Your SlideShare is downloading. ×
0
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014

1,279

Published on

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara …

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,279
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. EVALUASI RPJMN/RENSTRA DAN ARAHAN PENAJAMANPROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN TAHUN 2014 Disampaikan oleh: SEKRETARIS JENDERAL ACARA KONSULTASI REGIONAL KEMENTERIAN PU Jakarta, 26 Februari 2013 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  • 2. 1. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN BIDANG KE-PU-AN DAN CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010 – 20142. TEMA RKP 2014 DAN KONREG KEMENTERIAN PU 2013  UNSUR-UNSUR POKOK TEMA RKP  KEBIJAKAN INISIATIF BARU 2014  KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 20143. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN  PENYUSUNAN PROGRAM JANGKA MENENGAH BIDANG PU  SASARAN KONREG  KRITERIA PERENCANAAN PROGRAM  UPAYA PENINGKATAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI  PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM/KEGIATAN  KEBIJAKAN PENGANGGARAN  MEKANISME DAN MILESTONE SUBSTANSI KONREG  SKENARIO PENAJAMAN PROGRAM 1
  • 3. SASARAN STRATEGIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR 2010-2014 1. Peningkatan/Pembangunan kapasitas 503.000 ha, Irigasi Ketahanan 2. Rehabilitasi : seluas 1.378.000 Ha Pangan 1. Peningkatan/Pembangunan : 574.000 Ha Rawa 2. Rehabilitasi : 602.000 Ha 1. Pembangunan 11 waduk; Rehabilitasi 140 waduk; PembangunanKetahanan Air 200 buah embung/situ/bangunan penampung air; Rehabilitasi 300(Konservasi & buah embung/ situ/bangunan penampung air Penyediaan 2. Peningkatan kapasitas tampung sumber air sebesar 25,6 milyar m3 Air Baku) 3. Kapasitas air baku sebesar 57,1 m3/detikBerkurangnya 1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir sepanjangLuas Kawasan 1.000 km yang Terkena 2. Rehabilitasi Prasaranadan Sarana Pengendali Banjir sepanjangDampak Banjir 750 km 2
  • 4. CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG SUMBER DAYA AIR PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA STATUS URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA 2010-13 NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 THD OUTCOME 2010-2014 2010-2014 2013 2014 STRATEGIS (OF RPJMN) RPJMN 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERKELANJUTAN) Pendayagunaan Air Luas cakupan layanan jaringan dlm rangka irigasi dan rawa Ketahanan Pangan Pembangunan dan Peningkatan - Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 130.78 503 288 220% 79 44 1 - Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 11 573.5 149 1351% 39 50 1 Rehabilitasi - Irigasi dan Irigasi air tanah Ribu Ha 1,378 1,378 1,203 87% 246 101 1 - Reklamasi rawa dan tambak Ribu Ha 625 626 433 69% 129 122 1 Ketahanan Peningkatan Kapasitas tampung Miliar m3 11.5 25.60 2.56 22% 3.91 7.50 2 Air(Konservasi dan sumber air Penyediaan Air Kapasitas layanan air baku Baku) 1 - Pembangunan m3/detik 43.4 56.00 30 69% 9.73 16.43 - Rehabilitasi m3/detik 12.3 21.00 13 106% 7.76 0.22 1 - Operasi dan Pemeliharaan m3/detik 44.8 44.75 38 85% 23.61 44.75 1 Pembangunan - Waduk- Selesai dibangun Buah 11 6 2 18% 1 5 3 - Dlm pelaksanaan Buah 1 52 8 67% 20 16 - Embung/Situ Buah 158 200 312 197% 252 49 1 Rehabilitasi - Waduk Buah 1 29 140 43 148% 29 19 - Embung/Situ Buah 298 300 136 46% 107 57 1 Berkurangnya luas Luas kawasan yang terlindungi Ribu Ha kawasan yang dari bahaya banjir terkena dampak Prasaranan dan Sarana banjir Pengendali Banjir - Pembangunan Km 274 1,208 1,313 479% 253 254 1 1 - Rehabilitasi Km 521 885 719 138% 338 78Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012 3
