Your SlideShare is downloading. ×
PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG - PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006

17,632
views

Published on

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
17,632
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
605
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 29/PRT/M/2006TENTANGPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAMENTERI PEKERJAAN UMUM,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 20ayat (6), Pasal 21 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 30 ayat (5),Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (5), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (7),Pasal 43 ayat (4), Pasal 44 ayat (4), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46ayat (6), Pasal 47 ayat (5), Pasal 49 ayat (3), Pasal 50 ayat (3),Pasal 51 ayat (4), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 56ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), Pasal 60 ayat (4),dan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Persyaratan TeknisBangunan Gedung;Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor4532);2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, danTata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen PekerjaanUmum;MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMANPERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG.
  • 2. BAB 1KETENTUAN UMUMBagian KesatuPengertianPasal 1Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatudengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukankegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatanusaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.2. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial danbudaya dan fungsi khusus adalah ketetapan mengenai pemenuhan persyaratanadministratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.3. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedungberdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratanteknisnya.4. Persyaratan teknis bangunan gedung adalah ketentuan mengenai persyaratan tatabangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.5. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputiproses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan,pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.6. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atauperkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.7. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, dan/atau bukanpemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunangedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagianbangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembagaatau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakathukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraanbangunan gedung.9. Daerah adalah Kabupaten/Kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.10. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah perangkat NegaraKesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkatdaerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.
  • 3. Bagian KeduaMaksud, Tujuan dan LingkupPasal 2(1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pemenuhan persyaratanteknis bangunan gedung untuk mewujudkan bangunan gedung yang berkualitassesuai dengan fungsinya, andal, serasi, selaras dengan lingkungannya.(2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk terselenggaranya fungsi bangunan gedung yangselamat, sehat, nyaman, dan memberikan kemudahan bagi penghuni dan/ataupengguna bangunan gedung, serta efisien, serasi, dan selaras denganlingkungannya.(3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi fungsi, klasifikasi dan persyaratan teknisbangunan gedung.BAB IIFUNGSI, KLASIFIKASI, DAN PERSYARATAN TEKNISBANGUNAN GEDUNGBagian KesatuFungsi dan Klasifikasi Bangunan GedungPasal 3(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung meliputi persyaratan mengenai:a. Fungsi dan penetapan fungsi bangunan gedung;b. Klasifikasi bangunan gedung; danc. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung.(2) Rincian fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum pada lampiran, yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan ini.(3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah, dalampenyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam Peraturan ini.
  • 4. Bagian KeduaPersyaratan Teknis Bangunan GedungPasal 4(1) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi:a. Persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang terdiri dari:1) Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung;2) Arsitektur bangunan gedung;3) Pengendalian dampak lingkungan;4) Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL); dan5) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, airdan/atau prasarana/sarana umum.b. Persyaratan keandalan bangunan gedung yang terdiri dari:1) Persyaratan keselamatan bangunan gedung;2) Persyaratan kesehatan bangunan gedung;3) Persyaratan kenyamanan bangunan gedung; dan4) Persyaratan kemudahan bangunan gedung.(2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan pengaturan yangtidak terpisahkan dari Peraturan ini.Bagian KetigaPengaturan Pelaksanaan Persyaratan Teknis Bangunan GedungPasal 5(1) Pelaksanaan persyaratan teknis bangunan gedung di daerah diatur lebih lanjutdengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.(2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana pada ayat (1)maka pelaksanaan persyaratan teknis bangunan gedung berpedoman padaPeraturan ini.(3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud padaayat (1) sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah tersebut harusmenyesuaikan dengan Peraturan ini.
  • 5. Pasal 6(1) Dalam melaksanakan pembinaan bangunan gedung, Pemerintah melakukanpeningkatan kemampuan aparat Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotamaupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dan Pasal 4 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung danlingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.(2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung PemerintahProvinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengikuti Pedoman Teknis sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2.(3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota yangbertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukanpelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan yang berlaku.(4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunangedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.BAB IIIKETENTUAN PERALIHANPasal 7Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunangedung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.BAB IVKETENTUAN PENUTUPPasal 8(1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.(2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dicabut dandinyatakan tidak berlaku.(3) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untukdiketahui dan dilaksanakan.Ditetapkan di JakartaPada tanggal 1 Desember 2006
  • 6. LAMPIRANPERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR 29 /PRT/2006TANGGAL 1 DESEMBER 2006Daftar IsiBAGIAN I PENGANTARI.1 MAKSUD DAN TUJUANI.1.1 Maksud I-1I.1.2 Tujuan I-1BAGIAN II FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNGII.1 FUNGSI DAN PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNGII.1.1 Umum II-1II.1.2 Fungsi Bangunan Gedung II-1II.1.3 Penetapan Fungsi Bangunan Gedung II-3II.2 KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG II-4II.2.1 Umum II-4II.2.2 Penentuan Klasifikasi Bangunan Gedung II-5II.2.3 Tingkat Kompleksitas II-8II.2.4 Tingkat Permanensi II-10II.2.5 Tingkat Risiko Kebakaran II-10II.2.6 Zonasi Gempa II-10II.2.7 Lokasi II-10II.2.8 Ketinggian Bangunan Gedung II-11II.2.9 Kepemilikan Bangunan Gedung II-11i
  • 7. II.3 PERUBAHAN FUNGSI DAN/ATAU KLASIFIKASI BANGUNANGEDUNGII-11II.3.1 Umum II-11II.3.2 Data Kepemilikan Bangunan Gedung II-12BAGIAN III PERSYARATAN TEKNISIII.1 UMUM III-1III.2 PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN III-1III.2.1 PERUNTUKAN LOKASI DAN INTENSITASBANGUNAN GEDUNGIII-11. Peruntukan Lokasi III-12. Intensitas Bangunan Gedung III-4III.2.2 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG III-141. Persyaratan Penampilan Bangunan Gedung III-142. Tata Ruang-dalam III-193. Keseimbangan, Keserasian Dan KeselarasanDengan Lingkungan Bangunan GedungIII-24III.2.3 PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN III-311. Dampak penting III-312. Ketentuan pengelolaan dampak lingkungan III-323. Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)III-32III.2.4 RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN(RTBL)III-331. Tindak Lanjut RTRW dan/atau Rencana TeknikRuang Kabupaten/Kota III-332. Muatan Materi RTBL III-333. Penyusunan RTBL III-34ii
  • 8. III.2.5 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI ATASDAN/ATAU DI BAWAH TANAH, AIR DAN/ATAUPRASARANA DAN SARANA UMUMIII-35III.3 PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNG III-37III.3.1 PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNANGEDUNGIII-371. Umum III-372. Persyaratan Struktur Bangunan Gedung III-37a. Struktur Bangunan Gedung III-37b. Pembebanan Pada Bangunan Gedung III-39c. Struktur Atas Bangunan Gedung III-39d. Struktur Bawah Bangunan Gedung III-43e. Keandalan Bangunan Gedung III-453. Persyaratan Kemampuan Bangunan GedungTerhadap Bahaya KebakaranIII-46a. Persyaratan Pasif III-46b. Persyaratan Aktif III-47c. Persyaratan Jalan Keluar dan AksesibilitasUntuk Pemadaman KebakaranIII-52d. Pencahayaan Darurat, Tanda Arah KeLuar/Eksit, Dan Sistem Peringatan BahayaIII-53e. Persyaratan Komunikasi Dalam BangunanGedungIII-53f. Persyaratan Instalasi Bahan Bakar Gas III-56g. Manajemen Penanggulangan Kebakaran III-58iii
  • 9. 4. Persyaratan Kemampuan Bangunan GedungTerhadap Bahaya Petir Dan Bahaya KelistrikanIII-58a. Persyaratan Instalasi Proteksi Petir III-58b. Persyaratan Instalasi Kelistrikan III-59III.3.2 PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG III-601. Umum III-602. Persyaratan Sistem Penghawaan III-60a. Persyaratan Ventilasi III-603. Persyaratan Sistem Pencahayaan III-61a. Persyaratan Pencahayaan III-614. Persyaratan Sanitasi III-63a. Persyaratan Air Minum Dalam BangunanGedungIII-63b. Persyaratan Instalasi Gas Medik III-65c. Persyaratan Penyaluran Air Hujan III-67d. Persyaratan Fasilitas Sanitasi DalamBangunan Gedung (Saluran Pembuangan AirKotor, Tempat Sampah, PenampunganSampah, Dan/Atau Pengelolaan Sampah)III-695. Persyaratan Penggunaan Bahan BangunanGedungIII-70III.3.3 PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNANGEDUNGIII-711. Umum III-712. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak danHubungan AntarruangIII-71Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak DalamBangunan GedungIII-71iv
  • 10. 3. Persyaratan Kenyamanan Kondisi Udara DalamRuangIII-72Persyaratan Kenyamanan Termal DalamRuangIII-724. Persyaratan Kenyamanan Pandangan III-73Persyaratan Kenyamanan Pandangan (Visual) III-735. Persyaratan Kenyamanan Tingkat Getaran danTingkat KebisinganIII-74a. Persyaratan Getaran III-74b. Persyaratan Kebisingan III-75III.3.4 PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG III-771. Umum III-772. Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di DalamBangunan GedungIII-77a. Persyaratan Kemudahan HubunganHorisontal Dalam Bangunan GedungIII-77b. Persyaratan Kemudahan Hubungan VertikalDalam Bangunan GedungIII-78c. Persyaratan Sarana Evakuasi III-79d. Persyaratan Aksesibilitas Penyandang Cacatdan ManulaIII-793. Persyaratan Kelengkapan Prasarana dan SaranaDalam Pemanfaatan Bangunan GedungIII-80Persyaratan Kelengkapan Prasarana danSaranaIII-80v
  • 11. BAGIAN IPENGANTARI.1. MAKSUD DAN TUJUANI.1.1. MaksudPedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan yang diperlukan dalammengatur dan mengendalikan penyelenggaraan bangunan gedung dalamrangka proses perizinan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan, sertapemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.I.1.2. TujuanPedoman Teknis ini bertujuan untuk dapat terwujudnya bangunan gedungsesuai fungsi yang ditetapkan dan yang memenuhi persyaratan teknis,yaitu meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan, arsitekturdan lingkungan, serta keandalan bangunan.Adapun tujuan dari pengaturan per-bagian adalah:1. Peruntukan Lokasi dan Intensitas Bangunan Gedung:a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tataruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yangbersangkutan;b. menjamin bangunan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya;c. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.2. Arsitektur Bangunan Gedung:a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang didirikanberdasarkan karakteristik lingkungan, ketentuan wujud bangunan,dan budaya daerah, sehingga seimbang, serasi dan selaras denganlingkungannya;b. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikankeseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG I-1
  • 12. c. menjamin bangunan gedung dibangun dan dimanfaatkan dengantidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.3. Pengendalian Dampak Lingkungan:a. menjamin terwujudnya tata ruang hijau yang dapat memberikankeseimbangan dan keserasian bangunan terhadap lingkungannya;b. menjamin keselamatan pengguna, masyarakat, dan lingkungan.4. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan:a. menjamin bangunan gedung didirikan berdasarkan ketentuan tataruang dan tata bangunan yang ditetapkan di daerah yangbersangkutan.5. Pembangunan Bangunan Gedung di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Airdan/atau Prasarana/Sarana Umum:a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana teknikruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada disekitarnya;c. mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan,dan kemudahan bagi pengguna bangunan;6. Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung:a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukungbeban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia;b. menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan atauluka yang disebabkan oleh kegagalan struktur bangunan;c. menjamin kepentingan manusia dari kehilangan atau kerusakanbenda yang disebabkan oleh perilaku struktur;d. menjamin perlindungan properti lainnya dari kerusakan fisik yangdisebabkan oleh kegagalan struktur;e. menjamin terpasangnya instalasi gas secara aman dalammenunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedungsesuai dengan fungsinya;f. menjamin terpenuhinya pemakaian gas yang aman dan cukup;g. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan gassecara baik;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG I-2
  • 13. h. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dapat mendukungbeban yang timbul akibat perilaku alam dan manusia pada saatterjadi kebakaran;i. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang dibangunsedemikian rupa sehinga mampu secara struktural stabil selamakebakaran, sehingga:1) cukup waktu bagi penghuni melakukan evakuasi secara aman;2) cukup waktu bagi pasukan pemadam kebakaran memasukilokasi untuk memadamkan api; dan3) dapat menghindari kerusakan pada properti lainnya.j. menjamin terpasangnya instalasi listrik secara cukup dan amandalam menunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunangedung sesuai dengan fungsinya;k. menjamin terwujudnya keamanan bangunan gedung danpenghuninya dari bahaya akibat petir;l. menjamin tersedianya sarana komunikasi yang memadai dalammenunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedungsesuai dengan fungsinya.7. Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung:a. menjamin terpenuhinya kebutuhan udara yang cukup, baik alamimaupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatandalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;b. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan tataudara secara baik;c. menjamin terpenuhinya kebutuhan pencahayaan yang cukup, baikalami maupun buatan dalam menunjang terselenggaranya kegiatandi dalam bangunan gedung sesuai dengan fungsinya;d. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapanpencahayaan secara baik;e. menjamin tersedianya sarana sanitasi yang memadai dalammenunjang terselenggaranya kegiatan di dalam bangunan gedungsesuai dengan fungsinya;f. menjamin terwujudnya kebersihan, kesehatan dan memberikankenyamanan bagi penghuni bangunan dan lingkungan;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG I-3
  • 14. g. menjamin upaya beroperasinya peralatan dan perlengkapan sanitasisecara baik.8. Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung:a. menjamin terwujudnya kehidupan yang nyaman dari gangguansuara dan getaran yang tidak diinginkan;b. menjamin adanya kepastian bahwa setiap usaha atau kegiatanyang menimbulkan dampak negatif suara dan getaran perlumelakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau mencegahperusakan lingkungan.9. Persyaratan Kemudahan Banguan Gedung:a. menjamin terwujudnya bangunan gedung yang mempunyai aksesyang layak, aman dan nyaman ke dalam bangunan dan fasilitasserta layanan di dalamnya;b. menjamin terwujudnya upaya melindungi penghuni dari cederaatau luka saat evakuasi pada keadaan darurat;c. menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat,khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial;d. menjamin tersedianya alat transportasi yang layak, aman, dannyaman di dalam bangunan gedung;e. menjamin tersedianya aksesibilitas bagi penyandang cacat,khususnya untuk bangunan fasilitas umum dan sosial;f. menjamin tersedianya pertandaan dini yang informatif di dalambangunan gedung apabila terjadi keadaan darurat;g. menjamin penghuni melakukan evakuasi secara mudah dan aman,apabila terjadi keadaan darurat.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG I-4
