi, Jalan
serta Belanja Aset Tetap Lainnya.
b) Apropriasi Belanja Aset Lainnya.

3) Apropriasi Belanja Tak Tersangka
Apropriasi Belanja Tak tersangka ini dibentuk untuk tujuan
mengatasi bencana alam, sosial dan kegiatan tak terduga lainnya.


pemerintah. Apropriasi merupakan anggaran belanja yang disetujui
DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota
untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang
ditetapkan.

Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan
bagi instansi atau unit-unit pengguna anggaran dan digunakan untuk
memperoleh uang dari Kas Umum Negara/Kas Daerah guna
membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi
tersebut.



Realisasi Anggaran Belanja harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi
belanja yang ditetapkan. Pencatatan realisasi anggaran dimaksudkan
untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan untuk keperluan
pengendalian bagi pimpinan dengan cara yang memungkinkan
pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas apropriasi
belanja, allotment belanja tiap-tiap satker/dinas/pengguna anggaran,
dan juga realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai
penambahan atau pengurangan terhadap perkiraan surplus/defisit
tahun perolehan yang merupakan bagian Ekuitas Dana Lancar.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan Apropriasi Belanja adalah saldo kredit, hal ini
berarti jika terjadi Revisi APBD yang berakibat penambahan maka
penambahannya dicatat di sebelah kredit, sedangkan bila berakibat
pengurangan akan dicatat di sebelah debit.

d. Jurnal Standar

1) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Perda
APBD adalah sebagai berikut :

Perkiraan
6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx
9301 Apropriasi Belanja Pegawai Xxx
9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa Xxx
9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan Xxx
9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas Xxx
9305 Apropiasi Belanja Pinjaman Xxx
9306 Apropriasi Belanja Subsidi Xxx
9307 Apropriasi Belanja Hibah xxx
9308 Apropriasi Belanja Bantuan Sosial xxx
9309 Apropriasi Belanja Operasi Lainnya xxx
9311 Apropriasi Belanja Aset Tetap xxx
9312 Apropriasi Belanja Aset Lainnya xxx
9321 Apropriasi Belanja Tak Tersangka xxx

2) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Revisi
Perda APBD yang berakibat adanya penambahan anggaran adalah
sebagai berikut :



Perkiraan
9301 Apropriasi Belanja Pegawai xxx
9302 Apropriasi Belanja Barang dan Jasa xxx
9303 Apropriasi Belanja Pemeliharaan xxx
9304 Apropriasi Belanja Perjalanan Dinas xxx
9305 Apropriasi Belanja Pinjaman xxx
9306 Apropriasi Belanja Subsidi xxx

3) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja dengan terbitnya Revisi
Perda APBD yang berakibat terjadinya pengurangan anggaran
adalah sebagai berikut :

Perkiraan
9306 Apropriasi Belanja Subsidi Xxx

4) Jurnal Penutup

Jurnal untuk mencatat allotment belanja berikut jurnal penutupnya
(lihat Pedoman Akuntansi Allotment Belanja) dan Jurnal untuk
mencatat Realisasi Belanja berikut jurnal penutupnya dapat dilihat
pada Pedoman Akuntansi Belanja.

Jurnal Penutup yang dilakukan pada akhir tahun untuk perkiraan
Estimasi Pendapatan adalah sebagai berikut:



No. Nama Perkiraan Debet K
Perkiraan
9306 Apropriasi Belanja Subsidi xxx
9311 Apropriasi Belanja AT u/ Plyn Publik xxx

e. Pengukuran

Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar jumlah
maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh pemerintah.
Sesuai standar akuntansi keuangan pemerintah yang berlaku umum,
Apropriasi Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak
perlu dilakukan konversi. Seluruh apropriasi belanja dinyatakan dalam
nilai rupiah.

f. Pengungkapan

Besarnya Apropriasi Belanja diungkapkan pada Laporan Perhitungan
APBD sisi anggaran, yang merupakan jumlah maksimal yang
diperkenankan untuk direalisasikan oleh pemerintah daerah. Hal-hal
penting yang perlu diungkapkan terutama adalah rincian belanja yang
diklasifikasikan menurut fungsi, organisasi dan jenis belanja untuk
diperbandingkan dalam persentase dengan realisasi belanja.

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi menurut bagian
anggaran atau unit-unit yang menguasai anggaran.
Klasifikasi menurut jenis belanja meliputi belanja operasi, belanja
modal dan belanja tak tersangka yang dirinci sesuai dengan format



APBD menurut ketentuan yang berlaku (lihat uraian Pengertian di
atas).

