10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)

  • 1,573 views
Uploaded on

Petunjuk Praktis, Manual, Pedoman, Memorandum Program, MPS, Sanitasi, Air Limbah, Drainase, Persampahan, PHBS, PPSP, Permukiman, SSK, Strategi Sanitasi, Buku Putih, Kabupaten, Kota, Pokja, Kelompok …

Petunjuk Praktis, Manual, Pedoman, Memorandum Program, MPS, Sanitasi, Air Limbah, Drainase, Persampahan, PHBS, PPSP, Permukiman, SSK, Strategi Sanitasi, Buku Putih, Kabupaten, Kota, Pokja, Kelompok Kerja, Fasilitator

More in: Business , Technology
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,573
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
89
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota Panduan Langkah-langkah Praktis bagi para Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah Februari 2014
  • 2. KATA PENGANTAR 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) bagi para Perencana dan Pemrogram Pembangunan Sanitasi di daerah adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman bagaimana menyusun dengan cepat dan tepat, dan yang terpenting dapat dilaksanakan dengan baik. 10 Langkah Praktis ini merupakan pengalaman penulis selama menjadi fasilitator, konsultan dan pelatih di bidang perencanaan dan pemrograman pembangunan sanitasi permukiman. Mudahmudahan pengalaman ini dapat bermanfaat. Jakarta, Februari 2014 Tim Fasilitator dan Konsultan Sanitasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman ii
  • 3. DAFTAR ISI Pendahuluan Bagian 1 : Panduan Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi     Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas Proses 2 : Konsolidasi Program Kegiatan 7 : Rencana Implementasi Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS Bagian 2 : Panduan Outline Memorandum Program Sanitasi   Outline Memorandum Program Sanitasi Template Laporan Memorandum Program Sanitasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman iii
  • 4. Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota Pendahuluan
  • 5. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Sanitasi Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada tahap untuk dapat melaksanakan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, baik terkait kepastian ketersediaan anggaran, persiapan untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan. Petunjuk mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Manual Tahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual Memorandum Program Sanitasi Kabupaten / Kota (2011). Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota telah mengalami beberapa kali revisi, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang ada. Petunjuk Praktis ini juga telah mengacu pada Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Penyempurnaan Petunjuk Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota ini juga berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan PPSP sejak tahun 2010 yang mengindikasikan perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalam rangka penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih memfokuskan pada “proses” supaya tercapainya komitmen program dan penganggaran, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila terjadi “funding gap”. Dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan sudah dapat dipastikan ketersediaan pendanaannya serta memenuhi kaidah SMART (Specific – jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu). 2. Tujuan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi ini untuk dapat dijadikan pegangan bagi para perencana pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di daerah. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1
  • 6. 3. Garis Besar Materi Bagian 1 : Panduan Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi, terdiri atas:  Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas Pembangunan  Proses 2 : Konsolidasi Program  Proses 3 : Rencana Implementasi  Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS Bagian 2 : Panduan Outline Memorandum Program Sanitasi  Outline Memorandum Program Sanitasi  Template Memorandum Program Sanitasi 4. Ringkasan Proses Penyusunan MPS Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota terbagi atas 4 (empat) proses, yaitu sebagai berikut (untuk jelasnya lihat Gambar 1): 1. Proses 1 : Review SSK dan Penetapan Prioritas, terdiri dari: a. Kegiatan 1 : Persiapan, termasuk pelatihan Pokja b. Kegiatan 2 : Review SSK c. Kegiatan 3 : Penetapan Prioritas 2. Proses 2 : Konsolidasi Program, terdiri dari: a. Kegiatan 4 : Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi b. Kegiatan 5 : Penyusunan Anggaran Sanitasi c. Kegiatan 6 : Internalisasi 3. Proses 3 : Rencana Implementasi Kegiatan 7 : Rencana Implementasi 4. Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS, terdiri dari a. Kegiatan 8 : Konsultasi Teknis b. Kegiatan 9 : Finalisasi MPS c. Kegiatan 10 : Tindak Lanjut 5. Monev dan QA : yaitu pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kualitas selama pelaksanaan penyusunan MPS. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2
  • 7. Gambar 1 Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota 6. Jadwal Kegiatan Proses penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota beserta tindak lanjutnya diharapkan dapat diselesaikan periode 1 (satu) Tahun Anggaran, atau selama 12 (dua belas) bulan kalender. Rencana jadual pelaksanaan penyusunan Memorandum Program Sanitasi secara garis besar adalah sebagai berikut (detail jadual dapat disesuaikan dengan kondisi Daerah): Proses 1 : Persiapan, Review SSK dan Penetapan Prioritas  Kegiatan 1 : Januari - Februari  Kegiatan 2 : Februari - Maret  Kegiatan 3 : Februari – Maret Proses 2 : Konsolidasi Program  Kegiatan 4 : April - Mei  Kegiatan 5 : Mei - Juni  Kegiatan 6 : akhir Juni Proses 3 : Rencana Implementasi  Kegiatan 7 : Juli 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 3
