Halaman 49 s.d. 148

1,882 views
1,744 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,882
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halaman 49 s.d. 148

  1. 1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : SE-06.04.0-27/PJFA/2002 Jakarta, 18 Januari 2002Lampiran : 1 (satu) lembarPerihal : Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam kerja, dan Alokasi Angka KreditYang terhormat,1. Para Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor;2. Para Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditordi Seluruh Indonesia Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Jabatan Fungsional Auditor secara menyeluruh diseluruh unit pengawasan, maka dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penilaianangka kredit bagi Pejabat Fungsional Auditor, sambil menunggu penyempurnaan aturan-aturan JFA,perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme para auditor, maka kenaikan pangkat bagi para Pejabat Fungsional Auditor harus memenuhi sejumlah angka kredit pengembangan profesi sebagaimana diatur di dalam SK Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997 tanggal 5 Maret 1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah. Selanjutnya SK Kepala BPKP tersebut di atas ditindaklanjuti dengan SE Kepala BPKP nomor SE-06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999 dan SE Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi nomor SE-06.04.00- 1485/DI/1999 tanggal 23 Desember 1999. Angka Kredit Pengembangan Profesi untuk keperluan kenaikan pangkat adalah terdiri dari angka kredit dari unsur Diklat dan angka kredit dari unsur Pengembangan Profesi seperti yang dimaksud dalam SK Menpan Nomor 19/1996. Kegiatan diklat yang dapat dikategorikan sebagai unsur Pengembangan Profesi adalah sebagaimana daftar terlampir. Angka kredit kegiatan diklat lainnya diperhitungkan sebagai unsur pengawasan.2. Perhitungan jam kerja untuk keperluan perhitungan angka kredit adalah didasarkan pada Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 222/M.PAN/8/2001 tanggal 31 Agustus 2001 perihal Mentaati Ketentuan Jam Kerja disebutkan bahwa jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dari 37 jam 30 menit. Berdasarkan ketentuan tersebut bagi unit kerja yang menggunakan 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu, maka 49
  2. 2. jumlah jam kerja yang dapat dinilai/diberikan angka kreditnya adalah 7,5 jam per hari dan yang menggunakan 6 (enam) hari kerja dalam satu minggu adalah 6,25 jam per hari. Perhitungan angka kredit untuk auditor didasarkan pada jam kerja yang tercantum dalam Surat Tugas. Apabila dalam surat tugas dihitung dalam hari, maka dilakukan konversi terlebih dahulu ke dalam jam kerja sebesar tersebut di atas.3. Bahwa dalam hal terdapat Auditor ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Perwakilan Inspektur, Kepala Bidang atau jabatan lainnya, maka atas kegiatan tersbut tidak dapat dinilai/diberikan angka kredit.4. Bahwa sesuai dengan nafas dari JFA adalah profesionalisme, maka penentuan hari pemeriksaan diserahkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Namun karena perangkat JFA yang belum sempurna maka HP Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis diatur sebagai berikut : a. Setiap Pengendali Teknis diarahkan untuk dapat mengawasi 2 s.d 3 Tim Pemeriksaan. Oleh karena itu HP Pengendali Teknis untuk setiap penugasan maksimal adalah 1/3 (sepertiga) dari HP Tim yang diawasi /disupervisi. b. Setiap Pengendali Mutu diarahkan untuk dapat mengawasi 2 s.d 3 Pengendali Teknis. Dengan demikian HP Pengendali Mutu maksimal 1/10 (sepersepuluh) dari HP Tim yang diawasi. c. Apabila terdapat Pengendali Teknis yang ditugaskan untuk mengawasi hanya satu tim pemeriksa, maka atas kegiatan tersebut, jumlah hari penugasan yang dapat diberikan/dinilai angka kreditnya adalah maksimal ½ (setengah) dari hari penugasan tim yang bersangkutan.Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala Pusbin JFA ttd Drs, Salikin Zainal NIP. 060025203Tembusan :1. Kepala BPKP sebagai laporan;2. Pimpinan Unit Pengawasan di seluruh Indonesia. 50
  3. 3. Lampiran Surat Edaran Nomor : SE-06.04.00-27/PJFA/2002 Tanggal : 18 Januari 2002 DAFTAR JENIS DIKLAT YANG DAPAT DAN TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESII. DIKLAT YANG DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI 1 Diklat Fungsional : a. Sertifikasi Pindah Jalur b. Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim c. Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Teknis d. Sertifikasi Penjenjangan Peran Pengendali Mutu e. Diklat Pengembangan Peran ketua Tim f. Diklat Pengembangan Peran Pengendali Teknis g. Diklat Pengembangan Peran Pengendali Mutu 2 Diklat Teknis : a. Diklat Audit BLN b. Diklat Audit Perminyakan c. Diklat Audit Akuntanbilitas d. Diklat Komputer Audit e. Diklat Pemeriksaan Khusus f. Diklat Audit Kinerja g. Diklat Teknis Lainnya yang disepakati antara instansi yang bersangkutan dengan instansi pembinaII. DIKLAT YANG TIDAK DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI a. Diklat Prajabatan b. Diklat ADUM c. Diklat SPAMA d. Diklat SPAMEN e. Diklat Majerial Pengawasan f. Diklat TOT g. Diklat lainnya yang tidak ada hubungannya dengan tugas auditor Jakarta, 18 Januari 2002 Kepala Pusbin JFA, ttd Drs. Salikin Zainal NIP. 060025203 51
  4. 4. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-06.04.00-300 / PJFA / 2002 Jakarta, 13 Juni 2002Lampiran ; -Perihal : Angka KreditYang TerhormatKetua Tim Penilai Angka KreditDeputi Pengawasan Instansi PemerintahBidang Perekonomiandi JakartaSehubungan dengan surat Saudara Nomor : S-06.04.00-20 / DI 6 / 2000 tanggal 22 Mei 2002 perihalsebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Penerjemahan Kontrak Berbahasa Asing Dalam Kegiatan Audit; Pada dasarnya kegiatan menterjemahkan kontrak dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat diberikan angka kredit karena hal tersebut merupakan satu kesatuan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Apabila dipandang bahwa kontrak berbahasa asing tersebut sangat mengganggu dan mempengaruhi waktu pemeriksaan, sebaiknya ditunjuk Auditor untuk menerjemahkan kontrak dimaksud dan dapat diberikan angka kredit “untuk tujuan tertentu” . Di samping itu juga dapat disiasati dengan memperpanjang waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan menerjemahkan yang dapat diberikan angka kredit 3 (tiga), sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125/K/1997adalah kegiatan penerjemahan/ saduran dalam pengawasan yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan dalam perpustakaan unit organisasi. Dalam kaitan ini kontrak yang diterjemahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia bukanlah dokumen BPKP tetapi dokumen dari unit kerja yang diperiksa.2. Kegiatan Penyusunan LHA atas Pinjaman/ Bantuan Luar Negeri dilakukan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris; Kegiatan penyusunan LHA dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tidak dapat diberikan angka kredit 3 (tiga) sebagai pengembangan profesi. Kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan dalam pemeriksaan. Apabila dipandang perlu untuk penugasan-penugasan yang laporan hasil auditnya ditulis dalam dua bahasa diterbitkan surat tugas yang relatif lebih lama bila dibandingkan dengan apabila hanya 52
  5. 5. untuk satu bahasa. Dalam hal ini berarti kegiatan penyusunan laporan dalam bahasa Inggris tersebut secara riel telah diberikan angka kredit dari unsur utama, sub unsur pengawasan dan tidak merupakan sub unsur pengembangan profesi.3. Angka Kredit dalam SK Inpassing; Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural yang diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor per tanggal 30 Mei 2001 tidak diberikan angka kredit. Dikecualikan dari ketentuan ini adalah Ijazah yang diperoleh pejabat tersebut sebelum tanggal 30 Mei 2001 sepanjang ijazah tersebut belum diakui secara kepegawaian, yaitu belum termaktub dalam SK Kepangkatan.4. PAK Periode 1 Januari 2001 – 30 Juni 2001 telah ditetapkan tanggal 31 Desember 2001 Terhadap permasalahan sebagaimana Saudara uraikan pada nomor 4, kami sependapat dengan Saudara;5. Pedoman Penulisan Makalah dan Angka Kreditnya Kami belum dapat memberikan pedoman penilaian makalah sebagaimana yang Saudara usulkan, karena pedoman dimaksud saat ini masih sedang dalam proses penyusunan oleh Tim di Pusbin JFA. Apabila pedoman penilaian makalah tersebut telah selesai , akan kami informasikan kepada Saudara. Sementara menunggu pedoman yang saat ini sedang dalam proses penyusunan, Tim Penilai dipersilahkan untuk menilai makalah yang diajukan oleh para PFA dengan mengacu kepada Keputusan Kepala BPKP Nomor : 13.00.00-125 / K / 1997 halaman 163 sampai dengan 169.6. Kegiatan Sosialisasi dimaksudkan sebagai PKS Kegiatan Sosialisasi tersebut dapat diakui sebagai PKS . Kami menyadari kesulitan tersebut. Oleh karena itu apabila dipandang perlu Sub Bagian Perbantuan dapat membuat rekapitulasi kegiatan PKS yang diikuti oleh para PFA, sehingga dengan daftar tersebut PFA yang mengikuti sosialisasi ketentuan , baik mengenai JFA, Kepegawaian atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan dapat diberikan angka kredit tanpa harus menyertakan makalah.Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Kepala ttd A. Animaharsi NIP. 060060147 53
