Your SlideShare is downloading. ×
0
MENERAPKANGOOD GOVERNANCE       DALAMPEMBANGUNAN SANITASI    PERMUKIMANI.       TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK             (...
ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI                     SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014SASARAN 2010 ...
I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)         1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE”               M...
2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE”             GOVERNMENT                          GOVERNANCE       ...
3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN              KELUARAN  PRINSIPWAWASAN KEDEPANTRANSPARANSIPARTISI...
4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN      PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA    INDEKS NEGARA GAGAL 2012            ...
5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA   “GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT”     ...
II.    PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK 1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG            MENU...
2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN          PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT  PENCAPAIAN SASAR...
3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI                                  TRANSPARANSI          ...
III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR      1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIKTranspara...
2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA                    1. DEDIKASI PADA PROFESI   MENJUNJUNG TINGGI NILA...
wibisonosetiowibowo@yahoo.com
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman

1,335

Published on

Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,335
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Menerapkan Good Governance dalam Pembangunan Sanitasi Permukiman"

  1. 1. MENERAPKANGOOD GOVERNANCE DALAMPEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMANI. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS PF - CFPELATIHAN FASILITATOR – PPSP 2013
  2. 2. ISU STRATEGIS & TANTANGAN PEMBANGUNAN SANITASI SUMBER : RENSTRA KEMENTERIAN PU 2010 -2014SASARAN 2010 – 2014 KENDALA ASPEK “GOVERNANCE” 1. AIR LIMBAH► PEMBANGUNAN SISTEM 1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOMUNAL DI 226 KOTA ► PELAYANAN SANITASI BELUM MERATA UTK MASYARAKAT► MENINGKATKAN SISTEM BERPENGHASILAN RENDAH TERPUSAT DI 16 KOTA  KETERBATASAN PENDANAAN PEMERINTAH 2. PERSAMPAHAN  18 % (21,25 JUTA) PENDUDUK YG TINGGAL DI KAWASAN► MENINGKATKAN TPA KUMUH KOTA TIDAK MAMPU MENYISIHKAN BIAYA UNTUK MENJADI CONTROLLED LANDFILL ATAU SANITARY SANITASI LANDFILL DI 210 KOTA ► KETERBATASAN KAPASITAS KABUPATEN / KOTA► PENERAPAN 3R DI 250  MEMBANGUN INFRASTRUKTUR SANITASI LOKASI UTK MENGURANGI  MENGATUR KELEMBAGAAN & KETATALAKSANAAN 20% SAMPAH PENGELOLA INFRASTRUKTUR SANITASI 3. DRAINASE 2. SIKAP MASYARAKAT / TARGET GROUP► MENGURANGI GENANGAN ► KEENGGANAN MENERIMA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI 50 KAWASAN SANITASI DI LINGKUNGANNYA STRATEGIS PERKOTAAN ► PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR SANITASI BELUM OPTIMAL (4600 HA) ► PEMBANGUNAN SANITASI TIDAK TRANSPARAN & AKUNTABEL EVALUASI 2011 PADA MASYARAKAT ESCAP-ADB-UNDP 3. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI MENGENAI PROGRES ► TERKONSENTRASI PADA ASPEK FISIK, MENGABAIKAN ASPEK MDG’S: PEMANFAATANINDONESIA DIPERKIRAKAN ► PEMBOROSAN & KEBOCORAN ANGGARAN TERLAMBAT MENCAPAI ► KUALITAS INFRASTRUKTUR SANITASI YANG RENDAH TARGET MDG’S PADA 2015 KONSISTENSI MENERAPKAN GOOD GOVERNANCE BERDAMPAK POSITIF DALAM MENGATASI KENDALA PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN
  3. 3. I. TATA KELOLA NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) 1. KOMITMEN NASIONALMENERAPKAN “GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT” TAP MPR XI / 1998 &UU 28 / 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN1. LEMBAGA EKSEKUTIF-LEGISLATIF-YUDIKATIF BERFUNGSI PROPORSIONAL 2. PENYELENGGARA NEGARA & BIROKRAT MENUJU  JUJUR, BERSIH DAN BEBAS DARI KKN INDONESIA PROFESIONAL, EFISIEN, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL YANG LEBIH:3. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN UMUM , ADIL DAN  ADIL, TERBUKA DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA  DAMAI, PADA MASYARAKAT  MAKMUR &  MENGHINDARI KEBIJAKAN & TINDAKAN YANG DISKRIMINATIF SEJAHTERA  MENJAMIN KETERTIBAN & KEPASTIAN HUKUM  DEMOKRATIS, 4. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN & PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG BERDAMPAK LUAS  MELAKSANAKAN KONTROL SOSIAL
  4. 4. 2. PERUBAHAN PARADIGMA DARI “GOVERNMENT” KE “GOVERNANCE” GOVERNMENT GOVERNANCE • HAK EKSKLUSIF NEGARA MASALAH PUBLIK ADALAH MENGATUR MASALAH PUBLIK URUSAN BERSAMA: • KEIKUTSERTAAN UNSUR LAIN • PEMERINTAH HANYA DIIZINKAN BILA • MASYARAKAT DIANGGAP PERLU • SWASTA KAIDAH PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) - PEMERINTAHAN YANG BERSIH, DEMOKRATIS, EFEKTIF, DAN AKUNTABEL - KESEIMBANGAN PERAN ANTARA PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT- BIROKRASI YANG JUJUR, BERSIH & KOMPETEN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK DILAKSANAKAN OLEH 3 PILAR MENERAPKAN 14 PRINSIP GOOD GOVERNANCE SECARA GOOD GOVERNANCE INTERAKTIF DAN SINERGIS  DALAM SELURUH ASPEK PENYELENGGARAAN NEGARA, SEKTOR SWASTA & MASYARAKAT. 1. NEGARA/ PEMERINTAH  DILINGKUNGAN PEMERINTAH, MELIPUTI PULA: 3. MASYARAKAT 2. SWASTA  PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK & PENETAPAN NSPK  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 1. GOOD PUBLIC GOVERNANCE  PENATAAN KELEMBAGAAN, 2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE KETATALAKSANAAN & PERILAKU SDM3. GOOD CIVIL SOCIETY GOVERNANCE BIROKRAT
  5. 5. 3. DAMPAK 14 PRINSIP GG PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KELUARAN PRINSIPWAWASAN KEDEPANTRANSPARANSIPARTISIPASIAKUNTABILITASSUPREMASI HUKUMDEMOKRASIPROFESIONALITAS &KOMPETENSIDAYA TANGGAPEFISIEN & EFEKTIFDESENTRALISASIKEMITRAAN SWASTA &MASYARAKATKOMITMEN MENGURANGIKESENJANGANKOMITMEN PADALINGKUNGAN HIDUPKOMITMEN PADA PASARYG ADIL
