Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

4,482 views
4,425 views

Published on

Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
648
Actions
Shares
0
Downloads
2,515
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

  1. 1. Petunjuk PraktisMemorandum Program Sanitasi (MPS)Desember 2012
  2. 2. KATA PENGANTARPenyusunan Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) merupakan tahapan ke-4 dari enamtahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini padadasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut darivisi dan misi sanitasi kab/kota, strategi dan kebijakan sanitasi kab/kota, serta arahan program/kegiatanselama 5 (lima) tahun mendatang.Melalui penyusunan MPS diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSKdapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkankendala dan kemampuan yang ada. Memorandum Program merupakan komitmen bersama antaraPemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka mempercepatpelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman.Petunjuk Prakis Penyusunan Dokumen MPS ini berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen MPS,yang mencakup penetapan program prioritas, penyusunan program dan anggaran jangka menengah dantahunan, dan pengelolaan program. Selain itu juga dijelaskan mengenai tata cara eksternalisasi danpenggalangan komitmen dari para pihak yang terkait dengan percepatan pembangunan sanitasipermukiman, baik di pusat maupun di daerah. Materi lainnya adalah penyiapan Proposal Pendanaandalam rangka mencari sumber pendanaan alternatif.Petunjuk Praktis Penyusunan Dokumen MPS ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi anggotaProgram Manajemen Unit (PMU), Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja (Pokja) SanitasiProvinsi dan Kab/Kota, Satuan Kerja (Satker), para fasilitator, dan para penggiat sanitasi.Dengan Panduan yang menuntun penggunanya langkah demi langkah, diharapkan dapat dihasilkansebuah Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang lengkap, terpadu, berkomitmen, dan dapatdiimplementasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.Jakarta, Desember 2012Ir. M. Syukrul AmienDirektur Pengembangan Penyehatan Lingkkungan PermukimanDirektorat Jenderal Cipta KaryaKementrian Pekerjaan Umum
  3. 3. Daftar Isi PendahuluanA. Penjelasan Rinci Outline MPSB. Lampiran PT-01.MPS : KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARAN PT-02.MPS : PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN PT-03.MPS : TINDAK LANJUT PT-04.MPS : PENULISAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI PT-05.MPS : PENULISAN MPS-TAHUNAN
  4. 4. PENDAHULUANLatar belakangSetelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, selanjutnya KelompokKerja (Pokja) AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada tahap untuk dapatmengimplementasi kan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yangdiperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumenMemorandum Program Sanitasi (MPS), baik terkait kepastian ketersediaan anggaran, persiapan untuktahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan.Petunjuk mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim TeknisPembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai ManualTahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual Memorandum Program SanitasiKabupaten / Kota (2011).Pada versi Desember 2012 ini ada beberapa penyesuaian kecil terkait istilah, yang dilakukan agar lebihmensinkronkan dengan Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan PPSP.Sebagaimana latar belakang disiapkannya Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan PetunjukPraktis Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, maka Petunjuk Praktis Memorandum ProgramSanitasi ini juga disiapkan berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan PPSP selama 2 tahun terakhir yangmengindikasikan perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalamrangka penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih memfokuskan pada “proses”supaya tercapainya komitmen program dan penganggaran, serta tindak lanjut yang perlu dilakukanapabila terjadi “funding gap”.Secara konseptual, dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program Kegiatan yang akandiimplementasikan dapat dipastikan sumber pendanaannya serta memenuhi kaidah SMART (Specific –jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant –informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu).TujuanPenerbitan Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi ini untuk dapat dijadikanpegangan bagi Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Tahap 4Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu penyusunan MemorandumProgram. Selain itu, Petunjuk ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi fasilitatordalam memfasilitasi Pokja dalam proses penyusunannya.Kelengkapan Petunjuk PraktisPetunjuk Praktis Penyusunan MPS ini disusun dengan struktur penulisan sebagai berikut: Bagian A : Penjelasan Rinci Outline MPSMenjelaskan secara detail mengenai informasi dan data yang perlu ditampilkan dalam MPS. Penjelasanrinci ini memberi acuan minimum informasi (standar minimum) yang perlu dihasilkan/dituliskan
  5. 5. berdasarkan “proses” yang telah dijalani untuk setiap Bab, sub-bab dan Lampiran di dalam dokumenMPS. Bagian B : Petunjuk TeknisBerisi penjelasan proses dan langkah-langkah dalam penyusunan tahapan MPS secara rinci untuk mile-stone utama. Bagian ini dapat menjadi semacam “daftar centang’ (check-list) bagi Pokja gunamenyiapkan secara detail terkait proses penyiapan MPS. Bagian ini juga menekankan pada penjelasan“apa” yang harus dilakukan, oleh “siapa”, “kapan”, dan sedikit penjelasan mengenai “mengapa”.Bagian ini juga memberi penjelasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan atau analisis spesifikyang perlu dilakukan untuk kegiatan utama penyusunan MPS. Selain itu, di bagian ini juga terdapatreferensi mengenai cara menindak lanjuti apabila masih terjadi kekurangan dana untuk implementasikegiatan (funding gap).Pengguna SasaranPengguna sasaran dari Petunjuk ini adalah Pokja Kabupaten/Kota. Namun demikian, mengingat fungsiProvinsi untuk melakukan Koordinasi, Advokasi, Advisori, Fasilitasi, Supervisi dan Sinkronisasi, maka PokjaProvinsi akan menarik banyak manfaat jika membaca Petunjuk ini. Selain itu, Petunjuk ini dapatdigunakan oleh Fasilitator untuk membantu proses fasilitasi yang akan dilakukan.Ringkasan proses penyusunan MPSPetunjuk Praktis yang disiapkan ini memadukan antara “proses” dan “produk”. Karena itu di sampinglebih banyak memberi panduan tentang bagaimana mencapai milestone-milestone, Petunjuk Praktis inijuga mengindikasikan produk pada tiap-tiap milestone. Terdapat 5 (lima) milestone di dalam penyusunandokumen SSK yang digambarkan sebagai berikut: Milestone di dalam penyusunan MPS Lampiran: Bab 2: Penyiapan Deskripsi Konsolidasi dan Komitmen Program danProposal Program Pendanaan Bab1: Bab 3: Tindak Lanjut Tahunan Review dan Penetapan Rencana Implementasi dan Program Prioritas Pengelolaan ProgramJadwal kegiatanProses penyusunan MPS idealnya dapat mulai dilakukan secara bersamaan dengan proses penyusunanSSK, yaitu ketika mencapai proses input Bab 5 SSK Penyusunan Program dan Kegiatan, yang direncanakanpada akhir bulan Agustus. Pada tahapan tersebut, team Pokja perlu banyak melakukan konsolidasi dankonsultasi internal, baik dengan SKPD/Dinas Kabupaten/Kota terkait, maupun eksternal dengan tingkat
  6. 6. Pemerintah Provinsi ataupun Pusat. Pendekatan untuk mendapat dukungan dan partisipasi dari DuniaUsaha dan masyarakat juga merupakan bagian proses yang paling menentukan optimasi dari penyusunanMPS ini.Secara konsep, dokumen MPS merupakan Dokumen Terbuka (rolling document) yang perlu selalu diperbaharui sesuai kemajuan komitmen yang dicapai. Evaluasi Kegiatan dan tindak lanjut tahunan tetapperlu dilakukan secara rutin ataupun periodik oleh Pokja setelah periode fasilitasi CF / PF selesai, dengansasaran agar semua Program Kegiatan yang sudah disepakati dapat ter-implementasi pada periode waktujangka Menengah ini.Secara proses, target yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode fasilitasi MPS adalah disepakatidan ditandatanganinya dokumen pokok MPS, yang berisi Nota Komitmen terkait implementasi programterseleksi dan skedul penganggarannya, baik dari tingkat Kabupaten / Kota, Provinsi dan PemerintahPusat. Apabila beberapa kegiatan masih belum ada komitmen sumber pendanaannya (Program dalam“Daftar Tunggu”), maka Pokja perlu mempersiapkan deskripsi rinci Rencana Tindak Lanjut yang akandilakukan pada periode tahun-tahun selanjutnya, baik terkait “pemasaran” program tersebut maupunlangkah pengawalan untuk program yang sudah ada komitmennya.