  • 8. Proses 4 : Konsultasi Teknis dan Finalisasi MPS  Kegiatan 8 : akhir Juli  Kegiatan 9 : Agustus  Kegiatan 10 : September - Desember Gambar 2 Jadual Penyusunan Memorandum Program Sanitasi No. Proses dan Kegiatan 1 2 3 Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des * * * * * * * * * * * * Proses 2 Penyusunan Rencana Kegiatan Penyusunan Anggaran Internalisasi 7 Feb Proses 1 Persiapan Review SSK Penetapan Prioritas 4 5 6 Waktu Pelaksanaan Jan Proses 3 Rencana Implementasi Proses 4 8 Konsultasi Teknis 9 Finalisasi MPS 10 Tindak Lanjut Monev & QA 1 2 3 4 5 6 Penyusunan Laporan Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Finalisasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 4
  • 9. Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota Bagian 1 Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
  • 10. Kegiatan 1 Persiapan Dokumen Referensi Terkait : - Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4 - 8 Minggu Tujuan     Pengecekan status kelembagaan Pokja Pengecekan status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota(SSK) Tercapainya kesepahaman atas proses penyusunan dan produk MPS Tercapainya kesepakatan atas strategi dan rencana kerja penyusunan MPS Output     Status kelembagaan Pokja Kabupaten/Kota sudah siap Status SSK sudah selesai dan siap digunakan Terbangunnya kesepahaman antar anggota Pokja tentang MPS Tersusunnya strategi dan rencana kerja penyusunan MPS Penulisan dalam Dokumen MPS Bab 1 : Pendahuluan Deskripsi Kegiatan 1 merupakan persiapan atau awal dari serangkaian proses penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Kegiatan ini diawali dengan Pertemuan Perdana (Kick-off Meeting) yaitu penjelasan mengenai Program Percepatan Pembangunan Sanitasi, tata cara penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), dan peran dari para pihak selama proses tersebut. Pertemuan ini wajib diikuti oleh semua anggota Kelompok Kerja (Pokja). 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 1
  • 11. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap:  Status kelembagaan Pokja Kabupaten/Kota : aspek legal, ketersediaan anggaran yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, kehadiran Fasilitator (City Facilitator dan Provincial Facilitator), dst. Tujuannya adalah memastikan kesiapan anggota Pokja dalam pelaksanaan penyusunan MPS.  Status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK): apakah dokumen SSK sudah sesuai dengan format yang ditentukan, apakah SSK sudah dibahas dan memperoleh pengesahan, apakah kualitas SSK sudah cukup memadai, dst). Tujuannya adalah memastikan bahwa dokumen tersebut sudah cukup memadai untuk ditindalanjuti, bila belum perlu dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu. Penyamaan persepsi antar anggota Pokja merupakan hal yang sangat penting agar masing-masing anggota Pokja yang berasal dari berbagai dinas/instansi mempunyai kesamaan pemahaman atas proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masing-masing anggota Pokja, serta jadual pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kepentingan ini diharapkan masing-masing anggota Pokja yang berasal dari berbagai dinas dan instansi dapat saling berkomunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi secara efektif dan optimal. Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kapasitas Tim Pokja dan Fasilitator mengenai proses penyusunan MPS dan pelaksanaannya nanti, maka dalam tahap ini akan diberikan Pelatihan. Jadual dan tempat pelatihan akan disampaikan kemudian. Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Pertemuan perdana (kick off meeting) Pertemuan perdana ini diselenggarakan agar setiap anggota Pokja dapat rangka memperoleh informasi seputar Program PPSP, tata cara penyusunan MPS, serta peran dan kontribusi dari masing-masing pihak selama proses tersebut. 2. Pengecekan status kelembagaan Pokja Kabupaten/Pokja Pengecekan status kelembagaan Pokja seperti SK Pokja, anggaran Pokja, ketersediaan ruang kerja dan fasilitas pendukungnya, dll bertujuan untuk memastikan Pokja dapat bekerja dengan efektif dan nyaman. 3. Pengecekan status Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Pengecekan ini untuk memastikan bahwa dokumen SSK telah selesai dan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan dan siap digunakan untuk penyusunan MPS. 4. Pelatihan Penyusunan MPS bagi Tim Pokja dan Fasilitator Dalam rangka pengembangan dan penguatan kapasitas Pokja, khususnya dalam perencanaaan, pemrograman, dan penganggaran sanitasi permukiman, PMU/PIU akan menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Pokja. Dalam mengikuti pelatihan tersebut diharapkan Pokja telah membawa data dan bahan-bahan yang diperlukan, seperti Buku Putih, SSK, RPIJM, dll. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 2
