• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase
 

Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase

on

  • 5,811 views

Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase

Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase

Statistics

Views

Total Views
5,811
Views on SlideShare
3,467
Embed Views
2,344

Actions

Likes
1
Downloads
658
Comments
1

5 Embeds 2,344

http://www.sanitasi.net 2305
http://www.weebly.com 22
http://sanitasitesting.weebly.com 10
https://www.google.com 5
http://sanitawa.weebly.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Dapatkan juga berita, informasi, pedoman dan manual, bahan presentasi dan pelatihan di www.nawasis.com - water inspiration, www.sanitasi.net - the spirit of water, dan www. tekniklingkungan.com - engineered by nature.. Selamat mencoba, happy browsing!
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase Dasar-dasar teknik dan manajemen drainase Document Transcript

    • DASAR-DASAR TEKNIK DAN MANAJEMEN1. PRINSIP-PRINSIP DASAR SISTEM DRAINASE PERKOTAAN1.1. Latar BelakangSeiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat di Indonesia, permasalahandrainase semakin meningkat pula pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasaranadan sarana perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula.Pada umumnya penanganan sistem drainase di banyak kota di Indonesia masih bersifat parsial,sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaandrainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengacu pada SIDLACOM dimulaidari tahap Survey, Investigation (investigasi), Design (perencanaan), Land Acquisation(pembebasan lahan), Construction (konstruksi), Operation (operasi) dan Maintenance(pemeliharaan), serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasimasyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai sistem drainase kepada pihak yang terlibat baikpelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan. Agar penangananpermasalahan sistem drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya.1.2. Maksud dan TujuanMaksudModul ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi perencana serta pelaksana dalam rangkapenanganan sistem drainase perkotaan agar lebih memahami hal-hal yang berkaitan denganmasalah SIDLACOM tersebut diatas. Para pengelola sistem drainase perkotaan diharapkanmenjadi paham antara lain terhadap fungsi drainase dan faktor-faktor yang berpengaruh dalampembangunan drainase.TujuanTujuan modul Dasar-dasar Teknik dan Manajemen Sistem Drainase Perkotaan ini adalah untukmewujudkan penanganan sistem drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan yang dapatdilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.1.3. Istilah- istilahDrainase (Drainage)Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau kebangunan resapan buatan.Urban DrainageUrban = PerkotaanDrainage = DrainaseUrban Drainage = Drainase Perkotaan 1
    • Sistem Drainase PerkotaanAdalah sistem drainase dalam wilayah administrasi kota dan daerah perkotaan (urban). Sistemtersebut berupa jaringan pembuangan air yang berfungsi mengendalikan atau mengeringkankelebihan air permukaan di daerah permukiman yang berasal dari hujan lokal, sehingga tidakmengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan manusia.Drainase Berwawasan LingkunganAdalah pengelolaan drainase yang tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagilingkungan.Terdapat 2 (dua) pola yang umum dipakai untuk mengelola drainase yang berwawasanlingkungan: a. Pola detensi (menampung air sementara), misalnya dengan membuat kolam penampungan kolam detensi. b. Pola retensi (meresapkan), antara lain dengan membuat sumur resapan, saluran resapan, bidang resapan atau kolam resapan kolam retensi.Sungai adalah alur di permukaan tanah tempat mengalirnya aliran permukaan yang mempunyaiDaerah Aliran Sungai (DAS), yang mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke muara laut.Sungai mengalirkan sebagian air sebagai aliran dasar (base flow) dari kumpulan mata-air didalam DAS-nya mulai dari daerah pegunungan sampai ke pantai (laut).Satuan Wilayah Sungai adalah hamparan permukaan bumi yang dialiri oleh sungai yangditetapkan dengan peraturan.Sungai dan SaluranAdalah alur tempat mengalirnya air di bidang permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. a. Sungai terjadi karena peristiwa alam dimana aliran air mengalir sesuai dengan morfologinya dan secara umum alirannya adalah aliran unsteady flow (aliran yang tidak tetap). b. Sedangkan saluran adalah alur tempat aliran air yang sengaja dibuat oleh manusia, secara umum alirannya adalah aliran steady flow (aliran tetap).2
