Your SlideShare is downloading. ×
Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010

5,687
views

Published on

Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010

Aspek penganggaran daerah dan permendagri 54 tahun 2010

Published in: Business, Technology

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
5,687
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
790
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Pada Acara :TOT TINGKAT LANJUT PROGRAM PPSP BAGI PMU DAN PIU Tahun 2012
  • 2. Dasar Hukum Perencanaan & PenganggaranPERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006. 2
  • 3. DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TATA CARA DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN PENYUSUNANRPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran IIRPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran IIIRENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IVRKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran VRENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281 3
  • 4. PERENCANAANadalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melaluiurutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.PEMBANGUNAN DAERAHadalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraanmasyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing,maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHadalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkanberbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan danpengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraansosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 4
  • 5. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11)Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:  Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional  Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan  Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan  Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan globalPendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah: • Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) • Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) • Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) • Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa)Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran: • Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System) • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) • Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System) • Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate) • Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD. 5
  • 6. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah ASPEK GEOGRAFIS & Wilayah rawan Bencana DEMOGRAFIS Demografi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahragaIPM Pelayanan dasar ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan Penunjang Kemampuan Ekonomi Daerah ASPEK DAYA SAING Fasilitas Wilayah/Infrastruktur DAERAH Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia 6
  • 7. TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH • PERSIAPAN PENYUSUNAN1 • PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL2 • PELAKSANAAN MUSRENBANG3 • PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR4 • PENETAPAN5 7
  • 8. RPJPD (Pasal 20 s.d Pasal 49) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi. 8
  • 9. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD (Pasal 40 ayat (1) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Analisa isu–isu strategis Visi & misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan 9
  • 10. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010)1 Persiapan 2 Penyusunan RPJPD Rancangan Awal RPJPD Pengolahan Penelaahan RPJPN data dan & RPJPD prov & kab/kota lainnya 3 informasi Musrenbang RPJPD Perumusan Analisis isu-isu visi dan misi strategis daerah 4 Penelaahan RTRW Rancangan kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya Akhir RPJPD Perumusan sasaran pokok dan arah Analisis Perumusan kebijakan Konsultasi Gambaran Permasalahan rancangan akhir umum kondisi Pembangunan RPJPD dengan Pelaksanaan GUBERNUR daerah Daerah Forum Konsultasi Publik Masukan dari 5 Penyelarasan visi, Pembahasan SKPD misi dan arah dan penetapan kebijakan RPJPD Perda RPJPD kab/kota 10
