• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi
 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

on

  • 1,205 views

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi

Statistics

Views

Total Views
1,205
Views on SlideShare
1,011
Embed Views
194

Actions

Likes
2
Downloads
316
Comments
1

3 Embeds 194

http://www.nawasis.com 173
http://www.weebly.com 17
http://pamsimas2magetan.blogspot.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Sanitasi Presentation Transcript

    • KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN SANITASI DISAMPAIKAN OLEH : ENDANG SETYANINGRUM PEJABAT FUNGSIONAL TPLDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
    • SASARAN SEKTOR SANITASI RPJMN (2010 - 2014)Drainase1. Terbebasnya saluran drainase dari sampah agar mampu meningkatkan fungsi saluran sebagai pematus air hujan .2. Berkurangnya wilayah genangan di 100 kawasan strategis perkotaan (50 kab/kota) seluas 22.500 haAir Limbah1. Bebas BAB s2. Perluasan layanan air limbah melalui sistem sewerage menjadi 5 % di 16 kota (5 di antaranya sistem baru).3. Peningkatan layanan air limbah setempat dan komunal di 226 kab/kota.Persampahan1. Penerapan praktek 3R untuk mengurangi sampah 20%2. Peningkatan sistem Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menjadi sanitary landfill di 240 kawasan perkotaan.
    • ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (1)a. Perubahan kondisi lingkungan yang berpengaruh pada sistem drainase • Dampak perubahan iklim • Adanya “Land Subsidence” (penurunan muka air tanah) yang disebabkan antara lain eksploitasi air tanah yang berlebihan, • Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan pengendalian debit puncak. Sesudah Debit Urbanisasi mempersingkat Waktu Konsentrasi & meningkatkan Koefisien Aliran Sebelum
    • ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (2)b. Perkembangan kawasan perkotaan yang padat berpengaruh pada sistem air limbah dan sampah • kawasan kumuh, kotor dan rendah kualitas lingkungannya yang disebabkan oleh ketidakdisiplinan penduduk dalam membuang air limbah dan sampah ke saluran/air permukaan dan menyebabkan pencemaran. • Ketidak pedulian masyarakat dalam penanganan air limbah individu yang menyebabkan pencemaran air tanahc. Perubahan pola hidup konsumtif berpengaruh pada perubahan timbulan, komposisi dan karakteristik sampahd. Perubahan iklim global akibat kontribusi emisi GRK dari sampah dan air limbah
    • Infiltrasi air limbah ke air tanah
    • Masalah Pencemaran TPA
    • ISU STRATEGIS DALAM PENANGANAN SANITASI (3)e. Kelengkapan perangkat pengaturan yang perlu segera diselesaikan • Pengaturan fungsi lahan basah (waduk, kolam retensi, dan situ) yang harus konsisten dan tertuang pada Perda yang mengatur tata ruang • Ketegasan dalam penentuan fungsi dan aset sistem drainase, air limbah dan persampahan • Kelengkapan pengaturan mengenai operasi dan pemeliharaan sistem drainase, air limbah dan persampahanf. Keterbatasan SDM dan institusi yang perlu segera dicarikan solusig. Prioritas yang rendah (cq. Pembiayaan) disadari akan menyebabkan kinerja pelayanan yang tidak memadai
    • DASAR KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kesamaan Sasaran Kondisi yang diinginkan Sasaran RPJMN - Kesamaan Sasaran - Kekuasaan Legislatif Visi & - Kesepakatan Global Action Sasaran Misi Plan Renstra PU Lingstra Indikasi Kondisi Faktor Sasaran 5 Kebijakan Program 5eksisting Penentu tahun & Strategi tahun (RPIJM) Peraturan dan Isu Strategis Perundangan Isu Global
