Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Rencana Strategik Penyehatan Lingkungan Permukiman

  • 6,921 views
Uploaded on

Rencana Strategik Pembangunan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2010-2014

Rencana Strategik Pembangunan Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2010-2014

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,921
On Slideshare
2,900
From Embeds
4,021
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
307
Comments
0
Likes
2

Embeds 4,021

http://www.nawasis.com 3,618
http://www.weebly.com 391
http://www.mymanagementguru.net 11
http://translate.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide
  • 12/05/11 04:36 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.
  • 12/05/11 04:36 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, Windows Vista and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

Transcript

  • 1. dari Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
  • 2.
    • Merupakan tugas Pemerintah (pusat)
    • Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi gas rumah kaca karena perubahan iklim.
    • Penting dan mendesak dilaksanakan
    • Realistis untuk dilaksanakan
    • Dilaksanakan dengan menerapkan pronsip-prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif)
  • 3.
    • Stop buang air besar sembarangan 2014
    • Peningkatan akses masyarakat ke sistem pengolahan air limbah
    • Perlindungan badan air dari pencemaran buangan rumah tangga
    • Pengurangan sampah dari sumber sampah
    • Pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah
    • Pengurangan kawasan genangan air /banjir
    • Kegiatan Pembangunan:
    TPA dan TS IPAL dan pipa pengumpul skala kota Sanitasi setempat (IPAL dan pipa pengumpul komunal Kegiatan pendukung Sistem Drainase kota Pengumpulan dan pemanfaatan sampah komunal (3R)
  • 4.  
  • 5.
    • Cakupan pelayanan dan ketersediaan sarana pengolahan air limbah, persampahan dan sistem drainase masih sangat rendah, baru mencapai rata-rata 10% dari kebutuhan yang ada.
    • Pembangunan infrastruktur membutuhkan pendanaan yang relatif besar,
      • Investasi TPA kota besar : min Rp 200 milyar
      • Kendaraan angkutan sampah : min Rp 40 milyar/ kota (100 unit @ Rp 400jt)
      • Prasarana pengolah air limbah : min Rp 300 milyar
      • Sistem Jaringan pipa air limbah : min Rp 200 milyar
      • Sistem drainase kota : min Rp 500 milyar
    • Dana pemerintah pusat difokuskan untuk program kemiskinan; Dana Pembangunan untuk infrastruktur melalui Pusat terbatas untuk komponen utama ,lintas propinsi atau pilot projects
    • Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan kewajiban dalam pembangunan infrastruktur masing-masing namun kemampuan dana terbatas
    • Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas (dalam perencanaan dan pelaksanaan)
  • 6.
    • Pembangunan sektor PLP kurang populer di pemerintah maupun masyarakat
    • Pembangunan sektor sanitasi baru dimulai kembali sejak tahun 2010, pemerintah belum siap dengan SDM dan dokumen perencanaan serta dok NSPK
    • Pembangunan sektor PLP memerlukan persyaratan kesiapan yang tinggi termasuk kesiapan lahan yang memadai, Institusi pengelola yang handal serta dana investasi dan O&M yang cukup besar
    • Tenaga ahli yang bekerja di sektor PLP masih sangat terbatas
  • 7.
    • Skala komunal
    IPAL Skala komunal Skala komunal Skala komunal Stasiun pompa Effluent B A
  • 8.
    • B
    Sumber sampah Sumber sampah Sumber sampah A TPA
  • 9.
    • Saluran sekunder
    Saluran primer Saluran sekunder Laut Genangan / permukiman A B
  • 10.
    • Pemerintah Pusat membiayai Kegiatan A
    • Dana APBN/Loan Pusat
    • Pemerintah Daerah membiayai Kegiatan B
    • Dana APBD/ Sub Loan / Pinjaman daerah
    • Sumber dana lain :
    • DAK, Swasta, CSR, Hibah Luar Negeri
  • 11.
    • Dana DAK dapat menambah cakupan pelayanan bidang sanitasi
    • Alokasi dana DAK relatif besar, dapat mencapai Rp.1 milyar per kab/kota . Hampir semua kab/kota dapat memperoleh dana DAK
    • Proses pembangunan dana DAK sama dengan proses pembangunan dana APBN
    • Dana DAK hanya diperuntukkan untuk pembangunan fisik, dimana 1 tahun sebelumnya harus tersedia dana APBD yang diperuntukkan untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dibangun melalui dana DAK
    • Untuk pasca konstruksi, APBD juga harus menyediakan dana O&M untuk fasilitas yang dibangun (minimal menyediakan tenaga fasilitator untuk mendampingi pengawasan serta operasional sarana yang telah dibangun)
  • 12.
    • Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
    • Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
    • Pembangunan Prasarana Drainase
    • Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)
    • Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
    • Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP
  • 13.
    • Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)
      • Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota
      • Kriteria lokasi :
        • Padat
        • Kumuh
        • Miskin
      • Tersedia lahan dari masyarakat
      • Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)
      • Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta/ lokasi untuk 2 00 KK ; pembangunan IPLT
  • 14.
    • Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)
      • Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota
      • Kabupaten/Kota peserta Program PPSP
      • Tercantum dalam dokumen RPIJM
      • Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor
      • Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa
      • Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²)
      • Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun
      • Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun
      • Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral
  • 15.
    • Pembangunan Prasarana Drainase
      • Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk prasarana yang direncanakan
      • Adanya dokumen Master Plan Drainase / Studi / DED
      • Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana drainase yang dibangun.
      • Peran Pusat : membangun sistem drainase primer
  • 16.
    • Pembangunan Prasarana TPA
      • Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk prasarana yang direncanakan
      • Adanya dokumen Master Plan Persampahan / Studi / DED
      • Adanya kesiapan lahan
      • Adanya kesiapan institusi pengelola
      • Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang diperlukan; Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot pembangunan TPA kota dengan sistem semi sanitary/control landfill
  • 17.
    • 5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R
      • Adanya keinginan Pemda terhadap program ini
      • Adanya usulan lokasi dari Pemda
      • Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional sistem yang dibangun
      • Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat
      • Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari masyarakat
      • Peran Pemerintah Pusat :
      • P engadaan peralatan 3R
      • Penyediaan tenaga fasilitator pada waktu persiapan pelaksanaan dan program pelatihan
  • 18.
    • Untuk Pembangunan Skala Besar
      • Memfasilitasi kota-kota besar/metropolitan untuk membuat Master Plan sektor sampai dengan studi kelayakan dan DED/Amdal, SSK dan Memorandum Program
    • Untuk Pembangunan Skala Komunal
      • Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyiapan tenaga fasilitator dan pelatihan tenaga fasilitator
    • Syarat mendapatkan dukungan perencanaan :
    • Adanya minat/permohonan di Pemda/Kabupaten/Kota
    • Menugaskan Tim Pokja
  • 19.
    • Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya :
    • Dokumen Buku Putih
    • Dokumen SSK
    • Dokumen Memorandum Program
    • Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)
    Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah kabupaten dan kota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasi Kab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas pertama untuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan bantuan fisik Syarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja, mengoperasikan sistem yang dibangun pusat Benefit : program APBN dan program transfer daerah
  • 20.
    • Sasaran sd. Tahun 2014:
    • Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan
    • Penyusunan FS / DED Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan kota besar
    • Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor Fasilitator
    • Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN
    • Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat
    • Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan Masyarakat
    • Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP
  • 21.
    • Seluruh kota besar dan metropolitan akan difasilitasi dalam penyusunan Masterplan sektor, Study kelayakan dan Desain tahun pertama
    • Pembangunan TPA regional dan SPA
    • Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site dan on-site
    • Pembangunan drainase primer
    • Pembangunan 3R
    • Pelatihan (teknik, managerial, operator dsb)
    • Kampanye publik
    • Produk pengaturan
  • 22.
    • Sarana yang dibangun melalui dana APBN harus segera diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah yang akan mengoperasikan dan memelihara sarana tersebut
    • Dana APBN dapat dialokasikan apabila tersedia surat pernyataan dari Kepala Daerah mengenai permintaan dan kesiapan untuk menerima aset tersebut.
    • APBN tidak dapat dialokasikan untuk kegiatan O&M dari sarana yang dibangun yang akan dikelola oleh Pemda.
  • 23.
    • Sekian
    • Terima kasih
    • Ir. Rina A Indriani, MURP
    • Kasubdit Perencanaan Teknik, Dit Pengembangan PLP,
    • Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU
    • 0816868187; rina37962@yahoo.com