3. Anggaran Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota/Desa

a. Pengertian
Anggaran Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/Desa terdiri dari
apropriasi yang kemudian dijabarkan menjadi Otorisasi Kredit
Anggaran (allotment).
Berdasarkan format APBD yang mengacu pada ketentuan perundang-
undangan ada saat ini, buku besar dan buku pembantu yang perlu
dibentuk sesuai bagan perkiraan standar sebagaimana dapat dilihat
dalam Buku I meliputi :

1) Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota

Perkiraan ini , antara lain terdiri dari:

- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor dan
Kendaraan Diatas Air
- Apropriasi Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor &
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
ABTP

2) Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Terdiri dari bagi hasil lainnya di luar pajak dari pemerintah propinsi
kepada Kabupaten/Kota;

3) Apropriasi Bagi Hasil Pajak ke Desa
Apropriasi ini merupakan anggaran bagi hasil pajak
kabupaten/kota yang didistribusikan kepada desa-desa
diwilayahnya, yang terdiri dari:
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hotel
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Restoran
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Hiburan
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Reklame
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan galian Golongan C
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Parkir, dan
- Apropriasi Bagi Hasil Pajak Daerah Lainnya;



4) Apropriasi Bagi Hasil Retribusi ke Desa

Apropriasi ini merupakan anggaran bagi hasil retribusi
kabupaten/kota yang didistribusikan kepada desa-desa penerima
di wilayahnya , terdiri dari :
- Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - Pelayanan
Kesehatan
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan
/Kebersihan
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak KTP
dan Akte Catatan Sipil
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan mayat
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Parkir di tepi Jalan
Umum
- Apropriasi Bagi Hasil – Pelayanan Pasar
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pemeriksaan Alat Pemadam
kebakaran
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak Peta
- Apropriasi Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan
- Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Jasa Usaha (RJUs) - Pemakaian
Kekayaan Daerah
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Terminal
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan
/Pesanggarahan /Villa
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah Raga
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Penyeberangan di Atas Air
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair
- Apropriasi Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha
- Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – Ijin
Mendirikan Bangunan
- Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol
- Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan
- Apropriasi Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek
- Apropriasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya.;



5) Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota
Merupakan anggaran bagi hasil lainnya di luar pajak dari
pemerintah propinsi kepada Kabupaten/Kota;


pemerintah. Apropriasi merupakan anggaran belanja yang disetujui
DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/Bupati/Walikota
untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang
ditetapkan.

Otorisasi Kredit Anggaran (Allotment) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian dari appropriasi yang disediakan
bagi instansi dan digunakan utntuk memperoleh uang dari Kas Umum
Negara/Kas Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran
selama periode otorisasi tersebut.

Realisasi Anggaran Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa
harus dibukukan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan, untuk
memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan juga untuk keperluan
pengendalian bagi pimpinan dengan cara yang memungkinkan
pengukuran bagi hasil pendapatan tersebut.

Setiap akhir tahun anggaran dilakukan jurnal penutup atas apropriasi
Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa, allotment Bagi Hasil
Pendapatan ke Kabupaten/Kota/ Desa tiap satker/dinas, juga atas
realisasi pendapatannya sehingga akan diperoleh nilai penambahan
atau pengurangan terhadap Surplus/Defisit Tahun Perolehan yang
merupakan bagian Ekuitas Dana Lancar.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke
Kabupaten/Kota/ Desa adalah saldo kredit, hal ini berarti jika terjadi
Revisi APBD yang berakibat penambahan maka penambahannya
dicatat di sebelah kredit, sedangkan bila berakibat pengurangan akan
dicatat di sebelah debit.



d. Jurnal Standar

1) Jurnal untuk mencatat Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke
Kabupaten/Kota/ Desa dengan terbitnya Perda APBD adalah
sebagai berikut :

Perkiraan
Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan ke xxx
9330
Kabupaten /Kota/ Desa
Buku Pembantu Apopriasi Bagi Hasil Pendapatan
ke Kab./Kota/Desa (dikredit sebesar anggaran) :
Apr. Bagi Hasil Pajak Kendaraaan Bermotor & xxx
Apr. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan xxx
Bermotor & Kendaraan Diatas Air
Apr. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan xxx
Bermotor
Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan xxx
Pemanfaatan ABTP
Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Hotel xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Restoran xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Hiburan xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Reklame xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan xxx
Pengolahan Bahan galian Golongan C.
Apr. Bagi Hasil Pajak Parkir xxx
Apr. Bagi Hasil Pajak daerah Lainnya xxx
Apr. Bagi Hasil Retribusi Jasa Umum (RJUm) - xxx
Pelayanan Kesehatan
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Persampahan xxx
/Kebersihan
Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya Cetak xxx
KTP dan Akte Catatan Sipil
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelayanan Pemakaman xxx
dan Pengabuan mayat
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan xxx
Umum
Apr. Bagi Hasil – Pelayanan Pasar xxx
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian Kend. Bermotor xxx
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam xxx
kebakaran
Apr. Bagi Hasil RJUm – Penggantian Biaya cetak xxx
Peta
Apr. Bagi Hasil RJUm – Pengujian kapal perikanan xxx
Apr. Bagi Hasil Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - xxx
Pemakaian Kekayaan Daerah
Apr. Bagi Hasil RJUs – Pasar Grosir dan/atau xxx



