Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project

on

  • 7,864 views

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project

Statistics

Views

Total Views
7,864
Views on SlideShare
7,768
Embed Views
96

Actions

Likes
2
Downloads
190
Comments
7

4 Embeds 96

http://www.nawasis.com 89
http://www.weebly.com 3
http://www.slashdocs.com 3
http://www.docseek.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

15 of 7 Post a comment

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • kami dari Jangkar Mas yg bergerak dibidang pengecoran logam beralamatkan di Ceper,klaten, jateng. kami mau menawarkan Manhole cover cast iron. no tlp 08112646580
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • @abaaulad butuh bak kontrol beton utk program USRI dan paralon maspion AW 3' , 4' dan 6' D, siap kirim hub. ahmad soleh desa Rengging rt.12 Rw. 02 Pecangaan Jepara Jateng, Hp. 08122515169
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Ditinjau dari sisi beban polutan organik air limbah rumah tangga dan perkantoran adalah penyumbang yang cukup besar terhadap pencemaran air, sehingga perlu mengolah air limbah rumah tangga individual (on site treatment - anaerob & aerob)) sebelum dibuang ke saluran umum, apalagi di jakarta berapa rata - rata (liter/hari/orang) ? Sayangnya proyek USRI tidak ada di DKI
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • bagi yg mendptkan proyek sanitasi IPAL USRI TDK PERLU BINGUNG CARI PARALON 3' DAN 4' SERTA 6' MASPION AW DAN D
    HARGA 3' AW Rp. 115, 800 , 4' AW RP. 183.750 DAN 6' D Rp. 312.250. SIAP KIRIM
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • USRI ADALAH PROGRAM PEPERINTAH YG PALING TEPAT SASARAN, DG PENERIMA MANFAAT YG RATA2 BELUM MEMENUHI STANDAR MCK NYA. SY AHMAD SOLEH KSM SIDO MAKMUR DESA RENGGING PECANGAAN JEPARA JATENG, SIAP MELAYANI BAK KONTROL BETON IPAL ,UNTUK AIR DAN a1, KARENA MEMBUAT BAK KONTROL SANGAT RUMIT DAN MAHAL DAN MENYITA WAKTU YGT CUKUP LAMA, MAKA DG INI DG BAK KONTROL YG SY BUAT TINGGAL MELETAKKAN DAN MEMEASUKKAN PARALON , DLM WAKTU 5 MENIT JADI. UTK BAK KONTROL AIR, Rp. 115 rb, UTK BAK KONTROL a1 Rp. 125 rb. HUB. 08122515169
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri Project Document Transcript

  • Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)Support to PNPM Mandiri Project(Loan No. 2768-INO) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Jakarta, Indonesia
  • Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)Support to PNPM Mandiri ProjectDESKRIPSI KEGIATAN Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) Support to PNPM Mandiri meurpakan kegiatan yang terdiri dari kelanjutan RIS PNPM-2 dan kegiatan Urban Sanitation Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) tahun yang akan dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 Pelaksanaan kegiatan ini didanai oleh Asian Development Bank (ADB) Loan No. 2768-INO Loan Agreement telah ditandatangani pada tanggal 30 September 2011 Nomor Register telah dikeluarkan oleh DJPU Kementrian Keuangan pada tanggal 6 Oktober 20111 dengan No. 10836401. Loan ADB No. 2768-INO : Urban Sanitation and Rural infrastructure Support to PNPM Mandiri Project telah dinyatakan efektif terhitung mulai tanggal 15 November 2011.TUJUAN KEGIATANUntuk menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupunkelompok untuk turut berpartisipasi memcahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upayapeningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.RUANG LINGKUP KEGIATANKomponen 1Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan perencanaan dan pembangunan, meliputi:pemberian dukungan dalam pembangunan berbasis masyarakat, menyediakan fasilitator untukmendampingi masyarakat dalam melaksanakan proses terkait proyek, termasuk dalam halperencanaan maupun pendirian BKM.Komponen 2Meningkatkan prasarana dasar di wilayah pedesaan melalui pemberian Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) sebanyak 2 siklus bagi 600 desa (Rp. 25o juta per desa), untuk investasipembangunan fisik maupun sosial untuk memenuhi kebutuhan desa.Komponen 3Meningkatkan layanan sanitasi melalui Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang diberikankepada masyarakat perkotaan di 1.350 lokasi (sebesar Rp. 350 juta per Kelurahan) dalam rangkameningkatkan pelayanan sanitasi berbasis masyarakat.USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 2
  • PENDEKATANSanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) merupakan salah satu program pembangunanprasarana dan sarana sanitasi dengan pendekatan: 1. Keberpihakan kepada penduduk miskin, kaum perempuan dan kelompok rentan/marjinal. 2. Otonomi dan desentralisasi 3. Pemberdayaan masyarakat 4. Partisipatif 5. Keswadayaan 6. Keterpaduan program pembangunan 7. Penguatan kapasitas kelembagaan 8. Kesetaraan dan keadilan jender.PRINSIP-PRINSIP SPBMPrinsip Dasar SPBM 1. Tanggap kebutuhan, masyarakat menunjukkan komitmen serta kesiapan untuk melaksanakan sistem sesuai pilihan mereka 2. Pengambilan keputusan berada sepenuhnya di tangan masyarakat, peran pemerintah dan konsultan pendamping hanya sebagai fasilitator 3. Masyarakat menentukan, merencanakan, membangun dan mengelola sistem yang mereka pilih sendiri dengan fasilitasi oleh TFL 4. Pemerintah Daerah tidak sebagai pengelola sarana, hanya memfasilitasi inisiatif kelompok masyarakatPrinsip Penyelenggaraan SPBM 1. Dapat diterima, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan dan diterima masyarakat 2. Transparan, pengelolaan kegiatan dilakukan secara aterbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat 3. Dapat dipertanggungjawabkan, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat 4. Berkelanjutan, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutanUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 3
  • POLA PENYELENGGARAANPola penyelenggaraan SPBM dilakukan oleh masyarakt dengan difasilitasi oleh Tenaga FasilitatorLapangan (TFL) yang memiliki kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, mulai dariperencanaan, pengorganisasian, plekansaaan, monitoring, dan evaluasi.Pemerintah Kab/Kota: 1. Menjaring Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang sesuai dengan kriteria yang dikeluarkan oleh Ditjen Cipta Karya. Ditjen Cipta Karya berhak menolak usulan TFL yang diajukan Pemkab/kota untuk TFL yang tidak sesuai dengan Kriteria. 