Your SlideShare is downloading. ×
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur

5,243
views

Published on

Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan …

Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Infrastruktur. Presentasi Direktur Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.


2 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,243
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
345
Comments
2
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Bersama Menata Ruang Untuk Semua Oleh: DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2013 Jakarta, 26 Februari 2013 KementerianPekerjaan Umum
  • 2. Kementerian Pekerjaan Umum I. PENDAHULUAN II. KONSEPSI PENATAAN RUANG III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA TATA RUANGBersama Menata Ruang 2 Untuk Semua
  • 3. I. PENDAHULUAN Kementerian Pekerjaan Umum TEMA KONREG KEMENTERIAN PU: “Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan.” SUB-TEMA DITJEN. PENATAAN RUANG “Peningkatan Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang”Bersama Menata Ruang 3 Untuk Semua
  • 4. II. KONSEPSI PENATAAN RUANG Kementerian Pekerjaan Umum PENGATURAN Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Ruang Pengendalian Pemanfaatan PEMBINAN PEMBINAAN Ruang PENGAWASANBersama Menata Ruang 4 Untuk Semua
  • 5. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG A. PERENCANAAN TATA RUANG Status Per 20 Februari 2013 Kementerian Pekerjaan Umum RTR Kewenangan Pusat Status RTRW Nasional PP No. 26/2008 tentang RTRWN Telah ditetapkan: RTR Pulau / Kepulauan a. RTR Pulau Sulawesi (Perpres 88/2011) (Amanat PP: 7) b. RTR Pulau Kalimantan (Perpres 3/2012) c. RTR Pulau Sumatera (Perpres 13/2012) d. RTR Pulau Jawa-Bali (Perpres 28/2012) Dalam proses penetapan: a. RTR Kepulauan Nusa Tenggara b. RTR Kepulauan Maluku c. RTR Pulau Papua RTR Kawasan Strategis Telah ditetapkan: Nasional a. RTR Kws. Jabodetabekpunjur (Perpres 54/2008) (Amanat PP: 76) b. RTR Kws .Perkotaan Sarbagita (Perpres 45/2011) c. RTR Kws. Perkotaan Mamminasata (Perpres 55/2011) d. RTR Kws. Perkotaan Mebidangro (Perpres 62/2011) e. RTR Kws. Batam-Bintan-Karimun (Perpres 87/2011) Dalam proses penetapan: 3 (tiga) RTR KSN Non Perkotaan (Borobudur, Merapi dan Danau Toba) Dalam proses pembahasan dan penyusunan: 3 (tiga) RTR KSN PerkotaanBersama Menata Ruang 62 (enampuluh dua) RTR KSN Non Perkotaan 5 Untuk Semua
  • 6. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Kementerian Pekerjaan Umum Status Per 20 Februari 2013 RTR Kewenangan Status Daerah Peraturan Daerah : 14 Prov. (42%) RTRW Provinsi Persetujuan Substansi : 19 Prov. (58%) Peraturan Daerah : 213 Kab. (54%) Persetujuan Substansi : 181 Kab. (45%) RTRW Kabupaten Pembahasan BKPRN : 3 Kab. (0.75%) Rekom. Gubernur : 0 Kab. (0%) Proses Revisi : 1 Kab. (0.25%) Peraturan Daerah : 57 Kota (61.3%) Persetujuan Substansi : 30 Kota (32.3%) RTRW Kota Pembahasan BKPRN : 3 Kota (3.2%) Rekom. Gubernur : 1 Kota (1.1%) Proses Revisi : 2 Kota (2.1%)Bersama Menata Ruang Untuk Semua
  • 7. Keterpaduan Program dan Pembangunan di KSN Kementerian Pekerjaan Umum KSN = Kawasan Strategis, Memiliki nilai strategis diprioritaskan Penataan untuk kepentingan Ruang nasional Potensial dikembangkan • Sosial • Budaya • Ekonomi • Lingkungan • Teknologi Tinggi • Warisan Dunia Butuh dukungan infrastruktur PU & PerkimBersama Menata Ruang 7 Untuk Semua
