Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012

on

  • 1,704 views

Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012

Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012

Statistics

Views

Total Views
1,704
Views on SlideShare
1,626
Embed Views
78

Actions

Likes
0
Downloads
64
Comments
0

4 Embeds 78

http://www.nawasis.com 58
http://www.weebly.com 17
http://www.slashdocs.com 2
http://www.docshut.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012 Rencana Kerja Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 2012 Presentation Transcript

  • Acara Workshop Program 2012 Bidang Keciptakaryaan Palangkaraya, 4-5 Mei 2011 1
  • Tema :Meningkatkan kemanfaatan infrastruktur PekerjaanUmum dan Permukiman untuk Pertumbuhan danPercepatan Pembangunan Ekonomi sertakesejahteraan Masyarakat 2
  • 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site)2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site)3. Pembangunan Prasarana Drainase4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye bidang PLP 3
  • 1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site) a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota b. Kriteria lokasi : ○ Padat ○ Kumuh ○ Miskin c. Tersedia lahan dari masyarakat d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia) Peran Pusat : membantu pendanaan fasilitator dan konstruksi Rp 350 – 400 juta / lokasi untuk 200 KK; pembangunan IPLT 4
  • 2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-site) a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP c. Tercantum dalam dokumen RPIJM d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor e. Sasaran kota (pusat kota) besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda (±6000 m²) g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun h. Tersedia dana yang cukup untuk operasional sistem yang dibangun Peran Pusat : pembangunan IPAL , jaringan pipa sewer sampai dengan pipa lateral 5
  • 3. Pembangunan Prasarana Drainase a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk prasarana yang direncanakan b. Adanya dokumen Master Plan Drainase / Studi / DED c. Adanya institusi dan pengelolaan dana O&M untuk prasarana drainase yang dibangun. Peran Pusat : membangun sistem drainase primer 6
  • 4. Pembangunan Prasarana TPA a. Adanya minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota utnuk prasarana yang direncanakan b. Adanya dokumen Master Plan Persampahan / Studi / DED c. Adanya kesiapan lahan d. Adanya kesiapan institusi pengelola Peran Pusat : membangun TPA Regional dan pengadaan alat berat yang diperlukan; Revitalisasi TPA menjadi semi sanitary/control landfill; pilot pembangunan TPA kota dengan sistem semi sanitary/control landfill 7
  • 4. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R a. Adanya keinginan Pemda terhadap program ini b. Adanya usulan lokasi dari Pemda c. Adanya kesiapan Pemda untuk mendampingi masyarakat pada proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan operasional sistem yang dibangun d. Adanya unit yang ditunjuk utnuk pembinaan kepada kelompok masyarakat e. Tidak adanya proses pembebasan lahan / sudah tersedia lahan dari masyarakat Peran Pemerintah Pusat :  Pengadaan peralatan 3R  Penyediaan tenaga fasilitator dan program pelatihan 8
  • 1. Memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman2. Mendukung dan mengikuti Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP)3. Adanya surat minat dari Pemerintah Kabupaten/Kota4. Bersedia membangun prasarana sanitasi terintegrasi dengan prasarana yang dibangun oleh Direktorat PPLP5. Adanya kesediaan Pemda untuk menerima dan mengoperasikan sarana yang dibangun melalui Direktorat PPLP6. Menyediakan lahan dan proses pembebasan lahan yang diperlukan 9
  • PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM DANKEGIATAN PEMBANGUNAN BIDANGPEKERJAAN UMUM1. Merupakan tugas Pemerintah (pusat)2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, mendukung ketahanan pangan dan pengurangan emisi gas rumah kaca karena perubahan iklim.3. Penting dan mendesak dilaksanakan4. Realistis untuk dilaksanakan5. Dilaksanakan dengan menerapkan pronsip-prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif) 10