  • 12. 5. Penyamaan pemahaman dan persepsi mengenai MPS: Penyamaan persepsi ini dibutuhkan agar anggota Pokja berasal dari berbagai dinas/instansi yang berbeda mempunyai pemahaman, persepsi, visi dan kepentingan yang sama dalam rangka membangun sanitasi permukiman di daerah masing-masing; termasuk di dalamnya adalah bagaimana bersama-sama menyusun dokumen MPS yang baik, efektif dan operasional. 6. Penyusunan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS Penyusunan dokumen MPS membutuhkan komitmen yang kuat dari para anggota Pokja, untuk mencapai hal tesebut Pokja perlu: a. Menyiapkan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS b. Menyepakati Rencana Kerja (Jadual) Penyusunan MPS 7. Penyiapan dokumen MPS Dari bahan-bahan yang telah diperloleh di atas, Pokja sudah dapat menyusun materi MPS. Beberapa kegiatan yang harus dilakukan: a. Menyusun draft Bab 11, yang mencakup:  Latar belakang  Maksud dan Tujuan  Wilayah Perencanaan  Metodologi b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 1 c. Konsultasikan materi yang telah disusun dengan SKPD masing-masing 8. Unggah Bab 1 ke Nawasis Setelah Materi Bab 1 tersebut di atas, selesai disusun dan dikonsultasikan SKPD masing-masing, kegiatan selanjutnya adalah mengunggah (upload) file dokumen tersebut web Nawasis. 1 Untuk jelasnya mengenai materi Bab-1, Lihat Bagian 2 : Panduan Outline. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 3
  • 13. Kegiatan 2 Review SSK Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Praktis SSK Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4- 8 Minggu Tujuan     Mengkaji dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota Mengkaji dokumen perencanaan lainnya, terkait dengan sanitasi Memperoleh masukan dari Pusat dan Provinsi Memperoleh masukan dari Kecamatan dan lapangan Output     Pemahaman atas SSK dan dokumen perencanaan lainnya Masukan dari Pusat dan Provinsi terkait dengan kegiatan dan pendanaan dari Pusat dan Provinsi Masukan dari Kecamatan terkait dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat setempat Masukan dari lapangan, khususnya untuk obyek-obyek penting seperti : lokasi MCK, IPLT, IPAL Komunal, TPA, kawasan genangan, dst. Penulisan dalam Dokumen MPS Bab 2 Lampiran A : Prioritas Pembangunan Sanitasi, : Kerangka Kerja Logis (KKL) Deskripsi Kegiatan 2 ini bertujuan untuk memahami arahan dari Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dan dokumen terkait lainnya yang relevan seperti : Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM), Renstra, dll. Disamping itu juga mempertimbangkan arahan dari Pusat dan Provinsi, serta masukan dari kecamatan dan hasil kunjungan lapangan (field visit). 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 4
  • 14. Review SSK dan dokumen perencanaan lainnya, terutama untuk menelaah:  Karakteristik (profil) Kabupaten/Kota terutama aspek kependudukan, area beresiko sanitasi, kondisi keuangan daerah, dll.  Kondisi dan permasalahan dari setiap komponen sanitasi seperti air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS; dan rencana penanganan sanitasi selama 5 (lima) tahun mendatang.  Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk setiap komponen untuk memahami benang merah dari permasalahan sanitasi, strategi dan kebijakan, dan indikasi program dan kegiatan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Arahan dan masukan dari Pusat dan Provinsi dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota untuk beberapa tahun mendatang, termasuk ketersediaan anggarannya (APBN dan PHLN, dan APBD Provinsi). Dalam hal ini Pusat diwakili oleh PMU/ PIU atau Saturan Kerja setempat sedangkan Provinsi oleh Pokja Provinsi. Masukan dari Kecamatan adalah untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan pembangunan sanitasi di masing-masing kecamatan (real demand). Informasi tersebut dapat diperoleh dari:  Memanfaatkan data hasil Musrenbang tingkat kecamatan (bila ada), atau  Mengadakan pertemuan dengan pihak kecamatan, atau cukup dengan menggunakan kuesioner Kunjungan lapangan (field visit) sangat disarankan bagi anggota Pokja. Selain lebih mengenali permasalahan di lapangan, khususnya untuk kegiatan yang akan segera dilaksanakan maupun kegiatan yang mempunyai nilai strategis, membutuhkan biaya investasi relatif besar dan melibatkan berbagai pihak (pusat/provinsi), misalnya: pembangunan TPA regional, pembangunan IPLT, penanganan kawasan rawan genangan, dll. Masukan dari Kecamatan dan hasil kunjungan lapangan ini diharapkan dapat melengkapi atau memutakhirkan informasi tentang permasalahan di lapangan, sekaligus lebih memastikan ketepatan dan prioritas pembangunan di suatu kawasan. Hasil dari kegiatan tersebut di atas adalah terumuskannya permasalahan mendesak dan kebutuhan pengembangan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS, dan dukungan apa saja yang dapat diberikan Pusat dan Provinsi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Review SSK dan dokumen perencanaan lainnya: Review Buku Putih, SSK dan dokumen perencanaan lainnya dimaksudkan agar program dan kegiatan yang akan disusun dalam MPS mempunyai dasar yang kuat dan tetap selaras dengan rencana pembangunan daerah. Materi utama yang perlu dikaji adalah:  Profil Kabupaten/Kota, dan kondisi sanitasi  Strategi, Kebijakan, dan indikasi Program Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang  Kerangka Kerja Logis (KKL) dari setiap komponen sanitasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 5
  • 15. 2. Himpun masukan dari Pusat dan Provinsi Pokja harus menghimpun berbagai masukan dari Pusat dan Provinsi terkait dengan rencana dan program pembangunan sanitasi permukiman,serta ketentuan teknis dan penganggarannya. Pokja juga dapat memanfaatkan data sekunder (dokumen) yang tersedia atau dari bahan-bahan pelatihan. Informasi tersebut di antaranya :  Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN dan PHLN  Rencana kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi 3. Himpun masukan dari Kecamatan (utamakan dari Area Beresiko Sanitasi) Pokja juga harus menghimpun masukan dari Kecamatan untuk lebih memastikan lokasi dan prioritas pembangunan. Masukan ini dapat diperoleh melalui:  Memanfaatkan data hasil Musrenbang (bila ada)  Pertemuan dengan kecamatan, atau dengan menggunakan kuesioner 4. Lakukan kunjungan lapangan (field visit) Melakukan kunjungan ke sarana dan prasarana sanitasi strategis dan/atau mendesak (utamakan dari Area Beresiko Sanitasi) untuk memahami langsung kondisi di lapangan. Kunjungan ini agar dapat lebih memastikan kesesuaian lokasi kegiatan, penetapan skala prioritas penanganan, dan kesiapan pelaksanaan. 5. Susun kesimpulan Menyusun kesimpulan dari hasil review dokumen dan masukan dari sejumlah pihak, dan menjadikannya sebagai bahan untuk penentuan kegiatan prioritas pembangunan sanitasi 5 (lima) tahun mendatang. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 6