  • 15. BAGIAN IIFUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNGII.1. FUNGSI DAN PENETAPAN FUNGSI BANGUNAN GEDUNGII.1.1. Umum1. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan fungsi utamabangunan.2. Fungsi bangunan gedung dapat dikelompokkan dalam fungsi hunian,fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, dan fungsikhusus.II.1.2. Fungsi Bangunan Gedung1. Fungsi hunian merupakan bangunan gedung dengan fungsi utamasebagai tempat manusia tinggal yang berupa:a. bangunan hunian tunggal;b. bangunan hunian jamak;c. bangunan hunian campuran; dand. bangunan hunian sementara2. Fungsi keagamaan merupakan bangunan gedung dengan fungsiutama sebagai tempat manusia melakukan ibadah yang berupa:a. bangunan masjid termasuk mushola;b. bangunan gereja termasuk kapel;c. bangunan pura;d. bangunan vihara; dane. bangunan kelenteng3. Fungsi usaha merupakan bangunan gedung dengan fungsi utamasebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang terdiri dari:PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-1
  • 16. a. bangunan perkantoran: perkantoran pemerintah, perkantoranniaga, dan sejenisnya;b. bangunan perdagangan: pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan,mal, dan sejenisnya;c. bangunan perindustrian: industri kecil, industri sedang, industribesar/ berat;d. bangunan perhotelan: hotel, motel, hostel, penginapan, dansejenisnya;e. bangunan wisata dan rekreasi: tempat rekreasi, bioskop, dansejenisnya;f. bangunan terminal: stasiun kereta, terminal bus, terminal udara,halte bus, pelabuhan laut; dang. bangunan tempat penyimpanan: gudang, gedung tempat parkir,dan sejenisnya.4. Fungsi sosial dan budaya merupakan bangunan gedung denganfungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial danbudaya yang terdiri dari:a. bangunan pelayanan pendidikan: sekolah taman kanak-kanak,sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas,sekolah luar biasa;b. bangunan pelayanan kesehatan: puskesmas, poliklinik, rumah-bersalin, rumah sakit klas A, B, C, dan sejenisnya;c. bangunan kebudayaan: museum, gedung kesenian, dansejenisnya;d. bangunan laboratorium: laboratorium fisika, laboratorium kimia,laboratorium biologi, laboratorium kebakaran; dane. bangunan pelayanan umum: stadion/hall untuk kepentingan olahraga, dan sejenisnya.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-2
  • 17. 5. Fungsi khusus merupakan bangunan gedung dengan fungsi utamayang mempunyai:a. tingkat kerahasiaan tinggi: bangunan kemiliteran, dan sejenisnya;b. tingkat resiko bahaya tinggi: bangunan reaktor nuklir, dansejenisnya.6. Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.II.1.3. Penetapan Fungsi Bangunan Gedung1. Fungsi bangunan gedung diusulkan oleh calon pemilik bangunangedung dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung dan tidakboleh bertentangan dengan peruntukan lokasi yang diatur dalamRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan/atauRencana Teknis Ruang Kota.2. Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan pemenuhanpersyaratan teknis bangunan gedung, baik ditinjau dari segi tatabangunan dan lingkungan, maupun keandalannya.3. Rencana teknis bangunan gedung yang diusulkan dapat terdiri atasrencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikaldan elektrikal, pertamanan, tata ruang dalam, dan disiapkan olehpenyedia jasa perencana konstruksi bangunan gedung yang memilikisertifikat sesuai peraturan perundang-undangan, dalam bentukgambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dansyarat-syarat administratif syarat umum dan syarat teknis, rencanaanggaran biaya pembangunan, dan laporan perencanaan.4. RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana pemanfaatan ruang wilayahperkotaan di kabupaten atau ruang wilayah kota yang disusun untukmenjaga keserasian dan keseimbangan pembangunan antar sektordalam jangka panjang.5. Rencana Teknis Ruang Kota adalah rencana geometri pemanfaatanruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kotadalam rangka pelaksanaan (proyek) pembangunan kota, danPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-3
  • 18. mempunyai wilayah perencanaan yang mencakup sebagian atauseluruh kawasan tertentu.6. Penetapan fungsi dilakukan oleh pemerintah daerah pada saat prosespemberian IMB, berdasarkan rencana teknis yang disampaikan olehcalon pemilik bangunan gedung, dan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan sesuai dengan fungsi bangunan gedung.II.2. KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNGII.2.1. Umum1. Fungsi bangunan gedung diklasifikasikan berdasarkan tingkatkompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasigempa, lokasi, ketinggian, dan/atau kepemilikan.2. Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi: bangunangedung sederhana, bangunan gedung tidak sederhana, danbangunan gedung khusus.3. Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi: bangunangedung permanen, bangunan gedung semi permanen, dan bangunangedung darurat atau sementara.4. Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko kebakaran meliputi: bangunangedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaransedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.5. Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi: tingkat zonasi gempayang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.6. Klasifikasi berdasarkan lokasi meliputi: bangunan gedung di lokasipadat, bangunan gedung di lokasi sedang, dan bangunan gedung dilokasi renggang.7. Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi: bangunan gedungbertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, danbangunan gedung bertingkat rendah.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-4
  • 19. 8. Klasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi: bangunan gedung miliknegara, bangunan gedung milik badan usaha, dan bangunan gedungmilik perorangan.II.2.2. Penentuan Klasifikasi Bangunan GedungPenentuan klasifikasi bangunan gedung atau bagian dari bangunangedung ditentukan berdasarkan fungsi yang digunakan dalamperencanaan, pelaksanaan, atau perubahan yang diperlukan padabangunan gedung.1. Klas 1: Bangunan gedung hunian biasaAdalah satu atau lebih bangunan gedung yang merupakan:a. Klas 1a: bangunan gedung hunian tunggal yang berupa:i. satu rumah tunggal; atauii. satu atau lebih bangunan hunian gandeng, yang masing-masing bangunannya dipisahkan dengan suatu dinding tahanapi, termasuk rumah deret, rumah taman, villa; ataub. Klas 1b: rumah asrama/kost, rumah tamu, hostel, atausejenisnya dengan luas total lantai kurang dari 300 m² dan tidakditinggali lebih dari 12 orang secara tetap, dan tidak terletak diatas atau dibawah bangunan hunian lain atau bangunan klas lainselain tempat garasi pribadi.2. Klas 2: Bangunan gedung hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unithunian yang masing-masing merupakan tempat tinggal terpisah.3. Klas 3: Bangunan gedung hunian diluar bangunan klas 1 atau 2,yang umum digunakan sebagai tempat tinggal lama atau sementaraoleh sejumlah orang yang tidak berhubungan, termasuk:a. rumah asrama, rumah tamu, losmen; ataub. bagian untuk tempat tinggal dari suatu hotel atau motel; atauc. bagian untuk tempat tinggal dari suatu sekolah; ataud. panti untuk orang berumur, cacat, atau anak-anak; atauPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-5
  • 20. e. bagian untuk tempat tinggal dari suatu bangunan perawatankesehatan yang menampung karyawan-karyawannya.4. Klas 4: Bangunan gedung hunian campuranAdalah tempat tinggal yang berada didalam suatu bangunan klas 5,6, 7, 8 atau 9 dan merupakan tempat tinggal yang ada dalambangunan tersebut.5. Klas 5: Bangunan gedung kantorAdalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk tujuan-tujuanusaha profesional, pengurusan administrasi, atau usaha komersial,diluar bangunan klas 6, 7, 8, atau 9.6. Klas 6: Bangunan gedung perdaganganAdalah bangunan gedung toko atau bangunan gedung lain yangdipergunakan untuk tempat penjualan barang-barang secara eceranatau pelayanan kebutuhan langsung kepada masyarakat, termasuk:a. ruang makan, kafe, restoran; ataub. ruang makan malam, bar, toko atau kios sebagai bagian darisuatu hotel atau motel; atauc. tempat potong rambut/salon, tempat cuci umum; ataud. pasar, ruang penjualan, ruang pamer, atau reparasi.7. Klas 7: Bangunan gedung penyimpanan/gudangAdalah bangunan gedung yang dipergunakan penyimpanan,termasuk:a. tempat parkir umum; ataub. gudang, atau tempat pamer barang-barang produksi untuk dijualatau cuci gudang.8. Klas 8: Bangunan gedung laboratorium, industri, pabrik, dan/ataubengkel mobilAdalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yangdipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan,PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-6
  • 21. perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau pembersihanbarang-barang produksi dalam rangka perdagangan atau penjualan.9. Klas 9: Bangunan gedung umumAdalah bangunan gedung yang dipergunakan untuk melayanikebutuhan masyarakat umum, yaitu:a. Klas 9a: bangunan gedung perawatan kesehatan, termasukbagian-bagian dari bangunan tersebut yang berupa laboratorium;b. Klas 9b: bangunan gedung pertemuan, termasuk bengkel kerja,laboratorium atau sejenisnya di sekolah dasar atau sekolahlanjutan, hall, bangunan peribadatan, bangunan budaya atausejenis, tetapi tidak termasuk setiap bagian dari bangunan yangmerupakan klas lain.10. Klas 10: Adalah bangunan gedung atau struktur yang merupakansarana/prasarana bangunan gedung yang dibangun secara terpisah,seperti:a. Klas 10a: bangunan gedung bukan hunian yang merupakangarasi pribadi, garasi umum, atau sejenisnya;b. Klas 10b: struktur yang berupa pagar, tonggak, antena, dindingpenyangga atau dinding yang berdiri bebas, kolam renang, atausejenisnya.11. Bangunan-bangunan yang tidak diklasifikasikan khususBangunan gedung atau bagian dari bangunan gedung yang tidaktermasuk dalam klasifikasi bangunan 1 s.d. 10 tersebut, dalamPedoman Teknis ini dimaksudkan dengan klasifikasi yang mendekatisesuai peruntukannya.12. Bangunan gedung yang penggunaannya insidentilBagian bangunan gedung yang penggunaannya insidentil dansepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian bangunangedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama denganbangunan utamanya.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-7
  • 22. 13. Klasifikasi jamakBangunan gedung dengan klasifikasi jamak adalah bila beberapabagian dari bangunan harus diklasifikasikan secara terpisah, dan:a. bila bagian bangunan yang memiliki fungsi berbeda tidak melebihi10% dari luas lantai dari suatu tingkat bangunan, dan bukanlaboratorium, klasifikasinya disamakan dengan klasifikasibangunan utamanya;b. Klas-klas 1a, 1b, 9a, 9b, 10a dan 10b adalah klasifikasi yangterpisah;c. Ruang-ruang pengolah, ruang mesin, ruang mesin lif, ruang boileratau sejenisnya diklasifikasikan sama dengan bagian bangunandimana ruang tersebut terletak.II.2.3. Tingkat KompleksitasKlasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi:1. Bangunan gedung sederhanaBangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung dengankarakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologisederhana dan/atau bangunan gedung yang sudah ada disainprototipnya. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10(sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi sederhana, antara lain:a. Bangunan gedung yang sudah ada disain prototipnya dan/atauyang jumlah lantainya s.d. 2 (dua) lantai dengan luas s.d. 500m²;b. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas s.d. 70 m²;c. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti puskesmas;d. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar s.d. lanjutan denganjumlah lantai s.d. 2 (dua) lantai.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-8
  • 23. 2. Bangunan gedung tidak sederhanaBangunan gedung tidak sederhana adalah bangunan gedung dengankarakter sederhana dan memiliki kompleksitas dan teknologi tidaksederhana. Masa penjaminan kegagalan bangunannya selama 10(sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi tidak sederhana, antara lain:a. Bangunan gedung yang belum ada disain prototipnya dan/atauyang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas500 m²;b. Bangunan rumah tidak bertingkat, dengan luas di atas 70 m²;c. Bangunan gedung pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit klasA, B, dan C;d. Bangunan gedung pendidikan tingkat dasar s.d. lanjutan denganjumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedungpendidikan tinggi.3. Bangunan gedung khususBangunan gedung khusus adalah bangunan gedung yang memilikipenggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan danpelaksanaannya memerlukan penyelesaian dan/atau teknologikhusus. Masa penjaminan kegagalan bangunannya minimum selama10 (sepuluh) tahun. Termasuk klasifikasi bangunan gedung khusus,antara lain:a. Istana negara atau rumah jabatan presiden/wakil presiden;b. Wisma negara;c. Bangunan gedung instalasi nuklir;d. Bangunan gedung laboratorium;e. Bangunan gedung terminal udara/laut/darat;f. Stasiun kereta api;g. Stadion olah raga;h. Rumah tahanan dan lembaga pemasarakatan (lapas);i. Gudang penyimpan bahan berbahaya;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-9
  • 24. j. Bangunan gedung monumental;k. Bangunan gedung fungsi pertahanan; ataul. Bangunan gedung kantor perwakilan negara R.I di luar negeri.II.2.4. Tingkat PermanensiKlasifikasi berdasarkan tingkat permanensi meliputi:1. bangunan permanen;2. bangunan semi permanen; dan3. bangunan darurat atau sementara.II.2.5. Tingkat Resiko Bahaya KebakaranKlasifikasi berdasarkan tingkat resiko bahaya kebakaran meliputi:1. tingkat resiko bahaya kebakaran tinggi;2. tingkat resiko bahaya kebakaran sedang; dan3. tingkat resiko bahaya kebakaran rendah.II.2.6. Zonasi GempaKlasifikasi berdasarkan zonasi gempa meliputi tingkat zonasi gempa yangditetapkan oleh instansi yang berwenang.II.2.7. LokasiKlasifikasi berdasarkan lokasi meliputi:1. lokasi padat;2. lokasi sedang; dan3. lokasi renggang.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-10
  • 25. II.2.8. Ketinggian Bangunan GedungKlasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi:1. bangunan bertingkat tinggi;2. bangunan bertingkat sedang; dan3. bangunan bertingkat rendah.II.2.9. Kepemilikan Bangunan GedungKlasifikasi berdasarkan kepemilikan meliputi:1. bangunan gedung negara;2. bangunan gedung badan usaha; dan3. bangunan gedung perorangan.II.3. PERUBAHAN FUNGSI DAN/ATAU KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNGII.3.1. Umum1. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, dimungkinkan adanyaperubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung yang telahditetapkan.2. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung diusulkanoleh Pemilik dan tidak boleh bertentangan dengan peruntukanlokasi yang diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota dan/atau RencanaTeknis Ruang Kota.3. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harusdiikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang dipersyaratkan untuk fungsi dan/atauklasifikasi bangunan gedung yang baru.4. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung ditetapkanoleh pemerintah daerah melalui revisi atau proses perizinan baruuntuk bangunan gedung yang bersangkutan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-11
  • 26. 5. Dengan adanya perubahan fungsi dan/atau klasifikasi suatubangunan gedung, maka juga harus dilakukan perubahan padadata kepemilikan bangunan gedung yang bersangkutan.6. Pedoman teknis tata cara penetapan dan perubahan fungsibangunan gedung dilakukan oleh pemerintah daerah.II.3.2. Data Kepemilikan Bangunan GedungDalam rangka tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung,dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah. Pendataan dilakukanterhadap kepemilikan, fungsi, klas, dan peruntukan bangunan gedung.Kepemilikan bangunan gedung diperoleh setelah proses IMB berjalan danbangunan gedung dilaksanakan sesuai dengan IMB.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG II-12
  • 27. BAGIAN IIIPERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNGIII.1. UMUMPersyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan danpersyaratan keandalan bangunan gedung. Persyaratan tata bangunan danlingkungan meliputi persyaratan peruntukan, intensitas, arsitektur bangunangedung, dan pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan persyaratankeandalan meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankemudahan.III.2. PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGANIII.2.1. PERUNTUKAN LOKASI DAN INTENSITAS BANGUNAN GEDUNG1. Peruntukan Lokasia. Bangunan gedung harus diselenggarakan sesuai denganperuntukan lokasi yang diatur dalam ketentuan tata ruang dantata bangunan dari lokasi yang bersangkutan.b. Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalui:i. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;ii. Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR); daniii. Peraturan bangunan setempat dan Rencana Tata Bangunandan Lingkungan (RTBL).c. Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama sedangkanperuntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan di dalamketentuan tata bangunan yang ada di daerah setempat atauberdasarkan pertimbangan teknis dinas yang menanganibangunan gedung.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-1
  • 28. d. Setiap pihak yang memerlukan keterangan atau ketentuan tataruang dan tata bangunan dapat memperolehnya secara terbukamelalui dinas yang terkait.e. Keterangan atau ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir dmeliputi keterangan tentang peruntukan lokasi dan intensitasbangunan, seperti kepadatan bangunan, ketinggian bangunan,dan garis sempadan bangunan.f. Dalam hal rencana-rencana tata ruang dan tata bangunan belumada, Kepala Daerah dapat memberikan pertimbangan atasketentuan yang diperlukan, dengan tetap mengadakanpeninjauan seperlunya terhadap rencana tata ruang dan tatabangunan yang ada di daerah.g. Bagi daerah yang belum memiliki RTRW, RRTR, ataupunperaturan bangunan setempat dan RTBL, maka Kepala Daerahdapat memberikan persetujuan membangun bangunan gedungdengan pertimbangan:i. Persetujuan membangun tersebut bersifat sementarasepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuantata ruang yang lebih makro, kaidah perencanaan kota danpenataan bangunan;ii. Kepala Daerah segera menyusun dan menetapkan RRTR,peraturan bangunan setempat dan RTBL berdasarkanrencana tata ruang yang lebih makro;iii. Apabila persetujuan yang telah diberikan terdapatketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dan tatabangunan yang ditetapkan kemudian, maka perlu diadakanpenyesuaian dengan resiko ditanggung olehpemohon/pemilik bangunan;iv. Bagi daerah yang belum memiliki RTRW Daerah, KepalaDaerah dapat memberikan persetujuan membangunbangunan pada daerah tersebut untuk jangka waktusementara;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-2
