Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah

on

  • 487 views

Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah menjelaskan mengenai organisasi, struktur dan tata kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disajikan oleh ...

Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah menjelaskan mengenai organisasi, struktur dan tata kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Disajikan oleh Direktur Penataan Perkotaan, Kementrian Dalam Negeri

Statistics

Views

Total Views
487
Views on SlideShare
417
Embed Views
70

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

2 Embeds 70

http://www.fasilitatorsanitasi.org 45
http://www.weebly.com 25

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerah Presentation Transcript

  • 1. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi dan Alternatif Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Direktorat Penataan Perkotaan Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri Oleh: Direktur Penataan Perkotaan
  • 2. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota Peserta PPSP serta Sebaran Pokja di 28 Provinsi (2012) Pada Tahun 2013 sebagian Provinsi dan Kabupaten Kota telah memasuki tahapan implementasi, memerlukan acuan yang jelas serta lembaga pengelola sanitasi sesuai kebutuhan daerah
  • 3.  Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi landasan operasional pelaksanaan PPSP di daerah  Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi permukiman  Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah  Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan uraian tugas berikut fungsi (yang lebih terinci)  Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov,Kab/Kota  Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan dari: SKPD, termasuk masyarakat, dan institusi non- pemerintah.  Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan memadai dalam RKA masing-masing SKPD  Nomenklatur: Pokja Sanitasi POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP
  • 4. Sekretaris Daerah Provinsi KETUA SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau sebutan lain SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) Ketua: Kepala Dinas Cipta Karya atau sebutan lain. Wakil Ketua: Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Karya. BIDANG TEKNIS Anggota: Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana persampahan, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Ketua: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lain. Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkungan Hidup. Anggota: Pejabat/staf dari Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sanitasi. BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN Ketua: Kepala Dinas Kesehatan. Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan. Anggota: Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penyehatan lingkungan, pendidikan, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. BIDANG PERENCANAAN Ketua: Kepala Bappeda atau sebutan lain. Wakil Ketua: Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda atau sebutan lain. Anggota : Pejabat/staf dari Bappeda dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. BIDANG PENDANAAN Ketua: Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset atau sebutan lain Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani fungsi keuangan dan asset atau sebutan lain. Anggota : Pejabat/staf dari SKPKD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
  • 5. Ketua Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPD Sekretaris Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP” Ketua Bidang Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk 5
  • 6. Fungsi Koordinasi Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi. Fungsi Advokasi Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi. Fungsi Advisory Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi. Fungsi Fasilitasi Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi kabupaten/kota dan provinsi, serta program sanitasi antar kabupaten/kota, dan membantu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi di tingkat provinsi. Fungsi Supervisi Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan kegiatan pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga dapat menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan. Fungsi Sinkronisasi Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta hasil yang diharapkan. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
  • 7. 7 Ketua Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi Sekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi. Bidang Perencanaan a. Menyusun roadmap, memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan melakukan penjaminan kualitas terhadap BPS, SSK, melakukan verifikasi dan sinkronisasi dari draft MPS menjadi MPS melalui lokakarya MPS. b. Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota mencakup pelaksanaan sosialiasasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, master plan, feasibillity study dan DED, serta melakukan monev. Bidang Pendanaan a. Asistensi penyusunan RKA-SKPD Provinsi, melakukan pembinaan terhadap RKA-SKPD kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dalam penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan manajemen aset program PPSP kabupaten/kota. b. Koordinasi, konsultasi dalam rangka sinergi pendanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya yang sah. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