  7. 7. JADWAL PELAKSANAAN PENYUSUNAN MPS Bulan( Fasilitasi tahun n) Fasilitasi Periode Tahun (n+1)No Kegiatan Okt Nov Des Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Dec1 Penyusunan Buku Putih Sanitasi waktu penyusunan Buku Putih Sanitasi waktu penyusunan SSK 2 Penyusunan Dokumen SSK2,1 Milestone 1: Penyiapan kerangka kerja pembangunan sanitasi Awal proses MPS2,2 Milestone 2: Penetapan strategi pembangunan sanitasi Bab 3, 42,3 Milestone 3: Penyusunan program dan kegiatan Bab 5 a. Penyusunan program dan kegiatan b. Konsultasi dengan Forum SKPD dan Tim Pengarah c. Konsultasi dengan DPRD d. Konsultasi dengan Provinsi e. Konsultasi dengan Satker f. Finalisasi program dan kegiatan2,4 Milestone 4: Finalisasi SSK waktu proses penyusunan MPS ideal3 Penyusunan Dokumen MPSS kesatuan proses perencanaan PPSP: BPS - SSK - MPS3 Penyusunan Dokumen MPSS3,1 REVIEW dan PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS Bab 1 a. Review Program dan Kegiatan - konsolidasi b. Resume Permasalahan Sub-sektor sanitasi b. Resume Penetapan Sub sektor dan Program Prioritas d. Review Kebutuhan Anggaran dan Indikasi Potensi Pembiayaan e. Penyiapan Deskripsi Program utama3,2 KONSOLIDASI dan KOMITMEN PROGRAM Bab 2 a. Kesepakatan dengan Forum SKPD / Eksekutif dan Legislatif Kab/Kota b. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat kab/Kota c. Konsolidasi dan Presentasi Tingkat Provinsi khusus untuk N+1 d. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat Provinsi e. Konsolidasi dan Presentasi Tingkat Pusat / K / L f. Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tingkat Pusat / K / L g. Penandatangan Komitmen Program Jangka Menengah3,3 RENCANA IMPLEMENTASI dan PENGELOLAAN PROGRAM Bab 3 a. Manajemen dan Organisasi Pelaksana b. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa c. Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan d. Tindak lanjut rencana implementasi Tahun n+2 Lampiran3,4 PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN a. Pemilahan lembar Tabel Program yang belum ada Komitmen-nya c. Lobby dan Presentasi dengan untuk unsur Non-Pemerintah (Swasta / LSM/ Masyarakat / Donor) d. Draft Komitmen-1*) partisipasi Program unsur Non Pemerintah3,5 TINDAK LANJUT TAHUNAN a. Pengawalan Penganggaran b. Fasilitasi terkait Rencana Tindak Tahun n+1 (oleh CF/PF/PMU/PIU) Catatan: Dokumen MPS merupakan dokumen "Terbuka" - yang akan selalu di update 1 sesuai progres / pencapaian yang ada Proses lebih dipentingkan - Laporan / "produk dokumen" hanya sebagai 2 pencatatan proses yang sudah dilaksanakan
  8. 8. A. PENJELASAN RINCIOUT-LINE MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
  9. 9. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (LogoKabupaten/Kota) Tahun ………MEMORANDUM PROGRAM SANITASIKabupaten / Kota ………………Provinsi …………………………... (bagian ini dapat diisi foto atau gambar) DISIAPKAN OLEH: POKJA SANITASI KABUPATEN / KOTA …………
  10. 10. Kata Pengantar Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat yang ingin dicapai dengan dilakukannya penyusunan MPS: MPS merupakan dokumen kesepakatan yang terintegrasi dan berisi Prioritas Program Sanitasi Kabupaten/Kota, Nota Kesepakatan terkait komitmen dukungan dari berbagai pihak untuk implementasi program dan sumber pendanaannya, serta tahapan persiapan untuk implementasi Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan terkait tahap pembangunan sanitasi yang akan dituju dalam periode jangka pendek, menengah, dan panjang. Perlu disebutkan juga komitmen Bupati/Walikota untuk mengaplikasikan dokumen perencanaan strategis sanitasi yang telah disusun di dalam SSK dan MPS ini dengan memasukkan/mengintegrasikannya pada dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD/Renstra/RPIJM dll.) serta siklus penganggaran reguler di Pemerintah Daerah. Harapan terkait manfaat dari proses penyusunan MPS ini Kata Pengantar ditandatangani Bupati/Walikota. Batasi jumlah halaman kata pengantar ini hanya 1 (satu) halaman. Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun
  11. 11. Kata PengantarDaftar IsiBAB 1 PENDAHULUAN1.1 Maksud dan Tujuan (maks. 1 halaman)1.2 Resume Permasalahan Sanitasi ( maks. 4 halaman) 1.2.1 Permasalahan Air Limbah Permukiman 1.2.2 Permasalahan Persampahan 1.2.3 Permasalahan Drainase Lingkungan 1.2.4 Permasalahan Prohisan1.3 Resume Tujuan dan Sasaran Sampai Tahun 20xx ( maks. 2 halaman)1.4 Resume Program Prioritas dan Justifikasinya (masing-masing maks. 2 halaman) 1.4.1 Prioritas Air Limbah Permukiman 1.4.2 Prioritas Persampahan 1.4.3 Prioritas Drainase Lingkungan 1.4.4 Prioritas ProhisanBAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH2.1 Sumber Dana Pemerintah (masing-masing maks. 2 halaman) 2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota 2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi 2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat2.2 Sumber Dana Non Pemerintah (masing-masing maks. 2 halaman) 2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM) 2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat 2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga DonorBAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM3.1 Manajemen dan Organisasi Pelaksana (maks. 2 halaman)3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa (maks. 2 halaman)3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan (maks. 1 halaman)LAMPIRAN-LAMPIRANLampiran 1: Komitmen Program Jangka Menengah (kertas A3 – format excel, landscape)L.1-A Tabel Program Sanitasi Kab / Kota xxL.1-B Program dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / KotaL.1-C Program dengan Kesepakatan Pemerintah ProvinsiL.1-D Program dengan Kesepakatan Pemerintah PusatL.1-E Program dengan Kesepakatan Partisipasi SwastaL.1-F Program dengan Kesepakatan Masyarakat
  12. 12. Lampiran 2: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya (kertas A3 – format excel, landscape)L.2-A Daftar Program yang belum ada Kesepakatan PendanaannyaLampiran 3: Deskripsi Program Utama dan Proposal Pendanaan AlternatifL.3-A Deskripsi Program UtamaL.3-B Proposal PendanaanLampiran 4: Rencana Tindak TahunanL.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)1L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3)Daftar TabelTabel 1.1 Permasalahan Utama Air Limbah PermukimanTabel 1.2 Permasalahan Utama PersampahanTabel 1.3 Permasalahan Utama Drainase LingkunganTabel 1.4 Permasalahan Utama ProhisanTabel 1.5 Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi sampai 20xxTabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xxTabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xxTabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xxTabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xxTabel 3.1 Manajemen Implementasi dan Organisasi PengelolaTabel 3.2 Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun n+2 dan n+3Tabel 3.3 Kesepakatan Tindak Lanjut MonEv TahunanTabel L.1-A Tabel Program dan Kegiatan Kabupaten / Kota xxTabel L.1-B Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten / KotaTabel L.1-C Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah ProvinsiTabel L.1-D Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah PusatTabel L.1-E Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta.Tabel L.1-F Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi MasyarakatTabel L.1-G Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Negara DonorTabel L.2-B Daftar Program dan Kegiatan Yang Belum Ada Kesepakatan PendanaannyaTabel L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2)Tabel L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3)Daftar PetaPeta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xxPeta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xxPeta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xxPeta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xxDaftar Gambar1 Tahun n adalah asumsi tahun penyusunan SSK – dan n+1 adalah tahun dimulainya penyusunan MPS
  13. 13. Daftar IstilahAMPL Air Minum dan Penyehatan LingkunganAPBD Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAUSAID Australian Aid AgencyBAKD Bina Administrasi Keuangan DaerahBAPP Bagian Anggaran Pembiayaan dan PerhitunganBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBIP Badan Investasi PemerintahBKK Badan Kredit KecamatanBLUD Badan Layanan Umum DaerahBPP SPAM Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air MinumBUMD Badan Usaha Milik DaerahBUMN Badan Usaha Milik NegaraCBO Community-Based OrganizationCDF Community Development FundsCDM Clean Development MechanismCK Cipta KaryaCLTS Community-Led Total SanitationCSR Corporate Social ResponsibilityCSS City Sanitation Strategy (SSK)DAK Dana Alokasi KhususDPA Dokumen Pelaksanaan AnggaranDAU Dana Alokasi UmumDekon Dana DekonsentrasiDepdagri Departemen Dalam NegeriDepkes Departemen KesehatanDepkeu Departemen KeuanganDJPKD Dirjen Perimbangan Keuangan DaerahDPU Departemen Pekerjaan UmumDPR Dewan Perwakilan RakyatDBH Dana Bagi HasilISSDP Indonesia Sanitation Sector Development ProgramINPRES Instruksi PresidenIndII Indonesia Infrastructure InitiativeKPJM Kerangka Pengeluaran Jangka MenengahKDH Kepala DaerahK/L Kementerian dan LembagaKLH Kementerian Negara Lingkungan HidupKUA Kebijakan Umum AnggaranKUR Kredit Usaha RakyatKSM Kelompok Swadaya MasyarakatKPS Kerjasama Pemerintah SwastaLPDB Lembaga Pengelola Dana BergulirLSM Lembaga Swadaya MasyarakatMBR Masyarakat berpenghasilan rendahMDG Millennium Development Goals
  14. 14. Musrenbang Musyawarah Perencanaan PembangunanNGO Non-Governmental OrganizationO&M Operation and MaintenanceOBA Output-Based AidPAD Pendapatan Asli DaerahPBK Penganggaran Berbasis KinerjaPD Perusahaan DaerahPDB Produk Domestik BrutoPDAM Perusahaan Daerah Air MinumPBB Pajak Bumi dan BangunanPD-PAL Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah PermukimanPerda Peraturan DaerahPemda Pemerintah DaerahPermendagri Peraturan Menteri Dalam NegeriPPSP Percepatan Pembangunan Sanitasi PermukimanPNPM Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatProhisan Promosi Higin dan SanitasiPokja Kelompok KerjaPP Peraturan PemerintahPPAS Prioritas dan Plafon Anggaran SementaraPPP Public-Private PartnershipPT Perseroan TerbatasPU Pekerjaan UmumRKA Rencana Kerja AnggaranRKP Rencana Kerja PemerintahRKPD Rencana Kerja Pemerintah daerahRKA K/L Rencana Kerja Anggaran Kementrian dan LembagaRPIJM Rencana Pembangunan Induk Jangka MenengahRPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSILPA Sisa Lebih Penggunaan AnggaranSKPD Satuan Kerja Perangkat DaerahSanimas Sanitasi berbasis MasyarakatSSK Strategi Sanitasi KotaSPM Standar Pelayanan MinimalSatker Satuan KerjaTA Technical AssistanceTPA Tempat Pemrosesan AkhirToR Terms of Reference, Kerangka KerjaTP Dana Tugas PembantuanTAPD Tim Anggaran Pemerintah DaerahTPS Tempat Penampungan SementaraUU Undang-undangUMKM Usaha Mikro, Kecil dan MenengahUSAID United States Aid AgencyUKM Usaha Kecil MenengahWASPOLA Water and Sanitation Policy Action Planning ProjectWSP-EAP Water and Sanitation Program–East Asia and the Pacific
  15. 15. BAB 1 PENDAHULUAN Petunjuk Umum: Bab ini berisi penjelasan singkat terkait Latar Belakang, Maksud dan Tujuan penyusunan MPS, resume permasalahan serta program prioritas Sanitasi Kab /Kota. Isi dari sub bab 1.2 dan 1.3 lebih merupakan finalisasi data yang di resume kan dari dokumen Buku Putih (BP) dan Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) Minimum informasi yang harus tersedia adalah Tabel / Peta / Gambar yang tercantum didalam boks. Pokja dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting dalam penyusunan MPS ini, tetapi di rekomendasikan batasi jumlah halaman Bab 1.1 maksimal 1 halaman, Bab 1.2 maks 4 halaman dan Bab 1.3 maks masing-masing sub 2 halaman . Penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. Cantumkan dengan jelas Rujukan Sumber Data dalam bentuk “foot note” atau tulisan dibawah Tabel / Gambar Block dan hapus seluruh teks dan Boks ini setelah Bab 1 selesai disusun 1.1 Maksud dan Tujuan Petunjuk Umum: Sub-bab ini berisi uraian maksud penyiapan MPS, resume tahapan yang sudah dilakukan sebelumnya serta kegiatan / tindak lanjut yang akan dilakukan secara regular tahunan setelah selesainya penyiapan dokumen ini. Tujuan pokok dari memorandum ini juga diuraikan secara singkat, termasuk makna dan batasan komitmen dari semua pihak terkait untuk dukungan implementasi strategi bagi program dan kegiatan sanitasi yang telah di konsolidasikan. Batasi penulisan maksimal 1 (satu) halaman. Output: Uraian singkat 1.2 Resume Permasalahan Sanitasi Petunjuk Umum: Sub-bab ini berisi deskripsi permasalahan utama untuk masing-masing dalam bentuk tabel. Secara umum deskripsi ini merupakan data yang di resumekan dari Buku Putih. Output: Tabel 1.1: Permasalahan Utama Air Limbah Permukiman Tabel 1.2: Permasalahan Utama Persampahan Tabel 1.3: Permasalahan Utama Drainase Lingkungan Tabel 1.4: Permasalahan Utama Prohisan
  16. 16. 1.3 Resume Tujuan dan Sasaran Sampai Dengan Tahun 20xx Petunjuk Umum: Sub-bab ini berisi deskripsi tujuan dan sasaran utama untuk masing-masing dalam bentuk tabel. Deskripsi ini merupakan data yang di resumekan dari dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota dan mengacu kepada sasaran PPSP, Standar Pelayanan Minimum (SPM), target MDGs dan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Pemerintah yang terkait. Output: Tabel 1.5: Tujuan dan Sasaran Utama Sanitasi 1.4 Program Prioritas dan Justifikasinya Petunjuk Umum: Sub-bab ini berisi: Uraian singkat terkait alasan adanya kebutuhan untuk menetapkan program yang diprioritaskan untuk masing-masing aspek. Uraian singkat yang mendukung kenapa suatu program menjadi prioritas dengan justifikasi tinjauan dari aspek Teknis, Keuangan Daerah, Ekonomi, dan kesinkronan program dengan NSPK Provinsi dan Pusat. Justifikasi masing-masing program prioritas utama tersebut juga ditekankan untuk memenuhi sasaran PPSP, SPM, RPJMD dan MDG’s. Secara umum sub bab ini merupakan data yang di resumekan dari SSK dan disetujui secara penuh oleh anggota Pokja serta SKPD terkait. Sebagai tahapan awal, tetapkan maksimal 4 program prioritas permasing sektor . Petunjuk pelaksanaan sub bab ini dapat dilihat pada “Manual MP-02: Penetapan Program Prioritas” Output: Uraian singkat 1.4.1 Air Limbah Permukiman Sub ini berupa uraian singkat dan tabel - yang berisi maksimum 4 program Air Limbah Permukiman yang akan di prioritaskan pencapaiannya, berikut justifikasi nya. Penetapan program prioritas (termasuk Kegiatan pendukung) mengacu ke Daftar Program Kegiatan dari SSK yang telah dikonsolidasikan ke semua Dinas/Instansi terkait, dan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan mendesak serta kemampuan anggaran. Evaluasi program prioritas lanjutan (ke 4 dst) akan ditelaah pada Program MPS tahunan. Lampirkan juga Peta yang menunjukkan lokasi rencana program tersebut. Output: Tabel 1.6 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx Peta 1.1 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Permukiman periode 20xx-20xx 1.4.2 Persampahan Sub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel yang berisi maksimum 4 program Persampahan yang akan di prioritaskan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya. Lampirkan juga Peta yang menunjukkan lokasi rencana program tersebut.
