0
1
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Oleh :
Siti Karimah **)
*) Disampaikan dal...
2
• PENDAHULUAN
• LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR /
PKBL)
• KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN
• POTENSI & KRITERIA PENGUS...
3
PENDAHULUAN
RPJMD
RKPD
MUSRENBANG
APBD
- Kebijakan
Pendapatan
- Kebijakan Belanja
- Pembiayaan Daerah
Pembangu
nan Jawa
Timur
Pembiaya...
Corporate Social Responsibility (CSR)
merupakan suatu komitmen
berkelanjutan oleh dunia usaha untuk
bertindak etis dan mem...
PLANETPROFIT PEOPLE
Perusahaan tetap
harus berorientasi
untuk mecari
keuntungan
ekonomi yang
memungkinkan
untuk terus
bero...
BUMN / BUMD DAN
PERUSAHAAN SWASTA :
 Melaksanakan Good Corporate Governance;
 Melaksanakan tanggung jawab moral
perusaha...
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN
TSP (CSR / PKBL)
8
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik ...
(Swasta, BUMN, serta BUMD) dalam rangka
Program Corporate Social Responcibility
serta Program Kemitraan dan Bina
Lingkunga...
KEBIJAKAN & STRATEGI
KEMITRAAN
11
 Pemprov akan menjalankan fungsi regulasi dan intermediasi;
 Pemerintah tidak akan ikut serta secara teknis operasional
...
 Pembentukan Tim Fasilitasi Perencanaan Program
Tanggungjawab Sosial Perusahaan /Corporate
Social Responsibility Dan Prog...
• Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan
Sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Provinsi
Jawa Timur;
• Melakuk...
15
POTENSI & KRITERIA
PENGUSULAN PROGRAM
CSR
16
POTENSI
17
Tahun
Sumber Modal
PMDN PMA TOTAL
Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh
(%) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7
2008 34 61,9 93 1...
18
Tahun
SUMBER MODAL
PMDN (000 000 Rp) PMA (000 US $)
Nilai
Pert.
% Nilai
Pert.
%
1 2 3 4 5
2008 19.912.810 19,2 2.585.90...
 BUMD  11 BUMD
PT Bank Jatim; PT. SIER; PDAB; PT.
Asuransi Bangun Askrida Surabaya;
PT. Panca Wira Usaha; PT BPR Jatim;
...
Sumber : Korwil PKBL Jawa Timur
Tahun
PKBL ( Rupiah)
BL & Sosial
Kemitraan UKM &
Koperasi
Prog Lgs Pada
Masyarakat
2010 11...
21
KRITERIA PENGUSULAN
PROGRAM CSR
22
Kegiatan CSR diklasifikasikan menjadi 2
(dua) yaitu CSR terprogram dan CSR tidak
terprogram.
• CSR terprogram adalah ke...
1. Pendidikan Memberikan akses terhadap pendidikan
2. Kesehatan Memberikan akses thd layanan kesehatan,
terutama untuk M...
5. Budaya dan Olah Raga  Mendukung Pelestarian dan
pengembangan budaya Daerah dan Peningkatan Prestasi
Olah Raga;
6. Sosi...
1. Pelaksanaan kegiatan CSR ditinjau dari segi
cakupanya merupakan kegiatan yang memiliki
skala nasional / regional sesuai...
 Indonesia termasuk Jawa Timur, telah berkomitmen untuk
mewujudkan pencapaian target Millenium Development
Goals (MDGs). ...
TERIMA
KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR

4,424

Published on

Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR (Corporate Social Responsibility) di Provinsi Jawa Timur

Published in: Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,424
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
266
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Potensi dan Kriteria Usulan Program dan Kegiatan melalui CSR"