  • 11. ARAH KEBIJAKAN JANGKA PANJANG DAERAH VISI DAERAH MISI DAERAH Sasaran Pokok 20 TahunArah Kebijakan Arah Kebijakan Arah Kebijakan Arah KebijakanLima Tahun ke-1 Lima Tahun ke-2 Lima Tahun ke-3 Lima Tahun ke-4 (...... - ......) (...... - ......) (...... - ......) (...... - ......)Indikator Target Indikator Target Indikator Target Indikator Target 5 th 5 th 5 th 5 th 11
  • 12. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJPD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-II.C.49 Lampiran II Permendagri No 54/2010) Sasaran Pokok 20 Tahun Arah Kebijakan VISI MISI Indikator dan Pembangunan Uraian (20 Tahun) Target ....................... Sasaran Pokok 1 (KAIDAH PELAKSANAAN) Misi 1…… ...........................Visi 1............ .................... Arah Kebijakan Dst ...... Pembangunan.................... ....................... Lima Tahun I Sasaran Pokok 2 Misi 2…… ....................... Arah Kebijakan.................... .................... Dst ...... Pembangunan.................... Lima Tahun II ....................... Misi dst …… dst ................. ....................... Arah Kebijakan Pembangunan Dst ....... Lima Tahun III Arah KebijakanVisi dst....... Misi dst …… dst ................. dst .......... Pembangunan Lima Tahun IV 12
  • 13. RPJMD (Pasal 50 s.d Pasal 84) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; 13
  • 14. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD (Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan Analisa Isu–isu Strategis Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategi & Arah Kebijakan Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah Indikasi Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kaidah Pelaksanan 14
  • 15. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan 1 2Penyusunan RPJMD Rancangan Awal RPJMD Penelaahan RPJPD Perumusan Strategi Penyusunan Kab/Kota dan arah kebijakan Rancangan Pengolahan Renstra SKPD data dan informasi VISI, MISI Perumusan Kebijakan dan Program umum dan program Rancangan KDH pembangunan daerah RPJMD Hasil Penelaahan Perumusan Perumusan Indikasi rencana Musrenbang 3 evaluasi RTRW Kab/kota Penjelasan program capaian & RTRW daerah Penelaahan RPJMN, prioritas yang disertai RPJMD RPJMD lainnya visi dan misi kebutuhan pendanaan RPJMD Provinsi dan serta Tujuan kab/kota lainnya dan Sasaran Pelaksanaan Forum Rancangan 4 Konsultasi Publik Akhir RPJMD Analisis isu-isu Analisis strategis Gambaran Pembahasan Konsultasi umum kondisi dengan DPRD rancangan akhir daerah & RPJMD dengan pengelolaan keuangan Perumusan GUBERNUR daerah serta Permasalahan Penyelarasan Pembangunan kerangka pendanaan Daerah program prioritas dan pendanaan 5 Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD 15
  • 16. KEBIJAKAN UMUM & PROGRAM PEMBANGUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-III.C.90 Lampiran III Permendagri No 54/2010) Strategi Indikator Capaian Kinerja Program SKPD BidangNo Sasaran dan Arah Kinerja Pembangunan Penanggung Kebijakan (outcome) Kondisi Kondisi Daerah Urusan Awal Akhir Jawab(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 16
  • 17. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-III.C.91 Lampiran III Permendagri No 54/2010) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Bidang Urusan Kondisi Kondisi Kinerja Indikator Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 pada akhir SKPD Pemerintahan Kinerja Kinerja periode RPJMD Penan Kode dan Program Program pada Awal ggung Prioritas RPJMD (outcome) Jawab Pembangunan (Tahun 0) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp11 01 Kesehatan1 01 01 Program ..........1 01 02 Program.........1 01 03 Dst .....2 Urusan Pilihan2 01 Pertanian2 01 01 Program.........2 01 02 Dst .....2 02 Dst ....... 17
  • 18. RENSTRA SKPD (Pasal 85 s.d Pasal 98) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. 18
  • 19. SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD (Pasal 40 ayat (4) PP 8/2008) Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD 19