  17. 17. Output:Tabel 1.7 Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xxPeta 1.2 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan periode 20xx-20xx1.4.3 Drainase LingkunganSub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel - yang berisi maksimum 3 program Drainase Lingkunganyang akan di prioritaskan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya. Lampirkan juga Peta yang menunjukkan lokasi rencana program tersebut.Output:Tabel 1.8 Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xxPeta 1.3 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Drainase Lingkungan periode 20xx-20xx1.4.4 ProhisanSub-bab ini berupa uraian singkat dan tabel yang berisi maksimum 3 program Prohisan yang akan diprioritas kan pencapaiannya pada periode 20xx-20xx, berikut justifikasi nya. Lampirkan juga Peta yang menunjukkan lokasi rencana program tersebut.Output:Tabel 1.9 Prioritas Program dan Kegiatan Aspek Prohisan periode 20xx-20xxPeta 1.4 Lokasi Prioritas Program dan Kegiatan Prohisan periode 20xx-20xx
  18. 18. BAB 2 MEMORANDUM PROGRAM JANGKA MENENGAH 2.1 Sumber Dana Pemerintah Petunjuk Umum: Berupa Nota Kesepakatan / Memorandum Program, yang berisi resume umum dukungan untuk implementasi Program dan Kegiatan yang di danai dari sumber Dana Pemerintah, baik tingkat internal Kab/Kota, antara Kab/Kota dengan Provinsi dan Pusat. Sebutkan pada Nota tersebut bahwa Detail Komitmen Program Jangka Menengah yang disepakati mengacu pada Tabel excel dari Lampiran 1. Pada sub bab pengantar ini uraikan dengan singkat Proses sampai dengan tercapainya Nota Kesepakatan ini, misal pertemuan yang sudah dilakukan ataupun catatan-catatan khusus serta tindak lanjut yang disepakati untuk dilakukan. Lembar Kesepakatan ini bersifat “TERBUKA”, yaitu memungkinkan ditambah dengan kesepakatan- kesepakatan baru yang dicapai sejalan perkembangan proses “pemasaran” untuk penganggaran bagi program kegiatan lainnya. Batasi penulisan maksimal 2 (dua) halaman untuk tiap Lembar Kesepakatan Referensi: Referensi proses terkait tahapan ini dapat mengacu ke: Petunjuk Teknis PT-01 “Komitmen Program dan Penganggaran” Output: Uraian singkat, terkait proses Nota Kesepakatan yang sudah dicapai untuk dukungan implementasi Program / Penganggaran dari sumber Dana Pemerintah 2.1.1 Lembar Kesepakatan Pemerintah Kabupaten/Kota Merupakan Lembar Komitmen Kab/Kota terkait Program Sanitasi Jangka Menengah. Versi awal dari Nota ini hendaknya merupakan hasil kajian setelah dilakukan proses konsultasi internal Kab/Kota dengan forum SKPD/Eksekutif dan Team Anggaran, sedangkan versi final hendaknya merupakan hasil kajian setelah dilakukan konsultasi pada tingkat Provinsi, Pusat ataupun sumber pendanaan lain yang sudah dilakukan. Sebutkan bahwa Lembar ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada Lampiran L.1-B. Tabel L.1-A berisi lembar Keseluruhan program Sanitasi dari Kab/Kota xx – baik yang sudah ada kesepakat pendanaannya ataupun belum ada kesepakatannya. Output: Nota Kesepakatan - yang berisi uraian proses dan kesepakatan dukungan rencana Program dan penganggaran pada tingkat Kab/Kota. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota.
  19. 19. 2.1.2 Lembar Kesepakatan Pemerintah Provinsi Merupakan Lembar Kesepakatan terkait Komitmen dukungan Program dan stimulan Penganggaran dari Pemerintah Provinsi – yaitu setelah mempertimbangkan hasil konsultasi dalam Forum Pra-Lokakarya dan forum Lokakarya dengan Pokja Provinsi dan SKPD Provinsi terkait. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi detail Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-C. Output: Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses dan kesepakatan dukungan Program / Penganggaran antar pemangku kepentingan dari tingkat Provinsi. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota dan Gubernur. 2.1.3 Lembar Kesepakatan Pemerintah Pusat Merupakan Lembar Kesepakatan terkait Komitmen dukungan Program dan stimulanPenganggaran dari level Pusat – yaitu setelah mempertimbangkan hasil konsultasi dengan Pokja AMPL dan Kementerian / Lembaga terkait- ataupun dengan perwakilan K/L pada tingkat Provinsi, yaitu para Satker. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-D. Output: Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program / Penganggaran untuk Kab / Kota pada tingkat Pusat / K / L. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota, Gubernur dan Dirjen terkait / Satker. 2.2 Sumber Non Pemerintah Petunjuk Umum: Berisi uraian terkait resume umum Nota Kesepakatan / Memorandum Program dukungan implementasi bagi Program dan Kegiatan yang dari unsur Non Pemerintah. Klasifikasi dukungan ini termasuk dari unsur Partisipasi Swasta, maupun dari kontribusi masyarakat, baik tingkat internal Kab/Kota, Provinsi atau Nasional. PENTING ditekankan bahwa dukungan dari unsur Non Pemerintah tidak selalu dalam bentuk PENDANAAN, tetapi dimungkinkan juga dalam bentuk dukungan lainnya, seperti penyediaan lahan, pengadaan Barang / Jasa yang dilakukan secara langsung, kesediaan untuk mengelola dll. Untuk itu format kesepakatan dari Sumber Non Pemerintah ini hendaknya fleksible dan bisa mengakomodir kepentingan bersama. Sebutkan pada Nota tersebut bahwa Detail Komitmen Program Jangka Menengah yang disepakati mengacu pada Tabel excel dari Lampiran 1. Uraikan dengan singkat pada sub bab ini proses sampai dengan tercapainya Nota Kesepakatan ini, misal pertemuan yang sudah dilakukan ataupun catatan-catatan khusus terkait Nota ini serta tindak lanjut yang disepakati untuk dilakukan.