  • 16. Kegiatan 3 Penetapan Prioritas Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis MPS-01 Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4 Minggu Tujuan     Menetapkan prioritas pembangunan air limbah Menetapkan prioritas pembangunan persampahan Menetapkan prioritas pembangunan drainase Menetapkan prioritas pembangunan PHBS Output     Prioritas pembangunan air limbah Prioritas pembangunan persampahan Prioritas pembangunan drainase Prioritas pembangunan PHBS Penyajian dalam Dokumen MPS : Bab 2 Lampiran A : Prioritas Pembangunan Sanitasi : Kerangka Kerja Logis (KKL) Deskripsi Sebagai tindak lanjut dari pengkajian (review) SSK dengan mempertimbangkan arahan dan masukan dari Pusat dan Provinsi, Kecamatan dan hasil kunjungan lapangan adalah melakukan penajaman dan penetapan prioritas pembangunan sanitasi untuk jangka waktu 5 tahun mendatang. Beberapa dasar pertimbangan dalam penetapan prioritas antaranya adalah:  Profil atau karakteristik dasar Kabupaten/Kota  Kondisi dan permasalahan dari masing-masing komponen sanitasi  Sasaran dan target pembangunan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 7
  • 17. Tinjauan profil atau karakteristik kabupaten/kota mencakup aspek :  Kependudukan : jumlah, kepadatan, dan proyeksinya  Area beresiko sanitasi : lokasi dan luasan, jenis resiko dan tingkat resiko  Kondisi dan potensi keuangan daerah, dan perkiraan kemampuan dan kontribusi pendanaan dalam pembangunan prasarana dan sarana sanitasi hingga 5 (lima) tahun mendatang  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota : rencana struktur tata ruang, rencana penggunaan tanah, dst. Tinjauan kondisi dan permasalahan sanitasi di seetiap komponen sanitasi, utamanya air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS antara lain mencakup:  Permasalahan prasarana dan sarana (fisik), baik untuk sistem setempat (on-site) maupun terpusat (off-site)  Permasalahan aspek pendukung (non-fisik), seperti : kelembagaan, peraturan, pendanaan, peran swasta dan masyarakat, dll. Agar pembahasan lebih komprehensif dan menyeluruh disarankan untuk menggunakan pendekatan Diagram Sistem Sanitasi (DSS) yang mencakup aspek: user-interface, pengumpulan dan penampungan / pengolahan awal, pengangkutan / pengaliran, pengolahan akhir, dst. Pembahasan harus didukung oleh data yang lengkap, akurat dan mutakhir. Disarankan menggunakan hasil survei EHRA (Environment Health Risk Assessment), Buku Putih Sanitasi, dan informasi relevan lainnya. Penetapan sasaran dan target cakupan pelayanan masing-masing komponen sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kajian dan informasi tersebut di atas, utamanya:  Perkembangan penduduk, area beresiko sanitasi, rencana tata ruang kabupaten/kota  Kondisi dan permasalahan sanitasi masing-masing komponen  Kemampuan dan ketersediaan dan anggaran dan sumberdaya lainnya,dll. Penetapan skala prioritas pembangunan sanitasi untuk masing-masing komponen tersebut di dasarkan atas berbagai kriteria dan pertimbangannya. Hasilnya adalah rangking kegiatan berdasarkan:  Prioritas utama (I) : kegiatan yang harus segera dilaksanakan, tidak dapat ditunda  Prioritas normal (II) : kegiatan yang harus dilaksanakan, namun dapat ditunda bila kondisi keuangan belum memungkinkan  Prioritas rendah (III) : kegiatan yang masih belum prioritas, masih dapat ditunda. Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Melakukan kajian (review) profil kabupaten/kota Kajain (review) atas profil kabupaten/kota untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk, area beresiko, dan kondisi keuangan daerah. Kajian ini secara umum mencakup: a. Kependudukan i) Jumlah dan kepadatan penduduk eksisting ii) Proyeksi penduduk untuk 5 (lima) tahun mendatang 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 8
  • 18. b. Area beresiko sanitasi i) Desa/kelurahan yang mempunyai resiko sanitasi tinggi, menengah, dan rendah ii) Luas area dan jumlah penduduk di area beresiko iii) Jenis penanganan yang dibutuhkan segera (air limbah, persampahan, drainase). c. Kondisi dan potensi keuangan Daerah i) Kondisi APBD kabupaten/kota, dan proporsi pendanaan sanitasi ii) Proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang 2. Penentuan Prioritas Air Limbah2 Penentuan kegiatan prioritas pembangunan air limbah ditentukan melalui: a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan air limbah, dari berbagai aspek baik fisik maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data hasil survei EHRA (environmental health risk assessment). b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan air limbah, sebagai upaya untuk menjawab kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perkembangan penduduk, dan mengatasi permasalahan sanitasi di sejumlah lokasi. c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan air limbah dengan menggunakan metode dan kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga. 3. Penentuan Prioritas Persampahan3 Penentuan kegiatan prioritas pembangunan persampahan ditentukan melalui: a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan persampahan, dari berbagai aspek baik fisik maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data hasil survei EHRA (environmental health risk assessment). b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan air limbah, sebagai upaya untuk menjawab kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perkembangan penduduk, dan mengatasi permasalahan sanitasi di sejumlah lokasi. c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan persampahan dengan menggunakan metode dan kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga. 4. Penentuan Prioritas Drainase4 Penentuan kegiatan prioritas pembangunan drainase ditentukan melalui: a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan drainase, dari berbagai aspek baik fisik maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan Diagram Sistem Sanitasi (DSS), dan data hasil survei EHRA (environmental health risk assessment). b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan drainase, sebagai upaya untuk menjawab kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perkembangan penduduk, dan mengatasi permasalahan sanitasi di sejumlah lokasi. 2 Untuk jelasnya mengenai tata cara penentuan Prioritas dapat dilihat pada: Bagian 3 Petunjuk Teknis, idem 4 idem 3 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 9
  • 19. c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan air limbah dengan menggunakan metode dan kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga. 5. Penentuan Prioritas PHBS5 Penentuan kegiatan prioritas PHBS ditentukan melalui: a. Melakukan kajian (review) terhadap permasalahan PHBS, dari berbagai aspek baik fisik maupun non-fisik. Dianjurkan menggunakan data hasil survei EHRA (environmental health risk assessment). b. Menetapkan sasaran dan target pembangunan PHBS, sebagai upaya untuk menjawab kebijakan pembangunan nasional dan daerah, perkembangan penduduk, dan mengatasi permasalahan sanitasi di sejumlah lokasi. c. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan PHBS dengan menggunakan metode dan kriteria yang terukur. Hasilnya adalah kegiatan prioritas utama, kedua, dan ketiga. 6. Penyiapan Dokumen MPS Kegiatan selanjutnya adalah menyusun draft Bab 2, yang meliputi: a. Menyusun draft Bab 2 sesuai dengan outline dan substansi yang telah ditetapkan6 b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 2 (QA) c. Konsultasikan draft Bab 2 dengan SKPD 7. Unggah Bab 2 ke Web Nawasis Bab-2 yang telah selesai disusun, diperiksa dan dikonsultasikan tersebut kemudian diunggah ke web Nawasis. 5 6 idem Outline dan substansi dokumen MPS dapat dilihat pada Bagian 2 : Pedoman Outline. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 10
  • 20. Kegiatan 4 Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis MPS-02 Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4 – 8 Minggu Tujuan     Merencanakan kegiatan air limbah Merencanakan kegiatan persampahan Merencanakan kegiatan drainase Merencanakan kegiatan PHBS Output     Rencana kegiatan air limbah, baik aspek fisik maupun non-fisik Rencana kegiatan persampahan, baik aspek fisik maupun non-fisik Rencana kegiatan drainase, baik aspek fisik maupun non-fisik Rencana kegiatan PHBS Penyajian dalam Dokumen MPS : Bab 3 Lampiran B : Rencana Kegiatan Sanitasi : Deskripsi Kegiatan (khusus kegiatan yang utama) Deskripsi Kegiatan 4 dilaksanakan setelah disepakati dan ditetapkannya Prioritas Pembangunan Sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi untuk jangka 5 (lima) tahun ini mencakup:  Rencana Kegiatan Air Limbah  Rencana Kegiatan Persampahan  Rencana Kegiatan Drainase  Rencana Kegiatan PHBS 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 11
  • 21. Rencana Kegiatan Sanitasi membahas seluruh rencana pembangunan infrastruktur, baik aspek prasarana dan sarana (fisik) maupun kegiatan pendukungnya (non-fisik, seperti aspek kelembagaan, peraturan, komunikasi, dll), serta urutannya (SIDLACOM). Masing-masing kegiatan yang dilengkapi dengan informasi mengenai:  Justifikasi (kelayakan) dari masing-masing kegiatan  Tujuan dan manfaat kegiatan  Kesesuaian urutan kegiatan dengan SIDLACOM (untuk fisik)  Lokasi kegiatan (desa/kelurahan, kawasan)  Foto lokasi kegiatan (bila ada)  Calon penerima manfaat (jumlah jiwa atau kepala keluarga)  Besaran volume atau jumlah unit yang dibutuhkan  Tahun pelaksanaan (prioritas utama diarahkan pada tahun pertama dan kedua)  Instansi pelaksana (SKPD Kab/Kota atau SKPD Provinsi atau Pusat).  Informasi lainnya (sesuai kebutuhan).  Peta orientasi lokasi dari sarana yang akan dibangun Rencana Kegiatan Air Limbah, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini: 1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) air limbah a. Sistem setempat (on-site) i) Individual ii) Komunal b. Sistem terpusat (off-site) i) IPAL Kawasan ii) IPAL Kota (bila ada) c. Sarana dan prasarana air limbah non-domestik (bila ada) 2. Rencana Pendukung (non-fisik) air limbah a. Kelembagaan, pendanaan, peraturan, komunikasi b. Partisipasi swasta dan masyarakat Rencana Kegiatan Persampahan, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini: 1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) persampahan a. Pengurangan Sampah b. Penanganan Sampah i) Pewadahan ii) Pengangkutan iii) TPS iv) SPA (sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditentukan) v) TPA (termasuk alat berat dan fasilitas penunjangnya) c. Kegiatan persampahan lainnya (bila ada) 2. Rencana Pendukung (non-fisik) persampahan a. Kelembagaan, pendanaan, peraturan, komunikasi b. Partisipasi swasta dan masyarakat Rencana Kegiatan Drainase, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini: 1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) drainase a. Pembangunan/rehabilitasi saluran b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan drainase c. Kegiatan drainase lainnya (bila ada) 2. Rencana Pendukung (non-fisik) persampahan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 12