    • PARADIGMA PENANGANAN SANITASI• LAMA : Drainase : secepatnya mengalirkan limpasan air hujan ke saluran/badan air terdekat Air Limbah : pendekatan proyek (tidak berkelanjutan) Persampahan : kumpul, angkut, buang• BARU : Drainase : sedapat mungkin menahan air, meresapkan dan mengalirkan kelebihan air . Air Limbah : pendekatan berdasarkan kebutuhan (berkelanjutan) Persampahan : membatasi timbulan dan memanfaatkan sampah
    • TANTANGAN, KENDALA, DAN PELUANG BIDANG SANITASI • METODE BERBASIS MASYARAKAT TIDAK MUDAH (STOP BABS, 3R, DRAINASE MANDIRI, DLL) . • TARGET DAN KOMITMENTANTANGAN NASIONAL/INTERNASIONAL YANG HARUS DIPENUHI • TUNTUTAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN SEHAT YANG TERJANGKAU. • POLITICAL WILL. • KETERBATASAN DANA PEMBANGUNAN DAN OPKENDALA • INSTITUSI PENGELOLA • DAMPAK PERUBAHAN IKLIM • KESADARAN MASYARAKAT AKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN SEHAT MASIH RENDAH. • DUKUNGAN PERATURAN (UU 18/2008, UU 7/2004, UU 38/2007, PP DAN PERMEN)PELUANG • DUKUNGAN KEBIJAKAN PENDANAAN. • PENGGUNAAN PRODUK LOKAL DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA. • DESENTRALISASI/OTONOMI DAERAH.
    • TAHAPAN PERUMUSAN PERENCANAAN & PELAKSANAAN PRASARANA DAN SARANA SANITASI Peraturan Perundangan & Kebijakan Bidang Sanitasi Kriteria Pengumpulan Data Desain Kondisi Eksisting PERENCANAAN P/S Potensi SANITASI MasalahKondisi ygdiinginkan PELAKSANAAN : - Pembebasan lahan - Konstruksi DUKUNGAN - Operasi dan MANAJEMEN Pemeliharaan
    • UUD 45 UU 32/2009 Pasal 20: ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup  PP Pasal 60: larangan dumping limbah tanpa ijin PPLH Pasal 28H Pasal 163: UU 36/2009 (3) Lingkungan sehat bebas dari ganguan kesehatan limbah cair, padat, gas, sampah dll (4) Ketentuan mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan sehat dan proses KESEHATAN pengolahan limbah  PP UU 26/2007 Pasal 17: Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana (mencakup sistem air minum, persampahan, sanitasi) PENATAAN RUANG Pasal 28: rencana kelengkapan PS dan Utilitas Umum perumahan (termasuk sanitasi) merupakan bagian perencanaan PS perumahan Pasal 31: ketentuan mengenai perencanaan prasarana  PP UU 01/2011 Permen PU 18/2007 Penyelenggaraan SPAM Rapermen PKP PP 16/2005 Penyelenggaraan Sistem SPAM Permen PU 12/2010 Kerjasama Pengelolaan Air Limbah Pengusahaan SPAM Permukiman Terpusat Pasal 22 : Proses pengolahan air limbah dan sampah wajib dilakukan sesuai dengan standar teknis Rapermen UU 7/2004 Pasal 54: pengaturan PS sanitasi Penyelenggaraan Sistem SDA PP 42/2008 Pengelolaan Air Limbah pemisahan jaringan drainase dengan Permukiman Setempat PSDA jaringan pengumpul air limbah Pasal 77 : sungai dan/atau anak PP 38/2011 sungai yang seluruh daerah RapermenPERATURAN SUNGAI tangkapan airnya terletak dalam satu Penyelenggaraan Sistem wilayah perkotaan dapat berfungsi Drainase PerkotaanPERUNDANG sebagai drainase perkotaanAN TERKAIT UU 18/2008 PP 81/2012 Pasal 18 Ayat 5 : Persyaratan teknis Rapermen PENGELOLAAN pengumpulan dan penyediaan TPSAIR MINUM & PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH dan / atau TPS 3R, Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana pasal 24 ayat 3 : Penutupan dan / SANITASI SAMPAH TANGGA DAN atau rehabilitasi TPA, Persampahan dalam Penanganan Sampah SAMPAH SEJENIS pasal 25 ayat 3 : Tata cara penyediaan Rumah Tangga dan SAMPAH RUMAH pasilitas pengolahan dan pemrosesan Sampah Sejenis Sampah TANGGA akhir sampah. Rumah Tangga
    • Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi PP No. 38 Tahun 2007 Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1.Penetapan peraturan daerah 1.Penetapan peraturan daerah strategi nasional kebijakan dan strategi provinsi kebijakan dan strategi provinsi pengembangan PS air limbah, berdasarkan kebijakan dan berdasarkan kebijakan nasional persampahan dan drainase strategi nasional dan provinsi 2. Penetapan lembaga 2.Pembentukan lembaga 2.Pembentukan lembaga pengelola pengelola tingkat provinsi pengelola tingkat kab/kota 3. Penetapan norma, 3. Penetapan peraturan daerah 3. Penetapan peraturan daerah prosedur, standar (NSPK) NSPK berdasar SPM yang berdasar NSPK yang ditetapkan ditetapkan pemerintah pusat pemerintah pusat dan provinsi2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah permasalahan yang bersifat permasalahan yang bersifat pelayanan di lingkungan khusus, strategis. lintas kab/kota kab/kota 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas teknik 2. Peningkatan kapasitas teknik teknik dan manajemen dan manajemen penyelenggara dan manajemen penyelenggara penyelenggara PS air limbah, PS air limbah, persampahan PS air limbah, persampahan dan persampahan dan drainase dan drainase di wilayah drainase di wilayah kab/kota secara nasional provinsi
    • Pembagian Kewenangan Pembangunan Sanitasi PP No. 38 Tahun 2007 Lanjutan.... Item Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1.Fasilitasi pengembangan PS air 1. Penyelenggaraan pembangunan dan pembiayaan PS air limbah, persampahan dan PS air limbah, persampahan dan limbah, persampahan dan drainase secara nasional di drainase di kab/kota drainase secara nasional wilayah provinsi 2. Fasilitasi Penyusunan 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk rencana induk pengembangan pembiayaan PS pengembangan pembiayaan PS air pengembangan pembiayaan air limbah, persampahan dan limbah, persampahan dan PS air limbah, persampahan drainase skala regional/lintas drainase skala kab/kota dan drainase lintas provinsi daerah 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam tingkat nasional tingkat provinsi tingkat lokal (kab/kota)4. Pengawasan 1. Pengendalian dan 1. Melakukan pengawasan atas 1. Monitoring penyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan PS air limbah, penyelenggaraan PS air limbah, persampahan dan persampahan dan drainase di Pengembangan PS air limbah, drainase di wilayahnya wilayahnya persampahan dan drainase secara nasional 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi terhadap pengelolaan PS secara pengelolaan PS di wilayah penyelenggaraan pengembangan nasional provinsi lintas kab/kota PS di kab/kota
    • KEBIJAKAN PROGRAM AIR LIMBAHSasaran RPJMN 2010-20141. Terciptanya free open defecation Kebijakan2. Peningkatan layanan air limbah di 226 kota/kab 1. Peningkatkan P/S air limbah baik on-3. Dikembangkannya sistem air site maupun off-site di perkotaan limbah terpusat 16 kota (5%) dan perdesaan, 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman 3. Pengembangan perangkat peraturanProgram perundangan 4. Penguatan kelembagaan1. Program Pemberdayaan 5. Peningkatan alt. sumber Masyarakat pembiayaan P/S air limbah2. Program Pengembangan permukiman Kelembagaan3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah (on site dan off site)
    • POLA PENANGANAN SUB BIDANG AIR LIMBAH RUANG LINGKUP KETERPADUAN ARAS TUJUAN PENDEKATAN KEGIATAN PROGRAM  Pengendalian pencemaran  One river, one  Identifikasi sumber-2  Program kali bersih dan perlindungan air baku management pencemaran  IWRM1. REGIONAL  Station monitoring  IPAL regional  Peningkatan akses pelayanan • Pengelolaan air  Fasilitasi pembangunan  Peningkatan pelayanan air publik dan kualitas pelayanan limbah/sanitasi skala kota system sewerage limbah perpipaan skala kota sanitasi dengan minimum (city wide) dengan  Fasilitasi peningkatan atau  Peningkatan akses