Your SlideShare is downloading. ×
Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pemrograman dan Penganggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya

2,397
views

Published on

Mekanisme Pemrograman dan Penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum

Mekanisme Pemrograman dan Penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum


1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,397
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
442
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAPEMROGRAMAN DANPENGANGGARANDITJEN CIPTA KARYAPAPARAN KASUBDIT. PROGRAM DAN ANGGARANPada Acara Pelatihan Tenaga Ahli Fasilitator Provinsi dan Fasilitator Kab/Kota (PF-CF)Program PPSP TA. 2013JAKARTA, 11 MARET 2013
  • 2. OUTLINE01 Penyusunan RPIJM Kab/Kota & Memorandum Program Bidang Cipta Karya02 Permasalahan, Tantangan, dan Isu Strategis Cipta Karya03 Penyusunan Program dan Anggaran Cipta Karya
  • 3. Penyusunan RPIJM Kab/Kota &Memorandum Program BidangCipta Karya
  • 4. Landasan HukumPeraturan Per-Undang-Undangan :1. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.2. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025.3. UU No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara4. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;5. UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;6. UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;7. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;8. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;9. UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.Peraturan Pemerintah :1. PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;2. PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;3. PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;5. PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;6. PP No. 42 Tahun 2008 tentang PSDA;7. PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai;8. PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.Peraturan Presiden :Perpres No 5/2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.
  • 5.  RPIJM Bidang Cipta Karya mulai dirintis sejak tahun 2005 dan hampir seluruh kabupaten/kota telah menyusun dokumen RPIJM. Hanya terdapat beberapa kabupaten/kota pemekaran yang belum melakukan penyusunan RPIJM. Kementerian PU akan merencanakan penyusunan RPIJM di seluruh sektor pembangunan baik pembangunan di bidang Cipta Karya, maupun pembangunan di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, maupun Penataan Ruang yang dinamakan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM). Dokumen RPIJM bidang Cipta Karya yang disusun Pemerintah Kabupaten/Kota, hendaknya ditingkatkan kualitasnya. 5
  • 6. KEDUDUKAN KEBIJAKAN SPASIAL, KEBIJAKAN SEKTORAL, DAN RPIJM RPJMD SSK RTBL SPPIP RISPAM RPKPP RPIJM MP & Penganggaran Tahunan Sumber: Dit. Bina Program DJCK, 2012 6
  • 7.  PEMBINAAN penyusunan RPIJM  Penyediaan Pedoman pelaksanaan penyusunan DJCK PU RPIJM  Memantau kualitas RPIJM SATGAS PUSAT  Menindaklanjuti usulan program investasi infrastruktur permukiman SATGAS RPIJM PROPINSI  PENDAMPING penyelenggaraan kegiatan• BAPPEDA, RPIJM• DINAS PROV TERKAIT  Penilaian kelayakan RPIJM• SATKER CK PROV  Penyaringan usulan program infrastruktur permukiman dari RPIJM menjadi MP  Berkonsolidasi di tingkat Propinsi & Kab/Kota Pemangku Kepentingan Kab/KotaDUKUNGANKONSULTAN PENYUSUN RPIJM  PENYUSUN RPIJM  Meningkatkan kualitas dan POKJANIS SPPIP menindaklanjuti hasil penilaian Saling berkoordinasi kelayakan RPIJM dari Propinsi & bersinergi  Mengajukan usulan program keciptakaryaan SATGAS RPIJM KAB/KOTA  Menyediakan DDUB Saling berkoordinasi  Berkoordinasi & bersinergi dengan & bersinergi Pokjanis, Pokja AMPL POKJA AMPL 7