  • 8. Daftar KSN berdasarkan sudut kepentingan per koridor MP3EI KSN Koridor MP3EI (Berdasarkan Sudut Kementerian Bali-Nusa Maluku- Pekerjaan Umum Kepentingan) Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Tenggara Papua KSN Perkotaan 1 4 0 1 1 0 Pertahanan Keamanan 3 0 1 1 1 3 Pertumbuhan Ekonomi 5 0 4 4 2 2 Kapet 1 0 4 4 2 2 Non Kapet 4 0 0 0 0 0 Sosial dan Budaya 0 0 0 2 0 0 SDA dan Teknologi Tinggi 2 8 1 2 0 4 Daya Dukung Lingkungan Hidup 8 5 2 4 2 3 Total 19 17 8 14 6 12Bersama Menata Ruang 8 Untuk Semua
  • 9. Daftar 23 KSN Fokus Dukungan Program TA. 2014 Kementerian KSN Koridor MP3EI Pekerjaan Umum (Berdasarkan Sudut Bali-Nusa Maluku- Kepentingan) Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Tenggara Papua Jabodetabek- KSN Perkotaan Mebidangro Mamminasata Sarbagita punjur Perbatasan Laut RI 8 Pulau Kecil Kawasan Perbatasan Terluar Perbatasan Darat RI dengan Pertahanan di dengan Negara Keamanan Kalimantan Timor Leste Palau Perbatasan Darat RI dengan Papua Nugini Pertumbuhan Ekonomi Khatulistiwa Manado Bitung Bima Seram Kapet BAD DAS Kakab Palapas Sasamba Pare-pare Mbay Biak Batulicin Bang Sejahtera Pertumbuhan Ekonomi (Diluar Perkotaan dan Batam Bintan Kapet) Karimun Daya Dukung Lingkungan Hidup Danau TobaBersama Menata Ruang 9 Untuk Semua
  • 10. LOKASI 23 KSN PRIORITAS 2014 KAPET BAD Mebidangro Perbatasan KAPET Negara di P. Batam-Bintan- Manado-Bitung Kalimantan KAPET Sasamba KarimunDanau Toba KAPET KAPET Biak KAPET DAS KAKAB Khatulistiwa KAPET Palapas Jabodetabek punjur KAPET Batulicin KAPET Seram Mamminasata KAPET KAPET Mbay Bank Sejahtera Borobudur Sarbagita Perbatasan Negara KAPET Bima di P. Papua Perbatasan Negara di NTT
  • 11. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Kementerian Pekerjaan Umum B. PEMANFAATAN RUANG  Penataan Ruang tidak semata-mata menyusun rencana tata ruang.  Ditjen. Penataan Ruang memberikan stimulan kepada pemerintah daerah dan masyarakat melalui program P2KH, P3KP, dan P2KPB. • sebagai insentif atas kinerja pada tahap perencanaan tata ruang • dilaksanakan dalam skema kerja sama program • fokus pada proses institusionalisasiBersama Menata Ruang 11 Untuk Semua
  • 12. PELAKSANAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA HIJAU (P2KH) Kementerian Pekerjaan Umum Tahap 2011 2012 2013 2014 Inisiasi a. Sosialisasi/Kampanye Kota Hijau 60 K/K 54K/K*) b. Fasilitasi Penyusunan RAKH -- 9/146/25 c. Penandatanganan Komitmen terhadap RAKH **) Implementasi a. Fasilitasi Penyusunan Masterplan RTH 85 K/K*) 52 K/K b. Fasilitasi Penyusunan Peta Komunitas Hijau c. Fasilitasi Pembentukan Green Community d. Fasilitasi Penyusunan DED percontohan Taman Kota Hijau e. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau Replikasi/ Up-scaling -- -- 60 K/K 112 K/K a. Fasilitasi Penyempurnaan RAKH b. Fasilitasi Green Community c. Fasilitasi Penyusunan DED d. Fasilitasi Percontohan Taman Kota Hijau Institusionalisasi Lintas Sektor -- -- -- 112 K/K a. Urban Climate Plan b. Pemantapan Perwujudan Kota Hijau pada KSN - KSN Perkotaan - Kebun raya/ RTH Perkotaan Strategis - Bantaran sungai nasional *) 2 Kab/Kota (Kab. Bintan dan Kab Pasuruan) tidak dilanjutkan pendampingan dana stimulan P2KH karena dinilai tidak siapBersama Menata Ruang **) Kawasan Perkotaan PKN/PKW/PKSN yang belum ditangani di tahun 2011 - 2013 12 Untuk Semua