  1. 1. 1 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) Oleh : Siti Karimah **) *) Disampaikan dalam Pra Lokakarya Dan Verifikasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tanggal 22 Juli 2013 di Malang **) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Pembiayaan Pembangunan ditutup
  2. 2. 2 • PENDAHULUAN • LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR / PKBL) • KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN • POTENSI & KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM CSR • PENUTUP PENUTUP OUT LINE
  3. 3. 3 PENDAHULUAN
  4. 4. RPJMD RKPD MUSRENBANG APBD - Kebijakan Pendapatan - Kebijakan Belanja - Pembiayaan Daerah Pembangu nan Jawa Timur Pembiayaan Pembangunan bersumber dari Non APBD - Mendorong partisipasi peningkatan CSR/PKBL/TSP - KPS, melalui model LC,BOT, PPP Kesejahteraa n Masyarakat
  5. 5. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersaman dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya (Wibisono, 2007). 5
  6. 6. PLANETPROFIT PEOPLE Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mecari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroprasi dan berkembang Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan Manusia, seperti pemberian beasiswa, sarana pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas ekonomi lokal Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati Prinsip CSR/TSP Tiga prinsip dasar CSR yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, yaitu profit, people dan planet :
  7. 7. BUMN / BUMD DAN PERUSAHAAN SWASTA :  Melaksanakan Good Corporate Governance;  Melaksanakan tanggung jawab moral perusahaan terhadap perbaikan taraf hidup dan lingkungan masyarakat ;  Perusahaan menjadi eksis, karena adanya simbiosis mutualistis dengan masyarakat;  Terbangunnya trust dan public image terhadap eksistensi perusahaan;  Munculnya Community initiative terhadap keberlangsungan corporate. PEMERINTAH : 1.Untuk meningkatkan daya ungkit berbagai upaya pembangunan KESMAS misalnya dalam program kemiskinan, pendidikan, kesehatan dsb. 2. Mengimplementasi konsep Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development).
  8. 8. LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN TSP (CSR / PKBL) 8
  9. 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi, diatur dalam Pasal 34, berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: (a) Peringatan tertulis; (b) pembatasan kegiatan usaha; (c) pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau (d) pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 9
  10. 10. (Swasta, BUMN, serta BUMD) dalam rangka Program Corporate Social Responcibility serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR dan PKBL) 10
  11. 11. KEBIJAKAN & STRATEGI KEMITRAAN 11
  12. 12.  Pemprov akan menjalankan fungsi regulasi dan intermediasi;  Pemerintah tidak akan ikut serta secara teknis operasional implementasi dari prog/kegiatan PKBL/CSR yang dilakukan perusahaan (corporate);  Pemprov menyiapkan perencanaan dan memanfaatkan data base tersedia, selanjutnya ditawarkan pada perusahaan-perusahaan untuk masukan implementasi program PKBL/CSR.  Pemprov mengidentifikasi masalah dan issu yang dihadapi masyarakat, serta kebutuhan masyarakat, yang relevan jika dibiayai oleh dana PKBL/CSR;  Membangun komitmen dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia memenuhi kebutuhan masy dgn dana PKBL/ CSR.  Memberikan Apresiasi / Award kepada Perusahaan yang berkomitment tinggi dalam melaksanakan TSP / CSR
  13. 13.  Pembentukan Tim Fasilitasi Perencanaan Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan /Corporate Social Responsibility Dan Program Kemitraan Bina Lingkungan - Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan  Pembentukan Sekretariat Tim Fasilitasi Program CSR-PKBL atau TSP.  Membangun komunikasi dengan membentuk Forum Kemitraan PKBL/CSR, serta melakukan Inisiasi terhadap program yang ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan;
  14. 14. • Melaksanakan Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi Program CSR dan PKBL-TJSL di Provinsi Jawa Timur; • Melakukan pertemuan koordinasi secara berkala; • Menginventarisir dan mengelola informasi tentang program CSR dan PKBL-TJSL di Jawa Timur; • Memberikan dan/atau meminta saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur Pemerintah dan Masyarakat; • Membentuk Sekretariat Tetap sesuai dengan kebutuhan; • Melaporkan hasil pelaksanaan program CSR dan PKBL- TJSL di Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur. DENGAN TERBENTUKNYA KORWIL PKBL / FORUM CSR, akan memudahkan dalam :
  15. 15. 15 POTENSI & KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM CSR