dan mencapai standar minimal pembangunan secara pembangunan IPLT kualitas pelayanan2 KOTA dalam rangka meningkatkan bertahap sanitasi/air limbah skala kota kualitas kesehatan (IPLT) masyarakat dan perlindungan lingkungan  Dukungan terhadap kws  Mewajibkan setiap  Penyusunan aturan  Dukungan prasarana dan permukiman yang layak huni pengembang untuk perundangan dan NSPM sarana kawasan dan sehat menyediakan sewerage  Fasilitasi pembangunan pembangunan Rumah Sehat3. KAWASAN pada kws real estate sewerage bertahap Sederhana (RSH) , Rusun,  Memberikan subsidi MP3KI kepada pengembang RSH  Meningkatkan kondisi sanitasi  Pemberdayaan  Stimulasi sistem  Pengembangan Sanitasi lingkungan pada masyarakat masyarakat pengolahan air limbah skala Lingkungan oleh Masyarakat perkotaan / perdesaan  Sharingi dana antara komunitas (SANIMAS) berdasarkan kebutuhan dan pemerintah pusat , prop,  Fasilitasi pengelolaan  KIP4.LINGKUNGAN kesesuaian masyarakat itu kab/kota, LSM dan /manajemen pembangunan sendiri. msayarakat  Decentralized wastewater treattment  Mengubah perilaku  Pemberdayaan  Percontohan  Penerbitan IMB masyarakat untuk tidak masyarakat untuk  Penyediaan fasilitator  Bebas BAB di tempat5. TAPAK membuang tinja di tempat membangun jamban pemberdayaan masyarakat terbuka terbuka tetapi membangun dengan dana sendiri atau  Pengembangan program BANGUNAN serta menggunakan jamban sumber lain non- CLTS (Community Lead + septic tank/cubluk kembar pemerintah Total Sanitation)
    • PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH PERMUKIMANPendekatan Berbasis Masyarakat Berbasis Institusi Lingkungan/Kawasan Skala Kota (city wide) SkalaSkala (neighborhood) Regional/NasionalPenanganan Pengembangan PS pelayanan kota berdasarkan demand responsive Pembangunan 1. Pro poor prasarana dan  Kota metropolitan & besar : off sarana air limbah 2. Kawasan kumuh & site /sewerage sistem mendukung rawan sanitasi kerjasama antar  Kota sedang/kecil: off site sistem kota/daerah terpadu – foculs pada pelayanan dalam melindungi 1 Desa : IPLT (peningkatan on site Model CLTS pencemaran management) badan air  On-site sanitasi  Kota/kawasan lama: 2. Kumuh perkotaan : Shallow/small bore sewer atau Model SANIMAS sewerage skala kawasan, Prokasih dan  Off-site skala kecil terpadu dengan PS pelayanan sejenisnya kota mendukung revitalisasi kota lama  Kota/kawasan baru:  Pembangunan sistem sewerage untuk kawasan Rumah Sederhana Sehat (RSH)  Mendorong pembangunan sistem sewerage untuk kota baru melalui investasi
    • APLIKASI PILIHAN TEKNOLOGI SANITASI (contoh) Tangki Septik Shalow Sewer 100 s/d 300 jiwa/ha > 400 jiwa/ha Conventional Sewerage Kredit Gambar: BORDA
    • Pengelolaan Sampah Permukiman Septictank Bersama Saluran Drainase PermukimanIPAL Sistem Komunal dengan Pemipaan MCK Plus ++
    • SANITASI BERBASIS MASYARAKAT Sanimas di Bali 20
    • 21
    • Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan (Air Limbah)No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi p. Juta) Material Peralatan (Rp. Juta) (Rp. Juta) Pembangunan1 Instalasi Pengolahan Air Limbah a. Skala Komunal m3/hari 5 400 360 40 b. Skala Kota Kecil m3/hari 50 1200 960 240 c. Skala Kota Sedang m3/hari 400 8000 6400 1600 d. Skala Kota Besar m3/hari 2500 50000 35000 15000 e. Skala Kota Metro m3/hari 5000 120000 84000 36000
    • No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi p. Juta) Material Peralatan (Rp. Juta) (Rp. Juta) Peningkatan/2 Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air Limbah a. Skala Komunal m3/hari 0.5 40 36 4 b. Skala Kota Kecil m3/hari 5 120 96 24 c. Skala Kota Sedang m3/hari 40 800 640 160 d. Skala Kota Besar m3/hari 250 5000 3500 1500 e. Skala Kota Metro m3/hari 500 12000 8400 3600
