• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
 

Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

on

  • 2,115 views

Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Statistics

Views

Total Views
2,115
Views on SlideShare
2,022
Embed Views
93

Actions

Likes
0
Downloads
32
Comments
2

2 Embeds 93

http://www.nawasis.com 91
http://www.weebly.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Inmendagri No.8 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Document Transcript

    • INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 8 TAHUN 1998 TENTANG PENTUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENTERI DALAM NEGERI,Menimbang : Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, perlu memberikan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri;Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (LN Tahun 1962 No. 62, TLN No. 2387); 2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38 TLN 3037); 3. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 25, TLN No. 3353); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690-536 Tahun 1998 tentang Pola Penetapan Tarid Air Minum Pasa Perusahaan Daerah Air Minum jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690-069 Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 693-536 Tahun 1998 tentang Pola Penerapan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1Tahun 19984 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah. MENGINSTRUKSIKANKepada : 1. Gubernur Kepala Tingkat I Seluruh Indonesia. 2. Bupati/walikotaUntuk :PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dengan berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Instruksi ini.
    • KEDUA : Melakukan pengawasan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri;KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 25 Pebruari 1998 MENTERI DALAM NEGERI Moh. Yogie S.M
    • LAMPIRAN : Instruksi Menteri Dalam Negeri NOMOR : 8 Tahun 1998 TANGGAL : 25 Pebruari 1998 PENTUNJUK PELAKSANAAN PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUMI. UMUM Air adalah sebagai salah sumber daya nasional dan merupakan kebutuhan pokok bagi semua orang dan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar 1945 mengisyaratkan bahwa air dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum kepada daerah, maka pelayana air minum diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai urusan Pemerintah Daerah. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah diserahkan pelaksanaannya kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM, PDAM selain sebagai Perusahaan yang mempunyai misi menyediakan pelayanan air minum kepada masyarakat juga sebagai salah satu sumber Pendapata Asli Daerah (PAD), harus dikelola secara baik atas dasar prinsip- prinsip ekonomi perusahaan, dengan tetap memperhatikan fungsi sosial. Sebagai pedoman untuk penetapan tarif air seperti di atas, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarid Air Minum Pada Peusahaan Daerah Air Minum. Agar pelaksanaan Peraturan Menteri ini bisa seragam dan efektif, perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan sebagaiman ditetapkan dalam Instruksi Menteri ini.II. PRINSIP DASAR SISTEM TARIF AIR MINUM. A. PEMULIHAN BIAYA 1. Pengertian Dengan prinsip pemulihan biaya (cost recovery), pendapatan PDAM harus mencukupi untuk biaya/pengeluaran perusahaan, bisa menggantikan barang modal pada waktu diperlukan dan bisa memberikan suatu tingkat investasi tertentu diantarnya untuk pengembangan usaha perusahaan. Biaya-biaya yang diperhitungkan dalam pemulihan biaya harus layak dan relevan. 2. Pengelompokan biaya/pengeluaran perusahaan Secara umum, biaya-biaya dan pengeluaran PDAM terdiri dari: 1) biaya operasi, pemeliharaan dan administrasi;
    • 2) biaya depresi; 3) biaya bunga pinjaman, dan 4) angsuran pokok pinjaman. Selain keempat unsur biaya/pengeluaran diatas, juga diperhitungkan biaya tingkat hasil usaha yang didukung atas dasar nilai aset perusahaan yang layak yang disebut “return on asset” (ROA). Macam-macam biaya/pengeluaran ini dikelompokkan ke dalam “Biaya Akunting” dan “Biaya Finansial”. 3. Pemulihan – biaya Mininum Untuk menjamin kelangsungan usaha perusahaan, yakni untuk mengoperasikan perusahaan secara baik dan memelihara aset atau barang modal secara layak, serta membelanjai kebutuhan investasi di masa datang perlu ditentukan tingkat biaya minimum yang harus dipulihkan. Tingkat pemulihan biaya minimum ini setara dengan jumlah Biaya Akunting. 