Pola Penanganan Drainase Perkotaan

6,808 views
6,545 views

Published on

Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
264
Actions
Shares
0
Downloads
764
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pola Penanganan Drainase Perkotaan

  1. 1. POLA PENANGANAN DRAINASE PERKOTAAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  2. 2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota  Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang mengatur zero delta Q Policy  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Drainase Kota. Perundangan Dalam Bidang Drainase
  3. 3. 2 52,83% 32,68% 14,49% Sumber: RPJMN Bappenas, 2010 Rumah tangga yang mempunyai akses ke saluran drainase Rumah tangga yang tidak mempunyai akses ke saluran drainase Rumah tangga yang mempunyai sistem drainase dalam keadaan tergenang atau alirannya lambat dengan kapasitas aliran yang kurang memadai KONDISI EKSISTING DRAINASE
  4. 4. Perubahan Paradigma KONSEP LAMA PEMATUSAN  mengalirkan air secepatnya ke badan air penerima terdekat KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN  air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima dengan memelihara kualitasnya 3 KONSEP PENANGANAN DRAINASE
  5. 5. 4 AREA TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KEGIATAN KETERPADUAN PROGRAM 1. REGIONAL  Keterpaduan dengan sistem pengendalian banjir  Penyesuaian Masterplan drainase kota dengan pola sungai  Pengembangan sistem polder dan pemompaan  Pintu-pintu air  Saluran interceptor/sodetan  Flood control  Konservasi air baku 2. KOTA  Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kota/Kab, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air.  Sinkronisasi dan keterpaduan sistem darinase makro dan mikro yang dinyatakan dalam masterplan drainase kota  Stimulasi pembangunan/ peningktan/rehabilitasi saluran primer, sekunder & tersier  Fasilitasi Pengembangan PS drainase perkotaan skala Kota/kab  PPSP (Program Percepatan Sanitasi Perkotaan)  SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan 3. KAWASAN  Pengurangan genangan di kawasan perumahan dan permukiman  Optimalisasi kapasitas sistem drainase eksisting  Pembangunan baru sistem drainase berwawasan lingkungan  Stimulasi pembangunan/ peningktan/rehabilitasi sistem drainase lokal  Pengembangan sistem drainase berwawasan lingkungan  RPKPP (Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas)  KAPET  GNPSR (Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah) 4.LINGKUNGAN  Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat dan bersih  Pengembangan pembangunan fisik saluran drainase berwawasan lingkungan  Pemeliharaan fungsi saluran drainase melalui peran aktif masyarakat  Stimulan pembangunan prasarana drainase lingkungan  Pelibatan peran aktif masyarakat dalam memelihara fungsi drainase  KIP  Revitalisasi Kawasan  Program Keciptakaryaan berbasis masyarakat (Pamsimas, Sanimas, 3R, SLBM) 5. TAPAK BANGUNAN  Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat  Drainase berwawasan lingkungan  Pemisahan saluran air hujan dan saluran air limbah  Fasilitasi perencanaan tapak bangunan  Pembangunan drainase persil berwawasan lingkungan  Pembuatan sumur resapan  Penerbitan IMB  KONSERVASI AIR TANAH  Sistem PAH (Panen Air Hujan) KONSEP PENANGANAN DRAINASE
  6. 6. 5 akibat genangan air hujan Pengendalian Banjir (Flood Control) Penanganan banjir limpasan sungai limpasan sungai Wilayah Perkotaan Penanganan Drainase Kolam Retensi SKEMA SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
  7. 7. KEBIJAKAN - 1 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan drainase perkotaan berwawasan lingkungan STRATEGI : • Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi serta kearifan lokal. • Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi sumber daya air • Mewujudkan keterpaduan pengelolaan drainase pengelolaan prasarana drainase dengan prasarana dan sarana perkotaan KEBIJAKAN-2 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana drainase yang sudah terbangun STRATEGI : • Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase • Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem drainase KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE 6
  8. 8. KEBIJAKAN-3 Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI • Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase • Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan pengelolaan drainase perkotaan • Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase KEBIJAKAN - 4 Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase STRATEGI • Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola drainase perkotaan di daerah • Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administrasi • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase perkotaan di daerah • Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan drainase perkotaan. KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE 7