  • 5. SASARAN STRATEGIS PENYELENGARAAN JARINGAN JALAN & JEMBATAN |2010-2014 Pembangunan 1. Pembangunan jalan baru sepanjang 1.799 km Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan jembatan sepanjang 45.645 mMeningkatkan Peningkatan Konektivitas Struktur Peningkatan struktur/pelebaran jalan sepanjangdan Kelancaran dan/atau 17.525 kmArus Orang dan Kapasitas Barang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan 4.830 km Berkala Jalan 4
  • 6. CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG BINA MARGA PROGRAM URAIAN INDIKATOR RPJMN RENSTRA REALISASI PROGRAM RENCANA NO SATUAN STATUS /SASARAN KINERJA OUTCOME 2010-2014 2010-2014 2010-2012 2013 2014 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN (KONEKTIVITAS DAN KELANCARAN ARUS ORANG DAN BARANG) Meningkatkan Peningkatan Kemantapan % 90.00% 94.00% 90.50% 101% 92.50% 94.00% 1 Konektifitas dan Jalan Kelancaran Arus Pembangunan Orang dan - Jalan Km 1 1,498.29 1,799 1,986 133% 883.19 482.84 Barang Toll Road Km 120.35 59.26 26.23 22% 17.19 15.84 3 - Jembatan M 26,957.83 45,645 39,164 145% 15,937 8,016 1 Peningkatan Struktur dan Km 19,370 17,525 10,740 55% 4,136 2,190 2 / atau kapasitas Pemeliharaan rutin Km 164,169 97,334 32,256 33,553 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Km 171,695 59% 2 4,830 4,294 1,161 2,826 berkala jalanSumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012 5
  • 7. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN KE CIPTA KARYAAN 2010-2014 Akses Air Peningkatan Akses Air Minum melalui pembangunan : SPAM IKK di 881 Minum IKK, SPAM MBR di 1.277 kawasan dan SPAM Perdesaan di 10.432 desa. Meningkatnya Pelayanan Dasar Akses Peningkatan Akses Sanitasi melalui pembangunan infrastruktur Air Masyarakat Sanitasi Limbah di 421 kawasan.(Pencapaian Target MDGs) Pengurangan kawasan kumuh melalui Pembangunan infrastruktur Penanganan kawasan permukiman perkotaan di 1.189 kawasan dan Rusunawa Kumuh 250 Twin Blok. Pemberdayaan Penanggulangan Masyarakat Miskin • P2KP di 10.948 kelurahan. Perkotaan Kemiskinan (Pemberdayaan • Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 25.362 desa, Masyarakat/PNPM Pemberdayaan • Penyediaan Infrastruktur dalam rangka pembangunan ekonomi Perkotaan) Masyarakat Miskin masyarakat perdesaan dengan berbasis sumber daya lokal Perdesaan (PISEW/RISE) di 237 kecamatan. • Penyusunan NSPK bidang Bangunan Gedung sebanyak 263 TertibMeningkatnya Tertib NSPK, Bangunan Penyelenggaraan • Fasilitasi Pengembangan Bangunan Gedung Negara di 224 Gedung Bangunan Gedung kab/kota. dan Penataan Lingkungan Penataan • Revitalisasi Kawasan Permukiman di 1.288 kawasan. Lingkungan 6
  • 8. CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG KE-CIPTA KARYA-AN PROGRAM /SASARAN URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA REALISASI PROGRAM RENCANA NO SATUAN STATUS STRATEGIS OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2010-2012 2013 2014 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN (PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN DAN Meningkatnya Percepatan Pencapaian Pelayanan Dasar sasaran MDGS Masyarakat(Pencapaian - Akses Air Minum % 70.00% 68% 56% 80% 60% 67% 1 Target MDGs) *Efektif existing capacity liter/detik 120,000 8,099 93,696 78% 8,326 