  • 8. 8 Bidang Teknis a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS oleh kabupaten/kota. b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota hingga pelaksanaan implementasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan diklat untuk penyusunan dan penjaminan kualitas BPS, SSK dan draft MPS. Bidang Komunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Mengoordinasikan pelaksanaan diklat EHRA dan fasilitasi kabupaten/kota, menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi dalam rangka penjaringann minat dan komitmen kabupaten/kota dalam pelaksanaan program PPSP. Bidang Pemantauan dan Evaluasi a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/kota, serta melaksanakan diklat monev. b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.
  • 9. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang”. Meliputi: Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja provinsi masing-masing
  • 10. 10 Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja sanitasi provinsi supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain sebagai berikut: 1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya. 2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya. 3. komputer, printer, dan fasilitas internet. 4. alat tulis kantor (ATK). KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL POKJA SANITASI PROVINSI
  • 11. 11 SEKRETARIAT Anggota : Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penyehatan lingkungan, pendidikan, komunikasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketua: Kepala SKPD yang menangani bidang teknis (cipta karya atau PU). Wakil Ketua: Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Karya Anggota : Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana persampahan, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Ketua: Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup. Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkungan Hidup Anggota : Pejabat/staf dari Dinas Lingkungan Hidup atau sebutan lain dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sanitasi. Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota Ketua: Kepala SKPD yang membidangi Kesehatan. Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan BIDANG PENYEHATAN, KOMUNIKASI DAN PEMBERDAYAAN BIDANG TEKNIS KETUA SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) BIDANG MONITORING DAN EVALUASI Anggota : Pejabat/staf dari Bappeda dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan perencanaan layanan persampahan, air limbah domestik, dan drainase lingkungan. Ketua: Kepala SKPD yang menangani bidang perencanaan. Wakil Ketua: Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda atau sebutan lain. BIDANG PERENCANAAN Anggota : Pejabat/staf dari SKPKD dan dari SKPD lainnya yang melaksanakan fungsi terkait dengan penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset BIDANG PENDANAAN Ketua: Kepala SKPD yang menangani bidang pendanaan. Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani fungsi keuangan dan asset atau sebutan lain. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA (SESUAI SE MENDAGRI)
  • 12. Ketua Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPD Sekretaris Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP” Ketua Bidang Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk 12
  • 13. Fungsi Koordinasi Yaitu fungsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah kabupaten/kota. Fungsi Advokasi Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat kabupaten/kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi. Fungsi Advisori Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
  • 14. 14 Ketua Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota. Sekretaris Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota. Bidang Perencanaan a. Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS, SSK dan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta merujuk pada roadmap provinsi. b. Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka panjang, menengah dan tahunan serta memetakan kegiatan-kegitan pembangunan infrastruktur sanitasi berskala komunal, kawasan, dan kota yang didanai dari berbagai sumber pendanaan. Bidang Pendanaan a. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota kegiatan program PPSP serta rencana pendanaannya yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah. b. Memetakan realisasi APBD kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK. TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
  • 15. 15 Bidang Teknis a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS serta melakukan pemetaan aspek teknis sarana prasarana sanitasi di kabupaten/kota dan partisipasi swasta. b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk pembangunan sanitasi kabupaten/kota hingga pelaksanaan implementasi. Bidang Komunikasi, Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Mengoordinasikan pelaksanaan diklat enumerator dalam rangka pengumpulan data dan pemetaan EHRA untuk penyusunan BPS dan SSK fasilitasi kabupaten/kota, melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi kepada masyarakatdalam rangka mendorong kepedulian untuk perilaku hidup bersih. Bidang Pemantauan dan Evaluasi a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kondisi lingkungan hidup kabupaten/kota, serta melaksanakan diklat monev. b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.
  • 16. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang”. Meliputi: Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja kab/kota masing-masing
  • 17. 17 KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja sanitasi kabupaten/kota supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain sebagai berikut: 1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya. 2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya. 3. komputer, printer, dan fasilitas internet. 4. alat tulis kantor (ATK)
