Pola Penanganan Air Limbah Permukiman

9,831 views

Published on

Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.

Published in: Business
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,831
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
286
Actions
Shares
0
Downloads
876
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pola Penanganan Air Limbah Permukiman

  1. 1. Subdit Air Limbah Direktorat Pengembangan PLP POLA PENANGANAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  2. 2. 1. Jakstra Penanganan Air Limbah Permukiman 2. Opsi Teknologi Bidang Air Limbah 3. Readiness Criteria Bidang Air Limbah
  3. 3. 1. KEBIJAKAN & STRATEGI PENANGANAN AIR LIMBAH PERMUKIMAN
  4. 4. BABS DI KEBUN, EMPANG, & KALI Potret Sanitasi di Indonesia
  5. 5. BABS DI SUNGAI, SALURAN, & LAUT Potret Sanitasi di Indonesia
  6. 6. Mengapa Air Limbah perlu Dikelola? 50 dari 1000 bayi meninggal karena diare 14.000 ton per hari tinja mencemari badan air 75% sungai di Indonesia sudah tercemar Masyarakat membayar 25% lebih mahal untuk air minum perpipaan 70% air tanah di Indonesia tercemar Potensi kerugian dapat mencapai 56 Triliun Rupiah per tahun
  7. 7. Tantangan dan Permasalahan Sanitasi PERMASALAHANMinimnya peran serta masyarakat Belum efisiennya tata kelola dan kelembagaan Peraturan yang belum memadai Terbatasnya pendanaan Minimnya akses terhadap sanitasi layak
  8. 8. 1. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. UU Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 3. PP Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. PP Nomor 42 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air 5. PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 6. PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7. PP nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan 8. Kepmen LH nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan 9. Kepmen LH nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air 10.Kepmen LH nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. LANDASAN PERATURAN (1)
  9. 9. LANDASAN PERATURAN (2) 11. Kepmen LH nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik 12. Kepmen LH nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel 13. Kepmen LH nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit 14. PP nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan 15. Permen LH nomor 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 16. Kepmen LH nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 17. PP nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 18. Permen PU nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah
  10. 10. UU Nomor 32 tahun 2009 Pasal 20 ayat 3 Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
  11. 11. • Pasal 21 (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pd Ayat (1) dilakukan melalui : d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi • Pasal 23 : (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yg masuk dan yang ada pada sumber 2 air. (2) Pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pd ayat (1) dilakukan dg cara memperbaiki kualitas air pd sumber air dan prasarana sumber daya air. (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dg cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air. (4) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah UU NO.7/2004 tentang Sumber Daya Air
  12. 12. PP Nomor 38/2011 tentang Sungai 1. Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan melalui : a. Penetapan daya tampung beban cemaran; b. Identifikasi dan investarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai c. Penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah; d. Pelarangan pembuangan sampah ke sungai ; e. Pemantauan kualitas air pada sungai; dan f. Pengawasan air limbah yang masuk ke sungai. 2. Pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan
  13. 13. PP NO.16/2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • (Pasal-14, ayat-3) mengisaratkan tentang Pengembangan sistem AM & Sanitasi didasarkan atas pertimbangan : • Keberpihakan pada masyarakat miskin dan daerah rawan air; • Peningkatan derajat kesehatan Mayarakat; • Pemenuhan standar pelayanan ; • Tidak menimbulkan dampak sosial
  14. 14. Pelayanan Minimal Pembuangan Air Limbah (1) PP 16/2005 (PASAL 16 ): 1. Pelayanan minimal Sistem Pembuangan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/ tinja di lakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistem terpusat agar tidak mencemari daerah tangkapan air/ resapan air baku. 2. Sistem pembuangan AL terpusat diperuntukkan bagi kawasan padat penduduk dengan memperhatikan kondisi daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosio ekonomi masyarakat.
