Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa

on

  • 950 views

Panduan Identifikasi Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

Panduan Identifikasi Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

Statistics

Views

Total Views
950
Views on SlideShare
747
Embed Views
203

Actions

Likes
1
Downloads
67
Comments
1

6 Embeds 203

http://www.sanitasi.net 184
http://www.weebly.com 8
http://sanitasitesting.weebly.com 5
http://sanitawa.weebly.com 3
http://www.google.co.id 2
http://www.sanitasi.net. 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Dapatkan berita dan informasi aktual, manual dan pedoman teknis, bahan-bahan pelatihan di bidang air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan, dan drainase), pengembangan kawasan permukiman dan tata bangunan & lingkungan hanya di www.sanitasi.net dan www.nawasis.com. Happy browsing bro .... grab the ideas and grow with your innovations!
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa Document Transcript

  • PANDUAN PRAKTIS IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA EDISI DESEMBER 2006 SEBAGAI ACUAN BAGI SATKER P2P PROVINSIDALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-KTP2D 2007
  • KATA PENGANTARMelengkapi Acuan pelaksanaan pengembangan Perumahan danPermukiman Perdesaan melalui penanganan Kawasan TerpilihPusat Pengembangan Desa atau KTP2D, yang tahapanpelaksanaannya telah ditetapkan sebagai berikut; (1) IdentifikasiLokasi, (2) Penyusunan RPJM dan (3) pelaksanaan fisik. Untukkepentingan penyusunan RPJM maka diterbitkan PanduanPraktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D sebagai acuan bagiSatuan Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi didalammemberikan fasilitasi dan pendampingan kepada PemerintahDaerah didalam mengidentifikasi desa-desa potensial yang dapatditangani secara keseluruhan dalam lokasi-lokasi KTP2D.Hasil identifikasi lokasi KTP2D ini aan menjadi pegangan bagisemua pihak didalam implementasi program-program yang bersifatpengembangan ekonomi lokal. Karena dengan kegiatan identifikasiKTP2D ini telah ditemukan desa-desa potensial beserta data-data(secara terbatas) yang dapat ditindak lanjuti dengan penyusunanrencana strategi kawasan serta indikasi program yang sesuai.Panduan Praktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D edisi 2006 inidisajikan terutama untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahunanggaran 2007. Namun demikian karena keterbatasan informasiyang bisa disampaikan, maka tidak ditutup kemungkinanmelakukan konsultasi langsung ke Direktorat PengembanganPermukiman, Direktorat Jenderal Ciptakarya, DepartemenPekerjaan Umum.Buku ini masih jauh dari sempurna, yang masih terbuka untukmasukan-masukan yang bersifat memperbaiki. Jakarta, Desember 2006 Direktorat Pengembangan Permukiman i
  • DAFTAR ISIKata Pengantar iDaftar Isi ii1. Pendahuluan 12. Pengertian 13. Maksud dan Tujuan Identifikasi KTP2D 24. Konsepsi KTP2D 35. Kriteria KTP2D 56. Bentuk KTP2D 87. Langkah Kegiatan Secara Umum 10 a. Persiapan 10 b. Pemilihan alternatif perangkat 11 c. Pelaksanaan kegiatan 12 d. Survey potensi dominan 13 e. Investigasi kawasan terpilih 13 f. Penentuan peringkat KTP2D 14 g. Legalisasi hasil identifikasi 148. Tindak Lanjut Kegiatan Identifikasi 15 a. Identifikasi kebutuhan investasi Prasarana dan Sarana 15 b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang 15 c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Provinsi/kabupaten 169. Penutup 16LAMPIRAN1. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif I2. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif II3. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif III ii
  • 1. PENDAHULUAN Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu. perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting sebagai “entry Point” pembangunan perdesan secara keseluruhan. Pemerintah sampai saat ini menggunakan azaz Tridaya yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman didalam menangani Perumahan Permukiman Perdesaan. Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembangunan perdesaan, desa dikelompokan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu : a. Desa Cepat Berkembang b. Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang sedang berkembang c. Desa Belum Berkembang Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri atas Desa Pusat dan Desa Hinterland, sebenarnya secara keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu bahwasanya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang sedangkan hinterlandnya dari kelompok Desa Sedang Berkembang dan Desa Belum Berkembang.2. PENGERTIAN a. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan strategis berupa : 1) Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya, Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 1
  • 2) Keuntungan ekonomis (economic scale) guna mengembangkan potensi andalannya, 3) Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan kawasan perdesaan disekitarnya. b. Identifikasi adalah kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam rangka mencari dan menemukenali kawasan-kawasan perdesaan, yang memiliki karakter sebagaimana disebutkan diatas. Pada kawasan tersebut dapat dilakukan upaya pembangunan perdesaan melalui pendekatan penyediaan prasarana dan sarana yang secara langsung dapat memacu pertumbuhan ekonomi kawasan.3. MAKSUD DAN TUJUAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D Panduan praktis identifikasi lokasi KTP2D ini disusun agar diketahui semua kalangan baik di Pusat maupun di daerah, yang terkait dengan pembangunan perdesaan, terutama aparat Pemerintah Kabupaten. Karenanya dalam pedoman ini akan dibahas tata-cara praktis melaksanakan identifikasi lokasi. MAKSUD Pengenalan kawasan pusat pengembangan perdesaan. yang dilanjutkan dengan identifikasi lokasi ini, dimaksudkan untuk membantu terlaksananya pembangunan yang lebih sistematis, dimana : - desa yang berfungsi sebagai desa pusat perlu diberikan perhatian khusus. - dengan mengintegrasikan penanganan desa pusat dan hinterlandnya kedalam sistem pembangunan Kabupaten induknya, maka desa pusat akan berperan sebagai pendorong terbentuknya satu kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan. TUJUAN Hasil kegiatan identifikasi lokasi KTP2D ini ditujukan untuk : Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 2
  • a. mendapatkan kawasan-kawasan perdesaan yang diindikasi sebagai KTP2D dalam suatu kabupaten, lengkap dengan urutan/rangking lokasi yang disusun berdasarkan kajian dan kesepakatan bersama di daerah. Urutan tersebut sebaiknya dikukuhkan dengan SK Bupati yang bersangkutan. b. mengetahui karakteristik kawasan, sesuai dengan potensi dominan yang dapat/akan dikembangkan (agro bisnis, wisata, industri, perdagangan maupun sekedar pusat pelayanan jasa lokal), c. mengetahui jenis sumber dan pembangunan yang mendukung pengembangan potensi dominan kawasan, dan d. mengetahui perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar kawasan yang dapat mendorong pengembangan potensi dominan kawasan.4. KONSEPSI KTP2D KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman. Hal tersebut mencerminkan lokalitas dari program KTP2D ini. Dengan demikian, di dalam tahapan penyusunan KTP2D khususnya pada langkah persiapan yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan kawasan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep “Good Village”. Suatu “Good Village” diindikasikan memiliki kemampuan, terutama untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi unggulannya. Kemampuan tersebut adalah : Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 3
  • a. Kemampuan Berproduksi - Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan sawah dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produksi. - Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect sehingga dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen dari penduduk yang membantu mempertahankan keberlangsungan suatu perekonomian dengan jalan menyediakan suatu kombinasi energi dan intelegensi manusia kepada proses produktif. - Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak tidak hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi tambak jenis-jenis ikan. Adapun inovasi dapat dibagi dua yaitu inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk mengenalkan metoda baru dalam pengolahan dan inovasi yang berupa peningkatan produk baru dengan kualitas baik.b. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan - Adanya peningkatan akses pada pasar; - Penyediaan sarana dan prasarana: • jaringan transportasi; • jaringan irigasi; • air bersih; • listrik; • pasar; - Peningkatan pelayanan kesehatan;c. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan - Terdapat peningkatan Penghargaan/prestasi desa. - Terdapat pengembangan dari kelembagaan masyarakat Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 4
  • d. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia - Adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan dalam suatu masyarakat. Hal ini untuk menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. - Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui materi dasar hitung-menghitung, membuat perbandingan, mengeluarkan ide, membuat keputusan dengan kendala tertentu. - Meningkatkan fungsi fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Fasilitas pendidikan untuk meningkatkan atau mengembangkan intelektual dan fasilitas kesehatan untuk mengembangkan fisik masyarakat.5. KRITERIA KTP2D KRITERIA UMUM a. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa hinterlandnya. Pada umumnya desa-desa tersebut memiliki ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu batasan fisik dan fungsional. Unutk menjaga effisiensi dan efektifitas penanganannya, maka jumlah desa dalam KTP2D minimal 3 dan maksimal 5 termasuk Desa Pusat Pertumbuhannya. b. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini, dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan perkotaan bukan merupakan alternatif lokasi KTP2D. Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 5
  • 1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.c. KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan. Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat pemerintahan telah memiliki program-program pembangunan, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program yang pada akhirnya tujuan dan sasaran dari program KTP2D ini tidak tercapai secara maksimal. Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat pemerintahan perkembangannya cenderung mengikuti bahkan tergantung pada pusat pemerintahan, sehingga daerah-daerah yang terpengaruh oleh perkembangan pusat pemerintahan disebut daerah hinterland pusat pemerintahan yang biasanya memiliki jarak relatif dekat dan aksesibilitas yang tinggi dengan pusatnya.d. Desa Tertinggal tidak dapat mejadi bagian dari KTP2D Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah satu hinterland, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana dan perhatian yang diperuntukkan bagi kawasan garapan, sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun klasifikasi kawasan. Selain itu telah banyak alternatif program yang tertuju pada desa/kawasan tertinggal baik nasional, regional maupun lokal.KRITERIA KHUSUS Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 6