  6. 6. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk 7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-06.04.00-314 /PJFA.2/2002 21 Juni 2002Lampiran : -Perihal : Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja dan Alokasi Angka Kredit.Yang Terhormat,Sekretaris Tim Penilai Angka KreditDeputi IIIdi- JakartaBerkenaan surat Saudara nomor : S-06.04.00-050/D.III.5/2002 tanggal 24 April 2002 perihalsebagaimana pada pokok surat dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut ini :1. Angka Kredit Pengembangan Profesi 1) Ketentuan mengenai pengembangan profesi dapat dibaca pada Keputusan Kepala BPKP Nomor: 13.00.00-125/K/1997 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya di Lingkungan APFP romawi VI, halaman 148 sampai dengan 182. Pada halaman 178 angka 8 a.1) dinyatakan bahwa: “Pendidikan dan Pengembangan Profesi berjumlah sekurang-kurangnya 18,75% atau 50 angka kredit”. Sampai dengan tanggal 17 Januari 2002, belum terdapat Surat Keputusan atau Surat Edaran yang mengatur pengelompokkan diklat sebagai unsur pengembangan profesi atau bukan sebagai pengembangan profesi. Dengan demikian Surat Edaran Nomor SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002 diharapkan dapat memperjelas maksud dari pernyataan pada halaman 178 angka 8 a.1) sebagaimana maksud di atas. 2) Pengelompokkan suatu diklat ke dalam unsur pengembangan profesi atau bukan sebagai unsur pengembangan profesi mulai diberlakukan untuk diklat, yang sertifikat kelulusannya terbit tertanggal sejak 18 Januari 2002 dan belum diperhitungkan angka kreditnya berdasarkan Sertifikat telah mengikuti. 54
  7. 7. 3) Penghitungan diklat sebagai unsur pengembangan profesi dihitung sama dengan cara menghitung angka kredit diklat, yaitu berdasarkan jangka waktu pelaksanaan diklat tersebut. Sebagai contoh, seorang PFA mengikuti diklat (termasuk kelompok pengembangan profesi) dalam waktu 100 jam. Berdasarkan ketentuan dalam SK Menpan Nomor 19/1996, yang bersangkutan dapat diberi angka kredit sebesar 2 (dua).2. Kegiatan Diklat lainnya diperhitungkan sebagai Unsur Utama Sub Unsur Pendidikan 1) Diklat yang tidak dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi diatur dalam Romawi II Lampiran SE Nomor SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002. 2) Diklat-diklat yang tidak dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi dimasukkan sebagai unsur utama, sub unsur pendidikan ( bukan sub unsur pengawasan)3. Diklat yang dapat dan tidak dapat dikategorikan sebagai unsur pengembangan profesi. 1) Diklat LAKIP dapat diakui sebagai pengembangan profesi; 2) Diklat TOT tidak dapat dikategorikan sebagai pengembangan profesi, karena diklat tersebut dimaksudkan agar seseorang memiliki kemampuan sebagai pelatih, dan bukan sebagai seorang Auditor.4. Perubahan Jam Kerja Kami sependapat dengan beberapa hal yang dikemukakan pada surat Saudara, terutama butir 4. 1), 2) dan 3). Adapun surat kami No.SE-06.04.00-27/PJFA/2002 lebih didasarkan pada pertimbangan banyaknya tugas-tugas lembur yang kenyataannya harus dilakukan oleh para PFA (misalnya ada Pemtak, IKMN, Pemeriksaan DAU dan sebagainya ) sama dengan kewajaran HP, kewajaran jam kerja juga merupakan tanggung jawab atasan langsung.5. Jam Kerja dalam Surat Tugas. Bahwa perhitungan angka kredit JFA dihitung berdasarkan jam kerja. Apabila di dalam surat tugas tidak mencantumkan jumlah jam kerja, tetapi mencantumkan jumlah hari pengawasan maka perhitungan angka kredit dilakukan dengan melakukan konversi jumlah hari pengawasan tersebut dengan jam per hari.6. HP Maksimal Pengendali Mutu dan Pengendali Teknis Pada dasarnya atasan langsung bertanggung jawab atas kewajaran jumlah HP dalam satu penugasan. Di dalam prakteknya penetapan jumlah HP sangat bervariatif dan para atasan langsung maupun PFA berpendapat hal tersebut wajar. Sebagai contoh ada PFA (bukan PM/ PT) yang mengajukan DUPAK 500 HP per tahun. Kami menyadari banyak PFA yang keberatan dengan ditetapkannya HP Pengendali Teknis dan HP Pengendali Mutu sebagaimana diatur dalam 55
  8. 8. SE-06.04.00-27/PJFA/2002 tanggal 18 Januari 2002. Kami bermaksud akan meninjau ulang surat edaran tersebut khusus yang berkaitan dengan Hari Pemeriksaan ini.Demikian kami sampaikan, apabila dipandang perlu beberapa ketentuan yang masih belum optimaldapat dibahas lebih lanjut pada Forum Komunikasi Kepegawaian dan JFA bulan September 2002.Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala ttd A. Animaharsi NIP. 060060147 56
  9. 9. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-373/JF/2/2002 Jakarta, 18 Juli 2002Perihal : Penetapan Hari EfektifYth. Kepala Puslitbangwas BPKPdi- Jakarta Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor S-06.04.00-292/LB.03/2002 tanggal 3 Mei 2002 perihaltersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil Forum Komunikasi bulan September 2001yang hasilnya telah dirangkum dalam Himpunan Tanya Jawab Seputar JFA, telah disepakati bersamabahwa hari tersedia dalam 1 (satu) tahun adalah 237 hari bagi unit kerja dengan 5 (lima) hari kerjadalam 1 minggu atau 289 hari bagi unit kerja dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 minggu. Untuk masa mendatang, pemberlakuan hari efektif secara khusus yaitu 300 hari dalam 1 tahunbagi PFA di lingkungan Puslitbangwas BPKP sebaiknya ditinjau kembali agar tidak menyimpang dariketentuan jam kerja yang berlaku. Demikian kami sampaikan, untuk menjadi maklum. Kepala, ttd A. Animaharsi NIP.060060147Tembusan:Sekretaris Utama BPKP 57
  10. 10. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 pusbin@BPKP.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-374/JF/2/2002 18 Juli 2002Hal : Angka KreditYth.Ketua Tim Penilai Angka KreditDeputi Pengawasan Instansi PemerintahBidang PerekonomianDi - Jakarta Berkenaan dengan Surat Saudara Nomor S-06.04.00-21/DI.6/2002 tanggal 24 Mei 2002perihal sebagaimana pada pokok surat dengan ini kami jelaskan beberapa hal yang berkaitan denganpertanyaan Saudara sebagai berikut :1. Kegiatan Seminar Pada dasarnya seminar yang dapat diberikan angka kredit adalah kegiatan seminar yang ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan dan seminar tersebut harus disertai dengan surat tugas dari Pimpinan Unit Kerja. Menurut hemat kami, penugasan seminar sebaiknya diberikan dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi peningkatan mutu pelaksanaan tugas pengawasan. Kewenangan untuk memberikan penugasan seminar kepada PFA sepenuhnya merupakan kewenangan pimpinan unit organisasi. Disamping itu dengan beragamnya jenis seminar yang ada pada saat ini, tidak memungkinkan bagi Pusbin JFA untuk menentukan dapat/ tidaknya tiap jenis seminar diberikan angka kredit untuk kegiatan penunjang. Oleh karena itu apabila terdapat keraguan oleh Tim Penilai Angka Kredit terhadap substansi dari suatu seminar, sebaiknya dikonfirmasikan kepada pemberi tugas dan atau PFA dan apabila terdapat perbedaan penilaian angka kredit di antara Tim Penilai, maka perlu diusahakan pemecahan yaitu dibahas dan diputuskan dalam rapat/ sidang pleno Tim Penilai Angka Kredit.2. Surat Tugas tidak mencantumkan Hari Pemeriksaan Terhadap surat tugas yang tidak dicantumkan hari pemeriksaannya, kami sependapat dengan Saudara, bahwa seharusnya ditentukan jumlah Hari Pemeriksaan terhadap penugasan-penugasan dimaksud. Apabila dalam surat tugas yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Ditjen Pajak belum mencantumkan hari pemeriksaan, maka sebaiknya unit kerja di BPKP dapat menerbitkan Nota Dinas yang mencantumkan hari pemeriksaan. Selama tidak ada 58