  9. 9. KEBIJAKAN-5 Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI • Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam pengelolaan drainase perkotaan • Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis drainase perkotaan KEBIJAKAN-6 Perlu dilakukan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase perkotaan STRATEGI • Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan drainase • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan drainase pada tahap penyusunan master plan, studi kelayakan, detail disain, pembangunan, dan operasi - pemeliharaan drainase perkotaan. • Mendorong peran serta dunia swasta dalam pengelolaan drainase melalui kerjasama Pemerintah- Swasta (Public Private Partnership). KEBIJAKAN DAN STRATEGI DRAINASE 8
  10. 10. Lokasi :  Kota-kota yang sudah memiliki Master Plan Drainase Perkotaan dan DED  Kawasan-kawasan permukiman dan strategis di perkotaan (Metropolitan/Kota Besar) yang rawan genangan Lingkup Kegiatan :  Pembangunan saluran drainase primer, pembangunan kolam retensi serta bangunan pelengkap utama lainnya (pompa, saringan sampah, dsb)  Pembangunan saluran drainase sekunder dan tersier, oleh pemerintah kab.kota  Sosialisasi/diseminasi/ kampanye NSPM pengelolaan saluran drainase termasuk kegiatan pembersihan sampah di sekitar saluran drainase  Produk materi penyuluhan/promosi kepada masyarakat  Penyediaan media komunikasi (brosur, pamflet, baliho, iklan layanan masyarakat, pedoman dan lain sebagainya) Kriteria Penanganan :  Sudah memiliki RPIJM dan SSK/Memorandum Program atau sudah mengirim surat minat untuk mengikuti PPSP  Dilaksanakan dalam rangka pengurangan lokasi genangan di perkotaan  Terintegrasi dengan dengan sistem pengendali banjir  Sudah terdapat institusi yang nantinya menerima dan mengelola prasarana yang dibangun  Tidak ada permasalahan lahan (lahan sudah dibebaskan, milik Pemkot/kab)  Pemerintah kab./kota bersedia menyediakan alokasi dana untuk biaya operasi dan pemeliharaan  Pemerintah Kabupaten/Kota akan melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat READINESS CRITERIA INFRASTRUKTUR DRAINASE PERKOTAAN 9
  11. 11. PROSES DESAIN : Langkah-langkah pokok yang DIPERLUKAN : 1. Survey ukur tanah sepanjang saluran drainase (pengalir) yang ada dan yang akan diperbaiki atau yang akan dibangun; 2. Penyelidikan tanah untuk mendapatkan parameter desain bagi tebing saluran dan bangunan air/bangunan pelengkap; 3. Analisis hidrologi (dilakukan untuk menentukan debit aliran rencana dari beberapa penyalir yang harus diperbaiki/dibangun); 4. Desain hidrolik dan penentuan dimensi dari penyalir yang diusulkan untuk diperbaiki/dibangun (menyesuaikan saran yang diutarakan dalam tahap Rencana Induk atau tahap persiapan sub-proyek, disesuaikan dengan data survey ukur tanah serta keadaan lapangan sesungguhnya); 5. Desain struktur (yang menyangkut desain bangunan pelengkap seperti: gorong-gorong, lantai pengeras untuk mencegah erosi, bak pengendap dari penyalir beton serta pasangan batu termasuk juga penutup, manholes sebagaimana yang diperlukan) 6. Penyiapan gambar-gambar desain;
  12. 12. SURVEY UKUR TANAH Data yang didapatkan dari hasil survey ukur tanah adalah lay-out bentuk tanah maupun bentuk permukaan tanah di sekitar dan sepanjang bangunan drainase yang ada maupun yang diusulkan. Desain detail tidak mungkin dilakukan tanpa ada data Ukur Tanah
  13. 13. PENYELIDIKAN TANAH Penyelidikan tanah perlu dilakukan untuk menentukan parameter desain dari bangunan seperti berikut ini:  Stabilitas lereng dan tebing saluran.  Desain dari bangunan-bangunan yang berkaitan.  Desain dari bangunan-bangunan drainase.  Penyesuaian (modifikasi) dari bangunan yang ada.
  14. 14. ANALISIS HIDROLOGI 1. Penentuan banjir rencana yang mencakup: – Pengecekan atau mengkaji ulang daerah tangkapan yang telah ditentukan pada tahap rencana induk – Pengkajian kategori tata guna lahan yang digunakan untuk menetapkan nilai koefisien limpasan C. – Penentuan periode ulang rencana. – Pemilihan rumus limpasan dan penggunaannya untuk menghitung ulang perkiraan debit rencana yang digunakan dalam Rencana Induk 2. Kriteria Desain: Pemilihan kriteria desain terdiri dari: – Koefisien limpasan – Periode ulang rencana – Waktu konsentrasi.