  6. 6. 4. MERUBAH STIGMA NEGATIF MENJADI TANTANGAN PERSEPSI DUNIA MENGENAI INDONESIA INDEKS NEGARA GAGAL 2012  KEPASTIAN (BIDANG SOSIAL, HUKUM, KEAMANAN) HUKUM URUTAN 63 DARI 177 NEGARA (Failed State Index 2012 - Fund For Peace)  KESENJANGAN DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2012 SOSIAL & URUTAN 92 DARI 144 NEGARA EKONOMI (WEF-World Economic Forum survey 2012)  INEFISIENSI,INDEKS PERSEPSI KORUPSI DUNIA 2012 URUTAN 118 DARI 174 NEGARA SUAP, KORUPSI & (Transparency International survey 2012) GRATIFIKASIINDEKS PEMBANGUNAN SDM 2011- 2012  KESENJANGAN URUTAN 124 DARI 187 NEGARA (Human Development Index UNDP 2012) PEMBANGUNAN ANTAR DAERAHTINGKAT KEMUDAHAN BER BISNIS 2012 URUTAN 128 DARI 185 NEGARA (IFC – Ease of doing business survey in 2012) ???????DIPERLUKAN KONSISTENSI DALAM PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
  7. 7. 5. REFORMASI BIROKRASI SEBAGAI FAKTOR PENDORONG TERWUJUDNYA “GOOD GOVERNANCE” MENUJU “CLEAN & EFFECTIVE GOVERNMENT” UU 17/2007 TENTANG RPJP 2005-2025 (Bab IV.1.2.E - Butir 35) REFORMASI BIROKRASI UNTUK:  MENINGKATKAN PROFESIONALISME APARATUR NEGARA, DAN  MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, AGAR MAMPU MENDUKUNG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN SASARAN PENTING REFORMASI BIROKRASI: MENCIPTAKAN BIROKRASI PEMERINTAH YANG MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT PENINGKATAN PELAYANAN PENINGKATAN BIROKRASI YANG PUBLIK KAPASITAS & BERSIH DAN AKUNTABILITAS BEBAS DARI KKN BIROKRASI PENINGKATAN PENGAWASAN KETAATAN, EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS TUGAS & FUNGSI BIROKRASI N PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA SANITASI ADALAH PELAYANAN PUBLIK
  8. 8. II. PEMBANGUNAN SANITASI SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK 1. SANITASI MERUPAKAN KEBUTUHAN DASAR KARENA LANGSUNG MENUNJANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  PELAYANAN & PEMANFAATAN SANITASI UNTUK MENINGKATKAN:  DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT  DAYA DUKUNG LINGKUNGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERKOTAAN KARENA BERDAMPAK LUAS PADA MASYARAKAT, NEGARA MENGATURPEMBANGUNAN & PENGELOLAAN SANITASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK AGAR PELAYANAN SANITASI MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKATSECARA ADIL, MAKA PENYELENGGARAANNYA HARUS DILANDASI KAIDAH GOOD GOVERNANCE
  9. 9. 2. PEMBANGUNAN SANITASI HARUS MELIBATKAN PERAN PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN STAKEHOLDERS TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN SANITASI OUTPUT OUTCOME IMPACT • INFRASTRUKTUR AIR • BERFUNGSINYA • KESEHATAN LIMBAH INFRASTRUKTUR MASYARAKAT • INFRASTRUKTUR SANITASI • DAYA DUKUNG DRAINASE • MENINGKATNYA LINGKUNGAN • INFRASTRUKTUR PELAYANAN SANITASI PERMUKIMAN & PENGELOLAAN SAMPAH PADA PUBLIK PERKOTAAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PLANNING, SURVEY, LAND OPERATION &PROGRAMMING INVESTIGATION CONSTRUCTION ACQUISITION MAINTENANCE& BUDGETTING & DESIGN KETERPADUAN YANG SINERGIS PENDEKATAN STRUKTURAL PENDEKATAN NON STRUKTURAL PEREKAYASAAN TEKNIK UNTUK PEREKAYASAAN SOSIAL AGAR MASYARAKAT MEMANFAATKANMEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR FISIK INFRASTRUKTUR SANITASI SECARA SANITASI YANG HANDAL & OPTIMAL & BERPARTISIPASI DALAM BERMANFAAT PENGELOLAAN YANG BERKELANJUTAN MEMENUHI KEBUTUHAN SANITASI UNTUK MASYARAKAT, DENGAN MENERAPKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE, TERUTAMA : TRANSPARANSI, PARTISIPASI & AKUNTABILITAS