  • 29. v. Apabila di kemudian hari terdapat penetapan RTRW daerahyang bersangkutan, maka bangunan tersebut harusdisesuaikan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.h. Pembangunan bangunan gedung diatas jalan umum, saluran,atau sarana lain perlu mendapatkan persetujuan Kepala Daerahdengan pertimbangan sebagai berikut:i. Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tatabangunan daerah;ii. Tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas kendaraan,orang, maupun barang;iii. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yangberada dibawah dan/atau diatas tanah; daniv. Tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadaplingkungannya.i. Pembangunan bangunan gedung dibawah tanah yang melintasisarana dan prasarana jaringan kota perlu mendapatkanpersetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangan sebagaiberikut:i. Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tatabangunan Daerah;ii. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;iii. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yangberada dibawah tanah;iv. Penghawaan dan pencahayaan bangunan telah memenuhipersyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan; danv. Memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dankeselamatan bagi pengguna bangunan.j. Pembangunan bangunan gedung dibawah atau diatas air perlumendapatkan persetujuan Kepala Daerah dengan pertimbangansebagai berikut:i. Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tatabangunan daerah;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-3
  • 30. ii. Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsilindung kawasan;iii. Tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusaklingkungan;iv. Tidak menimbulkan pencemaran; danv. Telah mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan,kesehatan, dan aksesibilitas bagi pengguna bangunan.k. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara(transmisi) tegangan tinggi perlu mendapatkan persetujuanKepala Daerah dengan pertimbangan sebagai berikut:i. Tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dan tatabangunan daerah;ii. Letak bangunan minimal 10 (sepuluh) meter diukur dari as(proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar;iii. Letak bangunan tidak boleh melebihi atau melampaui garissudut 45o (empat puluh lima derajat) diukur dari as(proyeksi) jalur tegangan tinggi terluar;iv. Setelah mendapat pertimbangan teknis dari para ahliterkait.2. Intensitas Bangunan Gedunga. Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Gedungi. Bangunan gedung yang didirikan harus memenuhipersyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan gedungberdasarkan rencana tata ruang wilayah daerah yangbersangkutan, rencana tata bangunan dan lingkungan yangditetapkan, dan peraturan bangunan setempat.ii. Kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir i,meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan(KDB), yang dibedakan dalam tingkatan KDB padat, sedang,dan renggang.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-4
  • 31. iii. Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam butir i,meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB),dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibedakan dalamtingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.iv. Persyaratan kinerja dari ketentuan kepadatan danketinggian bangunan ditentukan oleh:(1) kemampuannya dalam menjaga keseimbangan dayadukung lahan dan optimalnya intensitas pembangunan;(2) kemampuannya dalam mencerminkan keserasianbangunan dengan lingkungan;(3) kemampuannya dalam menjamin kesehatan dankenyamanan pengguna serta masyarakat padaumumnya.v. Untuk suatu kawasan atau lingkungan tertentu, sepertikawasan wisata, pelestarian dan lain lain, denganpertimbangan kepentingan umum dan dengan persetujuanKepala Daerah, dapat diberikan kelonggaran ataupembatasan terhadap ketentuan kepadatan, ketinggianbangunan dan ketentuan tata bangunan lainnya dengantetap memperhatikan keserasian dan kelestarianlingkungan.vi. Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada butir iiitidak diperkenankan mengganggu lalu-lintas udara.b. Penetapan KDB dan Jumlah Lantai/KLBi. Penetapan besarnya kepadatan dan ketinggian bangunangedung sebagaimana dimaksud dalam butir a.ii dan a.iii diatas ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangankota, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukunglahan/ lingkungan, serta keseimbangan dan keserasianlingkungan.ii. Apabila KDB dan JLB/KLB belum ditetapkan dalam rencanatata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan,peraturan bangunan setempat, maka Kepala Daerah dapatPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-5
  • 32. menetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dansetelah mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.iii. Ketentuan besarnya KDB dan JLB/KLB dapat diperbaruisejalan dengan pertimbangan perkembangan kota,kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukunglahan/lingkungan, dan setelah mendengarkan pendapatteknis para ahli terkait.iv. Dengan pertimbangan kepentingan umum dan ketertibanpembangunan, Kepala Daerah dapat menetapkan rencanaperpetakan dalam suatu kawasan/lingkungan denganpersyaratan:(1) Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai denganrencana perpetakan yang telah diatur di dalam rencanatata ruang;(2) Apabila perpetakan tidak ditetapkan, maka KDB dan KLBdiperhitungkan berdasarkan luas tanah di belakang garissempadan jalan (GSJ) yang dimiliki;(3) Untuk persil-persil sudut bilamana sudut persil tersebutdilengkungkan atau disikukan, untuk memudahkan lalulintas, maka lebar dan panjang persil tersebut diukurdari titik pertemuan garis perpanjangan pada suduttersebut dan luas persil diperhitungkan berdasarkanlebar dan panjangnya;(4) Penggabungan atau pemecahan perpetakandimungkinkan dengan ketentuan KDB dan KLB tidakdilampaui, dan dengan memperhitungkan keadaanlapangan, keserasian dan keamanan lingkungan sertamemenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan;(5) Dimungkinkan adanya pemberian dan penerimaanbesaran KDB/KLB diantara perpetakan yang berdekatan,dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukunglahan dan keserasian lingkungan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-6
  • 33. v. Dimungkinkan adanya kompensasi berupa penambahanbesarnya KDB, JLB/KLB bagi perpetakan tanah yangmemberikan sebagian luas tanahnya untuk kepentinganumum.vi. Penetapan besarnya KDB, JLB/KLB untuk pembangunanbangunan gedung di atas fasilitas umum adalah setelahmempertimbangkan keserasian, keseimbangan danpersyaratan teknis serta mendengarkan pendapat teknispara ahli terkait.c. Perhitungan KDB dan KLBPerhitungan KDB maupun KLB ditentukan dengan pertimbangansebagai berikut:i. Perhitungan luas lantai bangunan adalah jumlah luas lantaiyang diperhitungkan sampai batas dinding terluar;ii. Luas lantai ruangan beratap yang sisi-sisinya dibatasi olehdinding yang tingginya lebih dari 1,20 m di atas lantairuangan tersebut dihitung penuh 100 %;iii. Luas lantai ruangan beratap yang bersifat terbuka atauyang sisi-sisinya dibatasi oleh dinding tidak lebih dari 1,20 mdi atas lantai ruangan dihitung 50 %, selama tidak melebihi10 % dari luas denah yang diperhitungkan sesuai denganKDB yang ditetapkan;iv. Overstek atap yang melebihi lebar 1,50 m maka luasmendatar kelebihannya tersebut dianggap sebagai luaslantai denah;v. Teras tidak beratap yang mempunyai tinggi dinding tidaklebih dari 1,20 m di atas lantai teras tidak diperhitungkansebagai luas lantai;vi. Luas lantai bangunan yang diperhitungkan untuk parkirtidak diperhitungkan dalam perhitungan KLB, asal tidakmelebihi 50 % dari KLB yang ditetapkan, selebihnyadiperhitungkan 50 % terhadap KLB;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-7
  • 34. vii. Ram dan tangga terbuka dihitung 50 %, selama tidakmelebihi 10 % dari luas lantai dasar yang diperkenankan;viii. Dalam perhitungan KDB dan KLB, luas tapak yangdiperhitungkan adalah yang dibelakang GSJ;ix. Batasan perhitungan luas ruang bawah tanah (besmen)ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangankeamanan, keselamatan, kesehatan, dan pendapat teknispara ahli terkait;x. Untuk pembangunan yang berskala kawasan (superblock),perhitungan KDB dan KLB adalah dihitung terhadap totalseluruh lantai dasar bangunan, dan total keseluruhan luaslantai bangunan dalam kawasan tersebut terhadap totalkeseluruhan luas kawasan;xi. Dalam perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarakvertikal dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebihdari 5 m, maka ketinggian bangunan tersebut dianggapsebagai dua lantai;xii. Mezanin yang luasnya melebihi 50 % dari luas lantai dasardianggap sebagai lantai penuh.d. Garis Sempadan (Muka) Bangunan Gedungi. Garis Sempadan Bangunan ditetapkan dalam rencana tataruang, rencana tata bangunan dan lingkungan, sertaperaturan bangunan setempat.ii. Dalam mendirikan atau memperbarui seluruhnya atausebagian dari suatu bangunan, Garis Sempadan Bangunanyang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam butir a.tidak boleh dilanggar.iii. Apabila Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksudpada butir a. tersebut belum ditetapkan, maka KepalaDaerah dapat menetapkan GSB yang bersifat sementarauntuk lokasi tersebut pada setiap permohonan perizinanmendirikan bangunan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-8
  • 35. iv. Penetapan Garis Sempadan Bangunan didasarkan padapertimbangan keamanan, kesehatan, kenyamanan, dankeserasian dengan lingkungan serta ketinggian bangunan.v. Daerah menentukan garis-garis sempadan pagar, garissempadan muka bangunan, garis sempadan loteng, garissempadan podium, garis sempadan menara, begitu pulagaris-garis sempadan untuk pantai, sungai, danau, jaringanumum dan lapangan umum.vi. Pada suatu kawasan/lingkungan yang diperkenankanadanya beberapa klas bangunan dan di dalam kawasanperuntukan campuran, untuk tiap-tiap klas bangunan dapatditetapkan garis-garis sempadannya masing-masing.vii. Dalam hal garis sempadan pagar dan garis sempadan mukabangunan berimpit (GSB sama dengan nol), maka bagianmuka bangunan harus ditempatkan pada garis tersebut.viii. Daerah berwenang untuk memberikan pembebasan dariketentuan dalam butir g, sepanjang penempatan bangunantidak mengganggu jalan dan penataan bangunansekitarnya.ix. Ketentuan besarnya GSB dapat diperbarui denganpertimbangan perkembangan kota, kepentingan umum,keserasian dengan lingkungan, maupun pertimbangan laindengan mendengarkan pendapat teknis para ahli terkait.e. Garis Sempadan (Samping Dan Belakang) Bangunan Gedungi. Kepala Daerah dengan pertimbangan keselamatan,kesehatan, dan kenyamanan, juga menetapkan garissempadan samping kiri dan kanan, serta belakangbangunan terhadap batas persil, yang diatur di dalamrencana tata ruang, rencana tata bangunan dan lingkungan,dan peraturan bangunan setempat.ii. Sepanjang tidak ada jarak bebas samping maupun belakangbangunan yang ditetapkan, maka Kepala DaerahPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-9
  • 36. menetapkan besarnya garis sempadan tersebut dengansetelah mempertimbangkan keamanan, kesehatan dankenyamanan, yang ditetapkan pada setiap permohonanperizinan mendirikan bangunan.iii. Untuk bangunan yang digunakan sebagai tempatpenyimpanan bahan-bahan/benda-benda yang mudahterbakar dan/atau bahan berbahaya, maka Kepala Daerahdapat menetapkan syarat-syarat lebih lanjut mengenaijarak-jarak yang harus dipatuhi, diluar yang diatur dalambutir i.iv. Pada daerah intensitas bangunan padat/rapat, maka garissempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan:(1) bidang dinding terluar tidak boleh melampaui bataspekarangan;(2) struktur dan pondasi bangunan terluar harus berjaraksekurang-kurangnya 10 cm kearah dalam dari bataspekarangan, kecuali untuk bangunan rumah tinggal;(3) untuk perbaikan atau perombakan bangunan yangsemula menggunakan bangunan dinding batas bersamadengan bangunan di sebelahnya, disyaratkan untukmembuat dinding batas tersendiri disamping dindingbatas terdahulu;(4) pada bangunan rumah tinggal rapat tidak terdapat jarakbebas samping, sedangkan jarak bebas belakangditentukan minimal setengah dari besarnya garissempadan muka bangunan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-10
  • 37. f. Jarak Bebas Bangunan Gedungi. Pada daerah intensitas bangunan rendah/renggang, makajarak bebas samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan:(1) jarak bebas samping dan jarak bebas belakangditetapkan minimum 4 m pada lantai dasar, dan padasetiap penambahan lantai/tingkat bangunan, jarakbebas di atasnya ditambah 0,50 m dari jarak bebaslantai di bawahnya sampai mencapai jarak bebasterjauh 12,5 m, kecuali untuk bangunan rumah tinggal,dan sedangkan untuk bangunan gudang serta industridapat diatur tersendiri;(2) sisi bangunan yang didirikan harus mempunyai jarakbebas yang tidak dibangun pada kedua sisi samping kiridan kanan serta bagian belakang yang berbatasandengan pekarangan.ii. Pada dinding batas pekarangan tidak boleh dibuat bukaandalam bentuk apapun.iii. Jarak bebas antara dua bangunan dalam suatu tapak diatursebagai berikut:(1) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang bukaan yangsaling berhadapan, maka jarak antara dinding ataubidang tersebut minimal dua kali jarak bebas yangditetapkan;(2) dalam hal salah satu dinding yang berhadapanmerupakan dinding tembok tertutup dan yang lainmerupakan bidang terbuka dan/atau berlubang, makajarak antara dinding tersebut minimal satu kali jarakbebas yang ditetapkan;(3) dalam hal kedua-duanya memiliki bidang tertutup yangsaling berhadapan, maka jarak dinding terluar minimalsetengah kali jarak bebas yang ditetapkan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-11
  • 38. g. Pemisah di Sepanjang Halaman Depan/Samping/ BelakangGedungi. Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan darijalan menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah,dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, sertakeserasian lingkungan.ii. Kepala Daerah menetapkan ketinggian maksimum pemisahhalaman muka.iii. Untuk sepanjang jalan atau kawasan tertentu, KepalaDaerah dapat menerapkan desain standar pemisah halamanyang dimaksudkan dalam butir i.iv. Dalam hal yang khusus Kepala Daerah dapat memberikanpembebasan dari ketentuan-ketentuan dalam butir i dan ii,dengan setelah mempertimbangkan hal teknis terkait.v. Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagarpada GSJ dan antara GSJ dengan GSB pada bangunanrumah tinggal maksimal 1,50 m di atas permukaan tanah,dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untukbangunan industri maksimal 2 m di atas permukaan tanahpekarangan.vi. Pagar sebagaimana dimaksud pada butir e harus tembuspandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembuspandang maksimal setinggi 1 m di atas permukaan tanahpekarangan.vii. Untuk bangunan-bangunan tertentu, Kepala Daerah dapatmenetapkan lain terhadap ketentuan sebagaimanadimaksud dalam butir v dan vi.viii. Penggunaan kawat berduri sebagai pemisah disepanjangjalan-jalan umum tidak diperkenankan.ix. Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang pekarangansamping dan belakang untuk bangunan renggang maksimalPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-12
  • 39. 3 m di atas permukaan tanah pekarangan, dan apabilapagar tersebut merupakan dinding bangunan rumah tinggalbertingkat tembok maksimal 7 m dari permukaan tanahpekarangan, atau ditetapkan lebih rendah setelahmempertimbangkan kenyamanan dan kesehatanlingkungan.x. Antara halaman belakang dan jalur-jalur jaringan umumkota harus diadakan pemagaran. Pada pemagaran ini tidakboleh diadakan pintu-pintu masuk, kecuali jika jalur-jalurjaringan umum kota direncanakan sebagai jalur jalanbelakang untuk umum .xi. Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan syarat-syaratlebih lanjut yang berkaitan dengan desain dan spesifikasiteknis pemisah di sepanjang halaman depan, samping, danbelakang bangunan.xii. Kepala Daerah dapat menetapkan tanpa adanya pagarpemisah halaman depan, samping maupun belakangbangunan pada ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu,dengan pertimbangan kepentingan kenyamanan,kemudahan hubungan (aksesibilitas), keserasianlingkungan, dan penataan bangunan dan lingkungan yangdiharapkan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-13
  • 40. III.2.2. ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG1. Persyaratan Penampilan Bangunan Gedunga. Ketentuan Umumi. Bentuk denah bangunan gedung sedapat mungkin simetrisdan sederhana, guna mengantisipasi kerusakan yangdiakibatkan oleh gempa.KURANG BAIK SEBAIKNYApemisahanstrukturpemisahanstrukturpemisahanstrukturPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-14
  • 41. ii. Dalam hal denah bangunan gedung berbentuk T, L, atau U,maka harus dilakukan pemisahan struktur atau dilatasiuntuk mencegah terjadinya kerusakan akibat gempa ataupenurunan tanah.iii. Denah bangunan gedung berbentuk sentris (bujursangkar,segibanyak, atau lingkaran) lebih baik daripada denahbangunan yang berbentuk memanjang dalammengantisipasi terjadinya kerusakan akibat gempa.iv. Atap bangunan gedung harus dibuat dari konstruksi danbahan yang ringan untuk mengurangi intensitaskerusakan akibat gempa.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-15