  • a. Kawasan Perdesaan Pusat Jasa dan Pelayanan Lokal - Merupakan pusat pelayanan (sosial, ekonomi, administrasi, dll.)b. Kawasan Perdesaan Wisata - Mempunyai potensi wisata yang dapat/perlu dikembangkan menjadikegiatan utama kawasan - Didukung oleh kegiatan lokal yang bersifat komplementer (perkebunan bunga atau buah-buahan, industri rumahan, terdapat situs sejarah) - Mempunyai akses ke jalan regional - Kawasan Perdesaan Industri - Terdapatnya pengelompokan kegiatan industri yang dapat dikembangkan sebagai pusat industri perdesaan berskala kecil dan tidak polutif yang melayani desa-desa sekitarnya. - Saat ini telah berkembang sebagai desa industri yang kegiatannya ditangani masyarakat dengan teknologi setempat. - Didukung oleh kegiatan pertanian yang produknya merupakan bahan baku industri setempatc. Kawasan Perdesaan Pusat Perdagangan -Masyarakat pada umumnya datang untuk berdagang atau membeli/mengulak. - Memiliki peranan sebagai pemasok barang dari desa-desa hinterland atau bisa juga dari desa/kota lain.d. Kawasan Perdesaan Pertanian/ Agro Bisnis - Kegiatan utama kawasan adalah pertanian yang cenderung surplus - Produk berorientasi pasar (lokal/regional), dengan mutu dan harga kompetitif, terjamin ketersediaannya sepanjang tahun. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 7
  • - Fungsi kawasan dikembangkan sebagai daerah pertanian sesuai dengan RTRW Kabupatennya6. BENTUK KTP2D Beragamnya ciri khas perdesaan diIndonesia, maka sangat dimungkinkan adanya beberapa alternatif bentuk KTP2D, sebagai berikut : a. Terdiri dari satu DPP dengan beberapa desa hinterland sekitarnya Profil KTP2D seperti diatas, biasanya berada di desa-desa di P Jawa dan P Bali atau kecamatan yang berdekatan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang ordenya lebih tinggi dan berciri lebih maju dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan kegiatan ekonomi yang sudah lebih mapan. Untuk profil kawasan seperti dimungkinkan adanya hinterland yang lebih dari 4 (empat), namun sesuai dengan pertimbangan effisien dan effektifitas kawasan sebaiknya ditetapkan hanya 5 (lima) desa termasuk Desa Pusat. b. Terdiri atas satu DPP dengan hinterlandnya berupa desa dan atau bagian dari desa Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 8
  • Profil KTP2D sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan bahwa keterkaitan antara hinterland dengan desa pusat dan antar hinterland bisa terjadi tidak menyeluruh artinya hanya bagian-bagian parsial didesa hinterland yang punya keterkaitan dengan desa pusat maupun dengan hinterland lainnya. Namun demikian pengambilan data dan atau sebutan desa hinterlandnya tetap pada desa induknya secara keseluruhan.c. KTP2D yang antara desa dan hinterland dengan desa pusat dibatasi oleh sungai. Penentuan hinterland berupa dusun didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan dibidang ekonomi dan pelayanan lainnya. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 9
  • Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusatdengan hinterlandnya relatif mudah, disamping itu memang diantarakeduanya punya ikatan dan keterkaitan baik dibidang ekonomi maupunpemerintahan.7. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN IDENTIFIKASI SECARA UMUMKegiatan identifikasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten denganbantuan dan bimbingan teknis dari Pemerintah Propinsi mengacu padapedoman dan kriteria yang ditetapkan. Terdiri dari beberapa langkappokok, yaitu :a. PERSIAPAN Berdasarkan alokasi paket kegiatan KTP2D dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten melakukan beberapa persiapan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan perdesaan yang diindikasi sebagai KTP2D ini antara lain : 1) Menyampaikan informasi program kepada instansi terkait secara berjenjang. Di Kabupaten informasi disampaikan oleh Bupati dalam rangka : - Menyamakan persepsi tentang KTP2D - Konstribusi sektor terkait yang diharapkan dapat mengisi pengembangan KTP2D 2) Mengkaji dan mendalami kriteria lokasi KTP2D, dalam kaitannya dengan RUTR Kabupaten. 3) Mengkaji satuan-satuan wilayah pengembangan sebagaimana tercantum dalam RUTR dan membaginya kedalam : - Kelompok kecamatan dam SWP menurut fungsi yang akan dikembangkan - Potensi dominan setiap kecamatan dalam SWP Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 10
  • 4) Menetapkann bagian kawasan dalam kecamatan yang memenuhi kriteria sebagai KTP2D dan menyusunnya dalam daftar calon lokasi yang akan diteliti lebih lanjut. 5) Atas nama Bupati, Bappeda melakukan koordinasi dengan instansi terkait, guna menetapkan calon lokasi tentatif (sementara), atas dasar : - Potensi dominan kawasan - Desa pusat dan desa hinterland - Kepentingan pengembangan seluruh kabupaten 6) Menetapkan tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan identifikasib. PEMILIHAN ALTERNATIF PERANGKAT (TOOLS) UNTUK PENILAIAN PERINGKAT DESA Beragamnya kondisi wilayah di Indonesia dan pertimbangan kelengkapan data dari masing-masing desa bersangkutan, maka dalam Panduan Praktis ini disediakan 3 (tiga) alternatif parangkat yang dapat diterapkan; sebagai berikut; 1) alternatif I Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan yang dapat menentukan score desa. 2) alternatif 2 Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam data, atau bahkan sulit sekali didapatkan data tertulis. Cara Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 11
  • pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus melakukan keputusan-keputusan dan mentransfer kondisi existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus benar-benar memahami cara ini. 3) alternatif 3 Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan untuk desa-desa yang datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk beberapa hal sudah tersedia dengan baik. Hasilnya tidak dapat seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1. Ketiga ALTERNATIF diatas disediakan dalam Panduan Praktis ini.c. PELAKSANAAN KEGIATAN Survey Penetapan Kawasan Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan batas KTP2D yang lebih jelas, terdiri atas : 1) Penetapan Desa Pusat, yang dapat ditetapkan dengan cara teknik pembobotan. Desa yang memiliki nilai terbesar merupakan Desa Pusat. Selain itu dilakukan kajian keuntungan lokasi, dimana desa terpilih adalah desa yang memiliki lokasi strategis, baik terhadap desa sekitarnya maupun kepusat lain. 2) Penetapan Desa Hinterland - Pada dasarnya desa yang berbatasan langsung dengan desa pusat merupakan desa hinterland. - Hinterland efektif diukur dari tingkat atau intensitas terjadinya interaksi baik sosial, ekonomi maupun ikatan budaya. - Secara mudah dapat dilihat dariarah orientasi pelayanan dan pemenuhan kebutuhan primer desa pusat kepada desa hinterland-nya. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 12
  • 3) Gabungan antara desa-desa dan hinterland disebut sebagai kawasan. Yang dipilih adalah kawasan perdesaan yang memenuhi kriteria tertentu.d. SURVEY POTENSI DOMINAN 1) Potensi dominan adalah kegiatan yang terbanyak digeluti penduduk atau kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi kehidupan ekonomi kawasan 2) Potensi tersebut dapat tersebar merata diseluruh kawasan, hanya pada desa hinterland atau mengelompok di desa pusat. 3) Karakter kawasan disebut sesuai potensi dominannya (agro industri, agro wisata agro bisnis atau pusat jasa lokal)e. INVESTIGASI KAWASAN TERPILIH Berdasarkan hasil survey potensi dan penetapan kawasan, perlu diseleksi lebih lanjut, kawasan-kawasan yang diindikasi dapat dikembangkan sebgai lokasi KTP2D. Cara seleksi adalah sebagai berikut (disarankan menggunakan peta sebagai dasar seleksi) : 1) Bagi Jawa dan Bali - Kawasan tersebut tidak meliputi ibukota kecamatan. - Desa pusatnya minimal berjarak 5 km dari ibukota kecamatannya. - Dalam hal 2 kawasan yang sama-sama potensial lokasinya berbatasan langsung,dipilih yang memiliki potensi dan peran yang lebih strategis bagi pembangunan di kabupatennya. 2) Bagi kawasan diluar jawa dan bali - Diprioritaskan bagi kawasan yang berorientasi pada ibukota kecamatan dan atau calon ibukota kecamatan baru. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 13
  • - Dalam hal desanya sangat luas maka hinterlandnya adalah dusun dalam desa pusat, denganjarak jangkau investasi prasarana dan sarana pelayanan fasos dan fasum maksimum 10 km dari pusat kegiatannya. 3) Intensitas akses tidak semata-mata dilihat dari ketersediaan jalan darat, namun setiap bentuk akses yang memungkinkan terjadinya hubungan inter dan antar kawasan (termasuk lalulintas air) Hasilnya dihimpun dalam DAFTAR TENTATIF CALON LOKASI KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA, yang dikelompokan menurut potensi dominannya.f. PENENTUAN RANGKING KTP2D Berdasarkan hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksudkan dalam butir c, dan dengan memperhatikan variable lain yangberpengaruh seperti : 1) Keterkaitan fungsi dan peran kawasan terpilih terhadap struktur dan sistem kota dalam kabupaten, 2) Kedudukan/status kawasan terhadap prioritas pengembangan SWP secara keseluruhan, 3) Dampak atau keuntungan dan atau kontribusi strategisyang dapat diberikanoleh kawasan terhadap kawasan perdesaan lain dieskitarnya. Ditetapkan DAFTAR CALON LOKASI KTP2D menurut prioritas serta dominasi potensinya.g. LEGALISASI HASIL IDENTIFIKASI Proses berikut ini adalah legalisasi hasil identifikasi menjadi DAFTAR LOKASI DEFINITIF KTP2D, yang dilakukan melalui forum khusus di tingkat Kabupaten. Forum mana pada dasarnya hanya Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 14
  • merupakan forum formal untuk mengesahkan hasil identifikasi yang pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak. Daftar lokasi KTP2D definitif ini, disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dinformasikan ke Propinsi untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Secara periodik daftar ini perlu ditinjau kembali, guna mengantisipasi perkembangan di lapangan dan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan pada tahun berjalan.8. TINDAK LANJUT KEGIATAN IDENTIFIKASIa. Identifikasi Kebutuhan Investasi Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Penyediaan PSD merupakan investasi yang mahal. Indikasi teknis terhadap kemungkinan pembangunannya perlu dilakukan dengan seksama. Kajian lanjut minimal harus telah mempertimbangkan : 1) Jenis konstruksi yang dapat dibangun berdasarkan kriteria teknis serta kelanjutan pengelolaan dan pemeliharaan oleh masyrakat. 2) Jumlah, jenis dan alokasi PSD yang perlu dibangun untuk memacu tumbuh dan berkembang kegiatan usaha ekonomi kawasan. 3) Perkiraan biaya investasi yang harus ditanamkan.b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang Kajian lebih mendalam terhadap kemungkinan pengembangan potensi dominan perlu dilakukan dalam rangka mengenali : 1) Kegiatan utama yang perlu didukung dan diupayakan pengembangannya. 2) Kegiatan pendukung yang perlu dihadirkan atau diperkirakan akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan kegiatan utama; sehingga perlu pula diantisipasi kebutuhan PSD-nya Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 15
  • c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Propinsi/ Kabupaten Antara lain ditujukan untuk : 1) Penyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) kawasan, yang akan menjadiacuabagi seluruh pihak terkait. Ketersediaan RPJM secara swadaya oleh Pemerintah Kabupaten sangat dianjurkan, sehingga memudahkan program sektor masuk mengisi pembangunan di kawasan. 2) Penyiapan masyrakat (social pre conditioning) yang akan erat kaitannya dengan penetapan pendekatan pembangunan yang dilakukan. 3) Penyiapan rencana detail pengembangan kegiatan utama untuk tahun berjalan.9. PENUTUPDokumen IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ini disimpan dan dikelola olehPemerintah Kabupaten. Bila perlu setiap tahun anggran baru dilakukanreview (kajian ulang terhadap prioritas dan rangking kawasan yangterpilih). Selanjutnya secara bertahap ditindak lanjuti denganpenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMuntuk masing-masing lokasi KTP2D yang didalam penyusunannya lebihbernuansa pemberdayaan masyarakat terutama didalam penyusunanmatriks program atau rencana tindak secara detil. Dalam halpenyusunan RPJM, telah pula disediakan Panduan Praktis yang dapatdipakai sebagai acuan bagai berbagai kalangan. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 16
  • PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ALTERNATIF I Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan yang dapat menentukan score desa.