  • 13. PELAKSANAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP) Kementerian Pekerjaan Umum Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020 1. Penyempurnaan RAKP Kelompok A 2. Fasilitasi Inventory Pusaka (dan perumusan Nilai (10) Kota/Kab 1. Peningkatan Kapasitas Keunggulan SDM Pemerintah Nasional/Sejagad) 27 Kota/Kab 27 Kota/Kab Sawahlunto, Banda Kota/Kab (tingkat lanjut) 3. Fasilitasi Pengembangan 1. Fasilitasi 1. erluasan Kerjasama Aceh, Palembang, 2. Penandatanganan Kemitraan Kota Pusaka Pengembangan Kemitraan Kota Bogor, Semarang, Komitmen Kepala 4. Penjaringan Dukungan K/L Support System Kota Pusaka Daerah 5. Penetapan Kota Pusaka Pusaka (Peraturan 2. Perluasan Dukungan Yogyakarta, 3. Penyusunan Rencana Indonesia Daerah, Sistem K/L Banjarmasin, Denpasar, Aksi Kota Pusaka (RAKP) 6. Pemilihan Pilot Project Informasi, 3. Perluasan Karangasem, Baubau Perencanaan- Kelembagaan, Pengembangan Pengembangan Kota Pusaka Pendidikan Kelembagaan Kota Terpadu Pelatihan) Pusaka 2. Fasilitasi 4. Perluasan 1. Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok B Pemerintah Kota/Kab Pengembangan Heritage Fund Pengembangan Heritage Fund (tingkat lanjut) (9) Kota/Kab 2. Penandatanganan 3. Fasilitasi Pengembangan 5. Seleksi Peserta Kota Pusaka Baru Komitmen Kepala Daerah Monitoring Evaluasi 6. Fasilitasi Pengajuan Medan, Bukittinggi, 3. Penyusunan RAKP dan Pengendalian Sebagai World Bangka Barat, 1. Penyusunan Proposal 4. Penyempurnaan RAKP Kota Pusaka Heritage City P3KP 5. Fasilitasi Inventory Pusaka Cirebon, Pekalongan, 4. Fasilitasi UNESCO (dan perumusan Nilai Surakarta, Rembang, Pengembangan 7. Fasilitasi Kerjasama Keunggulan Blitar, Boyolali Media Partner Kota Pusaka Dunia Nasional/Sejagad) 6. Pengembangan Kemitraan Kota Pusaka 7. Penjaringan Dukungan K/LBersama Menata Ruang 13 Untuk Semua
  • 14. PELAKSANAN PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP) Kementerian Pekerjaan Umum Kota Pusaka 2012 2013 2014 2015-2020 1. Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok C Pemerintah Kota/Kab 27 Kota/Kab 27 Kota/Kab (tingkat dasar) 1. Fasilitasi 1. Perluasan Kerjasama (8) Kota/Kab 2. Peningkatan Kapasitas SDM Pengembangan Kemitraan Kota Pemerintah Kota/Kab Support System Kota Pusaka (tingkat lanjut) Pusaka (Peraturan 2. Perluasan Dukungan Salatiga, Tegal, Ngawi, 3. Penandatanganan Daerah, Sistem K/L Pangkal Pinang, Komitmen Kepala Daerah Informasi, 3. Perluasan Brebes, Cilacap, Kelembagaan, Pengembangan 4. Penyusunan RAKP Banjarnegara, Batang Pendidikan Kelembagaan Kota 5. Penyempurnaan RAKP 1. Penyusunan Proposal 6. Fasilitasi Inventory Pusaka Pelatihan) Pusaka P3KP (dan perumusan Nilai 2. Fasilitasi 4. Perluasan Keunggulan Pengembangan Pengembangan Nasional/Sejagad) Heritage Fund Heritage Fund 7. Pengembangan Kemitraan 3. Fasilitasi 5. Seleksi Peserta Kota Kota Pusaka Pengembangan Pusaka Baru 8. Penjaringan Dukungan K/L Monitoring Evaluasi 6. Fasilitasi Pengajuan dan Pengendalian Sebagai World Kota Pusaka Heritage City 4. Fasilitasi UNESCO Pengembangan 7. Fasilitasi Kerjasama Media Partner Kota Pusaka DuniaBersama Menata Ruang 14 Untuk Semua
  • 15. LOKASI PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA (P3KP) Kelompok A Kelompok B Kelompok C 15
  • 16. PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB) Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Lingkup Pelaksanaan Lokasi 2013 Persiapan Program a. Pengembangan Konsep dan • Kab. Agam - Sumbar Perencanaan P2KPB • Kab. Bintan - Kepri b. Sosialisasi P2KPB • Kab. Kuningan - Jabar c. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan P2KPB • Kab. Kebumen - Jateng • Kab. Magelang – Jateng • Malang - Jatim 2014 Implementasi • Pamekasan - Jatim a. Penguatan Kelembagaan dan • Lombok Tengah - NTB Kebijakan (Policy Instruments) • Sumba Timur - NTT b. Fasilitasi Penyusunan RPI2JM Pengembangan Kawasan Perdesaan • Poso – Sulteng c. Bimtek Penyusunan Rencana Tata • Wajo - Sulsel Ruang Kawasan Perdesaan • Boalemo - Gorontalo d. Fasilitasi Penguatan Peran • Maluku Tengah - Maluku Pemangku Kepentingan • Halmahera Tengah – e. Penyusunan Road Map Maluku Utara f. Pemantauan Pelaksanaan P2KPB g. Pembangunan / Pengembangan Fisik yang dominanBersama Menata Ruang 16 Untuk Semua