  15. 15. Pelayanan Minimal Pembuangan Air Limbah (2) PP 16/2005 (PASAL 17 ): HASIL PENGOLAHAN AIR LIMBAH : • Berupa cairan, harus memenuhi standar baku mutu air buangan & baku mutu sumber air baku (Fisik, kimia & Bakteriologi) • Berupa Padatan, yg tidak dapat dimanfaatkan kembali wajib diolah sehingga tidak membahayakan manusia dan lingkungan • Kedua-duanya hrs dimonitor baik kualitas maupun kuantitas
  16. 16. BAKU MUTU AIR LIMBAH (Kepmen LH nomor 112 tahun 2003) • Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah Parameter Satuan KadarMaksimum pH 6-10 BOD mg/L 100 TSS mg/L 100 Lemakdanminyak mg/L 10
  17. 17. TARGET MDG’S Akses Penduduk terhadap Sanitasi Layak 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 Perkotaan 53,73 56,56 57,29 56,73 59,20 54,13 64,67 66,70 69,51 72,78 72,54 72,70 76,82 Perdesaan 31,31 40,39 40,29 40,98 42,93 42,68 43,93 42,95 45,72 45,85 44,96 43,89 55,55 Nasional 32,72 34,30 35,64 35,61 38,13 35,03 44,20 48,56 51,19 55,54 55,60 57,35 62,41 53,73 72,70 76,82 31,31 43,89 55,55 32,72 57,35 62,41 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 Pencapaian(%) GAP 4,12 13,25 5,06 * : Data BPS Triwulan 3 Tahun 2012
  18. 18. 20 Perubahan Paradigma Pengelolaan Air Limbah Pioneer : World Bank, Borda NGO and AMPL Working Group Paradigma Lama (sebelum 2005) Paradigma baru TARGET ORIENTED • Rendahnya kesadaran masyarakat • Sistem sanitasi tidak berkelanjutan PUBLIC NEEDS ORIENTED • Masyarakat berperan langsung sebagai komponen pembangunan • Sistem sanitasi menjadi berkelanjutan
  19. 19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010 – 2014) • Stop Buang Air Besar sembarangan (BABs) • Pengembangan Sistem Air Limbah Terpusat di 16 Kota • Pengembangan Sistem Air Limbah Komunal di 226 Kota
  20. 20. Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman 22 Peningkatan pola investasi & pembiayaan Peningkatan peran serta masyarakat Pengembangan kelembagaan Peningkatan akses layanan Pengembangan legalitas •Peningkatan aspek kesadaran masyarakat •Peningkatan peran dunia usaha & swasta •Peningkatan akses di perdesaan untuk sistem komunal (on site) •Peningkatan akses di perkotaan untuksistem terpusat (off site) •Penyusunan peraturan perundangan •Penerapan peraturan perundangan •Penyebarluasan/sosialisasi peraturan perundangan •Penguatan instansi daerah terkait pengelolaan AL •Pengembangan kerjasama antar instansi •Peningkatan kesadaran akan pentingnya bidang air limbah •Pengembangan alternatif pembiayaan •Penyepakatan pembagian pembiayaan (pusat dan daerah) PermenPU no. 16/PRT/M/2008
  21. 21. 2. OPSI TEKNOLOGI BIDANG AIR LIMBAH
  22. 22. Skala Kaasan/Kota Skala Regional/Nasional Berbasis InstitusiBerbasis Masyarakat Skala Penanganan Pendekatan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan prasarana dan sarana air limbah mendukung kerjasama antar kota/daerah dalam melindungi pencemaran badan air  Kota metropolitan & besar sewerage sistem  Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management)  Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau sewerage skala kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama  Kota/kawasan baru:  Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)  Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru melalui investasi Prokasih dan sejenisnya (one river one management) 1.Pro poor 2.Kawasan kumuh & rawan sanitasi 1. Desa : Model CLTS  On-site 2. Kumuh perkotaan Model SANIMAS  Off-site skala kecil Skala Lingkungan Pendekatan dalam Pengelolaan Air Limbah Permukiman
