Banda Aceh 2 November 2011
URUSAN Pemerintahan Daerah HAK KEWAJIBAN ESENSI DESENTRALISASI FISKAL  DALAM KERANGKA OTDA KELOLA & IMPLE- MENTASI <ul><li...
<ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pemb </li></ul><ul><li>Visi </li></ul>RPJP Daerah <ul><li>Arah Kebj Keuangan </li></ul...
RPJMD Penjabaran dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program kepala daerah Pedoman Memperhatikan RPJ...
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah d okumen perencanaan  d aerah   untuk periode   1 (satu...
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA/PPAS Nota  Kesepakatan Pedoman  Penyusunan RKA...
Musrenbang desa/kel – Kec. : Antisipasi terdampak program,  Masukan SH; lintas desa ;  sbg dasar RKPD  Musrenbang Kab./Kot...
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) <ul><li>dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi ya...
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam ...
Substansi PPAS
Matriks Prioritas & Plafon Anggaran
Tahapan Penyusunan PPAS
KUA & PPAS Diantara Dokumen Perencanaan lain
DAU & DAK MUSRENBANG RKA RKPD KUA & PPAS RKA RKA KUA & PPAS APBD
Musrenbang Kab/Kota KUA PPAS RKPD TAPD RAKOR II Prioritisasi Prog & Keg Nota Kesep. KDH &DPRD RAKOR III Sosialisasi  Prog ...
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 ...
PEMDA Kebijakan Umum  -KUA  APBD  dan PPAS DPRD Rencana Kerja  Pemerintah Daerah -RKPD SE Penyusunan RKA-SKPD  Satuan Kerj...
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja l...
berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masi...
Raperda tentang APBD Penjelasan  Dokumen Pendukung Kepala Daerah DPRD menyampaikan kepada minggu pertama Oktober tahun seb...
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & yang telah  dievaluas...
Sebelum 31 Maret Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unau...
APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah <ul><li>PAD </li></ul><ul><li>Dana Perimbangan </li></ul><ul><li>L...
Terima Kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi

2,902 views
2,774 views

Published on

Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi

Published in: Business
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,902
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aspek Perencanaan dan Penganggaran dalam Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi

  1. 1. Banda Aceh 2 November 2011
  2. 2. URUSAN Pemerintahan Daerah HAK KEWAJIBAN ESENSI DESENTRALISASI FISKAL DALAM KERANGKA OTDA KELOLA & IMPLE- MENTASI <ul><li>Memungut Pajak & Retribusi </li></ul><ul><li>Memperoleh Dana Perimbangan </li></ul><ul><li>Melakukan Pinjaman </li></ul><ul><li>Sinkronisasi program pusat & daerah </li></ul><ul><li>Mengelola anggaran secara efisien dan efektif </li></ul><ul><li>Menyampaikan Laporan Keuangan yang akuntabel </li></ul>ULTIMATE GOAL OTDA Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum RKPD Sumber: Ditjen BAKD Kemendagri, 2008 RPJMD <ul><li>Pendapatan </li></ul><ul><li>Belanja </li></ul><ul><li>Pembiayaan </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Misi </li></ul><ul><li>Arah Pemb </li></ul><ul><li>Visi </li></ul>RPJP Daerah <ul><li>Arah Kebj Keuangan </li></ul><ul><li>Strategi pemb </li></ul><ul><li>Kebj umum </li></ul><ul><li>Prog SKPD </li></ul>RPJM Daerah <ul><li>Rnc Kerangka Ekonomi </li></ul><ul><li>Prioritas pemb </li></ul><ul><li>Renja </li></ul><ul><li>Pendanaan </li></ul>RKP Daerah P E DOMA N A C U A N Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program & kegiatan sesuai tugas & fungsi SKPD RENSTRA SKPD Kebijakan program kegiatan RENJA SKPD
  4. 4. RPJMD Penjabaran dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun visi, misi, dan program kepala daerah Pedoman Memperhatikan RPJP Daerah RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah Jangka Waktu Penetapan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik
  5. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah d okumen perencanaan d aerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rancangan kerangka ekonomi daerah Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya Memuat : Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah .
  6. 6. Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA/PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama Perubahan APBD Penatausahaan Belanja <ul><li>Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD </li></ul><ul><li>Penerbitan SP2D oleh PPKD </li></ul>Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah <ul><li>Kas Umum </li></ul><ul><li>Piutang </li></ul><ul><li>Investasi </li></ul><ul><li>Barang </li></ul><ul><li>Dana Cadangan </li></ul><ul><li>Utang </li></ul>Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <ul><li>LRA </li></ul><ul><li>Neraca </li></ul><ul><li>Lap. Arus Kas </li></ul><ul><li>CaLK </li></ul>Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda Pertanggung-jawaban APBD APBD <ul><li>Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja </li></ul>Penatausahaan Pembiayaan <ul><li>Dilakukan oleh PPKD </li></ul>Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun Sesuai SAP
  7. 7.
  8. 8.
  9. 9. Musrenbang desa/kel – Kec. : Antisipasi terdampak program, Masukan SH; lintas desa ; sbg dasar RKPD Musrenbang Kab./Kota : Pemutakhiran RKPD ; pra- Pelaksanaan-pasca; media utama penetapan Program & implem. Musrenbang Prov. : Harmonisasi RKPD prov.,kota Dg Renja K/L dan RKP Sinkronisasi Perenc.&Pengang. antara Pusat & Drh Musrenbang Nasional sbg. Penyempurnan RKP & Renja K/L
  10. 10. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) <ul><li>dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun </li></ul><ul><li>Kebijakan Umum APBD memuat k ondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. </li></ul><ul><li>Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target </li></ul>adalah
  11. 11. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
  12. 12. program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD adalah <ul><li>Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi </li></ul><ul><li>kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang </li></ul><ul><li>melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait. </li></ul><ul><li>- Prioritas disusun b erdasarkan rencana pendapatan, belanja dan </li></ul><ul><li>pembiayaan. </li></ul><ul><li>Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah, </li></ul><ul><li>sasaran, SKPD yang melaksanakan. </li></ul><ul><li>Plafon a nggaran s ementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD, </li></ul><ul><li>program dan kegiatan, belanja tidak langsung (b elanja p egawai, </li></ul><ul><li>b unga, s ubsidi, h ibah, b antuan s osial, b elanja b agi h asil, b antuan </li></ul><ul><li>k euangan dan b elanja t idak t erduga ). </li></ul>Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
  13. 13. Substansi PPAS
  14. 14. Matriks Prioritas & Plafon Anggaran
  15. 15. Tahapan Penyusunan PPAS
  16. 16.
  17. 17. KUA & PPAS Diantara Dokumen Perencanaan lain
  18. 18. DAU & DAK MUSRENBANG RKA RKPD KUA & PPAS RKA RKA KUA & PPAS APBD
  19. 19. Musrenbang Kab/Kota KUA PPAS RKPD TAPD RAKOR II Prioritisasi Prog & Keg Nota Kesep. KDH &DPRD RAKOR III Sosialisasi Prog & Keg Mekanisme Rakor Sebelum Rapat TAPD & Rakor Sosialisasi Hasil TAPD : Merupakan Bentuk “Pengawalan Anggaran Sanitasi ” RAKOR I Pra Musren.
  20. 20. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 25/2004 UU 33/2004 PP PP PP UU 32/2004 PERMENDAGRI 13/06 misal: SAP, dstnya PP 58/2005 (Omnibus Regulation) PERMENDAGRI 59/07 PP 41/07 PP 38/07 LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  21. 21. PEMDA Kebijakan Umum -KUA APBD dan PPAS DPRD Rencana Kerja Pemerintah Daerah -RKPD SE Penyusunan RKA-SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah kesepakatan Prestasi kerja yg akan dicapai & prakiraan belanja Rencana Kerja dan Anggaran Rancangan Peraturan Daerah (RPD) tentang RAPBD Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  22. 22. dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD adalah RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya .
  23. 23. berdasarkan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj a serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya <ul><li>K erangka pengeluaran jangka mene - ngah daerah </li></ul><ul><li>P enganggaran terpadu </li></ul><ul><li>P enganggaran berdasarkan prestasi kerja </li></ul>Pendekatan penyusunan
  24. 24. Raperda tentang APBD Penjelasan Dokumen Pendukung Kepala Daerah DPRD menyampaikan kepada minggu pertama Oktober tahun sebelumnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD
  25. 25. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & yang telah dievaluasi Peraturan Daerah tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD & Kepala Daerah menetapkan menjadi Provinsi Kabupaten/Kota Mendagri Gubernur Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan selambat-lambatnya 31 Desember
  26. 26. Sebelum 31 Maret Laporan Keuangan SKPD (unaudited) Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) Laporan Keuangan PEMDA (unaudited) Sebelum 31 Maret 31 Maret PPKD BPK 1 2 3 4 5 6 SKPD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD GUB/WALIKOTA/BUPATI
  27. 27. APBD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah <ul><li>PAD </li></ul><ul><li>Dana Perimbangan </li></ul><ul><li>Lain-lain pendapatan daerah yang sah </li></ul><ul><li>Klasifikasi belanja menurut organisasi </li></ul><ul><li>Klasifikasi belanja menurut fungsi </li></ul><ul><li>Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan </li></ul><ul><li>Klasifikasi belanja menurut jenis belanja </li></ul><ul><li>Penerimaan Pembiayaan </li></ul><ul><li>Pengeluaran Pembiayaan </li></ul>
  28. 28. Terima Kasih

×