  • 20. BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Rancangan Persiapan 1 PENYUSUNAN SE KDH ttg Penyusunan RPJMDPenyusunan RANCANGAN RancanganRentra-SKPD AWAL RPJMD Renstra-SKPD Musrenbang RPJMD 3 Tdk sesuai sesuai Renstra-KL & Rancangan Renstra SKPD VERIFIKASI Akhir RPJMD Provinsi Penelaahan RTRW & KLHS Perumusan Perumusan rencana visi dan misi program, kegiatan, Perda RPJMD indikator kinerja, Penyesuaian SKPD Rancangan Perumusan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Renstra-SKPD Isu-isu Penyempurnaan strategis Perumusan Rancangan berdasarkan Tujuan Renstra-SKPD tupoksi 2 Rancangan Rancangan akhir Perumusan RENSTRA-SKPD RENSTRA-SKPD Analisis sasaran Gambaran pelayanan Tdk SKPD sesuai Perumusan indikator kinerja SKPD yang VERIFIKASI mengacu pada tujuan Forum SKPD dan sasaran RPJMD Kab/Kota sesuai SPM 4 Perumusan Strategi Penetapan dan Kebijakan Pengolahan Renstra SKPD data dan informasi RENSTRA-SKPD 20
  • 21. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, LOKASI & PENDANAAN INDIKATIF RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Tabel T-IV.C.28 Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Indikator Data Kinerja pada Kinerja Capaian 2011 2012 2013 2014 2014 akhir periode Unit Kerja Program pada Renstra Indikator Program dan SKPDTujuan Sasaran Sasaran Kode (outcome) Tahun SKPD Lokasi Kegiatan Penanggu dan Awal ngjawab Kegiatan Perenca (output) naan target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)Tujuan Sasaran Program ................ 1 1 Kegiatan................Tujuan Sasaran Program ................ 1 2 Kegiatan................ Dst ....................... Kegiatan................ Program ................ 21
  • 22. KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN RKP EVALUASI (PP 20/2004) RAPERDA APBD Rancangan Awal RKPD Penetapan RKPD Kesepakatan Pengajuan Penetapan P/K/K/Desa KUA/PPAS RAPBD APBD P/K/K Rancangan Penetapan Renja SKPD Renja SKPD RKA-SKPDJan Feb Mrt Apr Mei Jun Juli Agt Sept Okt Nov Des Musrenbang RKP NAS Rancangan Musrenbang Interim RKP RRKPD PROV (PP 40/2006) Musrenbang RRKPD K/K Forum Forum SKPD SKPD K/K PROV Musrenbang Kecamatan Musrenbang 22 Desa/kel
  • 23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133)RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupunsumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 23
  • 24. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD (Pasal 40 ayat (3) PP 8/2008) Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 24
  • 25. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V Permendagri No 54/2010) Persiapan 1 SEPenyusunan Penyusunan RKPD Renja-SKPD Berita Acara Musrenbang kecamatan Telaahan Pengolahan Review kebijakan nasional (RKP) & Pokok-pokok pikiran DPRD 2 data dan RPJMD Rancangan Penyusunan informasi provinsi (RKPD Kab/Kota Rancangan PROV) Awal RKPD Renja SKPD kab/kota Analisis Perumusan Gambaran Permasalahan Umum Pembangunan VERIFIKASI Kondisi Daerah Bappeda Daerah Rancangan RKPD Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Perumusan 3 Perumusan prioritas dan Kerangka program Penetapan 5 Evaluasi sasaran Ekonomi & prioritas Musrenbang Kebijakan daerah beserta PERBUP/PERWAL Kinerja RKPD pembangunan Keuda pagu indikatif RKPD kab/kota ttg RKPD Tahun Lalu 4 Dok RKPD Rancangan kab/kota tahun Penyelarasan berjalan Forum Rencana program Akhir RKPD PENYUSUNAN Konsultasi prioritas daerah Publik beserta pagu KUA & PPAS indikatif 25
  • 26. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RKPD KAB/KOTA (Tabel T-V.C.67 Lampiran V Permendagri No 54/2010) Rencana Tahun ............ Prakiraan Maju Indikator (tahun rencana) Rencana Tahun ......... Urusan/Bidang Urusan Kinerja CatatanKode Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan Program/ Kebutuhan Penting Target Kebutuhan Kegiatan Target Capaian Lokasi Dana/ Pagu Capaian Dana/ Pagu Kinerja indikatif (Rp) Kinerja indikatif (Rp) 26
  • 27. Rencana Kerja SKPDRenja-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) satu tahun 27
  • 28. SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD (Pasal 40 ayat (5) PP 8/2008) Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan indikator kinerja & kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif Sumber dana Penutup 28