  23. 23. PENGEMBANGAN AIR LIMBAH BERDASARKAN ARAS SPATIAL ARAS SPASIAL TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP KEGIATAN KETERPADUAN PROGRAM 1. REGIONAL Pengendalian pencemaran dan perlindungan air baku One river, one management  Identifikasi sumber-2 pencemaran  Station monitoring  IPAL regional  Program kali bersih  Integrated Water Resources Managemt 2. KOTA Peningkatan akses pelayanan publik dan kualitas pelayanan sanitasi dengan minimum mencapai standar minimal dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan Pengelolaan air limbah/sanitasi skala kota (city wide) dengan pembangunan secara bertahap  Fasilitasi pembangunan system sewerage  Fasilitasi peningkatan atau pembangunan IPLT  Peningkatan pelayanan air limbah perpipaan skala kota  Peningkatan akses dan kualitas pelayanan sanitasi/air limbah skala kota (IPLT) 3. KAWASAN Dukungan terhadap kws permukiman yang layak huni dan sehat  Mewajibkan setiap pengembang untuk menyediakan sewerage pada kws real estate  Memberikan subsidi kepada pengembang RSH  Penyusunan aturan perundangan dan NSPM  Fasilitasi pembangunan sewerage bertahap  Dukungan prasarana dan sarana kawasan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSH) dan MBR 4. LINGKUNGAN Meningkatkan kondisi sanitasi lingkungan pada masyarakat perkotaan / perdesaan berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri.  Pemberdayaan masyarakat  Sharingi dana antara pemerintah pusat , prop, kab/kota, LSM dan masyarakat  Stimulasi sistem pengolahan air limbah skala komunitas  Fasilitasi pengelolaan /manajemen pembangunan  Decentralized wastewater treattment  Pengembangan Sanitasi Lingkungan oleh Masyarakat (SANIMAS)  Kampung Improvement 5. TAPAK BANGUNAN / PERSIL Mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuang tinja di tempat terbuka tetapi membangun serta menggunakan jamban + septic tank/cubluk kembar Pemberdayaan masyarakat untuk membangun jamban dengan dana sendiri atau sumber lain non-pemerintah  Percontohan  Penyediaan fasilitator pemberdayaan masyarakat  Pengembangan program CLTS (Community Lead Total Sanitation)  Penerbitan IMB  Bebas BAB sembarangan
  24. 24. • suatu konsep penyelenggaraan sanitasi / air limbah domestik, • berdasarkan kebutuhan dan kesesuaian masyarakat itu sendiri, • melalui perencanaan, pemilihan teknologi, pembangunan, operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat sendiri, • pendampingan fasilitator. 26 Sanimas = Sanitasi oleh Masyarakat APA ITU SANIMAS ?
  25. 25. Prinsip SANIMAS • Pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat • Masyarakat diberi kesempatan untuk menyeleksi sendiri calon lokasi • Masyarakat memilih sendiri sarana sanitasinya berdasarkan Informasi Pilihan Teknologi Sanitasi • Pemberdayaan Masyarakat (Pelatihan- pelatihan) • Peran serta atau partisipasi masyarakat sejak Perencanaan, Pelaksanaan pembangunan, hingga Pemanfaatan dan Perawatan • Pengelolaan kegiatan dapat memberikan memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan
  26. 26. 28 C O N V E N I E N C E COST Common on-site Sanitation Systems Common CBS-options Conventional centralized & high costs systems SANIMAS MENGISI GAP: Teknologi Vs Pelayanan
  27. 27. Pendekatan Berbasis Institusi • Kota metropolitan & besar : off site /sewerage sistem • Kota sedang/kecil: off site sistem terpadu – fokus pada pelayanan IPLT (peningkatan on site management) • Kota/kawasan lama: Shallow/small bore sewer atau sewerage skala kawasan, terpadu dengan PS pelayanan kota mendukung revitalisasi kota lama • Kota/kawasan baru: • Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH) • Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat
  28. 28. 30 SANIMAS PERUBAHAN PERILAKU HIDUP MASYARAKAT
  29. 29. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH Terdapat dua macam sistem pengolahan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. Sanitasi sistem setempat (on-site system), yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk b. Sanitasi sistem terpusat (off-site system) atau sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL.