  • 18. 18 •Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda, Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas/Badan Lingkungan Hidup yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja untuk disampaikan kepada ketua pokja •Form 2. : Rekapitulasi Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum dikoordinasikan oleh sekretaris pokja berdasarkan laporan dari kabupaten/kota. Laporan Triwulan Provinsi ● Ditandatangani oleh: Sekretaris Daerah Provinsi ● Ditujukan kepada: Menteri Dalam Negeri Diserahkan tiap akhir Triwulan •Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota mulai 2013 (BPS & SSK). Diisi oleh Bappeda yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota yang berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD terkait. •Form 2. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota tahun 2012 (draft MPS). Diisi oleh Bappedayang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota berdasarkan program kegiatan prioritas yang ada pada SSK •Form 3. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./kota tahun 2011 (Implementasi). Diisi oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya MPS di provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL, pelaksanaan fisik, dll. •Form 4. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP kab./kota 2010 (Implementasi). Diisi oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya MPS di provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL, pelaksanaan fisik maupun non fisik yang dilakukan SKPD terkait Laporan Triwulan Kab/Kota ● Ditandatangani: Sekretaris Daerah Kab/Kota ● Ditujukan kepada Gubernur Diserahkan tiap akhir Triwulan
  • 19. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI  Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing- masing  Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam pengelolaan program  Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6 (enanm) fungsi pokja sanitasi provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan secara rinci  Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengonsentrasikan diri dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya pelaksanaan mulai dari daerah hingga ke pusat 19
  • 20. 20
  • 21. 1. UU no 33 Tahun 2004, (Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah) 2. Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tentang Organisasi Perangkat daerah (Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi perangkat daerah sesuai Kewenangan dan Urusan wajib yang diserahkan) 3. Permendagri No 57 tahun 2007 (Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah) 4. Permendagri No 61 tahun 2007 (Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah), 5. Permendagri No 22 Tahun 2009 (Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah), dst……. 21
  • 22. “Menciptakan dan meningkatkan pelayanan langsung pada masyarakat dengan melalui tahapan”  Pemisahan tugas dimana SKPD berlaku sebagai pembina teknis dan diharapkan menjalankan fungsi regulator, sementara fungsi operator diserahkan kepada unit lain;  Terciptanya Akuntabilitas pengelolaan layanan kepada masyarakat dengan menganut prinsip produktifitas-efisiensi dalam kerangka mengisi otonomi daerah Pada saatnya memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja dan mendorong iklim usaha positif yang berkelanjutan dan sinergi antara swasta-pemerintah daerah
  • 23. POLA PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN SANITASI 23
  • 24. PROSES PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGELOLA LAYANAN SANITASI (4 Langkah Proses Umum Pengembangan)  Penentuan Kebutuhan Pengembangan Organisasi  Perhitungan Besaran Organisasi  Analisas Beban Kerja  Pembentukan Organisasi 24
  • 25. 25 Lembaga Pengelola Karakteristik UPTD UPTD dgn Pengelolaan Keuangan: PPK - BLUD BLUD Perusahaan Daerah (PD) (1) Fokus pada pelayanan langsung ke masyarakat (2) Tingkat pendapatan belum dapat mengkompensasi pengeluaran (1) Fokus pada pelayanan (2) Menerapkan Pola pengelolaan keuangan BLUD (3) Tingkat pendapatan telah berimbang dengan pengeluaran (1) Peningkatan pelayanan (2) Berkurangnya beban APBD (3) Peningkatan kepercayaan atas pengelola layanan (4) Tingkat pendapatan> pengeluaran (1) Pelayanan optimal (2) Bebas beban APBD (3) Sumbangan ke PAD Tinggi Catatan: Pelaksanaan pilihan dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah sendiri
  • 26. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) KSM adalah salah satu lembaga yang eksis di tingkat komunitas masyarakat yang mengelola sarana sanitasi yang berbasis masyarakat (MCK, MCK ++) dan sejenisnya. bebas dari intervensi pihak manapun, dapat mengembangkan layanan sesuai keputusan yang diambil ditingkat masyarakat melaksanakan peran aktif masyarakat mulai sejak perencanaan, pembangunan sarana serta pemanfaatan layanan hingga pertanggungjawaban MISI KEUNGGULANNYA 26
  • 27. 27 Aspek UPTD Provinsi UPTD Kab/Kota BLUD Perusahaan Daerah 1. Pembentukan Kelembagaan SK Gubernur SK Bupati/Wako SK KDH SK KDH 2. Pembagian Resiko Ditanggung bersama kab/kota terlibat Ditanggung kab/kota sendiri Ditanggung sendiri Ditanggung Sendiri 3.Proses pengambilan keputusan keputusan Lebih lama Lebih singkat independen Sangat independen 4.Kontinyuitas pelayanan Terjamin Tidak terjamin Kadang fluktuatif Terjamin 5.Pembagian keuntungan Dibagi bersama sesuai kesepakatan penggunaannya diatur penggunaanya secara bebas Penggunaann ya bebas
  • 28. 28 Aspek UPTD Provinsi UPTD Kab/Kota BLUD Perusahaan Daerah 6. Biaya Investasi dan Operasi- Pemeliharaan Pusat dan ada kewajiban provinsi Pusat dan Kab/kota sendiri Penyertaan Dana Pemerintah dan Sendiri Penyertaan Dana pemerintah dan Sendiri 7. Dukungan dana pusat (Subsidi: Produksi dan atau Tarif) Sangat Tinggi Rendah Terbatas sekali Terbatas sekali 8.Potensi kerjasama SDM Dari seluruh Kab/kota terlibat Dari kab/kota sendiri Dari PNSD + swasta Dari PNSD + profesiaonal 9. Sumbangan Ke PAD Relative rendah Rendah Rendah-Sedang Sedang-Tinggi 10. Kerjasama jaringan sejenis Sedang Rendah-sedang Tinggi Tinggi
  • 29. 29
  • 30. 30