  11. 11. pendukung tentang besarnya hari pemeriksaan maka terhadap usulan angka kredit tersebut tidak dapat dinilai angka kreditnya.3. Kegiatan PKS. Mengantisipasi perkembangan yang ada, dimana pembicara pada PKS ataupun seminar seringkali tidak lagi membuat makalah (sebagai bahan/ materi PKS) tetapi menyampaikan foto copy dari print out transparant, maka menurut pendapat kami, sepanjang foto copy transparan tersebut merupakan materi yang dibahas dalam PKS dan persyaratan lainnya telah lengkap seperti daftar hadir, notulen PKS maka kegiatan tersebut dapat diberikan angka kreditnya.Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. Animaharsi NIP 060060147Tembusan :Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian 59
  12. 12. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-552 /JF.2/2002 Jakarta, 30 Agustus 2002Hal : Berkas Pendukung Penilaian Angka KreditYang terhormat,1. Deputi Kepala2. Inspektur3. Kepala Pusat4. Kepala PerwakilanDi Lingkungan BPKP Dalam rangka penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Auditor, dengan ini kami sampaikanbahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor mulai bulan Agustus 2002, yangdapat diberikan angka kredit adalah kegiatan-kegiatan yang didukung / dilampirkan berkas-berkasberikut ini :1. Kegiatan Pendidikan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya: 2) Surat ijin mengikuti pendidikan di luar kedinasan atau surat keputusan penugasan belajar bagi yang tugas belajar: 3) Foto copy ijazah asli yang disahkan oleh pejabat yang berwenang: 4) Surat keputusan Dirjen DIKTI Depdiknas tentang persamaan ijazah yang diperoleh dari luar negeri: 5) Foto copy dari STTPL asli pelatihan kedinasan yang telah ditandasahkan oleh Pejabat Yang Berwenang. Contoh 1 : Seorang Pejabat Fungsional Auditor mengikuti Diklat Sertifikasi Penjenjangan Peran Ketua Tim dan telah memperoleh sertifikat kelulusan. Pada waktu mengajukan angka kredit, yang bersangkutan wajib melampirkan berkas nomor 1) dan 5) 60
  13. 13. Contoh 2 : Seorang PFA telah selesai mengikuti pendidikan di luar kedinasan dan memperoleh Ijazah S1 dari perguruan tinggi di Indonesia. Pada saat yang bersangkutan mengajukan penilaian angka kredit, berkas yang harus dilampirkan adalah berkas nomor 1), 2), dan 3).2. Kegiatan Penggerakan dan Pembinaan Pengawasan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penggerakan dan Pembinaan Pengawasan yang telah ditanda tangani oleh atasan langsungnya : 2) Formulir Kendali Mutu: 3) Surat Tugas: 4) Hasil kegiatan ( contoh : laporan Hasil Pengawasan / Routing Slyp atau bukti lain yang diketahui oleh Pejabat yang ditunjuk ):3. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya: 2) Formulir Kendali Mutu: 3) Surat Tugas: 4) Hasil kegiatan ( contoh : Laporan Hasil Pengawasan / Routing Slyp ):4. Kegiatan Pengembangan Profesi di Bidang Pengawasan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya: 2) Surat Tugas atau persetujuan pejabat yang berwenang 3) Sertifikat dari hasil mengikuti kegiatan pengembangan profesi: Sertifikat yang dapat dinilai angka kreditnya adalah sertifat asli atau copy sertifikat yang telah ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk: 4) Materi Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) 5) Apabila pengembangan profesi berasal dari kegiatan PKS, harus dilampirkan berkas-berkas: Rencana PKS dari Kepala / Pimpinan Unit Organisasi, Notulen hasil PKS, Makalah dan Daftar hadir PKS yang ditandasahkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha ayau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam hal penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Pusat untuk Pejabat Fungsional Auditor yang memangku jabatan sebagai Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama, keempat berkas tersebut dapat digantikan dengan Surat Keterangan Jumlah Jam PKS yang diketahui oleh pejabat ditunjuk; 6) Buku, artikel, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan profesi; Surat Tugas yang dapat diajukan untuk mendukung kegiatan penggerakan dan pembinaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan pengembangan profesi dapat berbentuk asli surat tugas atau copy surat tugas yang ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk. 61
  14. 14. 5. Kegiatan Penunjang di Bidang Pengawasan : 1) Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang yang telah ditandatangani oleh atasan langsungnya: 2) Surat keterangan / pernyataan / penghargaan yang disahkan / disetujui oleh Pimpinan Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk beserta bukti-buktinya; 3) Keanggotaan di organisasi profesi beserta bukti-buktinya; 4) Penugasan dari Pimpinan Unit Kerja Contoh : Seorang Pejabat Fungsional Auditor mengikuti seminar di bidang pengawasan. Agar seminar tersebut dapat diajukan untuk dinilai angka kreditnya, harus dilengkapi dengan berkas: Sertifikat seminar yang ditandasahkan oleh pejabat yang ditunjuk dan adanya surat penugasan seminar dari Pimpinan Unit Organisasi.6. Pengajuan angka kredit untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan pada butir 1 sampai dengan 5 di atas tanpa didukung oleh berkas-berkas yang dipersyaratkan tidak dapat diberikan angka kredit.7. Ketentuan sebagaimana diatur dalam butir 1 sampai dengan 5 diatas adalah kelengkapan berkas pengajuan angka kredit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BPKP Nomor: SE- 06.04.00-22/K/1999 tanggal 11 Januari 1999. Berkenaan dengan hal-hal di atas kami mohon pemberitahuan ini diinformasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja Bapak / Saudara. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. ANIMAHARSI NIP 060060147Tembusan:1. Sekretaris Utama2. Ketua Tim Penilai Angka Kredit JFA di lingkungan BPKP 62
  15. 15. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-1089 /JF.1/2002 31 Desember 2002Lampiran : -Hal : Penilaian Angka Kredit Peserta Diklat SAKYth.Ketua Tim Penilai Angka Kredit JFADeputi Bidang Investigasi BPKPDi - Jakarta Menunjuk surat Saudara Nomor: S-001 / Tim Penilai / D6 / 2002 tanggal 26 Nopember2002 perihal pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Kegiatan mengikuti Anti Corruption and Fraud Training Program (Domestic Training) dan memperoleh Certificate of Achievement, dapat diberikan angka kredit Diklat Teknis berdasarkan jumlah jam diklat yang diikuti, dan dikelompokkan sebagai unsur Pengembangan Profesi sesuai SE Kepala Pusbin JFA NO. SE-06.04.00-27 / PJFA / 2002 tanggal 18 Januari 2002 perihal Penjelasan Unsur Pengembangan Profesi, Jam Kerja, dan Alokasi Angka Kredit.2. Sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan JFA tahun 2002 yang diselenggarakan tanggal 30 September – 3 Oktober 2002, setiap perolehan sertifikat gelar profesi (misalnya CFE, BAP, CIA, CISA, dll) dan sertifikat UBM, dapat diberikan angka kredit Pengembangan Profesi dengan besaran angka kredit sesuai jenjang jabatannya, yaitu : Besaran AK untuk Prosentase Nilai AK Setiap Perolehan No Jabatan Minimal Pendidikan Sertifikat UBM dan Pengb. Profesi Gelar Profesi 1 Auditor Pelaksana 25 6,25% 1,5625 2 Auditor Pelaksana Lanjutan 25 5,00% 1,2500 3 Auditor Penyelia 25 5,00% 1,2500 4 Auditor Ahli Pertama 25 7,50% 1,8750 5 Auditor Ahli Muda 25 10,00% 2,5000 6 Auditor Ahli Madya 25 12,50% 3,1250 7 Auditor Ahli Utama 25 18,75% 4,6875 63
  16. 16. Penegasan mengenai hal ini tercantum dalam Surat Edaran kepala Pusbin JFA No. SE-1079 /JF.1/2002 tanggal 30 Desember 2002 perihal Penegasan Hasil Rakor Kepegawaian dan JFA tahun 2002, dan berlaku sejak perolehan 1 Juli 2002. Dalam rakor tersebut juga disepakati bahwa belajar mandiri untuk mempersiapkan ujian memperoleh sertifikat CFE tidak dapat diberikan angka kredit. Terhadap perlakuan penilaian angka kredit yang tidak sesuai dengan penjelasan diatasdiharapkan agar dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya. Demikian atas perhatian dankerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. ANIMAHARSI NIP 060060147Tembusan Yth :Deputi Bidang Investigasi BPKP. 64
  17. 17. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR Jalan Hayam Wuruk No.7 Jakarta 10120 Telepon: (021) 3841273 email: pusbinajfa@bpkp.go.id Faksimili: (021) 3855713Nomor : S-1091/JF.1/2002 31 Desember 2002Lampiran : 1 (satu) setHal : Kesepadanan Kegiatan Pengawasan di lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI dengan Kegiatan yang Diberikan Angka Kredit Berdasarkan Keputusan MENPAN No. 19/1996Yth,InspekturLembaga Informasi Nasional RIdi Jakarta. Menunjuk surat Saudara Nomor 106/E/K/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002 perihal permohonanpersetujuan penyepadanan butir-butir kegiatan PFA dan sesuai dengan arahan Kepala BPKP, denganini kami sampaikan Daftar Kegiatan PFA di Lingkungan Lembaga Informasi Nasional RI yang dapatdisepadankan dengan kegiatan PFA sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan AparaturNegara Nomor 19 tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kredit. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih. Kepala, ttd A. Animaharsi NIP : 060060147Tembusan Yth :Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 65