Pertokoan
Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Pelelangan xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Terminal xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Khusus Parkir xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Penginapan xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Rumah Potong Hewan xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Pelayanan Pelabuhan xxx
Kapal xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Tempat Rekreasi & Olah xxx
Raga xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Penyebrangan di Atas Air xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs – Pengelolaan Limbah Cair xxx
Apr. Bagi Hasil RJUs –Penjualan Produk Usaha
Apr. Bagi Hasil Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) xxx
– Ijin Mendirikan Bangunan
Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Tempat Penjualan xxx
Minuman Beralkohol xxx
Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Gangguan xxx
Apr. Bagi Hasil RPT – Ijin Trayek xxx
Apr. Bagi Hasil Retribusi Daerah Lainnya
Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa

2) Jurnal untuk mencatat perkiraan Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan
ke Kabupaten/Kota/ Desa sehubungan dengan terbitnya Revisi
Perda APBD yang berakibat adanya penambahan apropriasi

No.
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
xxx
9331 Apr. Bagi Hasil Pajak ke Kab./Kota
Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke xxx
9332
Kab./Kota
9333 Apr. Bagi Hasil Pajak ke Desa xxx

9334 Apr. Bagi Hasil Retribusi ke Desa xxx
9335 Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa xxx

3) Jurnal untuk mencatat apropriasi belanja sehubungan dengan
terbitnya Revisi Perda APBD yang berakibat adanya pengurangan
apropriasi belanja adalah sebagai berikut :

No.
Nama Perkiraan Debet Kredit
Perkiraan
9331 Apr. Bagi Hasil Pajak ke kab./Kota xxx



9332 Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota xxx

4) Jurnal Penutup

Jurnal untuk mencatat allotment Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya ke Kab./Kota/Desa berikut jurnal penutupnya dapat lihat
pada Pedoman Akuntansi Allotment Apr. Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya ke Kab./Kota/Desa. Sedangkan jurnal untuk mencatat
realisasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota/Desa berikut
jurnal penutupnya lihat Pedoman Akuntansi Belanja.

Selanjutnya, Jurnal Penutup yang dilakukan pada setiap akhir tahun
anggaran untuk perkiraan Estimasi Pendapatan adalah sebagai
berikut:

No.
Perkiraan Nama Perkiraan Debet Kredit
9331 Apr. Bagi Hasil Pajakab./Kota xxx
9332 Apr. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota xxx

e. Pengukuran
Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota. dinyatakan
dalam nilai rupiah, sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan
untuk direalisir oleh pemerintah. Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan
Lainnya ke Kab./Kota. tidak mungkin dinyatakan dalam valuta asing
sehingga tidak perlu dilakukan konversi.

f. Pengungkapan
Besarnya Apropriasi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kab./Kota.
diungkapkan pada Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang
merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk direalisir
pemerintah. Hal-hal yang perlu diungkapkan terutama adalah rincian
bagi hasil pendapatan yang diklasifikasikan menurut jenis bagi hasil
untuk diperbandingkan dalam persentase dengan realisasi bagi hasil
pendapatan.



Klasifikasi menurut jenis bagi hasil pendapatan meliputi bagi hasil
pendapatan ke Kab./Kota/desa yang dirinci sesuai dengan format
APBD menurut ketentuan yang berlaku.

4. Anggaran Pembentukan Dana Cadangan

a. Pengertian

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna
membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu
tahun anggaran. Dana cadangan dapat dibentuk dari kontribusi
tahunan APBD kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan
dana darurat. Untuk itu perlu pula disusun pedoman akuntansi
penyisihannya yang meliputi Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan
dan Estimasi Transfer Masuk Dana Cadangan serta Apropriasi Belanja
Aset dari Dana Cadangan.

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan adalah jumlah maksimal
yang disetujui DPRD yang merupakan mandat kepada Gubernur/
Bupati/Walikota untuk melakukan pembentukan dana cadangan sesuai
tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Estimasi Transfer Masuk Dana Cadangan adalah target yang
ditentukan DPRD untuk menyediakan dana untuk merealisir rencana
peruntukan dana cadangan.