  • 42. v. Penempatan bangunan gedung tidak boleh mengganggufungsi prasarana kota, lalu lintas dan ketertiban umum.vi. Pada lokasi-lokasi tertentu Kepala Daerah dapatmenetapkan secara khusus arahan rencana tata bangunandan lingkungan.vii. Pada jalan-jalan tertentu, perlu ditetapkan penampang-penampang (profil) bangunan untuk memperolehpemandangan jalan yang memenuhi syarat keindahan dankeserasian.viii. Bilamana dianggap perlu, persyaratan lebih lanjut dariketentuan-ketentuan ini dapat ditetapkan pelaksanaaannyaoleh Kepala Daerah dengan membentuk suatu panitiakhusus yang bertugas memberi nasehat teknis mengenaiketentuan tata bangunan dan lingkungan.ix. Bentuk bangunan gedung harus dirancang denganmemperhatikan bentuk dan karakteristik arsitekturlingkungan yang ada di sekitarnya, atau yang mampusebagai pedoman arsitektur atau panutan bagilingkungannya.x. Setiap bangunan gedung yang didirikan berdampingandengan bangunan yang dilestarikan, harus serasi denganbangunan yang dilestarikan tersebut.xi. Bangunan yang didirikan sampai pada batas samping persil,tampak bangunannya harus bersambungan secara serasidengan tampak bangunan atau dinding yang telah ada disebelahnya.xii. Bentuk bangunan gedung harus dirancang denganmempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan yangnyaman dan serasi terhadap lingkungannya.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-16
  • 43. xiii. Bentuk, tampak, profil, detail, material maupun warnabangunan harus dirancang memenuhi syarat keindahan dankeserasian lingkungan yang telah ada dan/atau yangdirencanakan kemudian, dengan tidak menyimpang daripersyaratan fungsinya.xiv. Bentuk bangunan gedung sesuai kondisi daerahnya harusdirancang dengan mempertimbangkan kestabilan strukturdan ketahanannya terhadap gempa.xv. Syarat-syarat lebih lanjut mengenai tinggi/tingkat dansegala sesuatunya ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam rencana tata ruang, dan/atau rencana tatabangunan dan lingkungan yang ditetapkan untukdaerah/lokasi tersebut.b. Tapak Bangunani. Tinggi rendah (peil) pekarangan harus dibuat dengan tetapmenjaga keserasian lingkungan serta tidak merugikan pihaklain.ii. Penambahan lantai atau tingkat suatu bangunan gedungdiperkenankan apabila masih memenuhi batas ketinggianyang ditetapkan dalam rencana tata ruang kota, denganketentuan tidak melebihi KLB, harus memenuhi persyaratanteknis yang berlaku dan keserasian lingkungan.iii. Penambahan lantai/tingkat harus memenuhi persyaratankeamanan struktur.iv. Pada daerah/lingkungan tertentu dapat ditetapkan:(1) ketentuan khusus tentang pemagaran suatu pekarangankosong atau sedang dibangun, pemasangan namaproyek dan sejenisnya dengan memperhatikankeamanan, keselamatan, keindahan dan keserasianlingkungan;(2) larangan membuat batas fisik atau pagar pekarangan;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-17
  • 44. (3) ketentuan penataan bangunan yang harus diikutidengan memperhatikan keamanan, keselamatan,keindahan dan keserasian lingkungan;(4) perkecualian kelonggaran terhadap ketentuan butir (2)di atas dapat diberikan untuk bangunan perumahan danbangunan sosial dengan memperhatikan keserasian danarsitektur lingkungan.c. Bentuk Bangunani. Bentuk bangunan gedung harus dirancang sedemikian rupasehingga setiap ruang-dalam dimungkinkan menggunakanpencahayaan dan penghawaan alami.ii. Ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada butir i di atastidak berlaku apabila sesuai fungsi bangunan diperlukansistem pencahayaan dan penghawaan buatan.iii. Ketentuan pada butir ii harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip konservasi energi.iv. Untuk bangunan dengan lantai banyak, kulit atau selubungbangunan harus memenuhi persyaratan konservasi energi.v. Aksesibilitas bangunan harus mempertimbangkankemudahan bagi semua orang, termasuk para penyandangcacat dan lansia.vi. Suatu bangunan gedung tertentu berdasarkan letak,ketinggian dan penggunaannya, harus dilengkapi denganperlengkapan yang berfungsi sebagai pengaman terhadaplalu lintas udara dan/atau lalu lintas laut.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-18
  • 45. 2. Tata Ruang-dalama. Ketentuan Umumi. Penempatan dinding-dinding penyekat dan lubang-lubangpintu/jendela diusahakan sedapat mungkin simetristerhadap sumbu-sumbu denah bangunan mengantisipasiterjadinya kerusakan akibat gempa.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-19
  • 46. ii. Bidang-bidang dinding sebaiknya membentuk kotak-kotaktertutup untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan akibatgempa.iii. Tinggi ruang adalah jarak terpendek dalam ruang diukurdari permukaan bawah langit-langit ke permukaan lantai.iv. Ruangan dalam bangunan harus mempunyai tinggi yangcukup untuk fungsi yang diharapkan.v. Ketinggian ruang pada lantai dasar disesuaikan denganfungsi ruang dan arsitektur bangunannya.vi. Dalam hal tidak ada langit-langit, tinggi ruang diukur daripermukaan atas lantai sampai permukaan bawah dari lantaidi atasnya atau sampai permukaan bawah kaso-kaso.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-20
  • 47. vii. Bangunan atau bagian bangunan yang mengalamiperubahan perbaikan, perluasan, penambahan, tidak bolehmenyebabkan berubahnya fungsi/penggunaan utama,karakter arsitektur bangunan dan bagian-bagian bangunanserta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsisarana jalan keluar/masuk.viii. Perubahan fungsi dan penggunaan ruang suatu bangunanatau bagian bangunan dapat diizinkan apabila masihmemenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan dandapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunanserta penghuninya.ix. Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuanmemenuhi kebutuhan kegiatan bangunan, sepanjang tidakmenyimpang dari penggunaan utama bangunan.x. Jenis dan jumlah kebutuhan fasilitas penunjang yang harusdisediakan pada setiap jenis penggunaan bangunanditetapkan oleh Kepala Daerah.xi. Tata ruang-dalam untuk bangunan tempat ibadah,bangunan monumental, gedung serbaguna, gedungpertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, gedungolah raga, serta gedung sejenis lainnya diatur secarakhusus.b. Perancangan Ruang-dalami. Bangunan tempat tinggal sekurang-kurangnya memilikiruang-ruang fungsi utama yang mewadahi kegiatan pribadi,kegiatan keluarga/bersama dan kegiatan pelayanan.ii. Bangunan kantor sekurang-kurangnya memiliki ruang-ruangfungsi utama yang mewadahi kegiatan kerja, ruang umumdan ruang pelayanan.iii. Bangunan toko sekurang-kurang memiliki ruang-ruangfungsi utama yang mewadahi kegiatan toko, kegiatanumum dan pelayanan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-21
  • 48. iv. Suatu bangunan gudang sekurang-kurangnya harusdilengkapi dengan kamar mandi dan kakus serta ruangkebutuhan karyawan.v. Suatu bangunan pabrik sekurang-kurangnya harusdilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan kakus, ruangganti pakaian karyawan, ruang makan, ruang istirahat, sertaruang pelayanan kesehatan yang memadai.vi. Perhitungan ketinggian bangunan, apabila jarak vertikal darilantai penuh ke lantai penuh berikutnya lebih dari 5 meter,maka ketinggian bangunan dianggap sebagai dua lantai,kecuali untuk penggunaan ruang lobby, atau ruangpertemuan dalam bangunan komersial (antara lain hotel,perkantoran, dan pertokoan).vii. Mezanin yang luasnya melebihi 50% dari luas lantai dasar,dianggap sebagai lantai penuh.viii. Penempatan fasilitas kamar mandi dan kakus untuk pria danwanita harus terpisah.ix. Ruang rongga atap hanya dapat diizinkan apabilapenggunaannya tidak menyimpang dari fungsi utamabangunan serta memperhatikan segi kesehatan, keamanandan keselamatan bangunan dan lingkungan.x. Ruang rongga atap untuk rumah tinggal harus mempunyaipenghawaan dan pencahayaan alami yang memadai.xi. Ruang rongga atap dilarang dipergunakan sebagai dapuratau kegiatan lain yang potensial menimbulkan kecelakaan/kebakaran.xii. Setiap penggunaan ruang rongga atap yang luasnya tidaklebih dari 50% dari luas lantai di bawahnya, tidak dianggapsebagai penambahan tingkat bangunan.xiii. Setiap bukaan pada ruang atap, tidak boleh mengubah sifatdan karakter arsitektur bangunannya.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-22
  • 49. xiv. Pada ruang yang penggunaannya menghasilkan asapdan/atau gas, harus disediakan lobang hawa dan/ataucerobong hawa secukupnya, kecuali menggunakan alatbantu mekanis.xv. Cerobong asap dan/atau gas harus dirancang memenuhipersyaratan pencegahan kebakaran.xvi. Tinggi ruang-dalam bangunan tidak boleh kurang dariketentuan minimum yang ditetapkan.xvii. Tinggi lantai dasar suatu bangunan diperkenankanmencapai maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanahpekarangan atau tinggi rata-rata jalan, denganmemperhatikan keserasian lingkungan.xviii. Apabila tinggi tanah pekarangan berada di bawah titikketinggian (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringanyang curam atau perbedaan tinggi yang besar pada tanahasli suatu perpetakan, maka tinggi maksimal lantai dasarditetapkan tersendiri.xix. Tinggi Lantai Denah:Permukaan atas dari lantai denah (dasar) harus:(1) Sekurang-kurangnya 15 cm di atas titik tertinggi daripekarangan yang sudah dipersiapkan;(2) Sekurang-kurangnya 25 cm di atas titik tertinggi darisumbu jalan yang berbatasan.Dalam hal-hal yang luar biasa, ketentuan dalam butir (1)tersebut, tidak berlaku jika letak lantai-lantai itu lebih tinggidari 60 cm di atas tanah yang ada di sekelilingnya, atauuntuk tanah-tanah yang miring.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-23
  • 50. xx. Lantai tanah atau tanah dibawah lantai panggung harusditempatkan sekurang-kurangnya 15 cm di atas tanahpekarangan serta dibuat kemiringan supaya air dapatmengalir.3. Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan denganLingkungan Bangunan Gedunga. Ketentuan UmumKeseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkunganbangunan gedung adalah perlakuan terhadap lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbanganpenyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya,maupun dari segi ekosistem.b. Persyaratan Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP)i. Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara makro berfungsi untukkepentingan ekologis, sosial, ekonomi maupun estetika darisuatu kota. Secara ekologis dimaksudkan sebagai upayakonservasi air tanah, paru-paru kota, dan dapat menjaditempat hidup dan berkembangnya plasma nutfah (florafauna dan ekosistemnya).ii. Ruang Terbuka Hijau yang berhubungan langsung denganbangunan gedung dan terletak pada persil yang samadisebut Ruang Terbuka Hijau Pekarangan (RTHP).iii. RTHP berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman,peresapan air, sirkulasi, unsur-unsur estetik, baik sebagairuang kegiatan dan maupun sebagai ruang amenity.iv. Sebagai ruang transisi, RTHP merupakan bagian integraldari penataan bangunan gedung dan sub-sistem daripenataan lansekap kota.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-24
  • 51. v. Syarat-syarat RTHP ditetapkan dalam rencana tata ruangdan tata bangunan baik langsung maupun tidak langsung,dalam bentuk ketetapan GSB, KDB, KDH, KLB, parkir danketetapan lainnya.vi. RTHP yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang dantata bangunan tidak boleh dilanggar dalam mendirikan ataumemperbaharui seluruhnya atau sebagian dari bangunan.vii. Apabila RTHP sebagaimana dimaksud pada butir v belumditetapkan dalam rencana tata ruang dan tata bangunan,maka dapat dibuat ketetapan yang bersifat sementara untuklokasi/lingkungan yang terkait dengan setiap permohonanbangunan.viii. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir v dapatdipertimbangkan dan disesuaikan untuk bangunanperumahan dan bangunan sosial dengan memperhatikankeserasian dan arsitektur lingkungan.ix. Setiap perencanaan bangunan baru harus memperhatikanpotensi unsur-unsur alami yang ada dalam tapak sepertidanau, sungai, pohon-pohon menahun, tanah danpermukaan tanah.x. Dalam hal terdapat makro lansekap yang dominan sepertilaut, sungai besar, gunung dan sebagainya, terhadap suatukawasan/daerah dapat diterapkan pengaturan khusus untukorientasi tata letak bangunan yang mempertimbangkanpotensi arsitektural lansekap yang ada.xi. Sebagai perlindungan atas sumber-sumber daya alam yangada, dapat ditetapkan persyaratan khusus bagi permohonanIMB dengan mempertimbangkan hal-hal pencagaransumber daya alam, keselamatan pemakai dan kepentinganumum.xii. Ketinggian maksimum/minimum lantai dasar bangunan darimuka jalan ditentukan untuk pengendalian keselamatanbangunan, seperti dari bahaya banjir, pengendalian bentukPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-25
  • 52. estetika bangunan secara keseluruhan/ kesatuanlingkungan, dan aspek aksesibilitas, serta tergantung padakondisi lahan.c. Persyaratan Ruang Sempadan Bangunan Gedungi. Pemanfaatan Ruang Sempadan Depan Bangunan harusmengindahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yangterkait sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang dantata bangunan yang ada. Keserasian tersebut antara lainmencakup pagar dan gerbang, vegetasi besar/pohon,bangunan penunjang seperti pos jaga, tiang bendera, baksampah dan papan nama bangunan.ii. Bila diperlukan dapat ditetapkan karakteristik lansekap jalanatau ruas jalan dengan mempertimbangkan keserasiantampak depan bangunan, ruang sempadan depanbangunan, pagar, jalur pejalan kaki, jalur kendaraan danjalur hijau median jalan berikut utilitas jalan lainnya sepertitiang listrik, tiang telepon di kedua sisi jalan/ruas jalan yangdimaksud.iii. Koefisien Dasar Hijau (KDH) ditetapkan sesuai denganperuntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telahditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat/padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknyaketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.iv. Ruang terbuka hijau pekarangan sebanyak mungkindiperuntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah.Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasanmasih tergolong RTHP sejauh ditanami pohon peneduhyang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah/kontainer yang kedap air.v. KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap klasbangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimanaterdapat beberapa klas bangunan dan kawasan campuran.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-26
  • 53. d. Persyaratan Tapak Besmen Terhadap Lingkungani. Kebutuhan besmen dan besaran koefisien tapak besmen(KTB) ditetapkan berdasarkan rencana peruntukan lahan,ketentuan teknis, dan kebijaksanaan daerah setempat.ii. Untuk keperluan penyediaan RTHP yang memadai, lantaibesmen pertama (B-1) tidak dibenarkan keluar dari tapakbangunan (di atas tanah) dan atap besmen kedua (B-2)yang di luar tapak bangunan harus berkedalamansekurangnya 2 (dua) meter dari permukaan tanah tempatpenanaman.e. Hijau Pada Bangunani. Daerah Hijau Bangunan (DHB) dapat berupa taman-atap(roof-garden) maupun penanaman pada sisi-sisi bangunanseperti pada balkon dan cara-cara perletakan tanamanlainnya pada dinding bangunan.ii. DHB merupakan bagian dari kewajiban pemohon bangunanuntuk menyediakan RTHP. Luas DHB diperhitungkansebagai luas RTHP namun tidak lebih dari 25% luas RTHP.f. Tata Tanamani. Pemilihan dan penggunaan tanaman harusmemperhitungkan karakter tanaman sampaipertumbuhannya optimal yang berkaitan dengan bahayayang mungkin ditimbulkan. Potensi bahaya terdapat padajenis-jenis tertentu yang sistem perakarannya destruktif,batang dan cabangnya rapuh, mudah terbakar serta bagian-bagian lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia.ii. Penempatan tanaman harus memperhitungkan pengaruhangin, air, kestabilan tanah/wadah sehingga memenuhisyarat-syarat keselamatan pemakai.iii. Untuk memenuhi fungsi ekologis khususnya di perkotaan,tanaman dengan struktur daun yang rapat besar sepertipohon menahun harus lebih diutamakan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-27
  • 54. iv. Untuk pelaksanaan kepentingan tersebut pada butir i danbutir ii, Kepala Daerah dapat membentuk tim penasehatuntuk mengkaji rencana pemanfaatan jenis-jenis tanamanyang layak tanam di RTHP berikut standar perlakuannyayang memenuhi syarat keselamatan pemakai.g. Sirkulasi dan Fasilitas Parkiri. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus salingmendukung, antara sirkulasi eksternal dengan internalbangunan, serta antara individu pemakai bangunan dengansarana transportasinya. Sirkulasi harus memberikanpencapaian yang mudah dan jelas, baik yang bersifatpelayanan publik maupun pribadi.ii. Sistem sirkulasi yang direncanakan harus telahmemperhatikan kepentingan bagi aksesibilitas pejalan kaki.iii. Sirkulasi harus memungkinkan adanya ruang gerak vertikal(clearance) dan lebar jalan yang sesuai untuk pencapaiandarurat oleh kendaraan pemadam kebakaran, dankendaraan pelayanan lainnya.iv. Sirkulasi perlu diberi perlengkapan seperti tanda penunjukjalan, rambu-rambu, papan informasi sirkulasi, elemenpengarah sirkulasi (dapat berupa elemen perkerasanmaupun tanaman), guna mendukung sistem sirkulasi yangjelas dan efisien serta memperhatikan unsur estetika.v. Penataan jalan tidak dapat terpisahkan dari penataanpedestrian, penghijauan, dan ruang terbuka umum.vi. Penataan ruang jalan dapat sekaligus mencakup ruang-ruang antar bangunan yang tidak hanya terbatas dalamRumija, dan termasuk untuk penataan elemen lingkungan,penghijauan, dll.vii. Pemilihan bahan pelapis jalan dapat mendukungpembentukan identitas lingkungan yang dikehendaki, dankejelasan kontinuitas pedestrian.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-28
