Your SlideShare is downloading. ×
Memorandum Program   4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi

265
views

Published on

Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun …

Memorandum Program 4-1 Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi adalah materi pelatihan Program PPSP bagi para fasilitator dan anggota Pokja AMPL/Sanitasi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Published in: Business

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
265
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. MPS dalam Perencanaan & Penganggaran Formal Pelatihan Fasilitator PPSP 2014, Jakarta - Maret 2014
  • 2. 1
  • 3. 2
  • 4. 3
  • 5. 4
  • 6. 5
  • 7. 6
  • 8. 7 Gambaran pos-pos pendanaan yang secara legal dapat digunakan untuk pembangunan sanitasi APBN Pendapatan Belanja Anggaran Kementerian Mendanai urusan pusat Dana Vertikal Dana Dekon/TP Mendanai urusan sektor Turbinwas Urusan sektor strategis nasional Dana Dekon/TP Anggaran BUN Transfer ke Daerah (APBD) Dana Perimbangan Otsus & penyesuaian Non-K/L Subsidi Pinjaman Hibah Pembiayaan
  • 9. 8 RPP PDRD UU 28/2009 ttg PDRD PP No. 55/2005 tentang Dana Perimbangan PP No. 58/2005 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah PP No. 57/2005 tentang Hibah Kepada Daerah RPP Dana Darurat PP No. 54/2005 tentang Pinjaman Daerah PP 23/2003 PP No.7/2008 ttg Dekonsentrasi & Dana TP PP No.38/2007 ttg Pembagian Urusan Pemerintahan
  • 10. 9
  • 11. 10 • Masukkan strategi SSK dalam perencanaan strategis daerah (RPJMD / Renstra SKPD) • Pengawalan program kegiatan SSK dalam rencana tahunan Perencanaan • Pengawalan program kegiatan SSK dalam KUA PPAS Kab/Kota • Masukkan program/kegiatan SSK yg tdk dapat didanai kab/kota dalam MPS • Kawal MPS dalam musrenbang Prov / APBD Prov dan konreg RPIJM • Upayakan koordinasi dengan anggaran kementerian lain Penganggaran • Pembangunan & pengelolaan sanitasi dari APBD Kab/Kota • Pembangunan sanitasi dari APBD Prov & APBN • Pengawalan penyerahan aset infrastruktur sanitasi Implementasi
  • 12. 11
  • 13. 12  Urusan sanitasi yang menjadi urusan daerah hanya bisa didanai dengan APBD  Pendanaan pembangunan sanitasi lintas tingkatan pemerintahan hanya bisa dilakukan melalui tatacara pendanaan yang sesuai dengan peraturan  Aset infrastruktur sanitasi akan menjasi aset pihak yang membangun infrastruktur bersangkutan  APBD Kab/Kota hanya bisa mendanai aset Kab/Kota
  • 14. Keterkaitan RKPD – RKP (case: RKP Kementerian PU – PLP)
  • 15. Pembagian Peran dalam Penyusunan Program
  • 16. Pembagian Peran dalam Perencanaan Anggaran
  • 17. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (S/d Pagu Definitif)
  • 18. Pembagian Peran dalam Penyusunan Anggaran (Pagu Definitif s/d Penerbitan DIPA)
  • 19. TERIMAKASIH 18