8,099 1 sekitar 87.315 lt/det IKK/Kws 1,043 1,554 1,628 156% 793 649 1 Desa 4,837 4,768 6,930 143% 1,684 1,622 1 - Akses Sanitasi Kws 598 517 1,021 171% 934 506 1 Kab/kota 170 156 381 224% 129 93 1 - TB 1 Penanganan Kumuh 270 250 158 59% 67 25 Penanggulangan Pemberdayaan Masyarakat Kemiskinan Miskin Perkotaan - P2KP Kelurahan/ 21,984 10,948 32,801 149% 10,950 10,950 1 (Pemberdayaan Desa Masyarakat/PNPM Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan) Miskin Perdesaan 1 - PPIP Desa 8,803 13,190 15,354 174% 6,640 5,000 - PISEW/RISE Kec 185 237 711 384% 79 - 2 Meningkatnya Tertib Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Lingkungan Permukiman dan - Tertib Bangunan Gedung NSPK/ 487 159 273 56% 124 128 2 Bangunan Gedung dan Kota/Kab Penataan Lingkungan - Penataan Lingkungan Kws 1,288 303 766 59% 459 260 2Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012 7
  • 9. SASARAN STRATEGIS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 2010-2014 Penyelesaian 1. 5 Peraturan Pemerintah Pengaturan 2. Peraturan Presiden (76 KSN dan 7 Pulau) Penataan Ruang 3. 1 Keppres – BKPRN 4. 60 Peraturan Menteri (NSPK) 1. Pembinaan 33 RTRW ProvinsiMendukung Peningkatan Pembinaan 2. Pembinaan 398 RTRW Kabupaten dan 93 RTRW KotaPembangunan RTRW 3. Pembinaan Kelembagaan Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota Provinsi/Kabupaten /Kota (BKPRD) di 32 ProvinsiBerkelanjutan dan Kelembagaan PRBerbasis Daerah A. Implementasi Kota HijauPenataan Ruang 1. Fasilitasi Implementasi Perwujudan 30% RTH di 110 Kab/Kota 2. Fasilitasi Green Planning & Design di 110 Kab/Kota 3. Fasilitasi Green Community di 110 Kab/KotaUU No. 26/2007 Peningkatan Kualitas B. Implementasi Kota Pusaka (Heritage City)tentang Penataan Ruang 1. Penyusunan RDTR di 48 kab/kotaPenataan Ruang (Implementasi RTRW) 2. Penyusunan Heritage City Management Plan di 48 kab/kota C. Implementasi Desa Lestari 1. Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di 28 kawasan 2. Penyusunan Rencana Aksi Perwujudan Desa Lestari di 28 kawasan 3. Fasilitasi Kegiatan Percontohan di 28 kawasan. Peningkatan 1. Diklat Penyidik PNS Penataan Ruang, 2000 orang PPNS Pengawasan 2. Pengawasan Teknis Penataan Ruang, 32 Provinsi Penataan Ruang 8
  • 10. CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [1/2] PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 STATUS OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2013 2014 STRATEGIS (OF RPJMN) 4 PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG Mendukung Penyelesaian Pengaturan Pembangunan Penataan Ruang Berkelanjutan - Peraturan Pemerintah PP 5 5 4 80% 1 1 1 Berbasis Penataan - Rancangan Perpres RTR KSN, Raperpres 83 83 46 55% 30 6 1 Ruang (UU No. Pulau / Kepulauan - RTR KSN Non Perkotaan docs 69 69 34 49% 29 5 1 - RTR KSN Perkotaan docs 1 7 5 71% 1 1 - RTR Pulau/Kep docs 1 7 7 100% - Fasilitasi pengesahan Perpres Perpres 61 35 57% 16 23 1 RTR KSN, Pulau/Kepulauan - Keppres BKPRN Kepres 1 1 100% - - 1 - Peraturan Menteri/NSPK Permen 60 19 32% 22 19 1 Peningkatan Pembinaan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kelembagaan Penataan Ruang - Pembinaan Penataan Ruang Provinsi 33 33 33 100% 33 33 1 Provinsi Pembinaan Penataan Ruang Kabupaten 402 398 398 99% 398 402 1 Kabupaten dan Kota Kota 93 93 93 100% 93 93 - Pembinaan Kelembagaan Provinsi 32 32 32 100% 32 32 1 Penataan Ruang Provinsi/kabupaten/Kota (BKPRD)Sumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012