  20. 20.  Referensi: Referensi proses terkait tahapan ini dapat mengacu ke Manual MP-06 “Komitmen atas Program dan Anggaran” dan Petunjuk Teknis PT-03 “Tindak Lanjut”. Output: Uraian singkat,terkait proses Nota Kesepakatan yang sudah dicapai untuk dukungan implementasi Program / Penganggaran dari sumber Dana Non Pemerintah. 2.2.1 Lembar Kesepakatan Partisipasi Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM) Berisi Lembar Kesepakatan terkait komitmen dukungan untuk implementasi suatu Program dan/atau komitmen untuk stimulan Penganggaran sebagai unsur Partisipasi dari Swasta – baik dari Dunia Usaha / terkait CSR ataupun dari unsur LSM. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-E Catatan: 1) Secara umum, penggalangan dana dari aspek Partisipasi Swasta memerlukan proses waktu yang lebih panjang. Tercapainya komitmen / kesepakatan biasanya merupakan hasil akhir setelah melalui proses penyiapan Project Digest, sosialisasi dan loby. 2) Bentuk komitmen kesepakatan sebaiknya fleksibe lsehingga dapat diterima dengan nyaman oleh kedua belah pihak. Apabila ada beberapa komitmen dengan berbagai sumber pendana, bisa disiapkan masing-masing kesepakatan secara spesifik, sesuai kesepakatan dengan calon sumber pemberi dana 3) Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen. Output: Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program / Penganggaran untuk Kab / Kota dari unsur Partisipasi Swasta. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota ataupun perwakilan yang tepat, dan unsur perwakilan Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM). Format Nota disesuaikan dengan kesepakatan pihak terkait. 2.2.2 Lembar Kesepakatan Masyarakat Berisi Lembar Kesepakatan terkait dukungan masyarakat dalam proses implementasi suatu Program atau kegiatan. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-F. Tahapan Proses:  Penyiapan Daftar Program dan Kegiatan yang memungkinkan adanya kontribusi / kesepakatan dari unsur masyarakat (misal terkait masalah lahan untuk Sanimas, 3R, ataupun program terkait STBM lainnya)  Penjajagan awal kepada masyarakat terkait  Sosialisasi Program Brief dan presentasi singkat
  21. 21.  Penjajagan Lanjutan, rapat koordinasi dengan unsur Masyarakat / Kelompok Masyarakat terkait , penetapan bentuk kontribusi yang dapat dilakukan  Penyiapan Draft Nota Kesepakatan dan konsultasi  Penyiapan Nota Kesepakatan dukungan program / kegiatan Catatan:  Komitmen atau kontribusi masyarakat ini tidak selalu dalam bentuk dukungan uang, tetapi bisa dalam bentuk kesepakatan untuk menghibahkan tanah, kesediaan untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan ataupun dalam bentuk kesediaan untuk pengelolaan Pasca Konstruksi.  Bentuk komitmen bisa fleksibel, tergantung kesepakatan yang diterima kedua belah pihak. Apabila ada beberapa kelompok maka masing-masing bisa dibuat kesepakatan yang fleksibel.  Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen. Output: Nota Kesepakatan, yang berisi uraian proses Kesepakatan serta komitmen dukungan Program / Penganggaran untuk Kab / Kota dari unsur kontribusi masyarakat. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota/unsur perwakilan Kab/Kota dan unsur Masyarakat / Kelompok Masyarakat. 2.2.3 Lembar Kesepakatan Lembaga Donor Merupakan Lembar Kesepakatan terkait dukungan Lembaga Donor dalam proses implementasi suatu Program atau kegiatan. Sebutkan bahwa Nota ini mengacu ke Tabel yang berisi daftar Program dan Kegiatan serta deskripsi rinci yang diletakkan pada bagian Lampiran L.1-G Tahapan Proses:  Pemilahan Daftar Program dan Kegiatan yang cocok dengan kriteria yang di syaratkan untuk program bantuan Lembaga Donor  Penjajagan awal kepada perwakilan Lembaga Donor, biasanya melalui koordinator dari unsur K/L pemerintah Pusat  Penyiapan Deskripsi Program sesuai kriteria yang disyaratkan dan presentasi singkat  Penjajakan Lanjutan, rapat koordinasi  Penandatanganan Kesepakatan untuk mengikuti program / kegiatan bantuan dari unsur Lembaga Donor Catatan: Secara umum, penggalangan dana dari Negara Donor tidak memungkinkan dilakukan secara langsung oleh Kab/Kota. Satu hal yang bisa dilakukan adalah dengan memantau dan memonitor informasi program bantuan dari Lembaga Donor yang akan / sudah berjalan. Sub bab ini berisi lembar kesepakatan apabila sudah ada komitmen dengan sumber dari Lembaga Donor. Kosongkan lembar ini apabila belum ada komitmen. Output: Nota Kesepakatan, terkait komitmen dukungan Program / Penganggaran dari unsur Lembaga Donor. Ditandatangani oleh Bupati / Walikota, perwakilan Pusat dan Lembaga Donor (tergantung prosedur administrasi yang berlaku).
  22. 22. BAB 3 RENCANA IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Petunjuk Umum: Bab ini berisi uraian rencana tindak lanjut setelah adanya Komitmen / Nota Kesepakatan - terkait tahap persiapan untuk implementasi dan pengelolaan program. Sub bab terkait MonEv lebih ditekankan sebagai strategi untuk memastikan bahwa semua Program Kegiatan yang telah dikonsolidasikan dan disinkronkan dapat diimplementasikan sesuai skedul rencana – sesuai kondisi ter update Minimum informasi yang harus tersedia adalah Tabel /uraian yang tercantum didalam boks. Pokja dapat menambahkan informasi yang dirasa relevan dan penting dalam penyusunan MPS ini, tetapi di rekomendasikan batasi jumlah halaman Bab 3 maksimal 5 (lima) halaman. Penjelasan atau data yang lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. Cantumkan dengan jelas Rujukan Sumber Data dalam bentuk “catatan kaki” atau tulisan dibawah Tabel / Gambar (misal: SSK – bab 3 dst.) Referensi: Petunjuk Teknis PT.03 – Tindak Lanjut Block dan hapus seluruh teks dan Boks ini setelah Bab 3 selesai disusun 3.1 Manajemen dan Organisasi Pengelola Petunjuk Umum: Terkait Manajemen Implementasi:1. Sub bab ini berisi klarifikasi dan pendetailan - terkait semua kesiapan manajemen yang perlu dilakukan dalam rangka persiapan tahap implementasi.2. Prioritaskan persiapan manajemen yang terkait Langkah Prosedural Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk tahap implementasi Program Kegiatan tahun n+2 dan n+3 yang sudah ada komitmen penganggarannya.3. Terkait Organisasi Pengelola:1. Penjelasan terkait Organisasi Pengelola yang perlu dipersiapkan dalam rangka mendukung persiapan implementasi, seperti Kelompok Pengelola Sanimas / 3R, pemisahan Operator / Regulator, ataupun Organisasi lain yang di syaratkan sesuai “kriteria kesiapan” (readiness criteria).2. Rincian aspek Organisasi Pengelola ini termasuk pemastian kesiapan SKPD / Dinas yang akan melaksanakannya. Tahapan Proses: Dari daftar program dan kegiatan, di pilah kegiatan yang terkait aspek manajerial dan kelembagaan yang perlu dipersiapkan / ditindak lanjuti oleh internal Kab / Kota dalam rangka persiapan tahap implementasi. Pemilahanan khususnya terkait persiapan implementasi pekerjaan infrastruktur yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggaran-nya. Output: Tabel 3.1 Manajemen Implementasi dan Organisasi Pengelola
  23. 23. 3.2 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Petunjuk Umum: Berisi Uraian singkat dan Tabel Daftar centang Kriteria Kesiapan dan rincian kegiatan yang perlu dilakukan agar Rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ada Nota Kesepakatan Penganggarannya dapat ter-realisasi sesuai skedul rencana, terutama untuk sumber dana dari Pemerintah. Secara umum evaluasi dan updating terkait sub bab ini dilakukan secara berulang pada tiap tahunnya. Sedangkan pada dokumen”master” ini, penulisan sub-bab difokuskan pada kegiatan rencana Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun n+2 dan utamanyauntuk tahun n+3 terlebih dahulu. Rencana pengadaan untuk tahun n+4 akan ditindak lanjuti secara lebih detail pada Dokumen MPS Tahunan. Termasuk kegiatan ini a.l distribusi Deskripsi Program yang diperlukan untuk penyiapan KAK ke Dinas/SKPD terkait, Provinsi, Pusat atau penyandang anggaran lainnya. Satu hal yang paling utama adalah rencana tindak untuk memastikan agar semua rencana Kegiatan yang sudah ada Kesepakatannya dapat dikawal sehingga masuk dalam proses Penganggaran yang legal, termasuk Tahapan Musrenbang, di adopsi pada RPIJM dll. Output: Tabel 3.2 - Daftar Centang Kriteria Kesiapan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun n+2 dan n+3 (khusus sumber dana dari Pemerintah) 3.3 Rencana Monitoring dan Evaluasi Tahunan Berisi uraian Rencana dan macam kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang akan dilakukan secara berulang tiap tahunan dengan fokus agar semua Program Kegiatan Rencana dapat diimplementasikan secara optimum – baik dari kesiapan penganggaran maupun administrasi pendukungnya. Aktifitas MonEv ini akan ditinjau secara rutin pada Dokumen MPS tahunan. Salah satu bahasan yang perlu ditetapkan pada dokumen ini terkait Dinas atau Kelompok mana yang akan melaksanakan fungsi kegiatan MonEv tahun mendatang – apakah masih akan dilakukan oleh Pokja Sanitasi, dibawah koordinasi langsung Bappeda atau oleh Badan tertentu. Secara umum Evaluasi harus dapat memberikan informasi mengenai: STRATEGI:Apakah yang dilakukan sudah benar OPERASI: Apakah cara yang ditempuh sudah benar PEMBELAJARAN: Apakah ada cara yang lebih baik Output: Tabel 3.3 - Kesepakatan Tindak Lanjut MonEv Tahunan
  24. 24. Lampiran Lampiran 1: Komitmen Program Jangka Menengah Petunjuk umum: Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait, dan utamanya sudah ada Kesepakatan / Komitmen untuk dukungan dalam implementasi-nya dari berbagai sumber pendana. Pada bagian bawah Tabel Kesepakatan ini ditandatangani oleh Pokja dan Dinas terkait, baik pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat ataupun sumber pendana lainnya. Format Tabel dalam file Excel, dibuat dalam kertas A3 – dengan layout “Landscape” Uraian dan penjelasan secara umum terkait Lembar Kesepakatan dukungan diuraikan pada Bab 2 diatas. Tahapan dan petunjuk lebih lengkap dapat mengacu ke seri Petunjuk Teknis PT-01.MPS “Komitmen Program dan Penganggaran” L.1-A Tabel Keseluruhan Program Sanitasi Kab / Kota xx Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan versi lengkap dan di adopsi dari Dokumen SSK. Secara umum keseluruhan Program dan Kegiatan tersebut sudah melalui proses penyinkronan dan koordinasi antar SKPD / pemangku kepentingan pada tingkat Kab/Kota. Tampilan tabel secara menyeluruh ini ditujukan agar para pengambil keputusan dapat melihat kebutuhan semua Program dan Indikasi Penganggaran yang diperlukan pada periode Jangka Menengah – yaitu pelaksanaan yang diperlukan agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada perencanaan strategis sanitasi Kab/Kota dapat di capai. Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota Tahapan Proses:  Adopsi dari dokumen SSK – yaitu setelah melalui Review akhir untuk penjaminan kualitas. Output: Tabel L.1-A: Tabel Program Sanitasi Kabupaten / Kota xx L.1-B Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan antar SKPD / pemangku kepentingan terkait tingkat Kab/Kota , dan utamanya sudah ada Kesepakatan /komitmen untuk dukungan dalam implementasi-nya dari Pemerintah Kab / Kota. Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.1.1. Tabel ditandatangani oleh Pokja Kota dan SKPD terkait Tahapan Proses:  Pemilahan program dan Kegiatan prioritas yang akan dibiayai sendiri dengan APBD Kab/Kota – pertimbangkan justifikasi kemampuan dan komitmen alokasi anggaran Kab/Kota  Internalisasi dan konsultasi ke SKPD terkait, Tim Pengarah, Tim Anggaran dan Panitia Anggaran