  • 55. viii. Jalur utama pedestrian harus telah mempertimbangkansistem pedestrian secara keseluruhan, aksesibilitas terhadapsubsistem pedestrian dalam lingkungan, dan aksesibilitasdengan lingkungan sekitarnya.ix. Jalur pedestrian harus berhasil menciptakan pergerakanmanusia yang tidak terganggu oleh lalu lintas kendaraan.x. Penataan pedestrian harus mampu merangsang terciptanyaruang yang layak digunakan/manusiawi, aman, nyaman,dan memberikan pemandangan yang menarik.xi. Elemen pedestrian (street furniture) harus berorientasi padakepentingan pejalan kaki.xii. Setiap bangunan bukan rumah hunian diwajibkanmenyediakan area parkir kendaraan sesuai dengan jumlaharea parkir yang proporsional dengan jumlah luas lantaibangunan.xiii. Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangidaerah penghijauan yang telah ditetapkan.xiv. Prasarana parkir untuk suatu rumah atau bangunan tidakdiperkenankan mengganggu kelancaran lalu lintas, ataumengganggu lingkungan di sekitarnya.xv. Jumlah kebutuhan parkir menurut jenis bangunanditetapkan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.xvi. Penataan parkir harus berorientasi kepada kepentinganpejalan kaki, memudahkan aksesibilitas, dan tidakterganggu oleh sirkulasi kendaraan.xvii. Luas, distribusi dan perletakan fasilitas parkir diupayakantidak mengganggu kegiatan bangunan dan lingkungannya,serta disesuaikan dengan daya tampung lahan.xviii. Penataan parkir tidak terpisahkan dengan penataan lainnyaseperti untuk jalan, pedestrian dan penghijauan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-29
  • 56. h. Pertandaan (Signage)i. Penempatan pertandaan (signage), termasuk papaniklan/reklame, harus membantu orientasi tetapi tidakmengganggu karakter lingkungan yang ingindiciptakan/dipertahankan, baik yang penempatannya padabangunan, kaveling, pagar, atau ruang publik.ii. Untuk penataan bangunan dan lingkungan yang baik untuklingkungan/kawasan tertentu, Kepala Daerah dapatmengatur pembatasan-pembatasan ukuran, bahan, motif,dan lokasi dari signage.i. Pencahayaan Ruang Luar Bangunan Gedungi. Pencahayaan ruang luar bangunan harus disediakan denganmemperhatikan karakter lingkungan, fungsi dan arsitekturbangunan, estetika amenity, dan komponen promosi.ii. Pencahayaan yang dihasilkan harus memenuhi keserasiandengan pencahayaan dari dalam bangunan danpencahayaan dari jalan umum.iii. Pencahayaan yang dihasilkan dengan telah menghindaripenerangan ruang luar yang berlebihan, silau, visual yangtidak menarik, dan telah memperhatikan aspek operasi danpemeliharaan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-30
  • 57. III.2.3. PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN1. Dampak Besar dan Pentinga. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yangmengganggu dan menimbulkan dampak besar dan pentingterhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (AnalisisMengenai Dampak Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku.b. Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yangtidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadaplingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampakbesar dan pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL,tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuanyang berlaku.c. Kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak besar danpenting terhadap lingkungan adalah bila rencana kegiatantersebut akan:i. menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atauhayati lingkungan, yang melampaui baku mutu lingkunganmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;ii. menyebabkan perubahan mendasar pada komponenlingkungan yang melampaui kriteria yang diakui,berdasarkan pertimbangan ilmiah;iii. mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan/atauendemik, dan/atau dilindungi menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku terancam punah; atauhabitat alaminya mengalami kerusakan;iv. menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasanlindung (hutan lindung, cagar alam, taman nasional, suakamargasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkanmenurut peraturan perundang-undangan;v. merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunanpeninggalan sejarah yang bernilai tinggi;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-31
  • 58. vi. mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilaikeindahan alami yang tinggi;vii. mengakibatkan/ menimbulkan konflik atau kontroversidengan masyarakat, dan/atau pemerintah.d. Kegiatan yang dimaksud pada butir c merupakan kegiatan yangberdasarkan pengalaman dan tingkat perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi mempunyai potensi menimbulkandampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.2. Ketentuan Pengelolaan Dampak LingkunganJenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan/ataulingkungannya yang wajib AMDAL, adalah sesuai ketentuanpengelolaan dampak lingkungan yang berlaku.3. Ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan UpayaPemantauan Lingkungan (UPL)Jenis-jenis kegiatan pada pembangunan bangunan gedung dan/ataulingkungannya yang harus melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah sesuaiketentuan yang berlaku.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-32
  • 59. III.2.4. RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)1. Tindak Lanjut RTRW dan/atau Rencana Teknik RuangKabupaten/Kotaa. RTBL menindaklanjuti rencana tata ruang wilayah dan/ataurencana teknik ruang kabupaten/kota, dan sebagai panduanrancangan kawasan, dalam rangka perwujudan kesatuankarakter, kualitas bangunan gedung dan lingkungan yangberkelanjutan. Selain itu, RTBL merupakan instrumen gunameningkatkan:i. Perwujudan kesatuan karakter;ii. Kualitas bangunan gedung; daniii. Lingkungan yang Berkelanjutanb. RTBL digunakan sebagai panduan dalam pengendalianpemanfaatan ruang suatu lingkungan/kawasan.2. Muatan Materi RTBLa. Program Bangunan dan LingkunganProgram bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebihlanjut dari peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurunwaktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasanbangunan, serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum,fasilitas sosial, prasarana aksesibilitas, sarana pencahayaan, dansarana penyehatan lingkungan, baik berupa penataan prasaranadan sarana yang sudah ada maupun baru.b. Rencana Umum dan Panduan RancanganRencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencanaperuntukan lahan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak,rencana sistem pergerakan, rencana prasarana dan saranalingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan, dan rencana wujudPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-33
  • 60. visual bangunan gedung untuk semua lapisan sosial yangberkepentingan dalam kawasan tersebut.c. Rencana InvestasiRencana investasi merupakan arahan program investasi bangunangedung dan lingkungannya berdasarkan program bangunan danlingkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan rencana,yang memuat program investasi jangka pendek, jangkamenengah, dan jangka panjang, yang disertai estimasi biayainvestasi baik penataan bangunan lama maupun rencanapembangunan baru dan pengembangannya serta polapendanaannya.d. Ketentuan Pengendalian Rencana dan Pedoman PengendalianPelaksanaanKetentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalianpelaksanaan merupakan persyaratan-persyaratan tata bangunandan lingkungan yang ditetapkan untuk kawasan yangbersangkutan, prosedur perizinan, dan lembaga yangbertanggung jawab dalam pengendalian pelaksanaan.3. Penyusunan RTBLa. RTBL dapat disusun berdasarkan kemitraan pemerintah daerah,swasta, dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkatpermasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.b. Penyusunan RTBL dilakukan dengan mempertimbangkanpendapat tim ahli dan pendapat publik.c. Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penanganan penataanbangunan gedung dan lingkungan yang ditetapkan olehpemerintah daerah dan/atau masyarakat.d. Pola penanganan penataan bangunan dan lingkungan meliputi:perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/ataupelestarian, yang diterapkan pada:PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-34
  • 61. i. kawasan yang sudah terbangun;ii. kawasan yang dilestarikan dan dilindungi;iii. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atauiv. kawasan yang bersifat campuran.III.2.5. PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI ATAS DAN/ATAU DIBAWAH TANAH, AIR DAN/ATAU PRASARANA/SARANA UMUM1. Pembangunan bangunan gedung di atas prasarana dan/atau saranaumum harus:a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencanateknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawahnya dan/atau di sekitarnya; danc. tetap memperhatikan keserasian bangunan terhadaplingkungannya.2. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasiprasarana dan/atau sarana umum harus:a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencanateknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah;d. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan; dane. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dankeselamatan bagi pengguna bangunan.3. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air harus:a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencanateknik ruang kabupaten/kota, dan/atau RTBL;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-35
  • 62. b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindungkawasan;c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusaklingkungan;d. tidak menimbulkan pencemaran; dane. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan,kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan.4. Pembangunan bangunan gedung pada daerah hantaran udara(transmisi) tegangan tinggi, dan/atau menara telekomunikasi,dan/atau menara air, harus:a. sesuai rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana teknik ruangkabupaten/kota, dan/atau RTBL;b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan,kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan; danc. khusus untuk daerah hantaran udara (transmisi) tegangan tinggi,harus mengikuti pedoman dan/atau standar teknis yang berlakutentang ruang bebas saluran udara tegangan tinggi dan saluranudara tegangan ekstra tinggi.5. Pembangunan bangunan gedung pada butir 1, 2, 3, dan 4 harusmendapat persetujuan dari Bupati/Walikota setelahmempertimbangkan pendapat dari tim ahli bangunan gedung danpendapat publik.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-36
  • 63. III.3. PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN GEDUNGIII.3.1. PERSYARATAN KESELAMATAN BANGUNAN GEDUNG1. UmumPersyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi persyaratankemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratankemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, danpersyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petirdan bahaya kelistrikan.2. Persyaratan Struktur Bangunan Gedunga. Struktur Bangunan Gedungi. Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan dandilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikulbeban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratankeselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan(serviceability) selama umur layanan yang direncanakandengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi,keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.ii. Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadappengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yangmungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik bebanmuatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbulakibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan seranggaperusak.iii. Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadappengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung,baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harusdiperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuaidengan zona gempanya.iv. Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara daktailsehingga pada kondisi pembebanan maksimum yangdirencanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnyaPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-37
  • 64. masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedungmenyelamatkan diri.v. Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yangdapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan gedungharus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanahtersebut.vi. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan,harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secaraberkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/PetunjukTeknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung.vii. Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harus segeradilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan keandalanbangunan gedung, sehingga bangunan gedung selalumemenuhi persyaratan keselamatan struktur.viii. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan struktur bangunangedung seperti halnya penambahan struktur dan/ataupenggantian struktur, harus mempertimbangkan persyaratankeselamatan struktur sesuai dengan pedoman dan standarteknis yang berlaku.ix. Pembongkaran bangunan gedung dilakukan apabila bangunangedung sudah tidak laik fungsi, dan setiap pembongkaranbangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib denganmempertimbangkan keselamatan masyarakat danlingkungannya.x. Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakan secaraberkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harus dilakukan ataudidampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.xi. Untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidakdiharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harus dilakukansecara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjuk teknis yangberlaku.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-38
  • 65. b. Pembebanan pada Bangunan Gedungi. Analisis struktur harus dilakukan untuk memeriksa responstruktur terhadap beban-beban yang mungkin bekerja selamaumur kelayanan struktur, termasuk beban tetap, bebansementara (angin, gempa) dan beban khusus.ii. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanyabeban harus mengikuti:(1) SNI 03-1726-2002 Tata cara perencanaan ketahanangempa untuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan(2) SNI 03-1727-1989 Tata cara perencanaan pembebananuntuk rumah dan gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.c. Struktur Atas Bangunan Gedungi. Konstruksi betonPerencanaan konstruksi beton harus mengikuti:(1) SNI 03-1734-1989 Tata cara perencanaan beton danstruktur dinding bertulang untuk rumah dan gedung,atau edisi terbaru;(2) SNI 03-2847-1992 Tata cara penghitungan strukturbeton untuk bangunan gedung, atau edisi terbaru;(3) SNI 03-3430-1994 Tata cara perencanaan dindingstruktur pasangan blok beton berongga bertulanguntuk bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;(4) SNI 03-3976-1995 Tata cara pengadukan pengecoranbeton, atau edisi terbaru;(5) SNI 03-2834-2000 Tata cara pembuatan rencanacampuran beton normal, atau edisi terbaru; danPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-39
  • 66. (6) SNI 03-3449-2002 Tata cara rencana pembuatancampuran beton ringan dengan agregat ringan, atauedisi terbaru.Sedangkan untuk perencanaan dan pelaksanaan konstruksibeton pracetak dan prategang harus mengikuti:(1) Tata Cara Perencanaan dan Pelaksanaan KonstruksiBeton Pracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung;(2) Metoda Pengujian dan Penentuan ParameterPerencanaan Tahan Gempa Konstruksi Beton Pracetakdan Prategang untuk Bangunan Gedung; dan(3) Spesifikasi Sistem dan Material Konstruksi BetonPracetak dan Prategang untuk Bangunan Gedung.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.ii. Konstruksi BajaPerencanaan konstruksi baja harus mengikuti:(1) SNI 03-1729-2002 Tata cara perencanaan bangunanbaja untuk gedung, atau edisi terbaru;(2) Tata Cara dan/atau pedoman lain yang masih terkaitdalam perencanaan konstruksi baja;(3) Tata Cara Pembuatan atau Perakitan Konstruksi Baja;dan(4) Tata Cara Pemeliharaan Konstruksi Baja SelamaPelaksanaan Konstruksi.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-40
  • 67. iii. Konstruksi KayuPerencanaan konstruksi kayu harus mengikuti:(1) SNI 03-2407-1994 Tata cara pengecatan kayu untukrumah dan gedung, atau edisi terbaru;(2) Tata Cara Perencanaan Konstruksi Kayu untukBangunan Gedung; dan(3) Tata Cara Pembuatan dan Perakitan Konstruksi Kayu;Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.iv. Konstruksi BambuPerencanaan konstruksi bambu harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan konstruksi berdasarkan pedoman danstandar teknis yang berlaku.v. Konstruksi dengan Bahan dan Teknologi Khusus(1) Perencanaan konstruksi dengan bahan dan teknologikhusus harus dilaksanakan oleh ahli struktur yangterkait dalam bidang bahan dan teknologi khusustersebut;(2) Perencanaan konstruksi dengan memperhatikanstandar-standar teknis padanan untuk spesifikasi teknis,tata cara, dan metoda uji bahan dan teknologi khusustersebut.vi. Pedoman Spesifik Untuk Tiap Jenis KonstruksiSelain pedoman yang spesifik untuk masing-masing jeniskonstruksi, standar teknis lainnya yang terkait dalamperencanaan suatu bangunan yang harus mengikuti:(1) SNI 03-1736-1989 Tata cara perencanaan strukturbangunan untuk pencegahan bahaya kebakaran padabangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-41
  • 68. (2) SNI 03-1745-1989 Tata cara pemasangan sistem hidranuntuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunanrumah dan gedung, atau edisi terbaru;(3) SNI 03-1977-1990 Tata cara dasar koordinasi modularuntuk perancangan bangunan rumah dan gedung, atauedisi terbaru;(4) SNI 03–2394-1991 Tata cara perencanaan danperancangan bangunan kedokteran nuklir di rumahsakit, atau edisi terbaru;(5) SNI 03–2395-1991 Tata cara perencanaan danperancangan bangunan radiologi di rumah sakit, atauedisi terbaru;(6) SNI 03–2397-1991 Tata cara perancangan bangunansederhana tahan angin, atau edisi terbaru;(7) SNI 03–2404-1991 Tata cara pencegahan rayap padapembuatan bangunan rumah dan gedung, atau edisiterbaru;(8) SNI 03–2405-1991 Tata cara penanggulangan rayappada bangunan rumah dan gedung dengan termitisida,atau edisi terbaru; dan(9) SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan bangunandan lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaranpada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru;Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-42