  • 11. CAPAIAN KINERJA UTAMA RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG [2/2] PROGRAM REALISASI PROGRAM RENCANA URAIAN INDIKATOR KINERJA RPJMN RENSTRA NO /SASARAN SATUAN 2010-2012 STATUS OUTCOME/IKU 2010-2014 2010-2014 2013 2014 STRATEGIS (OF RPJMN) 4 PROGRAM DAN TARGET KEMENTERIAN PU RPJMN 2010-2014 BIDANG PENATAAN RUANG Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Implementasi RTRW - Implementasi Kota Hijau - Fasilitasi implementasi Kabupaten/ 110 60 55% 60 60 1 perwujudan 30% RTH Kota - Fasilitasi Green Planning & Kabupaten/ 110 110 100% 110 110 1 Design Kota - Fasilitasi Green Community Kabupaten/ 110 85 77% 110 110 1 Kota - Implementasi RTRW Kota Pusaka - Penyusunan RDTR Kabupaten/ 48 8 17% 26 22 1 Kota - Penyusunan Heritage City Kabupaten/ 48 10 21% 26 22 1 Management Plan (HCMP) Kota - Implementasi RTRW Desa Lestari - Penyusunan Rencana Rinci kawasan 28 0 0% 14 14 1 Kawasan Perdesaan perdesaan Berkelanjutan - Penyusunan Rencana Aksi kawasan 28 0 0% 14 14 1 Perwujudan Desa Lestari perdesaan - Fasilitasi Kegiatan kawasan 28 0 0% 14 14 1 Percontohan perdesaan Peningkatan Pengawasan Penataan Ruang - Diklat Penyidik PNS orang 500 667 679 136% 931 390 1 Penataan Ruang - Pengawasan Teknis provinsi 32 32 32 100% 32 32 1 Penataan RuangSumber: Diolah dari Reviu Renstra PU 2012
  • 12. Tema RKP Tahun 2014:“Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” Tema Konreg Kementerian PU Tahun 2013: “Penyelenggaraan Infrastruktur ke-PU-an yang Efektif dan Efisien guna Memantapkan Perekonomian Nasional untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan” 11
  • 13. (1)Pemantapan Perekonomian Nasional; • Peningkatan daya saing; • Peningkatan ketahanan ekonomi; • Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.(2)Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; • Pembangunan SDM; • Penurunan kemiskinan dan pengangguran; • Mitigasi bencana; • Peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.(3)Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi; • Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014. 12
  • 14. (1) Pemantapan Perekonomian Nasional; • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); • Surplus Beras 10 Juta Ton 2014; • Konversi Energi; • Low Cost Emission Car (Green Car); • Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.(2) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan; • Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI); • Peningkatan Pelayanan Sanitasi dan Air Bersih dalam rangka Pencapaian MDG’s; • Pembangunan Shelter Bencana.(3) Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik. • Percepatan Pemenuhan Minimum Essential Force Tahap Pertama; • Peningkatan Personel dan Kapasitas Polri; • Penanganan Ancaman Gangguan Keamanan dalam Negeri. 13
  • 15. EXERCISE KEBUTUHAN ANGGARAN KEMENTERIAN PU TA. 2014 (Biaya dalam Miliar Rupiah) USULAN BASELINE INITIATIF ALOKASI No Satminkal 2014 TOTAL Catatan BARU 2013*) (RKP 2013) Adjusted 1 SEKJEN, Manajemen 439 463 65 528 436 2 SEKJEN, Sarana 224 246 34 280 226 3 SDA 19,757 23,708 6,935 30,643 20,044 4 BM 37,214 39,075 13,820 52,895 39,863 5 CK 14,497 15,947 6,950 22,897 17,260 6 PR 863 949 700 1,649 802 7 ITJEN 136 150 19 169 126 8 LITBANG 497 547 69 616 459 9 BP-KONS 360 396 50 446 334 TOTAL 73,987 81,482 28,642 110,124 79,550Ket.: *) Termasuk alokasi anggaran BA 999 yang masih di Kementerian Keuangan. 14