  18. 18. Lampiran Surat Nomor : S-1091/JF.I/2002 Tanggal : 31 Desember 2002DAFTAR KESEPADANAN KEGIATAN PENGAWASANDI LINGKUNGANLEMBAGA INFORMASI NASIONAL ( LIN )No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang Diperkenankan1. Menyusun Renstra Membantu menyiapkan, Menyiapkan perumusan Menyiapkan Rencana mengumpulkan dan menganalisa kebijaksanaan Induk Pengawasan data sebagai bahan masukan pengawasan dan (RIP) dalam penyusunan renstra kebijakan lainnya Inspektorat LIN2 Menyusun rencana Membantu menyiapkan dan atau Menyiapkan rencana kerja Menyiapkan rencana kerja pengawasan memberi masukan berdasarkan pengawasan tahunan kerja pengawasan yang dengan buril yang di terima (RKPT) tahunan (RKPT) bahan dari buril3. Membantu Membantu, menyiapkan, Menyiapkan rencana kerja Menyiapkan rencana menyusun daftar mengumpulkan, mengolah data pengawasan tahunan kerja pengawasan OP (satuan Kerja serta menyusun daftar objek (RKPT) tahunan (RKPT) dan proyek) dan pemeriksaan dan pengalokasian alokasi anggaran anggaran4. Menyiapkan dan Membantu menyiapkan dan atau Menyiapkan program Menyiapkan program mengolah bahan memberi bahan masukan dalam kerja pengawasan kerja pengawasan PKPT rangka penyusunan PKPT tahunan (PKPT) tahunan (PKPT)5. Penyusunan PKPT Membantu mengolah data dan Menyiapkan program Menyiapkan program menganalisa dalam rangka kerja pengawasan kerja pengawasan penyusunan PKPT tahunan (PKPT) tahunan (PKPT) 66
  19. 19. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan6. Menyusun program Membantu menyiapkan, Menyiapkan program Menyiapkan program kerja mengumpulkan, mengolah data kerja pengawasan kerja pengawasan dalam rangka penyusunan tahunan (PKPT) tahunan (PKPT) program kerja guna menjamin tercapainya pengawasan yang optimal menyeluruh, dan terpadu7. Menyusun Mengumpulkan, mengolah data, Menyusun pedoman dan Menyusun pedoman pedoman PKA dan merumuskan dalam rangka atau sistem dibidang dan atau sistem (Progran Kerja penyusunan pedoman PKA pengawasan dibidang pengawasan Audit)8. Menyusun Protap Membantu mengumpulkan, Menyusun pedoman dan Menyusun pedoman (Prosedur Tetap) mengolah data, serta atau sistem dibidang dan atau sistem merumuskan Protap sebagai pengawasan dibidang pengawasan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan9. Mereview pedoman Evaluasi yang dilakukan Memutakhirkan pedoman Memutakhirkan PKA terhadap pedoman PKA untuk dan atau sistem pedoman dan atau dilakukan penyempurnaan pengawasan sistem pengawasan10. Menyempurnakan Evaluasi yang dilakukan Memutakhirkan pedoman Memutakhirkan Protap terhadap Protap untuk dilakukan dan atau sistem pedoman dan atau penyempurnaan pengawasan sistem pengawasan11. Sosialisasi Melakukan sosialisasi tentang Melaksanakan Melaksanakan pengawasan pengawasan kepada para penyuluhan dibidang penyuluhan pejabat eselon I dan II pengawasan dibidang pengawasan12. Menjadi pengamat Mengikuti pelelangan yang Melaksanakan asistensi Melaksanakan asis- dalam proses dilaksanakan olah unit - unit dan konsultasi di bidang tensi dan konsultasi lelang kerja LIN sebagai pengamat pengawasan di bidang engawasan 67
  20. 20. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan13 Asistensi Memberi jasa kepada jajaran Melaksanakan asistensi Melaksanakan penyusunan LAKIP LIN dalam proses LAKIP dan konsultasi di bidang asistensi dan pengawasan konsultasi di bidang pengawasan14. Membantu Kegiatan secara aktif membantu Melaksanakan asistensi Melaksanakan pimpinan unit kerja unit kerja lain di lingkungan LIN dan konsultasi di bidang asistensi dan lain, memecahkan dalam menyelesaikan masalah pengawasan konsultasi di bidang permasalahan yang yang dihadapi pengawasan dihadapi15. Menyusun LAKIP Membantu penyusunan LAKIP Membuat Laporan Membuat Laporan Inspektorat LIN Akuntabilitas Akuntabilitas16. Menyusun laporan Kegiatan menyajikan informasi Membuat laporan hasil Membuat laporan bulanan secara tertulis dan berkala atas pengawasan hasil pengawasan /triwulan/tahunan hasil pengawasan oleh APF17. Menyusun LHA Kegiatan menyajikan informasi Membuat laporan hasil Membuat laporan kelompok secara tertulis atas hasil pengawasan hasil pengawasan pengawasan buril sesuai dengan bidang tugas masing - masing kelompok auditor Inspektorat LIN18. Mengkaji renstra, Menganalisis dan mengevaluasi Mengkaji aspek strategis Mengkaji aspek program dan rencana kerja dan kegiatan unit strategis kegiatan Eselon kerja eselon I untuk digunakan sebagai bahan kebijakan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan19. Presentasi DHA di Presentasi hasil audit yang Memaparkan hasil Sepanjang kegiatan depan forum review telah dilakukan Tim Audit di pengawasan ini dilakukan dalam depan forum review untuk rangka penyusunan memperoleh hasil audit yang Laporan Hasil Audit, optimal maka angka kreditnya termasuk dalam kegiatan auditdan tidak diberikan angka kredit tersendiri 68
  21. 21. No Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Kesepadanan yang Diperkenankan20. Rapat kerja Kegiatan membantu Gelar pengawasan Gelar pengawasan pengawasan mengevaluasi keberhasilan dan tahunan kegagalan pelaksanaan pengawasan serta langkah langkah perbaikan yang perlukan.21. Audit terhadap Kegiatan audit keuangan yang Melaksanakan audit Melaksanakan audit bendaharawan dikelola oleh bendaharawan keuangan dan atau keuangan dan atau apakah pelaksanaannya sudah ketaatan ketaatan sesuai dengan peraturan yang berlaku22. Melaksanakan Kegiatan audit yang ditujukan Melaksanakan audit Melaksanakan audit pengawasan untuk menilai rasionalitas dan keuangan dan atau keuangan dan atau program relevansi DUK setiap satker ketaatan ketaatan tupoksinya23. a. Melaksanakan a. Pengumpulan bahan untuk Melaksanakan audit Melaksanakan audit pengumpulan penyusunan PKA berupa operasional operasional, dengan data dalam data base obyek audit yang catatan bahwa rangka akan diperiksa keempat kegiatan persiapan b. Kegiatan menyusun pro- tersebut merupakan audit gram kerja audit lanjutan satu kesatuan b. Menyusun atas audit operasional kegiatan yang utuh PKA c. Memperoleh petunjuk teknis operasional audit dari pimpinan unit kerja dilapangan pengawasan dalam rangka c. Mengikuti koordinasi kegiatan dan pengarahan kesamaan persepsi atas teknis masalah-masalah yang akan d. Membuat dihadapi dilapangan laporan Menyusun informasi secara tetulis atas hasil pengawasan yang dilakukan APF 69
  22. 22. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan24. Melaksanakan Kegiatan audit yang tidak Melaksanakan audit Melaksanakan audit fraud audit termasuk audit keuangan atau khusus khusus ketaatan dan audit operasional atas perintah pimpinan untuk meneliti adanya penggelapan yang dilakukan PNS25. Post Audit Kegiatan pemeriksaan yang Melaksanakan audit Audit Operasional dilaksanakan setelah berakhir- khusus /Audit Keuangan dan nya tahun anggaran untuk me- atau Ketaatan ngetahui dampak dari kegiatan selama tahun berjalan sekaligus untuk melakukan pengecekan fisik26. Riksus tentang Kegiatan audit khusus tentang Melaksanakan audit Melaksakan audit TP/TGR Tuntutan Perbendaharaan/Tun- khusus khusus tutan Ganti Rugi. Biasanya ka- rena adanya pengaduan atau se- bagai tindak lanjut audit tertentu27. Audit Komprehensif Kegiatan audit tugas pokok dan Melaksakan audit Melaksakan audit fungsi atas obyek yang diperiksa akuntabilitas operasional secara menyeluruh dan meliputi berbagai aspek28. Melaksanakan Kegiatan menurut bidang tugas Mengkaji dan menilai Mengkaji dan menilai audit buril sesuai masing masing berupa me- dokumen (audit buril) dokumen (audit buril) bidang tugasnya meriksa dokumen yang diterima secara berkala/ sewaktu-waktu mengenai keuangan, SDM, sa- rana dan prasarana serta kegi- atan operasional agar dapat di- ketahui ketaatan terhadap pe- raturan perudangan serta keekonomisan, daya guna dan hasil guna satker yang bersangkutan 70
  23. 23. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan29. Melaksanakan Kegiatan menurrut bidang tugas Mengkaji dan menilai Mengkaji dan menilai audit buril sesuai masing-masing berupa dokumen (audit buril) dokumen (audit buril) bidang tugasnya memeriksa dokumen yang diterima secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai keuangan, SDM, sarana dan prasarana serta kegiatan operasional agar dapat diketahui ketaatan terhadap peraturan perundangan serta keekonomisan, daya guna dan hasil guna satker yang bersangkutan30. Koreksi LHA oleh Kegiatan menguji konsep LHA Mengkaji hasil Kegiatan tersebut Tim Review yang disampaikan oleh Tim Audit pengawasan merupakan bagian mengenai subtansi laporan dan dari penugasan audit bukti-bukti pendukungnya dan tidak dapat dibe- rikan angka kredit ter- sendiri. Apabila Tim Review tidak terma- suk dalam penugasan Tiim Audit, terhadap Tim Review dapat di- berikan angka kredit kegiatan mengkaji hasil pengawasan31. Evaluasi hasil audit Kegiatan mengevaluasi atas ke- Mengkaji hasil Mengkaji hasil giatan hasil audit terhadap obyek pengawasan pengawasan audit mengenai hal-hal yang po- sitif maupun yang negatif yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan untuk bahan pengam- bilan kebijakan dimasa yang akan datang 71