  25. 25.  Kesepakatan strategi alternatif apabila diperlukan dukungan dana stimulan diluar APBD Kab/Kota  Konsultasi dengan Provinsi, Pusat dan sumber Non-Pemerintah lainnya – capai kesepakatan dukungan untuk usulan Program Kegiatan yang sesuai tupoksi / NSPK masing-masing.  Review alokasi pendanaan APBD KK terkait hasil konsolidasi eksternal  Finalisasi Program Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Kab/Kota  Penyiapan Nota Komitmen Kab/Kota  Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas (terkait lembar komitmen Bab 2.1.1) Output: Tabel L.1-B: Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Kabupaten / Kota L.1-C Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan / komitmen untuk dukungan implementas-nyai dari Pemerintah Provinsi. Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.1.2 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota, Pokja Provinsi dan Dinas/SKPD Provinsi terkait. Tahapan Proses:  Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dengan NSPK Provinsi dan Rensta / Renja SKPD / Dinas terkait  Koordinasi dengan Pokja Provinsi terkait skedul konsultasi  Penyiapan materi presentasi dan konsultasi  Konsultasi dan presentasi dengan Pimpinan SKPD terkait dan Jajarannya  Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas yang akan didukung implementasinya oleh Provinsi  Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas yang sinkron dan disepakati untuk mendapat dukungan dari Provinsi  Penyiapan draft penandatanganan komitmen Output: Tabel L.1-C Daftar Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi L.1-D Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan / komitmen untuk dukungan implementasi-nya dari Pemerintah Pusat / Perwakilan Pemerintah Pusat (Satker). Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait komitmen Bab 2.1.3 Tabel ditandatangani oleh Pokja Kab/Kota, Pokja Provinsi dan Dinas/SKPD Provinsi terkait. Tahapan Proses:  Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dengan NSPK K/L dan Rensta / Renja K/L terkait  Koordinasi dengan Satker Provinsi terkait untuk penetapan skedul konsultasi * *) kegiatan ini akan di fasilitasi oleh Pokja Provinsi
  26. 26.  Penyiapan materi presentasi dan konsultasi **) **)format usulan disesuaikan dengan standar per masing-masing terkait, sebagai misal untuk bidang keciptakaryaan maka format harus sesuai dengan standar dokumen RPIJM.  Sesi konsultasi dan koordinasi dengan Satker Provinsi terkait  Konsolidasi masukan dan revisi Program dan Kegiatan Prioritas yang sesuai dengan NSPK Pusat  Diseminasi Program dan Kegiatan Prioritas yang sinkron dan disepakati untuk mendapat dukungan dari Tingkat Pusat Output: Tabel L.1-D Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat L.1-E Tabel Program dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan / komitmen untuk dukungan dalam implementasi-nya dari unsur Partisipasi Swasta, baik dari unsur Dunia Usaha (CSR / Konsep Kerjasama Pemerintah Swasta) ataupun dari NGO dengan wakil swasta dan instansi berwenang. Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.2.1 Tabel kesepakatan ditandatangani unsur berwenang atau terkait, baik oleh Pokja Kab/Kota / Provinsi ataupun dan Dinas/SKPD. Kosongkan Tabel ini apabila masih belum ada kesepakatan dengan unsur Partisipasi Swasta ini. Tahapan Proses:  Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dan memungkinkan dilakukan partisipasi dari Swasta (Dunia Usaha / CSR / LSM)  Penjajagan awal / lobby terkait skenario bentuk partisipasi  Penyiapan proposal, presentasi dan konsolidasi  Konsolidasi masukan dan revisi skenario kerjasama / partisipasi  Diseminasi Program partisipasi dengan instansi terkait  Penyiapan draft penandatanganan komitmen kerjasama / partisipasi Output: Tabel L.1-E Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta. L.1-F Tabel Program dengan Kesepakatan Masyarakat Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah ada Kesepakatan /komitmen untuk dukungan dalam proses implementasi-nya dari unsur Partisipasi Masyarakat. Sebagai catatan, kontribusi dari masyarakat tidak selalu dalam bentuk Dana, tetapi juga bisa dalam bentuk Kesediaan dalam penyediaan lahan (misal untuk program MCK umum / tangki septik komunal), kesediaan untuk kontribusi tenaga, kesediaan untuk mengelola Prasarana umum paska pembangunan ataupun kontribusi lain yang terkait. Penjelasan spesifik bentuk kontribusi ini bisa dicantumkan dalam kolom keterangan. Tabel ini merupakan deskripsi detail terkait lembar komitmen Bab 2.2.2 Tabel kesepakatan ditandatangani unsur berwenang atau terkait, baik oleh Pokja Kab/Kota / Provinsi ataupun dan Dinas/SKPD dengan unsur masyarakat / perwakilan masyarakat. Kosongkan Tabel ini apabila masih belum ada kesepakatan dengan unsur Partisipasi Masyarakat ini.
  27. 27. Tahapan Proses: Pemilahan program dan Kegiatan yang sinkron dan memungkinkan dilakukan dengan dukungan partisipasi dari masyarakat / kelompok warga Penjajagan awal / lobby terkait skenario bentuk partisipasi Penyiapan proposal, presentasi dan konsolidasi Konsolidasi masukan dan revisi skenario kerjasama / partisipasi Diseminasi Program partisipasi dengan instansi terkait Penyiapan draft penandatanganan komitmen kerjasama / partisipasiOutput:Tabel L.1-F Daftar Program dan Kegiatan dengan Kesepakatan Partisipasi Masyarakat
  28. 28. Lampiran 2: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya Lampiran ini berisi Tabel Program dan Kegiatan yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait, tetapi belum ada kepastian terkait komitmen untuk dukungan pendanaannya. Uraian dan penjelasan umum terkait Lembar Kesepakatan dukungan diuraikan pada Bab 2 diatas. L.2-A Daftar Program Kegiatan Yang Belum Ada Kesepakatan Pendanaannya Berisi uraian dan penjelasan singkat terkait strategi dan Rencana Tindak terkait Tabel Daftar Program dan Kegiatan yang belum ada Komitmen alokasi pendanaannya (di istilahkan sebagai Program Kegiatan dalam “Daftar Tunggu”). Format Tabel tersebut relatif sama dengan format tabel kegiatan umum, dengan tambahan keterangan yang antara lain mencantumkan: Status prioritas per masing-masing kegiatan tersebut Tahapan Proses:  Inventarisir dan pilah Program dan Kegiatan yang belum ada komitmen penganggarannya .  Tetapkan Kegiatan yang prioritas dan penting untuk segera dilaksanakan dalam periode 1 atau 2 tahun mendatang. Rangking prioritas berdasarkan Daftar tersebut merupakan urutan yang perlu ditindak lanjuti secara intensif.  Paparkan potensi sumber dana alternatif berdasar informasi yang sudah diperoleh Pokja (mengacu ke bab terkait potensi sumber pendanaan dari dokumen BP dan SSK).  Evaluasi dan koordinasi ulang dengan masing-masing SKPD penanggung jawab, termasuk alternatif pendanaan yang memungkinkan.  Penyiapan garis besar rencana tindak – termasuk deskripsi pemastian siapa yang melakukan apa , kapan, dan bagaimana strategi nya Catatan: Diperlukan Kreatifitas, perubahan Cara Pandang dan dukungan penuh dari Pemda untuk menyelesaikan masalah “funding gap” ini – untuk memastikan agar seluruh Program Kegiatan dapat terimplementasi. Strategi dan Rencana Tindak yang terrencana dan konsisten merupakan kunci keberhasilan Pokja. Output: Uraian umum terkait program dan kegiatan yang belum ada komitmen pendanaannnya, potensi sumber pendanaan alternatif, strategi dan Rencana tindak. Tabel L.2-A Daftar Program dan Kegiatan Yang Belum Ada Komitmen pendanaannya.
  29. 29. Lampiran 3: Deskripsi Program Utama dan Proposal Pendanaan AlternatifLampiran ini lebih ditujukan untuk memberikan informasi kepada instansi / pihak terkait tentang segalasesuatu menyangkut informasi umum untuk program-program utama, termasuk latar belakang, tujuan,sasaran dan mafaat program, rencana pendanaan dan rencana skedul pelaksanaan.Informasi diatas dimaksudkan untuk dapat sebagai bahan pertimbangan dalam proses mendapatkankomitmen pendanaan pihak diluar instansi Pemerintah Kab / Kota, baik itu Prov, Pusat ataupun swastadll.dan tahap persiapan implementasi (penyiapan ToR pelelangan dll.)L.3-A Deskripsi Program UtamaLampiran ini berisi uraian terkait deskripsi Program utama, yang berisi a.l Latar Belakang, tujuan dansasaran, alokasi dan kebutuhan pendanaan. Penyiapan deskripsi ini diutamakan untuk program utamayang berskala besar e.g Pembangunan TPA, Off-site system dll. dan dimaksudkan untuk mendukungproses buy-in dan kelengkapan administrasi untuk tahap implementasiOutput:Deskripsi untuk Program utama dan kegiatan, yang antara lain mencantumkan:Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran, Manfaat yang akan dicapai, Rencana Penganggaran dan SkedulPelaksanaanL.3-B Proposal PendanaanBerisi proposal Pendanaan yang spesifik untuk kegiatan yang belum ada alokasi pendanaannya –sebagai persiapan alternatif kerjasama dengan swasta / CSR dll. Penyiapan dokumen ini ditujukan untukmendukung proses ”pemasaran” dalam mencari solusi alternatif.Tahap Proses:1. Paparkan potensi sumber dana alternatif2. Lakukan pertemuan awal dengan pihak Swasta dan donor potensial serta masyarakat, terutama untukmemperoleh informasi mengenai potensi sumber pendanaan diluar APBD dab APBN.Output:Kumpulan Proposal Pendanaan
  30. 30. Lampiran 4: Rencana Tindak Tahunan Berisi uraian singkat rencana tindak lanjut persiapan implementasi untuk pelaksanaan pada tahun n+2 dan n+3. L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2) Pemilahan kegiatan pada area prioritas yang perlu dan akan dilaksanakan pada tahun n+2 (dimana n+1 adalah tahun penyusunan MPS ini). Kriteria pemilahan: merupakan kegiatan sederhana, tidak memerlukan perencanaan mendalam (no brainers), dan memungkinkan dibiayai sendiri dengan dana APBD Kota atau sumber dana alternatif yang relatif mudah diperoleh. Faktor prioritas dan sudah adanya kepastian dukungan pendanaan stimulan (apabila terkait sumber pendanaan eksternal) juga merupakan pertimbangan utama. Output: RKM (Renc. Kegiatan Mendesak) L.4-A Rencana Tindak Lanjut Implementasi Program Tahun (n+2) L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3) Inventarisasi program kegiatan yang sudah ada Nota Kesepakatan penganggarannya untuk rencana implementasi tahun n+3 – dipilah masing-masing untuk sumber dari APBD Kab/Kota, Provinsi, Pusat ataupun sumber dari Non-Pemerintah lainnya. Kirimkan tabel program dan kegiatan yang sudah disepakati tersebut kepada masing-masing pemegang mata anggaran (Dinas / Satker) untuk dapat ditindaklanjuti – lampirkan Nota Kesepakatan. Output: -Internalisasi Penganggaran -Tindak Lanjut “Funding Gap” L.4-B Rencana Tindak Persiapan Implementasi Program Tahun (n+3)
  31. 31. B. LAMPIRAN PETUNJUK TEKNIS MEMORANDUM PROGRAMPT-01.MPS : KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARANPT-02.MPS : PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAANPT-03.MPS : TINDAK LANJUTPT-04.MPS : PENULISAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASIPT-05.MPS : PENULISAN MPS - TAHUNAN
  32. 32. KOMITMEN PROGRAM DANPT-01. MPS PENGANGGARAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