    • 1.4. Sistem Drainase PerkotaanDapat ditinjau dari 2 sisi berikut: a. Satuan Wilayah Sungai adalah kumpulan anak-anak sungai yang berada di dalam Satuan Wilayah Sungai yang tergolong mikro pada orde sungai tingkat 2 atau 3 yang sepenuhnya berada di dalam batas administratif Perkotaan. b. Administratif Perkotaan adalah kumpulan jaringan anak-anak sungai dan saluran pada masing-masing Daerah Alirannya dimana penanganannya menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten atau Pemerintahan Kota sekalipun sebagai ibukota Provinsi.Pengendalian Banjir (Flood Control)Dapat dibagi ke dalam 2 areal berikut: a. Untuk areal urban adalah upaya untuk mengendalikan aliran banjir pada sungai yang melintasi kota agar muka air banjir tidak melampau tanggul kanan dan tanggul kirinya (overtopping) yang akan menyebabkan banjir/genangan di dalam kota. b. Untuk Daerah Aliran Sungai adalah upaya untuk menghindari terjadinya banjir pada lahan-lahan produktif.Badan AirAdalah tempat pengolahan air yang terakhir, yang dapat melakukan proses self purification(memperbaiki diri sendiri). Dapat berupa sungai, danau, rawa dan laut yang menerima alirandari sistem drainase perkotaan.1.5. Fungsi Drainase Perkotaan a. Mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya lebih rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat.b. Mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air terdekat secepatnya agar tidak membanjiri atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan.c. Mengendalikan sebagian air permukaan akibat hujan yang dapat dimanfaatkan untuk persediaan air dan kehidupan akuatik.d. Meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah.Berdasarkan pembagian kewenangannya pengelolaan dan fungsi pelayanan untuk sistemdrainase perkotaan menggunakan istilah sebagai berikut: 3
    • Sistem Drainase Lokal (Minor Urban Drainage)Sistem drainase lokal (minor) adalah suatu jaringan sistem drainase yang melayani suatukawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, daerah komersial, perkantoran dankawasan industri, pasar dan kawasan pariwisata. Sistem ini melayani area sekitar kurang lebih10 Ha. Pengelolaan sistem drainase lokal menjadi tanggungjawab masyarakat, pengembang atauinstansi pada kawasan masing-masing (lihat Gambar 1.1 dan 1.2).Sistem Drainase Utama (Major Urban Drainage)Sistem Jaringan Utama (major urban drainage) adalah sistem jaringan drinase yang secarastruktur terdiri dari saluran primer yang menampung aliran dari saluran-saluran sekunder.Saluran sekunder menampung aliran dari saluran-saluran tersier. Saluran tersier menampungaliran dari Daerah Alirannya masing-masing. Jaringan drainase lokal dapat langsungmengalirkan alirannya ke saluran primer, sekunder maupun tersier (lihat Gambar 1.1 dan 1.2).Pengendalian Banjir (Flood Control)Pengendalian Banjir adalah upaya mengendalikan aliran permukaan dalam sungai maupundalam badan air yang lainnya agar tidak meluap serta limpas atau menggenangi daerahperkotaan. Pengendalian banjir merupakan tanggung jawab pemerintah Propinsi atauPemerintah Pusat. Konstruksi atau bangunan air pada sistem flood control antara lain berupa: • Tanggul • Bangunan Bagi • Pintu Air • Saluran Flood WayBerdasarkan fisiknya, sistem drainase terdiri atas saluran primer, sekunder, tersier sebagaiberikut:Sistem Saluran PrimerSaluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder.Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling hilir. Aliran dari saluran primer langsungdialirkan ke badan air.Sistem Saluran SekunderSaluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier danmeneruskan aliran ke saluran primer.Sistem Saluran TersierSaluran drainase yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah-rumah. Umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.4
    • Untuk Kota-kota air seperti Palembang, Banjarmasin dan Pontianak agak sulit menentukan danmembedakan mana sungai dan saluran drainase. Sebab aliran yang dipengaruhi pasang lautyang tinggi terkadang berputar arah alirannya. LEGENDA Catchment Area Sistem Minor Catchment Area Sistem Major Saluran Drainase Major Saluran Drainase Minor Gambar 1.1. Lay-out umum dari sistem drainase perkotaan LEGENDA Catchment Area Sistem Minor Catchment Area Sistem Major Saluran Drainase Major Saluran Drainase Minor Gambar 1.2. Skematik lay-out dari drainase minor dan mayor sistem drainase Perkotaan 5