  16. 16. 16 POTENSI
  17. 17. 17 Tahun Sumber Modal PMDN PMA TOTAL Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh Jumlah Pertbh (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6 7 2008 34 61,9 93 10,71 127 20,95 2009 36 5,88 96 3,23 132 3,94 2010 88 144,44 114 18,75 202 53,03 2011 115 30,68 174 52,63 289 43,07 2012 355 208,7 195 12,07 550 90,31 Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Perkembangan Jumlah Investor (Perusahaan) Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2008-2012
  18. 18. 18 Tahun SUMBER MODAL PMDN (000 000 Rp) PMA (000 US $) Nilai Pert. % Nilai Pert. % 1 2 3 4 5 2008 19.912.810 19,2 2.585.906 203,76 2009 25.405.226 27,58 1.561.787 -39,6 2010 41.009.462 61,42 2.053.716 31,5 2011 26.239.621 -36,06 4.965.233 141,77 2012 46.310.912 76,49 3.378.129 -31,96 Sunber : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Perkembangan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Tahun 2008-2012
  19. 19.  BUMD  11 BUMD PT Bank Jatim; PT. SIER; PDAB; PT. Asuransi Bangun Askrida Surabaya; PT. Panca Wira Usaha; PT BPR Jatim; PT. JIM; PT. JKU; PT. Petrogas Jatim Utama ; PT. JGU; PT. JAMKRIDA  Yang menyampaikan laporan PKBL hanya PT Bank Jatim  BUMN  72 BUMN  Laporkan PKBL hanya 38 BUMN
  20. 20. Sumber : Korwil PKBL Jawa Timur Tahun PKBL ( Rupiah) BL & Sosial Kemitraan UKM & Koperasi Prog Lgs Pada Masyarakat 2010 115.000.000.000 320.000.000.000 3.500.000.000 2011 123.000.000.000 460.000.000.000 3.600.000.000 2012 125.000.000.000 550.000.000.000 3.700.000.000 PELAKANAAN TSP / PKBL DI JAWA TIMUR
  21. 21. 21 KRITERIA PENGUSULAN PROGRAM CSR
  22. 22. 22 Kegiatan CSR diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu CSR terprogram dan CSR tidak terprogram. • CSR terprogram adalah kegiatan CSR yang disusun/dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Perusahaan. • CSR tidak terprogram adalah kegiatan CSR yang dilaksanakan berdasarkan proposal yang diajukan oleh pihak ketiga yang tidak sesuai dengan program kerja dan kriteria atau kegiatan dari adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya bencana alam.
  23. 23. 1. Pendidikan Memberikan akses terhadap pendidikan 2. Kesehatan Memberikan akses thd layanan kesehatan, terutama untuk Menurunkan tingkat kematian ibu dan anak (balita) 3. Lingkungan Meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan akibat kegiatan operasi perusahaan 4. Bidang Sarana dan Prasarana Umum dan Bencana Alam Melakukan pembangunan dan perbaikan sarana prasarana umum sesuai peruntukkan dan kebutuhan  Sanitasi; 5. Bencana Alam Penanggulangan kejadian tanggap darurat dan Mengurangi dampak buruk terjadinya bencana alam. Melakukan rehabilitasi daerah korban bencana alam dalam bentuk pembangunan sarana prasarana umum baik kepada masyarakat disekitar wilayah kerja perusahaan maupun masyarakat luas. Ruang Lingkup Kegiatan CSR / TSP (biasanya) meliputi :
  24. 24. 5. Budaya dan Olah Raga  Mendukung Pelestarian dan pengembangan budaya Daerah dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; 6. Sosial  Bantuan Sarana prasarana peribadatan, bantuan sembako, santunan kepada yatim piatu, lanjut usia, tuna wisma dan penyandang cacat; 7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  Pelatihan, Pendampingan, Kemitraan dan Pembiayaan / Permodalan; 8. Lingkungan  Pelestarian Alam dan Lingkungan Lanjutan
  25. 25. 1. Pelaksanaan kegiatan CSR ditinjau dari segi cakupanya merupakan kegiatan yang memiliki skala nasional / regional sesuai dengan skala Perusahaan dan dapat meningkatkan citra positif Perusahaan. 2. yang bisa menjadi Calon Penerima Bantuan dari Program CSR adalah :  Masyarakat/ lembaga yang mengajukan rencana kerja (proposal).  Kegiatan CSR dijalankan di Wilayah Operasi Perusahaan dan masyarakat luas secara selektif 25
  26. 26.  Indonesia termasuk Jawa Timur, telah berkomitmen untuk mewujudkan pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs). Namun, untuk mencapai tujuan global tersebut pemerintah tidak mungkin berjuang sendiri,  Peranan dari sektor swasta/perusahaan untuk membantu mewujudkan MDGs pada tahun 2015 mutlak diperlukan, kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara keseluruhan sangat relevan dengan MDGs, yaitu diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam beberapa bidang untuk meningkatkan peran sosial,  Kemitraan yang sinergis, strategis dan out-of-the-box antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam program intervensi yang berbasis masyarakat merupakan unsur esensial dalam upaya mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan milenium di tanah air,”
  27. 27. TERIMA KASIH
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×