Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan Sanitasi

1,209 views
1,076 views

Published on

Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan Sanitasi, khususnya dalam mendukung Program Hibah dan CSR.

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
1,209
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
342
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Esensi Strategi Sanitasi (SSK) dan Memorandum Program (MPS) dalam Pendanaan Sanitasi

  1. 1. ESSENSI SSK DAN MPSDAN MOBILISASI PENDANAAN SANITASI Bahan Advokasi Program CSR dan Hibah Syarif Puradimadja-USDP
  2. 2. PERMASALAHAN UMUM 2
  3. 3. INVESTASI YANG BELUM MEMADAI •Angka Investasi Sanitasi 1970-2000 hanya Rp. 200/kap/tahun •Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan menjadi Rp. 8.000/kap/tahun •Masih jauh dari angka investasi sanitasi ideal, Rp 47.000/kap/tahun 3
  4. 4. Pendanaan PPSP Gap pendanaan
  5. 5. Asumsi Perhitungan  Perhitungan proyeksi pendanaan pusat didasarkan Renstra, khusus Kemen PU, data yang digunakan adalah realisasi belanja (data konreg)  Belanja sanitasi provinsi adalah 0,6% dari total belanja APBD. Pertumbuhan belanja sanitasi/tahun, 2%, (sama dg pertumbuhan rata-rata APBD/tahun)  Belanja sanitasi kab./kota 1,5% dari belanja APBD (rata-rata kab./kota yang belum memiliki SSK belanja sanitasi : 1% – 1,5%)  Donor: data progress pinjaman/hibah dari Bluebook & Greenbook.  CSR: yang dapat diakses oleh kabupaten/kota, juga oleh provinsi. CSR di provinsi skalanya lebih besar dari yang dapat diakses kabupaten/kota.
  6. 6. Temuan  Masih terdapat gap pendanaan sebesar 28,38% dari total investasi 53 T (37,09% dari 62T)  Pendanaan pusat : didominasi anggaran Kementerian PU (hampir 80%), diikuti DAK Sanitasi (serapan DAK Sanitasi belum maksimal)  Sumber pendanaan Provinsi belum optimal  Pengaturan alokasi pendanaan (non-APBD Kab/kota) yang berasal dari Hibah, CSR dan masyarakat akan dapat membentuk sistem insentif yang efektif  Donor 7.36% masih merupakan salah satu alternatif efektif untuk menutupi funding shortage  Pendanaan CSR dan masyarakat belum signifikan (0,5%)
  7. 7. ESSENSI SSK DAN MPSDALAM MOBILISASI PENDANAAN
  8. 8. SSK sebagai PORTOFOLIO INVESTASI SSK harus memiliki kualitas yang memadai agar memenuhi portofolio yang baik, Portofolio investasi sanitasi akan memudahkan mengakses dana kepada berbagai sumber, Catatan program 2010-2012: hanya 69 SSK dari 121 Kota/Kab, yang memenuhi standar kualitas yang baik. SSK/Potofolio Investasi 27 kota/Kab tahun 2010-11 telah berhasil memanfaatkan hibah persampahan IEG = 120 M GOOD PLANNING  GOOD BUSINESS SSK DAN MPS YANG BERKUALITAS MENJADI ANDALAN
  9. 9. ALUR PENGAWALAN MPS MENUJU IMPLEMENTASI DI PROVINSI
  10. 10. Pendanaan PPSP Gap pendanaan
  11. 11. DUNIA USAHA DAN CSRSebagai entitas bisnis, setiap perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh lingkungan eksternal dalam pengelolaan perusahaan.Demikian sebaliknya, setiap keputusan bisnis dalam menjalankan usahanya juga akan berpengaruh terhadap lingkungan bisnis eksternal.Adanya saling mempengaruhi tersebut menuntut perusahaan untuk memasukkan elemen lingkungan bisnis dalam setiap pengambilan keputusan strategis perusahaan.
  12. 12. CSRTanggung jawab sosial perusahaan dilihat dari dampakkeputusannya terhadap masyarakat dan lingkungan, dalam:  Berkontribusi pada pengembangan berkelanjutan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat  Mengikutsertakan harapan stakeholder  Sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan perilaku norma internasional  Terintegrasi di seluruh perusahaan dan dipraktekkan bersama stakeholder dan masyarakat.
  13. 13. POTENSI DAN PELUANG CSR Dalam Pembangunan Sanitasi1. Potensi a. Semakin banyak perusahaan yang melakukan CSR b. Semakin banyak perusahaan yang memerlukan mitra yang kompeten dalam menjalankan CSR c. Program sanitasi merupakan salah satu program yang penting bagi perusahaan karena merupakan kebutuhan dasar masyarakat.2. Peluang Kerja Sama Pemerintah/DJCK dan Swasta serta CFCD a. Perusahaan memerlukan data dan informasi mengenai kebutuhan masyarakat tentang Sanitasi b. Perusahaan memerlukan bantuan konsultasi/supervisi teknis sejak perencanaan hingga pembangunan c. Perusahaan perlu melibatkan pemangku kepentingannya
  14. 14. BIDANG YANG DIKERJASAMAKAN Subsektor Persampahan  Komponen pengumpul dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS)  Komponen pengangkutan ke Tempat Pemrosesan Akhir  Komponen Pengolahan di TPA Subsektor Air limbah  Kegiatan pengolahan sistem off site  Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (skala kota/komunal)  Kegiatan pengolahan sistem on site: Subsektor drainase  Pembangunan prasarana dan sarana drainase baru:  Rehabilitasi/normalisasi/peningkatan jaringan drainase yang ada