    • “Drainase perkotaan adalah drainase di wilayah kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia”1.6. Proses Terjadinya Banjir di PerkotaanSecara umum proses terjadinya banjir diakibatkan oleh faktor kondisi alam dan ulah manusiasebagai berikut:Kondisi Alam (Statis) Geografi • Apabila kota dibangun di daerah pegunungan akan menyebabkan lahan resapan air akan tertutup oleh bangunan dan infrastruktur kota dan akan meningkatan debit banjir yang akan mengancam kota yang ada di bagian hilir. • Apabila kota dibangun di tepi pantai, pengaruh pasang laut akan menyebabkan sebagian aliran tidak dapat mengalir secara gravitasi, dan akan dapat menyebabkan genangan. Aliran air dalam sungai akan mengalami kenaikan akibat back water curve yang dapat menyebabkan over toping dan dapat menyebabkan banjir di dalam kota. Topografi Kondisi topografi yang bergelombang, maka untuk kota yang berada pada bagian yang rendah akan rawan terkena bajir dan genangan. Geometri Alur Sungai • Kemiringan dasar sungai yang terlalu besar akan menimbulkan gerusan dasar sungai. Hal semacam ini akan menyebab konsentrasi sedimentasi pada bagian hilir yang datar yang dapat menyebabkan saluran / sungai cepat menjadi dangkal. • Meandering umumnya terjadi pada alur sungai yang disebut dalam morfologi sungai sebagai sungai tua, dimana kemiringan alur sungai sudah berkurang. Sedimentasi akan mengendap pada bagian yang kecepatan alirannya menurun. Endapan sedimentasi tersebut dapat membelokkan arah aliran ke kanan atau kekiri sehingga sungai menjadi berkelok-kelok.6
    • Kondisi Alam (Dinamis) Curah Hujan dengan intensitasnya yang tinggi merupakan faktor penyebab terjadinya banjir dan genangan. Tingginya pasang surut laut merupakan faktor penyebab banjir untuk kota di daerah pantai.Kegiatan Manusia (Dinamis) 1. Penyimpangan RUTR pada bantaran banjir dan di Daerah Aliran Sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan. 2. Permukiman di bantaran sungai dan di atas saluran drainase. 3. Pengambilan air tanah yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya penurunan lahan. 4. Pembuangan sampah oleh masyarakat kedalam saluran drainase. 5. Bangunan persilangan yang tidak terencana dengan baik seperti adanya pipa PDAM, pipa telepon dan listrik yang melintang di penampang basah saluran. 6. Pemeliharaan rutin yang terabaikan menyebabkan saluran cepat menjadi dangkal.1.7. Faktor yang Berpengaruh dalam Sistem Drainase Perkotaan1.7.1. Intensitas HujanIntensitas hujan adalah derasnya hujan yang jatuh pada luas daerah tadah hujan tertentu. Ukuranderas hujan yaitu akumulasi tinggi hujan pada jangka waktu (menit) tertentu dinyatakan dalamsatuan mm per menit.Data curah hujan di Indonesia dikumpulkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika(BMKG). Jika dikaitkan dengan perencanaan drainase, maka penggunaan data curah hujanadalah untuk : a. Perhitungan dimensi saluran drainase b. Perhitungan dimensi bangunan-bangunan drainaseAir hujan sebagian meresap ke dalam tanah, menguap dan sebagian lagi dialirkan ke permukaanyang lebih rendah. Hal ini tergantung dari porositas tanah tadah hujannya (kondisi geologisetempat), disamping kerapatan vegetasi/tanaman. Besarnya aliran dinyatakan dalam istilahdebit air (Q) dalam satuan volume per satuan waktu. 7
    • 1.7.2. Catchment AreaCatchment area atau daerah tangkapan air adalah kesatuan area dimana air permukaannyamengalir ke badan air yang sama baik berupa sungai atau danau, mengikuti arah konturtopografi area tersebut.1.7.3. Pertumbuhan Daerah Perkotaana. Pertumbuhan fisik kota: Pertumbuhan fisik kota dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, yang pada akhirnya mempengaruhi ketersediaan lahan. Makin sempitnya ruang terbuka menyebabkan makin besarnya pengaliran (koefisien run-off) air permukaan sehingga beban sistem drainase perkotaan semakin berat. Dengan demikian pembangunan sistem drainase perkotaan harus mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk, sejalan dengan arahan Rencana Tata Ruang Kota maupun pentahapan pelaksanaannya.b. Keseimbangan pembangunan antarkota dan dalam kota: Pertumbuhan suatu kota harus didukung oleh daerah belakang yang menunjang pertumbuhan kota tersebut. Pertumbuhan daerah belakang yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan peruntukannya dapat mengakibatkan bertambahnya potensi banjir dan genangan di wilayah perkotaan, karena penurunan fungsi daerah tersebut sebagai daerah resapan air. Sebagai contoh adalah pertumbuhan kawasan Bogor Puncak Cianjur (Bopunjur) yang tidak terkendali telah mengakibatkan banjir kiriman di kota Jakarta.c. Faktor sosial ekonomi budaya: Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan dapat menimbulkan permasalahan dalam pembangunan drainase. Sebagai contoh adalah masyarakat yang membuang sampah ke dalam saluran, atau kecenderungan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membuat bangunan hunian dalam garis sempadan sungai atau saluran. Kesemuanya menyebabkan penyempitan saluran disamping menghambat pembangunan sistem drainase.Penerapan peraturan serta perkuatan aspek hukum sangat diperlukan, agar lahan sepanjangsungai atau saluran dapat dibebaskan dari hunian penduduk sehingga memudahkan untukpelebaran atau peningkatan kapasitas saluran di masa mendatang dan kegiatan operasi danpemeliharaan saluran.1.7.4. Faktor Medan dan Lingkungana. Topografi: Pembangunan sistem drainase harus memperhatikan topografi, keberadaan jaringan saluran drainase, jalan, sawah, perkampungan dan keberadaan badan air. Pembangunan drainase pada daerah datar harus memperhatikan sistem aliran dan ketersediaan air penggelontor untuk mengatasi kemungkinan pengendapan dan pencemaran.8