  • BAGAN ALIR PROSES PENENTUAN KTP2D TIDAK PENGITUNGAN APAKAH DESA POTENSI IDENTIFIKASI TERTINGGAL DESA (TAHAP I) AWAL SELURUH ATAU SEDANGKECAMATAN DESA DALAM IKUT PROGRAM (1) KECAMATAN PENGEMBANGAN (2) DARI CIPTA KARYA MASUKAN (3) DARI STAKEHOLDER YA RANGKING SELURUH DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN POIN 3 (HASIL PROSES TAHAP I) TIDAK DAPAT IKUT PROGRAM PENENTUAN AREA KTP2D KPT2D BERDASARKAN RANGKING DESA, RANGKING DESA DALAM KAWASAN KONDISI GEOGRAFIS, DAN PENENTUAN DAN JUMLAH DESA DPP, DESA DESA HINTERLAND DALAM 1 KTP2D SERTA KLASIFIKASI DESA DAN (3 / 4 / 5) KAWASAN PENGISIAN BORANG SKOR DESA DAN KTP2D (PERHITUNGAN PENGISIAN DATA RUANG UNTUK TAHAP II) KESIMPULAN (KONDISI EKSISTING DAN REKOMENDASI
  • I. PROSES SELEKSI AWALFormula Proses Penghitungan KTP2D dibagi menjadi 2 Tahap Penghitungan yaitu :Tahap 1 : Penghitungan Penentuan Kawasan KTP2D Sebelum dilakukan penghitungan untuk mencari DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) terlebih dahulu ditentukan Kawasan KTP2D yang terdiri dari DPP dan Hinterland nya. Dalam 1 Kecamatan yang terdiri lebih dari (misalnya)10 desa dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) KTP2D, berdasarkan pertimbangan effisiensi dan effektifitas penanganan dan pengelolaan serta dayadukung lahan juga aksesibilitas antar desa maka jumlah desa didalam KTP2D dibatasi minimal terdiri atas 3 desa dan maksimal 5 desa.Tahap 2 : Penghitungan Penentuan DPP dan Hinterland nya Setelah ditentukan kawasan KTP2D yang terdiri dari sejumlah Desa, proses selanjutnya adalah menghitung kembali desa desa yang ada dalam kawasan KTP2D untuk menentukan Desa DPP dan desa HinterlandDasar penghitungan Tahap 1 sama seperti dasar penghitungan Tahap 2, hanya padapenghitungan Tahap I semua desa dihitung.. Setelah dilakukan penghitungan makaakan didapat satu Rekapitulasi Kecamatan. Data diurutkan berdasarkan Nilai Skordimulai dari Skor tertinggi seperti Tabel dibawah ini.Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borangpenghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yangterdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteriatersebut adalah :1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah (Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber lain.2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi a Lamp I - 3
  • Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borangpenghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yangterdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteriatersebut adalah :1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah (Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber lain.2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi andalan untuk cepat bertumbuh kembang. Artinya terbentuknya suatu sinergi dari factor social, ekonomi, budaya yang saling mendukung serta terdapatnya potensi khusus yang dapat diandalkan untuk mengembangkan ekonomi kawasan secara menyeluruh.3) Kawasan yang rawan terkena bencana, seperti banjir, longsor, kawasan rentan gempa, serta pengaruh negative gunung berapi dan wabah penyakit yang bersifat periodik, dapat dipertimbangkan menjadi lokasi KTP2D asalkan memiliki potensi unggulan yang relatif sangat layak untuk dikembangkan4) Menjadi prioritas pengembangan daerah yang berada dalam konteks pencapaian visi dan misi daerah (Rencana Strategis Daerah).5) Merupakan kawasan strategis dalam system pusat-pusat pemukiman/pertumbuhan wilayah sehingga mampu menjadi lokomotif hinterlandnya dan berdaya tarik terhadap kontra-urbanisasi.6) Mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan maupun ke pusat-pusat lain di luar kawasan7) Mempunyai sumber daya yang potensial sehingga mampu tumbuh secara mandiri dalam penguatan masyarakat, memacu keunggulan komparatif ekonomi masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk mendayagunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemukiman Lamp I - 4
  • 8) Sikap masyarakat yang terbuka dan mudah menerima pembaharuan termasuk kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini artinya keberhasilan program KTP2D sangat tergantung dari tingkat partisipasi dan kontribusi masyarakat pada kawasan tersebut.9) Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan (formal atau informal) yang berjalan dengan baik.Pengisian Kriteria cukup diisi angka 1 untuk YA dan 0 untuk TIDAK.Untuk poin 1 apabila Ya maka Desa tersebut tidak dapat mengikuti programKTP2D dan poin 3 untuk Kawasan rawan bencana; Nilai 1 untuk Tidak RawanBencana dan Nilai 0 untuk Rawan Bencana.Langkah selanjutnya adalah Pengisian Data Tingkat Kemandirian Desa (TKD)yang terdiri dari (Swasembada, Swadaya dan Swakarsa). Data TKD dapatdiambil dari data sekunder. Walaupun Nilai Tingkat Kemandirian Desa tidakbersifat Kuantitatif, namun Status TKD dapat menjadi bahan pertimbangandalam penentuan DPP.Setelah data kriteria diisi maka Nilai Skor akan dijumlahkan dengan NilaiKriteria dan ditulis di kolom Total Skor.II. PENGISIAN DATA POTENSI DESAPengisian Data dimulai dari Borang Pengisian Skor Desa yang didapat dariData Potensi Desa atau data Lapangan (survei)Sesuai dengan Buku Pedoman Identifikasi KTP2D terdapat aspek-aspek yangakan dihitung dalam proses identifikasi KTP2D yaitu :A. Potensi Sektor UnggulanB. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar untuk menunjang perkembangan produksi dan jasaC. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar melayani jasa-jasa publikD. Kondisi kependudukan untuk memenuhi skala ekonomi dan pelayanan sosial ekonomi desaE. Akses terhadap desa ke desa sekitarnya Lamp I - 5
  • F. Akses desa ke kota terdekatSetiap Aspek tersebut akan diberi Nilai Bobot yang berbeda disesuaikan padakeseimbangan Potensi desa / kawasan.Dibawah ini akan dijelaskan proses penghitungan aspek-aspek tersebut hinggadapat menghasilkan satu Rekapitulasi penghitungan yang akan dijadikansebagai bahan dalam menentukan kawasan KTP2D, klasifikasi kawasan, DesaDPP dan desa Hinterland serta klasifikasi masing masing desa.A. Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan: BOBOT (20%) Bagian ini meliputi : A.1. Bidang Kegiatan Ekonomi Masyarakat atau Rumah Tangga Ekonomi (20%) a. Industri, Pariwisata dan Kerajinan (40) Nilai 100, sebagai b. Perdagangan, Pariwisata dan Jasa (30) nilai kesatuan c. Pertanian dan Perkebunan (20) terbesar pada setiap d. Lainnya (10) tahapan Penjelasan : a. Kolom per desa diisi sesuai dengan data Potensi Desa, setelah semua data diisi selanjutnya data dijumlahkan kebawah untuk mendapatkan Nilai Pembagi. b. Kolom Bobot berisi Nilai 40,30,20,10 adalah nilai bobot yang telah didefinisikan sebelumnya. c. Nilai bobot per desa adalah hasil perkalian Data Potensi Desa / Nilai Pembagi x Bobot d. Kolom Skor merupakan penjumlahan dari hasil penghitungan Nilai Bobot Lamp I - 6
  • e. Kolom 20% dari A didapat dari Perkalian Skor per desa x 20 % (20 % adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan”). f. Kolom 20 % dari Total didapat dari hasil Perkalian Nilai 20% dari A x 20% (20 % adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan” g. Nilai 20 % dari Total per desa akan dijumlahkan dengan Nilai dari aspek lainnya dan akan terlihat pada ”Tabel Rekapitulasi Pengisian Data KTP2D” MATRIK ISIAN A.1 dan A.2Contoh Penghitungan Desa : Data Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan di Desa diisi sesuai data yang berasal dari Potensi desa juga data Perdagangan dan Jasa serta data Pertanian dan Perkebunan. Lamp I - 7