    • No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran(R Estimasi Estimasi p. Juta) Material Peralatan (Rp. Juta) (Rp. Juta) Pembangunan3 Jaringan Transmisi Air Limbah Diameter 200 mm m 1000 870 739.5 130.5 Diameter 250 mm m 1000 900 765 135 Diameter 300 mm m 1000 1300 1105 195 Diameter 400 mm m 1000 2050 1742.5 307.5 Diameter 500 mm m 1000 2300 1955 345 Diameter 600 mm m 1000 3400 2890 510 Diameter 700 mm m 1000 4050 3442.5 607.5
    • KEBIJAKAN PROGRAM DRAINASESasaran RPJMN 2010-2014Pengurangan genangan /banjir di 100 Kebijakankawasan strategis perkotaan seluas22.500 Ha. 1. Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan keseimbangan tata air 2. Mengoptimalkan sistem drainase yang ada 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan 4. Mendorong & memfasilitasi pemerintah Kabupaten / kota dalamProgram pengembangan system Drainase1. Program Pemberdayaan Masyarakat yang efektif, efisien dan2. Program Pengembangan berkelanjutan Kelembagaan 5. Pengembangan Alternatif sumber3. Program Pengembangan Kinerja pembiayaan Pengelolaan Persampahan dan Drainase
    • Sistem Drainase Lokal Sal Sekunder Sal Primer Sistem Drainase Utama Pengendali Banjir Sal Tersier Flood ControlGambar : Sistem Pengendalian Banjir dan Drainase Perkotaan
    • POLA PENANGANAN SUB BIDANG DRAINASE RUANG LINGKUP KETERPADUAN ARAS TUJUAN PENDEKATAN KEGIATAN PROGRAM  Keterpaduan dengan  Pengembangan sistem  Flood control sistem pengendalian banjir polder dan pemompaan  Konservasi air1. REGIONAL  Pintu-pintu air baku  Saluran interceptor/sodetan  Pengurangan tingkat  Sinkronisasi dan  Stimulasi pembangunan/  P3KT genangan terutama pada keterpaduan sistem peningktan/rehabilitasi kawasan strategis darinase makro dan saluran primer, sekunder & perkotaan untuk menjaga mikro tersier produktifitas dan ekonomi  Fasilitasi Pengembangan2. PERKOTAAN kota/Kab, melindungi PS drainase perkotaan investasi terbangun dan skala Kota/kab mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air.  Pengurangan genangan di  Optimalisasi kapasitas  Stimulasi pembangunan/  KAPET kawasan perumahan dan saluran peningktan/rehabilitasi3. KAWASAN permukiman sistem drainase lokal  Pengembangan kolam retensi  Pengurangan tingkat  Pengembangan  Stimulan pembangunan  KIP genangan untuk menjaga pembangunan fisik prasarana drainase  Draling (Drainase keberlanjutan lingkungan saluran drainase lingkungan Lingkungan)4.LINGKUNGAN perumahan dan  Pemeliharaan fungsi  Pelibatan peran aktif permukiman yang layak, saluran drainase melalui masyarakat dalam sehat dan bersih peran aktif masyarakat memelihara fungsi drainase  Penyediaan PS bangunan  Drainase berwawasan  Fasilitasi perencanaan tapak  Penerbitan IMB yang layak huni dan sehat lingkungan bangunan  KONSERVASI5. TAPAK  Pembangunan drainase AIR TANAH persil BANGUNAN  Pembuatan sumur resapan
    • MODEL PELAKSANAAN PERBAIKAN KUALITAS AIR PADA PROGRAM “ECODRAIN” Penanganan Sampah/Air Limbah BioremediasiLaut/Danau/ untuk perbaikan dari sumbernya dikawasan kualitas air Sampah bertebaran tangkapan (catchment area)Kolam Retensi disaluran dan dgn progarm 3-R dan Sanimas menumpuk dihilir/Bozem Muara Penyaring Sampah yang Penanganan sampah/ air Sampah tertangkap dibawa limbah dari sumbernya ke TPA atau dikawasan tangkapan Kualitas air diolah/dibakar lebih baik (catchment area) dengan ditempat program 3-R dan Sanimas Three in One : 1. Pemasangan dan pengoperasian Trash Rack, 2. Perbaikan kualitas air dihilir Trash Rack (Bioremediasi), dan 3. Penanganan Sampah/air limbah disumbernya dalam catchment area.