Apropriasi Belanja Aset dari Dana Cadangan adalah jumlah
maksimum dana cadangan pada tahun tersebut yang dapat
dibelanjakan sesuai dengan rencana pembentukannya.

b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait

Pembentukan dan penggunaan Dana Cadangan harus didasarkan
Perda. Proses pencatatan Dana Cadangan sudah dimulai sejak
terbitnya Perda APBD untuk mencatat Estimasi Pencairan - Dana
Cadangan sekaligus untuk mencatat Apropriasi Pembentukan - Dana
Cadangan dan dilanjutkan dengan pencatatan pada saat terbit
Otorisasi Kredit Anggaran.

Selanjutnya, pada saat realisasi pembentukannya dalam tahun
anggaran berjalan dilakukan pencatatan atas penyisihan kas untuk
dana cadangan yang disimpan pada rekening tersendiri. Dan pada
saat penggunaannya nanti sesuai yang ditetapkan dalam Perda,



dilakukan pencatatan atas pengeluaran uang atas beban dana
cadangan dengan dokumen sumber berupa SPM.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan Estimasi Pencairan – Dana Cadangan adalah
saldo debet, ini berarti jika ada pembentukan dana dan Revisi APBD
yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di
sebelah debet, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di
sebelah kredit.

Sedangkan Saldo normal perkiraan Apropriasi Pembentukan - Dana
Cadangan adalah saldo kredit, hal ini berarti jika terjadi Revisi APBD
yang berakibat penambahan maka penambahannya dicatat di
sebelah kredit, sedangkan bila berakibat pengurangan akan dicatat di
sebelah debet.

d. Jurnal Standar

1) Jurnal saat anggaran disetujui DPRD untuk mencatat Apropriasi
Pembentukan Dana Cadangan dan Apropriasi pencairan Dana
Cadangan untuk digunakan adalah sebagai berikut :

Perkiraan
9341 Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx

9241 Estimasi Pencarian Masuk-Dana Cadangan xxx

2) Jurnal saat terbit Otorisasi Kredit Anggaran (lihat butir tentang
Pedoman Akuntansi Alokasi Apropriasi):

Perkiraan
9441 Alokasi Aprop. Pembentukan Dana Cadangan xxx
9541 Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx



3) Jurnal pembentukan Dana Cadangan.

Realisasi pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran
berjalan dengan melakukan penyisihan uang kas daerah dijurnal
sebagai berikut :

Perkiraan
Dana Cadangan xxx
Diinvestasikan dlm Dana Cadangan xxx

6300 Pembentukan Dana Cadangan xxx
0100 Kas di Kas Daerah xxx

4) Jurnal realisasi pencairan Dana Cadangan
Realisasi pencairan dana cadangan yaitu pada saat terjadinya
transfer masuk dari Dana Cadangan ke kas daerah , dijurnal
sebagai berikut :

Perkiraan
0100 Kas di Kas Daerah xxx
Penerimaan Pencairan Dana Cadangan xxx

Diinvestasikan dalam Dana Cadangan xxx
Dana Cadangan xxx

5) Jurnal Penutup:

Pada setiap akhir tahun anggaran, perkiraan pembentukan dan
pencairan dana cadangan dilakukan jurnal penutup sebagai berikut
:

Perkiraan
Allotment Pembentukan Dana Cadangan xxx
Pembentukan Dana Cadangan Xxx

Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan xxx
Alokasi Apropriasi Pembentukan Dana Xxx
Cadangan
6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan Xxx



e. Pengukuran
Estimasi Pencairan Dana Cadangan, Apropriasi Pembentukan Dana
Cadangan dan Apropriasi Belanja Perolehan Aset dari Dana Cadangan
seluruhnya dinyatakan dalam nilai rupiah, sebesar yang telah
diamanatkan dalam Perda APBD.

f. Pengungkapan

Besarnya Apropriasi Pembentukan Dana Cadangan diungkapkan pada
Laporan Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target
yang harus dicapai untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat
dibebankan dalam satu tahun anggaran. Target tersebut
diperbandingkan dengan realisasinya dalam persentase. Hal-Hal yang
perlu diungkapkan pada catatan laporan keuangan terutama adalah
peruntukan dari pembentukan dana cadangan tersebut dan rencana
waktu untuk mencapai jumlah yang diinginkan dan juga perlu
diungkapkan sebab-sebab tidak tercapainya target pembentukan dana
yang cukup materiil.