  33. 33. 1 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran PT-01.MPS KOMITMEN PROGRAM DAN PENGANGGARANDokumen Referensi Terkait: Pelaksana: Perkiraan Lama Kegiatan:- Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Anggota Pokja Sanitasi Kab./Kota, Pokja Dilakukan secara terus Putih dan SSK. Provinsi, Satker K/L Provinsi terkait dan Pokja menerus.- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ Pusat difasilitasi oleh Fasilitator Kota dan- Panduan Pelaksanaan Lokakarya Fasilitator Provinsi.Tujuan: Review/Penelaahan SSK Internalisasi dan Eksternalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran. Kesepakatan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat. Penandatanganan Komitmen Program dan Penganggaran jangka menengah sektor sanitasi dari sumber pendanaan APBD Provinsi, APBN, Swasta dan Masyarakat. Penetapan daftar tunggu bagi kegiatan-kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya.Deskripsi:Program, kegiatan dan penganggaran yang dibuat pada tahapan sebelumnya (Penyusunan SSK)adalah besaran dan pengalokasian sumber pendanaan yang dialokasikan dari sumber pendanaanAPBD Kab./Kota, APBD Provinsi dan APBN dan sudah dilakukan pembahasan ditingkat dengan pihakterkait di pemerintahan. Sehingga program dan kegiatan yang belum ada sumber pendanaannyamasuk kedalam “daftar tunggu”. Daftar tunggu adalah daftar yang beisi program dan kegiatan yangdiperlukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan tetapi belum memiliki sumber pendanaanyang merupakan “funding gap” yang harus dicarikan solusinya.Pada tahap penyusunan MPS ini diutamakan bagaimana semua pihak dapat “berkomitmen” untukmenjadikan program dan kegiatan sector sanitasi merupakan “prioritas” bagi stakesholder terkaitdan memberikan solusi terhadap “funding gap” dengan menyiapkan proposal pendanaan, sosialisasiuntuk pemasaran, mengadakan pertemuan-pertemuan dengan sumber-sumber pendanaanpotensial dan melakukan kesepakatan-kesepakatan untuk pendanaan sector sanitasi.Adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru, adanya sumber pendanaan potensial (baru) yangmungkin terjadi pada setiap tahun, terselesainya masterplan, studi dan desain yang mengharuskanPokja Kab./Kota melakukan evaluasi dan revisi daftar program kegiatandan penganggaran yangtelah disusun didalam SSK. Adanya perubahan ini maka harus dilakukan pembahasan kembaliterhadap program dan kegiatan dengan pihak terkait.Tahapan Komitmen Program dan Penganggaran adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi awal persiapan penyusunan MPS ditingkat Provinsi
  34. 34. 2 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran 2. Review SSK yang meliputi Review Kerangka Logis dan Program, Kegiatan dan Penganggaran 3. Internalisasi dan Eksternalisasi 4. Akses sumber pendanaan non-pemerintah 5. Presentasi/Desiminasi ditingkat Pusat (bila diperlukan) 6. Penandatanganan Komitmen Program dan Penganggaran 7. Penetapan daftar tunggu.Output:Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:  Akses sumber pendanaan non-pemerintah;  Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari APBD Provinsi;  Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari APBN;  Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari Swasta;  Tabel Rencana Investasi Sektor Sanitasi untuk sumber pendanaan dari Masyarakat;  Komitmen Program dan Penganggaran;  Tabel Daftar Tunggu bagi kegiatan yang belum memiliki sumber pendanaan.1.1. Koordinasi Pendahuluan persiapan penyusunan MPS ditingkat Provinsi Pokja Provinsi mengundang Satker K/L terkait dan seluruh Pokja Kab./Kota yang akan dan sudah menyusun MPS untuk melakukan koordinasi dan menyusun rencana tindak penyusunan MPS. Pokja Provinsi menyiapkan rencana kerja (work plan) penyelesaian penyusunan MPS ditingkat provinsi. Agenda dari pertemuan pendahuluan tersebut adalah:  Evaluasi progress SSK dan tindak lanjut  Presentasi oleh Pokja Provinsi tentang substansi penyusunan MPS dan review MPS – Tahunan.  Penyamaan persepsi tentang makna dan substansi MPS;  Kesepakatan rencana kerja penyelesaian MPS dan review MPS - Tahunan;  Penyampaian informasi-informasi yang berkaitan dengan: (1). Perubahan Kebijakan Pemerintah tentang Penganggaran; (2). Kebijakan baru terkait dengan penganggaran pemerintah; (3). Sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat diakses termasuk kriteria pendanaan; dan sebagainya.  Dsb. Output dari kegiatan ini adalah “RENCANA KERJA POKJA PROVINSI”, sebagai dasar Pokja Kab./Kota dalam menyusun “Rencana Kerja Pokja Kab./Kota”1.2. Persiapan1.2.1. Persiapan Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 1. Setelah pertemuan di Pokja Provinsi maka Pokja Kab./Kota melakukan pertemuan awal untuk menyepakati beberapa hal antara lain:  Penyamaan persepsi untuk seluruh anggota Pokja Kab./Kota tentang MPS;
  35. 35. 3 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran  Menyusun dan menyepakati rencana kerja penyelesaian MPS yang disinkronkan dengan rencana kerja ditingkat provinsi dan pusat, termasuk menyepakati frekuensi pertemuan anggota Pokja Kab./Kota;  Menyepakati tugas dan tanggungjawab dari masing-masing anggota Pokja mengacu kepada SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ;  Dsb. 2. Mengumpulkan semua informasi dari provinsi, pusat dan pihak-pihak lain terkait, sebagai sumber rujukan untuk melakukan review program, kegiatan dan penganggaran . Informasi yang perlu dikumpulkan antara lain:  Perubahan kebijakan penganggaran pemerintah;  Kebijakan baru terkait dengan penganggaran;  Sumber-sumber pendanaan potensial yang dapat diakses termasuk kriteria pendanaan;  Dokumen masterplan, studi dan DED, sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi dan revisi program, kegiatan dan penganggaran.  Dsb. Output dari kegiatan ini adalah “RENCANA KERJA POKJA KAB. KOTA”1.3. Review Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK) Yang dimaksud dengan “Review” adalah melihat dan menelaah kembali dokumen Buku Putih dan SSK serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS). Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS. Bilamana dipandang perlu oleh Pokja Kab./Kota untuk melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam maka Pokja harus membuat catatan-catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan- catatan tersebut harus dimasukkan kedalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya perubahan atau perbedaan yang ditulis didalam Buku Putih dan SSK dengan yang tertulis didalam MPS. Referensi yang harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan Review Buku Putih dan SSK adalah Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih dan SSK.1.3.1. Area Berisiko  Lihat dan pelajari peta area beresiko;  Pelajari permasalahan sanitasi setiap komponen (Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Prohisan).  Gunakan peta area beresiko sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi kegiatan.  Gunakan permasalahan pada area beresiko sebagai masukan untuk tabel kerangka logis.1.3.2. Review Kerangka Kerja Logis Berdasarkan tabel Kerangka Logis dari dokumen SSK maka perlu diperiksa kembali terhadap kesesuaian antara isi tabel kerangka logis dengan Buku Putih dan SSK yang meliputi antara lain:  Permasalahan mendesak  Isu strategis  Tujuan
  36. 36. 4 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran  Sasaran meliputi: Pernyataan Sasaran harus terukur dan indikator sasaran  Strategi, Program dan Kegiatan harus dapat menjawab terhadap permasalahan dan sasaran yang ditetapkan.  Program dan kegiatan harus mengacu kepada Sasaran PPSP yang meliputi Penanganan Air Limbah Domestik, Sampah Domestik dan Drainase Lingkungan Permukiman.  Masukkan hasil review Kerangka Logis dalam Lampiran MPS.1.3.3. Review Program, Kegiatan dan Penganggaran Beberapa hal yang harus dilakukan evaluasi dan review adalah:  Apakah Program dan kegiatan, sudah dapat menjawab permasalahan dan target pengembangan sanitasi;  Apakah Program dan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SMART (Specific – jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu  Apakah urutan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SIDLACOM khususnya untuk kegiatan infrastruktur.  Apakah kegiatan fisik sudah didukung dengan kegiatan non-fisik lainnya.  Apakah output sudah ralistis dengan kegiatan yang dilakukan;  Apakah satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan;  Apakah lokasi dan volume kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan;  Apakah volume kegiatan sudah dijabarkan per tahun;  Apakah urutan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan urutan dan tidak saling mendahului;  Apakah Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini;  Apakah Total biaya yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai dengan “KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI” dari Kab./Kota;  Apakah indikasi sumber pendanaan, sudah sesuai dengan Tupoksi dan kebijakan pemerintah;  Apakah Nomenklatur, kode akun, instansi pelaksana dan instansi pengelola sudah sesuai dengan ketentuan;  Dsb. Untuk mempermudah Pokja Kab. Kota dalam menyusun kegiatan yang lengkap dan berurutan maka telah disiapkan “Daftar Indikasi Kegiatan Sektor Sanitasi berdasarkan kaidah SIDLACOM”. Kegiatan yang ada didalam daftar tersebut merupakan kegiatan indikatif dan terbuka (dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kondisi daerah), sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi Kab./Kota yang bersangkutan.
  37. 37. 5 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran1.3.3.Penetapan Program Prioritas Prioritasi program dilakukan karena keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah dan keterbatasan waktu pelaksanaan (5 tahun) untuk pengembangan sanitasi permukiman.  Gunakan tabel prioritasi untuk menentukan program prioritas seperti tabel dibawah ini.  Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan pendukungnya.  Lakukan pembahasan hasil prioritasi program ditingkat Pokja Kab./Kota.  Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi dengan SKPD terkait)  Konsultasikan dan internalisasikan kepada Kepala SKPD terkait. Penetapan prioritasi program dan kegiatan mengikuti petunjuk praktis penyusunan SSK.Tabel Prioritasi Score (dan bobot) Penerima Permasalahan Urutan Program Persepsi Pokja Pro-poor Score total manfaat mendesak prioritas 25% 25% 25% 25% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Program 4 3 3 2 3 1 pengembangan TPA Program 3R terpusat 2 4 2 1 2.25 2 DstSumber: Petunjuk Praktis Penyusunan SSK Keterangan: (1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini. (2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: - Jumlah penerima manfaat (kolom 2) - Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 3) - Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 4), serta - Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin – pro-poor (kolom 5). (3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut. (4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. (5) Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 – 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas (6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 6). Beberapa kriteria lain yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan prioritas adalah:  Ketersediaan atau kesiapan sumber pendanaan.  Kesiapan lahan.