  15. 15. DESAIN HIDROLIKA Desain hydraulik mencakup penentuan lay-out jaringan drainase, jenis saluran, dimensi, ukuran dan kemiringannya. Kajiannya mencakup : 1. Perkiraan kecepatan rencana dengan mempertimbangkan penggerusan dan pengendapan di saluran tanpa perkerasan. 2. Desain kondisi peralihan dan pengamanan terhadap penggerusan di jembatan dan gorong-gorong yang diusulkan maupun yang ada. 3. Penetapan kemiringan rencana saluran, dan penghitungan dimensi yang diperlukan agar aliran rencana dapat disalurkan tanpa melimpas. 4. Perhitungan kehilangan energi yang dilakukan sepanjang aliran dan pada tempat-tempat terjadi perubahan arah atau perubahan aliran. 5. Desain dari lubang-lubang masuk (inlet) dan saluran yang diberi penutup.
  16. 16. DESAIN STRUKTUR Desain bangunan mencakup desain detail, detail lokasi dan penentuan ukuran unsur-unsur bangunan dari sistem drainase. Hal-hal tersebut mencakup: 1. Saluran drainnase, lantai dan dinding 2. Gorong-gorong 3. Sistem Polder 4. Waduk, kolam retensi/detensi 5. Jembatan 6. Penutup saluran
  17. 17. DESAIN STRUKTUR Yang Perlu diperhatikan : • Standar atau Codes yang digunakan • Pemilihan bahan dan cara membangun didasarkan pada analisis ekonomi • Desain penutup dari saluran di pinggir jalan: • Bila diperlukan • Keadaan pembebanan • Penutup yang dapat diangkat (bagaimana mengangkutnya, berapa orang yang diperlukan, alat apa yang diperlukan) • Jenis gorong-gorong • Bangunan khusus. • Penyesuaian bangunan penahan bahan dari jembatan yang ada ke jembatan baru. • Penggunaan data tanah untuk menentukan parameter teknik yang diperlukan untuk desain detail
  18. 18. PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN Penggambaran detail dibuat untuk: • Pembuatan spesifikasi teknik • Memperkirakan biaya pelaksanaan dari pekerjaan drainase (dibaca bersama dengan spesifikasi teknik) • Melaksanakan pekerjaan drainase sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perencana.
  19. 19. PENYIAPAN GAMBAR-GAMBAR DESAIN Skala yang umum digunakan adalah sebagai berikut: (a) Gambar pelaksanaan: o Tata letak = 1 : 1.000 o Penampang memanjang = Horizontal 1 : 500 atau 1 : 1.000 o Penampang melintang = Vertikal 1 : 50 atau 1 : 100 (b) Bangunan o Tata Letak = 1 : 100 atau 1 : 50 o Penampang = 1 : 100 atau 1 : 50 o Detail = 1 : 10
  20. 20. Memperhatikan konsep dasar pengembangan drainase berkelanjutan, yang dilakukan dengan meningkatkan daya guna air, memininalkan kerugian, serta memperbaiki dan melakukan konservasi lingkungan 1. Drainase Berwawasan Lingkungan (Ecodrain) Konsep pematusan diubah melalui paradigma baru yaitu drainase ramah lingkungan : Menampung, Meresapkan, Mengalirkan dan Memelihara kualitas air 2. Drainase Berbasis Masyarakat Pelibatan peran serta masyarakat mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan OPSI TEKNOLOGI SEKTOR DRAINASE 10
  21. 21. DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN
  22. 22. SKALA PERSIL
  23. 23. SKALA KAWASAN/WILAYAH
  24. 24. PILIHAN TEKNOLOGI DRAINASE BERBASIS MASYARAKAT
  25. 25. Tipe A daerah tidak terdampak limpasan badan penerima air
  26. 26. Tipe B daerah terdampak permanen limpasan badan penerima air
  27. 27. Tipe C daerah terdampak pada kondisi M.A. badan penerima air maksimum/pasang
  28. 28. SASARAN RPJMN 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010)  Pengurangan genangan/banjir di 100 kawasan strategis perkotaan seluas 22.500 Ha. SASARAN RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010-2014 (Permen PU No. 02 Tahun 2010)  Pengurangan genangan di 50 Kab/Kota seluas 4.600 Ha STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Permen PU No. 14 Tahun 2010)  Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun TARGET CAPAIAN DRAINASE 11