  • Setelah data di isi maka sistem akan menghitung secara otomatis sesuai bobot yang sudah didefinisikan sebelumnya. Data perhitungan tersebut akan diisikan kedalam kolom 40,30,20,10 Kolom Skor berisi akumulasi data kolom bobot Kolom 20 % dari A berisi data perhitungan dari Kolom Skor x 20 % (Nilai 20 % adalah bobot untuk Aspek A.1) Kolom 20 % dari Total berisi data perhitungan dari Kolom 20 % dari A x 20 % (Nilai 20 % adalah bobot untuk Aspek A) demikian juga untuk item A.2 dan seterusnyaA.2. Badan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat BOBOT (20%) a. Badan Usaha / Perusahaan (55) b. Koperasi/Organisasi Petani (45) Form Isian A.2 berisi jumlah Badan Usaha / Perusahaan yang mengelola Kegiatan Ekonomi serta jumlah Koperasi / Organisasi Petani.A.3. Jumlah Pabrik/Industri BOBOT (20%) a. > 5 (50) b. 2 – 4 (35) c. < 2 (15) Berisi jumlah Pabrik / Industri Besar ; Jika desa tersebut memiliki > 5 pabrik maka isi kolom dengan angka 50, untuk jumlah 2-4 pabrik isi angka 35 dan jika hanua ada 1 isi 15.A.4. Sektor Ekonomi Potensial BOBOT (20%) a. Industri Besar dan Sedang (30) b. Perdagangan dan Jasa (30) c. Industri Kecil (20) d. Sawah/Perkebunan (15) e. Perikanan/Pertanian Lahan Kering (5) Berisi data sektor ekonomi potensial yang terdapat di desa; yang terdiri dari Jumlah Industri Besar dan sedang, Perdagangan dan Jasa, Industri Kecil, Sawah dan Perkebunan serta Perikanan, yang masing masing memiliki Nilai Bobot. Lamp I - 8
  • A.5. Tingkat Pendapatan Dominan Masyarakat BOBOT (20%) a. < Rp 800.000 per bln (10) b. Rp 800 rb s/d Rp 1.4 juta per bln (20) c. Rp 1.4 juta s/d Rp 2 juta per bln (30) d. > Rp 2 juta per bln (40) Berisi data penghasilan rata rata warga desa per bulanB. Ketersedian Prasarana Sarana Dasar Penunjang Produksi Dan JasaB.1. Sarana Listrik BOBOT (25%) a. Dilayani PLN (50) b. Non PLN (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah warga yang sudah memakai PLN, Non PLN (Genset) atau Lainnya (Minyak Tanah)B.2. Sarana Telepon BOBOT ( 20%) a. Jumlah Telepon Rumah Tangga / Pribadi (75) b. Telepon Umum (25) c. Tidak Ada (0) Berisi data jumlah warga yang sudah memiliki Sambungan Telepon atau Telepon Umum yang terdapat di Desa tersebut.B.3. Penyediaan Air Bersih BOBOT (10%) a. PAM / PDAM (60) b. Air Sumur / Pompa (40) c. Lainnya (Air Hujan / Sungai) (0) Berisi data jumlah warga yang sudah memakai fasilitas PAM/PDAM; Pemakai Sumur atau jumlah warga yang mengambil air dari sungai untuk dipergunakan sebagai air bersihB.4. Sarana Air Limah BOBOT (10%) a. Dialirkan ke Riol kota /Pengolahan Limbah (50) b. Septitank / cubluk (40) c. Sungai (10) Lamp I - 9
  • Berisi data jumlah warga pembuangan limbahnya sudah dikelola oleh Pemda/Swasta ; pembuangan limbahnya ke Septitank atau sungai.B.5. Sarana Persampahan BOBOT (10%) a. Diangkut oleh truk Pemda/Swasta TPA (60) b. Dikelola lingkungan (40) c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0) Berisi data jumlah warga pembuangan sampahnya sudah dikelola oleh Pemda/Swasta ; pembuangan sampahnya dikelola oleh lingkungan atau tanpa lokasi pembuangan)B.6. Drainage BOBOT (10%) a. Kesaluran Drainage (50) b. Dialirkan ke sumur resapan (40) c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0) Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya.B.7. Sarana Pengairan/Irigasi Drainage (15%) a. Primer (50) b. Sekunder (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya.C. Pendukung Pelayanan Jasa-jasa Publik BOBOT (20%)C.1. Fasilitas Perdagangan / Pasar BOBOT (30%) a. Pasar Modern/Induk (50) b. Pasar Tradisional Pertokoan (35) c. Toko / warung (15) Berisi data jumlah pasar yang dimiliki oleh desa tersebut; baik Pasar Modern, Pertokoan / pasar tradisonal ataupun toko / warungC.2. Fasilitas Perkreditan BOBOT (20%) Lamp I - 10
  • a. Bank (45) b. KUD (35) c. Koperasi lainnya (20) Berisi data jumlah Bank (bank umum atau BPR), KUD atau koperasi lainnya yang dapat menyalurkan kredit kepada wargaC.3. Fasilitas Pendidikan BOBOT (10%) a. Perguruan Tinggi (50) b. SMTA/Madrasah Aliyah (35) c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10) d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5) Berisi data jumlah Sekolah SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di masing masing desa termasuk sekolah pendidikan agama diisi sesuai dengan tingkatan sekolah umum.C.4. Lususan Strata Pendidikan BOBOT (10%) a. Perguruan Tinggi/Akademi (50) b. SMTA/Madrasah Aliyah (35) c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10) d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5) Berisi data jumlah lulusan strata pendidikan sesuai dengan tingkatan akademik termasuk lulusan sekolah Agama dan Kejuruan.C.5. Fasilitas Kesehatan BOBOT ( 5%) a. Rumah Sakit/RSB (50) b. Puskesmas (35) c. Balai Kesehatan/Poliklinik (15) Berisi data jumlah Sarana kesehatan ; Jumlah Rumah Sakit / RSB, Puskesmas dan juga Poliklinik, Balai Kesehatan ataupun Pustu (Puskermas Pembantu)C.6. Fasilitas Kantor Pos BOBOT ( 5%) a. Ada (100) b. Tidak ada (0) Berisi data jumlah Kantor Pos di desa. Lamp I - 11
  • C.7. Fasilitas olah raga BOBOT ( 5%) a. Lap. Sepakbola (50) b. Lap. Volley (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah Lapangan Sepak Bola, Volley atau lainnya(Basket, Badminton dll)C.8. Fasilitas Rekreasi BOBOT ( 5%) a. Bioskop (50) b. Taman Hiburan (25) c. Lainnya (25) Berisi data jumlah sarana hiburan yaitu : Bioskop, taman hiburan dllC.9. Perumahan menurut jenis dinding BOBOT (10%) a. Tembok ( 50) b. Setengah tembok (35) c. Lainnya (15) Berisi data jumlah rumah warga desa menurut jenis dindingnya yaitu : tembok (permanen), setengah tembok (semi permanen) atau lainnya (kayu, bambu dll)D. Kondisi Kependudukan Terkait Skala Ekonomi BOBOT (15%)D.1. Kepadatan Penduduk BOBOT (35%) Kepadatan penduduk (kepadatan diberi nilai 100, dianggap sebagai kesatuan potensi yang utuh) Isi data Jumlah kepadatan penduduk masing masing desa.D.2. Jumlah Penduduk BOBOT (35%) Jumlah penduduk (jumlah diberi nilai 100, dianggap sebagai kesatuan potensi yang utuh) Isi data Jumlah Penduduk masing masing desa. Lamp I - 12
  • D.3. Kelembagaan Masyarakat BOBOT (30%) a. LKMD (45) b. LMD (45) c. Lainnya (10) Berisi data jumlah kelembagaan masyarakat yang ada di desa antara lain : LKMD, LMD dan lainnyaE. Kwalitas prasarana dan Aksesibilitas internal kawasan (15%)E.1. Kualitas Prasarana Jalan BOBOT (20%) a. Aspal/Beton (60) b. Perkerasan bukan Aspal/Beton (30) c. Tanah (10) Berisi data panjang jalan yang sudah diaspal, sudah diperkeras dan jalan yang masih tanahE.2. Pendukung Sarana Sistem Transportasi BOBOT (10%) a. Terminal (50) b. Lainnya (dermaga sungai / pantai) (50) c. Lainnya (0) Berisi jumlah sarana pendukung transportasi yaitu : Terminal Bus/Angkot,Dermaga, pangkalan dll.E.3. Moda Angkuan BOBOT (15%) a. Bus Umum / Truk (30) b. Angkutan Pedesaan Roda 4/3 (30) c. Kendaraan Roda 2 / Ojek / Spd. motor (10) d. Kapal / Perahu (20) e. Delman / Gerobak dan sejenisnya (10)Berisi data jumlah alat transportasi yang dimiliki warga desa baik untuk umumataupun pribadiE.4. Apakah akses dari satu desa ke desa lain yang terdekat dalam kawasan BOBOT (20%) a. Ada ke semua desa (50) Lamp I - 13
  • b. Ada ke sebagian desa (35) c. Tidak ada (15) Berisi data adanya akses jalan dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 50, jika hanya sebagian desa isi dengan 35 dan jika belum ada sama sekali akses tersebut isi dengan 15E.5. Apakah ada pergerakan barang antar desa dalam kawasan BOBOT (20%) a. Ada ke semua desa (60) b. Ada ke sebagian desa (40) c. Tidak ada (0) Berisi data adanya pergerakan Barang dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika hanya sebagian desa isi dengan 40E.6. Apakah ada pergerakan orang antar desa dalam kawasan (20%) a. Ada ke semua desa (50) b. Ada ke sebagian desa (35) c. Tidak ada (0) Berisi data adanya pergerakan Orang dari satu desa ke desa lainnya dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika hanya sebagian desa isi dengan 40F. Tingkat Aksesibilitas Eksternal Kawasan BOBOT (15%)F.1. Jarak Pusat Desa desa dalam kawasan dengan Kota orde yang lebih tinggi diluar kawasan Terdekat BOBOT (50%) a. > 10 km (15) b. 6 – 10 km (35) c. < 5 km (50) Berisi data Jarak tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde yang lebih tinggi (Kota Kecamatan). Jika jarak tempuh < 5 km isi dengan angka 50, jika jarak tempuh antara 6 – 10 km isi dengan 35 dan jika jarak tempuh lebih dari 10 km isi dengan 15 Lamp I - 14