    • PENANGANAN BOZEM MOROKREMBANGAN (KURATIF)
    • Ecodraindi Seoul (kuratif)
    • Biormediasi(China), kuratif
    • FORMAT ANALISIS KEBUTUHAN NILAI MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI BERDASARKAN ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING TIPIKAL PEKERJAAN DRAINASE Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)NO TIPIKAL SATUAN VOLUME ANGGARAN ESTIMASI ESTIMASI PEKERJAAN MATERIAL PERALATANA PEMBANGUNAN JARINGAN DRAINASE SHEET PILE M 1.250 1.125 125 BOX CULVERT M 4.000 3.600 400 PRECAST M 3.500 3.150 350 BATU KALI M 1.000 1.000 --B PENINGKATAN REHABILITASI JARINGAN DRAINASE SHEET PILE M 250 250 -- BOX CULVERT M 800 800 -- PRECAST M 700 700 -- BATU KALI M 200 200 --
    • FORMAT ALOKASI ANGGARAN PADA MASING-MASING TIPIKAL PEKERJAAN DRAINASE Rp. / Ha atau 100 M‘ (X 1.000)NO JENIS KOTA SHEET PILE BOX PRECAST BATU ASUMSI CULVERT KALI KECIL - 400 350 100 1 1 SEDANG - 800 700 200 1 2 BESAR 1900 1200 1000 300 1 3 METRO 1900 1600 1400 400 1 4
    • KEBIJAKAN PROGRAM PERSAMPAHAN (PERMEN PU 21/PRT/M/2006)Sasaran RPJMN 2010-20141. meningkatnya jumlah sampah terangkut hingga 75% Kebijakan2. meningkatnya kinerja pengelolaan tempat pembuangan 1. Pengurangan sampah semaksimal akhir (TPA) yang berwawasan mungkin dimulai dari sumbernya lingkungan di 210 kota 2. Peningkatan peran aktif masyarakat3. Pengurangan sampah dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaanProgram 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan1. Promosi Program 3 R (20 %) kualitas sistem pengelolaan2. Kampanye & Edukasi 4. Pengembangan kelembagaan,3. Mendorong Pengembangan peraturan dan perundangan Kelembagaan 5. Pengembangan Alternatif sumber4. Optimalisasi dan pengembangan pembiayaan P/S Persampahan5. Revitalisasi dan Regionalisasi TPA6. Promosi investasi swastaFokus Revitalisasi TPA
    • POLA PENANGANAN SUB BIDANG PERSAMPAHAN RUANG LINGKUP KETERPADUAN ARAS TUJUAN PENDEKATAN KEGIATAN PROGRAM  Pengelolaan persampahan  Menngembangkan  Instalasi pengolahan  CDM / Kyoto Protocol antar pemkab/pemkot pengelolaan persampahan sampah  Waste to Energy1. REGIONAL secara bersama  Pengembangan TPA Regional  Peningkatan akses pelayanan  Mengembangkan  Fasilitasi Pembangunan  P3KT publik dan kualitas pelayanan aksesibilitas pelayanan dan Tempat Pengolahan (TPA)  ADIPURA persampahan untuk mencapai mempertahankan jasa Sampah sistem sanitary standar pelayanan minimal pelayanan landfill dalam rangka meningkatkan  Bantuan teknis2. KOTA kualitas kesehatan masyarakat peningkatan sistem dan perlindungan lingkungan managemen persampahan  Fasilitasi pengembangan sistem persampahan skala kota/kab  Mengurangi volume sampah  Pengurangan volumen  Fasilitasi pengolahan  RSH, REAL ESTATE, pada skala kawasan untuk sampah melalui program 3 sampah (3 