SK Gubernur KDKI Jakarta No. 1043 Tahun 1994 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sudin Perumahan Kotamadya untuk Melaksanakan Sebagian Tugas di Bidang Perumahan di DKI Jakarta source: http://www.scribd.com/doc/28078837/Tertib-Penghunian-Perumahan from http://www.scribd.com/abangaslam

1. ..
•
) . )
LEMBARAN DAERAH KliUSUS IBUKOTA
JAKAR TA
NOMOR: 71 TABUN: 1994 SERI : D NOMOR: 70
PELIMPAUAN WEWENANG KEPADA SUKU .DlNAS PERUMAHAN
KOTAMADYA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGlAN TUGAS DI HWANG
PERt!MAHiN Dl DAERAH KHUSUS ffiUKOTA JAKARTA
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS mUKOTA JAKARTA,
Menimbang
Mengingat
.KEPUTUSAN .GUBERNUR KEPAlA DAERAH KHUSUS
. mUKOTA JAKARTA
NOMOR 1043 TAHUN 1994
TENTANG
a. bahwa dalam rangka 1ebib meningkatkan daya guna dan basil gnna
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
masyarakat di Daerah Kbusus Ibukota Jakarta dianggap perlu uotule
lebib memli.mgsikan perangkal pelaksana di KoramadYa ;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf atersebut di alas
dan dalam rangka mendekalkan pelayanan kepada masyaraka! di
bidang perumahan, perlu menetapkan pelimpaban wewenang kepada
.Pemerintah Kotamadya untuk melaksanakan sebagian tugas pe-
rumahan dengan keputusan Gubemur Kepala Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 lenlang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 lentang Rumah Susun ;
3. Undang-Undang NomoI 11 Tabun 1990 tentang Susunan
Pemerintahan Daerah Khusus Ibukola Negara Republik Indonesia
Jakarta ;

2. I1"'
~ ,I
LD Tabun 1994 No. 71 -2-
)
Seri : D Nomor: 70
,
LD Tabun LJ No. 71 - 3 - Seri : D Nomor: 70
T.M. SD..ALAHI, SII.
SEKRETARIS WJLAYAHiDAERAH KHUSUS
IBtiKOTA JAKARTA
u.b.
KEPALA DtRO HOKUM,
SURJADI SOEDIRDJA
Jakart~
29 Juli 1994
Ditetapkan di
Pada tanggal
I. Pendaftaran Kontrak Sewa Perumirhan ;
2. Penerbitan Surat Peneupan Penunjukan PenghunianlPenggunaan
Perumahan (SP-5) ;
3. Proses Penerbitan Surat lzin Perumahan (SIP) ;
4. Memroses Penerbitan Izin Usaha Pembangunan -dan Pengelolaan
Perumahan ;
5_ Pendaftaran Perumahan ;
6. Pendaftaran peralihan hak pemilikan/penghunian perumahan.
WeweiJang yang dilimpahkan sehagaimana dimaksud· pada diktum
PERTAMA, diikuli juga dengan dukungan administratif yang ber-
hubungan pela1csanaan kewenangan tersebut yang meliputi administrasi
kepegawaian. keuangan, perlengkapan, dan ketatausahaan.
Pembinaan. pengendalian dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam diklUJD ;PERTAMA, secara teknis
operasional oleh Walikoramadya dan secara teknis· administratif
dilakukan oleh Dinas Perumahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pemerintah Kotamadya wajib menyampaikan laporan secara berkala
mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksudpada diktum
PERTAMA, kepada Gubemur Kepala D.erah KIIusus IbukOla Jakarta
dan instansi lain yang terk3:it sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila di kemudian hari temyata terdapat kekurangan/kekeliruan- dalam
kepi.ll:usan ini, maka akan di3mbahldiubah dan diperbaiki sebagaiman
mestinya.
Keput~san ini mulai berlaku pada tanggal diletapkan.
GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS
mUKOTA JAKARTA,
KETIGA
KEDUA
KEEMPAT
KELlMA
KJ;ENAM
'I'
;r:
MEMUTUSKAN:
Pelimpahan wewenang kepada Suku Dinas Perumahan KOlamadya di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk melaksanakan sebagian tugas di
bidang perumahan dengan rincian sebagai berikut :
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 teDtang Penyerahan
Urusan Perumahan kepada Daerah Tingkat I ;
6. Peraturan Pemerimah Nomar 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan
Wilayah KOla dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomar 4 Tahun 1988 teotang Rumah Susun ;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomer 7 'Tahun
1971 tentang Peraturan Pelengkap dan Pelaksanaan Peraturan
Perumahan unmk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomar 10 Tahun
1985 teotang Retribusi Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
10. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun
1991 tentang Rumah Susun ;
11. Pcraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun
1991 temafig Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta ;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomar
707 Tahun 1980 temang-Penyempurnaan Pedoman Penetapan Harga
Sewa Perumahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakana ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukata Jakarta Nomar
2693 Tahun 1987 tentang Pedoman Pengaturan Perumahan
Pemondokan (Rumah Kost) dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
107 Tahun 1989 lentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perumahan
Pemondokan (Rumah KOSI) dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
15. Kepulusan Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor
725 Tahun 1990 lentang Perubahan Koefisien Nilai Harga Bangunan
uotuk penetapan harga sewa bangunan dalam wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.
Menetapkan
PERTAMA