  • 22. a. Kelembagaan, pendanaan, peraturan, komunikasi b. Partisipasi swasta dan masyarakat Rencana Kegiatan PHBS, pada dasarnya mencakup hal-hal berikut ini: 1. Rencana Sarana dan Prasarana (fisik) PHBS 2. Rencana Pendukung (non-fisik) PHBS Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Mengembangkan pendekatan penanganan sanitasi Mengembangkan pendekatan dan skenario penanganan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara terpadu, berkesinambungan, dan berwawasan tata ruang (mulai dari skala lingkungan, kawasan dan wilayah). 2. Menyusun Rencana Kegiatan Air Limbah Penyusunan rencana kegiatan air limbah mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan nonfisik. Proses penyusunan ini meliputi: a. Uji kembali justifikasi dan kelayakan kegiatan, tujuan dan manfaatnya b. Periksa dan pastikan data lokasi detil kegiatan dan kelompok sasaran sudah sesuai c. Periksa dan pastikan jumlah kebutuhan (volume/unit) sudah sesuai d. Periksa apakah instansi pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenang e. Periksa apakah instansi pengelola sudah terbentuk? f. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program g. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta 3. Menyusun Rencana Kegiatan Persampahan Penyusunan rencana kegiatan persampahan mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan non-fisik. Proses penyusunan ini meliputi: a. Uji kembali justifikasi dan kelayakan kegiatan, tujuan dan manfaatnya b. Periksa dan pastikan data lokasi detil kegiatan dan kelompok sasaran sudah sesuai c. Periksa dan pastikan jumlah kebutuhan (volume/unit) sudah sesuai d. Periksa apakah instansi pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenang e. Periksa apakah instansi pengelola sudah terbentuk? f. Antisipasi kendala/permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi g. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta 4. Menyusun Rencana Kegiatan Drainase Penyusunan rencana kegiatan drainase mencakup aspek fisik (prasarana dan sarana) dan nonfisik. Proses penyusunan ini meliputi:: a. Uji kembali justifikasi dan kelayakan kegiatan, tujuan dan manfaatnya b. Periksa dan pastikan data lokasi detil kegiatan dan kelompok sasaran sudah sesuai c. Periksa dan pastikan jumlah kebutuhan (volume/unit) sudah sesuai d. Periksa apakah instansi pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenang e. Periksa apakah instansi pengelola sudah terbentuk? f. Antisipasi kendala/permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 13
  • 23. g. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta 5. Menyusun Rencana Kegiatan PHBS Penyusunan rencana kegiatan PHBS mencakup berbagasi aspek. Proses penyusunan ini meliputi:: a. Uji kembali justifikasi dan kelayakan kegiatan, tujuan dan manfaatnya b. Periksa dan pastikan data lokasi detil kegiatan dan kelompok sasaran sudah sesuai c. Periksa dan pastikan jumlah kebutuhan (volume/unit) sudah sesuai d. Periksa apakah instansi pelaksana sudah sesuai dengan tupoksi dan wewenang e. Periksa apakah instansi pengelola sudah terbentuk? f. Antisipasi kendala/permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasi g. Input data yang telah dihasilkan ke dalam Tabel Matriks Program h. Plot lokasi kegiatan ke atas Peta (bila ada) 6. Menyusun Profil Kegiatan Untuk setiap kegiatan penting di masing-masing komponen agar dilengkapi dengan Profil Kegiatan yaitu penjelasan detail mengenai tujuan dan sasaran kegiatan, ruang lingkup kegiatan, outcomes, instansi pelaksana dan pengelola, dll. Profil Kegiatan ini akan menjadi bagian dari dokumen MPS (Lampiran). 7. Penyiapan Dokumen MPS Setelah semua materi tersebut di atas selesai dibahas selanjutnya draft Bab 3: a. Menyusun draft Bab 3 sesuai dengan outline dan substansi yang telah ditetapkan7 b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 3 (QA) c. Konsultasikan Rencana Kegiatan Sanitasi dengan Pimpinan SKPD d. Tampung masukan dari masing-masing SKPD sebagai bahan penyempurnaan dokumen 8. Unggah Bab-3 ke Nawasis Bab 3 yang telah disusun, dibahas, diperiksa dan dikonsultasikan dengan SKPD selanjutnya diunggah (upload) ke web Nawasis. 7 Untuk jelasnya lihat Bagian-2 : Pedoman Outline 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 14
  • 24. Kegiatan 5 Penyusunan Anggaran Sanitasi Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis MPS-02 Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4 – 8 Minggu Tujuan        Merencanakan anggaran sanitasi APBD Kabupaten/Kota Merencanakan anggaran sanitasi APBD Provinsi Merencanakan anggaran sanitasi APBD APBN dan PHLN Merencanakan potensi anggaran dari Swasta (CSR) Merencanakan potensi anggaran dari masyarakat Antisipasi funding-gap, dan alternatif solusinya Terjadinya konsolidasi dan sinkronisasi kegiatan dan anggaran Output       Anggaran sanitasi bersumber APBD Kabupaten/Kota Anggaran sanitasi bersumber APBD Provinsi Anggaran sanitasi bersumber APBN & PHLN Identifikasi potensi anggaran dari Swasta (CSR) Identifikasi potensi anggaran dari masyarakat Antisipasi funding-gap, dan alternatif solusinya Penyajian dalam Dokumen MPS : Bab 4 Lampiran C : Rencana Anggaran Sanitasi : Rencana Kegiatan dan Anggaran (seluruh tabel-tabel) Deskripsi Penyusunan Anggaran Sanitasi ini dilaksanakan secara paralel atau setelah Penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi selesai, artinya seluruh rencana kegiatan telah disepakati dan ditetapkan. Interaksi antara kedua kegiatan tersebut sangat erat dan perlu saling menyesuaian. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 15