  • 69. d. Struktur Bawah Bangunan Gedungi. Pondasi Langsung(1) Kedalaman pondasi langsung harus direncanakansedemikian rupa sehingga dasarnya terletak di ataslapisan tanah yang mantap dengan daya dukung tanahyang cukup kuat dan selama berfungsinya bangunantidak mengalami penurunan yang melampaui batas.(2) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasidilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku danlazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yangditemukan dari penyelidikan tanah denganmemperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal denganparameter tanah yang lain.(3) Pelaksanaan pondasi langsung tidak boleh menyimpangdari rencana dan spesifikasi teknik yang berlaku atauditentukan oleh perencana ahli yang memiiki sertifikasisesuai.(4) Pondasi langsung dapat dibuat dari pasangan batu ataukonstruksi beton bertulang.ii. Pondasi Dalam(1) Pondasi dalam pada umumnya digunakan dalam hallapisan tanah dengan daya dukung yang cukup terletakjauh di bawah permukaan tanah, sehingga penggunaanpondasi langsung dapat menyebabkan penurunan yangberlebihan atau ketidakstabilan konstruksi.(2) Perhitungan daya dukung dan penurunan pondasidilakukan sesuai teori mekanika tanah yang baku danlazim dalam praktek, berdasarkan parameter tanah yangditemukan dari penyelidikan tanah denganmemperhatikan nilai tipikal dan korelasi tipikal denganparameter tanah yang lain.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-43
  • 70. (3) Umumnya daya dukung rencana pondasi dalam harusdiverifikasi dengan percobaan pembebanan, kecuali jikajumlah pondasi dalam direncanakan dengan faktorkeamanan yang jauh lebih besar dari faktor keamananyang lazim.(4) Percobaan pembebanan pada pondasi dalam harusdilakukan dengan berdasarkan tata cara yang lazim danhasilnya harus dievaluasi oleh perencana ahli yangmemiliki sertifikasi sesuai.(5) Jumlah percobaan pembebanan pada pondasi dalamadalah 1 % dari jumlah titik pondasi yang akandilaksanakan dengan penentuan titik secara random,kecuali ditentukan lain oleh perencana ahli sertadisetujui oleh Dinas Bangunan.(6) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harusmemperhatikan gangguan yang mungkin ditimbulkanterhadap lingkungan pada masa pelaksanaan konstruksi.(7) Dalam hal lokasi pemasangan tiang pancang terletak didaerah tepi laut yang dapat mengakibatkan korosifharus memperhatikan pengamanan baja terhadapkorosi.(8) Dalam hal perencanaan atau metode pelaksanaanmenggunakan pondasi yang belum diatur dalam SNIdan/atau mempunyai paten dengan metode konstruksiyang belum dikenal, harus mempunyai sertifikat yangdikeluarkan instansi yang berwenang.(9) Apabila perhitungan struktur menggunakan perangkatlunak, harus menggunakan perangkat lunak yang diakuioleh asosiasi terkait.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-44
  • 71. e. Keandalan Bangunan Gedungi. Keselamatan Struktur(1) Untuk menentukan tingkat keandalan strukturbangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalanbangunan secara berkala sesuai dengan ketentuandalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara PemeriksaanKeandalan Bangunan Gedung.(2) Perbaikan atau perkuatan struktur bangunan harussegera dilakukan sesuai rekomendasi hasil pemeriksaankeandalan bangunan gedung, sehingga bangunangedung selalu memenuhi persyaratan keselamatanstruktur.(3) Pemeriksaan keandalan bangunan gedung dilaksanakansecara berkala sesuai klasifikasi bangunan, dan harusdilakukan atau didampingi oleh ahli yang memilikisertifikasi sesuai.ii. Keruntuhan StrukturUntuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur yang tidakdiharapkan, pemeriksaan keandalan bangunan harusdilakukan secara berkala sesuai dengan pedoman/ petunjukteknis yang berlaku.iii. Persyaratan Bahan(1) Bahan struktur yang digunakan harus sudah memenuhisemua persyaratan keamanan, termasuk keselamatanterhadap lingkungan dan pengguna bangunan, sertasesuai standar teknis (SNI) yang terkait.(2) Bahan yang dibuat atau dicampurkan di lapangan, harusdiproses sesuai dengan standar tata cara yang bakuuntuk keperluan yang dimaksud.(3) Bahan bangunan prefabrikasi harus dirancang sehinggamemiliki sistem hubungan yang baik dan mampumengembangkan kekuatan bahan-bahan yangPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-45
  • 72. dihubungkan, serta mampu bertahan terhadap gayaangkat pada saat pemasangan/pelaksanaan.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.3. Persyaratan Kemampuan Bangunan Gedung TerhadapBahaya Kebakarana. Sistem Proteksi PasifSetiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret sederhana, harus mempunyai sistem proteksi pasifterhadap bahaya kebakaran yang memproteksi harta milikberbasis pada desain atau pengaturan terhadap komponenarsitektur dan struktur bangunan gedung sehingga dapatmelindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadikebakaran.Penerapan sistem proteksi pasif didasarkan pada fungsi/klasifikasiresiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang,dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.Pada sistem proteksi pasif yang perlu diperhatikan meliputi:persyaratan kinerja, ketahanan api dan stabilitas, tipe konstruksitahan api, tipe konstruksi yang diwajibkan, kompartemenisasi danpemisahan, dan perlindungan pada bukaan.Sistem proteksi pasif tersebut harus mengikuti:(1) SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan sistem proteksipasif untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunangedung, atau edisi terbaru; dan(2) SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangansarana jalan ke luar untuk penyelamatan terhadap bahayakebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-46
  • 73. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.b. Sistem Proteksi AktifSetiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret sederhana, harus dilindungi terhadap bahayakebakaran dengan proteksi aktif.Penerapan sistem proteksi aktif didasarkan pada fungsi,klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlahdan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.Pada sistem proteksi aktif yang perlu diperhatikan meliputi:- Sistem Pemadam Kebakaran;- Sistem Deteksi & Alarm Kebakaran;- Sistem Pengendalian Asap Kebakaran; dan- Pusat Pengendali Kebakaran(1) Pusat Pengendali KebakaranPusat Pengendali Kebakaran adalah sebuah ruang untukpengendalian dan pengarahan selama berlangsungnya operasipenanggulangan kebakaran atau penanganan kondisi daruratlainnya, dengan persyaratan sebagai berikut:(i) dilengkapi sarana alat pengendali, panel kontrol,telepon, mebel, peralatan dan sarana lainnya yangdiperlukan dalam penanganan kondisi kebakaran;(ii) tidak digunakan bagi keperluan lain, selain:(a) kegiatan pengendalian kebakaran; dan(b) kegiatan lain yang berkaitan dengan unsurkeselamatan atau keamanan bagi penghunibangunan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-47
  • 74. (iii) KonstruksiRuang Pusat Pengendali Kebakaran pada bangunangedung yang tinggi efektifnya lebih dari 50 meter harusmerupakan ruang terpisah, dimana:(a) konstruksi penutupnya dari beton, dinding atausejenisnya mempunyai kekokohan yang cukupterhadap keruntuhan akibat kebakaran dandengan nilai TKA tidak kurang dari 120/120/120;(b) bahan lapis penutup, pembungkus atau sejenisnyaharus memenuhi persyaratan terhadap kebakaran;(c) peralatan utilitas, pipa, saluran udara dansejenisnya, yang tidak diperlukan untukberfungsinya ruang pengendali, tidak boleh lewatruang tersebut;(d) bukaan pada dinding, lantai atau langit-langit yangmemisahkan ruang pengendali dengan ruang-dalam bangunan dibatasi hanya untuk pintu,ventilasi dan lubang perawatan lainnya, yangkhusus untuk melayani fungsi ruang pengendalitersebut.(iv) Proteksi pada bukaanSetiap bukaan pada ruang pengendali kebakaran,seperti pada lantai, langit-langit dan dinding dalam,untuk jendela, pintu, ventilasi, saluran, dan sejenisnyaharus mengikuti persyaratan teknis proteksi bukaan.(v) Pintu Keluar(a) Pintu yang menuju ruang pengendali harusmembuka ke arah dalam ruang tersebut, dapatdikunci dan ditempatkan sedemikian rupasehingga orang yang menggunakan rute evakuasidari dalam bangunan tidak menghalangi atauPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-48
  • 75. menutupi jalan masuk ke ruang pengendalitersebut.(b) Ruang pengendali haruslah dapat dimasuki daridua arah, yaitu:- arah pintu masuk di depan bangunan; dan- arah langsung dari tempat umum atau melaluijalan terusan yang dilindungi terhadap api,yang menuju ke tempat umum danmempunyai nilai TKA tidak kurang dari-/120/30.(vi) Ukuran dan sarana(a) Ruang pengendali kebakaran harus dilengkapidengan sekurang-kurangnya:- Panel indikator kebakaran, sakelar kontrol danindikator visual yang diperlukan untuk semuapompa kebakaran, kipas pengendali asap, danperalatan pengamanan kebakaran lainnyayang dipasang di dalam bangunan;- telepon sambungan langsung;- sebuah papan tulis dan sebuah papan tempel(pin-up board) berukuran cukup;- sebuah meja berukuran cukup untukmenggelar gambar dan rencana taktis, dan- rencana taktis penanggulangan kebakaran.(b) Sebagai tambahan, di ruang pengendali dapatdisediakan:- Panel pengendali utama, panel indikator lif,sakelar pengendali jarak jauh untuk gas ataucatu daya listrik, genset darurat; danPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-49
  • 76. - sistem keamanan bangunan, sistempengamatan, dan sistem manajemen, jikadikehendaki terpisah total dari sistem lainnya.(c) Ruang pengendali harus:- mempunyai luas lantai tidak kurang dari 10m², dan salah satu panjangnya dari sisibagian dalam tidak kurang dari 2,50 m;- jika hanya menampung peralatan minimum,luas lantai bersih tidak kurang dari 8 m² danluas ruang bebas di depan panel indikatortidak kurang dari 1,50 m² ;- jika dipasang peralatan tambahan, luas lantaibersih daerah tambahan adalah 2 m² untuksetiap penambahan alat, ruang bebas di depanpanel indikator tidak kurang dari 1,50 m² danruang untuk tiap rute evakuasi penyelamatandari ruang pengendali ke ruang lainnya harusdisediakan sebagai tambahan persyaratan (2)dan (3) di atas.(d) Ventilasi dan pemasok dayaRuang pengendali harus diberi ventilasi dengancara:- ventilasi alami dari jendela atau pintu padadinding luar bangunan yang membukalangsung ke ruang pengendali; atau- Sistem udara bertekanan yang hanya melayaniruang pengendali, dan:a) dipasang sesuai ketentuan yang berlakuseperti untuk tangga kebakaran yangdilindungi;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-50
  • 77. b) beroperasi otomatis melalui aktivitassistem alarm atau sistem springkler yangdipasang pada bangunan;c) mengalirkan udara segar ke ruangan tidakkurang dari 30 kali pertukaran udara per-jamnya pada waktu sistem beroperasidengan dan salah satu pintu ruanganterbuka;d) mempunyai kipas, motor dan pipa-pipasaluran udara yang membentuk bagiandari sistem, tetapi tidak berada di dalamruang pengendali dan diproteksi olehdinding yang mempunyai TKA tidak lebihkecil dari 120/120/120;e) mempunyai catu daya listrik ke ruangpengendali atau peralatan penting bagiberoperasinya ruang pengendali.(vii) Pencahayaan darurat sesuai ketentuan yang berlakuharus dipasang dalam ruang pusat pengendali, dantingkat iluminasi diatas meja kerja tak kurang dari 400Lux.(viii) Beberapa peralatan seperti motor bakar, pompapengendali springkler, pemipaan dan sambungan-sambungan pipa tidak boleh dipasang dalam ruangpengendali, tetapi boleh dipasang di ruangan-ruanganyang dapat dicapai dari ruang pengendali tersebut.(ix) Tingkat suara (ambient) dalam ruang pengendalikebakaran yang diukur pada saat semua peralatanpenanggulangan kebakaran beroperasi ketika kondisidarurat berlangsung tidak melebihi 65 dbA biladitentukan berdasarkan ketentuan tingkat kebisingandidalam bangunan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-51
  • 78. Sistem proteksi aktif tersebut harus mengikuti:(1) SNI 03-1745-2000 Tata cara perencanaan danpemasangan sistem pipa tegak dan slang untukpencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung,atau edisi terbaru;(2) SNI 03-3985-2000 Tata cara perencanaan, pemasangandan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaranuntuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunangedung, atau edisi terbaru;(3) SNI 03-3989-2000 Tata cara perencanaan danpemasangan sistem springkler otomatik untuk untukpencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung,atau edisi terbaru;(4) SNI 03-6571-2001 Sistem pengendalian asap kebakaranpada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan(5) SNI 03-0712-2004 Sistem manajemen asap dalam mal,atrium, dan ruangan bervolume besar, atau edisiterbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.c. Persyaratan Jalan Keluar dan Aksesibilitas untuk PemadamanKebakaranPersyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadamankebakaran meliputi perencanaan akses bangunan dan lingkunganuntuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung,dan perencanaan dan pemasangan sarana jalan keluar untukpenyelamatan terhadap bahaya kebakaran.Persyaratan jalan keluar dan aksesibilitas untuk pemadamankebakaran tersebut harus mengikuti:PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-52
  • 79. (1) SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunandan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaranpada bangunan rumah dan gedung, atau edisi terbaru; dan(2) SNI 03-1736-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangansarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahayakebakaran pada gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.d. Persyaratan Pencahayaan Darurat, Tanda Arah Keluar/Eksit, danSistem Peringatan BahayaPersyaratan pencahayaan darurat, tanda arah keluar/eksit, dansistem peringatan bahaya dimaksudkan untuk memberikanarahan yang jelas bagi pengguna bangunan gedung dalamkeadaan darurat untuk dapat menyelamatkan diri, yang meliputi:i. Sistem pencahayaan darurat;ii. Tanda arah keluar/eksit; daniii. Sistem Peringatan Bahaya.Pencahayaan darurat, tanda arah keluar, dan sistem peringatanbahaya dalam gedung harus mengikuti SNI 03-6573-2001 Tatacara perancangan pencahayaan darurat, tanda arah dan sistemperingatan bahaya pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.e. Persyaratan Komunikasi Dalam Bangunan GedungPersyaratan komunikasi dalam bangunan gedung dimaksudkansebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluaninternal bangunan maupun untuk hubungan ke luar, pada saatterjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya. TermasukPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-53
  • 80. antara lain: sistem telepon, sistem tata suara, sistem voiceevacuation, dll.Penggunaan instalasi tata suara pada waktu keadaan daruratdimungkinkan asal memenuhi pedoman dan standar teknis yangberlaku.i. Perencanaan Komunikasi dalam Gedung(1) Sistem instalasi komunikasi telepon dan sistem tatakomunikasi gedung dan lain-lainnya, penempatannyaharus mudah diamati, dioperasikan, dipelihara, tidakmembahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungandan bagian bangunan serta sistem instalasi lainnya, sertadirencanakan dan dilaksanakan berdasarkan standar,normalisasi teknik dan peraturan yang berlaku.(2) Peralatan dan instalasi sistem komunikasi harus tidakmemberi dampak, dan harus diamankan terhadapgangguan seperti interferensi gelombang elektromagnetik, dan lain-lain.(3) Secara berkala dilakukan pengukuran/pengujian terhadapEMC (Electro Magnetic Campatibility). Apabila hasilpengukuran terhadap EMC melampaui ambang batasyang ditentukan, maka langkah penanggulangan danpengamanan harus dilakukan.ii. Instalasi Telepon(1) Saluran masuk sistem telepon harus memenuhipersyaratan:(i) Tempat pemberhentian ujung kabel harus terang,tidak ada genangan air, aman dan mudahdikerjakan.(ii) Ukuran lubang orang (manhole) yang melayanisaluran masuk ke dalam gedung untuk instalasitelepon minimal berukuran 1,50 m x 0,80 m danPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-54
  • 81. harus diamankan agar tidak menjadi jalan airmasuk ke bangunan gedung pada saat hujan dll.(iii) Diupayakan dekat dengan kabel catu dari kantortelepon dan dekat dengan jalan besar.(2) Penempatan kabel telepon yang sejajar dengan kabellistrik, minimal berjarak 0,10 m atau sesuai ketentuanyang berlaku.(3) Ruang PABX/TRO sistem telepon harus memenuhipersyaratan:(i) Ruang yang bersih, terang, kedap debu, sirkulasiudaranya cukup dan tidak boleh kena sinarmatahari langsung, serta memenuhi persyaratanuntuk tempat peralatan;(ii) Tidak boleh digunakan cat dinding yang mudahmengelupas;(iii) Tersedia ruangan untuk petugas sentral danoperator telepon.(4) Ruang batere sistem telepon harus bersih, terang,mempunyai dinding dan lantai tahan asam, sirkulasiudara cukup dan udara buangnya harus dibuang keudara terbuka dan tidak ke ruang publik, serta tidakboleh kena sinar matahari langsung.iii. Instalasi Tata Suara(1) Setiap bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau 14m keatas, harus dipasang sistem tata suara yangdapat digunakan untuk menyampaikan pengumumandan instruksi apabila terjadi kebakaran atau keadaandarurat lainnya.(2) Sistem peralatan komunikasi darurat sebagaimanadimaksud pada butir a diatas harus menggunakansistem khusus, sehingga apabila sistem tata suaraPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-55
