Pentingnya Aspek Advokasi dan Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pentingnya Aspek Advokasi dan Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP

on

  • 1,621 views

Pentingnya Aspek Advokasi dan Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP

Pentingnya Aspek Advokasi dan Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP

Statistics

Views

Total Views
1,621
Views on SlideShare
1,416
Embed Views
205

Actions

Likes
1
Downloads
13
Comments
1

2 Embeds 205

http://www.nawasis.com 187
http://www.weebly.com 18

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pentingnya Aspek Advokasi dan Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP Presentation Transcript

  • 1. Pentingnya Aspek Advokasi &Sinergi Sektor Kesehatan dalam Pelaksanaan Program PPSP Disampaikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan KEMENTERIAN KESEHATAN Jakarta, 11 Maret 2013
  • 2. Advokasi dalam program PPSP sangat dibutuhkan karena:  PPSP harus memenuhi target RPJMD/RPJMN 2009 – 2014 dan MDGs  Pengelolaan dan pelaksanaan PPSP membutuhkan komitmen dan keterlibatan aktif dari daerah sehingga dapat dijalankan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Program dan SE Mendagri terkait PPSP  Seluruh perencanaan dan program yang telah ditentukan membutuhkan advokasi dan promosi kebijakan lebih lanjut agar mendapat dukungan pendanaan dari sumber potensial, maupun dukungan dan partisipasi masyarakat  Pelaksanaan pembangunan sanitasi sesuai perencanaan strategi membutuhkan kegiatan komunikasi, pemicuan dan kampanye yang lebih intensif untuk kesadaran masyarakat dalam keterlibatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
  • 3. OUTCOMES PROGRAM BIDANG KESEHATAN • 71 juta penduduk (2007) Praktik BABS turun 41% • 42 juta penduduk (2010) • Target : SBS tahun 2014 • 50% penduduk (2007) Penduduk tidak akses sanitasi • 45% penduduk (2010) baik turun 5% • Target : 25% tahun 2014 Angka kesakitan diare turun • 423/1000 penduduk (2007) sebesar 3% • 411/1000 penduduk (2010) • 40 KLB; CFR = 5,2% (2008) KLB Kolera turun sebanyak 60% • 16 KLB; CFR = 0,33% (2011) • Target : 0 KLB kolera tahun 2014Terdapat berbagai perbaikan dengan turunnya beberapa angka yang terkait dengankampanye penyadaran masyarakat, advokasi dan komunikasi terkait sektor sanitasi.
  • 4. Derajat Kesehatan Masyarakat (Usia Harapan Hidup 70,7 (2010)  72 (2014)Namun Pencapaian Bidang Kesehatan Itu Tidak Cukup ! Jika tren pencapaian program terus SANGAT PERLU berlanjut, maka Indonesia sulit meraih PERCEPATAN / PPSP target MDGs 2015 Diperlukan Penguatan Sinergi Antar Kementerian & SKPD. Dibutuhkan Sinergi Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah. Peningkatan Sinergi Ditujukan pada Peningkatan Akses Masyarakat bagikomponen Sanitasi: Air Limbah Domestik; Persampahan; Drainase yang lebih
  • 5. Sinergi Lintas Sektoral Kementrian & SKPD terdapat dalam 5 Tahap PPSP Tahap I • Advokasi, Edukasi, Kampanye & Pendampingan Tahap II • Penyiapan kelembagaan Tahap III • Penyusunan Rencana Strategis Tahap IV • Penyusunan Memorandum Program Tahap V • Implementasi Tahap VI • Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan Berperan Penuh dalam Tahap 1 PPSP