  38. 38. 6 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran  Kesiapan masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah “KERANGKA LOGIS dan PROGRAM, KEGIATAN DAN PENGANGGARAN” versi Pokja Kab./Kota yang akan digunakan untuk Internalisasi.1.4. Internalisasi dan Eksternalisasi Program dan Kegiatan1.4.1. Internalisasi Tujuan dari internalisasi adalah: a. Tersosialisasinya program, kegatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi ditataran Kab./Kota. b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses internalisasi adalah:  Lakukan konsultasi dan internalisasi program, kegiatan dan penganggaran dengan kepala SKPD terkait.  Akomodir seluruh hasil konsultasi dan internalisasi tersebut kedalam tabel program, kegiatan dan pendanaan;  Pisahkan program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan sumber pendanaan.  Lakukan koordinasi dan konsultasi kepada Sekda untuk dapat berkonsultasi kepada Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetujuan.  Lakukan workshop tingkat Kab./Kota yang harus dihadiri oleh Bupati/Walikota, seluruh Kepala SKPD terkait dan undang DPRD Kab./Kota.  Finalkan hasil workshop.  Lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan ini sudah terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran. Output kegiatan ini adalah “DRAFT MPS”, versi Kab./Kota.1.4.2. Eksternalisasi Tujuan dari Eksternalisasi adalah: a. Tersosialisasinya program, kegatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi ditataran Provinsi, Pusat dan Sumber Pendanaann Lain yang Potensial. b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan. c. Mendapatkan komitmen pendanaan sanitasi dari semua pihak baik dari pemerintah Kab./Kota, Provinsi, Pusat maupun Sumber-sumber pendanaan lain. Tahapan Eksternalisasi meliputi:  Penyerahan draft MPS oleh Pokja Kab./Kota kepada Pokja Provinsi  Pra-Lokakarya  Konsultasi dengan SKPD Prov. Terkait
  39. 39. 7 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran  Lokakarya  Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah (bila diperlukan)1. Penyerahan draft MPS kepada Pokja Provinsi  Siapkan surat pengantar yang berisi permintaan pembahasan kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait.  Lampirkan dalam surat tersebut: - Tabel program dan kegiatan yang sudah secara keseluruhan; - Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Provinsi; - Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Pusat; - Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Swasta/Lembaga Donor; - Tabel program dan kegiatan yang diharapkan dukungan dari Masyarakat; - Tabel program dan kegiatan yang termasuk didalam daftar tunggu versi Pokja Kab./Kota;  Kirimkan surat pengantar permintaan pembahasan MPS kepada Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait.  Lakukan koordinasi dengan Pokja Sanitasi Provinsi dan Satker K/L serta kawal surat tersebut agar dapat segera dijadwalkan pembahasannya. Koordinasi ini bertujuan: (1). untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan pendanaan sudah lengkap dan realistis serta sesuai dengan tupoksi dan kebijakan penganggaran pemerintah; (2). Strategi dan rencana pemasaran proposal pendanaan. Output dari kegiatan ini adalah: (1). DaftarProgram, Kegiatan dan Biaya Total untuk mencapai target yang telah ditetapkan, (2). Daftar Prioritas Program, Kegiatan dan Biaya dari sumber APBD Kab./Kota yang disepakati dan ditandatangani oleh Ketua Pokja Kab./Kota dan Kepala SKPD terkait selaku pemegang mata anggaran; (3). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari APBD Provinsi (sesuai dengan Tupoksi dan Kebijakan Pemerintah Provinsi); (4). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari APBN (sesuai dengan Tupoksi dan Kebijakan Pemerintah Pusat/Kementerian); (5). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari Swasta/Lembaga donor; (6). Daftar Program, Kegiatan dan Biaya yang diharapkan dari Masyarakat; (7). Daftar Tunggu atau “Funding Gap”. Template Daftar Kesepakatan Program Investasi Sektor Sanitasi dapat dilihat pada PT.04-MPS: Penulisan MPS)2. Pra Lokakarya Pembahasan Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja Provinsi  Pokja Provinsi mengundang Pokja Kab./Kota dan Satker terkait untuk melakukan pembahasan program, kegiatan, biaya dan pendanaan.  Lakukan pertemuan pembahasan, dengan seluruh Pokja Kab./Kota dan Satker K/L terkait (sesuai surat permintaan Kab./Kota).
  40. 40. 8 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran Disarankan pembahasan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh Pokja Kabupaten/Kota diwilayah provinsi peserta PPSP termasuk Kab./Kota yang sedang menyusun MPS tahunan agar lebih efektif dan dapat menampung seluruh usulan kegiatan sector sanitasi dalam satu provinsi sehingga alokasi pendanaan sector sanitasi pertahun kepada kab./kota sesuai dengan kemampuan keuangan provinsi.  Agenda Pertemuan,antara lain berisi: (1). Presentasi oleh Pokja Kab. Kota (2). Presentasi umum dari Pokja Provinsi (3). Presentasi umum dari Satker K/L terkait (4). Pelaksanaan desk (5). Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota  Agenda – 1: Presentasi Pokja Kab./Kota (1).Kondisi eksisting pelayanan sanitasi Kab./Kota dan permasalahannya (2). Target dan Sasaran yang hendak dicapai. (3). Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan (4). Program, kegiatan dan penganggaran sumber pendanaan APBD Kab./Kota berdasarkan kemampuan Kab./Kota. Sebagai referensi: sesuai dengan deklarasi Banda Aceh 2011, AKKOPSI menyepakati anggaran sanitasi dari sumber APBD Kab./Kota per tahun sebesar 2% dari total APBD Kab./Kota; (5). Daftar tunggu/”funding gap”, sesuai kemampuan Kab./Kota; (6). Langkah-langkah yang diambil oleh Kab./Kota untuk meminimalisasi “funding gap” tersebut; (7). Bantuan yang diharapkan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (8). Bantuan yang diharapkan dari pihak ke-tiga atau pihak-pihak lain.  Agenda (2). Presentasi Umum Pokja Provinsi antara lain meliputi: a. Arahan tentang rencana pembahasan pemyusunan MPS; b. Tentang tupoksi, kriteria dan kebijakan provinsi dalam pengembangan sanitasi sebagai dasar untuk penyusunan penyusunan program dan kegiatan yang akan diakses dari sumber pendanaan APBD Provinsi; c. Potensi sumber pendanaan dari pihak ke-3 (CSR dan sumber-sumber pendanaan lainnya) tingkat Provinsi yang dapat didukung oleh Pemerintah Provinsi; d. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi berkaitan dengan akses sumber pendanaan non pemerintah ditingkat provinsi; e. Isu-isu strategis lainnya berkaitan dengan sector sanitasi.  Agenda (3). Presentasi Umum Satker K/L terkait antara lain meliputi: a. Tentang tupoksi, kriteria dan kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan sanitasi; b. Potensi sumber pendanaan non-pemerintah (CSR) yang dapat didukung oleh Pemerintah Pusat; c. Isu-isu strategis lainnya berkaitan dengan sector sanitasi baik yang sifatnya opsi teknologi, akses pendanaan dan sebagainya.
  41. 41. 9 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran  Agenda (4). Pelaksanaan Desk Disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi.  Agenda (5). Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota Pokja Provinsi membuat Rekapitulasi Program dan Kegiatan hasil desk untuk seluruh Kabupaten/Kota peserta desk. Hasil desk ini akan dibawa oleh Pokja Provinsi untuk dikonsultasikan kepada SKPD Provinsi terkait. Output dari kegiatan ini adalah “Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Penganggaran” Tidak semua program dan kegiatan dapat didanai oleh APBD Kab./Kota, APBD Provinsi dan APBN, maka program dan kegiatan yang harus dilaksanakan tetapi belum ada sumber pendanaan atau tidak mampu dibiayai oleh APBD Kab./Kota, APBD Prov dan APBN maka harus dimasukkan kedalam “Daftar Tunggu” 3. Konsultasi dengan Kepala SKPD Provinsi dan Satker K/L terkait  Hasil Rekapitulasi dari Program dan kegiatan harus dilaporkan dan dikonsultasikan kepada Kepala SKPD Provinsi dan Kepala Satker K/L terkait oleh Pokja Provinsi untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari Kepala SKPD untuk APBD Prov. dan Kepala Satker K/L untuk APBN. Bila diperlukan, konsultasi kepada Kepala SKPD Provinsi dan Kepala Satker K/L dengan mengikutsertakan Pokja Kab./Kota.  Buatlah rekapitulasi program dan kegiatan hasil konsultasi dengan kepala SKPD Provinsi dan kepala Satker K/L sebagai dasar untuk Lokakarya. Output dari kegiatan ini adalah “Daftar Program, kegiatan dan Penganggaran sumber pendaaan APBD Prov. hasil konsultasi dengan SKPD Prov. terkait dan sumber pendanaan APBN hasil konsultasi dengan Satker K/L terkait”. Catatan: Tidak semua program dan kegiatan hasil desk pembahasan dapat disetujui oleh Kepala SKPD Provinsi untuk sumber APBD Prov. dan Satker K/L untuk sumber APBN. Konsultasi dan persetujuan Kepala SKPD dan Kepala Satker K/L merupakan keharusan dan merupakan bentuk internalisasi kepada Kepala SKPD dan Kepala Satker K/L terkait, kemudian kepala SKPD dan Kepala Satker K/L berkomitmen untuk mengadopsi atau mengusulkan program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran regular.4. Lokakarya Finalisasi dan Penandatanganan Kesepakatan Program dan Kegiatan  Undang Pokja Kab./Kota yang sudah menyusun MPS dan Satker K/L terkait serta pihak swasta (bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan lakukan pertemuan tersendiri dengan pihak swasta seperti pada point E);  Lakukan pertemuan pembahasan, dengan seluruh Pokja Kab./Kota dan Satker K/L terkait, untuk membahas dan menyepakati program dan kegiatan yang sudah diskonsultasikan
  42. 42. 10 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran dengan kepala SKPD Provinsi untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan Kepala Satker K/L untuk sumber pendanaan APBN.  Agenda Pertemuan, antara lain berisi: (a). Agenda – 1: Presentasi dari Pokja Provinsi, tentang program dan kegiatan hasil konsultasi dan persetujuan kepala SKPD Provinsi untuk sumber pendanaan APBD Provinsi. (b). Agenda – 2: Presentasi Satker K/L terkait, tentang program dan kegiatan hasil konsultasi dan persetujuan kepala Satker untuk sumber pendanaan APBN. (c). Agenda – 3: Pelaksanaan desk,  Pelaksanaan desk ini membahas : program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah. (d). Agenda – 4: Rekapitulasi dan Perumusan hasil desk per Kab./Kota  Masing-masing Pokja Kab./Kota menyusun program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.  Pokja Provinsi melakukan rekapitulasi program, kegiatan dan penganggaran dari seluruh Kab./Kota untuk sumber pendanaan APBD Provinsi dan APBN.  Daftar program, kegiatan dan penganggaran yang belum ada sumber pendanaan atau “Funding Gap”  Penandatanganan Tabel Program, Kegiatan dan Penganggaran yang dilakukan oleh: (1). Untuk sumber pendanaan dari APBD Kab./Kota harus ditandatangani oleh Ketua Pokja Kab./Kota dan Kepala SKPD terkait. (2). Untuk sumber pendanaan APBD Provinsi harus ditandatangani oleh Ketua Pokja Kab./Kota, Ketua Pokja Provinsi dan Kepala SKPD terkait. (3). Untuk sumber pendanaan APBN harus ditandatangani oleh Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait. (e). Agenda -5: Pleno Lokakarya  Pleno Lokakarya harus dihadiri oleh Bopati/Walikota, Gubernur dan Wakil dari Kementerian terkait esselon I.  Presentasi oleh Pokja Provinsi atau Pokja Kab. Kota yang berisi setidaknya: (1). kondisi eksisting layanan sanitasi sampai saat ini; (2). target layanan yang hendak dicapai; (3). kemampuan keuangan Kab./Kota dalam membiayai sector sanitasi; (4). Kebutuhan pendanaan sanitasi untuk jangka menengah, kemampuan pendanaan pemerintah (APBD Kab./Kota, APBD Prov. dan APBN) dan Sumber pendanaan non-pemerintah. (5). Kebutuhan pendanaan yang belum memiliki sumber pendanaan atau “Funding Gap” yang perlu dicarikan solusi atau akses kepada sumber-sumber pendanaan potensial yang ada.