  • 16. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN RPJP RTRWN (UU 25/2004) (UU 26/2007 dan PP 26/2008) RPJMN RTRW PROV/KAB/KOTA RENSTRA K/L (SEKTOR) SPW PROV/KAB/KOTA *) SPW = STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH RENCANA INVESTASI DAN BISNIS BADAN USAHA RKP RKPKedudukan RPIJM Pembangunan Infrastruktur yaitu berada di bawah kebijakan spasial dankebijakan sektoral yang ada di setiap daerah. Kebijakan spasial dalam RPIJM mengacu padaRTRW Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota masing-masing. Sedangkan kebijakansektoral/program dalam RPIJM mengacu pada RPJMN dan RPJMD dan renstra K/L. RPIIJMmengacu Rencana Induk sektor ke PU (RPIJM Cipta Karya, RISPAM, PPSP< RP2I dan RISJalan Kabupaten. 15
  • 17. 1. Program/Kegiatan yang efektif dalam pemenuhan target RPJMN dan Renstra Kementerian PU 2010- 2014;2. Penajaman program dan sinkronisasi antar sektor yang dapat mengatasi Isu Wilayah dan berlandaskan pada Penataan Ruang mengacu kepada dokumen RPIIJM;3. Kegiatan sektor yang memenuhi kriteria perencanaan dan sudah siap dilaksanakan dan berfungsi tepat waktu (tidak ada kendala “readiness criteria”), dapat ditender pada Bulan November 2013, sehingga diharapkan dapat mengurangi salah satu kendala penyerapan anggaran. 16
  • 18. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-ANI. Pencapaian Sasaran Kinerja Kementerian PU: 1. Mengacu dan berbasis pada Rencana Tata Ruang; 2. Mendukung prioritas pembangunan nasional dan target RENSTRA Kementerian PU; 3. Mendukung implementasi Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, antara lain melalui Sinergi Program Pusat dan Daerah (melalui DAK).II. Peningkatan Kualitas Program: 1. Mempertajam alokasi pada prioritas/isu strategis pada tiap prioritas pembangunan; 2. Mengacu pada kinerja, ketetapan, dan sinergi (baik antar sektor dan antar tingkat kewenangan); 3. Memenuhi standar kelayakan teknik, lingkungan, maupun ekonomi; 4. Menggunakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) untuk merancang rencana pelaksanaan anggaran (procurement and disbursement plan) lebih awal. 5. Meningkatkan efisiensi pelayanan infrastruktur PU yang dibangun dan proses penyelenggaraannya.III. Penanganan Isu-isu Strategis: 1. Mendukung implementasi Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Program Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) termasuk Program Klaster-4; 2. Mendukung Program Domestic Conectivity, Ketahanan Pangan Nasional, dan Pengendalian Banjir; 3. Mendukung pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) dan program responsif gender; 4. Mendukung pembinaan Jasa Konstruksi Indonesia yang handal. 17
  • 19. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN1. Mengimplementasikan pedoman perencanaan;2. Program/kegiatan baru direncanakan sejak N-3, penyiapan dan penyelesaian kesiapan proyek (Readiness Criteria) pada N-2, sehingga pada saat pengusulan kegiatan (N-1) semua sudah siap;3. Mengurangi program/kegiatan yang kurang efektif mendukung prioritas nasional;4. Menyusun besaran kegiatan (Paket) yang proporsional dan selalu berorientasi pada efektifitas dan efisiensi;5. Mengupayakan semaksimal mungkin kualitas pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan (tercapainya umur rencana), sehingga sasaran program dapat dicapai. 18
