Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia

  • 296 views
Uploaded on

Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. …

Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
296
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
13
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesia Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Maret 2014
  • 2. Kebijakan sanitasi pada RPJMN 2015-2019 • Universal access. Akses untuk setiap warga negara – 85%: Standar pelayanan minimum – 15%: Fasilitas dasar/life-line • Fase perencanaan menuju fase implementasi – SSK (446 kab/kota); MPS (337 kab/kota)
  • 3. Kebutuhan Investasi hingga 2019 Air Limbah Persampahan Drainase Nasional APBN APBD (Kab/Kota dan Provinsi) Pengguna/Komunitas 2% 14% 3% 81% Onsite System CBS Medium Decentalized CentralizedKebutuhan investasi 2015-2019  Rp 307 Trilyun  Porsi pemerintah pusat: Rp149 T (48,5%)  Porsi investasi air limbah: Rp240 T (81% )
  • 4. Ilustrasi: Kebutuhan peningkatan akses air limbah Diperlukan penambahan akses untuk 120 juta jiwa
  • 5. Illustrasi: Penambahan 50% layanan persampahan di perkotaan
  • 6. Posisi dan peran Fasilitator Advokator Katalis Netral Memberdayakan • Mengawal proses penyusunan dokumen perencanaan • Menjaga kualitas dokumen sesuai standar • Mendorong pemutakhiran/pelaporan pembangunan sanitasi ke dalam Nawasis
  • 7. Proses: Penyelesaian Dokumen di Kab/Kota Tingkat penyelesaian dokumen cenderung rendah untuk dokumen MPS (NAWASIS)
  • 8. Kualitas: Penilaian Kualitas Dokumen oleh Provinsi Nilai dokumen SSK tergolong rendah dibanding nilai BPS dan MPS (NAWASIS)
  • 9. Penjaminan Kualitas • Fokus pada substansi  bukan sekadar memantau kemajuan/progres penyusunan dokumen • Mendorong investasi daerah yang lebih berani  pembangunan infrastruktur berskala kawasan atau kota • Memberi perhatian pada Readiness Criteria untuk pembangunan infrastruktur menengah dan besar
  • 10. • Salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan sanitasi • Sarana “marketing” ke pihak ketiga • Monev pembangunan sanitasi Komitmen kabupaten/daerah untuk memanfaatkan Nawasis perlu ditingkatkan  perhatian khusus pada Modul Investasi “Pemutakhiran data di Nawasis masih rendah  Dari 173 kab/kota yang melaksanakan implementasi, hanya 45 kab/kota saja yang mengisi Modul Investasi.” Pelaporan: Manfaat Nawasis
  • 11. Kualitas Fasilitator: Penilaian Kinerja fasilitator provinsi dan kab/kota 2013 (kapasitas dan output) • Jumlah fasilitator: 300 • Nilai Rata-rata: 2,98 • Nilai Terendah: 0,5 • Nilai Tertinggi: 2,98 Quality Assessment oleh PPLP
  • 12. Selesai