  • 29. TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010) SE KDH perihal penyampaian 1 rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan PersiapanPenyusunan Renja-SKPD kab/kotaRenja SKPD Per KDH Perumusan RKPD Ranc. akhir kab/kota Sinkronisasi RKPD Kebijakan Nasional dan Provinsi hasil evaluasi capaian Telaahan Musrenbang Penyesuaian Pengolahan Renstra SKPD Rancangan Awal 2 Rancangan RKPD Rancangan Renja data dan kab/kota RKPD kab/kota SKPD kab/kota informasi Renja-SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan Pengesahan Perumusan RKPD Renja-SKPD oleh Tujuan KDH Analisis Isu-isu penting Gambaran penyelenggara Penyesuaian Pelayanan an tugas dan Rancangan Renja 4 SKPD fungsi SKPD Penetapan Perumusan SKPD kab/kota Renja-SKPD oleh Sasaran Kepala SKPD Perumusan Pembahasan program dan Penyempurnaan Renja SKPD hasil evaluasi kegiatan, Rancangan Renja pada Forum RENJA-SKPD pelaksanaan Renja- indikator kinerja, SKPD kab/kota SKPD Kab/Kota SKPD kab/kota dana indikatif Kabupaten/Kota tahun lalu 3 Musrenbang Kecamatan Usulan program & kegiatan dari masyarakat Musrenbang Desa 29
  • 30. RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PRAKIRAAN MAJU RENJA SKPD KAB/KOTA (Tabel T-VI.C.10 Lampiran VI Permendagri No 54/2010) Prakiraan Maju Rencana Rencana Tahun ........... (tahun rencana) Indikator Tahun ......... Urusan/Bidang Urusan Kinerja CatatanKode Pemerintahan Daerah & Program/Kegiatan Program/ Kebutuhan Penting Target Kebutuhan Kegiatan Target Capaian Lokasi Dana/ Pagu Capaian Dana/ Pagu Kinerja Indikatif Kinerja Indikatif 30
  • 31. PENGENDALIAN DAN EVALUASI 31
  • 32. DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBDPasal 17 ayat (2) Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalamUU 17/2003 rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaranPasal 18 ayat (1) berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasanUU 17/2003 penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD,Pasal 18 ayat (3) Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPASUU 17/2003 untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.Pasal 25 ayat (2) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.UU 25/2004 Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalamPasal 16 rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakatPP 58/2005 untuk tercapainya tujuan bernegara. 32
  • 33. TUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD (UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA) TUJUAN BERNEGARA (UUD 1945) KEWENANGANPEMERINTAHAN RPJMD DPRD DAERAH EPPD RKPD KUA PPAS RAPBD LPKD & LKPJ RENJA SKPD RKA-SKPD DPA-SKPD LAKIP 33
  • 34. PENGANGGARAN DALAM APBD RKA SKPD .1SE KDH ttg Pedoman RKA SKPD 2.1Penyusunan RKA-SKPD• KUA & PPAS RKA RKA RKA• Kode rekening APBD SKPD SKPD 2.2 SKPD 2.2.1• Tata cara penyusunan format RKA-SKPD• ASB RKA• SPM PPKD 3.1• SB• Satuan Harga• Hal-hal lain yang RKA mendapatkan PPKD3.2 perhatian (prinsip efisiensi, efektifitas,tranparansi, akuntabilitas  prestasi kerja (MTEF berlaku 2009) LAMPIRAN I RAPERDA ttg LAMPIRAN II RAPERKADA ttg APBD & RAPERKADA ttg LAMPIRAN II, III, IV, V,VII, Penjabaran APBD (dirinci Penjabaran APBD VIII, IX, X,XI, XII, XIII sampai rincian obyek) RAPERDA ttg APBD (dirinci sampai jenis) 34
  • 35. EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBDRKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. KUA & PPASMemuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator (Kesepakatan KDH dgn DPRD)Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, HasilKegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (TargetCapaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), sertaSKPD penanggungjawab. Lampiran RAPERDA ttg APBD Lampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBDRENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN Memuat : Judul Program dan Kegiatan,PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana,Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja,Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Target Kinerja atas capaian program,Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju masukan dan keluaran serta hasil kegiatan. 35
