SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah

1,181 views
1,049 views

Published on

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,181
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
374
Actions
Shares
0
Downloads
65
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerah

  1. 1. SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 660/4919/SJ, TANGGAL 30 NOVEMBER 2012, TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN DI DAERAH disampaikan oleh: DIREKTUR PENATAAN PERKOTAAN DITJEN BINA BANGDA, KEMENTERIAN DALAM NEGERISosialisasi Nasional (Kick-off Meeting Nasional) Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) TA. 2013 Jakarta, 22 Januari 2013
  2. 2. JUMLAH PROVINSI,KABUPATEN DAN KOTA PESERTAPPSP SERTA SEBARAN POKJA DI 28 PROVINSI (HINGGATAHUN 2012) Pada Tahun 2013 sebagian Provinsi, Kabupaten/Kota telah memasuki tahapan Implementasi, memerlukan acuan yang jelas serta lembaga pengelola sanitasi sesuai kebutuhan daerah
  3. 3. POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRITENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP  Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi landasan operasional pelaksanaan Program PPSP di daerah.  Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan pembangunan sanitasi permukiman.  Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah  Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan uraian tugas berikut fungsi (yang lebih terinci).  Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Prov,Kab/Kota.  Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan dari: SKPD, termasuk masyarakat, dan institusi non- pemerintah.  Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan memadai dalam RKA masing-masing SKPD.  Nomenklatur: POKJA SANITASI.
  4. 4. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI PROVINSI(SESUAI SE MENDAGRI) KETUA Sekretaris Daerah Provinsi SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau sebutan lain SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN KOMUNIKASI DAN EVALUASI PEMBERDAYAAN Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua: Kepala Bappeda atau sebutan Kepala Badan Pengelola Kepala Dinas Cipta Karya atau Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup lain. Keuangan Daerah dan Aset atau sebutan lain. atau sebutan lain. sebutan lain Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Wakil Ketua: Kabid Sarpras atau Fispra Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Kabid Penyehatan Lingkungan. Kabid Pengembangan Bappeda atau sebutan lain. fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Lingkungan Hidup. sebutan lain. Karya. Anggota : Anggota : Anggota: Anggota: Anggota: Pejabat/staf dari Bappeda dan Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas dari SKPD lainnya yang SKPD lainnya yang melaksanakan Karya atau sebutan lain dan dari atau sebutan lain dan dari SKPD Lingkungan Hidup atau sebutan melaksanakan fungsi terkait fungsi terkait dengan SKPD lainnya yang melaksanakan lainnya yang melaksanakan fungsi lain dan dari SKPD lainnya yang dengan perencanaan layanan penganggaran, pelaporan dan fungsi terkait dengan terkait dengan penyehatan melaksanakan fungsi terkait persampahan, air limbah pertanggungjawaban keuangan pembangunan sarana dan lingkungan, pendidikan, dengan kegiatan monitoring dan domestik, dan drainase dan aset. prasarana persampahan, air komunikasi, dan pemberdayaan evaluasi sanitasi. lingkungan. limbah domestik, dan drainase masyarakat. lingkungan.
  5. 5. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIPROVINSIKETUA Dijabat oleh SEKRETARIS DAERAH (SEKDA), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPDSEKRETARIS Dijabat oleh ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ATAU SEBUTAN LAINNYA yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP”KETUA BIDANG Dijabat oleh KEPALA SKPD SESUAI SUBSTANSI NYA & WAKIL KETUA BIDANG DIJABAT KABID PADA SKPD TERKAIT yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidangANGGOTA STAF SKPD TERKAIT yang ditunjuk 5
  6. 6. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSIFUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.FUNGSI FASILITASI Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi kabupaten/kota dan provinsi, serta program sanitasi antar kabupaten/kota, dan membantu pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.FUNGSI SUPERVISI Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan kegiatan pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan penyelenggaraan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga dapat menentukan tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan.FUNGSI SINKRONISASI Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan pemerintahan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta hasil yang diharapkan.
  7. 7. SEKRETARIAT POKJA SANITASI PROVINSI “ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua, sekretaris maupun tugas ketua bidang.”Meliputi: Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja provinsi masing-masing
  8. 8. STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASIKABUPATEN/KOTA KETUA(SESUAI SE MENDAGRI) Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota SEKRETARIS Asisten Perekonomian dan Pembangunan SEKRETARIAT Anggota Sekretariat (pejabat/staf dilingkungan setda dan SKPD lain) BIDANG PERENCANAAN BIDANG PENDANAAN BIDANG TEKNIS BIDANG PENYEHATAN, BIDANG MONITORING DAN KOMUNIKASI DAN EVALUASI PEMBERDAYAANKetua: Ketua: Ketua: Ketua: Ketua:Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang menangani Kepala SKPD yang membidangi Kepala SKPD yang membidangibidang perencanaan. bidang pendanaan. bidang teknis (cipta karya atau PU). Kesehatan. Lingkungan Hidup. Wakil Ketua:Wakil Ketua: Kepala Bagian yang menangani Wakil Ketua: Wakil Ketua:Kabid Sarpras atau Fispra Bappeda fungsi keuangan dan asset atau Kabid Urusan Teknis Dinas Cipta Wakil Ketua: Kabid Pengembangan Lingkunganatau sebutan lain. sebutan lain. Karya Kabid Penyehatan Lingkungan HidupAnggota : Anggota : Anggota : Anggota : Anggota :Pejabat/staf dari Bappeda dan dari Pejabat/staf dari SKPKD dan dari Pejabat/staf dari Dinas Cipta Karya Pejabat/staf dari Dinas Kesehatan Pejabat/staf dari Dinas LingkunganSKPD lainnya yang melaksanakan SKPD lainnya yang melaksanakan atau sebutan lain dan dari SKPD atau sebutan lain dan dari SKPD Hidup atau sebutan lain dan darifungsi terkait dengan perencanaan fungsi terkait dengan penganggaran, lainnya yang melaksanakan fungsi lainnya yang melaksanakan fungsi SKPD lainnya yang melaksanakanlayanan persampahan, air limbah pelaporan dan pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan sarana terkait dengan penyehatan fungsi terkait dengan kegiatandomestik, dan drainase lingkungan. keuangan dan aset dan prasarana persampahan, air lingkungan, pendidikan, komunikasi, monitoring dan evaluasi sanitasi. limbah domestik, dan drainase dan pemberdayaan masyarakat. 8 lingkungan.
  9. 9. SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)SANITASIKAB/KOTAKETUA Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua TAPDSEKRETARIS Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali utama PPSP”KETUA BIDANG Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidangANGGOTA Staf SKPD terkait yang ditunjuk 9
  10. 10. FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTAFUNGSI KOORDINASI, Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah Kab/Kota.FUNGSI ADVOKASI Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat Kab/Kota untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.FUNGSI ADVISORY Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Kab/kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi.
  11. 11. SEKRETARIAT POKJA SANITASI KAB/KOTA“ Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kab/Kota dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang.”Meliputi:Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan pelatihanPengolahan dan analisa data kemajuan pelaksanaanPPSP, didukung oleh pengkat lunak dan perangkat keras yangtersedia di kantor sekretariat pokja kab/kota masing-masing
  12. 12. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERIDALAM NEGERI Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-masing Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam pengelolaan program Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6(enanm) fungsi pokja sanitasi provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan secara rinci Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengokonsentrasikan diri dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya pelaksanaan mulai dari daerah hingga ke pusat
  13. 13. 13
  14. 14. TERIMA KASIH

×