  29. 29. INDIKATOR OUTPUT TARGET DAN REALISASI TARGET DAN REALISASI OUTPUT SAT 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 1 Infrastruktur Drainase Perkotaan Rencana (Renstra PU) Kab/ Kota 26 29 34 39 45 50 Realisasi 25 58 46 56 73 177 2 Potensi Luas Kawasan Genangan Yang Dapat Tertangani Ha 1.949 2.115 1.249 1.128 1.132 6.442 3 Nilai Rp 779.678.121 977.809.788 792.723.486 998.212.567 1.002.353.85 2 3.548.423.962 CAPAIAN KINERJA DRAINASE (s/d TA 2013) Sistem Infrastruktur Terbangun dengan Dana APBN (2006-2013) Kapasitas Terbangun Outcome (Pengurangan Genangan) DRAINASE Drainase Primer Perkotaan 233 Kab/Kota 494 Kawasan 7.765 Ha 12
  30. 30. CONTOH PENANGANAN DRAINASE PERKOTAAN
  31. 31. Manfaat (Benefit) : Penanganan genangan di Jakarta yang dilkasanakan TA 2013-TA 2014, untuk mengurangi genangan seluas 2.250 Ha Manfaat (Outcome) : • mengurangi frekuensi dan tingkat banjir di Jakarta melalui pengerukan saluran air utama dan waduk banjir (waduk), • menerapkan metode yang baik dalam kegiatan pengerukan saluran di provinsi DKI Jakarta • investasi terhadap pihak - pihak yang bertanggung jawab dalam penanagan banjir di provinsi DKI Jakarta • untuk mengurangi kerugian biaya ekonomi dan sosial yang diakhibatkan oleh banjir dengan memulihkan kapasitas sistem pengendalian banjir kota ke kapasitas semula.Serta diharapkan bahwa proyek ini akan bermanfaat bagi penduduk yang kurang mampu, yang tinggal di daerah rawan banjir dan yang paling rentan terhadap dampak langsung dari banjir termasuk hilangnya pendapatan, biaya medis, serta biaya infrastruktur, bisnis dan perbaikan rumah. PENANGANAN GENANGAN KOTA JAKARTA
  32. 32. PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014
  33. 33. PENANGANAN GENANGAN DKI JAKARTA 2013-2014
  34. 34. Konstruksi Pompa Pasar Ikan
  35. 35. Manfaat (Benefit) :  Mengeringkan bagian wilayah Kota Semarang dari genangan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur terbangun dan kerugian lainnya.  Membangun Kolam retensi dengan luas 6,8 Ha, untuk menyimpan air 170.000 m3.  Mengurangi genangan seluas : 668 Ha. Manfaat (Outcome) :  Menahan rob dan mengurangi genangan;  Memberikan jaminan kelancaran aktivitas masyarakat.  Mengurangi kerusakan infrastruktur terbangun akibat genangan dan penurunan tanah di berbagai wilayah utara Kota Semarang  Memperbaiki kondisi lingkungan wilayah sekitar sungai dan area perkotaan;  Meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat di sekitar proyek PENANGANAN GENANGAN KOTA SEMARANG (LOAN IP-534)
  36. 36. Konstruksi Component C:
  37. 37. Manfaat (Benefit) : • Menghilangkan genangan di kawasan Kec. Sawahan, Kec. Tandes dan Kec. Wonokromo (sub Das Balong 130.20 Ha dan Sub Das Greges 214 Ha) • Luas Genangan yang diatasi : 334,2 Ha. dengan tinggi genangan ± 10 – 70 cm dan lama genangan 1- 6 jam Manfaat (Outcome) : • Membebaskan genangan untuk meningkatkan perekonomian Kota Surabaya, mengingat kawasan Surabaya Barat merupakan kawasan pertokoan, perkantoran, dan pergudangan. • Selain fungsi utamanya sebagai saluran drainase, Saluran Gunungsari didesain juga untuk mengurai kemacetan disepanjang Jl. Raya Sukomanunggal, Raya Tandes dan Jl. Raya Banjar Sugihan. Kegiatan pembangunan sistem drainase Gunungsari mulai dilaksanakan pada TA. 2009 - TA 2013 . Dengan Anggaran APBD sebesar Rp. 379.724.994.126,- dengan panjang saluran 2.697 meter, Dengan Anggaran APBN s/d TA 2013 sepanjang 2.305 meter. No Uraian TA. 2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 1 Pagu (Rp) 100.709,4 82.929,1 77.000 102.600,139 2 Pengadaan dan pemasangan Box culvert (panjang terpasang) 189 meter 529 meter 1.587 meter 1.588 meter PENANGANAN GENANGAN KOTA SURABAYA X 1.000.000
  38. 38. PEKERJAAN BOX CULVERT SALURAN GUNUNGSARI (BANYU URIP-1) PEKERJAAN SALURAN YANG SUDAH SELESAI Konstruksi Banyu Urip

×