  • F.2. Waktu Tempuh dari DPP/Desa dalam kawasan ke Kota / orde yang lebih tinggi diluar kawasan Terdekat dengan menggunakan sarana tercepat yang ada BOBOT (50%) a. > 3 jam (15) b. 1 – 3 jam (35) c. < 1 jam (50) Berisi data Waktu tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde yang lebih tinggi (desa ke Kota Kecamatan). Jika Waktu tempuh < 1 jam isi dengan angka 50, jika waktu tempuh antara 1 – 3 jam isi dengan 35 dan jika waktu tempuh lebih dari 3 jam diisi angka 15Demikian uraian dari masing masing Aspek dalam kaitannya denganpenghitungan formula KTP2D.Hasil penghitungan tersebut diisikan kedalam Tabel ”Rekapitulasi PengisianData KTP2D”(Jika pengisian data dilakukan dengan bantuan Komputer dengansoftware Microsoft Excel maka sistem akan mengisi secara otomatissemua hasil penghitungan yang telah dilakukan di Matrik A1 s/d Matrik F2tersebut kedalam Tabel Rekapitulasi ini) Lamp I - 15
  • III. REKAPITULASI DATA KTP2D (Format Matriks) MATRIK ISIAN REKAP Pengisian kolom A1 s.d F2 diambil dari penghitungan masing nasing aspek (A1-F2) seperti yang telah diuraikan diatas. Nilai tersebut akan dijumlah dan diisikan pada Kolom Total Skor Desa untuk masing masing desa Nilai Total Skor Desa tersebut dijumlahkan kebawah untuk mendapatkan Total Skor Kawasan. Nilai Total Skor Desa tersebut dijadikan indeks 100 dengan cara : Total Skor Desa / Nilai Total Kawasan x 100 mendapatkan Total Nilai Kawasan sebesar 100. Nilai tersebut diisikan di kolom Skor Akhir (Indeks 100) Dari Nilai Skor Akhir tersebut, Desa dapat diklasifikasikan sesuai dengan Klasifikasi Desa sesuai tabel dibawah ini : Lamp I - 16
  • Data Klasifikasi desa diisikan kedalam kolom Klasifikasi Desa / KTP2DSelain Data Skor diisi juga data Tingkat Kemandirian Desa (Swasembada,Swakarya dan Swadaya), data ini dapat menjadi Nilai Tambah untukmenentukan DPP.Kolom Keterangan berisi keterangan Status Desa KTP2D (DPP /Hinterland)Penentuan Klasifikasi Kawasan disesuaikan dengan Total Skor Kawasan Lamp I - 17
  • IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN DATA (Format Tabel/Borang) Lamp I - 18
  • Ruang terakhir yang harus diisi adalah Ruang Kesimpulan danRekomendasi seperti contoh diatasData Skor berasal dari Matrik penghitungan detil aspek-aspek yangtelah dilakukan diatas mulai dari A.1 s/d F.2Skor yang diberi kurung kurawa <> merupakan total skor maksimalKolom Keterangan (Jelaskan secara spesifik bentuk, jenis danskala serta nama desanya) harus diisi untuk menjelaskan kondisidata, karena yang tertera pada Matrik ini hanya Nilai PenghitunganKesimpulan Kondisi Eksisting berisi kesimpulan umum mengenaikondisi desa desa dengan segala kekurangan dan kelebihan darimasing masing desaRekomendasi Indikasi Program : berisi Indikasi Program yangdapat/harus dilaksanakan untuk menjalankan Program KTP2D Lamp I - 19
  • LAMPIRAN - 2PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ALTERNATIF II Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam data, atau bahkan sulit sekali didapatkan data tertulis. Cara pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus melakukan keputusan-keputusan dan mentransfer kondisi existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus benar-benar memahami cara ini. LAMP 2 - 1
  • LAMPIRAN 2KRITERIA PEMILIHAN KAWASAN TERPILIH PUSATPENGEMBANGAN DESA (alternatif 2)Dari pendekatan penentuan KTP2D perlu memperhatikan aspek-aspek berikut :A. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaanB. KTP2D tidak meliputi kawasan yang memiliki ciri perkotaanC. KTP2D tidak meliputi pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nyaD. Kemampuan BerproduksiE. Kemampuan Mengembangkan KegiatanF. Kemampuan Mengembangkan KelembagaanG. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya ManusiaUntuk dapat menggabungkan keseluruhan pertimbangan tersebut digunakan data PODES. Data Dasar diperkayadengan data tata ruang dan geografi wilayah serta pengecekan dan diskusi dengan pemerintah daerah. Pada tahappertama dilakukan penyeleksian desa-desa yang TIDAK memiliki CIRI PERKOTAAN dan tidak termasuk PUSAT-PUSAT PEMERINTAHAN DAN HINTERLANDNYA. Secara Skematis Flow Chart dapat dilihat pada gambar dibawahberikut. LAMP 2 -2
  • LAMPIRAN 2 Proses Penentuan Alternatif Lokasi KTP2DSelanjutnya tahap kedua adalah penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dengan menentukan nilai desauntuk kondisi mengenai aspek-aspek D sampai G sebagai berikut : LAMP 2 -3
  • LAMPIRAN 2A. Kemampuan Berproduksi Tabel 1 Kriteria Kemampuan Berproduksi Sistem Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan Nilai 25% Produksi 50% Produktivitas 40% Tinggi 60 3,00 Sesuai dengan komoditi standar produktivitas komoditi Sedang 30 1,50 Rendah 10 0,50 Nilai tambah 30% Tinggi 60 2,25 dari bahan KEMAMPUAN BERPRODUKSI komoditas mentah diproses sampai menjadi barang siap pakai/barang jadi Sedang 30 1,13 dari bahan mentah diproses sampai menjadi bahan baku/barang setengah jadi Rendah 10 0,38 hanya menghasilkan bahan mentah saja Sistem 30% Tinggi 60 2,25 sudah tersedia pengelolaan badan pengelola dan berjalan LAMP 2 -4
  • LAMPIRAN 2 SistemFaktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan Nilai komoditas/jasa dengan baik Sedang 30 1,13 sudah tersedia badan pengelola namun belum berjalan dengan baik Rendah 10 0,38 belum memiliki badan pengelola Pasar 30% Jangkauan 40% Tinggi 60 1,80 pemasarannya pemasaran sudah keluar kecamatan Sedang 30 0,90 pemasarannya keluar desa dalam kecamatan Rendah 10 0,30 pemasarannya dalam desa saja keberadaan 30% Tinggi 60 1,35 ada jaringan dan jaringan berjalan secara pemasaran rutin/baik komoditas/jasa Sedang 30 0,68 ada jaringan, tapi tidak menentu/berjalan secara rutin/baik LAMP 2 -5
  • LAMPIRAN 2 SistemFaktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan Nilai Rendah 10 0,23 tidak ada jaringan sama sekali Keterkaiatan 30% Ada 70 1,58 dengan sektor lain (Aglomerasi antar sektor) Tidak 30 0,68 Ada Tenaga 20% Penyerapan 50% Tinggi 60 1,50 dapat menyerap Kerja asal tenaga tenaga kerja dari kerja yang luar kecamatan terlibat Sedang 30 0,75 dapat menyerap tenaga kerja dari luar desa dalam kecamatan Rendah 10 0,25 hanya menyerap tenaga kerja dari dalam desa saja Spesifikasi 30% Ada 80 1,20 Tenaga Kerja (keberagaman keterampilan yang terlibat Tidak 20 0,30 dalam sitem Ada produksi komoditas/ Jasa) LAMP 2 -6
  • LAMPIRAN 2 Sistem Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan Nilai Persentase 20% Tinggi 60 0,60 > 80 % penduduk desa bekerja di sektor utama Sedang 30 0,30 80 - 60 % Rendah 10 0,10 < 60 %B. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Tabel 2 Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kegiatan Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan Prasarana 10% Pelayanan 100% PLN 60 2,10 sumber listrik Listrik listrik berasal dari PLN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEGIATAN Non-PLN 30 1,05 sumber listrik berasal Non PLN mis. mesin diesel Tidak ada 10 0,35 Tidak ada listrik Prasarana Air 10% Pelayanan air 100% PDAM 60 2,10 sumber air 35% Bersih bersih bersih masyarakat diperoleh dari PDAM (sistem perpipaan, ledeng) Non-PDAM 30 1,05 sumber air bersih masyarakat diperoleh dari Non-PDAM (sumur pompa LAMP 2 -7
  • LAMPIRAN 2Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan tangan, sumur gali) Tidak ada 10 0,35 sumber air bersih masyarakat diperoleh dari sungai, air hujan dsb Prasarana 10% pola 100% Tempat 60 2,10 masyarakat Persampahan pembuangan Sampah + mendaur sampah Diangkut ulang sampah atau terdapat badan pendaur ulang sampah Dalam 30 1,05 tersedia TPS lubang/dibakar Tidak ada 10 0,35 masyarakat membuang sampah sendiri dengan cara ditimbun dan dibakar Prasarana 10% Pelayanan 50% Telepon 60 1,05 Masyarakat Telepon telepon Rumah pada umumnya memiliki telepon rumah Telepon 30 0,53 Masyarakat Umum pada umumnya menggunakan telepon umum 10 0,18 Tidak terdapat Tidak ada telepon Sinyal GSM 50% Kuat 60 1,05 Lemah 30 0,53 LAMP 2 -8