2. Memberikan bimbingan teknis kepada TLF selama proses pembangunan 3. Menyediakan biaya operasional TFL 4. Menjaga kualitas dan mutu pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat 5. Kinerja TFL dalam melaksanakan tugasnya dilapangan 6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk pengoperasian sarana yang telah dibangun oleh masyarakat 7. Menyediakan biaya operasi dan pemeliharaan sarana yang dibangun apabila tidak tersedia cukup dana dari masyarakat untuk dapat berfungsinya sarana tersebut 8. Menyampaikan laporan progres pelaksaaan kegiatan kepada Ditjen Cipta Karya via CPMU USRI.Satuan Kerja PPLP Propinsi 1. Memberikan honor/gaji TFL dari kab/kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Memberikan pelatihan beserta modul dan pedoman pelaksanaan pembangunan sanitasi berbasis masyarakat kepada TFL kab/kota 3. Menyediakan tenaga ahli teknis senior untuk memberikan advis teknis kepada TFL dan Pemkab/kota 4. Menyediakan tenaga ahli senior untuk memberikan advis teknis mengenai proses pencairan dana ke masyarakat 5. Memberikan sosialisasi kepada Pemkab/kota mengenai kegiatan sanitasi 6. Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan di tingkat PropinsiDitjen Cipta Karya melalui Direktorat PPLP atau CPMU 1. Menyediakan tenaga konsultan pendamping pelaksanaan kegiatan untuk skala nasional dan skala regional guna terpenuhi syarat-syarat penggunaan dana pinjaman USRI 2. Memberikan pelatihan skala nasional kepada Pemda dan TFL mengenai penyelenggaraan kegiatan USRI 3. Menyediakan modul dan pedoman pelaksanan kegiatan USRIUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 4
  • PROSES SELEKSI LOKASI 1. Seleksi lokasi dimulai dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan atau mengusulkan calon lokasi penerima SPBM dalam bentuk daftar panjang permukiman/kampung/ kelurahan (passing out PNPM Mandiri) 2. Penetapan daftar panjang didasarkan pada wilayah yang merupakan prioritas perencanaan sarana dan prasarana air limbah kota 3. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan TFL akan menyusun daftar pendek sesuai persyaratan teknis minimal yang ditetapkan dan melalui pengecekan lapangan 4. Penentuan lokasi terpilih dilakukan dengan metode seleksi sendiriSyarat Lokasi: a. Terdaftar dalam administrasi pemerintahan kabupaten/kota sebagai daerah perkotaan b. Tercantum dalam Dokumen SSK dan merupakan passing out PNPM Mandiri c. Memiliki permasalahan sanitasi yang mendesak untuk segera ditangani d. Tersedia lahan yang cukup, seluas 100 m2 untuk 1 unit bangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan 150 m2 untuk 1 unit MCK e. Tersedia sumber air (PDAM/sumur/mata air/ air tanah) f. Adanya saluran/sungai/badan air untuk menampung effluen IPAL g. Masyarakat ybs menyatakan tertarik dan bersedia untuk berpartisipasi melalui kontribusi, baik dalam bentuk uang, barang maupun tenagaUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 5
  • PENYUSUNAN RKM 1. Masyarakat di lokasi terpilih didampingi TFL menyusun Rencna Kerja Masyarakat (RKM) SPBM berupa pemilihan teknologi sanitasi, calon penerima manfaat, pembentukan forum pengguna, pembentukan KSM, DED dan RAB, jadual konstruksi, rencana kontribusi, rencana pelatihan serta rencana pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas air limbah yang dibangun. 2. Dokumenperencanaan SPBM diusulkan dan disahkan dalam forum musyawarah di keluarahan tempat/lokasi pelaksanaan SPBMKONSTRUKSI 1. Dilakukan oleh masyarakat calon pengguna dengan didampingi oleh TFL 2. Konstruksi dilakukan setelah RKM selesai disusun dan disahkan oleh para wakil stakeholder 3. Kegiatan konstruksi dapat dilakukan oleh pihak ketiga jika ada kesepakatan bersama di antara masyarakatOPERASI DAN PEMELIHARAAN 1. Sarana yang mudah dibangun dikelola oleh KSM 2. Pengelolaan tersebut dapat menggunakan yang berupa lembaga masyarakat yang sudah ada ataupun dengan membentuk lembaga baru sesuai dengan kebutuhan 3. Proses pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pengguna 4. Operasi dan pemeliharaan dilakukan oleh operator yang ditunjuk oleh KSM sesuai dengan petunjuk operasional (SOP)MONITORING DAN EVALUASIMonitoring:  Monitoring dilakukan oleh semua stakeholder pada berbagai tingkatan  KSM didampingi oleh TFL membuat laporan secara periodik sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan  Monitoring dilakukan sejak tahap rembug warga, untuk menjaga dilaksanakannya prinsip- prinsip dasar pelaksanaan SPBMEvaluasi  Evaluasi dilakukan oleh instanasi terkait di berbagai tahapan pelakasnaan sejak perenanaan hingga akhir konstruksi  Hasil evaluasi terseut merupakan dasar penyempurnaan SPBM untuk masa selanjutnya  Evaluasi pelaksanaan SPBM akan mengacu pada pencatatan terhadap pencapaian indikator- indikator kinerja, yang selanjutnya direalisasikan dalam format-format evaluasiUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 6
  • PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKATPenguatan kelembagaan masyarakat berupa pengorganisasian masyarakat adn pegnembanganinstitusi lokal yang meliputi: 1. Pelatihan terhadap TFL (RKA dan RKM) 2. Pelatihan terhadap KSM 3. Pelatihan terhadap Mandor dan Tukang 4. Pelatihan terhadap Operator 5. Sosialsasi terhadap kelompokKELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)1) KSM ditetapkan dalam Musyawarah Masyarakat calon penerima manfaat dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat2) KSM bertugas: a) Memfasilitasi pemilihan/penentuan lokasi lewat survey kajian cepat yang partisipatif (RPA) b) Memfasilitasi pembentukan KSM dan penentuan calon penerima manfaat c) Memonitor/mengawasi pelaksanaan proyek d) Mengidentifikasi permasalahan prasarana dan kebutuhan akan komponen sanitasi di tingkat desa/kelurahan/masyarakat e) Membuat usulan kegiatan sesuai hasil Musyawarah Masyarakat Calon Penerima Manfaat dan jenis teknologi sanitasi yang akan dibangun dalam bentuk RKM, dengan didampingi oleh TFL. f) Menyetujui Rencana Kerja Masyarakat dan rencana pelaksanaan fisik yang disusun oleh masyarakat calon penerima manfaat (RKM). g) Menandatangani kontrak kerja apabila pekerjaan konstruksi dikerjakan oleh Pihak Ketiga/KSO h) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan (laporan penggunaan dana dan laporan harian) dan mengajukan kepada Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan anggaran i) Menyusun dan mengajukan anggaran kepada Satker Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) j) Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan melalui forum musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan informasi, kemudian menyampaikan kepada Pemda.3) KSM dibentuk berdasarkan Musyawarah Masyarakat Calon Pengguna / Penerima Manfaat yang difasilitasi oleh TFL kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.4) Susunan pengurus KSM minimal terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota.USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 7
  • TENAGA FASILITATOR LAPANGAN (TFL)  Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) merupakan pelaku utama pendamping pelaksanaan program secara langsung di tingkat masyrakat kelurahan  Jumlah Fasilitator disesuaikan dengan jumlah kelurahan sasaran dengan mempertimbangkan aksesibilitas pendampingan dan kondisi lapangan, dengan jumlah 30% dari total fasilitator adalah perempuan.  Setiap Tim Fasilitator terdiri dari 5 (lima) orang untuk menangani kurang lebih 3 (tiga) kelurahan. Terdiri dari 2 (dua) orang fasilitator pemberdayaan sanitasi, 2 (dua) orang fasilitator teknik, dan 1 (satu) orang fasilitator manajemen.  Kualifikasi TFL sangat menentukan kualitas produk USRI.KRITERIA TFL TEKNIK  Minimum telah lulus dari pendidikan D3 Teknik Lingkungan atau Teknik Sipil  Mempunyai pengalaman di bidang pendidikannya selama 3-5 tahun dan pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan bidang sanitasi atau kegiatan bidang ke-CiptaKarya-an minimal 6 bulan.  Bersedia ditempatkan di kabupaten/kota, atau di lokasi target kegiatan  Bersedia bekerja tetap selama minimal satu siklus pembangunan di tingkat masyarakat  Berkelakuan baik  Tidak terikat sebagai PNS  Bermotivasi meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan di masyarakatKRITERIA TFL PEMBERDAYAAN  Minimum telah lulus dari pendidikan D3 sosial, kesehatan masyarakat, ekonmi, teknik lingkungan atau teknik sipil  Mempunyai pengalaman di bidang pendidikannya selama 3 – 5 tahun dan pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan bidang sanitasi atau kegiatan bidang ke-CiptaKarya-an minimal 6 bulan.  Bersedia ditempatkan di kabupaten/kota, atau lokasi target kegiatan  Bersedia bekerja tetap selama minimal satu siklus pembangunan di tingkat masyarakat  Berkelakuan baik  Tidak terikat sebagai PNS  Bermotivasi meningkatkan kualitas saniatsi lingkungan di masyarakatUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 8