R) RUSUN3. KAWASAN optimalisasi pengangkutan dan R (reduce, recycle, reuse)  Penyediaan sarana penggunaan TPA pengangkutan dan pemindahan  Menggiatkan upaya  Mendorong pengurangan  Kampanye/penyuluhan  Green & Clean City pemanfaatan sampah melalui sampah semaksimal pemisahan sampah dari pemilahan sampah di sumber, mungkin dari sumber sumber4. LINGKUNGAN pembuatan kompos dan daur melalui pemberdayaan  Mendorong Penerapan ulang masyarakat. Pola 3 R (reduce, reuse  Pendidikan melalui Unit dan recycling) Kesehatan Sekolah  Pilot proyek 3 R  Pengurangan sampah organik  Pemberdayaan masyarakat  Stimulasi penggunaan  Pengembangan dari sumber dalam usaha minimisasi komposter Rumah Tangga komposting sampah melalui pembuatan5. TAPAK kompos skala rumah tangga BANGUNAN
    • KONSEPSI DASAR PENANGANAN SAMPAH
    • METODE 3R• 3R Konvensional• 3R ++ : dengan biogas
    • PEMANFAATAN SAMPAHKemasan Plastik
    • Sampah B3Terpilah
    • Komposting SkalaKawasan
    • Operai TPA dari OD  CLF /SLF
    • INSTALASI PENGOLAHAN LEACHATE Kolam aerasi Kolam anaerobik
    • CONTOH PENANGANAN GAS TPA
    • PENANGANAN LANDFILL GAS
    • COMPOSTING GIANYARTahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1,443 3,362 5,393 7,100 8,538 9,750 10,773 11,639 12,372 10,829CO2-e 1,443 4,805 10,198 17,298 25,836 35,586 46,359 57,998 70,370 81,199Jumlah
    • Format Analisis Kebutuhan Nilai Material dan Peralatan Konstruksi Berdasarkan Alokasi Anggaran pada masing-masing Tipikal Pekerjaan (Persampahan)No Tipikal Pekerjaan Satuan Volume Anggaran Estimasi Estimasi (Rp. Juta) Material Peralatan (Rp. Juta) (Rp. Juta) Ha - 6000 3900 21001 Pembangunan TPA2 Alat Berat unit - 2000 - 20003 3R unit - 500 350 150
    • KAMPANYE DAN PERUBAHAN PERILAKU Ketidak Pedulian Masyarakat akan Sanitasi AIDA PEMATANGAN (mature stage) 2018 PEMANTAPAN (establish stage) 2013 PELAKS. AWAL (prelimenary stage) 2009 PENGENALAN (launching stage) 2008 Sasaran : Perubahan PerilakuKesadaran/Kepedulian Masyarakat Sikap (Attitude)(Knowledge) Terjadinya perubahan opini atauPeningkatan tingkat kesadaran masyarakat sehinggapengetahuan dan pemahaman mendorong kepedulianpublik
    • PROGRAM KAMPANYE• Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat SMP melalui Jambore Sanitasi• Lomba 3R antar SD• Kerjasama Program PLP dengan SIKIB dan Organisasi Perempuan (Pusat dan daerah)• Kerjasama Lintas Institusi (Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Bappenas, KLH, LSM)• Pembuatan ILM dan Video Klip Sanitasi
    • DUTA SANITASI NASIONAL 2011
    • PENOBATAN DUTA SANITASI NASIONAL 2012 OLEH IBU HERAWATI BOEDIONO
    • JAMBORE SANITASI 2012
    • KERJASAMA DENGAN SIKIBKesepakatan bersama antara Dep.PU dengan Solidaritas IstriKabinet Indonesia Bersatu(SIKIB) No. 02/PKS/M/2008 danNo. 153/05 SIKIB/2008 tentangPengembangan Ruang TerbukaHijau dan Sanitasi di KawasanPermukiman memperkuatKampanye bidang PLP kepadaOrganisasi Perempuan untukberpartisipasi dalam bidang PLP