  • 1. Untuk Pembangunan Skala Besar  Memfasilitasi kota-kota besar/metropolitan untuk membuat Master Plan sektor sampai dengan studi kelayakan dan DED/Amdal, SSK dan Memorandum Program2. Untuk Pembangunan Skala Komunal  Memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyiapan tenaga fasilitator dan pelatihan tenaga fasilitatorSyarat mendapatkan dukungan perencanaan :a. Adanya minat/permohonan di Pemda/Kabupaten/Kotab. Menugaskan Tim Pokja 11
  • Pembangunan bidang PLP mensyaratkan adanya : 1. Dokumen Buku Putih 2. Dokumen SSK 3. Dokumen Memorandum Program 4. Studi-studi (Masterplan, FS, DED, Amdal)Program PPSP mendorong / menggugah kepedulian pemerintah kabupaten dankota serta propinsi untuk peduli sektor sanitasiKab/kota/prop yang berminat bergabung, akan mendapatkan prioritas pertamauntuk difasilitasi dengan penyiapan dokumen perencanaan dan bantuan fisikSyarat Peminatan : dibentuk Pokja, tersedia anggaran operasional Pokja,mengoperasikan sistem yang dibangun pusatBenefit : program APBN dan program transfer daerah 12
  • Sasaran sd. Tahun 2014:1. Penyusunan masterplan Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan2. Penyusunan FS / DED Pengelolaan Air Limbah / Drainase / Persampahan kota besar3. Penyusunan rencana perkuatan Institusi Pengelola Sektor Fasilitator4. Supervisi untuk kegiatan konstruksi dana APBN5. Fasilitasi penyusunan program penyuluhan kepada masyarakat6. Pelatihan fasilitator untuk program Pemberdayaan Masyarakat7. Fasilitasi penyusunan dokumen BP, SSK, dan MP 13
  • 8. Seluruh kota besar dan metropolitan akan difasilitasi dalam penyusunan Masterplan sektor, Study kelayakan dan Desain tahun pertama9. Pembangunan TPA regional dan SPA10. Pembangunan pengelolaan air limbah Sistem off-site dan on-site11. Pembangunan drainase primer12. Pembangunan 3R13. Pelatihan14. Kampanye publik15. Produk pengaturan 14
  • 15
  • Peluang besar membangun PS bidang PLP melalui CSRSanitasi masyarakat, 3R, public campaign, education, training, promosiStrategi :1. Bentuk tim khusus CSR dari unsur Dinas teknis2. Siapkan dokumen proposal3. Adakan forum dan dialog dengan Corporate (potensi Telkom, dsb)4. Fasilitasi proses dari proposal s.d pengikatan kerjasama dan konstruksi5. Pastikan telah ada institusi yang akan mengelola PS pasca konstruksi 16
  •  Pedoman pelaksanaan DAK Sanitasi tersedia Pelatihan fasilitator dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi Konsultasi teknik dapat dibantu DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi Monitoring progres pelaksanaan DAK Sanitasi dilakukan oleh DitJen Cipta Karya melalui SatKer Propinsi Kinerja pelaksanaan DAK Sanitasi sebagai referensi bantuan Pusat kepada Kabupaten/Kota Program DAK Sanitasi dapat memperluas cakupan pelayanan bidang Sanitasi Pencairan dana DAK melalui transfer daerah ke dalam APBD Kabupaten/Kota Dinas PU Kabupaten/Kota disarankan bekerja sama dengan Bappeda dan Biro Keuangan terkait pelaksanaan DAK Sanitasi 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Persiapan Serah Terima Aset Aset yang akan dibangun oleh Ditjen Cipta Karya harus dapat difungsikan Fungsionalisasi aset oleh Pemerintah Daerah Persiapan serah terima aset sejak awal perencanaan Serah terima aset segera setelah selesai pembangunan Dokumen kelengkapan serah terima aset, a.l : - Surat Permohonan dari Pemda - Surat Pernyataan Pemda bersedia menerima aset 23
  • 24
  • 25
  • 1. Dokumen DIPA, SK Satker belum sesuai dengan kondisi yang ada2. Dokumen lelang belum siap untuk digunakan pada proses pelelangan dengan berbagai sebab, a.l.: Panitia belum terbentuk, Panitia belum menyelesaikan dokumen lelang, Spesifikasi teknis masih belum lengkap/belum jelas, Design yang belum pasti Lahan yang belum pasti 26
  • 1. Pelaksanaan kegiatan fisik tidak dapat dimulai apabila tidak ada kesiapan dokumen perencanaan2. Progres pelaksanaan sangat bergantung kepada kesiapan dokumen perencanaan3. Ketidaklengkapan dokumen perencanaan dapat menjadi salah satu penyebab adanya sanggahan pada proses pengadaan 27
  • 1. Kebutuhan penyedia jasa di bidang PLP semakin meningkat2. Tidak banyak tersedia penyedia jasa yang berkualitas di bidang PLP3. Waktu yang ketat untuk proses pengadaan bisa jadi terpilih penyedia jasa yang kurang sesuai4. Waktu yang ketat untuk pelaksanaan kegiatan fisik membutuhkan penyedia jasa yang komitted5. Waktu yang ketat untuk pencairan dana membutuhkan penyedia jasa yang sangat aktif dan profesional 28
