Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal

1,245 views

Published on

Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,245
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
219
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memorandum Program 4-2 Siklus Perencanaan dan Penganggaran Formal

  1. 1. SIKLUS PERENCANAAN PENGANGGARAN PUSAT SIKLUS PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH MPS & PERENC-PENGAANGGARAN FORMAL SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN FORMAL 0
  2. 2. 1 Sumber pendanaan UU No. 33/2004 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Tugas Pembantuan Pemerintah Pusat kepada Daerah Dekonsentrasi Desentralisasi APBN Sebagian Urusan UU No. 32/2004 PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL •PP No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan • PP No.38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah • RPP PDRD PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP No. 56/2005 tentang SIKD RPP Dana Darurat APBD Belanja Surplus/Defisit Pembiayaan Lain-lain Pendapatan yang Sah Pendapatan Transfer PAD UU No.28/2009 tentang PDRD
  3. 3. HUBUNGAN KEUANGAN antara PEMERINTAH PUSAT, PEMDA UU 17/2003  Pasal 22 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya. UU 1/2004  Pasal 33 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.
  4. 4. UU 17/2003  Keuangan Negara Pasal 24 1) Pemerintah dapat memberikan pinjaman/hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah. 2) Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD. 3) Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan negara. 4) Gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan daerah. 5) Pemerintah Pusat dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan negara setelah mendapat persetujuan DPR. 6) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/atau privatisasi perusahaan daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 7) Dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR. 3 HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD/Sanitasi
  5. 5. Melalui Angg K/L Belanja Pemerintah Pusat Transfer Ke Daerah DaerahPemerintah Pusat Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan Mendanai kewenangan 6 Urusan Melalui Angg Non K/L PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN APBN Belanja APBN ke Daerah Dana Vertikal di Daerah Hibah Pinjaman • Dana Perimbangan • Dana Otsus dan Penyesuaian Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan PNPM, BOS, Jamkesmas Subsidi dan Bantuan Masuk APBD Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi) 4 MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
  6. 6. APBN BA - K/L BA - BUN RKA-KL Kantor Pusat (KP) Kantor Daerah (KD) Dekon- sentrasi (DK) Tugas Pembantuan (TP) Transfer Daerah : Dana Perimbangan Otsus & Penyesuaian Non – K/L : Pemb. Bunga & Cicilan Utang Subsidi Belanja Lain-lain Hibah Penerusan Pinjaman sbg Pinjaman Penyertaan Modal Negara Penerusan Pinjaman & Hibah sebagai Hibah Mendanai Urusan Daerah (APBD) Mendanai Urusan Pusat 5 Dilaksanakan Oleh PemdaBel. Pegawai Bel. Brg & Jasa Bel. Modal Bel. Bantuan sosial
  7. 7. [6] 6 6 Urusan (Absolut) 1. Politik Luar Negeri 2. Pertahanan 3. Keamanan 4. Yustisi 5. Moneter dan Fiskal Nasional 6. Agama Urusan Wajib (Obligatory) Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan,Sanitasi/PP-38/2007 Urusan Pilihan (Optional) Terkait dengan potensi unggulan seperti, Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pusat Yang Menjadi Kewenangan Daerah • Sebagian dapat diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan. Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
  8. 8. Sistem Perencanaan Kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. (UU No. 25Tahun 2004 tentang SSPN)
  9. 9. Output Sistem Perencanaan -Visi -Misi -Arah Pemb RPJP Daerah -Arah Kebj Keuangan -Strategi pemb -Kebj umum -Prog SKPD RPJM Daerah -Rnc Kerangka Ekonomi -Prioritas pemb -Renja -Pendanaan RKP Daerah P E D O M A N A C U A N Visi, misi, tujuan,SPM strategi, kebijakan, program & kegiatan sesuai tugas & fungsi SKPD RENSTRA SKPD Kebijakan program kegiatan RENJA SKPD
  10. 10. Alur Perencanaan di Daerah
  11. 11. Penganggaran Daerah
  12. 12. 11 Musrenbang
  13. 13. Keterkaitan RKPD – RKP (case: RKP Kementerian PU – PLP)
  14. 14. Pembagian Peran dalam Penyusunan Program
  15. 15. Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran
  16. 16. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)
  17. 17. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)

×