  • LAMPIRAN 2Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan Tidak ada 10 0,18 Prasarana 10% Jarak antara 35% 10-20 km 60 0,74 jalan desa dengan 20-30 km 25 0,31 ibukota terdekat > 30 km 15 0,18 Moda 35% Kendaraan 40 0,49 angkutan Bermotor antara desa Roda 3 atau dengan lebih ibukota Kendaraan 30 0,37 terdekat Bermotor Roda 2 Perahu 20 0,25 Bermotor Kendaraan 10 0,12 Tidak Bermotor Kualitas 30% Aspal 60 0,63 Jalan Diperkeras 30 0,32 Tanah 10 0,11 Sarana 10% Jenis sarana 50% Poliklinik 35 0,61 Kesehatan kesehatan Puskesmas 25 0,44 Puskesmas 20 0,35 Pembantu Posyandu 10 0,18 Polindes 10 0,18 Akses ke 50% Sangat Mudah 60 1,05 Sarana Puskesmas kesehatan Terdekat dimanfaatkan oleh desa- desa sekitarnya Mudah 30 0,53 Sarana kesehatan dimanfaatkan hanya oleh desa ini Sulit 10 0,18 Sarana kesehatan dimanfaatkan LAMP 2 -9
  • LAMPIRAN 2Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan hanya oleh desa ini Sangat Sulit 0 0,00 Sarana kesehatan dimanfaatkan hanya oleh desa ini Sarana 10% Jenis sarana 60% SLTP 60 1,26 Pendidikan pendidikan SD 30 0,63 TK 10 0,21 Lembaga 40% Ada 80 1,12 Keterampilan Tidakada 20 0,28 Sarana 10% Jenis sarana 100% Lap. Sepak 60 2,10 Olahraga olahraga Bola Lap. Volley 30 1,05 Lap. 10 0,35 Bulutangkis Sarana 10% Jenis Sarana 50% Pasar 45 0,79 Perekonomian Perdagangan Pertokoaan 30 0,53 Warung 20 0,35 Tidak ada 5 0,21 Lembaga 30% Ada 70 0,74 perkrediatan/ Tidak Ada 30 0,32 Koperasi Lembaga 20% Ada 70 0,49 keuangan Tidak Ada 30 0,21 informal Sarana 10% Terminal 100% Ada 70 2,45 Transportasi Tidak ada 30 1,05 LAMP 2 -10
  • LAMPIRAN 2 C. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Tabel 3 Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan Kemandirian 45% Tingkat 100% Swadaya 60 2,70 KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN Desa Kemandirian Swakarsa 30 1,35 Desa Swasembada 10 0,45 KELEMBAGAAN Kelembagaan 35% Tipe LKMD 50% Tipe I 60 1,05 Masyarakat Tipe II 30 0,53 10% Tipe III 10 0,18 Keberadaan 50% Ada 80 1,40 LMD Tidak Ada 20 0,35 Program 20% Keberadaan 100% Ada 80 1,60 Program Tidak Ada 20 0,40D. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Tabel 4 Kriteria Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan 35% Pendidikan 35% Tingkat 100% Akademi/universitas 40 4,20 KEMAMPUAN MENINGKATKAN Pendidikan SMU 30 3,15 SLTP 20 1,58 SD 10 0,53 SDM Keterampilan 30% Keterampilan 100% Tinggi 70 6,30 Keterampilan Tenaga luas, Kerja Pelatihan Silang (Broad Skills, Cross- Training) LAMP 2 -11
  • LAMPIRAN 2 Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan Rendah 30 2,70 Keterampilan Khusus Pekerjaan (Job-specific Skills) Karakteristik 35% Jumlah 50% >1000 jiwa 60 3,15 penduduk Penduduk 1000 - 500 jiwa 30 1,58 < 500 jiwa 10 0,53 Kepadatan 50% > 30 jiwa/km2 60 3,15 penduduk 30-10 jiwa/km2 30 1,58 <10 jiwa/km2 10 0,53Berdasarkan Tabel-tabel diatas, rentang nilai yang digunakan dalam penentuan Desa Pusat Pertumbuhan berkisarantara 13,76 – 59,94.Dari rentang nilai tersebut maka desa – desa dengan kelompok nilai :1. 38,00 – 59,94 dikategorikan sebagai Desa Cepat Berkembang dan direkomendasikan sebagai Desa Pusat Pertumbuhan2. 35,40 – 38,00 dikategorikan sebagai Desa Sedang Berkembang dan apabila desa tersebut berbatasan langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland.3. 13,76 – 35,40 dikategorikan sebagai Desa Belum Berkembang dan dan apabila desa tersebut berbatasan langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland.Skema Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Hinterlandnya dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini. LAMP 2 -12
  • LAMPIRAN 2 Gambar 2 Proses Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa HinterlandSelain hal tersebut, prioritas penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) diukurberdasarkan rentang nilai dari masing-masing kriteria penentuan Desa Pusat Pertumbuhan.1. Kemampuan Berproduksi (3,10 -15,53)2. Kemampuan Mengembangan Kegiatan (4,49 – 20,86)3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan (1,38 – 6,75)4. Kemampuan Meningkatankan Sumber Daya Manusia (4,80 - 16,80)Selanjutnya Nilai kemampuan masing-masing desa dihitung persentasenya (%) terhadap nilai tertinggidari masng-masing kemampuan. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prioritas penangananKTP2D. Prioritas penanganan KTP2D ditunjukan oleh nilai persentase terkecil pada setiap aspek-aspekpenilaian. LAMP 2 -13
  • LAMPIRAN 2Contoh :Hasil skoring terhadap desa-desa di suatu kabupaten yang telah diseleksi berdasarkan ciri perkotaan dan pusat-pusat pemerintahan berikut daerah hinterland-nya dan membentuk suatu kesatuan kawasan adalah sebagai berikut : Tabel 5 Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan DESA NILAI KATEGORI DESA DPP/HINTERLAND A 46,13 Desa Cepat Berkembang DPP B 37,70 Desa Sedang Berkembang Hinterland C 36,89 Desa Belum Berkembang Hinterland Tabel 6 Penentuan Prioritas Penanganan Desa ASPEK PENILAIAN A B C Kemampuan Berproduksi 10,98 71% 12,05 78% 9,55 61% Kemampuan Mengembangkan Kegiatan 14,74 71% 10,54 51% 11,52 55% Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan 6,23 92% 3,68 55% 3,48 52% Kemampuan Meningkatan SDM 14,18 84% 11,43 68% 12,34 73% TOTAL 46,13 - 37,70 - 36,89 - Prioritas Penanganan Produksi/Kegiatan Kegiatan Kelembagaan LAMP 2 -14
  • LAMPIRAN 2Catatan :Berdasarkan hasil perbandingan antara pedoman yang lama dengan yang baru terdapat perbedaan-perbedaansebagai berikut :1. Istilah “Desa Tertinggal” pada pedoman yang lama diganti dengan “Desa Belum Berkembang”.2. Kriteria umum lokasi KTP2D “Bukan Kawasan Rawan Bencana” pada pedoman yang lama tidak dipergunakan lagi pada pedoman yang baru, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kawasan yang rawan bencana tetapi memiliki potensi dominan. Penanganan kawasan rawan bencana diasumsikan menggunakan teknologi yang mampu mengatasi daerah rawan bencana. Mis. Rumah tahan gempa pada lokasi KTP2D yang dindikasikan sebagai kawasan rawan gempa.3. Proses Penentuan Lokasi KTP2D pada pedoman baru dilakukan dengan terlebih dahulu menseleksi desa-desa pada suatu kabupaten, sehingga desa-desa yang dindikasikan memiliki ciri perkotaan dan termasuk dalam pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterlandnya, tidak dilibatkan dalam proses penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).4. Proses penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) pada pedoman yang baru menggunakan 4 (empat) kriteria yaitu, Kemampuan Berproduksi, Kemampuan Mengembangkan Kegiatan, Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan dan Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia, hal tersebut merupakan bentuk pendekatan yang dipergunakan yaitu Pendekatan ekonomi lokal yang berbasis pada kemampuan desa sebagai “Good Village”.5. Selain, penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa Hinterland. Pada pedoman baru dapat pula ditentukan prioritas penanganan berdasarkan persentase nilai masing-masing kemampuan. LAMP 2 -15
  • LAMPIRAN 3PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ALTERNATIF III Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan untuk desa-desa yang datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk beberapa hal sudah tersedia dengan baik. Hasilnya tidak dapat seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1. LAMP. 3 - 1
  • LAMPIRAN 3 DIAGRAM 2.1 PANDUAN TAHAPAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D Tahapan – 9 : 2 BEBAS DARI GANGGUAN Tahapan – 10 : 3 PENGHARGAAN TERHADAP DESA Tahapan 12Tahapan 1 Tahapan – 11 : PROSESPENETAPAN 4 PENILAIAN DAERAH KETEKAITANYA DENGAN MASING-2KECAMATAN SISTIM KOTA KRITERIA DAFTAR IDENTIFIKASI LOKASI DAN POTENSI YANG Tahapan 2 – 8 : DAPAT DIKEMBANG 1 TINGKAT POTENSI YANG KAN DAPAT DIKEMBANGKAN LAMP. 3 - 2
  • LAMPIRAN 3 Diagram 2.2. IDENTIFIKASI LOKASI KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA Tahapan – 9 : 2 Desa bebas dari gangguan Tahapan – 10 : 3 Penghargaan Terhadap DesaTahapan 1 : Tahapan 12 : Tahapan – 11 :PENETAPAN 4 PROSES DAERAH Kajian Keterkaitan KTP2D PENILAIANKECAMATAN dengan sistem kota MASING-2 KRITERIA Tahapan 2 : Tahapan 3 : Tahapan 4 : Potensi sektor Memiliki PSU unt. Memiliki PSU unggulan menunjang untuk pelayanan DAFTAR produksi dan jasa perkembangan jasa-jasa publik IDENTIFIKASI sebagai produksi & jasa Penggerak LOKASI KTP2D pertumbuhan DAN POTENSI YANG DAPAT Tahapan 6 : Tahapan 8 : DIKEMBANGKAN Mempunyai Mempunyai lokasi Tahapan 5 : kelembagaan yang mudah masyarakat dijangkau Daerah Mempunyai Propinsi dan jumlah penduduk Kabupaten, atau yang cukup untuk mempunyai akses memenuhi skala Tahapan 7 : yang baik ekonomi dan terhadap kota untuk pelayanan Mempunyai dan desa-desa di sosial ekonomi kelembagaan sekitarnya masyarakat LAMP. 3 - 3