  15. 15. CONTOH DANA CSR BERAU-COALNo Biaya 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121 Pendidikan 3,539 3,072 3,686 4,125 3,879 5,357 5,5102 Kesehatan 300 465 909 981 652 1,721 2,3443 Lingkungan 92 386 147 145 71 203 322 Budaya4 Sosial Ekonomi 4,012 4,801 7,183 6,651 6,051 7,138 8,7875 Prasarana 6,943 7,587 7,857 6,637 9,018 9, 800 11,867 AM+San+ Jalan lingkungan6 Donasi 2,000 2,500 4,910 3,856 5,751 3,726 5,8827 Total X1000,000.- 16,886 18,811 24,692 22,379 25,422 27,945 34,712
  16. 16. HIBAH SANITASI HIBAH dari beberapa Donor masih merupakan salah satu alternatif efektif menutupi funding shortage: HIBAH AusAID 1. Program Hibah Air Limbah - AUD 5 Juta Pemberian Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah digunakan sebagai dana pengganti atas pembangunan sambungan rumah sistem pengolahan air limbah yang telah berhasil dibangun pemda dan berfungsi. Sasaran dari program: pemda yang telah memiliki sistem IPAL terpusat. 2. Program Pembangunan Sanitasi (sAIIG) - AUD 40 Juta Penerusan hibah dari Pemerintah Australia melalui Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sektor air limbah dan persampahan sesuai dengan syarat dan ketentuan teknis dari serta persyaratan lainnya terkait penyaluran dana hibah sesuai ketentuan dari Kementerian Keuangan
  17. 17. I. Pembangunan sistem pengolahan air limbah terpusat skala lingkungan 200 – 400 KKPekerjaan meliputi sistem yang lengkap: Sambungan Rumah (SR), Pipa Rp. 4.000.000,00 / SR yang telah berfungsi Air Limbah, Bak Kontrol, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Pipa persil Badan air Pipa service Manhole IPAL
  18. 18. Pembangunan jaringan AL minimal 50 KK dihubungkan dengan sistem air limbah terpusat skala kota yang ada Rp. 3.000.000,00 / JARINGAN DAN IPAL TERPUSATSR yang telah berfungsi EKSISTING IPAL TERPUSAT SKALA KOTA> 50 KK Eksisting Dibayarkan hibah sAIIG
  19. 19. Kriteria Kegiatana. Sektor Air Limbah (i) Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) terpusat skala lingkungan untuk 200 – 400 KK; (ii) Pembangunan jaringan air limbah terpusat skala lingkungan untuk minimal 50 KK.b. Sektor Persampahan (i) Pembangunan Transfer Station (SPA) dengan luas minimal 20.000 m2.
  20. 20. Kriteria Teknis Sektor Air Limbah 1. Komponen SPAL adalah: Sambungan Rumah (pipa persil dan bak kontrol), Pipa servis, Pipa lateral, Bak kontrol; IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah). 2. Spesifikasi teknis komponen sistem yang dibuat harus memenuhi standar mutu yang berlaku dan mengacu pada standar teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan SNI.
  21. 21. Besaran Dana Hibah HIBAH Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Pembangunan SPA Lingkungan 50% Total Biaya Rp. 4 Juta / SR Pembangunan Jaringan Air Limbah Terpusat Skala Lingkungan Rp. 3 Juta / SR
  22. 22. Peruntukan Dana Hibah Dana hibah merupakan penggantian atas pelaksanaan pembangunan fisik prasarana air limbah dan/atau persampahan yang telah selesai dibangun (Output Based Aid). Dana hibah tersebut harus digunakan kembali untuk pengembangan sektor air limbah dan/atau persampahan tahun selanjutnya.
  23. 23. Mekanisme Pelaksanaan (Versi Awal) Pemda DJCK Kementerian Keuangan Sosialisasi Penilaian MemenuhiMinat Baseline dokumen usulan Surat PenetapanPemda & Persiapan Survey Tidak Memenuhi Penolakan Fisik terbangun Pencairan Dana Pelaksanaan Verifikasi Hibah Berfungsi Pengelola
  24. 24. Mekanisme Pelaksanaan (Plus Advokasi) Pemda DJCK Kementerian Keuangan SosialisasiMinatPemda Penilaian Memenuhi Baseline dokumen usulan Surat Penetapan & Persiapan Survey Tidak Memenuhi ADVOKASI Fisik terbangun Pencairan Dana Pelaksanaan Verifikasi Hibah Berfungsi Pengelola
  25. 25. Pengelompokan (Batch) Gel.-1 Gel.-2 Gel.-3• Sudah • Masih perlu • Sudah ikut diusulkan kelengkapan sosialisasi dan sampai dengan data daerah perlu advokasi tahap SPPH lebih lanjut lanjutan• 12 Kab/Kota • 12 Kab/Kota • + 30 kab/kota• +15.000 SR • + 20.000 SR • + 71.000 SR• Rp. 60 Milyar • Rp. 84 Milyar • Rp. 288 Milyar
  26. 26. Kesiapan & Kelengkapan Persyaratan dasar: SSK/MPS dan RPIJMKelengkapan Data Kelengkapan Daerah Surat Minat  DED RKA/DPA  Institusi Usulan Program  Lahan  Penyiapan anggaran O & P
  27. 27. Permasalahan dan Saran Ketidakadaan DED:  Pembuatan DED standar (generik)  Swakelola daerah/ pihak ketiga (konsultan) dengan pendanaan APBD, Lahan tidak siap:  Menggunakan lahan fasum milik Developer atau  Menggunakan tanah Pemda Penyiapan kelembagaan (institusi):  Menggunakan lembaga yang ada (PDAM), atau  Membentuk lembaga baru: UPTD/ BLUD Kesiapan penyediaan O&M

×