  • 8. PROSES PENYARINGAN RPIJM MENJADI MP• MP disusun oleh Pemerintah Propinsi, yang merupakan hasil penyaringan usulan rencana investasi dalam dokumen RPIJM bidang Cipta Karya Kab/Kota.• Penyaringan longlist usulan RPIJM menjadi MP dilakukan pada saat workshop RPIJM dan MP di Provinsi.• Setiap usulan program/kegiatan dalam dokumen RPIJM akan disaring menurut kriteria kelayakan untuk masuk kedalam usulan program/kegiatan Memorandum program.• Penyaringan usulan tersebut kemudian disinkronisasikan dengan sasaran output Renstra Ditjen Cipta Karya yang merupakan indikator kinerja Kementerian PU.• MP juga harus memasukkan rencana pendanaan program dari usulan- usulan daerah untuk kegiatan kerjasama luar negeri yang akan diusulkan pembiayaannya dengan dana PHLN
  • 9. 9
  • 10. Sinergi dalam Penyusunan Memorandum Program Melalui Tim Randal Pusat Pemerintah dan Satgas Kab./ Pusat, Pusat didukung oleh konsultan pendamping pusat Penyusunan Memorandum ProgramMelalui Tim Randal Provinsi Pemerintah Pemerintah Melalui Satgas Kab./ Kota, dan Satgas Provinsi, Kabupaten/ didukung oleh konsultan Provinsi didukung oleh konsultan Kota pendamping kab./ kota pendamping provinsi 11
  • 11. Permasalahan, Tantangan, danIsu Strategis Cipta Karya
  • 12. Permasalahan Pelaksanaan yang Dihadapi AIR MINUM BANGKIM PLP PBL• Rendahnya • Beberapa • Kurangnya • PIP2B belum pemanfaatan Rusunawa belum perhatian Pemda dapat dana perbankan dihuni pada sektor dioperasionalkan oleh PDAM (mis: di DKI ada 19 TB sanitasi pada 2012, masih• Keterlibatan tidak berpenghuni – • Rendahnya perlu dukungan kompas, 16/2/11) peralatan dan sektor Swasta kesadaran dan dalam KPS atau • Kurangnya keterlibatan penyelesaian Business to komitmen Pemda masyarakat dalam pembangunan Business masih terhadap MOU penyediaan dan • RTBL belum belum maksimal dalam penyediaan pengelolaan menjadi lahan dan PSD sarana dan pedoman• Sebagian besar (listrik, air minum, prasarana sanitasi kinerja PDAM • Masih sedikit dan jalan akses) masih sakit • Masih kurangnya Pemda yang• Kurang efektifnya • Penetapan desa minat dunia usaha menyelesaikan pemanfaatan DAK sasaran PPIP untuk berinvestasi Perda Bangunan mengalami di sektor sanitasi Gedung• DDUB tidak keterlambatan terealisasi sesuai • DDUB tidak komitmen terealisasi sesuai komitmen
  • 13. A. Percepatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.B. Pencapaian target/sasaran Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya 2010-2014.C. Pencapaian target MDGs 2015. termasuk didalamnya pencapaian Program-Program Pro Rakyat (Direktif Presiden)D. Penguatan Peranan RPIJM Kab/Kota.E. Perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan Bidang Cipta Karya yang masih rendah.F. Memberikan pemahaman kepada Pemda bahwa pembangunan infrastruktur permukiman adalah tugas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
  • 14. Isu – Isu Strategisa. Ketertinggalan Prasarana Permukiman  Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan serta akses terhadap prasarana dan sarana sanitasi dasar yang layak.  Masih besarnya kesenjangan pembangunan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau terluar, serta di kawasan Indonesia Timur.  Masih banyaknya lingkungan permukiman tradisional dan bangunan bersejarah berpotensi ekonomi yang membutuhkan penanganan.b. Penurunan Kualitas Lingkungan  Menurunnya kualitas lingkungan di perkotaan dikarenakan rendahya prosentase/luasan ruang terbuka hijau  Besarnya luasan kawasan kumuh di perkotaan yang belum tertangani.c. Ketertinggalan Investasi  Masih rendahnya pemanfaatan dana perbankan oleh PDAM.  Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi.  Keterlibatan sektor Swasta dalam CSR, KPS atau Business to Business masih belum maksimal.c. Penanggulangan Kemiskinan  Masih diperlukannya kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang sekaligus dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan dan/atau perdesaan.d. Perkuatan Kelembagaan dan Pengaturan  Belum optimalnya peran kelembagaan pemerintah daerah (organisasi, tata laksana dan SDM) dalam mendukung penyelenggaraan bidang Cipta Karya.  Belum optimalnya penerapan NSPK di bidang Cipta Karya.