  30. 30. Pertimbangan pemilihan Sistem Pengelolaan Air: 1. kepadatan penduduk; 2. ketersediaan air bersih; 3. kedalaman muka air tanah; 4. permeabilitas tanah; 5. kemiringan tanah; 6. kebutuhan dan ketersediaan lahan; 7. kemudahan operasi; 8. ketersediaan sumber daya manusia, dan 9. kemampuan pembiayaan.
  31. 31. SKEMA PEMILIHAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH
  32. 32. - Pengolahan air limbah dilakukan secara setempat - Mayoritas penduduk Indonesia masih menggunakan pengolahan air limbah sistem individual berupa tangki septik atau biofilter - Perlu penyedotan lumpur tinja 2-3 tahun sekali ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 1. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Individual Biofilter IPLT
  33. 33. Tangki Septik (Septic Tank) • SNI 03-2398-2002 • Harus kedap air • Efisiensi pengolahan 60-70%
  34. 34. Contoh Dimensi Tangki Septik
  35. 35. TANGKI SEPTIK DENGAN FILTER ANAEROBIK Kriteria perencanaan filter anaerobik adalah sebagai berikut (Bintek, 2011): •Media yang digunakan berukuran (2-6) cm dan bersifat porous dengan gravitasi spesifik (specific gravity) mendekati 1 (satu) •Kedalaman filter (100-120) cm •Waktu detensi ≥ 1 (satu) hari •Angka pori berkisar antara (40-60)% Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System) Sistem Individual
  36. 36. Teknologi pengolahan air limbah domestik komunal merupakan sistem pengolahan air limbah yang digunakan tidak hanya untuk 1 (satu) rumah tangga tetapi digunakan secara bersama IPAL Komunal 2. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat Komunal
  37. 37. Sistem komunal untuk pengolahan air limbah terpisah hanya dari lumpur tinja dapat menggunakan sistem pengolahan yang dikenal dengan MCK++. Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System) Sistem Komunal
  38. 38. 40 IPAL Sistem Komunal dengan Pemipaan Septictank Bersama MCK Plus ++ Pilihan Teknologi SANIMAS
  39. 39. TANGKI SEPTIK KOMUNAL Perencanaan tangki septik yang lebih detil dapat mengacu pada pembahasan Tangki septik dan SNI 03-2398-2002 Tata Cara Perencanaan Tangki Septik Dengan Sistem Resapan Pada sistem ini, WC/kakus dibangun pada masing- masing rumah dan selanjutnya air limbah dialirkan melalui pipa ke tangki septik yang dibangun di bawah tanah. Tangki septik ini digunakan bersama untuk beberapa rumah Pengelolaan Air Limbah dengan Sistem Setempat (On-Site System) Sistem Komunal
  40. 40. SISTEM MCK PLUS Tiang Pancang Kayu Ulin 10 x 10 cm 100 ±0.97 Pasir Urug 10 cm Lantai Kerja 10 cm Plat Lantai 25 cm Manhole Balok Penyangga Plat Penyaring Filter Material Buis Beton Ø60 cm Plat Penutup 15 cm 200 MT ±0.00 ±1.00±0.97 200 150 300 133 12 445 DEF 20 200150500 100 POTONGAN 1 - 1" 45 118 24 8797 2470 10 10 10 10 50 10 PVC D Ø 6" 110 80 1515 Pasir Urug 10 cm Lantai Kerja 1:3:5 10cm Plat Lantai 1:2:3 10 cm A 20 10 10 73 107 C B R150 286 15 170 24 170 24 80 15 80 15 80 24 90 24 170 15 150 15 1512 15 40 40 95 5 25 35 25 20 300 248 145 393 Dak Beton Ring Balk 25/30 15 266 15
  41. 41. Tangki Septik Bersekat (Baffled Reactor) Tangki septik bersekat (Baffled reactor) adalah pengolahan air limbah dengan menggunakan beberapa bak/kompartemen yang fungsinya berbeda-beda. Air limbah yang masuk pada tangki akan diolah secara bertahan
  42. 42. TANGKI SEPTIK BERSUSUN DENGAN FILTER Tangki septik bersusun dengan filter merupakan modifikasi dari tangki septik yang menambahkan filter di dalam tangkinya. Air limbah yang telah melalui proses anaerobik akan masuk pada tahap filtrasi.
