Executive summary
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Executive summary

on

  • 1,084 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,084
Views on SlideShare
1,084
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
11
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Executive summary Executive summary Document Transcript

  • PENILAIAN dan PENETAPAN ANGKA KREDITJABATAN FUNGSIONAL AUDITOR REPUBLIK INDONESIA PROSEDUR KEGIATAN BAKU (Standard Operating Procedures) PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP – 817/K/JF/2002 Tanggal: 03 Desember 2002 1
  • Ringkasan Eksekutif PROSEDUR KEGIATAN BAKU PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHI. PENDAHULUAN a. Umum 1. Dalam Kepmenpan 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, dinyatakan bahwa perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit setelah melalui proses pengumpulan dan penilaian angka kredit yang melibatkan Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan Pejabat Fungsional Auditor yang bersangkutan. 2. Mengingat pentingnya proses penilaian hingga penetapan angka kredit dipandang perlu terdapat suatu prosedur kegiatan baku sebagai acuan bagi pejabat terkait untuk menjamin tercapainya perlakuan yang sama, obyektif, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku, serta terselenggaranya proses penetapan angka kredit secara tepat waktu.. b. Tujuan 1. Terwujudnya penetapan angka kredit secara tepat waktu, sebagai dasar untuk kenaikan pangkat, bahan perencanaan kepesertaan diklat, dan penjenjangan serta pengembangan karir Auditor. 2. Menyediakan acuan bagi Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit, Pejabat Pengusul, Tim Penilai, Sekretariat Tim Penilai, dan PFA yang bersangkutan mengenai kegiatan yang harus dilaksanakan, waktu pelaksanaan kegiatan dan dokumen-dokumen yang terkait. 3. Menjamin tercapainya transparansi dan keseragaman dalam proses penilaian dan penetapan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku. c. Ruang Lingkup 1. Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan dan Penetapan Angka Kredit digunakan untuk Pejabat Fungsional Auditor yang berada di lingkungan BPKP dan APIP lainnya 2. Pedoman ini mengatur mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dengan Penilaian Terpusat dan Penilaian Setempat. 2
  • 3. Penilaian Terpusat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di BPKP Pusat untuk Auditor di lingkungan BPKP dan APIP lainnya dengan jabatan Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama. 4. Penilaian Setempat adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai pada masing-masing organisasi/unit pengawasan untuk jabatan Auditor Ahli Pertama sampai dengan Auditor Ahli Muda dan Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia. d. Sistematika Penyajian. Deleted: ¶ ¶ Penyajian prosedur-prosedur dalam pedoman ini secara garis besar terdiri dari: a. Uraian pendahuluan yang berisikan garis besar prosedur yang akan dijelaskan. b. Pejabat/pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan prosedur. c. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur. d. Dokumen-dokumen yang digunakan dan dihasilkan dari prosedur yang dilaksanakan. e. Waktu pelaksanaan kegiatan. f. Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan. g. Bagan alir kegiatan untuk memberikan kemudahan pemahaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur.II. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN Angka Kredit 1. Angka kredit dalam Jabatan Fungsional Auditor dinilai berdasarkan norma hasil, sesuai dengan jenjang jabatan atau peran PFA yang bersangkutan. Angka kredit dapat diberikan bila PFA yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penugasan yang diberikan dengan menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa penugasan yang dilaksanakan telah memperoleh suatu hasil. Tugas Limpah 2. Apabila pada suatu unit organisasi tidak terdapat PFA yang sesuai dengan peran yang seharusnya untuk melaksanakan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Kep Menpan No. 19/1996 atau berdasarkan pertimbangan lainnya dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi, PFA lain yang setingkat di atas atau di bawahnya, dapat melakukan kegiatan tersebut (tugas limpah) berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala/Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan. 3
  • Atasan Langsung 3. Dalam setiap penugasan yang berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah sebagai berikut: a. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Anggota Tim dan Ketua Tim adalah Pengendali Teknis. b. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Teknis adalah Pengendali Mutu. c. Atasan Langsung PFA dengan peran sebagai Pengendali Mutu adalah Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya. 4. Untuk penugasan yang tidak berbentuk Tim Mandiri, Atasan Langsung PFA yang menandatangani SPMK adalah Atasan Langsung yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun oleh Kepala/Pimpinan Unit Kerja atau Pejabat setingkat eselon I atau eselon II yang membawahkannya.Pejabat Pengusul Angka Kredit 5. Pejabat Pengusul Angka Kredit untuk Penilaian Terpusat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP. c. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Sekretaris Inspektorat Utama atau Kepala/Pimpinan unit organisasi (Eselon II) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat, dan Kepala Perwakilan di lingkungan BPKP. g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota di lingkungan unit pengawasan Pemerintah Daerah. 6. Pejabat Pengusul Angka kredit untuk Penilaian Setempat adalah: a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Direktur di lingkungan Deputi BPKP c. Kepala Bagian/Sub-unit organisasi (Eselon III) yang membidangi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Utama LPND. d. Kepala Sub-bagian TU atau Pejabat di bidang kepegawaian di lingkungan Inspektorat LPND. e. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat struktural lain di lingkungan Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP. f. Kepala Bagian Tata Usaha (TU) atau Sekretaris Bawasda di lingkungan Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. 4
  • Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit 7. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Madya dan Auditor Ahli Utama di lingkungan BPKP dan APIP lainnya adalah Sekretaris Utama BPKP. 8. Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk Auditor Ahli Pertama dan Auditor Ahli Muda serta Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana Lanjutan, dan Auditor Penyelia adalah: a. Sekretaris Utama di lingkungan Sekretariat Utama BPKP. b. Deputi di lingkungan Deputi BPKP. c. Inspektur Jenderal di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen. d. Inspektur Utama di lingkungan Inspektorat Utama LPND. e. Inspektur di lingkungan Inspektorat LPND. f. Kepala Pusat dan Kepala Perwakilan di lingkungan Pusat-pusat dan Perwakilan BPKP g. Kepala Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota.Tim Penilai Angka Kredit 9. Susunan keanggotaan Tim Penilai terdiri dari PFA dan Pejabat Struktural dengan jumlah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut: a. Seorang ketua merangkap anggota b. Seorang wakil ketua merangkap anggota c. Seorang sekretaris merangkap anggota d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota Jumlah Anggota Tim Penilai yang berasal dari PFA harus lebih besar dari jumlah pejabat struktural. 10. Jumlah Anggota Tim Penilai harus ganjil dengan ketentuan 1 (satu) orang Anggota Tim Penilai untuk kurang lebih 50 (lima puluh) orang PFA yang dinilai. Jumlah Anggota Tim Penilai ditentukan berdasarkan kemampuan dalam melakukan penilaian dengan memperhatikan jumlah PFA yang dinilai dan batasan waktu penilaian yang harus dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam BAB V.Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit 11. Sekretariat Tim Penilai dipimpin oleh Sekretaris Tim Penilai. Jumlah staf sekretariat tim penilai ditetapkan berdasarkan pertimbangan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dengan berdasarkan pada kemampuan dalam melakukan tata administrasi dokumentasi penilaian dan penetapan angka kredit dengan persyaratan harus dapat aktif melakukan kegiatan kesekretariatan. 5
  • Periode Penilaian Angka Kredit 12. Bulan Januari dan Juli untuk penilaian dan penetapan angka kredit reguler. 13. Bulan Maret dan September atau bulan sebelumnya berdasarkan yang mana yang dianggap memungkinkan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit untuk penilaian dan penetapan angka kredit tambahan. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan bahwa SK PAK tersebut harus ditetapkan sebelum tanggal kenaikan pangkat dan batas waktu pengajuan dokumen usulan kenaikan pangkat ke BKN 14. Setiap saat dibutuhkan atau tidak terikat pada periode tertentu untuk penilaian dan penetapan angka kredit keperluan lain, seperti pada saat pembebasan sementara, perpindahan ke jabatan di luar jabatan fungsional auditor, pindah unit kerja, dan pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali sebagai PFA.III. INTISARI PEDOMAN a. Prosedur I – Prosedur Prosedur Pengumpulan dan Pengusulan Angka Kredit. 1. Sub-prosedur I.1 - pengumpulan angka kredit oleh PFA i. Pengumpulan angka kredit oleh PFA (flowchart I.1.1.a – e) ii. Pengadministrasian SPMK serta penyampaian DUPAK kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit (flowchart I.1.2) 2. Sub-prosedur I.2 - penerimaan dan penelitian usulan angka kredit oleh Pejabat Pengusul Angka Kredit. Penelitian kelengkapan DUPAK serta Penyampaian DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai (flowchart I.2). b. Prosedur II - Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit. 1. Sub-prosedur II.1 - penilaian angka kredit. i. Penelitian kelengkapan DUPAK (flowchart II.1.1) ii. Penilaian DUPAK oleh Tim Penilai dan Rapat Penilaian Angka Kredit (flowchart II.1.2) 2. Sub-prosedur II.2 - penetapan angka kredit. i. Penyerahan hasil penilaian oleh Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.1) ii. Penelaahan dan penandatanganan SK PAK oleh Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit (flowchart II.2.2) 6
  • 3. Sub-prosedur II.3 – pendistribusian keputusan angka kredit. i. Pendistribusian SK PAK (lihat flowchart II.3.1) ii. Penyusunan Laporan Semester Tim Penilai oleh Sekretariat Tim Penilai (lihat flowchart II.3.2) 7
  • IV. ALUR KEGIATAN Pejabat yg Sekretariat Atasan Pejabat Pengusul Berwenang Tim Penilai Tim Penilai PFA Langsung Angka Kredit Menetapkan Angka Angka Kredit PFA Angka Kredit KreditMelakukan Kegiatan I.1.1.a – d I.1.1.a – d MembuatSPMK dan Review Bukti SPMKPendukung I.1.2Mengadmi-nistrasikan SPMK I.1.2 I.2 II.1.1 II.1.2 DUPAK dan Penelitian Penelitian Penelitian dan BerkasMenyusun Pendahuluan Lanjutan dan Penandatanganan Pendukung DUPAK Kelengkapan Penilaian DUPAK Terkait DUPAK DUPAK II.1.2 Rapat Tim Penilai II.2.2 II.2.1 II.1.2 Penelaahan dan Konsep penandatangan SK PAK SK PAK SK PAK II.3.1 Penggandaan SK PAK dan Tertandatangani Distribusi SK PAK SK PAK SK PAK Pejabat Lain yg Berkepentingan SK PAK 8