  • 25. Pada tahap awal disusun kebutuhan anggaran untuk masing-masing komponen sesuai dengan rencana kegiatan dan skala prioritas yang telah ditetapkan, yaitu:  Air limbah  Persampahan  Drainase  PHBS Berdasarkan kebutuhan anggaran dari masing-masing komponen tersebut di atas, kemudian didistribusikan ke masing-masing instansi atau sumber anggaran sesuai dengan tugas pokok dan wewenang masing-masing, yaitu:  APBD Kabupaten/Kota  APBD Provinsi  APBN dan PHLN  Swasta (CSR)  Masyarakat Untuk pendanaan APBD Provinsi dan APBN/PHLN, Pokja akan memanfaatkan arahan dan masukan yang telah diberikan oleh pihak Provinsi (Tim Pokja atau SKPD yang berwenang) dan Pusat (PMU/PIU atau Satker). Hal ini untuk menghindari salah alokasi atau salah perhitungan. Hasil perhitungan anggaran disusun dalam Tabel Matrix Program dan Anggaran (gunakan software Microsoft Excel). Proses penyusunan Anggaran Sanitasi ini mungkin akan mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian, oleh sebab itu versi perubahan sebaiknya disimpan (diarsip). Setelah semua pihak sepakat maka Rencana Anggaran ini dapat dikonsultasikan kepada Pimpinan SKPD masing-masing untuk memperoleh persetujuan. Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Hitung dan Tetapkan Harga Satuan (unit cost) Hitung dan tetapkan Harga Satuan (unit cost) dari masing-masing kegiatan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan. Ada beberapa cara untuk menentukan Harga Satuan tersebut:  Menggunakan pedoman harga yang telah tersedia  Menggunakan harga satuan tahun sebelumnya, dengan penyesuaian harga (inflasi)  Melakukan estimasi harga atau perhitungan sendiri  Semua kegiatan harus mempunyai harga satuan yang disepakati 2. Hitung Kebutuhan Anggaran per Kegiatan Hitung kebutuhan anggaran untuk masing-masing kegiatan, sesuai dengan rencana kegiatan dan prioritas yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya (Bab 3 atau Matrix Tabel Program, khususnya jumlah unit yang dibutuhkan, dan penjadualannya). Rumus sederhana : Jumlah Unit x Harga Satuan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 16
  • 26. 3. Susun dan Rekapitulasi Rencana Anggaran per Komponen Susun dan rekapitulasi rencana anggaran per komponen untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:  Rencana Anggaran Air limbah  Rencana Anggaran Persampahan  Rencana Anggaran Drainase  Rencana Anggaran PHBS 4. Susun dan Rekapitulasi Rencana Anggaran per Sumber Anggaran Susun dan rekapitulasi rencana anggaran per sumber anggaran, baik bersumber dari pemerintah maupun partisipasi swasta dan masyarakat, yaitu:  APBD Kabupaten/Kota  APBD Provinsi  APBN dan PHLN  Swasta  Masyarakat 5. Susun dan Periksa Tabel Matrix Program dan Anggaran Susun dan periksa kembali Tabel Matrix Program dan Anggaran yang mencakup: a. Detail anggaran untuk masing-masing komponen b. Detail anggaran untuk masing-masing sumber anggaran c. Rekapitulasi total anggaran 6. Antisipasi Funding Gap, dan Usulan Solusinya Besar kemungkinan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi jauh lebih besar dari kemampuan dan ketersediaan dana. Oleh sebab itu sejak awal perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran (funding gap) dan usulan solusinya. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan:  Periksa dan sesuaikan kembali unit cost  Periksa dan sesuaikan kembali jumlah unit yang dibutuhkan dan penjadualannya  Kembangkan alternatif pendanaan, misalnya dana hibah, CSR, bantuan provinsi, dll. 7. Lakukan Penyesuaian Perhitungan Diskusikan dan sesuaikan lagi perhitungan anggaran, dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya ketersediaan dan kemampuan pendanaan daerah (APBD Kabupaten/Kota). Lakukan iterasi dan diskusi berulang-ulang untuk lebih meyakinkan dan mempertajam Rencana Anggaran Sanitasi tersebut. Namun demikian, setiap perubahan harus tetap disimpan atau diarsip (softcopy dan/atau hardcopy). 8. Penyiapan Dokumen MPS Setelah materi tersebut disiapkan (teks, tabel, grafik dan lampiran-lampirannya), Pokja dapat mulai menyusun draft Bab 4. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 17
  • 27. Kegiatan penyiapan Bab 4: a. Susun draft Bab 4 : teks, tabel, grafik, dan lampiran-lampirannya b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 4, lakukan(QA c. Konsultasikan Rencana Anggaran Sanitasi dengan SKPD masing-masing d. Tampung masukan dari masing-masing SKPD sebagai bahan penyempurnaan dokumen 9. Unggah Bab 4 ke Nawasis Bab 4 yang telah disusun, dibahas, diperiksa dan dikonsultasikan dengan SKPD selanjutnya diunggah (upload) ke web Nawasis. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 18
  • 28. Kegiatan 6 Internalisasi Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis MPS-02 Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 2 Minggu Tujuan   Melakukan internalisasi kepada Pimpinan SKPD Kabupaten/Kota dan instansi terkait Mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan atas program, kegiatan dan anggaran dari masingmasing Kepala SKPD Kabupaten/Kota Output     Kesepakatan atas kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang Kesepakatan atas kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten./Kota Usulan kegiatan yang pembiayaannya melalui APBD Provinsi dan atau APBN dan PHLN Bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Deskripsi Internalisasi dilakukan setelah penyusunan Rencana Kegiatan Sanitasi (Kegiatan 4) dan Rencana Anggaran Sanitasi (Kegiatan 5) telah selesai dilaksanakan. Internalisasi ini dipersiapkan dan dilaksanakan oleh Pokja Kabupaten/Kota, dan akan hadir:  Kepala SKPD, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan sanitasi  Tim Anggaran Pembangunan Daerah Agenda dari internalisasi secara garis besar adalah sebagai berikut:  Pembukaan dan pengantar internalisasi  Paparan Pokja Kabupaten/Kota mengenai : prioritas pembangunan sanitasi, rencana kegiatan sanitasi, dan anggaran sanitasi  Diskusi dan tanya jawab  Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 19