  43. 43. BIODIGESTER Bio-digester adalah pengolahan air limbah dengan melalui proses biologis secara anaerobik atau tanpa kehadiran oksigen. Proses penguraian materi organik dari air limbah yang diolah akan menghasilkan biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif
  44. 44. BEBERAPA KENDALA PENERAPAN TEKNOLOGI BIOGAS DI DAERAH PERKOTAAN Teknologi biogas memerlukan Waktu Tinggal Di dalam reaktor cukup lama (10 – 30 hari). Memerlukan lahan yang cukup besar. Biaya konstruksi relatif lebih besar. Jika pengoperasiannya kurang baik terjadi kebocoran gas yang terjadi sehingga resiko bahaya lebih besar. Jika digunakan untuk mengolah kotoran manusia, terdapat kendala mengenai pengumpulan limbah (tinja), Kendala psikologis dan bau tidak sedap. Efluent hasil olahan masih mengandung organik dan amoniak yang cukup tinggi sehingga jika langsung dibuang masih belum memenuhi baku mutu lingkungan, memerlukan pengolahan lanjutan.
  45. 45. TANGKI SEPTIK BERSEKAT DENGAN FILTER DAN TANAMAN • Tangki septik bersekat dengan filter dan tanaman merupakan kombinasi tangki septik dengan bak yang diberi tanaman. • Tanaman akan menyerap air limbah melalui akar tanaman • Media penanaman terdiri dari tanah dan kerikil dengan kemiringan antara (0- 0,5)%. • Air limbah berasal dari tangki septik yang berada di bagian ujung bak dialirkan pada media filter. • Permukaan air berada 5 (lima) cm di bawah permukaan filter. • Kebutuhan lahan untuk 50 KK adalah seluas 120 m2
  46. 46. SISTEM KOMUNAL-PERPIPAAN Jembatan Serangan 12 7 KaliWinongo LOKASI IPAL DEWATS IPALSISTEM DEW ATS 50 U 8 20m10 15 7 9 6 11 RT 05 3 5 4 2 13 1 11 12 10 8 6 9 4 3 2 1 28 29 KETERANGAN 12 15 10 76 14 85 4 9 1613 TembokSDSerangan 2425 23 2120 22 2617 x 15 14 16 3 RT 042 18 17 19 20 24 23 1 11 10 30 22 21 RT 03 1 2 19 18 3 4 11 12 13 14 7 26 25 1 6 85 27 2 17 16 9 10 18 15 Lokasi IPAL Bak Kontrol Rumah Penduduk Pipa Utama Batas RT 5 RT 01 RT 02 Jln.Wirobrajan Jln.KH.WachidHasyimJln.LetjendSuprapto Jln. KHA Dahlan 220 C A B Outlet D Inlet
  47. 47. 5050 MCK++ DENGAN BIOGAS DI KOTA KEDIRI PERPIPAAN KOMUNAL DI KOTA BLITAR/PASURUAN SISTEM SETEMPAT
  48. 48. Small bore sewerage (SBR) adalah salah satu alternatif pengolahan lanjutan untuk effluent dari tangki septik yang didisain untuk menerima hanya limbah rumah tangga dalam wujud cair (liquid) yang selanjutnya dialirkan melalui jaringan pengumpur air limbah dengan sistem terpusat (Otis & Mara, 1985). TANGKI SEPTIK DENGAN SMALL BORE SEWER
  49. 49. Contoh Skema Sistem Pengolahan Air Limbah dengan RBC
  50. 50. SANIMAS SISTEM MIX (GABUNG) antara KOMUNAL- PERPIPAAN DAN MCK PLUS
  51. 51. INSTALASI PENGOLAHAN LUMPUR TINJA (IPLT) IPLT Banda Aceh Unit Pengolahan Setempat IPLT o Tangkiseptik paling banyak digunakan di Indonesia o Biofilter o Truk tinja o Motor tinja o Pengolahan primer: Tangki Imhoff, bak sedimentasi o Pengolahan sekunder: sistem kolam/lagoon, oxidation ditch o Pengering Lumpur Unit Pengangkut
  52. 52. Tahapan Perencanaan IPLT
  53. 53. Alternatif Tahapan IPLT < 50,000 jiwa
  54. 54. Pengolahan Air Limbah Sistem Terpusat Sistem terpusat adalah sistem dimana air limbah dari seluruh daerah pelayanan dikumpulkan dalam riol pengumpul, yang kemudian dialirkan kedalam riol kota menuju tempat pengolahan dan effluen dibuang ke badan air penerima.