  • 17. LOKASI PELAKSANAANPROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERKELANJUTAN (P2KPB) Kab. Halmahera Kab. Bintan Tengah Kab. Boalemo Kab. Poso Kab. Agam Kab. Wajo Kab. Pamekasan Kab. Magelang Kab. Maluku Tengah Kab. Kuningan Kab. Kebumen Kab. Malang Kab. Lombok Tengah Kab. Sumba Timur
  • 18. III. PELAKSANAAN PENATAAN RUANG Kementerian Pekerjaan Umum C. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  Bertujuan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.  Upaya 2013 - 2014: a. Bimtek penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Peraturan Zonasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota; b. Pendidikan dan pelatihan PPNS; c. Penyiapan mekanisme tata laksana penataan pengaduan masyarakat; d. Percontohan penanganan pengaduan masyarakat e. Penyiapan database dan informasi perpetaan resolusi tinggiBersama Menata Ruang 18 Untuk Semua
  • 19. Kementerian Pekerjaan Umum  Ketersediaan PPNS : PUSAT DAERAH TAHUN Jml 200 JP Pola 400 JP Pola 200 JP Pola 400 JP 2009 10 15 18 10 53 2010 9 10 54 51 124 2011 - 4 59 39 102 2012 - - 69 101 170 Jumlah 19 29 200 201 449 Catatan: a. PPNS Penataan Ruang tersebar di 33 provinsi, 128 kabupaten, dan 36 kota. b. Masih terdapat 270 Kabupaten dan 57 Kota yang belum memiliki PPNS Penataan Ruang  agenda 2013-2014Bersama Menata Ruang 19 Untuk Semua
  • 20. IV. UPAYA IMPLEMENTASI RENCANA Kementerian Pekerjaan Umum TATA RUANG  Terus meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan terhadap fungsi penataan ruang sebagai alat keterpaduan dalam pembangunan.  Mendorong efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.  Mendorong pembangunan infrastruktur yang sesuai Rencana Tata Ruang sebagai alat keterpaduan, antara lain melalui: a. Penyiapan dokumen Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) b. Pembentukan PMU-KSN sebagai pengendali perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum di KSN (efektif 2014)Bersama Menata Ruang 20 Untuk Semua
  • 21. STRUKTUR ORGANISASI PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (PMU-KSN) Kementerian TIPE A Pekerjaan Umum DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL / DIREKTUR PERKOTAAN/ DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH I / PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH II PROVINSI KEPALA PMU-KSN ASISTEN ASISTEN ASISTEN PELAKSANAAN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN DAN DAN PEMROGRAMAN PENGENDALIAN I PENGENDALIAN II SATKER/PPKDI LINGKUNGAN DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/ DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANGBersama Menata Ruang 21 Untuk Semua
  • 22. STRUKTUR ORGANISASI PROJECT MANAGEMENT UNIT PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (PMU-KSN) Kementerian TIPE B Pekerjaan Umum DIREKTUR JENDERAL PENATAAN RUANG DIREKTUR PENATAAN RUANG WILAYAH NASIONAL / DIREKTUR PERKOTAAN/ DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH I / PUSAT DIREKTUR PEMBINAAN PENATAAN RUANG DAERAH WILAYAH II PROVINSI KEPALA PMU-KSN ASISTEN ASISTEN PELAKSANAAN PERENCANAAN DAN DAN PEMROGRAMAN PENGENDALIAN SATKER/PPKDI LINGKUNGAN DITJEN SUMBER DAYA AIR/DITJEN BINA MARGA/ DITJEN CIPTA KARYA / DITJEN PENATAAN RUANGBersama Menata Ruang 22 Untuk Semua
  • 23. 23