  • 15. Kebijakan Umum DJCK1. Dalam rangka pencapaian target Renstra PU 2010-2014, target-target yang sudah dilampaui perlu dilakukan review Renstra dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan pencapaian kebijakan-kebijakan baru yang belum terakomodir dalam Renstra.2. Mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, daerah terpencil, kawasan perbatasan/pulau terluar, serta kawasan Indonesia Timur, termasuk mendukung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua & Papua Barat (Perpres No. 65/2011).3. Mendukung upaya pengurangan angka kemiskinan melalui pelaksanaan program- program penangulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.4. Mendukung upaya percepatan pencapaian Target MDGs Bidang Air Minum dan Sanitasi.5. Dana APBN yang terbatas harus dialokasikan pada kegiatan yang benar-benar strategis dan berdampak signifikan secara langsung terhadap masyarakat.6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan (organisasi, tata laksana, SDM) penyelenggara infrastruktur permukiman dalam memenuhi SPM.7. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholder termasuk dunia usaha untuk turut berperan secara aktif dalam mendukung pembangunan bidang Cipta Karya, misalnya melalui KPS/CSR.
  • 16. Kebijakan Operasional DJCK terkait Penyehatan Lingkungan Permukiman1. Menyusun NSPK untuk penyelenggaraan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat teknis, manajemen pengelolaan termasuk kelembagaannya2. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam penyusunan Dokumen Perencanaan termasuk Strategi Sanitasi Kota (SSK)3. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah, persampahan dan drainase melalui pembangunan Infrastruktur Air Limbah Sistem Setempat (termasuk sanitasi berbasis masyarakat) dan Terpusat, TPA Sampah, pengelolaan 3R berbasis masyarakat dan Drainase Perkotaan4. Pengembangan teknologi baru untuk pengelolaan persampahan dan air limbah yang lebih efisien dan efektif5. Mendorong terbentuknya institusi pengelolaan persampahan secara regional dan air limbah secara kota dan/atau regional6. Mendorong peran serta seluruh stakeholder dalam upaya pencapaian target pembangunan sanitasi melalui pelatihan teknis serta kampanye, edukasi publik dan advokasi kepada pemerintah daerah7. Mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan non-APBN (KPS, dan CSR termasuk hibah negara-negara donor)
  • 17. Penyusunan Program danAnggaran Cipta Karya
  • 18. PengantarProses Pemrograman dan Penganggaran terbagi menjadi 3 tahapan utama yaitu :A. Penyusunan Program, merupakan rangkaian aktivitas penyiapan usulan kegiatan ke-Cipta Karya-an di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi berupa identifikasi, formulasi, dan sinkronisasi yang selaras dengan pencapaian sasaran kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman, peningkatan kualitas kegiatan, dan penanganan isu-isu strategis Bidang Cipta Karya.B. Perencanaan Anggaran, merupakan rangkaian aktivitas penyiapan pelaksanaan program dan rencana anggaran di Kabupaten/Kota/Provinsi dan Pusat. Dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, sehingga tidak semua kegiatan dapat diakomodasi untuk didanai. Oleh karena itu diperlukan adanya mekanisme pemilihan prioritas kegiatan anggaran.C. Penyusunan Anggaran, merupakan rangkaian aktivitas yang dimulai sejak ditetapkannnya Pagu Anggaran sampai menjadi dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.