  24. 24. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan32. Evaluasi hasil audit Kegiatan mengevaluasi atas Mengkaji hasil Mengkaji hasil kegiatan hasil audit terhadap pengawasan pengawasan obyek audit mengenai hal-hal yang positif maupun yang negatif yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan untuk bahan pengambilan kebijakan dimasa yang akan datang33. Mengkaji LHA atas Kegiatan menganalisis dan Mengkaji hasil Mengkaji hasil perintah pimpinan mengevaluasi hasil audit yang pengawasan pengawasan dilakukan, baik LHA intern maupun LHA ekstern guna kepentingan/kegunaan tertentu34. Pemantauan Kegiatan pengecekan terhadap Memantau tindak lanjut Memantau tindak lanjut Tindak Lanjut (TL) seluruh rekomendasi dalam LHA hasil pengawasan hasil pengawasan guna memastikan apakah rekomendasi tersebut telah mendapatkan tindak lanjut sebagaimana mestinya35. Pemuktahiran data Kegiatan meneliti dan mengeva- Memantau tindak lanjut Memantau tindak lanjut luasi serta menginventarisasi hasil pengawasan hasil pengawasan beberapa jumlah temuan yang harus dilakukan tindak lanjutnya, untuk diketahui berapa temuan yang telah/belum ditindak lanjuti Menyiapkan bahan- Kegiatan mengumpulkan bahan- Mempersiapkan bahan36. Mempersiapkan bahan bahan audit bahan untuk mendukung untuk tujuan tertentu untuk tujuan tertentu. tertentu pelaksanaan kegiatan (dalam rangka pengawasan tertentu pengawasan .............) 72
  25. 25. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan37. Menyiapkan bahan- Kegiatan mengumpulkan data Mempersiapkan bahan Kegiatan mengumpulkan bahan kepegawaian antara lain untuk untuk tujuan tertentu. data kepega-waian antara kepegawaian, kepentingan mutasi / promosi lain untuk kepentingan sarana dan dan mempersiapkan data sarana mutasi / promosi merupa- prasarana dan prasarana untuk kan kegiatan manajerial kepentingan penyusunan IKMN. dan tidak dapat diberikan angka kredit. Kegiatan mempersiapkan data sa- rana dan prasarana untuk kepentingan penyusunan IKMN dapat disepadankan dengan mempersiapkan bahan untuk tujuan terten- tu (dalam rangka penyu- sunan IKMN)38. Mengumpulkan Kegiatan mengumpulkan data Mempersiapkan bahan Mempersiapkan bahan data untuk audit dan bahan dari unit-unit kerja untuk tujuan tertentu. untuk tujuan tertentu secara keseluruhan lingkup LIN yang akan diperlukan (dalam rangka peren- untuk menyusun program kerja canaan pengawasan) audit pendahuluan.39. Karya tulis ilmiah Karya Tulis Ilmiah populer yang Karya tulis/ karya ilmiah Karya Tulis Ilmiah yang populer disusun baik secara perorangan populer dibidang dimaksud dalam Kep. maupun kelompok berupa pengawasan yang disebar MENPAN No. 19/1996 terjemahan/saduran dibidang luaskan melalui media adalah merupakan hasil pengawasan dan telah dimuat di massa, setiap tulisan yang karya sendiri, bukan terje- majalah Media Pengawasan merupakan satu kesatuan mahan atau saduran. Un- Inspektorat LIN atau Media tuk terjemahan/saduran massa lainnya diberikan angka kredit Ke- giatan Terjemahan/ Sadu- ran dibidang pengawasan yang dipublikasikan dalam bentuk artikel pada maja- lah ilmiah yang disahkan oleh BPKP atau LIPI 73
  26. 26. Kesepadanan yangNo Kegiatan Pengertian Butir Kegiatan Usulan Kesepadanan Diperkenankan40. Pengurus di Media Aktif dalam pengurusan/tim Berpartisipasi secara aktif Berpartisipasi secara aktif Pengawasan penerbitan majalah Inspektorat dalam pener-bitan buku dalam penerbitan buku LIN yaitu majalah Media dibidang pengawasan dan majalah ilmiah dibi- Pengawasan Kepengurusan sebagai : dang pengawasan tersebut dikukuhkan dengan Redaktur / editor sebagai : surat keputusan pejabat yang Pengurus Redaktur / editor berwenang Pengurus41. Diskusi kelompok Merupakan salah satu metode Melakukan PKS sebagai Melakukan PKS sebagai untuk memecahkan belajar dimana auditor melatih peserta peserta berbagai diri untuk bekerja sama dalam permasalahan berfikir dan memecahkan masalah yang dihadapi sehingga tercapai suatu kesimpulan berdasarkan pendapat sama.42. Mengikuti Kegiatan mengikuti presentasi Melakukan PKS sebagai Melakukan PKS sebagai pemaparan guna memperoleh dan peserta peserta program Eselon I mengumpulkan informasi pada awal tahun sebagai bahan pelaksanaan anggaran pengawasan atas unit kerja yang bersangkutan Kepala Pusat Pembinaan JFA ttd A. Animaharsi NIP. 060060147 74
  27. 27. REPUBLIK INDONESIA SURAT BERSAMA SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Jakarta, 14 Maret 1997 NOMOR : S.157/Ortala/III/97 NOMOR : S – 06.04.00-144/K/1997Perihal : Penundaan inpassing / penyesuaian ke dalam Jabatan fungsional AuditorYth,Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraDi Jakarta Dalam Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, SekretarisJenderal Badan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanNomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk PelaksanaanJabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pasal 22 dinyatakan :(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.(2) Terhitung mulai periode kenaikan 1 April 1997, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 .Berhubung pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Auditor pada PemeriksaKeuangan Inspektorat Jenderal Departemen, Inspektorat Wilayah Propinsi, Inspektorat WilayahKabupaten, Inspektorat Wilayah Kotamadya hingga sekarang belum dapat dilakukan, maka kamimengusulkan agar ketentuan pasal 22 tersebut dapat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 1987 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 30 September 1997. 75
  28. 28. (2) Terhitung mulai periode kenaikan 1 oktober 1997, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.Keterlambatan pelaksanaan inpassing tersebut dikarenakan oleh : 1. Jumlah tenaga auditor yang akan diinpassing berjumlah kurang lebih 16.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia umlah yang besar tersebut mempengaruhi lamanya proses pendataan dan pelaporan dari daerah ke pusat. 2. Sebagian auditor yang akan diinpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor adalah mereka yang pada saat ini menduduki jabatan struktural . Apabila mereka diinpassing dalam Jabatan Fungsional Auditor, sedangkan Keppres mengenai Tunjangan Jabatan Fungsioanal Auditor belum keluar, maka mereka akan kehilangan penghasilan (tunjangan) yang mereka peroleh selama ini. 3. Pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Auditor perlu disertai dengan penyuluhan dan pemasyarakatan mengenai cara-cara menghitung angka kredit serta tata cara pelaksanaannya. 4. Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Wilayah Propinsi, inspektorat Wilayah Kabupaten, dan Inspektorat Wilayah Kotamadya dipengaruhi kegiatan lain dalam rangka persiapan Pemilu. Khusus untuk penyesuaian nama dari jabatan fungsional Pengawas Keuangan danPembangunan ke dalam Jabatan Fungsional Auditor telah dilakukan sesuai dengan Surat KeputusanMENPAN nomor : 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 dan Keputusan Bersama Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor : 49/SK/S/1996, Nomor: KEP – 386/K/1996, tanggal 6 Juni 1996, yaitu tanggal 1 Oktober 1996.Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih. KEPALA SEKRETARIS JENDERALBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BADANPEMERIKSA KEUANGAN ttd ttd Drs.SOEDARJONO Drs.BAMBANGTRIADJI NIP. 060028787 NIP. 060015165 76