  10. 10. 3.PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG DOMINAN DALAM PENGEMBANGAN SANITASI TRANSPARANSI 1. TERBUKANYA INFORMASI AGAR MASYARAKAT MENGETAHUI ALASAN SUATU KEBIJAKAN PUBLIK, PRIORITAS, DAN HASIL IMPLEMENTASINYA 2. MEMUDAHKAN MASYARAKAT MENYAMPAIKAN ASPIRASI, DAN TURUT MENGAWASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PARTISIPASI MASYARAKAT TRANSPARANSI MENDORONG SULIT TERLAKSANA TANPA PEMENUHAN AKUNTABILITAS TRANSPARANSI BIROKRASI BIROKRASI PARTISIPASI AKUNTABILITAS 1. KETERLIBATAN MASYARAKAT DLM 1. PERTANGGUNGJAWABAN PERUMUSAN & PELAKSANAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK YG BERDAMPAK SESUAI PERATURAN (N.S.P.K), DAN LUAS KINERJA YG DIRENCANAKAN & DISEPAKATI DGN MASYARAKAT 2. KEIKUTSERTAAN MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PELAYANAN 2. TERSEDIANYA LAPORAN,PUBLIK YG MERUPAKAN KEBUTUHAN EVALUASI & AUDIT HASIL KINERJA, DASAR MASYARAKAT DAN SANKSI ATAS PENYIMPANGAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAPAT MEMANTAU, MENGEVALUASI DAN MENUNTUT AKUNTABILITAS BIROKRASI
  11. 11. III. MENJAGA PROFESIONALITAS & INTEGRITAS FASILITATOR 1. FASILITATOR MENERAPKAN PRINSIP TATAKELOLA YANG BAIKTransparansi • KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAKSANAAN TUGAS • MEMBUKA PELUANG UNTUK SARAN / MASUKAN / KOREKSI DARI PEMERINTAH , MASYARAKAT & STAKEHOLDERSAkuntabilitas • PEMENUHAN TANGGUNGJAWAB KINERJA  OUTPUT  OUTCOME  IMPACT • MENGHINDARI PENYALAHGUNAAN WEWENANGResponsibilitas • PEMENUHAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA • TANGGUNGJAWAB SOSIALIndependensi • BEKERJA SECARA PROFESIONAL KEAHLIAN & PENGALAMAN YANG SESUAI  MENGGUNAKAN KAIDAH & METODOLOGI YG SAHIH  BERTANGGUNGJAWAB ATAS HASIL KINERJA • BEBAS DARI INTERVENSI & BENTURAN KEPENTINGANFairness • BEKERJA SECARA JUJUR • MENJAGA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT (PEMERINTAH DAN MASYARAKAT) DENGAN ADIL & PROFESIONAL • MEMATUHI ETIKA PROFESIPRINSIP TATAKELOLA USAHA YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) BAGI TENAGA AHLI
  12. 12. 2. MELAKSANAKAN PROFESI FASILITATOR SECARA BER-ETIKA 1. DEDIKASI PADA PROFESI MENJUNJUNG TINGGI NILAI LUHUR PROFESI, MENJAGA MARTABAT , DAN BERTANGGUNGJAWAB GUNA MENGHASILKAN KINERJA YANG BERMUTU SERTA BERMANFAAT  MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KREATIFITAS, INOVASI SERTA BERSINERGI DENGAN SESAMA PROFESI UNTUK MENINGKATKAN KINERJA  MANDIRI MENGAMBIL KEPUTUSAN DAN BERTANGGUNGJAWAB 2. PENGENDALIAN DIRI  MEMUPUK IMBALAN KERJA DENGAN JUJUR; DAN BERMARTABAT MEMPERTAHANKAN HAK  MEMENUHI HAK PIHAK LAIN DAN TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT MEMATUHI PERJANJIAN KERJA; MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN; DAN MENJAGA KEPENTINGAN PEMBERI TUGAS SERTA MASYARAKAT YANG TERKAIT SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU 3. PEKA PADA KEPENTINGAN UMUM  TAAT PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERTINDAK JUJUR, TRANSPARAN, OBYEKTIF DAN MENGHINDARI PRAKTEK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DENGAN PEMBERI TUGAS MAUPUN PIHAK LAIN YANG TERKAIT PELAKSANAAN TUGAS  KONSISTEN PADA PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERKOMPETISI DENGAN SEHAT UNTUK MENINGKATKAN KINERJA & MUTU LAYANAN JASA
  13. 13. wibisonosetiowibowo@yahoo.com
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×