  • 82. umum rusak, maka sistem telepon darurat tetap dapatbekerja.(3) Kabel instalasi komunikasi darurat harus terpisah dariinstalasi lainnya, dan dilindungin terhadap bahayakebakaran, atau terdiri dari kabel tahan api.(4) Harus dilengkapi dengan sumber/pasokan daya listrikuntuk kondisi normal maupun pada kondisi daya listrikutama mengalami gangguan, dengan kapasitas dandapat melayani dalam waktu yang cukup sesuaiketentuan yang berlaku.(5) Persyaratan sistem komunikasi dalam gedung harusmemenuhi:(i) Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 1999,tentang Telekomunikasi; dan(ii) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000,tentang Telekomunikasi Indonesia;Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.f. Persyaratan Instalasi Bahan Bakar Gasi. Jenis bahan bakar gas yang dimaksud meliputi:(1) Gas Kota.Gas kota yang dipakai umumnya berupa gas alam (naturalgas), yang terdiri dari kandungan methane (CH4) danethane (C2H6). Ketentuan teknis dari gas ini mengikutistandar yang dileluarkan oleh pemasok gas tersebut.(2) Gas elpiji (LPG = Liquefied Petroleum Gasses).Gas elpiji, terdiri dari propane (C3H8) dan butane(C4H10). Ketentuan teknis dari gas ini mengikuti standaryang dileluarkan oleh pemasok gas tersebut.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-56
  • 83. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.ii. Instalasi Gas Kota(1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihanbahan dan konstruksinya mengikuti peraturan yangberlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuanlainnya sepanjang tidak bertentangan.(2) Instalasi pemipaan untuk rumah dan gedung (mulai darikatup penutup, meter-gas atau regulator) mengikutiperaturan yang berlaku dari instansi yang berwenang,atau ketentuan lainnya sepanjang tidak bertentangan.Katup penutup, meter-gas atau regulator harusditempatkan di luar bangunan.(3) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapi denganperalatan khusus untuk mendeteksi kebocoran gas yangsecara otomatis mematikan aliran gas.iii. Instalasi gas elpji (LPG).(1) Rancangan sistem distribusi gas pembakaran, pemilihanbahan dan konstruksinya mengikuti peraturan yangberlaku dari instansi yang berwenang, atau ketentuanlainnya sepanjang tidak bertentangan.(2) Instalasi pemipaan untuk rumah tangga (domestik) dangedung (komersial) mengikuti peraturan yang berlakudari instansi yang berwenang, atau ketentuan lainnyasepanjang tidak bertentangan.(3) Bila pasokan dari beberapa tabung silinder digabung kedalam satu manipol (manifold atau header), maka harusmengikuti peraturan yang berlaku dari instansi yangberwenang, atau ketentuan lainnya sepanjang tidakbertentangan. Tabung-tabung silinder yang digabungharus ditempatkan di luar bangunan. Dalam hal tabung-PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-57
  • 84. tabung tersebut harus ditempatkan dalam bangunan,maka harus diletakkan di lantai dasar dan salah satudinding ruangan gas tersebut merupakan dinding luardari bangunan dan dinding lainnya harus memiliki TKA120/120/120. Tabung-tabung tersebut dapat puladiletakkan di lantai teratas bangunan gedung.(4) Pada instalasi untuk pembakaran, harus dilengkapidengan peralatan khusus untuk mendeteksi kebocorangas yang secara otomatis mematikan aliran gas, dantanda “DILARANG MEROKOK”.iv. Pemeriksaan dan pengujian.Instalasi gas beserta kelengkapannya harus diperiksa dandiuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala olehinstansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku,serta merupakan bagian pertimbangan keandalan bangunan.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.g. Manajemen Penanggulangan KebakaranSetiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlahlantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memilikiunit manajemen pengamanan kebakaran.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.4. Persyaratan Kemampuan Bangunan Gedung TerhadapBahaya Petir dan Bahaya Kelistrikana. Persyaratan Instalasi Proteksi PetirPersyaratan proteksi petir ini memberikan petunjuk untukperancangan, instalasi, dan pemeliharaan instalasi sistem proteksipetir terhadap bangunan gedung secara efektif untuk proteksiPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-58
  • 85. terhadap petir serta inspeksi, dalam upaya untuk mengurangisecara nyata risiko kerusakan yang disebabkan oleh petirterhadap bangunan gedung yang diproteksi, termasuk didalamnya manusia serta perlengkapan bangunan lainnya.Persyaratan proteksi petir harus memperhatikan sebagai berikut:i. Perencanaan sistem proteksi petir;ii. Instalasi Proteksi Petir; daniii. Pemeriksaan dan PemeliharaanPersyaratan sistem proteksi petir harus memenuhi SNI 03-7015-2004 Sistem proteksi petir pada bangunan gedung, atau edisiterbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar bakudan/atau pedoman teknis.b. Persyaratan Sistem KelistrikanPersyaratan sistem kelistrikan meliputi sumber daya listrik, panelhubung bagi, jaringan distribusi listrik, perlengkapan sertainstalasi listrik untuk memenuhi kebutuhan bangunan gedungyang terjamin terhadap aspek keselamatan manusia dari bahayalistrik, keamanan instalasi listrik beserta perlengkapannya,keamanan gedung serta isinya dari bahaya kebakaran akibatlistrik, dan perlindungan lingkungan.Persyaratan sistem kelistrikan harus memperhatikan:i. Perencanaan instalasi listrik;ii. Jaringan distribusi listrik;iii. Beban listrik;iv. Sumber daya listrik;v. Transformator distribusi;vi. Pemeriksaan dan pengujian; danvii. PemeliharaanPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-59
  • 86. Persyaratan sistem kelistrikan harus mengikuti:(1) SNI 04-0227-1994 Tegangan standar, atau edisi terbaru;(2) SNI 04-0225-2000 Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL2000), atau edisi terbaru;(3) SNI 04-7018-2004 Sistem pasokan daya listrik darurat dansiaga, atau edisi terbaru; dan(4) SNI 04-7019-2004 Sistem pasokan daya listrik daruratmenggunakan energi tersimpan, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.III.3.2. PERSYARATAN KESEHATAN BANGUNAN GEDUNG1. UmumPersyaratan kesehatan bangunan gedung meliputi persyaratansistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahanbangunan gedung.2. Persyaratan Sistem Penghawaana. Persyaratan Ventilasii. Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alamidan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.ii. Bangunan gedung tempat tinggal, bangunan gedungpelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, bangunangedung pendidikan khususnya ruang kelas, dan bangunanpelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaanpermanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan/atau bukaanpermanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasialami.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-60
  • 87. iii. Persyaratan UmumJika ventilasi alami tidak mungkin dilaksanakan, makadiperlukan ventilasi mekanis seperti pada bangunan fasilitastertentu yang memerlukan perlindungan dari udara luar danpencemaran.Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi, harusmengikuti:(a) SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udarapada bangunan gedung, atau edisi terbaru;(b) SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistemventilasi dan pengkondisian udara pada bangunangedung, atau edisi terbaru;(c) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,dan pemeliharaan sistem ventilasi; dan(d) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,dan pemeliharaan sistem ventilasi mekanis.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.3. Persyaratan Sistem PencahayaanPersyaratan sistem pencahayaan pada bangunan gedung meliputi:i. Setiap bangunan gedung untuk memenuhi persyaratan sistempencahayaan harus mempunyai pencahayaan alami dan/ataupencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuaidengan fungsinya.ii. Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan,pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus mempunyaibukaan untuk pencahayaan alami.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-61
  • 88. iii. Pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsibangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalambangunan gedung.iv. Pencahayaan buatan harus direncanakan berdasarkan tingkatiluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang-dalambangunan gedung dengan mempertimbangkan efisiensi,penghematan energi yang digunakan, dan penempatannyatidak menimbulkan efek silau atau pantulan.v. Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaandarurat harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsitertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyaitingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.vi. Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukanuntuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi denganpengendali manual, dan/atau otomatis, serta ditempatkan padatempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna ruang.vii. Pencahayaan alami dan buatan diterapkan pada ruangan baik didalam bangunan maupun di luar bangunan gedung.Persyaratan pencahayaan harus mengikuti:(1) SNI 03-6197-2000 Konservasi energi sistem pencahayaan buatanpada bangunan gedung, atau edisi terbaru;(2) SNI 03-2396-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaanalami pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dan(3) SNI 03-6575-2001 Tata cara perancangan sistem pencahayaanbuatan pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atauyang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-62
  • 89. 4. Persyaratan Sanitasia. Persyaratan Air Minum Dalam Bangunan Gedungi. Sistem air minum harus direncanakan dan dipasang denganmempertimbangkan sumber air minum, kualitas air bersih,sistem distribusi, dan penampungannya.ii. Sumber air minum dapat diperoleh dari sumber airberlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhipersyaratan kesehatan sesuai pedoman dan standar teknisyang berlaku.iii. Perencanaan sistem distribusi air minum dalam bangunangedung harus memenuhi debit air dan tekanan minimalyang disyaratkan.iv. Penampungan air minum dalam bangunan gedungdiupayakan sedemikian rupa agar menjamin kualitas air.v. Penampungan air minum harus memenuhi persyaratankelaikan fungsi bangunan gedung.Persyaratan air minum dalam bangunan gedung harus mengikuti:(1) Kualitas air minum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2005 tentang Pengembangan sistem Air Minumdan Permenkes 907/2002, sedangkan instalasi perpipaannyamengikuti Pedoman Plambing; dan(2) SNI 03-6481-2000 Sistem Plambing 2000, atau edisiterbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.vi. Sistem Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah/Kotor(1) Sistem pembuangan air limbah dan/atau air kotor harusdirencanakan dan dipasang dengan mempertimbangkanjenis dan tingkat bahayanya.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-63
  • 90. (2) Pertimbangan jenis air limbah dan/atau air kotordiwujudkan dalam bentuk pemilihan sistempengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatanyang dibutuhkan.(3) Pertimbangan tingkat bahaya air limbah dan/atau airkotor diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan danpembuangannya.(4) Air limbah yang mengandung bahan beracun danberbahaya tidak boleh digabung dengan air limbahdomestik.(5) Air limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya(B3) harus diproses sesuai dengan ketentuan yangberlaku.(6) Air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbukaharus diproses sesuai dengan pedoman dan standarteknis yang berlaku.Persyaratan teknis air limbah harus mengikuti:(1) SNI 03-6481-2000 Sistem plambing 2000, atau edisiterbaru;(2) SNI 03-2398-2002 Tata cara perencanaan tangkiseptik dengan sistem resapan, atau edisi terbaru;(3) SNI 03-6379-2000 Spesifikasi dan pemasanganperangkap bau, atau edisi terbaru; dan(4) Tata cara perencanaan, pemasangan, danpemeliharaan sistem pembuangan air limbah dan airkotor pada bangunan gedung mengikuti standar bakuserta ketentuan teknis yang berlaku.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-64
  • 91. b. Persyaratan Instalasi Gas Mediki. Umum(1) Persyaratan ini berlaku wajib untuk fasilitas pelayanankesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitashiperbarik, klinik bersalin. dan fasilitas pelayanankesehatan lainnya.(2) Bila terdapat istilah gas medik atau vakum, ketentuantersebut berlaku wajib bagi semua sistem perpipaanuntuk oksigen, nitrous oksida, udara tekan medik,karbon dioksida, helium, nitrogen, vakum medik untukpembedahan, pembuangan sisa gas anestesi, dancampuran dari gas-gas tersebut. Bila terdapat namalayanan gas khusus atau vakum, maka ketentuantersebut hanya berlaku bagi gas tersebut.(3) Sistem yang sudah ada yang tidak sepenuhnyamemenuhi ketentuan ini boleh tetap digunakansepanjang pihak yang berwenang telah memastikanbahwa penggunaannya tidak membahayakan jiwa.(4) Potensi bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaitandengan sistem perpipaan sentral gas medik dan sistemvakum medik harus dipertimbangkan dalamperancangan, pemasangan, pengujian, pengoperasiandan pemeliharaan sistem ini.ii. Identifikasi dan pelabelan sistem pasokan terpusat (sentral).(1) Silinder dan kontainer yang boleh digunakan harus yangtelah dibuat, diuji, dan dipelihara sesuai spesifikasi danketentuan dari pihak berwenang.(2) Isi silinder harus diidentifikasi dengan suatu label ataucetakan yang ditempelkan yang menyebutkan isi ataupemberian warna pada silnder/tabung sesuai ketentuanyang berlaku.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-65
  • 92. (3) Sebelum digunakan harus dipastikan isi silinder ataukontainer.(4) Label tidak boleh dirusak, diubah atau dilepas, dan fitingpenyambung tidak boleh dimodifikasi.iii. Pengoperasian sistem pasokan sentral.(1) Harus dilarang penggunaan adaptor atau fiting konversiuntuk menyesuaikan fiting khusus suatu gas ke fitinggas lainnya.(2) Hanya silinder gas medik dan perlengkapannya yangboleh disimpan dalam ruangan tempat sistem pasokansentral atau silinder gas medik.(3) Harus dilarang penyimpanan bahan mudah menyala,silinder berisi as mudah menyala atau yang bertisicairan mudah menyala, di dalam ruangan bersamasilinder gas medik.(4) Diperbolehkan pemasangan rak kayu untuk menyimpansilinder gas medik.(5) Bila silinder terbungkus pada saat diterima, pembungkustersebut harus dibuang sebelum disimpan.(6) Tutup pelindung katup harus dipasang erat padatempatnya bila silinder sedang tidak digunakan.(7) Penggunaan silinder tanpa penandaan yang benar, atauyang tanda dan fiting untuk gas spesifik yang tidaksesuai harus dilarang.(8) Unit penyimpan cairan kriogenik yang dimakudkanmemasok gas ke dalam fasilitas harus dilarangdigunakan untuk mengisi ulang bejana lain penyimpancairan.iv. Perancangan dan pelaksanaan.Lokasi untuk sistem pasokan sentral dan penyimpanan gas-gasmedik harus memenuhi persyaratan berikut:PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-66
  • 93. (1) Dibangun dengan akses ke luar dan masuk lokasi untukmemindahkan silinder, peralatan, dan sebagainya.(2) Dijaga keamanannya dengan pintu atau gerbang yangdapat dikunci, atau diamankan dengan cara lain.(3) Jika di luar ruangan/bangunan, harus dilindungi dengandinding atau pagar dari bahan yang tidak dapat terbakar.(4) Jika di dalam ruangan/bangunan, harus dibangun denganmenggunakan bahan interior yang tidak dapat terbakar atausulit terbakar, sehingga semua dinding, lantai, langit-langitdan pintu sekurang-kurangnya mempunya tingkatketahanan api 1 jam.(5) Dilengkapi dengan rak, rantai, atau pengikat lainnya untukmengamankan masing-masing silinder, baik yang terhubungmaupun tidak terhubung, penuh atau kosong, agar tidakroboh.(6) Dipasok dengan daya listrik yang memenuhi persyaratansistem kelistrikan esensial.(7) Apabila disediakan rak, lemari, dan penyangga, harus dibuatdari bahan tidak dapat terbakar atau bahan sulit terbakar.Persyaratan instalasi gas medik harus mengikuti SNI 03-7011–2004 Keselamatan pada bangunan fasilitas pelayanan kesehatan,atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.c. Persyaratan Penyaluran Air Hujani. Umum(1) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dandipasang dengan mempertimbangkan ketinggianpermukaan air tanah, permeabilitas tanah, danketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-67
  • 94. (2) Setiap bangunan gedung dan pekarangannya harusdilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan.(3) Kecuali untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkanke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumurresapan sebelum dialirkan ke jaringan drainaselingkungan/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(4) Pemanfaatan air hujan diperbolehkan dengan mengikutiketentuan yang berlaku.(5) Bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebablain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harusdilakukan dengan cara lain yang dibenarkan oleh instansiyang berwenang.(6) Sistem penyaluran air hujan harus dipelihara untukmencegah terjadinya endapan dan penyumbatan padasaluran.Persyaratan penyaluran air hujan harus mengikuti:(1) SNI 03-4681-2000 Sistem plambing 2000, atau edisiterbaru;(2) SNI 03-2453-2002 Tata cara perencanaan sumurresapan air hujan untuk lahan pekarangan, atau edisiterbaru;(3) SNI 03-2459-2002 Spesifikasi sumur resapan air hujanuntuk lahan pekarangan, atau edisi terbaru; dan(4) Standar tentang tata cara perencanaan, pemasangan,dan pemeliharaan sistem penyaluran air hujan padabangunan gedung;Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-68
  • 95. d. Persyaratan Fasilitasi Sanitasi Dalam Bangunan Gedung (SaluranPembuangan Air Kotor, Tempat Sampah, Penampungan Sampah,dan/atau Pengolahan Sampah)i. Sistem pembuangan sampah padat direncanakan dandipasang dengan mempertimbangkan fasilitas penampungandan jenisnya.ii. Pertimbangan fasilitas penampungan diwujudkan dalambentuk penyediaan tempat penampungan kotoran dansampah pada masing-masing bangunan gedung, yangdiperhitungkan berdasarkan fungsi bangunan, jumlahpenghuni, dan volume kotoran dan sampah.iii. Pertimbangan jenis sampah padat diwujudkan dalam bentukpenempatan pewadahan dan/atau pengolahannya yang tidakmengganggu kesehatan penghuni, masyarakat danlingkungannya.iv. Ketentuan pengelolaan sampah padat(1) Sumber sampah padat permukiman berasal dari:perumahan, toko, ruko, pasar, sekolah, tempat ibadah,jalan, hotel, rumah makan dan fasilitas umum lainnya.(2) Setiap bangunan baru dan/atau perluasan bangunandilengkapi dengan fasilitas pewadahan yang memadai,sehingga tidak mengganggu kesehatan dankenyamanan bagi penghuni, masyarakat dan lingkungansekitarnya.(3) Bagi pengembang perumahan wajib menyediakanwadah sampah, alat pengumpul dan tempatpembuangan sampah sementara, sedangkanpengangkutan dan pembuangan akhir sampahbergabung dengan sistem yang sudah ada.(4) Potensi reduksi sampah padat dapat dilakukan denganmendaur ulang, memanfaatkan kembali beberapa jenissampah seperti botol bekas, kertas, kertas koran,PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-69