  • 20. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN1. Merupakan tugas tanggung jawab Pemerintah (Pusat)2. Memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan: pertumbuhan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, penurunan jumlah kemiskinan, mendukung ketahanan pangan, mendukung pembangunan berkelanjutan;3. Penting dan mendesak dilaksanakan;4. Realistis untuk dilaksanakan;5. Dilaksanakan dengan menerapkan prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif);6. Merupakan bagian dari RPJMN, Renstra, RKP PU, dan Hasil Konreg;7. Memperhatikan hasil Kunjungan Kerja, Kunjungan Spesifik, Kunjungan Individual, Rapat Kerja, RDP dng Komisi V DPR-RI;8. Alokasi PHLN yang akan diserap harus sudah merupakan bagian dari Komitmen Annual Work Plan dan dipastikan dapat diserap. 19
  • 21. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN• Program tahun 2014 mengacu pada RPJMN dan Renstra.• Ada 7 prioritas program sesuai arahan Presiden yang belum tertuang dalam RPJMN dan Renstra PU sehingga diperlukan new inisiatif; di mana yang berhubungan langsung dengan Kementerian PU, antara lain:  Koridor Ekonomi, percepatan dan perkuatan domestic connectivity;  Ketahanan Pangan, dalam rangka peningkatan 7% produksi;  Air Minum, dalam rangka pencapaian target MDG’s;  Pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin;  Penanganan Pasca Bencana Alam;  Isu perbatasan;  Kegiatan Pendukung (Jakons, Litbang, RB, dll)• Arahan tersebut memerlukan penyesuaian Renstra PU dan diusulkan melalui mekanisme new inisiatif 20
  • 22. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN KONREG 2012 Pra Konreg Konreg 2 Wilayah Februari M2 dan M3 Maret KONREG 2013 TAHAP TAHAP KEDUA PERTAMA (Kick Off) Penajaman Program dan Pelaporan Jakarta 4 – 15 Maret 2013, Werdapura26-27 Februari 2013 Diatur oleh masing-masing 19-20 Maret 2013 Satminkal 21
  • 23. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-ANArahan Menteri (Tindak Kendali KesepakatanLanjut Arahan Presiden) Penataan Program Arahan Tindak Lanjut Ruang antara dan Penutupan oleh Arahan Es-1 (SIBB) (RPIIJM) Daerah dan (Ev. & Arahan Program) Menteri Pusat Arahan Kebijakan Penataan Ruang TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA (Kick Off) Penajaman Program dan Pelaporan Arahan DPR-RI Masukan/ (Dukungan Politis) Laporan hasil Kesepakatan Dirjen (Hasil exercise Program Penajaman Arahan Wamen Dinas/ Balai/ antar Sektor (Prioritas Nasional) Program) Satker Aspirasi/Isu Strategis 22 Provinsi (Bappeda)
  • 24. ARAHAN PERENCANAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KE-PU-AN Target RPJMN & Renstra Prakiraan Maju 2014 Direktif Presiden 2010-2014 dalam RKP 2013 2014 capaian kinerja 2010-2012 Gap Capaian Pagu Baseline 2014 Usulan/Proposal Target 2010-2014 Inisiatif Baru program 2013 Rancangan Program dan usulan Kebutuhan Anggaran 2014 *) Proses*) : Perlu didetilkan sampaitingkat provinsi per program top-down Pagu Indikatif Program 2014 2014 Proses bottom-up Prioritas Kegiatan 2014 Penilaian kelayakan Usulan Kegiatan usulan dan kesiapan 2014 pelaksanaan kegiatan
  • 25. TERIMA KASIH 24
  • 26. PENJELASAN REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 5 -SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGISPRODUKSI Cetak sawah Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan PADI (%) 2 kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID) Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan Peraturan 2 turunannya pengendalian alih fungsi lahan Penyelesaian Perda RTRW Daerah Penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah Sebagian area khususnya di luar Jawa masih ada yang belum Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, 2 memiliki akses jaringan secara sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani. Pengembangan memadai. jaringan dan Ada potensi jaringan irigasi yang optimasi air belum dimanfaatkan secara Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah, optimal, antara lain karena Menerapkan pola usaha tani yang disesuaikan dengan 2 perubahan kultur petani dan alih budaya lokal. fungsi lahan. Luas SLPTT Padi Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan produktivitas Terpadu (SLPTT) harus didukung dengan litbang dan meningkat penyuluhan yang terpadu. 1 Sudah tercapai atau On Track 2 Perlu kerja keras 3 Sangat sulit tercapai