    • b. Kestabilan tanah: Pembangunan drainase di daerah lereng pegunungan harus memperhatikan masalah longsor yang disebabkan oleh kandungan air tanah.c. Pengempangan: Pada daerah yang terkena pengaruh pengempangan dari waduk atau laut perlu memperhatikan pembendungan atau pengempangan yang diakibatkan oleh aliran balik (back water).2. PENGATURAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB2.1. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2004Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, antara lainberisi pengaturan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PemerintahKabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah: a. menetapkan kebijakan nasional sumber daya air, b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; f. mengatur, menetapkan, dan member izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas provinsi dan cekungan air tanah lintas negara; h. membentuk Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi, dan dewan sumber daya air wilayah sungai strategis nasional; i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarprovinsi dalam pengelolaan sumber daya air; j. menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengelolaan sumber daya air; k. menjaga efektifitas, efesiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional; dan l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 9
    • Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi meliputi : a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; g. mengatur, menetapkan, dan memberi rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota; h. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; i. memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air; j. membantu kabupaten/kota pada wilayahnya dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atas air; k. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan l. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah kabupaten/kota.Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi: a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;10
    • e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya; f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah di wilayahnya serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; g. membentuk dewan sumber daya air atau dengan nama lain di tingkat kabupaten/kota dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota; h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di wilayahnya; dan i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.2.2. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 mengatur tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub bidang drainase disajikan dalamtabel berikut.Tabel Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub.Bidang Drainase Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub-sub Bidang Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan peraturan 1. Penetapan peraturan dan strategi nasional daerah kebijakan dan daerah kebijakan dan dalam strategi provinsi strategi kabupaten/ kota penyelenggaraan berdasarkan berdasarkan kebijakan drainase dan kebijakan dan nasional dan provinsi. pematusan. strategi nasional. 2. Penetapan NSPK 2. Penetapan peraturan 2. Penetapan peraturan penyelenggaraan daerah NSPK daerah NSPK drainase drainase dan provinsi berdasarkan dan pemanfaatan pemantauan genangan SPM yang ditetapkan genangan di wilayah oleh pemerintah di kabupaten/kota wilayah provinsi. berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi. 11
    • Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub-sub Bidang Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota2. Pembinaan 1. Fasilitas bantuan 1. Bantuan teknis 1. - teknis pembangunan, pembangunan, pemeliharaan dan pemeliharaan dan pengelolaan drainase pengelolaan. 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen kapasitas teknik dan teknik dan manajemen penyelenggaraan manajemen penyelenggara drainase drainase dan penyelenggaraan dan pematusan pematusan genangan drainase dan genangan di wilayah secara nasional pematusan genangan kabupaten/ kota. di wilayah provinsi.3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi 1. Penyelesaian masalah masalah dan penyelesaian dan permasalahan permasalahan masalah dan operasionalisasi sistem operasionalisasi sistem permasalahan drainase dan drainase dan operasionalisasi penanggulangan banjir penanggulangan banjir sistem drainase dan di wilayah lintas provinsi. penanggulangan kabupaten/kota serta banjir lintas koordinasi dengan kabupaten/kota. daerah sekitarnya 2. Fasilitasi 2. Fasilitasi 2. Penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan pembangunan dan pembangunan dan pembangunan dan pemeliharaan PS pemeliharaan PS pemeliharaan PS drainase di wilayah drainase dan drainase di wilayah kabupaten/kota. pengendalian banjir di provinsi. kawasan khusus dan strategis nasional 3. Fasilitasi penyusunan 3. Penyusunan rencana 3. Penyusunan rencana rencana induk induk PS drainase induk PS drainase skala penyelenggaraan skala regional/lintas kabupaten/kota prasarana sarana daerah. drainase dan pengendalian banjir skala nasional.12
    • Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah Sub-sub Bidang Pemerintah Provinsi Kabupaten/ Kota4. Pengawasan 1. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi di provinsi 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan terhadap penyelenggaraan sistem sistem drainase dan penyelenggaraan drainase dan pengendali pengendali banjir sistem drainase dan banjir di wilayah secara nasional pengendali banjir di kabupaten/kota wilayah provinsi 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan pengendalian pengendalian pengendalian penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan drainase dan drainase dan drainase dan pengendalian banjir pengendaliaan banjir pengendalian banjir di secara lintas provinsi. lintas kabupaten/kota kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan pengendalian pengendalian atas pengendalian atas pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK pelaksanaan NSPK.Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota2.3. Konsep Panduan Kelembagaan Pengelola bidang PLP di Kabupaten/Kota Tahun2010Secara lebih khusus konsep panduan kelembagaan pengelola bidang PLP di kabupaten/ kotadisajikan dalam buku tersendiri.Produk Pengaturan yang Sudah ada• SK SNI 02-2453-2002, tentang Tata Cara Perencanaan Teknis Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan• SK SNI 02-2406-1991, tentang Tata Cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan• SK SNI 06-2459-2002, tentang Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan 13
    • 3. PENUTUPSebagai penutup uraian tentang pengetahuan Dasar-dasar Teknik dan Manajemen tentangdrainase perkotaan dan permasalahannya ini, maka perlu ditekankan bahwa permasalahan-permasalahan drainase yang diuraikan di atas akan sangat menentukan keberhasilan dalampenanganan drainase perkotaanTekad untuk menangani permasalahan drainase tersebut di atas haruslah dilandasi oleh indikasibahwa tingkat kebutuhan drainase perkotaan sudah sangat tinggi terutama pada kota-kota yangpesat perkembangannya, sehingga pada musim hujan tidak terjadi musibah banjir yangmenimbulkan kerugian moril dan materil yang sangat besar dan tidak menimbulkan putusnyahubungan lalu lintas yang dengan sendirinya mengancam perputaran roda perekonomian kotatersebut.14
    • DAFTAR PUSTAKA1. Urban Drainage Guidelines and Technical Design Standard, WSWCF 092/0202. Tata cara Perencanaan Umum Drainase Perkotaan, SK SNI 02-2406-19913. Tata Cara Teknik Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan Untuk Lahan Pekarangan, SK SNI 02-2453-20024. Spesifikasi Sumur Resapan Air Hujan untuk Lahan Pekarangan, SK SNI 06-2459-20025. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota 15
    • LAMPIRAN1. Contoh Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan2. Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal3. Utilitas Jalan16
    • Gambar Tipe-tipe Saluran Drainase Perkotaan 17
    • Beton Bertulang Pasangan batu kali Pasir urug Plat Penutup Pasangan batu kali (Beton Bertulang) Beton Bertulang Pasir urug Gambar Tipe-tipe Saluran18
    • Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal 19
    • Peresapan Pada Lubang Resapan Dengan Pipa Infiltrasi Pada Lapangan Parkir Penahan Air Pada Jalan Lokal Peresapan Pada Daerah Kerikil Jalur Hijau Tabung Peresapan Tegak Peresapan Melalui Penyimpanan Bawah Tanah Gambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal20
    • Peresapan Pada Pekarangan Belakang Industri / Sekolah Penampungan LokalGambar Peresapan pada Sistem Drainase Lokal Gambar Utilitas yang Ada di Jalan 21