  • 6. PEMBAGIAN PERAN 1 : KEMENTERIAN KESEHATANNo Peran Kegiatan Pokok Sumber Pendanaan1 Kementerian • Pengembangan Regulasi (DAK, BOK, GIBK, APBN MA 24 Kesehatan Institusionalisasi Capacity Building) APBN MA 33 • Pengembangan NSPK (Modul TOT, Pedoman Donor/Mitra Pelaksana/Manlak & Pedoman Teknis/Manis) CSR • Advokasi , Sosialisasi dan pemasaran program sanitasi • Fasilitasi (Kemitraan, CSR) • Capacity Building Nasional dan Provinsi (TOT EHRA, TOT Wirausaha Sanitasi, TOT Managemen PKAM, Pelatihan Penyegaran Sanitarian) • Pengembangan Media KIE Nasional • Fasilitasi Database EHRA • Penjaminan Kualitas
  • 7. PEMBAGIAN PERAN 2 : DINAS KESEHATAN PROVINSINo Peran Kegiatan Pokok Sumber Pendanaan2 Dinas • Advokasi dan Fasilitasi skala APBN MA 24 Kesehatan provinsi dan kabupaten (Dekonsentrasi) • Sosialisasi NSPK Provinsi • Capacity Building Provinsi dan APBD I Kabupaten Donor/Mitra • Pengembangan Media KIE CSR Provinsi • Penjaminan Kualitas • Konsolidasi Data Base EHRA
  • 8. PEMBAGIAN PERAN 3 : DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTANo Peran Kegiatan Pokok Sumber Pendanaan3 Dinas Kesehatan • Kajian Risiko Kesehatan Lingkungan APBN 24 Kabupaten (EHRA-Environmental Health Risk (Tugas Assessment ) Perbantuan) • Inspeksi Sarana Sanitasi APBN 24 • Proteksi Sumber Air Minum • Pemicuan & Monitoring Pasca Pemicuan (DAK ) • Promosi Higiene Sanitasi (pemberdayaan APBD sanitarian/puskesmas) • Pelatihan Tim Kecamatan Fasilitator STBM • Penyediaan Sanitarian Kit • Penyediaan Sarana & Prasarana PL (UKBM KIT) • Pembangunan IPL dan peralatan pendukungnya di RSUD
  • 9. PEMBAGIAN PERAN 4 : PUSKESMASNo Peran Kegiatan Pokok Sumber Pendanaan4 Puskesmas • Pendampingan penyusunan BOK rencana kegiatan STBM • Pemicuan Stop Buang Air Besar Sembarangan • Pemantauan Kualitas Air Minum
  • 10. EHRA
  • 11. Penyusunan Rencana Strategis Contoh Hasil Kajian EHRA : Peta Area Berisiko Sanitasi 122°30 BT 122°35 BT Hanya 3°55 LS3°55 LS PEMERINTAH DAERAH KOTA KENDARI LA B I B IA # BUKU PUTIH SANITASI POKJA SANITASI DAN AIR MINUM KOTA KENDARI terangkum LA L O D A T I KEC. MANDONGAA W A W O M B A LA T # 2 0 1 2 PETA 5.1. bila AREA BERESIKO SANITASI melakukan # Y # KOTA KENDARI # KEC. KENDARI BARAT AL O L AM A Keterangan : # A N G G IL O W U KE M AR A Y A KEC. KENDARI M A TA P U R IR A N O # % Kantor Gubernur [ Batas Kota EHRA P U N G G A LO B A KEC. PUUWATU Batas Kecamatan B E N U- B E NU A TIP U L U TO B U U H A W A T U -W A T U & Kantor W alikota S O DO H O A M A NG G A D UA # # # # G UN UN G J AT I # Y # Kantor Kecamatan Batas Lurah # P UN G G O L AK A # Kantor Lurah Jalan S AN UA Y # # # # LA H U N D A P E K A M P U N G S A LO # W AT U L O ND O M A ND O NG A # # # JAT I M E K AR # D A P U -D A P U R A # Y # # # # Laut Garis Pantai # KA ND A I KE # # & KO R UM BA Y # ND K A S IL A M P E AR Informasi P UU W A T U # # IC A P O ND A M B E A DD KEC. KADIA # I Y # # # B U N G K U TO K O Kurang Beresiko # LA P U LU # KA DI A BE N D E P O A S IA # Beresiko Sedang utama P UD A Y TA L IA # # W UA -W U A Resiko Tinggi # M A TA IW O I # A# E L I D A L A M B # Y # Resiko Sangat Tinggi OI # A IW # LA # O LA R A L # W O W A W A NG G U AN # AN G G AL O M E L AI penyusunan AB E L I 4° LS4° LS # KEC. WUA-WUA # P E T O AH A NA M B O Y # KEC. POASIA # # BO N G G O E Y A # # Strategi Y # AN AW AI # # # KEC. ABELI S AM BU L I TO N D O N G G E U KA M B U # # TO B IM E IT A # B E N U A N IR A E # Sanitasi # Y # M O K O AU W UN D UD O P I P A D A LE U AN DU O N UH U # MA [ % TA W AT U BA N G G A BU BU # AN Kab/Kota # GG RA HA OE LE P O -L E P O ND AY OU Y # KEC. KAMBU NA # N KEC. BARUGA BA RU G A 1 0 1 2 3 4 km Apakah Sumber : Skala 1 : 85.000 Kabupaten/ Lokasi Perencanaan 1. Citra Ikonos Kota Kendari Tahun 2010. 2. Peta Rupabumi Kota Kendari Skala 1 : 25.000 3. RTRW Kota Kendari Tahun 2010. 4. RP4D Kota Kendari Tahun 2011. Kota Saya 5. Studi EHRA Kota Kendari, 2012. sudah 4°5 LS4°5 LS INSET PETA memiliki peta 122°30 BT 122°35 BT ini??
