Your SlideShare is downloading. ×
0
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an

6,175

Published on

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui manajemen resiko (Inmen PU No. 012/IN/M/2011) mendorong terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an yang efisien dan efektif tahun …

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui manajemen resiko (Inmen PU No. 012/IN/M/2011) mendorong terwujudnya penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an yang efisien dan efektif tahun 2013. Presentasi Inspektorat Jenderal (Itjen) dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,175
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
188
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. PENERAPAN SPIP MELALUI MANAJEMEN RISIKO (INMEN PU NOMOR: 02/IN/M/2011) MENDORONG TERWUJUDNYAPENYELENGGARAAN INFRASTRUKSTUR KE-PU -AN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF TAHUN 2013 Disampaikan pada: KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Jakarta, 26–27 Februari 2013 1
  • 2. PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (Pasal 11 PP Nomor: 60 Tahun 2008)1. Memberi keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian2. Memberi peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko dalam penyelengga- raan tugas dan fungsi Kementerian3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. 2
  • 3. LANDASAAN HUKUM TUGAS APIP DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKOPP No. 60 Tahun 2008, Tugas APIP a.l.: Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan lainnya (Quality Assurance, Kemitraan)INMEN PU No. 02/IN/M/2011 Para Eselon-I, Kepala Balai, dan Kasatker menerapkan Manaje men Risiko dengan merinci Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring & Peninjauan, Komunikasi & Konsultansi lnspektur Jenderal melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap penerapan SPIPPeraturan Menkeu No. 32/PMK/2013 Tahun 2013 Pasal 38 ayat 1.c. usulan revisi anggaran yang diajukan Kuasa Pengguna Anggaran mengakibatkan perubahan anggaran terlebih dahulu dilakukan koordinasi/konsultasi dengan Itjen 3
  • 4. PROGRAM PENGAWASAN ITJEN KEMENTERIAN PU Pengawasan Pengelolan Keuangan Negara (melalui pendampingan dari Pe rencanaan Pemograman Anggaran, Procurement, Pelaksanaan Pekerjaan Fisik/Konsultan/Swakelola, Monitoring, Pelaporan, dan Revisi DIPA) Pengawasan Kinerja Satminkal (Evaluasi LAKIP Satminkal E-I, Reviu Lap Keu, Evaluasi Kinerja Sampah, Air Minum, GNKPA, Pansimas, dll) Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi (penerapan SPIP melalui Manajemen Risiko sesuai INMEN PU No. 02/IN/M/2011, terwujudnya lingkungan Anti Korupsi melalui Program Inisiatif Anti Korupsi (PIAK-KPK) dan Pelaksanaan PBJ makin baik melalui Probity Audit) Pengawasan Perilaku Penyelenggara Negara (MoU dengan Kepolisian serta dengan PPATK) Prioritas Tahun 2013 dan 2014, Itjen mempriotaskan Quality Assurance melalui kegiatan pendampingan/kemitraan/mengawal Satminkal agar penyelenggaraan infastruktur berjalan efisien, efektif, tepat target, tepat mutu, tepat biaya ,dan tepat sasaran Workshop PBC, pembicara Dit BM, Itjen, BPKP, BPK-RI, Polri. Kejaksaan, KPK, Ditjen Anggaran (peserta penyedia/pengguna) 4