  29. 29. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARANomor : K.26-25/V 6-12/99 Jakarta, 6 Mei 1997Sifat : PentingPerihal : Perpanjangan masa Kepada Inpassing Auditor yth. 1. Saudara Sekretaris Jenderal BEPEKA 2. Saudara Kepala BPKP di Jakarta1. Berkenaan dengan surat bersama Saudara Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP kepada kami Nomor : S.157/Ortala/III/1997 dan Nomor : S-06.04.00-144/K/1997 tanggal 14 Maret 1997, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Dengan ini kami beritahukan sebagai berikut : a. Berdasarkan surat tersebut Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP mengajukan usul perpanjangan masa inpassing Auditor yang semula terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 diubah menjadi terhitung mulai tanggal 1 April 1997 s/d 30 September 1997, dengan alasan sebagai berikut . 1) Jumlah Auditor yang akan diinpassing 7.877 orang yang menyebar diseluruh Indonesia hal ini mempengaruhi lamanya proses pendataan dan pelaporan dari daerah ke pusat : b. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpassing kedalam jabatan Auditor sebelumnya telah menduduki jabatan Struktural. Ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatan Auditor saat ini dalam proses dan sampai saat ini mereka masih menerima tunjangan jabatan struktural. c. Pembentukan Tim Penilai jabatan Auditor perlu disertai dengan penyuluhan dan pemasyarakatan mengenai tata cara pelaksanaannya dan cara perhitungan angka kredit.2. Memperhatikan permasalahannya dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan inpassing (penyesuaian) ke dalam jabatan Auditor sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 22 Keputusan Bersama Kepala BAKN, Sekretaris Jenderal BEPEKA dan Kepala BPKP Nomor : 10 Tahun 1996, Nomor 49/SK/S/1996 dan Nomor Kep – 386 /K/ 1996 tanggal 6 Juni 1996, kami dapat 77
  30. 30. menyetujui permintaan Saudara untuk memperpanjang masa inpassing tersebut sampai dengan selambat-lambatnya 30 September 1997 ;3. Dengan kebijaksanaan perpanjangan masa inpassing tersebut maka : 1) Pegawai Negeri Sipil yang diinpassing sampai dengan 30 September 1997, Kenaikan pangkatnya mulai dengan 30 September 1997. Kenaikan pangkatnya mulai periode 1 Oktober 1997 telah di syaratkan dengan angka kredit , disamping syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku ; 2) Pelaksanaan inpassing dalam jabatan dan angka kredit Auditor hendaknya dapat diselesaikan seluruhnya sampai dengan 30 September 1997. Demikian dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. K e p a l a BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA ttd SOENARKOTembusan disampaikan kepada yang terhormat :Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. 78
  31. 31. REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) ___________________Nomor : S– 06.04.00-648/K/1997 Jakarta,12 September 1997Hal : Perpanjangan masa Inpassing AuditorKepada Yth,Kepala Badan Administrasi Kepegawaian NegaraDi Jakarta Dengan surat Nomor K. 26-25/V 6-12/99 tanggal 6 Mei 1997 perihal yang tersebut diatas,Saudara telah menyetujui perpanjangan masa inpassing auditor yang semula terhitung mulai tanggal 1Oktober 1996 s/d 31 Maret 1997 diubah menjadi terhitung mulai tanggal 1 April 1997 s/d 30 September1997. Salah satu alasan perpanjangan tersebut adalah : Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpassing ke dalam jabatan auditor sebelumnya telah menduduki jabatan struktural. Ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatan auditor saat persetujuan perpanjangan tersebut dalam proses dan sampai saat itu mereka masih menerima tunjangan jabatan struktural. Ternyata sampai saat ini rancangan Keputusan Presiden yang mengatur tentang jabatanauditor masih juga belum terbit (masih dalam proses di Sekretariat Kabinet) dan mereka masihmenerima tunjangan struktural. Memperhatikan permasalahan tersebut kiranya Saudara sependapat dengan kami tentangperlunya memperpanjang lagi masa inpassing tersebut untuk itu kami usulkan untuk memperpanjangmasa inpassing yang semula terhitung mulai tanggal 1 April 1997 sampai dengan 30 September 1997menjadi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1997 sampai dengan 31 Desember 1997. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. Kepala Ttd Drs. Soedarjono NIP.060028787Tembusan :1. Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara2. Sekretaris Jenderal BEPEKA 79
  32. 32. REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) ___________________Nomor : R- 060400-757/K/1997 Jakarta, 14 Oktober 1997Lampiran : -Hal : Inpassing Jabatan Fungsional Auditor ( JFA )Kepada Yth,Sekretaris JenderalDepartemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutandi – Jakarta Menunjuk surat Saudara nomor B.1018/SJ-Ropeg/97 tanggal 19 September 1997 perihal yangtersebut pada pokok surat diatas, dapat kami beritahukan hal – hal sebagai berikut : 1. Memang benar bahwa sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan inpassing auditor per 30 September 1997 sebagaimana disetujui Kepala BAKN dalam suratnya nomor K.26-25/V.6-12/99 tanggal 6 Mei 1997, ternyata Keputusan Presiden tentang Tunjangan Auditor masih juga belum terbit. Padahal Rancangan Keputusan Presiden tentang Tunjangan Auditor ini telah disampaikan Kepala BAKN kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara pada tanggal 21 Juli 1997 dengan surat nomor K.26-25/V.8-18/18 untuk ditetapkan menjadi keputusan. 2. Berkaitan dengan Rancangan Keputusan Presiden tersebut diatas adalah Rancangan Keputusan Presiden tentang BPKP selaku Instansi Pembina JFA dari Instansi Pemerintah, yang sama halnya dengan organisasi ITJEN juga belum terbit Keputusan Presiden-nya. Dapat kami informasikan bahwa Rancangan Keputusan Presiden tentang BPKP telah disampaikan Bapak Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Bapak Menteri Negara Sekretaris Kabinet pada tanggal 30 April 1997 dengan surat nomor R-105/I/97. 3. Sehubungan dengan ketidaklancaran penerbitan Keputusan Presoden tentang organisasi dan tunjangan auditor tersebut di atas maka BPKP dan Forum Komunikasi Sekretaris ITJEN telah 80
  33. 33. menghubungi pejabat dari Menteri Negara Sekretaris Kabinet. Kepala Biro Hukum dan Perundang- undangan untuk mencari kejelasan permasalahannya . Dari pertemuan -pertemuan dengan Kepala Biro Hukum dan Perundang-undanganan diperoleh pertanyaan Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Substansi yang sebenarnya telah dibahas Kantor MENPAN dengan instansi tehnis terkait. Selain itu, instansi yang berwenang serta tepat untuk menjawab pertanyaan –pertanyaan tersebut adalah MENPAN sebagai pengusul Rancangan Keputusan Presiden tentang Organisasi dan BAKN sebagai pengusul rancangan Keputusan Presiden tentang Tujangan Auditor. 4. Kondisi sebagaimana dikemukakan dalam butir 1 dan 2 diatas yang terlibat inpassing bagi jajaran ITJEN / Aparat Pengawasan BPKP tidak dapat di lakukan dalam masa yang direncanakan semula. Oleh karena itu kami telah meminta Keputusan Kepala BAKN untuk memperpanjang lagi masa inpassing sampai dengan akhir tahun 1997. Namun, sampai saat ini persetujuan perpanjangan inpassing ini belum ada.Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas,agar tidak merugikan pejabat yang bersangkutan,maka inpassing bagi para pejabat struktural ke JFA sebaiknya ditunda sampai Keputusan Presidententang Organisasi dan Tunjangan Auditor terbit. Demikian agar Saudara maklum. K e p a l a, ttd Drs. SOEDARJONO NIP. 060028787Tembusan :1. Seluruh Sekretaris Jenderal Departemen2. Deputi Administrasi LPND3. Kepala BAKN 81
  34. 34. BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA Jln. Let.Jend .Sutoyo No.12 Telp.8010321 – 8093008. Fax. 8090421 Jakarta Timur 13640Nomor : C _ 26-25/V.12-4/74 Jakarta, 31 Oktober 1997Sifat : PentingPerihal : Perpanjangan masa Kepada Inpassing Auditor Yth, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta Berkenaan dengan surat Saudara Nomor S-06.01.00-648/K/1997 tanggal 12 September 1997perihal seperti tersebut pada pokok surat ini, kami beritahukan dengan hormat bahwa mengingatalasannya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan diinpasing ke dalam jabatan Auditor masihmenerima tunjangan jabatan struktural karena ketentuan yang mengatur tentang tunjangan jabatanAuditor sampai saat ini masih dalam proses, maka 82
  35. 35. REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) ___________________Nomor : S-06.04.00-177 / K / 2000 Jakarta, 20 April 2000Hal : Inpassing Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan APFPKepada Yth,Kepala Badan Kepegawaian NegaraDi JakartaDalam keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris JenderalBadan Pemeriksa Keuangan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor :10 Tahun 1996, Nomor : 49 / SK / S / 1996, dan Nomor : KEP-386 / K / 1996 tanggal 6 Juni 1996tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya pasal 22 dinyatakan:(1) Penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Auditor Trampil atau Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 31 Maret 1997.(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 1997, kenaikan pangkat Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah disyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.Berhubung pelaksanaan penyesuaian ke dalam Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat JenderalDepartemen, Inspektorat Wilayah Provinsi / Kabupaten, dan Unit Pengawasan Intern LPND sampaisekarang belum dapat dilakukan, diusulkan agar ketentuan Inpassing tersebut dapat diberikan kembalikepada Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) dengan ketentuan sebagai berikut : 83