Estimasi Pencairan Dana Cadangan diungkapkan pada Laporan
Perhitungan APBD sisi anggaran, yang merupakan target yang harus
direalisasikan untuk penggunaan dana cadangan. Target tersebut
diperbandingkan dengan realisasinya dalam persentase.
Hal-Hal yang perlu diungkapkan pada catatan laporan keuangan
adalah wujud dari penggunaan Dana Cadangan tersebut, sesuai
rencana awal pembentukannya. Bila terjadi penyimpangan yang cukup
materiil atas pencapaian targetnya perlu diungkapkan sebab-sebabnya
pada Catatan Laporan Keuangan atau Nota Perhitungan Anggaran.

Apropriasi Belanja Perolehan Aset dari Dana Cadangan dinyatakan
dalam nilai rupiah, sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan
untuk direalisasikan oleh pemerintah. Apropriasi Belanja tidak
dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan konversi.
Bila terjadi penyimpangan yang cukup materiil atas anggaran yang
telah ditetapkan perlu diungkapkan sebab-sebabnya pada Catatan
Laporan Keuangan atau Nota Perhitungan Anggaran.


BAB II – Pedoman Akuntansi Pendapatan

BAB I I
PEDOMAN AKUNTANSI PENDAPATAN

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali dari
potensi pendapatan yang ada di daerah. Pendapatan asli daerah ini meliputi
perkiraan-perkiraan buku besar :
• Pendapatan Pajak Daerah
• Pendapatan Retribusi Daerah
• Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Pajak Daerah

a. Pengertian

Perkiraan Pendapatan Pajak Daerah ini untuk menampung pendapatan
yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke Kas
Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.


Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan asli
daerah dimulai sejak Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(APBD) disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi
anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran.
Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi :
Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pecatatan alokasi
pendapatan yang telah disetujui oleh DPRD
Surat Tanda Setoran (STS) pada saat realisasi anggaran baik untuk
penerimaan pajak maupun non pajak
Memo Penyesuaian (MP) sebagai dasar pencatatan koreksi dan
jurnal penutup.

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari
Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit
Pembukuan.
Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow
chart) Buku IV.



c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Asli Daerah adalah
saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya
transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan
adanya transaksi yang mendebet perkiraan pendapatan.

d. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Pajak Daerah
sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup

1) Pada saat anggaran Pendapatan Pajak Daerah disetujui/disahkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Perkiraan
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx -
6300 Surplus/defisit tahun pelaporan - xxx
Jumlah xxx xxx
Buku Pembantu Pendapatan Pajak Daerah
(didebet sebesar anggaran) :
Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan xxx -
Diatas Air -
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & xxx -
Kendaraan Diatas Air -
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor xxx -
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP -
Pajak Hotel dan Restoran xxx -
Pajak Hiburan xxx
Pajak Reklame xxx -
Pajak Penerangan Jalan xxx -
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
galian Golongan C. xxx -
Pajak Parkir xxx -
Pajak daerah Lainnya xxx -

Jumlah xxx Xxx

2) Alokasi Pendapatan Pajak Daerah

Dengan diterbitkannya Otorisasi Kredit Anggaran (OKA) maka
anggaran Pendapatan Pajak Daerah dialokasikan kepada dinas
terkait dengan jurnal sebagai berikut :



Perkiraan
9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yang xxx -
dialokasikan (Dinas X)
9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah - Xxx
Jumlah xxx Xxx

3) Pada saat realisasi

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah diakui pada saat kas diterima dan
dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas Daerah) dalam tahun
anggaran berjalan :

Perkiraan
0100 Kas di Kas Daerah xxx -
8010 Pendapatan Pajak Daerah - xxx
Jumlah xxx xxx
Buku Pembantu Pendapatan Pajak Daerah
(dikredit sebesar realisasinya) :
Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan - xxx
Diatas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & - xxx
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - xxx
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP - xxx
Pajak Hotel - xxx
Pajak Restoran - xxx
Pajak Hiburan - xxx
Pajak Reklame - xxx
Pajak Penerangan Jalan - xxx
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan - xxx
galian Golongan C. - xxx
Pajak Parkir - xxx
Pajak daerah Lainnya - xxx

4) Pendapatan Pajak Daerah

Pencatatan pengembalian Pendapatan Pajak Daerah yang terjadi
baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode tahun anggaran
berikutnya, seperti adanya restitusi pajak daerah, dijurnal sebagai
berikut:



Perkiraan
8010 Pendapatan Pajak Daerah xxx -
0100 Kas di Kas Daerah - xxx
Buku Pembantu Pengembalian Pendapatan
Pajak Daerah (didebet sebesar restitusinya) :
Pajak Kendaraaan Bermotor & Kendaraan xxx -
Diatas Air
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor & xxx -
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor xxx -
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABTP xxx -
Pajak Hotel xxx -
Pajak Restoran xxx -
Pajak Hiburan xxx -
Pajak Reklame xxx -
Pajak Penerangan Jalan xxx -
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan xxx -
galian Golongan C. xxx -
Pajak Parkir xxx -
Pajak Daerah Lainnya xxx -

Jumlah xxx Xxx

5) Jurnal Penutup :

Jurnal penutup perkiraan Pendapatan Pajak Daerah pada akhir
tahun anggaran dilakukan sebagai berikut :

a. Bila realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran :

Perkiraan
9101 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah yg - xxx
dialokasikan (Dinas atau unit organisasi
setingkat )
6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan - xxx

9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx -
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah - xxx
Jumlah xxx Xxx

b. Bila realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran :

Perkiraan
6300 Surplus/Defisit Tahun Pelaporan xxx -
9101 Estimasi Pend. Pajak Daerah yg dialokasikan - xxx



9201 Alokasi Estimasi Pendapatan Pajak Daerah xxx -
9001 Estimasi Pendapatan Pajak Daerah - xxx
Jumlah xxx xxx

e. Pengukuran

Pendapatan Pajak Daerah dinilai berdasarkan nilai realisasinya yaitu
sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah (Kas
di Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan.

f. Pengungkapan

Pendapatan Pajak Daerah disajikan sebesar nilai anggaran dan
realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu
diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan
Pendapatan Pajak Daerah, antara lain :
- Rincian jenis Pendapatan Pajak Daerah.
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pajak
daerah.
- Informasi penting lainnya yang dianggap perlu.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

a. Pengertian

Perkiraan Pendapatan Restribusi Daerah ini untuk menampung
pendapatan yang berasal dari restribusi daerah yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan daerah (Perda) dan dapat dipungut serta disetorkan ke
Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.


Pencatatan pada perkiraan-perkiraan buku besar pendapatan retribusi
daerah dimulai sejak Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi anggaran,
realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran. Dokumen sumber
untuk mencatat transaksi Pendapatan Restribusi Daerah meliputi :
Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi



MP (Memo Penyesuaian) sebagai dasar pencatatan koreksi dan jurnal
penutup.

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari Unit
Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit
Pembukuan.
Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow chart)
Buku IV.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Restribusi Daerah adalah
saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan bertambah dengan adanya
transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya akan berkurang dengan
adanya transaksi yang mendebetnya.

d. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk mencatat transaksi pendapatan retribusi daerah
sejak anggaran disetujui oleh DPRD sampai kepada jurnal penutup

1) Pada saat anggaran Pendapatan Retribusi Daerah
disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

Perkiraan
9002 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah. xxx -
Jumlah xxx xxx
Buku Pembantu Est. Pendapatan Retribusi Daerah
(didebet sebesar anggaran) :
Est. Pendpt. Retribusi Jasa Umum (RJUm) - xxx -
Pelayanan Kesehatan
Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Persampahan xxx -
/Kebersihan
Est. Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya Cetak xxx -
Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pemakaman dan xxx -
Pengabuan mayat
Est. Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan xxx -
Umum
Est. Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pasar xxx -
Est. Pendpt.. RJUm – Pengujian Kend. Bermotor xxx -
Est. Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam xxx -
kebakaran
Est. Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya cetak xxx -
Peta



Est. Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal perikanan xxx -
Est. Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - xxx -
Pemakaian Kekayaan Daerah
Est. Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir dan/atau xxx -
Pertokoan
Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Pelelangan xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Terminal xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus Parkir xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Penginapan xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Rumah Potong Hewan xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi & Olah xxx -
Raga xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di Atas Air xxx -
Est. Pendpt.. RJUs – Pengelolaan Limbah Cair xxx -
Est. Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk Usaha xxx -
Est. Pendpt.. Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) –
Ijin Mendirikan Bangunan xxx -
Est. Pendpt.. RPT – Ijin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol xxx -
Est. Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan xxx -
Est. Pendpt.. RPT – Ijin Trayek xxx -
Est. Pendpt.. Retribusi Daerah Lainnya

2) Alokasi Pendapatan Retribusi Daerah

anggaran Pendapatan Retribusi Daerah dialokasikan kepada dinas
terkait dengan jurnal sebagai berikut :

Perkiraan
9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yang xxx -
dialokasikan (Dinas /unit organisasi setingkat)
9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah - xxx
Jumlah xxx xxx

3) Pada saat realisasi

Realisasi pendapatan retribusi daerah diakui pada saat Kas diterima
dan dibukukan oleh Bendahara Umum Daerah (Kas di Kas Daerah )
dalam tahun anggaran berjalan:

Perkiraan
0100 Kas di Kas Daerah xxx -
8020 Pendapatan Retribusi Daerah - xxx



Jumlah xxx xxx
Buku Pembantu Pendapatan Retribusi
Daerah (didebet sebesar realisasi) :
Pendpt. Retribusi Jasa Umum (RJUm) - - xxx
Pelayanan Kesehatan - xxx
Pendpt.. RJUm - Pelayanan Persampahan - xxx
/Kebersihan
Pendpt.. RJUm - Penggantian Biaya Cetak - xxx
Pendpt.. RJUm - Pelayanan Pemakaman dan - xxx
Pengabuan mayat - xxx
Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di tepi Jalan - xxx
Umum - xxx
Pendpt.. RJUm – Pelayanan Pasar - xxx
Pendpt.. RJUm – Pengujian Kend. Bermotor
Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat Pemadam - xxx
kebakaran - xxx
Pendpt.. RJUm – Penggantian Biaya cetak - xxx
Peta - xxx
Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal perikanan - xxx
Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha (RJUs) - - xxx
Pemakaian Kekayaan Daerah - xxx
Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir dan/atau
Pertokoan - xxx
Pendpt.. RJUs – Tempat Pelelangan - xxx
Pendpt.. RJUs – Terminal - xxx
Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus Parkir - xxx
Pendpt.. RJUs – Penyedotan kakus/Kotoran - xxx
Pendpt..RJUs – Tempat Penginapan / - xxx
Pesanggarahan / Villa - xxx
Pendpt.. RJUs – Rumah Potong Hewan - xxx
Pendpt.. RJUs – Pelayanan Pelabuhan Kapal - xxx
Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi & Olah - xxx
Raga
Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di Atas Air - xxx
Pendpt.. RJUs – Pengelolaan Limbah Cair - xxx
Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk Usaha - xxx
Pendpt.. Retribusi Perijinan Tertentu (RPT) – - xxx
Ijin Mendirikan Bangunan
Pendpt.. RPT – Ijin Tempat Penjualan - xxx
Minuman Beralkohol
Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan - xxx
Pendpt.. RPT – Ijin Trayek - xxx
Pendpt.. Retribusi Daerah Lainnya - xxx

4) Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah

Pencatatan Pengembalian Pendapatan Retribusi Daerah yang
terjadi baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode anggaran
berikutnya dijurnal sebagai berikut:



Perkiraan
8020 Pendapatan Retribusi Daerah xxx -
0100 Kas di Kas Daerah - xxx
Buku Pembantu Pengembalian Pendapatan
Retribusi Daerah (didebet sebesar realisasi) :
Pengembalian Pendpt. Retribusi Jasa Umum xxx -
(RJUm) - Pelayanan Kesehatan -
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelayanan xxx -
Persampahan /Kebersihan
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Penggantian xxx -
Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
Pemakaman dan Pengabuan mayat -
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pelyn. Parkir di xxx -
tepi Jalan Umum -
Pasar
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pengujian xxx -
Kend. Bermotor -
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pemeriks. Alat xxx -
Pemadam kebakaran -
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Penggantian xxx -
Biaya cetak Peta -
Pengembalian Pendpt.. RJUm – Pengujian kapal xxx -
perikanan
Pengembalian Pendpt.. Retrrebusi Jasa Usaha xxx -
(RJUs) – Pemakaian Kekayaan Daerah -
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pasar Grosir xxx -
dan/atau Pertokoan -
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat xxx -
Pelelangan -
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Terminal xxx -
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat Khusus xxx -
Parkir -
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Penyedotan xxx -
kakus/Kotoran
Pengembalian Pendpt..RJUs – Tempat xxx -
Penginapan /Pesanggarahan /Villa
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Rumah Potong xxx -
Hewan
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pelayanan xxx -
Pelabuhan Kapal
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Tempat Rekreasi xxx -
& Olah Raga
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Penyebrangan di xxx -
Atas Air
Pengembalian Pendpt.. RJUs – Pengelolaan xxx -
Limbah Cair
Pengembalian Pendpt.. RJUs –Penjualan Produk xxx -
Usaha
Pengembalian Pendpt.. Retribusi Perijinan xxx -
Tertentu (RPT) – Ijin Mendirikan Bangunan
Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Tempat xxx -
Penjualan Minuman Beralkohol
Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Gangguan xxx -



Pengembalian Pendpt.. RPT – Ijin Trayek xxx -
Pengembalian Pendpt.. Retribusi Daerah xxx -
Lainnya

5) Jurnal penutup :