  • LAMPIRAN 3II.2 Potensi Desa URAIAN POTENSI NI INPUT DATA PENILAIAN DESA LAI 1) Klasifikasi Desa, a. Potensi sektor Secara umum terdapat 3 (tiga) klasifikasi desa yaitu desa swasembada, unggulan desa swakarya dan desa swadaya. Desa swasembada merupakan desa Swadaya 1 produksi dan yang relatif lebih maju dengan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan Swakarya 2 jasa sebagai dengan desa swakarya dan desa swadaya. Swasembada 3 Penggerak (2) Jumlah Dominan Rumah Pertanian pertumbuhan Pada umumnya mata pencaharian di daerah perdesaan adalah sektor /perikanan 2 pertanian/perikanan, sehingga pengembangan aktivitas ekonominya Industri mengarah pada pola produksi yang lebih modern dan bernilai ekonomi Kerajinan 4 yang lebih tinggi. Penggunaan mekanisasi pertanian/perikanan dan Perdagangan budidaya hasil pertanian/perikanan untuk komoditi yang diandalkan dan Jasa 3 menjadi skala prioritas yang di kembangkan Lainnya 1 (3) Pengelolaan Kegiatan Pertanian, Oganisasi Pengelolaan kegiatan pertanian/perikanan yang di terapkan ummnya Petani 3 masih di kelola secara individu dan belum bersifat kelompok sehingga Badan pemasaran produk yang dihasilkan menjadi kurang. Untuk mengatasi Usaha/Perus 5 masalah tersebut perlu di tingkatkan KUD dalam bentuk yang lebih ahaan kongkrit atau organisasi ekonomi yang lain yang di bentuk oleh petani itu Tidak ada sendiri agar menjadi tempat untuk menggerakkan sektor ekonomi petani. Organisasi 0 (4) Jumlah Pabrik Adanya pabrik akan mempercepat produksi pertanian/perikanan di suatu ≥ 5 buah 5 desa, kehadiran pabrik akan mendorong adanya percepatan tersedianya 2-4 buah 3 sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan suatu desa. ≤ 2 buah 1 (5) Sektor Ekonomi Potensial Sawah/Perke Pengelolaan komoditi andalan di suatu desa perlu diubah dari bunan/Perika 1 pertanian/perikanan sub-sistem ke pengelolaan yang lebih modern, nan/Lahan disamping itu sektor potensial ini harus lebih di kembangkan dan lebih Kering kreatif agar hasil yang di peroleh menjadi lebih beragam (difersifikasi Industri Kecil 3 produk). Produk yang di hasilkan akan dapat menyerap tenaga kerja yang Industri ada di pasaran sekaligus dapat menahan arus urbanisasi yang semakin Besar dan 5 meningkat dari waktu ke waktu. Sedang Perdagangan dan Jasa Lain 2 LAMP. 3 - 4
  • LAMPIRAN 3b. Memiliki PS (1) Fasilitas Pasar, untuk Adanya fasilitas pasar di suatu desa dapat di jadikan pusat perdagangan Pasar/Pertoo menunjang barang dan jasa sekaligus dapat memberikan kemudahan bagi produsen an/PasarKhu 5 perkembangan dan konsumen untuk melakukan transaksi perdagangan di tempat yang sus produksi dan tidak jauh dari aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan desa di sekitarnya jasa, dapat berproduksi dan sekaligus sebagai produsen dan suplier bagi pelaku ekonomi di kawasan pengembangan tersebut. Tidak ada 0 (2) Perkreditan 5 Kawasan yang sedang berkembang akan sangat membutuhkan lembaga Bank keuangan yang dapat memperlancar aktivitas ekonomi. Kebutuhan ini 3 seiring dengan kemajuan aktivitas dari pelaku ekonomi yang KUD membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran Koperasi 3 Bank Umum, BPR atau lembaga keuangan bukan Bank seperti Koperasi Lainnya akan lebih mempercepat perkembangan suatu kawasan perdesaan yang akan terpilih Tak ada 0 (3) Sarana Penerangan Jumlah RT Ketersediaan sarana penerangan merupakan syarat utama bagi dilayani PLN 5 perkembangan desa dan bila dikaitkan dengan iklim usaha maka Jumlah RT pengusaha sangan membutuhkan untuk menanamkan investasinya. dilayani NON 3 PLN Lainnya 1 (4) Sarana Komunikasi Jaringan telepon merupakan kebutuhan untuk berkomunikasi. Makin luas Telepon 5 jaringan pelayanan makin banyak masyarakat berkomunikasi sehingga Umum akan mengakibatkan pertumbuhan yang meningkat. Telepon RT 3 Tidak ada 0 (1) Sarana Air Bersih,c. Memiliki PS Secara umum pelayanan air bersih sangat diperlukan baik diperkotaan PAM 5 untuk maupun di perdesaan. Pelayanan air bersih melalui jaringan pipa masih 3 pelayanan berada di dekat pusat-pusat desa atau pusat-pusat permukiman, Air Sumur jasa-jasa sedangkan daerah yang belum di jangkau oleh jaringan pipa air bersih publik (0-18): menggunakan sumur gali ataupun sumur pompa secara individu. Lainnya 1 (2) Sarana Sanitasi Lingkungan (Persampahan) Diangkut 2 Pengelolaan sampah melalui tempat pembuangan akhir (TPA) masih dengan truck jarang di temui di daerah perdesaan, pada umumnya masyarakat ke TPA membuang dan membakar sendiri sampahnya pada halaman rumah masing-masing. TPA yang baik dapat di fungsikan untuk mendaur ulang Lainnya sampah padat maupun cair yang apabila di kelola dengan baik dapat tanpa lokasi 1 dijadikan mata pencaharian bagi warga disekitarnya. Kegiatan daur ulang Pembuangan yang bernilai ekonomis ini juga secara tidak langsung dapat menjaga keberadaan dari lingkungan hidup dengan ekosistem yang ada sehingga keseimbangan alam dapat terjaga. (3) Fasilitas Pendidikan SMTP/Kejuru 1 Keberadaan sarana dan fasilitas pendidikan penting untuk mempersiapkan an Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan. Minimnya sarana pendidikan Sederajatnya LAMP. 3 - 5
  • LAMPIRAN 3 yang ada mengakibatkan rendahnya kualitas sember daya manusia yang SMTA/Kejuru 3 ada , terlebih jika tenaga SDM tersebut akan masuk pe pasar tenaga kerja an diluar daerah. Sederajatnya SMTA/Kejuru 5 an Sederajatnya (4) Fasilitas Kesehatan Keberadaan saranadan fasilitas kesehatan penting untuk menjaga Rumah 5 kesehatan masyarakat di dalam meningkatkan produktivitasnya di dalam Sakit/RSB menekuni pekerjaannya, baik dalam hal bertani/nelayan maupun Puskesmas/P pekerjaan jasa lainnya. Minimnya sarana kesehatan yang ada uskesmas 3 mengakibatkan terganggunya kualitas kesehatan disamping akan Pembantu menambah biaya transportasi untuk pergi ke rumah sakit bila terlalu jauh keberadaannya. Poliklinik 1 (5) Fasilitas Rekreasi. Sarana dan fasilitas rekreasi bila ada akan dapat mendorong Bioskop/Teat pertumbuhan desa, dapat menambah pendapatan bagi daerahnya dan er 2 apabila di kelola dengan baik dapat menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Taman 1 Hiburan Lainnya 0d. Mempunyai Jumlah Penduduk yang cukup untuk memenuhi Skala Ekonomi dan untuk jumlah Pelayanan Sosial Ekonomi menjadi potensi sekaligus pemicu berkembangnya ≤ 1 penduduk suatu desa. Untuk menilai tingkat kepadatan penduduk digunakan beberapa 25jiwa/km² yang cukup kategori penilaian yaitu: (a) Kepadatan Rendah, (b) Kepadatan Sedang, untuk Kepadatan Tinggi. 25-49 3 memenuhi jiwa/km² skala ekonomi dan untuk ≥ 50 5 pelayanan jiwa/km² sosial ekonomi (0-15): (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 3e. Mempunyai Kelembagaan Masyarakat dapat mendorong percepatan pertumbuhan Ada kelembagaan suatu desa sepertai adanya (LPM) masyarakat: Tidak Ada 0 (0-6) (2) Badan Perwakilan Desa (BPD) Ada 3 Kelembagaan masyarakat yang ada salah satunya adalah BPD yang ada ditingkat Desa/Kelurahan, Tidak Ada 0 (1) Kualitas Jalan Kualitas jalan 5f. Mempunyai Kualitas Jalan penting untuk menunjang perkembangan kawasan aspal lokasi yang tersebut dapat berfungsi sebagai Intermediate City, sehingga kawasan Kualitas jalan 3 mudah tersebut layak untuk dilakukan pengembangan diperkeras dijangkau Kualitas jalan 1 Daerah tanah LAMP. 3 - 6