4. Pemulihan – biaya Maksimum Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan umum, pemulihan biaya yang dibebankan kepada pelanggaran dibatasi setinggi-tingginya setara dengan jumlah Biaya Finansial. 5. Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya Pendapatan PDAM untuk Pemulihan Biaya bersumber dari pendapatan yang terdiri dari tarif penjualan air dan beban tetap. Beban tetap terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening pelanggan.B. KETERJANGKAUAN DAN SUBSIDI SILANG 1. Kebutuhan Dasar Minimum Julah kebutuhan dasar minimum akan air minum bagi suatu rumah tangga ditentukan sebesar 10 m3/bulan. Jumlah ini dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air sebesar 60 liter/orang/hari, untuk suatu rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga rata-rata 6 orang. PDAM menyediakan air untuk kebutuhan dasar minimum ini dengan tarif yang terjangkau oleh semua pelanggan, terutama yang tergolongan berpenghasilan paling rendah. Dalam menentukan kebutuhan dasar minimum, apabila satu sambungan PDAM digunakan oleh lebih dari satu rumahtangga, seperti misalnya pada rumah susun, atau digunakan oleh banyak orang, seperti misalnya pada asrama atau panti asuhan, penentuan jumlah kebutuhan dasar minimum bagi sambungan dimaksud dihitung atas dasar jumlah rumahtangga atau jumlah orang yang menggunakan sambungan dimaksud. Dalam hal ini, misalnya sambungan dimaksud digunakan oleh 15 rumahtangga maka kebutuhan dasar minimum bagi sambungan tersebut dihitung 15 m3/bulan (15 x 10 m3). Dengan cara yang sama
    • apabila suatu panti asuhan dihuni oleh 100 orang, mak akebutuhan dasar minimum untuk satu sambungan yang melayani panti asuhan dimaksud dihitung sebesar 180 m3/bulan (1000 x30x60:10000). Direksi PDAM mengeluarkan ketetapan khusus bagi pelanggan yang mendapatkan perlakukan seperti rumah susun, asrama dan atau panti asuhan dimaksud. 2. Keterjangkauan Tarif Tarif harus terjangkau oleh pelanggan khusus pelanggan rumah tangga. Tarif dikatakan terjangkauan apabila pengeluaran rumahtangga per bulan unutk pemenuhan kebutuhan dasar minimum tidak melebihi 4% (empat persen) dari rata-rata pendapatan rumah tangga untuk kelompok pelanggan yang bersangkutan. 3. Pendapatan Rumah Tangga Pendapatan rumah tangga yang dijadikan patokan untuk menentukan keterjangkauan tarif adalah salah satu dari pendapatan sebagai berikut: a. upah minimum regional (UMR) yang ditentukan Pemerintah; b. pendapatan rata-rata (average income) pelanggan PDAM. 4. Subsidi silang Untuk membantu pelanggan yang tidak mampu membayar tarif sampai dengan tingkat kebutuhan dasar, PDAM menetapkan tarif yang lebih tinggi bagi pelanggan yang menggunakan air diatas kebutuhan dasar.C. EFISIENSI PEMAKAI AIR Pengendalian konsumsi melalui tarif progresif Untuk efesiensi penggunaan air, maka pelanggan yang memakai air melebihi kebutuhan dasar dikenakan tarif lebih tinggi.D. KESEDERHANAAN DAN TRANSPARANSI 1. Kesederhanaan Untuk memudahkan perhitungan , memudahkan pemahaman atas komponen biaya yang diperhiutngkan dalam pemulihan biaya maka sisti tarif disederhanakan, Untuk mewujudkan sistim tarif yang sederhana: a. pelanggan PDAM dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok b. Blok konsumsi dibagi 3 (tiga) yaitu: 1. 0m3 sampai dengan 10 m3 2. lebih dari 10 m3 sampai dengan 20m3; dan 3. lebih dari 20 m3 c. Biaya pengusahaan PDAM digolongkan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu: 1. biaya rendah; 2. biaya dasar, dan
    • 3. biaya penuh. 2. Transparansi PDAM mempersiapkan dan menyampaikan informasi kepada semua pelanggan dan pihak yang berkepentingan secara jelas mengenai hal-hal yang berkenan dengan perhitungan dan penetapan tarif.III. PENGELOMPOKAN PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI A. PENGELOMPOKAN PELANGGAN 1. Tujuan Pengelompokan Tujuan pengelompokan pelanggan penetapan tarif yang terjangkau sesuai dengan kemampuan pelanggan dan kesinambungan Perusahaan. 2. Kelompok Pelanggan Apabila dalam wilayah kerja PDAM ada jenis pelanggan yang belum masuk dalam Kelompok Pelanggan, PDAM dapat menetapkan jenis pelanggan dimaksud ke dalam kelompok- kelompok pelanggan yang ditentukan, dnegan contoh: Kantor Kedutaan dan Konsulat Asing, Kantor Pengacara, Kantor Notaris, Poliklinik Swasta dan Praktek Dokter. B. BLOK KONSUMSI Tujuan Menggolongkan Konsumsi Tujuan mengadakan blok konsumsi adalah untuk memberlakukan tarif progresif yang diperlukan dalam rangka efisiensi penggunaan air pelaksanaan subsidi silang.IV. KELOMPOK BIAYA PERHITUNGAN TARIF A. KELOMPOK BIAYA Untuk menghitung besaran tarif, biaya pengusahaan