  43. 43. 11 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran Tanda tangan tersebut adalah merupakan bentuk “komitmen” dari semua pihak terhadap program, kegiatan dan penganggaran sektor sanitasi untuk ditindaklanjuti kedalam mekanisme penganggaran. Bentuk komitmen yang diberikan adalah memberikan prioritas utama terhadap program, kegiatan dan penganggaran tersebut untuk diusulkan kedalam mekanisme penganggaran regular/tahunan oleh Kepala SKPD terkait atau Kepala Satker K/L terkait. Output dari pembahasan ini adalah: (1). Daftar Program, kegiatan dan biaya dari sumber APBD Provinsi yang disepakatisesuai dengan kemampuan Provinsi dan ditandatangani oleh Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan mengetahui Kepala SKPD terkait selaku pemegang mata anggaran(lampiran L.1-B, PT.04-MPS: Penulisan MPS); (2). Daftar Program, kegiatan dan biaya dari sumber APBN yang disepakatisesuai dengan kemampuan Pusat dan ditandatangani oleh Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan mengetahui Kepala Satker K/L terkait selaku pemegang mata anggaran(Lampiran L.1-C, PT.04-Penulisan MPS); (4). Daftar Tunggu atau “Funding Gap” (Lampiran L.2, PT.04-Penulisan MPS), yang akan dipasarkan atau dicarikan pendanaannya dari sumber-sumber pendanaan potensial. (5). Tanda tangan “Lembar Komitmen” Bab 2, oleh pejabat terkait. Panduan Pelaksanaan Pra-Lokakarya dan Lokakarya dibuat dalam buku tersendiri diluar Petunjuk Praktis ini.1.4.3 Akses sumber pendanaan Non-Pemerintah Tujuan dari tahap ini adalah menggali potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta, CSR, masyarakat, lebaga-lembaga donor, LSM dan sebagainya, untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Aktifitas kegiatan ini tidak cukup dalam satu tahun atau dua tahun tetapi harus dilakukan secara terus-menurus dan sebaiknya dilakukan lebih awal untuk dapat mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada baik ditingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. Agar potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung target dan sasaran pengembangan sanitasi yang sudah ditetapkan maka pendanaan/bantuan tersebut harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS. Perusahaan Penyelenggara CSR adalah perusahaan penyelenggara CSR yang terikat oleh undang-undang yang wajib memeberikan sebagian keuntungannya untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan non-CSR adalah perusahaan Swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan Swasta/pihak lainnya yeng tidak menyelenggarakan CSR tetapi memiliki kepedulian terhadap sanitasi. Lembaga donor lainnya adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Sanitasi Permukiman. Seperti: Universitas, LSM, Organosasi Profesi,
  44. 44. 12 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran Gapensi, Gapeknas, Partai Politik, Ogranisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Asosiasi Tenaga Ahli/Profesional, dsb. Masyarakat adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sanitasi didaerahnya. Bentuk kepedulian tersebut dapat diwujudkan berupa: tenaga, material, lahan, uang, pengelolaan (O & P) dan sebagainya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meng-akses sumber pendanaan Swasta/CSR maupun non-CSR dan Lembaga Donor lainnya adalah: (1). Gunakan daftar pendek sumber pendanaan sanitasi yang potensialuntuk menganalisa kesesuaian potensi sector swasta/donor terhadap kegiatan yang ada didalam daftar tunggu; (2). Buatlah proposal pendanaan sector sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor lainnya sesuai dengan potensi yang dimiliki; (3). Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang pengembangan sanitasi serta tawarkan beberapa proposal; (4). Ikuti forum-forum CSR – Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi pendanaan non-pemerintah dalam pengembangan sanitasi. (5). Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi untuk pendanaan sanitasi; (6). Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses pendanaan selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku; (7). Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta – Lembaga donor tersebut; (8). Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan CSR dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola (KSM) dsb.A. Penyelenggaraam Forum CSR ditingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi  Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang mengundang Perusahaan Swasta yang ada diwilayahnya untuk mengenalkan dan memasarkan program dan kegiatan sanitasi kabupaten/kota yang perlu dukungan dari pihak swasta.  Agenda Pertemuan,antara lain berisi: (1). Presentasi oleh Pokja Kab./Kota untuk tingkat Kab./Kota dan Pokja Provinsi menyampaikan antara lain: a. kondisi sanitasi diwilayahnya dan target/sasaran pengembangan sanitasi; b. kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kab./kota atau provinsi untuk mendukung pencapai target yang ditetapkan. c. program dan kegiatan yang perlumendapat dukungan dari Swasta (2). Tanggapan dari pihak Swasta Pihak Swasta menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Pokja dan diharapkan pihak swasta memberikan gambaran kegiatan-kegiatan sanitasi yang dapat didukung.
  45. 45. 13 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran (3). Desk POKJA Kabupaten/Kota atau Provinsi menyampaikan daftar program dan kegiatan kepada swasta dan melakukan desk, kemudian melakukan kesepakatan tindak lanjut yang diperlukan. (4). Perumusan Tindaklanjut yang disepakati Catatan: Beberapa perusahaan penyelenggara CSR di Kab./Kota tidak memerlukan penandatanganan komitmen dalam bentuk “Nota Kesepakatan” untuk memberikan bantuan pendanaan sanitasi maka catat dalam lembar tersendiri dan buat notulen setiap pertemuan/rapat. (1). Kebutuhan dan jenis pertemuan/pembahasan formal ditingkat provinsi yaitu:  Pertemuan Pendahuluan  Pra Lokakarya : Pembahasan program, kegiatan dan penganggaran  Lokakarya: Finalisasi dan Penandatanganan kesepakatan program, kegiatan dan penganggaran.  Akses Sumber Pendanaan non-pemerintah (2). Agenda dalam setiap pertemuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi. (3). Bilamana diperlukan Pokja Kab./Kota dan Pokja Provinsi dapat melakukan pertemuan tambahan.B. Menyusun Strategi dan rencana pemasaran proposal pendanaan; (1). Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker K/L menyusun daftar sumber-sumber pendanaan potensial untuk pendanaan sector sanitasi sesuai dengan petunjuk “PT.02- MPS: PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN”. (2). Pokja Provinsi dan Satker terkait mempresentasikan tentang: Peluang dari sumber- sumber pendanaan potensial yang dapat diakses ditingkat provinsi oleh Pokja Provinsi dan ditingkat pusat oleh Satker K/L terkait dan potensi kegiatan yang dapat didanai dari sumber pendanaan potensial. Peluang akses sumber pendanaan mencakup sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah yang potensial. (3). Berdasarkan daftar Tunggu atau “Funding Gap”dan potensi sumber pendanaan yang ada di Kab./Kota, Provinsi dan Pusat, maka Pokja Kab./Kota menyusun project digest/proposal pendanaan sesuai dengan petunjuk “PT.02-MPS: PENYIAPAN DESKRIPSI PROGRAM DAN PROPOSAL PENDANAAN”.
  46. 46. 14 PT.01 MPS – Komitmen Program dan Penganggaran (4). Susun rencana strategi dan rencana pemasaran program, kegiatan dan pendanaan dari berbagai tingkatan sumber pendanaan sesuai dengan mekanisme, libatkan semua pihak yang terkait.B.1 Strategi Kerjasama dalam Program CSR (CSR - DCK – Prov./Kab./Kota) Peran masing-masing pihak (1). Direktorat Jenderal Cipta Karya (DCK) Ditjen Cipta Karya, Direktorat Bina Program akan melakukan evaluasi usulan kegiatan dari pemerintah Prov./Kab./Kota (MPS-RPIJM), hasil evaluasi akan menghasilkan daftar sementara usulan potensi kegiatan CSR, sebagai acuan awal dalam berkomunikasi dengan perusahaan. Ditjen Cipta Karya selanjutnya akan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dengan pemerintah Provinsi/Kab./Kota dan mengatur alokasi pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang telah disinkronkan. Kesepakatan semua pihak mengenai jenis kegiatan dan pendanaan kemudian diikat dalam Nota Kesepakatan (MoA – Memorandum of Agreement). (2). Pemerintah Provinsi/Kab./Kota Pemerintah Provinsi/Kab./Kota bertanggungjawab untuk memberikan usulan kegiatan kepada Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya. Pemerintah Provinsi/Kab./Kota kemudian harus menyiapkan rencana rinci usulan kegiatan/Proposal Proposal khususnya untuk kegiatan yang disepakati bersama antara Ditjen Cipta Karya dengan pihak perusahaan untuk dikerjasamakan. (3). Perusahaan (CSR) Perusahaan yang belum melakukan kegiatan CSR bidang sanitasi, dapat memilih kegiatan yang ditawarkan oleh Ditjen Cipta Karya untuk didanai. Sedangkan untuk perusahaan yang sudah menyelenggarakan CSR, memiliki kesempatan untuk memperbesar dampak dan penerima manfaat dari program CSR yang telah direncanakan, dengan melakukan sinkronisasi dengan kegiatan dan pendanaan pemerintah (Pusat dan Daerah). Inisiasi Kerjasama Inisiasi kerjasama dapat dimulai oleh siapa saja baik Perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kab./Kota maupun Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian terkait. Perusahaan dapat bekerjasama langsung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana lokasi pabrik dan/atau kantor operasi berada. Namun apabila perusahaan menginginkan kerjasama dengan pemangku kepentingan yang lebih luas dan menghasilkan program yang berdampak lebih besar dan lebih luas, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kab./Kota dapat menggunakan MPS - RPIJM sebagai dasar kerjasama dengan perusahaan dan perusahaan dapat menggunakan rencana CSR yang telah disusun perusahaan, sebagai dasar pembicaraan dengan pemerintah kabupaten/kota. Untuk wilayah kerja yang

×