Your SlideShare is downloading. ×
Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indonesia Grant on Sanitation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah Sanitasi dari Australia-Indonesia Grant on Sanitation

1,122
views

Published on

Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),

Kebijakan Umum Pelaksanaan Program sAIIG, Hibah (Grant) Pemerintah Australia-kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan sanitasi (air limbah dan persampahan),


1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,122
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Kebijakan UmumPelaksanaan Program sAIIG Disampaikan Oleh: Kepala CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Banjarmasin, 7 Nopember 2012
  • 2. 1. Adanya pernyataan minat dari Pemda untuk mengikuti Program Hibah Sanitasi;2. Memiliki dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan RPIJM Bidang PU Cipta Karya hingga TA 2014;3. Memiliki rencana komprehensif untuk kegiatan fisik pembangunan air limbah dan/atau persampahan TA 2012 - 2014;4. Mempunyai dokumen anggaran (DPA) dan dokumen perencanaan pada Tahun Anggaran berjalan sampai berakhirnya program hibah;5. Bersedia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan air limbah dan persampahan untuk TA 2012 - 2014;6. Pemda bersedia memperluas cakupan pelayanan dan meningkatan kinerja sektor air limbah dan persampahan;
  • 3. 7. Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah dan/atau persampahan yang akan dibangun;8. Pemda menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;9. Pemda bersedia membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem yang terbangun;10. Pemda bersedia menyusun dan/atau memperbaiki peraturan perundangan terkait sektor air limbah dan persampahan;11. Pemda bersedia meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dengan melakukan sosialisasi, dan penyadaaran kepada masyarakat termasuk kelompok perempuan terkait kesetaraan gender untuk sektor air limbah dan persampahan;12. Sudah dan akan mempunyai institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan air limbah dan persampahan yang sesuai dengan ketentuan perangkat peraturan yang ada.
  • 4. a. Sektor Air Limbah (i) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) terpusat skala lingkungan untuk 200 – 400 KK; (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK.b. Sektor Persampahan (i) Pembangunan Transfer Station (SPA) dengan luas minimal 20.000 m2.
  • 5. sAIIG Pembangunan SPA 50% yang disetujui Appraisal Consultant secara tahunan dari total biaya pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Lingkungan Jaringan Air Limbah Terpusat Skala Lingkungan Rp. 4 Juta / SR Rp. 3 Juta / SRJumlah Dana Hibah yang diberikan kepada Pemda maksimal sebesar dana APBD yangtelah dikeluarkan untuk kegiatan ini dan sesuai dengan nilai yang tertera pada PPH
  • 6. Dana hibah merupakan penggantian ataspelaksanaan pembangunan fisik prasaranaair limbah dan/atau persampahan yang telahselesai dibangun. Dana hibah tersebutdiharapkan dapat digunakan kembali untukpengembangan sektor air limbah dan/ataupersampahan tahun selanjutnya.
  • 7. 1. Proyek/kegiatan yang diusulkan tercantum dalam RPIJM Bidang PU Cipta Karya dan Memorandum Program yang mengacu ke SSK.2. Program usulan sudah memiliki DED dan dokumen pengelolaan lingkungan;3. Pemda sudah menyiapkan lembaga yang akan mengelola fasilitas/prasarana yang dibangun;4. Surat pernyataan ketersediaan lahan dari kepala daerah untuk seluruh kegiatan yang diusulkan;5. Pemda bersedia mengalokasikan dana APBD untuk membiayai pelaksanaan proyek/kegiatan hingga selesai yang akan diajukan untuk diganti dengan dana hibah pada TA berikutnya.;6. Menyediakan dana operasional yang diperlukan untuk kegiatan di masing-masing Pemerintah Daerah penerima hibah, termasuk untuk operasional Pejabat Fungsional (PIU).
  • 8. Pemda DJCK Kementerian Keuangan Sosialisasi Penilaian MemenuhiMinat Baseline Surat Penerbitan dokumen usulanPemda & Persiapan Survey Penetapan Hibah Tidak MemenuhiPenolakan Fisik terbangun Pencairan Dana Pelaksanaan Verifikasi Hibah Berfungsi Pengelolaan
  • 9. Lingkup Kegiatan di Kab./Kota Penyusunan usulan program sanitasi yang terintegrasi dalam SSK/RPIJM; Penetapan DPA program pembangunan prasarana sanitasi; Penyusunan dokumen DED program sanitasi (Pembangunan IPAL skala lingkungan dan atau SPA sampah); Pembebasan lahan untuk IPAL/SPA; Penyiapan lembaga pengelola IPAL skala lingkungan (UPTD, BLU, atau PD); Pelaksanaan fisik pembangunan IPAL dan jaringannya termasuk sambungan rumah, pembangunan SPA sampah; Pengajuan pencairan dana hibah sanitasi.
  • 10. n ita rb an A an Pe ah L DP sul H an an u P as a p en g / N P eb in e n et P PH m b sel Pe Pe BaDes 2012 Des 2013 Des 2014 SP
  • 11. Ketentuan Penerbitan SPPH sAIIG Adanya surat minat program sAIIG dari Bupati/Walikota; Kesediaan mengalolakasikan dana APBD (PAD, DAU dan DBH) untuk kegiatan air limbah dan atau persampahan untuk TA 2012 – 2014 yang mencakup pembangunan prasarana fisik yang ditunjukkan dalam bentuk surat komitmen kepala daerah yang dirinci dalam program tahunan; Usulan program sanitasi telah memenuhi kriteria pada pedoman pengelolaan program hibah sAIIG.
  • 12. Ketentuan Pencairan Dana HibahPencairan dana hibah dilakukan dengan mekanisme sbb:a. DJCK melalui CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi menetapkan jadwal verifikasi dan menugaskan konsultan independen untuk melakukan verifikasi;b. Dilakukan verifikasi terhadap pekerjaan yang dibiayai dari dana APBD TA 2012, 2013, dan 2014 yang telah selesai dilaksanakan;c. Verifikasi selanjutnya dilakukan setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan proyek/kegiatan yang diusulkan;d. Hasil verifikasi digunakan sebagai bahan rekomendasi DJCK untuk pencairan dana hibah;e. CPMU selanjutnya atas nama DJCK akan menerbitkan surat kepada DJPK, Kementerian Keuangan untuk menyampaikan rekomendasi pencairan dana hibah kepada kab/kota.
  • 13. CPMU Hibah Air Minum dan Sanitasi, DJCK Email : cpmu_hibah@yahoo.com No telp/fax. 021 - 7228946