  • 36. TUGAS DAN FUNGSI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 155 s.d Pasal 281) PELAKSANA FOKUS HASIL DAN TINDAK LANJUT MENDAGRI Melaporkan kpd MDN dan rekomendasi perbaikan/ penyempurnaan(DITJEN BINA RPJPD, RPJMD,RKPD PROV RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Gubernur BANGDA) Gub melaporkan kpd MDN (RPJPD, RPJMD & RKPD) RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Gubernur : SKPD, RKPD & RENJA SKPD • Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD prov GUBERNUR PROV • Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD (BAPPEDA • Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD PROVINSI) Melaporkan kpd Gubernur dan rekomendasi perbaikan / RPJPD, PJMD,RKPD penyempurnaan RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh Bupati/Walikota KAB/KOTAKEPALA SKPD RENSTRA SKPD & RENJA • Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda Prov PROV SKPD PROV • Menindaklanjuti rekomendasi Gub atas pelaksanaan Renja SKPD Bup/Walikota melaporkan kpd Gub (RPJPD, RPJMD & RKPD) BUPATI/ RPJPD, RPJMD, RENSTRA dan rekomendasi kpd Bupati/Walikota : WALIKOTA SKPD, RKPD & RENJA SKPD • Perbaikan dan penyempurnaan RPJPD, RPJMD & RKPD kab/kota (BAPPEDA KAB/KOTA • Perbaikan dan penyempurnaan Renstra SKPD& Renja SKPD KAB/KOTA) • Tindak lanjut pelaksanaan Renja SKPD • Laporan triwulan capaian Renja SKPD kpd Bappeda kab/kotaKEPALA SKPD RENSTRA SKPD & RENJA • Menindaklanjuti rekomendasi Bup/Walikota atas pelaksanaan Renja KAB/KOTA SKPD KAB/ KOTA SKPD 36
  • 37. KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Pengendalian Pengendalian Prumusan Kebijakan Pelaksanaan perencanaan RencanaRPJPD Pembangunan Pembangunan Daerah Daerah Review Laporan Laporan Triwulan SmesteranRPJMD Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah PERDA DPA-RKPD KUA PPAS APBD SKPD Penatausahaan/ LAPORAN catatan atas Akuntansi Keuda LAPORAN REALISASI NERACA laporan ARUS KAS ANGGARAN keuangan PERDA DPPAPRKPD PKUA PPPAS PAPBD SKPD laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. 37
  • 38. PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD (Pasal 282 s.d Pasal 284)Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/ataud. merugikan kepentingan nasional. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 38
  • 39. PERUBAHAN RKPD (Pasal 285 s.d Pasal 286)RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangankeadaan dalam tahun berjalan, meliputi :a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atauc. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan.• Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 39
  • 40. PENGINTEGRASIAN PPSP Konsultasi MDN/GUB DPRD Rancangan Awal Rancangan BA Rancangan Akhir RPJMD RPJMD Musrenbang RPJMD RPJMD RPJMD Renstra Rancangan SKPD RENSTRA SKPD SKPD Forum SKPD/Lintas MUSRENBANG RPJMD SSK SKPD (PPSP 5 thn)BPS Sinergi pusat daerah dan antara Renja daerah MPSS SKPD 40
  • 41. STRATEGI PENTAHAPAN PPSP 330 kota RPJMD RKPD RKPD 2014 • 2 Prov 2013 • 30 Kab • 14 Prov • 9 Kota 2012 • 79 Kab • 29 Kota 2011 2010 41
  • 42. REKOMENDASI1. PPSP dapat disusun kedalaman dokumen perencanaan tahunan apabila kepala daerah terpilih/pemda menggunakannya sebagai acuan dalam menyusun RPJMD.2. Untuk menjamin dukungan pendanaan APBD sesuai dengan prioritas kemampuan keuangan daerah, PPSP harus disosialisasikan kepada DPRD.3. SSK disusun setelah Rentra SKPD ditetapkan, untuk itu beberapa bagian format SSK harus disesuaikan dengan format Renstra SKPD.4. SSK merupakan dokumen konsolidasi program dan kegiatan PPSP dan menjadi supplemen dari dokumen RPJMD.5. Koordinator program PPSP Provinsi aktif memberi masukan pada saat BAPPEDA menyusun pedoman penyusunan RKPD kabupaten/kota6. Koordinator program PPSP Provinsi melalui TAPD provinsi melakukan evaluasi rancangan PERDA APBD kabupaten/kota, agar PPSP yang telah disusun dalam SSK konsisten direncanakan dan dianggarkan setiap tahun anggaran.7. MSPP efektif bilamana program dan kegiatan yang direncanakan disepakati antara DPRD dan KDH dalam KUA dan PPAS sebagai pedoman menyusun RKA- SKPD sebagai landasan TAPD menyusun Raperda RAPBD 42
  • 43. 43