  • 19. SIKLUS PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN Tahap Penyusunan Tahap Perencanaan Tahap Penyusunan Program Anggaran Anggaran Pra Musrenbangnas & Musrenbangnas Penyusunan Penyusunan RKA KL – Pagu Renja KL SE Pagu Alokasi Anggaran Trilateral Anggaran (Definitif) SE Pagu Alokasi Meeting RKP Anggaran Penyusunan SEB Pagu Perpres RKA KL – Pagu (Definitif) Indikatif Anggaran RDP Pra Penelaahan Konreg Konreg Komisi V RKA KL Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Siklus NasionalSiklus Propinsi Juli Agustus September Oktober November Desember Konsolidasi Penyusunan START POINTUsulan RPIJM Penyiapan Membawa hasil Identifikasi Usulan Konreg Kab/Kota Memorandum Musrenbangprop dalam Proses Penyusunan & Penyaringan Berd. MP Usulan Kegiatan Program Propinsi proses Musrenbangnas Program untuk (long list) Penajaman Tahun 2015 Legalisasi Usulan Pembahasan usulan dalam Sinkronisasi Memorandum Konreg tingkat Propinsi musrenbangprop yang Program Propinsi ( Verfikasi dan pemilihan Sandingan Usulan belum terakomodir dalam Usulan prioritas berdasarkan Konreg – MP – RPIJM Konreg pagu propinsi ) Membawa hasil Konreg dalam proses Musrenbangprop (sinkronisasi)
  • 20. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Penyusunan Program1. Dasar penyusunan program Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2010-2014 dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kab/Kota Bidang Cipta Karya.2. Lingkup Penyusunan Program meliputi: a. Identifikasi kebutuhan dan kelayakan berdasarkan dokumen Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten/ Kota; b. Penyaringan usulan (longlist); c. Penilaian kelayakan program dan pendanaan; d. Penyusunan Prioritas penanganan; e. Formulasi pembiayaan, dan waktu pelaksanaan;4. Keluaran proses penyusunan program berupa Memorandum Program Provinsi5. Program yang layak didanai agar siap T-2 tahun pelaksanaan.
  • 21. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Perencanaan Anggaran1. Dasar Perencanaan Anggaran Tahunan yaitu Memorandum Program dan Pagu indikatif.2. Lingkup Perencanaan Anggaran meliputi: a. Sinkronisasi program melalui Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian Pekerjaan Umum; b. Verifikasi kesiapan pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Bina Program bersama Direktorat penanggung jawab kegiatan; c. Sinkronisasi program melalui Trilateral Meeting bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan; d. Sinkronisasi program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), e. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Cipta Karya.4. Keluaran Perencanaan Anggaran Tahunan berupa Renja Direktorat Jenderal Cipta Karya
  • 22. Hal-hal yang Harud Diperhatikan dalam Penyusunan Anggaran1. Dasar Penyusunan Anggaran Tahunan adalah Renja Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pagu Anggaran (Sementara), dan Pagu Alokasi Anggaran (Definitif).2. Lingkup Penyusunan Anggaran Tahunan meliputi: a. Penyusunan dan penelaahan RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan Pagu Anggaran (Sementara). b. Konsolidasi tingkat kementerian dalam rangka penyiapan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V – Dewan Perwakilan Rakyat RI. c. Penyusunan dan penelaahan RKA Satuan Kerja Ditjen Cipta Karya sesuai Pagu Alokasi Anggaran (Definitif). d. Penelaahan RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya oleh Kementerian Keuangan. e. Finalisasi RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya.4. Keluaran Penyusunan Anggaran Tahunan adalah RKA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya dan DIPA.
  • 23. Pedoman Perencanaan Perangkat Penyaring Program/Kegiatan: a) RPIJM b) Hasil Konreg c) Readiness Criteria Isu-Isu Eksternal:Renstra 2010-2014 Kegiatan/Output - DPR/Kunker RKP 2013 - Media/Masyarakat - Masukan Interdep Draft RKAKL Pengesahan Anggaran Dibahas di RDP dengan Komisi V Penelaahan dengan Ditjen Anggaran/Ditjen Perbendaharaan RKA KL  DIPA

×