  • 5. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI ATAS SPIAKIBAT PARA KEPALA BALAI DAN KASATKER BELUM MENERAPKAN MANAJEMEN RESIKO (IN MEN PU NO. 02/IN/M/2011) • SURVEY SID • INVESTIGATION • DESIGNLA • LAND ACQUISITION • CONSTRUCTION (PROCUREMENT COM DAN ASET) • OPERATION • MAINTENANCE 5
  • 6. TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK-RI ATAS KELEMAHAN SPI TERKAIT DENGAN DESIGN, LAND ACQUISITION, CONSTRUCTION/ PROCURMENT/ASSETS JUMLAH TEMUANNO AUDIT LAND CONS- PROCU- DESIGN ACQUISI TRUCTI- REMENT ASSETS TION ON1 ITJEN 9 24 273 252 1352 BPKP 48 7 91 52 223 BPK RI 1 1 14 8 12 6
  • 7. REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK RI ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012 JUMLAH TEMUAN DAN SARANNO AUDIT LHA KODE 01 KODE 02 KODE 03 SD 101 ITJEN 98 - - 98 TEMUAN/ 98 SARAN2 BPKP 56 68 TEMUAN/ 05 TEMUAN/ 74 TEMUAN/ 116 SARAN 06 SARAN 96 SARAN3 BPK RI 1 24 TEMUAN/37 SARAN 7
  • 8. REKAPITULASI TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP, BPK -RI ATAS SISTIM PENGENDALIAN INTERIN (SPI ) TAHUN 2012 PER SATMINKAL ESELON I10080 10460 78 8140 0 04 02 CK BM SDA SET BP JEN KON 8
  • 9. TEMUAN BPK-RI, BPKP, ITJEN: PENYEBAB LEMAHNYA SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) TAHUN 2012 ADALAH Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum menerapkan Manajemen Risiko dengan mengurai Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Monitoring dan Peninjauan (Reviu), Komunikasi dan Konsultansi lnspektur Jenderal dalam melakukan Pendampingan dan Pengawasan atas Penerapan SPIP Belum Efektif, terlihat dari belum berjalannya penerapan Manajemen Risiko oleh para Kepala Balai dan Kasatker Para Kepala Balai dan Para Kasatker belum seluruhnya mengikuti sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko 9
  • 10. SATMINKAL YANG TELAH MENGIKUTI SOSIALISASI SPIP DAN MANAJEMEN RISIKO SD TAHUN 2012 DAN TAHUN 2013 REALISASI SOSIALISASINO SATMINKAL 2012 2013 ESELON I1 2 3 41 Balitbang 4 Pusat, 1 Set.Balitbang2 DJBM 1 Dit.BPWil-III, 4 Balai 1 Dit.BPWil-I, 3 Balai3 BP Konst Set .BPKonstruksi4 DJSDA BWS Mesuji Sekampung5 DJCK Dit.PLP 10
  • 11. CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO (INMEN PU NO. 02/IN/M/2011) DAN POTENSI PAKET TERLAMBAT TH 2012 IDENTIFI PENANGA MONITO KOMUNINo PENETAPAN KASI ANALISIS EVALUASI NAN RING & KASI & KONTEKS RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO PENINJAU KONSUL AN TASI1 2 3 4 5 6 7 8 Putus Paket SAL Waktu Laporan Satker,1 Pekerjaan Waktu pe Kontrak; ditinjau ditambah mingguan PPK Paket SAL laksanaan Denda; kembali alat,SDM & bulanan Penga- terlambat terbatas Kualitas (dilaksa- jam kerja dievaluasi was Lap (2 sd 3 bl) tidak se nakan/ ditambah secara Penyedia suai batal) Paket SAL ketat Jasa hrs spektek pekerjaan lebih major intensif ditinjau rapat Paket SAL SDA 12 paket/4 Sat- BM 83 paket/18 Sat - CK 19 paket/ 6 Sat- potensi ker/3 Prov ker/15 Prov ker/5 Prov terlambat 11