  • 96. kardus, aluminium, kaleng, wadah plastik dansebagainya.(5) Sampah padat kecuali sampah Bahan Beracun danBerbahaya (B3) yang berasal dari rumah sakit,laboratorium penelitian, atau fasilitas pelayanankesehatan harus dibakar dengan insinerator yang tidakmengganggu lingkungan.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakanstandar baku dan/atau pedoman teknis.5. Persyaratan Penggunaan Bahan Bangunan Gedungi. Bahan bangunan gedung yang digunakan harus aman bagikesehatan pengguna bangunan gedung dan tidak menimbulkandampak penting terhadap lingkungan.ii. Penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatanpengguna bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan, aman bagipengguna bangunan gedung.iii. Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak pentingterhadap lingkungan harus:(1) menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagipengguna bangunan gedung lain, masyarakat, danlingkungan sekitarnya;(2) menghindari timbulnya efek peningkatan temperaturlingkungan di sekitarnya;(3) mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan(4) menggunakan bahan-bahan bangunan yang ramahlingkungan.iv. Harus menggunakan bahan bangunan yang menunjangpelestarian lingkungan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-70
  • 97. Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.III.3.3. PERSYARATAN KENYAMANAN BANGUNAN GEDUNG1. UmumPersyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi kenyamananruang gerak dan hubungan antarruang, kenyamanan termal dalamruang, kenyamanan pandangan (visual), serta kenyamanan terhadaptingkat getaran dan kebisingan.2. Persyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dalam BangunanGedungPersyaratan Kenyamanan Ruang Gerak dan Hubungan Antarruangi. Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunangedung, harus mempertimbangkan:(1) fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan,aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung; dan(2) persyaratan keselamatan dan kesehatan.ii. Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antarruang harusmempertimbangkan:(1) fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna danperabot/peralatan di dalam bangunan gedung;(2) sirkulasi antarruang horizontal dan vertikal; dan(3) persyaratan keselamatan dan kesehatan.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-71
  • 98. 3. Persyaratan Kenyamanan Kondisi Udara Dalam RuangPersyaratan Kenyamanan Termal Dalam Ruangi. Untuk kenyamanan termal dalam ruang di dalam bangunan gedungharus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban udara.ii. Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara didalam ruangan dapat dilakukan dengan alat pengkondisian udarayang mempertimbangkan:(1) fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letakgeografis, orientasi bangunan, volume ruang, jenis peralatan,dan penggunaan bahan bangunan;(2) kemudahan pemeliharaan dan perawatan; dan(3) prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkunganPersyaratan kenyamanan termal dalam ruang harus mengikuti:(1) SNI 03-6389-2000 Konservasi energi selubung bangunan padabangunan gedung, atau edisi terbaru;(2) SNI 03-6390-2000 Konservasi energi sistem tata udara padabangunan gedung, atau edisi terbaru;(3) SNI 03-6196-2000 Prosedur audit energi pada bangunan gedung,atau edisi terbaru; dan(4) SNI 03-6572-2001 Tata cara perancangan sistem ventilasi danpengkondisian udara pada bangunan gedung, atau edisi terbaru.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung, atauyang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-72
  • 99. 4. Persyaratan Kenyamanan PandanganPersyaratan Kenyamanan Pandangan (Visual)i. Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan (visual) harusmempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunanke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalambangunan gedung.ii. Kenyamanan pandangan (visual) dari dalam bangunan ke luar harusmempertimbangkan:(1) gubahan massa bangunan, rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luarbangunan; dan(2) pemanfaatan potensi ruang luar bangunan gedung danpenyediaan RTH.iii. Kenyamanan pandangan (visual) dari luar ke dalam bangunan harusmempertimbangkan:(1) rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, danrancangan bentuk luar bangunan gedung;(2) keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akanada di sekitarnya; dan(3) pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.iv. Untuk kenyamanan pandangan (visual) pada bangunan gedungharus dipenuhi persyaratan teknis, yaitu Standar kenyamananpandangan (visual) pada bangunan gedung.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belum tertampung,atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standar baku dan/ataupedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-73
  • 100. 5. Persyaratan Kenyamanan Terhadap Tingkat Getaran danKebisingana. Persyaratan Getarani. Umum(1) Persyaratan ini menyangkut paparan manusia terhadapgetaran dan kejut dari seluruh badan pada bangunangedung berkenaan dengan kenyamanan dan gangguanterhadap penghuninya.(2) Respon dasar manusia terhadap getaran dalambangunan gedung adalah keluhan.(3) Kenyamanan terhadap getaran adalah suatu keadaandengan tingkat getaran yang tidak menimbulkangangguan bagi kesehatan dan kenyamanan seseorangdalam melakukan kegiatannya. Getaran dapat berupagetaran kejut, getaran mekanik atau seismik baik yangberasal dari dalam bangunan maupun dari luarbangunan.ii. Sifat getaranRespon subyektif juga merupakan fungsi dari sifat getaran.Sifatnya dapat ditentukan sesuai dengan sifat getaran yangdiukur:(1) Getaran dapat menerus, denan magnituda yang berubah,atau tetap terhadap waktu;(2) Getaran dapat terputus-putus, dengan magnituda tiapkejadian yang berubah maupun tetap terhadap waktu;(3) Getaran dapat bersifat impulsif, seperti dalam kejut.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-74
  • 101. iii. Waktu paparanWaktu paparan pada penghuni yang terpengaruh mungkinjuga perlu dievaluasi. Waktu penghunian bangunan gedungharus dicatat.iv. Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingandan getaran pada bangunan gedung harus mengikutipersyaratan teknis, yaitu Standar tata cara perencanaankenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.b. Persyaratan Kebisingani. UmumKenyamanan terhadap kebisingan adalah keadaan dengantingkat kebisingan yang tidak menimbulkan gangguanpendengaran, kesehatan, dan kenyamanan bagi seseorangdalam melakukan kegiatan.Gangguan kebisingan pada bangunan gedung dapat berisikocacat pendengaran. Untuk memproteksi gangguan tersebutperlu dirancang lingkungan akustik di tempat kegiatan dalambangunan yang sudah ada dan bangunan baru.ii. PertimbanganPertimbangan perancangan harus memasukkan seleksi danpenilaian terhadap:(1) Bahan bangunan dan pelayanan yang digunakan ditempat ini;(2) Komponen bangunan yang dapat menahan kebisinganeksternal ke dalam bangunan;(3) Komponen bangunan yang dapat mencegah kebisingandi dalam bangunan;PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-75
  • 102. iii. Tingkat bunyi perancangan dan kualitas yang diharapkan;Tingkat bunyi yang diharapkan tidak selalu cocok dalamsemua keadaan. Secara khusus, tingkat kebisingan yang lebihrendah diperlukan dalam lingkungan yang sunyi atau ketikakualitas yang dituntut adalah tinggi.iv. Waktu reverberasi perancangan untuk berbagai kegiatan didalam bangunan.Waktu reverberasi optimum untuk ruang tertentu tergantungpada volume ruang tersebut. Waktu reverberasi yangdirekomendasikan mengacu ke frekuensi medium (misalnya500 Hz atau 1000 Hz). Untuk ruang dengan volume besarbiasanya dapat diterima bila dilakukan penambahan waktureverberasi pada frekuensi rendah.v. Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisinganpada bangunan gedung harus mempertimbangkan jeniskegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bisinglainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun diluar bangunan gedung.vi. Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karenafungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadaplingkungannya dan/atau terhadap bangunan gedung yangtelah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkansampai dengan tingkat yang diizinkan.vii. Untuk kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunangedung harus dipenuhi standar tata cara perencanaankenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung.Dalam hal masih ada persyaratan lainnya yang belumtertampung, atau yang belum mempunyai SNI, digunakan standarbaku dan/atau pedoman teknis.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-76
  • 103. III.3.4. PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG1. UmumPersyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dandi dalam bangunan gedung, serta kelengkapan fasilitas prasarana dansarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.2. Persyaratan Hubungan Ke, Dari, dan di Dalam BangunanGedunga. Persyaratan Kemudahan Hubungan Horisontal dalam BangunanGedungi. Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunangedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yangmudah, aman, dan nyaman bagi semua orang, termasukpenyandang cacat dan lansia.ii. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas harusmempertimbangkan tersedianya hubungan horizontalantarruang-dalam bangunan gedung, akses evakuasi,termasuk bagi semua orang, termasuk penyandang cacat danlansia.iii. Kelengkapan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsibangunan gedung dan persyaratan lingkungan lokasibangunan gedung.iv. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratankemudahan hubungan horizontal berupa tersedianya pintudan/atau koridor yang memadai untuk terselenggaranyafungsi bangunan gedung tersebut.v. Jumlah, ukuran, dan jenis pintu, dalam suatu ruangandipertimbangkan berdasarkan besaran ruang, fungsi ruang,dan jumlah pengguna ruang.vi. Arah bukaan daun pintu dalam suatu ruangandipertimbangkan berdasarkan fungsi ruang dan aspekkeselamatan.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-77
  • 104. vii. Ukuran koridor sebagai akses horizontal antarruangdipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang,dan jumlah pengguna.b. Persyaratan Kemudahan Hubungan Vertikal dalam BangunanGedungi. Setiap bangunan gedung bertingkat harus menyediakansarana hubungan vertikal antarlantai yang memadai untukterselenggaranya fungsi bangunan gedung tersebut berupatersedianya tangga, ram, lif, tangga berjalan/eskalator,dan/atau lantai berjalan/travelator.ii. Jumlah, ukuran, dan konstruksi sarana hubungan vertikalharus berdasarkan fungsi bangunan gedung, luas bangunan,dan jumlah pengguna ruang, serta keselamatan penggunabangunan gedung.iii. Setiap bangunan gedung dengan ketinggian di atas lima lantaiharus menyediakan sarana hubungan vertikal berupa lif.iv. Bangunan gedung umum yang fungsinya untuk kepentinganpublik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupunfungsi sosial dan budaya harus menyediakan fasilitas dankelengkapan sarana hubungan vertikal bagi semua orang,termasuk penyandang cacat dan lansia.v. Jumlah, kapasitas, dan spesifikasi lif sebagai sarana hubunganvertikal dalam bangunan gedung harus mampu melakukanpelayanan yang optimal untuk sirkulasi vertikal padabangunan, sesuai dengan fungsi dan jumlah penggunabangunan gedung.vi. Setiap bangunan gedung yang menggunakan lif harustersedia lif kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan(ground floor).vii. Lif kebakaran dapat berupa lif khusus kebakaran atau lifpenumpang biasa atau lif barang yang dapat diaturPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-78
  • 105. pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapatdigunakan secara khusus oleh petugas kebakaran.Persyaratan Kemudahan Hubungan Vertikal dalam BangunanGedung harus mengikuti SNI 03-6573-2001 Tata caraperancangan sistem transportasi vertikal dalam gedung (lif), atauedisi terbaru.c. Persyaratan Sarana EvakuasiSetiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret sederhana, harus menyediakan sarana evakuasibagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia yangmeliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluardarurat, dan jalur evakuasi yang dapat menjamin penggunabangunan gedung untuk melakukan evakuasi dari dalambangunan gedung secara aman apabila terjadi bencana ataukeadaan darurat.Pada rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana dapatdisediakan sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintukeluar darurat, dan jalur evakuasi bagi semua orang termasukpenyandang cacat dan lansia.Persyaratan sarana evakuasi pada bangunan harus mengikuti:i. SNI 03-1735-2000 Tata cara perencanaan akses bangunandan akses lingkungan untuk pencegahan bahaya kebakaranpada bangunan gedung, atau edisi terbaru; danii. SNI 03-1746-2000 Tata cara perencanaan dan pemasangansarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahayakebakaran pada bangunan gedung, atau edisi terbaru; dand. Persyaratan Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Lansiai. Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal danrumah deret sederhana, harus menyediakan fasilitas danaksesibilitas untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagipenyandang cacat dan lansia masuk dan keluar, ke, dan dariPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-79
  • 106. bangunan gedung serta beraktivitas dalam bangunan gedungsecara mudah, aman, nyaman dan mandiri.ii. Fasilitas dan aksesibilitas meliputi toilet, tempat parkir,telepon umum, jalur pemandu, rambu dan marka, pintu, ram,tangga, dan lif bagi penyandang cacat dan lansia.iii. Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas disesuaikan denganfungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung.3. Persyaratan Kelengkapan Prasarana dan SaranaPemanfaatan Bangunan Gedunga. Guna memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedunguntuk beraktivitas di dalamnya, setiap bangunan gedung untukkepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasaranadan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi: ruangibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempatsampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.b. Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi danluas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedungPersyaratan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatanbangunan gedung harus mengikuti pedoman dan standar teknisberlaku.Persyaratan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sepertidimaksud dalam butir a, b, c, d harus mengikuti pedoman dan standar teknisyang berlaku.PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-80
  • 107. PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-81
  • 108. PENYUSUN PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNGPembinaIr. Djoko Kirmanto, Dipl. HE Menteri Pekerjaan Umum R.I.PengarahIr. Agoes Widjanarko, MIP Direktur Jenderal Cipta KaryaDR. Ir. Roestam Sjarief, MNRM Sekretaris Jenderal Dep. P.U.DR. Ir. M Basuki Hadimoeljono, M.Sc Kepala Balitbang Dep. P.U.Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, MSc SAMPU I Bidang Keterpaduan PembangunanPelaksanaIr. Antonius Budiono, MCM Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan, DJCK,Dep. P.U.Ir. Ismanto, M.Sc Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dep. P.U.Ir. Nana Terangna Ginting, Dipl. EST Kepala Puslitbang Permukiman, Balitbang, Dep. P.U.Tjindra Parma W, SH. MH. Kepala Biro Hukum, Setjen Dep P.U.NarasumberWakil-wakil instansi pemerintah, asosiasi/organisasi sosial kemasyarakatan penyandang cacat,pemerhati dan LSM (lihat halaman berikut)Kelompok KerjaIr. Joessair Lubis, CES Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganIr. Ismono Yahmo, MA Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganIr. Sugeng Sentausa, MSc Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganIr. Adjar Prajudi, MCM, MSc Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganIr. Sukartono, IPM Persatuan Insinyur IndonesiaIr. Ronald L Tambun Ikatan Arsitek IndonesiaDr. Ir. Suprapto, APU Puslitbang PermukimanIr. Antono MP2KIIr. Eko Djuli Sasongko, MM Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganIr. Sumihar Simamora Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganPEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-82
  • 109. NARASUMBER/KELOMPOK BESARIr. H.R. Sidjabat, MPCI HAKIIr. Sofyan Nurbambang IASMIIr. Daniel Mangindaan Himpunan Ahli Elektrikal IndonesiaDr. Ing. Eka Setiadi Rasyad Universitas TrisaktiDr. Ir. Fitri Harjono, MSc Universitas Gadjah MadaIr. Rachmita Harahap, MSn Universitas Mercubuana/Yayasan SehjiraIr. Panggardjito, MT Jafung Bidang TABA dan PerumahanIr. Dedy Syarifudin, ST Dinas Cipta Karya Kab BogorMohammad Dadang Subur, SH Dinas Cipta Karya Kab BogorIr. H. Wiriatmoko, MT Kepala Dinas P2B DKI JakartaIr. Widyo Dwiyono, M.Si Dinas P2B DKI JakartaIr. Suharsono Dinas P2B Jakarta SelatanEdy Putra R.S, SH, MM Biro Hukum Setjen Dep. PUSiti Martini, SH, M.Si Biro Hukum Setjen Dep. PURR. Koeswaryuni D, SH, CES Bagian Hukum Setditjen CKMudjianto, SH Biro Hukum Setjen Dep. PURuslan Rahman, SH Biro Hukum Setjen Dep. PURieski Nanda P, SH Biro Hukum Setjen Dep. PUDahlan, SH Bagian Hukum Setditjen CKIr. Bambang Susetyarto, M.Eng Universitas TrisaktiDan masih terdapat narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Penyelaras AkhirStudio PBL 2006Direktorat Penataan Bangunan dan LingkunganDirektorat Jenderal Cipta Karya, Departemen P.U.Jl. Pattimura No. 20/Gedung Menteri Lantai 5Kebayoran Baru, Jakarta 12110IndonesiaTelepon : (021) 72799248Faksimile : (021) 72799246PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG III-83