  • 1. Bidang PLP mepakan bidang yang relatif baru di tekuni di Daerah maupun di Pusat2. Kegiatan konstruksi bidang PLP belum banyak dilaksanakan di kab/ kota3. Kegiatan bidang PLP merupakan kegiatan yang relatif sulit, memerlukan pengetahuan khusus dan berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat4. Keterbatasan pengetahuan satker dan staf mengenai bidang PLP dapat mengurangi kinerja satker5. Dokumen perencanaan tidak dapat disusun dengan baik apabila kurang dipahaminya substansi bidang PLP6. Dokumen pengadaan dapat menjadi kurang berkualitas dan dapat mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan dikarenakan masih rendahnya penguasaan substansi bidang PLP 29
  • 1. Masih terdapat beberapa aset yang telah dibangun namun belum dimanfaatkan2. Masyarakat sangat sensitive terhadap sarana yang ada yang tidak atau belum dapat dimanfaatkan3. Sarana yang idle di lapangan sangat merugikan negara dan akan mengundang kritikan media 30
  • 1. Tidak mudahnya proses serah terima asset dari pusat ke daerah2. Kurang dikenalnya peraturan terkait proses serah terima asset3. Aset yang belum di serahterimakan akan terbengkalai, tidak terpelihara, yang pada akhirnya dapat menjadi bulan-bulanan media4. Aset yang baru selesai dibangun terkadang belum lengkap untuk dapat diterima pihak pemda.5. Aset yang terlambat diserahterimakan akan rusak dan pada saat nantinya diserahterimakan, memerlukan dana lagi untuk memperbaikinya 31
  • 1. Perencanaan Kegiatan Dengan Lebih Cermat Dokumen rencana tersedia : a) Master Plan kota untuk drainase, air limbah dan persampahan b) Studi kelayakan untuk pembangunan prasarana kota ○ Layak Teknik ○ Layak Institusi ○ Layak Keuangan c) Detailed Engineering Design d) Dokumen tender 32
  • 2. Dokumen Program Pembangunan Infrastruktur a) RPIJM dan Memorandum Program b) Dokumen SSK dan Memorandum Program3. Penguasaan Substansi Bidang PLP4. Penguasaan Substansi Proses Pengadaan5. Penguasaan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Skala Komunal Melalui Pemberdayaan Masyarakat 33
  • Monitoring dan Evaluasi Melalui E-proc dan E-mon Dipantau khusus UKP4 Dievalusi setiap tahun pada setiap program 34
  • PENANGGUNG KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILANRENCANA AKSI INSTANSI TERKAIT % CAPAIAN KET JAWAB KEBERHASILAN KEBERHASILAN B07, B08, B10, B12 1 2 3 4 5 6 7 8D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur PermukimanD3P39A96: Kementerian Pemerintah Daerah Provinsi: Terlayaninya TARGET: TARGET B03: XX%Pengaturan, Pekerjaan Umum NAD,Sumut, Sumbar, Riau, kawasan dengan Pelaksanaan air limbah Proses lelang danpembinaan, Kepri, Jambi, infrastruktur air dengan sistem off-site penandatangan kontrakpengawasan, Sumsel,Banten,Jabodetabek limbah melalui di 11 kabupaten/kota dalam tahap final : 10%pengembangan , Jabar, Jateng, DI sistem off-site TARGET B06: XX%sumber Yogya,Jatim, Pembangunan fisikpembiayaan dan Kalbar,Kalsel,Kaltim,Sulut, mencapai 10%:pola investasi, Sulsel, Sultra, Bali,NTB. TARGET B09: XX%serta Pembangunan fisikpengelolaan mencapai 10%pengembangan TARGET B12: XX%infrastruktur Pembangunan fisik telahsanitasi dan mencapai 100% sesuaipersampahan target 2011 pada 11 Kabupaten/Kota Terlayaninya TARGET: TARGET B03: XX% kawasan dengan 35 kawasan Proses pemberdayaan infrastruktur air selesai 10% pada 35 lokasi limbah melalui kawasan sistem on-site TARGET B06: XX% Proses pemberdayaan selesai 90% pada 35 lokasi kawasan TARGET B09: XX% Pembangunan fisik mencapai 30% di 35 lokasi kawasan TARGET B12: XX% Pembangunan fisik mencapai 100% di 35 lokasi kawasan 35
  • PENANGGUNG INSTANSI KRITERIA UKURAN UKURAN KEBERHASILAN B07, RENCANA AKSI % CAPAIAN KET JAWAB TERKAIT KEBERHASILAN KEBERHASILAN B08, B10, B12 1 2 3 4 5 6 7 8D3P39 : Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman(N4P19A3) Peningkatan Kementerian Daerah terkait Pembangunan TARGET: TARGET B03: XX%integrasi PNPM Penguatan Pekerjaan Umum prasarana dan sarana Pelaksanaan air limbah Proses pemberdayaan selesai air limbah dengan dengan sistem on-site di 10% pada 35 lokasi kawasan sistem on-site 35 kawasan (kab/kota) TARGET B06: XX% Proses pemberdayaan selesai 90% pada 35 lokasi kawasan TARGET B09: XX% Pembangunan fisik mencapai 30% di 35 lokasi kawasan TARGET B12: XX% Pembangunan fisik mencapai 100% di 35 lokasi kawasan 36
  • Terima kasih atas perhatian,tanggapan dan saranuntuk kebaikan kinerja kitasemua 37