  • KETENTUAN PELAKSNAAN SPBM USRI1) Penetapan Lokasi a) Mempunyai Strategi Saniasi Kota (SSK) dan dukungan terhadap pembangunan sanitasi masyarakat b) Kriteria kelurahan sasaran : kelurahan/desa yang telah menerima minimal 3 kali siklus kegiatan P2KP (PNPM Perkotaan) dan memiliki permasalahan di bidang sanitasi2) Penerima Manfaat : a) Masyarakat yang memenuhi kriteria di atas3) Alokasi pendanaan untuk tiap kelurahan adalah maksimal sebesar Rp. 350 juta dengan rincian penggunaan dana block grant adalah: a) Max 5% untuk biaya persiapan, perencanaan dan operasional b) Max 35% untuk biaya upah,tenaga kerja konstruksi c) Min 60% untuk biaya konstruksi4) Sumber Pembiayaan a) Dana ADB sebagai Pinjaman Pusat digunakan untuk penyediaan dana block grant dan biaya Konsultan Manajemen b) Dana APBN digunakan untuk membiayai fasilitator, monev dan supervisi melalui Satker Provinsi c) Dana APBD digunakan untuk penyediaan dana BoP daerah untuk mendukung pelaksanaan program (operasional, pemantauan, pengendalian, pelaporan, dll). i) BOP Provinsi sekitar 1% dari block grant per provinsi ii) BOP Kab/Kota sekitar 5% dari block grant kab/kota d) Swadaya masyarakat yang digunakan untuk perluasan jangkauan penerima manfaat dan pengembangan program.5) Pencairan Dana Block Grant Kegiatan San-PNPM : menggunakan mekanisme Rekening Khusus Bank Indonesia (RKBI)6) Gender : minimal 40% adalah perempuan7) Tidak ada pembebasan lahan8) Keterlibatan masyarakat mulai tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengoperasian9) Memeuhi kebutuhan masyrakat dalam meningkatkan ekonomi dan kesehatan keluarga serta perbaikan kualitas lingkunganUSRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 9
  • SYARAT PENCAIRAN DANA BLMTersedia Dokumen RKM yang memuat:1. Tercantumnya kegiatan tersebut di dalam Dokumen SSK2. Lokasi terletak di kawasan urban3. Ketersediaan air bersih4. Pemilihan teknologi5. Unit cost yang digunakan6. Perencanaan, operasi, dan pemeliharaan (O&P)7. Kejelasan status lahanMekanisme Pencairan Dana Block Grant di Rekening Masyarakat1. BKM menyusun dokumen pencairan dana dilengkapi dengan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) dan mengirimkan kepada Satker Kabupaten/Kota2. Satker Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap usulan RKM tersebut3. Jika RKM sudah disetujui selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan BKM4. PPK mengirimkan SPP-Ls ke Satker Kabupaten/Kota5. Selanjutnya KPPN akan menyalurkan dana block grant Tahap 1 (40%) ke rekening BKM6. Pencairan Dana Block Grant tahap 2 (40%) dilakukan setelah progres fisik minimal 36% (dengan diverifikasi Satker)7. Pencairan Dana Block Grant tahap 3 (20%) dilakukan setelah progres fisik mencapai minimal 72% (dengan diverifikasi Satker)USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 10
  • LOKASI KEGIATAN Nama Kab/Kota 2011 2012 2013 2014 TotalPropinsi Jawa Tengah 54 168 217 215 654Kota Surakarta 9 20 21 50Kota Semarang 10 20 45 75 150Kota Pekalongan 9 15 14 8 46Kota Tegal 5 6 8 7 26Kab Pruworejo 6 7 4 17Kab Cilacap 6 6 2 14Kab Jepara 16 24 25 17 82Kab Rembang 8 12 13 10 43Kab Kebumen 6 12 10 5 33Kab Brebes 6 6 4 16Kab Purbalingga 12 12 16 40Kab Banyumas 9 10 11 30Kab Klaten 3 7 7 17Kab Sukoharjo 3 5 5 13Kab Sragen 1 2 3 6Kab Blora 3 2 1 6Kab Kudus 15 20 15 50Kota Magelang 6 5 4 15Provinsi DIY 22 30 33 25 110Kab Bantul 11 15 17 13 56Kab Sleman 11 15 16 12 54Propinsi Jawa Timur 46 112 144 140 442Kota Pasuruan 6 8 6 20Kota Batu 1 1 2 1 5Kota Blitar 5 3 5 7 20Kota Kediri 9 12 12 7 40Kota Malang 10 14 15 11 50Kota Surabaya 20 30 50 100Kota Probolinggo 2 3 4 3 12Kab Blitar 6 8 6 20Kab Gresik 20 31 26 77Kab Bojonegoro 3 4 3 10Kab Malang 7 6 7 8 28Kab Jombang 12 18 18 12 60Propinsi Sulawesi Selatan 15 24 24 41 80Kota Makassar 15 24 24 41 80Propinsi Sulawesi Utara 11 18 19 16 64Kota Menado 11 18 19 16 64Total 148 352 437 437 1350USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 11
  • USRI Support to PNPM Mandiri Project Halaman 12