  55. 55. Sambungan Rumah ke Pipa Sewer
  56. 56. Sistem Air Limbah Terpusat di 13 Kota IPAL Suwung, Bali IPAL Sewon, Yogyakarta IPAL Cirebon Bandung: IPAL Bojongsoang Cirebon: IPAL Ade Irma, Kesenden, Perumnas,and Perumnas Utara Yogyakarta: IPAL Sewon Surakarta: IPAL Mojosongo and Semanggi Bali: IPAL Suwung Medan: IPAL Pulo Brayan Prapat: IPAL Aji Bata Balikpapan: IPAL Margasari Banjarmasin: IPAL HKSN, Lambung Mangkurat, Pekapuran Raya, Basiri Jakarta: IPAL Setiabudi & Malaka Sari Tangerang: IPAL Sukasari Manado: IPAL Boulevard Batam: IPAL Batam Center
  57. 57. SR (unit) Penerima Manfaat (Jiwa) 1 Medan 1994 Pulo Brayan UASB 10.000 10.000 - 16.400 82.000 2 Parapat - Ajibata Kolam Aerasi 2.000 115 94,3 253 1.265 3 Batam 1990 Batam Center Kolam Oksidasi 2.852 75 97,4 300 1.500 1986 Aerasi 38.880 24.883 36,0 1.852 209.260 2012 MBBR 21.600 - - - - 5 Tangerang - Sukasari Kolam Oksidasi 2.852 150 94,7 300 1.500 6 Bandung 1979 Bojongsoang Kolam Anaerob Fakultatif 80.835 73.103 9,6 101.403 507.015 1987 Kesenden Kolam Anaerob Fakultatif 7.033 6.892 98,0 171 855 1987 Ade Irma Kolam Anaerob Fakultatif 5.626 4.782 85,0 1.808 9.040 1977 Gelatik Kolam Anaerob Fakultatif 3.944 907 23,0 1.419 7.095 1977 Rinjani Kolam Anaerob Fakultatif 3.944 3.116 79,0 4.738 23.690 1995 Semanggi Biofilter 5.184 3.761 27,4 8.435 42.175 1995 Mojosongo Kolam Aerob Fakultatif 4.320 2.169 49,8 4.940 24.700 2012 Pucang Sawit Biofilter 3.456 - 100,0 - - 9 Yogya, Sleman, Bantul 1994 Sewon Kolam Aerasi Fakultatif 15.500 12.500 19,4 16.197 80.985 10 Denpasar 2004 Suwung Kolam Aerasi 51.000 31.185 38,9 16.688 83.440 11 Balikpapan 2001 Margasari Extended Aeration 800 320 60,0 1.385 6.925 2008 HKSN RBC 5.000 448 91,0 1.379 6.895 2007 Pekapuran Raya RBC 2.500 529 78,8 1.627 8.135 2000 Lambung Mangkurat RBC 1.000 476 52,4 1.464 7.320 2010 Basirih RBC 2.000 140 93,0 431 2.115 2011 Tata Banua RBC 2.000 151 92,5 465 2.325 2011 Sungai Andai RBC 3.000 178 94,1 547 2.735 2013 Sultan Adam RBC 2.000 - 100,0 - - 13 Manado 2010 Boulevard RBC 2.000 100 95,0 100 500 TOTAL 13 24 257.726 175.981 31,7 182.302 1.111.470 12 Banjarmasin 8 Surakarta 7 Cirebon 4 Jakarta Zona 0 Setiabudhi Jumlah No Kota Tahun Pembangunan Nama IPAL Sistem IPAL Kapasitas Pengolahan Terpasang (M3/hari) Kapasitas Pengolahan terpakai (M3/hari) Kapasitas Idle (%) IPAL
  58. 58. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA) IPAL Skala Kota (Terpusat/ offsite) Effluent APBNAPBD Lahan, SR, OM sistem lengkap Stasiun pompa Sambungan Rumah Sambungan Rumah Sambungan Rumah
  59. 59.  Pembangunan IPAL Kawasan di RSH (Rumah Sederhana Sehat), di Indonesia membutuhkan biaya hingga Rp 6 Juta/KK  Untuk 100 KK = Rp 600 Juta  Readiness Criteria: • Ketersediaan lahan dari Masyarakat/Pemda sebesar ± 100 m2 • Masyarakat bersedia untuk mengelola sarana pendukung perpipaan disekitar rumahnya (mengecek manhole, membersihkan grease trap) • Masyarakat bersedia untuk membayar iuran untuk pemeliharaan IPAL KAWASAN RSH DI PERUM GRIYA PALEM INDAH IPAL KOMUNAL DI RSH