  • 12. CONTOH KASUS MANAJEMEN RISIKO JALAN PANTURA IDENTIFI PENANGA MONITO KOMUNIN PENETAPAN KASI ANALISIS EVALUASI NAN RING & KASI &O KONTEKS RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO PENINJAU KONSUL AN TASI1 2 3 4 5 6 7 82 Jalur Pantu Kualitas Muatan Ketepatan Mereview Meninjau Koordina ra selalu fisik blm berlebih desain se Desain se kebijakan si dengan rusak optimal blm ter suai kebu suai kebu disain di Ditjen dan Pemanfaa kendali tuhan tuhan la pantura anggaran tan angga lapangan pangan termasuk atas pe rankurang Itensitas biaya per rubahan efektif pengguna Anggaran Ketersedi KM di disain ter an jalan dipenuhi an angga Pantura kait Perbaikan Sistem sangat ran sesuai dengan Jalur Pantu pengada tinggi Pengawa kebutuh pendana ra setiap ta an masih (LHR san peng an an hun menganut 48.000 guna jalan output ba kend/hr) diperketat Pengawa sed (tradi san diper 12 sional) ketat
  • 13. Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Implementasi PBC dan PBMC Pelaksanaan Probity Audit pada proyek-proyek strategis 13
  • 14. Kontrak Berbasis Kinerja (KBK) Jenis kontrak yang pencapaiannya diukur dari kinerja pelayanan infrastruktur yang dibangun Uji coba penerapannya pada beberapa ruas jalan Pantura: 1. Ciasem–Sukamandi 2. Demak Trengguli 3. Semarang–Bawen Keunggulan KBK dibanding kontrak tradisional 1. Waktu lebih efisien 2. Inovasi teknologi untuk mendapatkan biaya konstruksi dan pemeliharaan jalan yang paling efisien lebih terbuka (life cycle costing lebih murah) 3. Resiko peningkatan biaya konstruksi dan pemeliharaan antara pemilik proyek dan kontraktor terdisitribusi dengan baik 14
  • 15. Kontrak Tradisional TA n-1 TA n TA n+1 Design Phase Construction Phase Maintenance Phase Konsultan A Kontraktor B Kementerian PUKontrak Berbasis Kinerja TA n TA n+1 Design Phase Construction Phase Maintenance Phase Kontraktor B 15
  • 16. Probity AuditAudit pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan (proyek) denganmenilai aspek-aspek: Transparency Accountability Fairness PROBITY AUDIT Value for Compliance Money 16
  • 17. KRITERIA PROBITY AUDITNo LINGKUP BOBOT NILAI KONDI STATUS SI1 2 3 4 5 61 Transparansi 20 20 100 %  75% Very Good  50%-75% Good2 Kompetisi/Fairness 15 15 100 %  25%-50% Fair < 25% Bad3 Value for Money 15 15 100 %4 Ketaatan 25 25 100 %5 Akuntabilitas 25 25 100 % Jumlah 100 100 100 %
  • 18. REKAPITULASI HASIL PROBITY AUDIT TAHUN 2012NO URAIAN JUMLAH REKOMENDASI PAKET LELANG EVALUASI KOREKSI PA ULANG ULANG NILAI OE1 2 3 4 5 61 Ditjen Bina Marga 11 3 - -2 Ditjen SDA 5 1 - Rp 2,6 M
  • 19. REKAPUTULASI SISA TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN ITJEN, BPKP DAN BPK-RI TH 2012 SISA TEMUAN DAN NILAI (Rp)N AUDIT BPKP 1997 sd 2012 ITJEN 2206 sd 2012 BPK RI 2005 sd 2012O1 2 3 4 51 SDA 765/44.548.043.959,29 197/9.901.541.155,162 BINA MARGA 254/35.770.665.245,87 132/15.589.676.758013 CIPTA KARYA 2.469/28.942.958.550,85 360/12.920.695.572,124 PENATAAN - - 167/1.817.862.202,12 RUANG (untuk 8 Satminkal Kemen PU)5 BALITBANG - 14/6 BP KONSTRUKSI - 34/28.450.6657 SETJEN - 06/5.335.757.1088 ITJEN - -Penyelesaian tindaklanjut temuan BPKP, BPKP Perwakilan akan mefasilitasi tindaklanjutnya sesuai 19kesepakatan pada acara Reviu LRA bulan Januari 2013 dan diharapkan peran aktif Satker/PPK terkait
  • 20. TERIMA KASIH 20

×