  • 27. PENJELASAN REVIU REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU PENJELASAN RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 - TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 - SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGISPENINGKATAN Jalan Tol yang  Tidak efektifnya Kelembagaan  Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan publik :KAPASITAS dibangun oleh yang menangani pembebasan setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang permanen di Daerah.JALAN TOL pemerintah dan lahan di Pusat dan Daerah karena  Merevisi PP 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol untuk memberikan peluang bagi swasta (Km) 3 bersifat ad-hoc; Pemerintah menugaskan BUMN/ Konsorsium BUMN dalam pembangunan  Adanya spekulasi dalam Jalan Tol. pengadaan tanah;  Mengembangkan sumber pendanaan baru  Terbatasnya kapasitas keuangan  Dukungan pendanaan APBD (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi) Badan Usaha Swasta Jalan Tol.PENINGKATAN Panjang jalur KA  Percepatan pembebasan lahanKINERJA baru yang  Diperlukan terobosan baru sumber pembiyaan di luar PHLN, antara lainPELAYANAN dibangun Sukuk/SBSN atau pinjaman dalam negeriTRANSPORTASI termasuk jalur 2PERKERETAAPIAN ganda (km)PEMBANGUAN Jumlah • Kesiapan Pemerintah Daerah Memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyediaan utilitas untuk RusunawaRUMAH SUSUN Rusunawa dalam menyediakan lahan dan Mempercepat proses administrasi hibah aset dengan Direktorat JenderalSEDERHANA Terbangun dan utilitas (listrik dan air bersih) untuk Kekayaan Negara Kementerian KeuanganSEWA Tingkat Hunian pembangunan Rusunawa baru; • Beberapa Pemda mensyaratkan(RUSUNAWA) 2 hibah aset terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan.PEMBANGUNAN Terjaganya Kondisi  Kapasitas Pemerintah Daerah  Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Jalan;JALAN kualitas Jalan mantap jalan dalam menyediakan anggaran  Terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalanPROPINSI/ Propinsi dan propinsi 63% untuk penanganan Jalan Provinsi provinsi/kabupaten;KABUPATEN Kabupaten dan jalan dan Kabupaten sangat terbatas  Meningkatkan intervensi Pemerintah dalam menangani ruas-ruas jalan strategis kabupaten Daerah (Inpres Penanganan Jalan Strategis Daerah) 43% 1 Sudah tercapai atau On Track 2 Perlu kerja keras 3 Sangat sulit tercapai
  • 28. PENJELASAN REVIU REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU PENJELASAN RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 - TERKINISASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA - PRIORITAS NASIONAL 6 - LANGKAH STRATEGISPENGELOLAA Terehabilitasinya 68% daerah  Terbatasnya kapasitas  Meningkatkan dan mengefektifkan alokasi DAK prasarana Irigasi;N IRIGASI kerusakan irigasi irigasi di Pemerintah Daerah dalam  Meningkatkan intervensi Pemerintah (APBN Pusat) dalamKEWENANGA kewenangan Indonesia menyediakan anggaran menangani Jaringan Irigasi Strategis Daerah (Inpres Penanganan DIN DAERAH pemerintah menjadi untuk