  • 12. TANTANGAN ADVOKASI KEBIJAKAN DAN KAMPANYE PPSP Kategori kabupaten/kota yang masih rendah minat dan komitmen :  Masih ada Kabupaten/Kota di suatu provinsi yang termasuk dalam kategori rawan sanitasi belum belum menjalankan PPSP dengan optimal.  Surat Minat yang telah ditandatangani masing-masing Bupati/Walikota, serta ketersediaan anggaran dan SK Pokja dari pemerintah kabupaten/kota yang telah masuk PMU/PIU PPSP memerlukan pengawalan persetujuan legislatif (DPRD).  Advokasi, edukasi dan kampanye tidak hanya berlaku pada tahap awal (pertama) bergabung dan berkomitmen dalam pelaksanaan PPSP, namun perlu dikawal lebih lanjut dalam setiap tahapan PPSP lainnya.
  • 13. Alur Penjaringan Minat Kabupaten Kota Penetapan Kriteria Penyiapan Kriteria Lokakarya Nasional Tambahan untuk Pemilihan Kab/Kota Penjaringan Minat Pemilihan Kab/Kota di Pusat di Pusat di Provinsi Penyerahan Surat Penyiapan Syarat Lokakarya Minat dan Kesertaan di Penjaringan Minat Komitmen dari Kab/Kota dan Kab/Kota di Provinsi Kab/Kota ke Provinsi Provinsi Penyerahan Usulan Penilaian dan Penerbitan Surat dari Provinsi ke Penetapan Kab/Kota Penetapan Kab/Kota Pusat terpilih Terpilih oleh TPAMS
  • 14. CONTOH SURAT MINAT
  • 15. TANTANGAN ADVOKASI, EDUKASI DAN KAMPANYE PPSPKategori kabupaten/kota yang merampungkan produk PPSP:Kajian EHRA; Buku Putih Sanitasi (BPS); Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK); danMemorandum Program Sanitasi (MPS) Sektor Kabupaten/Kota Sosialisasi Surat Edaran Mendagri Terkait Pengelolaan PPSP Pelaksanaan EHRA dan studi untuk Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kota sebagai bahan utama dalam perencanaan strategis (SSK dan MP). Monitoring dan Evaluasi kinerja Pokja dalam proses pelaksanaan dan pemahaman setiap pelaku utama (key actors), dan para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan sanitasi di daerah. Penjaminan kualitas setiap produk PPSP. Marketing sanitasi dan mobilisasi pendanaan (di luar APBD/APBN). Pembelajaran, sharing pengetahuan dan pengelaman serta berbagai kisah sukses tahap penyusunan produk PPSP serta marketing sanitasi.
  • 16. TANTANGAN ADVOKASI, EDUKASI DAN KAMPANYE PPSPKategori kabupaten/kota yang pada tahap pelaksanaan pembangunansesuai strategi perencanaan: Penyiapan masyarakat dalam plementasi sebelum pembangunan fisik. Pengawalan sinergi keterlibatan berbagai pemangku kepentingan pada tahap implementasi . Kampanye penyadaran akan pentingnnya pemeliharan sarana dan prasarana. Pembelajaran, sharing pengetahuan dan pengelaman serta berbagai kisah sukses tahap pelaksanaan PPSP.
  • 17. KESIMPULAN Kegiatan advokasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan program PPSP. Pusat, provinsi maupun kabupaten/kota harus dapat menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan SE Mendagri . EHRA sebagai data primer untuk potret sanitasi skala kota yang dirangkum dalam Buku Putih Sanitasi, dan perencanaan strategis yang dimuat dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota.
  • 18. TERIMAKASIH