  36. 36. (1) Penyesuaian dalam Jabatan dan Angka Kredit Auditor Trampil dan Auditor Ahli ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan harus sudah selesai ditetapkan selambat-lambatnya 30 September 2000.(2) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2000, kenaikan pangkat semua Auditor Trampil dan Auditor Ahli sudah dipersyaratkan dengan angka kredit dan memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.(3) Penyesuaian hanya berlaku bagi pegawai di lingkungan APFP yang pada tanggal 31 Maret 2000 telah melaksanakan tugas pemeriksaaan dan berusia maksimal 6 bulan sebelum batas usia pensiun PNS.Alasan belum dilakukannya inpassing dilingkungan APFP sampai dengan saat ini adalah karenamenunggu struktur organisasi yang baru dan karena belum adanya tunjangan jabatan fungsionalauditor.Selain hal tersebut di atas, kami mengusulkan pula beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaaninpassing dimaksud sebagai berikut :1. Bagi PNS dengan pendidikan DIII dapat diberikan kebijaksanaan untuk dapat diangkat sebagai auditor ahli apabila pada saat inpassing telah memiliki pangkat IV/a ke atas.2. Dalam rangka inpassing tersebut, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional auditor, bagi pejabat struktural yang di inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor dapat dibayarkan tunjangan peralihan yang sama nilainya dengan tunjangan struktural yang diterima sebelumnya, sehingga tidak merugikan pejabat yang bersangkutan.3. Pelaksanaan sertifikasi auditor sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor akan dilakukan oleh BPKP dalam masa 1 tahun setelah proses inpassing dilaksanakan.Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih. Kepala Ttd Arie Soelendro NIP 060035861Tembusan Yth:1. Menteri Negara PAN2. Menteri Keuangan 84
  37. 37. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor : K.26-30 / V.6-53 / 74 Jakarta, 16 Mei 2000 Sifat : Penting Perihal : Inpassing dalam Jabatan Auditor di lingkungan APFP Kepada Yth, Saudara Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta1. Berkenaan dengan surat Saudara kepada kami Nomor : S-06.04.00-177 / K / 2000 tanggal 20 April 2000, perihal sebagai tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal, sebagai berikut : a. Setelah mempelajari alasan perpanjangan masa pengangkatan dalam jabatan Auditor melalui penyesuaian (inpassing), yaitu sebagai upaya penyelesaian akibat perubahan struktur organisasi pengawasan dimana Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang selama ini ditetapkan sebagai jabatan struktural diubah menjadi kelompok jabatan fungsional maka secara prinsip kami sependapat dengan Saudara untuk melakukan pengunduran masa inpassing khusus bagi APFP di luar BPKP; b. Sebagaimana kita pahami bersama, bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Kepala BKN, Sekretaris Jendertal Bepeka dan Kepala BPKP Nomor 10 Tahun 1996, Nomor : 49 / SK / S / 1996 dan Nomor KEP- 386 / K / 1996 tanggal 6 Juni 1996, masa inpassing ke dalam jabatan Auditor telah ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1996 dan harus selesai selambat- lambatnya 31 Maret 1997, namun karena adanya pertimbangan tertentu masa Inpassing tersebut telah diundur sampai 2 (dua) kali, yaitu melalui surat kami kepada Saudara masing- masing : (1) Nomor K.26-25 / V.6-12 / 99 tanggal 6 Mei 1997, diundur selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30 September 1997 dan (2) Nomor C.26-25 / V.12-4 / 74 tanggal 31 Oktober 1997, diundur kembali sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1997. 85
  38. 38. 2. Mempertimbangkan permintaan pengunduran inpassing Saudara dan dalam rangka tertib administrasi pembinaan Auditor, maka kami dapat menyetujui pengunduran masa Inpassing ke dalam jabatan Auditor menjadi ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan selambat- lambatnya harus sudah selesai ditetapkan pada tanggal 30 September 2000, dengan ketentuan bahwa : a. Pelaksanaan inpassing agar tetap mempertimbangkan formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yaitu bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional di samping mempertimbangkan lingkup tugas organisasi dengan rincian tugas jabatan fungsional, harus pula mempertimbangkan beban kerja yang ada yang memberi kemungkinan untuk pencapaian angka kredit bagi pejabat fungsional yang bersangkutan. b. Untuk tetap menjaga kualitas profesionalisme dan formasi jabatan Auditor, maka dalam perpanjangan masa Inpassing perlu diatur hal-hal sebagai berikut : (1) Perpanjangan masa inpassing hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya telah menduduki jabatan struktural sebagai Pengawas. Pemeriksa atau Inspektur Pembantu (APFP) di lingkungan Inspektorat Jenderal, Deputi Bidang Pengawasan, Inspektorat Wilayah Propinsi dan Inspektorat Wilayah Kabupaten / Kotamadya yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak melakukan pengawasan dan atau pemeriksaan; (2) Pada tanggal 1 April 2000 usia Pegawai Negeri Sipil yang akan di inpassing setinggi- tingginya 55 (lima puluh lima) tahun atau satu tahun di bawah batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil; (3) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Inpassing memiliki pendidikan D3 dan telah menduduki pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dapat di Inpassing dalam jabatan Auditor Ahli Madya dan selanjutnya untuk dapat diangkat dalam jabatan Auditor Ahli Utama harus memiliki pendidikan sekolah serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau Diploma 4; (4) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Inpassing belum memiliki sertifikat jabatan Auditor, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Inpassing ditetapkan wajib telah mengikuti dan lulus sertifikasi jabatan Auditor dan menjadi salah satu persyaratan untuk kenaikan jabatan berikutnya; (5) Terhitung mulai tanggal inpassing ditetapkan, pembinaan kepangkatan atau kenaikan pangkat Auditor dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, antara lain dipersyaratkan angka kredit.3. Disamping perihal sebagaimana kami uraikan di atas dan untuk tidak merugikanhak kepegawaian, khususnya tunjangan jabatan struktural yang pernah diterima sebagai pejabat struktural, maka sebagai masa peralihan kami sependapat agar tunjangan jabatan struktural yang pernah diterima tetap dibayarkan sampai dengan tunjangan jabatan fungsional Auditor ditetapkan, dengan 86
  39. 39. ketentuan bahwa besarnya tunjangan jabatan adalah sama dengan yang dibayarkan pada bulan Maret 2000.4. Untuk kepastian dan kelancaran dalam pembayaran tunjangan jabatan dalam masa peralihan, kami menyarankan dan memandang perlu agar Saudara sebagai Pimpinan Instansi Pembina melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Direktur Jenderal Anggaran. Demikian dan atas perhatiannya serta kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Badan Kepegawaian Negara ttd Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto Tembusan :1. Bapak Menteri PAN.2. Saudara Direktur Jenderal Anggaran.3. Para Inspektur Jenderal / Deputi Bidang Pengawasan. 87
  40. 40. REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) ___________________Nomor : S-05.01.04-932/D1/2000 Jakarta, 4 Agustus 2000Lampiran : 3 (tiga) setHal : Petunjuk Pelaksanaan Inpassing Di Lingkungan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah di luar BPKPYth.Inspektur Jenderal DepartemenInspektur Utama/Inspektur LPNDdi JakartaDalam rangka pelaksanaan Inpassing di lingkungan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP)di luar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ini disampaikanpenjelasan/petunjuk pelaksanaan inpassing ke dalam jabatan fungsional auditor sebagai berikut :1. Tanggal Berlakunya Jabatan Fungsional Auditor a. Sebagaimana ditetapkan oleh Kepala BKN melalui surat Nomor: K-26-30/V.6-53/74 tanggal 16 Mei 2000 perihal Inpasing dalam jabatan Auditor di lingkungan APFP, berlakunya jabatan fungsional auditor di lingkungan APFP di luar BPKP adalah terhitung mulai tanggal 1 April 2000 sedangkan proses administrasinya harus sudah selesai pada tanggal 30 September 2000. b. Ketetapan di atas mengandung pengertian bahwa bagi seluruh pejabat struktural yang di inpasing ke dalam jabatan fungsional auditor berlaku ketentuan Auditor sejak 1 April 2000 walaupun Surat Keputusan Pengangkatan Ke dalam Jabatan Fungsional Auditor baru di tandatangani setelah tanggal 1 April 2000 (misalnya pada tanggal 31 Agustus 2000) oleh Pejabat Yang Berwenang Mengangkat, Memberhentikan, dan Memindahkan PNS sesuai Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975.2. Pejabat Struktural Yang Di Inpassing a. Pejabat struktural yang di inpasing adalah pejabat yang telah (bukan pernah) menduduki jabatan struktural di lingkungan APFP, pejabat yang di angkat di lingkungan pengawasan 88