  60. 60. PEMBANGUNAN IPAL TERPUSAT DI RSH ABDI PERSADA 2 PEMBANGUNAN IPAL DI KAWASAN RSH KAWASAN RSH DI PERUM GRIYA PALEM INDAH LOKASI IPAL TERPUSAT DI PERUM GRIYA PALEM INDAH KAWASAN PESANTREN OEMAR DIAN TANGKI SEPTIK KOMUNAL UNTUK SISWA PUTRA TANGKI SEPTIK KOMUNAL UNTUK SISWA PUTRI
  61. 61. SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT IPLT SANIMAS RSH IPAL Kawasan APBD • Sambungan Rumah (SR) • O & M • MOBIL TINJA APBN PERPIPAAN, SANIMAS, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT Sambungan Rumah RSH
  62. 62. 3. READINESS CRITERIA
  63. 63. READINESS CRITERIA NO CRITERIA PELAKSANA 1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah 2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Putih Pemda / Pokja 3 Pelaksanaan Kegiatan Pemicuan/Penyadaran Masyarakat Pemda / Pokja 4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pokja 5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja 6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi (KSM, UPTD, BLUD, dll) Pemda / Pokja 7 Surat Kesediaan Menerima Aset Pemda/Kepala Daerah
  64. 64. 1. Pembangunan Prasarana Air LimbahTerpusat (off-site) a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP c. Tercantum dalam dokumen RPIJM d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL e. Sasaran kota besar/metropolitan dengan penduduk > 1 juta jiwa f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun h. Tersedia dana yang cukup untuk sosialisasi SR, pembangunan SR dan operasional sistem yang dibangun
  65. 65. 2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-site) berbasis masyarakat a. Adanya surat minat/permohonan dari Pemerintah Kabupaten/Kota b. Kriteria lokasi : – Padat – Kumuh – Miskin c. Tersedia lahan dari masyarakat d. Tersedia dukungan/pembinaan dari Pemda pasca konstruksi (SKPD tersedia)
  66. 66. 3. Pembangunan IPAL Kawasan/RSH a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP c. Tercantum dalam dokumen RPIJM d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL e. Sasaran skala kawasan/permukiman/kompleks perumahan f. Tersedia lahan untuk IPAL dari Pemda g. Tersedia institusi yang akan mengelola prasarana yang akan dibangun h. Tersedia dana yang cukup untuk sosialisasi SR, pembangunan SR dan operasional sistem yang dibangun
  67. 67. 4. Pembangunan IPLT a. Adanya surat minat permohonan dari Pemerintah Kota b. Kabupaten/Kota peserta Program PPSP c. Tercantum dalam dokumen RPIJM d. Tersedia Master Plan/FS/DED/Amdal sektor/UKL/UPL e. Tersedia lahan untuk IPLT dari Pemda f. Tersedia kelembagaan pengelola IPLT g. Tersedia kendaraan angkut tinja h. Manajemen pengumpulan lumpur tinja dari rumah tangga i. Pengawasan kualitas septic tank
  68. 68. TERIMA KASIH

×