    • KEWENANGAN PEMBANGUNAN SANITASI -O&M SANIMAS/RSH/IPAL - Lahan Kawasan - Pemberdayaan Masyarakat -O&M Air Limbah Sewerage System: IPAL dan main - Lahan sewer - Sambungan Rumah - Lahan IPLT -O&M - O & M, Lahan - Pengumpulan Sampah dari Sumber TPA Pengolahan Sampah Sektor Sanitasi Persampahan Pengangkutan residu sampah ke TPA Pilot 3R, SPA - Lahan - Pemberdayaan Masy. Pasca Konstruksi Sistem yang terintegrasi dengan - Lahan sistem makro -O&M (DRAINASE PRIMER) Drainase - Lahan Pilot Drainase - Pemberdayaan Masy. Mandiri Pasca Konstruksi
    • SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH TERPUSAT / OFF – SITE (SKALA KOTA) Sambungan Rumah Sambungan RumahSambungan Rumah Stasiun pompa IPAL Effluent APBD APBN Lahan, SR, Skala Kota OM sistem lengkap (Terpusat/ offsite)
    • SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH SETEMPAT APBD APBN• Sambungan Rumah PERPIPAAN, SANIMAS, USRI, RSH, IPAL KOMUNAL, IPLT (SR)• O&M• MOBIL TINJA SANIMAS Sambungan Rumah IPLT RSH RSH IPAL Kawasan
    • SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH APBD APBNKendaraan angkut, lahan TPA, Konstruksi TPA, Alat Berat, Jalanpagar lokasi TPA, kantor TPA Operasional, Drainase TPA Sumber sampah 3 R Sumber sampah TPST 3R, ITF, SPASumber sampah 3 R TPA
    • SISTEM DRAINASE KOTA APBDSaluran Tersier, Saluran Sekunder, O & M Saluran sekunder Genangan Polder / Kolam Retensi Saluran sekunder Genangan Laut APBN Saluran Primer, Polder/Kolam Retensi
    • READINESS CRITERIANO CRITERIA PELAKSANA1 Surat Minat Pemerintah Daerah Pemda / Kepala Daerah2 Kawasan Rawan Sanitasi dalam Buku Pemda / Pokja Putih3 Pelaksanaan Kegiatan Pemda / Pokja Pemicuan/Penyadaran Masyarakat4 Kesediaan Master Plan/DED Pemda/Pemerintah Pusat5 Ketersediaan Lahan Pemda / Pokja6 Institusi Pengelola Pasca Konstruksi Pemda / Pokja (KSM, UPTD, BLUD, dll)7 Biaya O/P Pemda8 Dukungan Perda Pemda9 Surat Kesediaan Menerima Hibah Pemerintah Pusat 59
    • PENUTUP• Sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) merupakan infrastruktur pendukung utama perlindungan air baku dan sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan• Penyediaan infrastruktur Sanitasi perlu didukung dengan peraturan yang jelas, institusi dan SDM yang handal, pembiayaan yang memadai, dan peningkatan kesadaran masyarakat.• Diperlukan perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi yang memadai dan terpadu (dituangkan dalam RPIJM dan Memorandum Program)• Strategi penanganan Sanitasi yang tepat akan membantu peningkatan kualitas layanan sanitasi• Komitmen Pemda dalam meningkatkan prioritas pembangunan bidang PLP menjadi kunci kecerhasilan
    • TERIMA KASIH