Jurnal penutup pendapatan restribusi daerah pada akhir tahun
anggaran dilakukan sebagai berikut :

a. Realisasi pendapatan melampaui estimasi/anggaran :

Perkiraan
9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg - xxx
dialokasikan (Dinas x)

9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx -
Jumlah xxx xxx

b. Realisasi pendapatan lebih rendah dari estimasi/anggaran :

Perkiraan
6300 Surplus/Defisit tahun pelaporan - xxx
9102 Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah yg - xxx
dialokasikan (Dinas x)

9202 Alokasi Estimasi Pendapatan Retribusi Daerah xxx -

Jumlah xxx

e. Pengukuran
Pendapatan Retribusi Daerah dinilai berdasarkan nilai realisasinya
yaitu sejumlah uang kas yang diterima oleh Bendahara Umum Daerah
(Kas Daerah) dalam tahun anggaran berjalan.



f. Pengungkapan
Pendapatan Retribusi Daerah disajikan sebesar nilai anggaran dan
realisasinya dalam laporan perhitungan APBD. Hal-hal yang perlu
diungkapkan dalam nota perhitungan APBD bertalian dengan
pendapatan restribusi daerah, antara lain :
- Rincian jenis pendapatan retribusi daerah
- Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan
restribusi daerah
- Informasi penting lainnya yang dianggap perlu .

3. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya

a. Pengertian

Perkiraan Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya ini
untuk menampung pendapatan yang berasal dari Bagian Laba dari
BUMD dan Investasi Lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dapat dipungut serta disetorkan
ke Kas Daerah dalam tahun anggaran yang berjalan.


Pencatatan pada perkiraan Pendapatan Bagian Laba BUMD Dan
Investasi Lainnya dimulai sejak anggaran pendapatan dan belanja
daerah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), alokasi
anggaran, realisasi sampai dengan penutupan tahun anggaran.
Dokumen sumber untuk mencatat transaksi pendapatan meliputi :
Otorisasi Kredit Anggaran sebagai dasar pencatatan alokasi
MP (Memo Penyesuaian) sebagai dasar pencatatan koreksi dan
jurnal penutup.

Pejabat-pejabat yang terkait dengan transaksi pendapatan terdiri dari
Unit Pelaksana Anggaran, Unit Keuangan, Unit Anggaran dan Unit
Pembukuan.
Prosedur pencatatan lebih rinci dapat dilihat pada bagan arus (flow
chart) Buku IV.

c. Saldo Normal

Saldo normal perkiraan buku besar Pendapatan Bagian Laba BUMD
dan Investasi Lainnya adalah saldo kredit. Artinya perkiraan ini akan



bertambah dengan adanya transaksi yang mengkreditnya, sebaliknya
akan berkurang dengan adanya transaksi yang mendebetnya.

d. Jurnal Standar

Jurnal standar untuk mencatat transaksi Pendapatan Bagian Laba
BUMD dan Investasi Lainnya sejak anggaran disetujui oleh DPRD
sampai kepada jurnal penutup adalah sebagai berikut :

1) Pada saat anggaran Pendapatan Bagian Laba BUMD dan
Investasi Lainnya disetujui/disahkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah:

Perkiraan
9003 Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD xxx -
dan Investasi Lainnya
Jumlah xxx xxx
Buku Pembantu Estimasi Pendapatan Bagian
Laba BUMD dan Investasi Lainnya (didebet
sebesar anggaran) :
Est. Pend. dari PMP BUMD xxx -
Est. Pend. dari PMP BUMN xxx -
Est. Pend. dari PMP Lembaga Keu. Negara xxx -
Est. Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik xxx -
Negara
Est. Pend. dari PMP Bdn Hukum Milik xxx -
Daerah
Est. Pend. dari PMP Badan Internasional xxx -
Est. Pend. dari PMP Badan Usaha Lainnya xxx -
Est. Pend. dari Investasi Lainnya xxx -
Est. Pengembalian Pendapatan Bagian Laba xxx -
BUMD dan Investasi Lainnya

2) Alokasi Pendapatan Bagian Laba BUMD & Investasi Lainnya

anggaran pendapatan dialokasikan kepada dinas terkait dengan jurnal
sebagai berikut :

Perkiraan
9103 Estimasi Pendapatan Bagian Laba BUMD dan xxx -
Investasi Lainnya yg dialokasikan (dinas X)
9203 Alokasi Estimasi Pendapatan Bagian Laba - xxx
BUMD dan Investasi Lainnya
Jumlah xxx xxx


APBD POS

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to APBD POS

Similar to APBD POS (20)

More from Inspektorat Kabupaten Banjar

More from Inspektorat Kabupaten Banjar (20)

APBD POS