penanganan Strategis) untuk mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min daerah kewenangan (rehabilitasi dan 10 Juta Ton. Pemda (lebih peningkatan) Jaringan Irigasi  Perlu terobosan untuk membantu pengelolaan irigasi daerah karena dari separuhnya Provinsi dan Kabupaten. Pusat tidak dapat membantu secara langsung (regulation barrier); dalam kondisi  Alternatif pendanaan melalui APBN Pusat perlu dipertimbangkan rusak) karena: (a) dimungkinkan dalam PP 20/2006, namun perlu payung hukum pelaksanaan (Inpres); dan (b) sangat strategis dalam mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton;  Mekanisme dapat dilakukan berupa klastering irigasi daerah (s/d 1.000 Ha - Kabupaten, 1.000-2000 Ha – Provinsi dan diatas 3.000 Ha – Nasional) penyerahan kewenangan kembali ke Pemerintah Pusat, dll.PENINGKATA meningkatnya daya tampung  Lemahnya pengendalian  Mempercepat penyelesaian Perda RTRW Daerah, rencana rinci TataN DAYA kapasitas daya air perkapita Daerah Hulu Aliran Sungai Ruang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkanTAMPUNG tampung tahun 2012 atau Daerah Tangkapan Air; pengendalian pemanfaatan ruang;AIR air/waduk sebesar 54  Menurunnya kapasitas  Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama diPERKAPITA m3/kapita/tahu tampung waduk, embung, Daerah Aliran Sungai; n masih jauh dan situ akibat sedimentasi  Membentuk unit khusus untuk pengadaan lahan bagi kepentingan dari daya dan alih fungsi lahan; publik : setingkat Eselon I di BPN dan membentuk P2T yang tampung ideal  Terbatasnya lahan untuk permanen di Daerah. sebesar 1,975 menambah jumlah  Percepatan pembangunan tampungan air/waduk multi-guna; m3/kapita/tahu bangunan tampungan air.  Peningkatan upaya konservasi dan penataan Daerah Aliran Sungai n dan revitalisasi waduk, situ dan embung eksisting yang ada. 1 Sudah tercapai atau On Track 2 Perlu kerja keras 3 Sangat sulit tercapai
  • 29. PENJELASAN REVIU REVIU RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU PENJELASAN RPJMN, DIREKTIF PRESIDEN DAN ISU TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 - TERKINI - PRIORITAS NASIONAL 6 - SASARAN INDIKATOR STATUS MASALAH/KENDALA LANGKAH STRATEGISPENINGKATAN Meningkatnya Akses masyarakat  Terbatasnya kemampuan  Peningkatan pemanfaatan hibah berbasisAKSESIBILITAS akses masyarakat terhadap layanan Pemerintah Daerah kinerja, termasuk meningkatkan danLAYANAN AIR terhadap layanan air minum yang dalam pembangunan mengefektifkan alokasi DAK Air Minum;MINUM air minum yang layak baru sistem jaringan distribusi  Mempercepat penyelesaian PP tentang Hak layak mencapai 55,4% air minum untuk Guna Air memanfaatkan kapasitas  Memperluas sistem pelayanan air minum produksi yang ada; berbasis masyarakat;  Keterbatasan  Peningkatan sumber pendanaan alternatif; kemampuan PDAM Memfasilitasi Pemda agar dapat secepatnya dalam meningkatkan menyerap idle capacity dengan membangun kapasitas produksi dan sistem distribusi dan sambungan rumah. distribusi;  Adanya konflik kepentingan pemanfaatan air baku;PENYEDIAAN Meningkatnya Sampai dengan  Koordinasi diantara stakeholder untukINFRASTRUKTUR pembiayaan saat ini baru 1 penyelesaian pemilihan trase ;MELALUI infrastruktur melalui Proyek PPP  Percepatan pelaksanaan pembebasanKERJASAMAPEMERINTAH skema KPS terkontrak yaitu lahan;DAN SWASTA Central Java  Persetujuan VGF dan Penjaminan (PT. PII); Power Plant  Percepatan pelaksanaan proses lelang dan konstruksi. 1 Sudah tercapai atau On Track 2 Perlu kerja keras 3 Sangat sulit tercapai

×