  41. 41. tersebut tidak dapat dialihkan/ diangkat ke dalam jabatan fungsional auditor melalui inpasing, namun dapat memilih melalui perpindahan atau pengangkatan pertama. b. Pejabat struktural yang sampai dengan 31 Maret 2000 masih menduduki jabatan di luar unit pengawasan tidak dapat di inpasing ke dalam jabatan fungsional auditor walaupun sebelumnya pernah menjabat di lingkungan unit pengawasan. c. Pengangkatan pejabat struktural ke dalam jabatan fungsional auditor perlu mempertimbangkan beban kerja dan ruang lingkup kegiatan pengawasan yang tersedia sepanjang tahun di lingkungan pengawasan. Hal ini penting untuk diperhatikan karena terhitung mulai tanggal 1 April 2000, pembinaan kepangkatan atau kenaikan pangkat Auditor dipersyaratkan dengan angka kredit. Angka kredit dapat di peroleh apabila Auditor melaksanakan kegiatan pengawasan.3. Surat Keputusan Inpassing a. Surat Keputusan Inpasing Ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kolektif dan Petikan Surat Keputusan. Contoh pada lampiran I dan II b. Surat Keputusan Kolektif setelah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang ditembuskan kepada BPKP, BKN, dan instansi terkait lainnya. c. Petikan Surat Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan dan instansi terkait lainnya. d. Dalam Surat Keputusan Kolektif dan Petikannya perlu dicantumkan besarnya angka kredit yang diperoleh.4. Angka Kredit a. Angka kredit untuk masing-masing pejabat yang di inpasing ditetapkan dalam lampiran IIIA dan IIIB Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; 19/1996 tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Lihat lampiran III. b. Angka kredit tersebut merupakan saldo awal angka kredit yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan kenaikan pangkat/ jabatan. c. Dalam Surat Keputusan Pengangkatan Kolektif, jumlah angka kredit yang tersedia di lampiran IIIA dan IIIB SK Menpan perlu dibagi dalam 3 kolom. Kolom pertama untuk angka kredit dari unsur pendidikan, kolom kedua untuk angka kredit dari unsur pengawasan, dan kolom ketiga untuk angka kredit dari unsur penunjang. Cara penghitungan angka kredit untuk masing-masing kolom adalah sebagaimana contoh dibawah ini. Contoh : Drs. Rizky Adi Pranata pada saat di inpassing telah berpangkat Pembina dengan golongan ruang IV/a dengan masa kepangkatan 3 tahun. Sesuai lampiran IIIB-SK Menpan, yang bersangkutan berhak memperoleh angka kredit sebesar 512. Angka kredit tersebut selanjutnya dibagi menjadi 80% untuk unsur utama atau sama dengan 409,6 angka kredit dan 20% untuk unsur penunjang atau sama dengan 102,4 angka kredit. Selanjutnya, angka kredit dari unsur utama dibagi lagi untuk unsur pendidikan sebesar 75 angka kredit karena yang bersangkutan adalah Sarjana dan sisanya sebesar 334,60 [(512 x 80%) – 75] merupakan angka kredit untuk unsur pengawasan. 89
  42. 42. d. Perhitungan dan pembagian angka kredit sebagaimana contoh pada butir c di atas selanjutnya dicantumkan di dalam SK Inpassing Kolektif dan Surat Petikannya. Lihat lampiran I dan II e. Perlu dijelaskan bahwa angka kredit sebagaimana tecantum dalam lampiran IIIA dan IIIB – SK Menpan Nomor 19/1996 adalah angka kredit final dalam pengertian terhadap angka kredit tersebut tidak dapat ditambahkan lagi angka kredit dari kegiatan lainnya.5. Diklat Sertifikasi a. Pelaksanaan sertifikasi terhitung 1 tahun sejak tanggal 1 Oktober 2000 sampai dengan 30 September 2001 b. Ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta diklat sertifikasi ditentukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP. Untuk itu, diharapkan masing-masing APFP segera berkoodinasi dengan Puskiklat BPKP untuk mengikuti program sertifikasi.6. Tunjangan a. Sebagaimana ditetapkan Kepala BKN melalui surat Nomor : K-26-30/V.6-53/74 tanggal 16 Mei 2000, tunjangan jabatan yang diberikan kepada Auditor eks pejabat struktural di lingkungan APFP di luar BPKP, sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor, adalah tunjangan peralihan yang besarnya mengacu kepada tunjangan struktural periode Maret 2000. b. BPKP telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melaui Surat Kepala BPKP Nomor: S – 06.04.00 – 288/K/2000 tanggal 22 Juni 2000 perihal pembayaran tunjangan jabatan Auditor eks pejabat struktural di lingkungan APFP.7. Lain-lain a. Dengan berlakunya jabatan fungsional auditor terhitung mulai tanggal 1 April 2000, kenaikan pangkat/ jabatan selanjutnya ditentukan oleh perolehan angka kredit. b. Untuk hal dimaksud, disarankan kepada masing-masing APFP untuk segera membentuk/ menyusun perangkat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan jabatan fungsional auditor lain : Organisasi Auditor Penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penetapan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Penetapan Pejabat Pengusul Kegiatan Auditor Perencanaan kegiatan berdasarkan anggaran waktu kegiatan. Formulir-formulir pencatatan perolehan angka kredit sebagaimana tercantum dalam SKB Kepala BAKN, Kepala BPKP, dan Sekretaris Jenderal BPK serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor yang ditetapkan dalam SK Kepala BPKP Nomor : 13.00.00 – 125/K/1997 Tahun 1997. 90
  43. 43. Kegiatan pengawasan di lingkungan APFP mengacu kepada 44 butir kegiatan pengawasan yang tercantum dalam Pasal 5 SK Menpan Nomor 19/1996.Demikian, apabila masih terdapat hal-hal yang belum jelas berkaitan dengan pelaksanaan inpassing inidapat ditanyakan kepada Biro Kepegawaian dan Organiasasi BPKP c.q. Bagian Organisasi danTatalaksana.Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih. Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi Ttd Drs. H. M. Chatim Baidaie NIP 060031597Tembusan Yth:1. Kepala BPKP2. Kepala Pusdiklat Pengawasan BPKP 91
  44. 44. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANomor : K.26-30/V10-47/24 Jakarta, 18 Juni 2001Sifat : PentingLampiran :-Perihal : Inpassing Jabatan Auditor Kepada Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) Di Jakarta1. Berkenaan dengan pelaksanaan Inpassing dalam jabatan Auditor bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki jabatan Inspektur dan Pemeriksa atau Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen atau di lingkungan Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya baik di Pusat maupun di Daerah, maka dengan ini kami sampaikan dengan hormat perihal sebagai berikut : a. Bahwa sesuai dengan organisasi dan tata kerja Departemen dan Lembaga Pemerintah Non departemen, khusunya di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya telah ditiadakan jabatan Inspektur Pembantu ( eselon III ) dan Pemeriksa atau Pengawas (eselon IV) dan selanjutnya diganti dengan jabatan fungsional Auditor b. Bahwa sampai dengan diubahnya jabatan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas menjadi jabatan Auditor, sampai dengan sekarang masih banyak mantan Inspektur Pembantu dan Pemeriksa atau Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan Interen Pemerintahan lainnya belum diinpassing dalam jabatan Auditor sesuai dengan maksud surat kami Nomor K.26-30/V6-53/74 tanggal 16 Mei 2000, yaitu inpassing ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 dan selambat-lambatnya harus sudah selesai ditetapkan pada tanggal 30 September 2000 c. Adapun pertimbangan atau alasan yang disampaikan kepada kami mengenai belum diinpassing ke dalam jabatan Auditor sesuai surat kami Nomor K.26-30/V6-53/74 tersebut antara lain adalah : (1) belum ditetapkannya tunjangan jabatan Auditor yang menggantikan jabatan struktural Inspektur Pembantu yang dipersamakan eselon III.a dan Pemeriksa atau Pengawas yang dipersamakan eselon IVa (2) perubahan organisasi dan tata kerja dilingkungan Inspektorat Jenderal atau Unit Pengawasan Intern Pemerintah lainnya relatif baru selesai ditetapkan setelah Januari 20012. Mempertimbangkan perihal sebagaimana kami uraikan diatas dan untuk menjamin kelangsungan karier para mantan Inspektur Pembantu dan Pengawasan atau Pemeriksa yang berubah menjadi 92

×