  • LAMPIRAN 3 Propinsi dan (2) Sarana Angkutan 5 Kabupaten, Penilaian berdasarkan Sarana Angkutan merupakan suatu indikator Terminal atau akses yang baik terhadap Kota dan Desa-Desa sekitarnya untuk mempunyai menunjang perkembangan kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai akses yang Intermediate City, sehingga kawasan tersebut layak untuk di lakukan Lainnya 0 baik terhadap pengembangan. kota dan (3) Modal Angkutan merupakan Suatu Indikator untuk menunjang Kendaraan 5 desa-desa di perkembangan kawasan tersebut sehingga kawasan tersebut layak untuk bermotor sekitarnya di lakukan pengembangan. roda 4/3 (0-15): Sepeda 3 Motor Delman/Doka 2 r/Gerobak/Pe dati Lainnya 1 (4) Jarak Dengan Kota Lainnya Dalam Kabupaten Beberapa parameter untuk dapat menentukan suatu lokasi dapat ≥ 25 km 1 berkembang sebagai intermediate city adalah aksesibilitas yang baik terhadap Kota dan Desa-Desa di sekitarnya serta lokasi tersebut berada 10-25 km 3 diantara Kabupaten atau Perbatasan. Sedangkan indikator dari lokasi tersebut berada diantara Kabupaten atau Perbatasan adalah jarak pusat ≤10 km 5 desa dengan kota terdekat. a) Mitigasi Bencana Alam Kekeringan 52 Desa bebas dari Bencana Alam yang terjadi di suatu daerah atau desa sangat menentukan Banjir 3 gangguan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan Gempa Bumi 2 KTP2D mitigasi bencana merupakan salah satu faktor yang perlu Gunung 1 dipertimbangkan. Data yang diambil adalah Bencana Alam yang terjadi Meletus selama 3 tahun terkahir Lainnya 0 b) Epidemi Penyakit Menular Epidemi penyakit menular yang berjangkit di suatu daerah atau desa Muntaber 5 sangat menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D, perlu dipertimbangkan epidemi penyakit Demam berd 3 menular yang terjadi selama 1 tahun terakhir. lainnya 0 Penghargaan terhadap desa sangat menentukan pertumbuhan kawasan3. Penghargaan tersebut. Oleh sebab itu dalam menentukan KTP2D. Penghargaan terhadap Terhadap Desa desa merupakan salah satu indikator yang perlu di pertimbangkan, karena penghargaan terhadap desa merupakan indikator keberhasilan pembangunan desa tersebut di bandingkan dengan desa lain yang tidak pernah menerima penghargaan satupun. Penghargaan tersebut dimulai dari penghargaan di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten sampai ke tingkat desa. LAMP. 3 - 7
  • LAMPIRAN 34 Kajian Letak atau posisi desa terhadap sistem perkotaan atau wilayah sangat Keterkaitan menentukan pertumbuhan kawasan tersebut. Oleh sebab itu dalam KTP2D dengan menentukan KTP2D, posisi atau letak desa terhadap sistem kota merupakan sistem kota salah satu indikator yang perlu di pertimbangkan karena letak desa dalam sistem kota dan wilayah yang lebih luas memberikan lokasi kota dan fungsinya dalam wilayah Propinsi maupun Kabupaten. 1) Dalam hal ini digunakan data-data RTRW, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten. Data-data ini memberikan lokasi kota dan fungsinya dalam wilayah Propinsi dan Kabupaten. 2) Di samping itu data Podes diolah dalam komputer untuk menghasilkan lokasi skematis desa-desa dalam Propinsi/Kabupaten, serta posisinya dengan jalan nasional, Propinsi dan Kabupaten. 3) Dengan menggunakan data lokasi desa dengan kota serta prasarana penghubung, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk melihat aspek-aspek berikut : • Keterkaitan kota-desa • Persebaran KTP2D dalam Propinsi dan Kabupaten • Kaitan desa dengan desa-desa sekitar, termasuk desa tertinggal. LAMP. 3 - 8
  • LAMPIRAN 3II.3 Tahapan Pengisian Tabel Data Potensi DesaKabupaten :Kecamatan : Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Nama Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa DesaNo Variabel Potensi Desa (PODES) Nilai Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I POTENSI SEKTOR UNGGULAN (0-25) A. Klasifikasi Desa ( 0-5 ) 1. Swadaya 1 2. Swakarya 3 3. Swasembada 5 B. Jml. Dominan Rm. Tangga Ekonomi ( 0-5 ) 1. Dibidang Pertanian 1 2. Dibidang Industri dan Kerajinan 5 3. Dibidang Perdagangan dan Jasa 3 4. Dibidang Lainnya 2 C. Pengelolaan Kegiatan (0-5) 1. Organisasi Pertanian/ Nelayan 3 2. Badan Usaha/Perusahaan 5 3. Tidak ada organisasi 1 D. Jumlah pabrik ( 0-5 ) 1. > 5 buah 5 2. 2 - 4 buah 3 3. < 2 buah 1 E. Sektor Ekonomi Potensial ( 0-5 ) 1. Sawah/Perkebunan/Perikanan/ Lahan kering 1 2. Industri Kecil (0-25)=1 (25-50)=2 (50- 100)=3 3 3. Industri Besar dan Sedang 5 4. Perdagangan dan Jasa 5 5. Lainnya 2 Jumlah LAMP. 3 - 9
  • LAMPIRAN 3II Memiliki PSU untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa (0-16) A. Fasilitas Pasar (0-5) 1. Pasar/Pertokoan/Pasar Khusus 5 2. Hotel/penginapan 5 3. Restoran/rumah makan 3 3. Kios/warung 1 B. Perkreditan (0-5) 1. Bank 5 2. KUD 3 3. Koperasi Lainnya 3 C. Sarana listrik (0-5) 1. Jumlah Rumah Tangga dilayani PLN 3 2. Jumlah Rumah Tangga dilayani Non PLN 2 3. Lainnya 1 D. Sarana Telepon (0-6) 1. Pelanggan Telepon (1-10)=1 (11-20)=2 <21=3 2 2. Wartel (1-10)=1 (11-20)=2 <21=3 1 JumlahIII Memiliki PSU utk pelayanan Jasa Publik A. Sarana Air Bersih (0-2) 1. PAM 2 2. Air Sumur 1 B. Sarana Sanitasi Lingk/Persampahan (0-2) 1. Diangkut dengan Truk 2 2. Lainnya ( Tanpa Lokasi Pembuangan ) 0 C. Fasilitas Pendidikan ( 0-5 ) 1. TK/SD/SLTP/SLTA / Kejuruan sederajat Akademi / Universitas <3 1 3-4 3 >5 5 LAMP. 3 - 10
  • LAMPIRAN 3 D. Fasilitas Kesehatan ( 0-5 ) 1. Rumah Sakit 5 2. Puskesmas/Puskesmas Pembantu 3 3. Poliklinik 1 D. Fasilitas Kantor apos ( 0-5 ) 1. Ada Kantor Pos 2 2. Tidak Ada Kantor Pos 0 F. Fasilitas Rekreasi ( 0-2 ) 1. Bioskop/teater 3 2. Taman Hiburan 2 3. Lainnya 1 JumlahIV Mempunyai Jumlah penduduk yg cukup untuk memenuhi skala ekonomi dan unk. pelayanan social ekonomi (0-15) A. Kepadatan penduduk (0-15) 1. > 50 jiwa per km2 15 2. 25 - 49 jiwa per km2 10 3. < 25 jiwa per km2 5 JumlahV Mempunyai Kelembagaan Masyarakat (0-6) A. Tipe LKMD (0-3) 1. Type 1 1 2. Type 2 2 3. Type 3 3 B. Badan Keswadayaan Masyarakat(Ada/Tidak ada) (0-3) 1. Ada 3 2. Tidak Ada 0 Jumlah LAMP. 3 - 11
  • LAMPIRAN 3VI Mempunyai lokasi yang menyebar di Daerah Tingkat II & Kecamatan (0-15) Mempunyai Akses yang lebih baik terhadap kota dan desa-desa sekitarnya : A. Kualitas Jalan (0-5) 1. Aspal 5 2. Diperkeras 3 3. Tanah 1 B. Sarana Angkutan 1. Terminal 5 2. Lainnya 1 C. Moda Angkutan (0-5) 1. Kendaraan bermotor roda 4/3 5 2. Sepeda motor 3 3. Delman / dokar / gerobak / pedati 2 4. Lainnya 1 D. Jarak Desa ke Ibukota Kabupaten (0-5) 1. > 25 km 1 2. 10 - 25 km 3 3. < 10 km 5 JumlahVII Desa bebas dari ganqguan (0-5) A. Bencana Alam (0-3) 1. kekeringan 5 2. banjir 3 3. gempa bumi 2 4. gunung meletus 1 B. Epidemi penyakit menular (0-2) 1. muntaber 5 2. demam berdarah 3 3. lainnya. 1 LAMP. 3 - 12
  • LAMPIRAN 32. Resume Isian Tabel Data Potensi DesaKabupaten : Lampung Selatan Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Nama Desa Variabel Potensi Desa Nilai No Ket. (PODES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Potensi Sektor Unggulan 0-25 Memiliki PSU untuk menunjang II 0-16 perkembangan produksi dan jasa III Memiliki PSU untuk pelayanan Jasa Publik 0-18 Mempunyai Jumlah penduduk yang cukup IV untuk memenuhi skala ekonomi dan untuk 0-15 pelayanan sosial ekonomi V Mempunyai Kelembagaan Masyarakat 0-6 Mempunyai lokasi yang menyebar di Daerah VI 0-15 Tingkat II & KecamatanVII Desa bebas dari gangguan 0-5 Jumlah Nilai Koreksi LAMP. 3 - 13
  • LAMPIRAN 3II.4 Tahapan Interpretasi Nilai : Interpretasi nilai untuk memilih DPP adalah sebagai berikut: a. Desa dengan nilai 64-100, dipilih sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) b. Desa dengan nilai 45-64 dipilih sebagai Desa potensial untuk menjadi Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) c. Desa dengan nilai kurang dari 45 merupakan desa-desa biasa. Apabila data di suatu desa tidak lengkap maka nilai tertinggi diambil sebagai pembanding, maka rumusan menjadi 100 dibagi pembanding dikalikan nilai podes di daerah setempat Kemudian dengan kriteria bebas gangguan bencana alam dan penyakit, DPP dan KTP2D hasil interpretasi diseleksi sedemikian rupa sehingga diperoleh DPP dan KTP2D yang bebas terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam dan wabah penyakit. Untuk menentukan desa hinterlannya DPP tersebut dimasukkan kedalam peta dan dibuat analisa desa-desa mana yang menjadi hinterlannya LAMP. 3 - 14