Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi

1,895 views

Published on

Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi

Published in: Business, Technology
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,895
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
167
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Definisi dan Kedudukan Memorandum Program Sektor Sanitasi

  1. 1. Definisi dan Kedudukan MemorandumProgram Sektor Sanitasi
  2. 2. KENAPA PPSP DIPERLUKAN..??Akses sanitasi masih sangatrendah Sasaran RPJMN 2010-2014 bidang sanitasi:Produksi tinja & urine yang Air Limbahmelimpah setiap harinya Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hinggaKualitas lingkungan yang perlu upaya akhir tahun 2014: Cakupan layanan sistem off-site 10%:sangat buruk percepatan… 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal Cakupan sist. on-site 90%.Potensi kerugian ekonomiyang sangat tinggi perlu Persampahan Tersedianya akses terhadapInvestasi sanitasi yang PPSP… pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga di daerah perkotaan.masih belum memadai Drainase Menurunnya luas genanganAngka kematian akibat sebesar 22.500 Ha di 100diare yang masih tinggi kawasan strategis perkotaan
  3. 3. Kedudukan MPSS dalam Tahapan PPSP•Kampanye, Tahap 2 Tahap 4 Tahap 6 edukasi, •Pengembangan •Penyusunan •Penyusunan •Pemantauan, •Implementasi advokasi Kelembagaan Rencana Memorandum Pembimbingan, dan Peraturan Program Evaluasi, dan dan Strategis Pembinaan pendamping (SSK) an Tahap 1 Tahap 3 Tahap 5 Siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana… 3
  4. 4. Proses dan Produk MPSS
  5. 5. Definisi : MPSS : Dokumen kesepakatan/ komitmen penganggaran untuk program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat.
  6. 6. Program dan Kegiatan Prioritas : Lokasi : Area beresiko sanitasi• Sasaran :Air LimbahStop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) hingga akhir tahun 2014: Cakupan layanan sistem off-site 10%: 5% sist. terpusat + 5% sist. komunal Cakupan sist. on-site 90%.PersampahanTersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga didaerah perkotaan.DrainaseMenurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategisperkotaan
  7. 7. RENCANA KESEPAKATANPROGRAM/ANGGARAN (MEMORANDUM)  Ringkasan Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota  Ringkasan Program Prioritas Infrastruktur  Rencana Kesepakatan (Memorandum) Propinsi........................ Tahun ...................................... Program .......................Kabupaten/Kota ........................................... P endanaan Unit Daerah No. Kegiatan Pokok Vol. Biaya Masyarakat/ Cost Kabupaten Propinsi Pusat Swasta /Kota (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ket: 1. Berisi tentang kegiatan pengembangan dan pembangunan Kabupaten/Kota 2. Berisi besaran volume kegiat an 3. Berisi besarnya unit biaya kegiatan tersebut 4. Berisi berapa besar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembangunan 5. Berisi kabupaten/Kota 6. Berisi Propinsi 7. Berisi Pemerintah Pusat 8. Berisi Masyarakat/swasta
  8. 8. Segmentasi Pendaan Program danKegiatan sanitasi (APBN) Sewerage System: IPAL dan main sewer Air Limbah SANIMAS TPA (aset tidak bergerak dan alat berat) Implementasi Persampahan Pilot 3R Sistem yang terintegrasi dengan sistem makro Drainase Pilot Drainase Mandiri 8
  9. 9. Persampahan Drainase Peralatan untuk proses daur ulang sampah, yang dikelola masyarakat  Saluran primer  Pilot 3R  Sistem drainase Pembangunan transfer depo, stasiun pengumpul sampah atau kawasan /mikro tempat pengelolaan dan (sesuai kebutuhan) pengolahan sampah terpadu. Revitalisasi dan pembangunan  Saluran primer tempat pemrosesan akhir (TPA)  pintu air sampah  Sanitary Landfill  pompa Alat berat persampahan  kolam retensi Penyediaan Sarana non fisik untuk mendukung pengelolaan persampahan (MP, FS, DED) Sarana pendukung TPA: jalan operasional dalam TPA dan jembatan timbang
  10. 10. Sektor Persampahan DASAR HUKUM : 1. UU. No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2. UU. No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah SEKTOR 1. Reduksi Emisi Gas Target PERSAMPAHAN 2. Efisiensi Energi 3. Penyehatan Lingkungan Dibiayai oleh 1. Proses pengumpulan dan APBD/KPSPerkotaan transportasi 2. 3R APBD/Masy + APBN 3. Pengolahan Sampah di TPA LEMBAGA/NEGARA DONOR + APBN/KPS Pedesaan Program Sanitasi Berbasis DONOR + Masyarakat APBN/APBD
  11. 11. PembangunanTPPAS Regional
  12. 12. Dibiayai olehSektor Air Limbah APBN  Pembangunan baru IPAL skala kawasan (modular)  Pembangunan sistem sanitasi komunal yang berbasis masyarakat  Perluasan jaringan pipa air limbah terpusat (pipa induk), sesuai syarat dan Dibiayai oleh ketentuan dari Ditjen CK  Optimalisasi IPLT skala kota atau regional  Peralatan operasi dan pemeliharaan sistem terpusat  Masterplan, FS, DED *)
  13. 13. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (Off-Site) Pipa Utama/ IPAL Pipa Lateral SR Main TrunkPipa Pengumpul/ Pipa Servis Pemerintah Kota: Pemerintah Provinsi/Pusat Investasi Jaringan Pipa Pengumpul/Pipa Service Investasi Jaringan Pipa Pengumpul dan SR dan Pipa Utama/Main Trunk Pelaksanaan Operasional Sistem Bantek (Perencanaan, Perkuatan Penyediaan Dana Operasional Sistem (Lengkap) Institusi, dan Peran Masyarakat) Perkuatan Institusi Pengaturan Besaran Biaya Jasa Pengelolaan Sistem Air Limbah Peraturan Guna Mendorong Terjadinya Sambungan Rumah (SR)
  14. 14. Strategi Keuangan ImplementasiMemorandum Program  Ketersediaan Pendanaan  Dari berbagai sumber pendanaan  Kelayakan serta kecocokan program dan kegiatan dengan suatu sumber pendanaan  Kesesuaian / harmonisasi dengan mekanisme masing – masing sumber pendanaan  Pentahapan  Analisa pertumbuhan APBD dengan pertumbuhan belanja sanitasi  Pertumbuhan setiap subsektor harus wajar sesuai dengan kondisi internal (pemda) dan eksternal (pusat,provinsi, donor,dll)  Prioritas dan nilai nominal suatu program harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pemda  Packaging / Pemaketan Program dan Kegiatan 14
  15. 15. 15

×