Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur

on

  • 1,276 views

Program dan Kegiatan Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBN.

Program dan Kegiatan Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur yang dibiayai melalui APBN.

Statistics

Views

Total Views
1,276
Views on SlideShare
1,276
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur Program dan Kegiatan APBN Pengembangan Permukiman di Provinsi Jawa Timur Presentation Transcript

  • PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN (APBN) Oleh : WAWAN CAHYOKO, ST, MT (Ka. SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR) Lokakarya Memorandum Program Sanitasi Malang, 22 – 23 Juli 2013
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR • PPK Pembinaan Teknis Pengembangan Permukiman • PPK Perkotaan • PPK Perdesaan • PPK Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kegiatan di Masing-masing PPK : • Pembinaan Teknis :: SPPIP dan RPKPP • Perkotaan :: Kumuh dan RSH • Perdesaan :: Agropolitan dan Minapolitan • Pembinaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR SPPIP Dokumen induk dan Acuan utama dalam penyusunan program-program investasi bidang permukiman yang terdapat dalam RPIJM Cipta Karya RPKPP Dokumen teknis untuk mendukung operasional penanganan kawasan permukiman prioritas dan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan RPIJM Cipta Karya Readines Criteria Surat Pernyataan Minat fasilitasi penyusunan SPPIP dan RPKPP dari Bupati / Walikota yang bersangkutan
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR PERMUKIMAN KUMUH & RSH 1. Dapat berada/tidak berada pada peruntukan perumahan dan permukiman dalam rencana tata ruang 2. Tidak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi bangunan gedung 3. Rendahnya kualitas fisik prasarana dan sarana lingkungan (jaling,saluran drainase,pematusan, dll) 4. Kepadatan penduduk tinggi 5. Sebagian besar rumah tidak layak huni
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR PERMUKIMAN KUMUH & RSH 1. Lokasi kawasan kumuh 2. SK penetapan kawasan kumuh 3. Tabulasi potensi dan permasalahan kawasan permukiman kumuh yang ditangani 4. Peta kawasan kumuh berupa peta skala kota/kabupaten dan skala kawasan (zonasi kawasan kumuh) 5. Luas kawasan kumuh yang ditangani (Ha) 6. Jumlah penduduk di kawasan kumuh (jiwa) 7. Tingkat kepadatan penduduk (jiwa/Ha)
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR READINES CRITERIA SPPIP-RPKPP-RPIJM BANGKIM KAWASAN KUMUH KAWASAN RSH •Status Lahan Kepemilikan Legal yang Didukung Berita Acara Serah Teima Pengembang Kepada Pemkab/Pemkot •Tipe Rumah Sangat Sederhana dengan Harga Jual ≤ 88 Juta Penetapan Kawasan Kumuh (SK) Ditandatangani oleh Bupati/Walikota •Adanya Usulan Fasilitasi Infrastruktur PSU (Prasarana Sarana Umum) Rumah Siap Huni •Adanya Surat Permohonan/Permintaan Fasilitasi Yang Ditandatangani oleh Bupati/Walikota
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR Dermaga Jl. Produksi Srinkler Sumur Bor Sal. Irigasi AGROPOLITAN kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkhi keruangan satuan sistem permukiman kawasan perkotaan yang berorientasi pada pengembangan kegiatan pertanian, kegiatan penunjang pertanian, dan kegiatan pengolahan produk pertanian. MINAPOLITAN berdasarkan turunan kawasan Agropolitan : kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengeloaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem minabisnis. Minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR DOKUMEN PENGEMBANGAN KWS AGROPOLITAN 1. Master plan 2. RPIJM 3. SK Penetapan Kawasan 4. SK Pokja 5. SK Gubernur ttg Penetapan Lokasi DOKUMEN PENGEMBANGAN KWS MINAPOLITAN 1. Master plan 2. RPIJM 3. SK Penetapan Kawasan 4. SK Pokja 5. SK Menteri KKP ttg Penetapan Lokasi READINES CRITERIA Dermaga Jl. Produksi Srinkler Sumur Bor Sal. Irigasi
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR • Program ini dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat pemerintah daerah khususnya yang menjadi sasaran Program. • Mewujudkan peningkatan akses kepada masyarakat miskin, hampir miskin, dan perempuan dalam program pelayanan masyarakat dan infrastruktur dasar PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPIP Dermaga Jl. Produksi Srinkler Sumur Bor Sal. Irigasi
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR 1) Kabupaten lama dengan kinerja baik (berdasarkan hasil audit BPKP) 2) Kabupaten tertinggal yang belum dapat program pemberdayaan Cipta Karya 3) Desa sasaran PPIP adalah desa baru (tidak mengulang) 4) Usulan Bupati 5) Di rekomendasikan desa dengan tingkat kemiskinan di atas 25% berdasarkan data PPLS. 6) Penetapan Desa Sasaran oleh Menteri PU. READINES CRITERIA Dermaga Jl. Produksi Srinkler Sumur Bor Sal. Irigasi
  • SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TIMUR