  • 29. Langkah-Langkah Pelaksanaan 1. Melakukan Persiapan Internalisasi Agar internalisasi dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan hasil optimal sebagaimana yang diharapkan maka perlu dilakukan persiapan yang baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan: a. Persiapkan bahan-bahan presentasi b. Persiapkan dokumen dan data pendukung c. Undangan dikirimkan minimal 3 hari sebelumnya (termasuk executive summary). d. Persiapkan tempat penyelenggaraan internalisasi dan sarana pendukungnya 2. Pelaksanaan Internalisasi Pelaksanaan internalisasi ini mencakup: a. Pembukaan dan pengantar internalisasi b. Paparan Tim Pokja Kabupaten/Kota c. Diskusi dan tanya jawab d. Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis e. Kesepakatan atas kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten/Kota f. Usulan kegiatan yang akan dianggarkan melalui APBD Provinsi dan APBN g. Buat notulensi dan berita acara rapat internalisasi. 3. Tindak Lanjut Menindaklanjuti hasil internalisasi: a. Rangkum dan simpulkan saran dan masukan selama internalisasi b. Sempurnakan kembali Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 20
  • 30. Kegiatan 7 Rencana Implementasi Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Teknis MPS-03 Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 4 Minggu Tujuan     Memeriksa status kesiapan masing-masing kegiatan Inventarisasi langkah dan tindak-lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap Merencanakan kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan MPS Merencanakan kegiatan updating MPS secara reguler Output     Status kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan Langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap Rencana monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan MPS Rencana updating MPS secara reguler Penyajian dalam Dokumen MPS : Bab 5 Lampiran D : Rencana Implementasi : Checlist “Pemenuhan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria)” Deskripsi Setelah materi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi disepakati bersama, langkah selanjutnya adalah memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah ditetapkan, yaitu:  Ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis  Ketersediaan Lahan, termasuk resettlement (bila ada)  Organisasi Pelaksana  Organisasi Pengelola  Kesediaan Daerah untuk menerima Aset (bila bantuan dari Pusat/Provinsi)  Kesediaan Daerah untuk menyediakan biaya Operaasi dan Pemeliharaan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 21
  • 31. Pemeriksaan “kesiapan” ini untuk memastikan rencana kegiatan dan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, di lokasi yang tepat, oleh dinas/instansi yang telah siap. Selain itu kepastian paska-konstruksi juga harus dipersiapkan seperti organisasi pengelola, serah-terima aset, dan biaya O&M. Rencana Monitoring dan Evaluasi (Monev) dibutuhkan untuk memantau pelaksanaan kegiatan secara berkala, sehingga dapat mengatasi kendala dan permasalahan secara cepat dan tepat. Hasil Monev ini selanjutnya menjadi masukan bagi Review MPS yang akan dilaksanakan secara reguler setiap tahun. Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Periksa status kesiapan pelaksanaan berdasarkan readiness criteria: 2. Uraikan tindak lanjut yang harus segera diselesaikan, khususnya bagi kegiatan yang belum memenuhi Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria), utamanya: a. Kebutuhan studi dan perencanaan teknis b. Penyelesaian masalah pengadaan lahan dan resettlement (bila ada) c. Penyiapan instansi pengelola prasarana dan sarana yang telah dibangun, dll. 3. Merencanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan 4. Merencanakan updating tahunan MPS 5. Penyiapan Dokumen MPS a. Menyusun draft Bab 5 : teks, tabel, grafik, dan lampiran-lampirannya b. Periksa kelengkapan dan kualitas draft Bab 5 (QA) c. Konsultasikan Rencana Implementasi dengan Pimpinan SKPD 6. Unggah Bab 5 ke Nawasis 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 22
  • 32. Kegiatan 8 Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Praktis SSK Konsultasi Teknis Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 2 minggu Tujuan  Penyelenggaraan Konsultasi Teknis MPS yang dihadiri oleh SKPD Kabupaten/Kota, Provinsi dan perwakilan pusat (PMU dan 3 PIU). Output    Kesepahaman atas kegiatan sanitasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun mendatang oleh Provinsi dan Pusat Kesepahaman atas kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi dan APBN & PHLN Bahan masukan untuk penyempurnaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Deskripsi Setelah draft Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) selesai disusun dan dinyatakan cukup baik dan lengkap, maka kegiatan selanjutnya adalah penyelenggaraan Konsultasi Teknis atau forum pembahasan materi secara teknis. Rapat Konsultasi Teknis ini diprakarsai oleh Tim Pokja Kabupaten/Kota dan akan dihadiri oleh:  Perwakilan Pusat (Kepala PMU dan/atau PIU)  Perwakilan Provinsi (Kepala SKPD dan/atau Pokja Provinsi)  Perwakilan perusahaan/organisasi setempat (sesuai kebutuhan) Rapat Konsultasi Teknis utamanya membahas mengenai rencana kerja dan anggaran yang perlu mendapat perhatian dan dukungan pendanaan dari Pusat (APBN dan PHLN) dan Provinsi (APBD Provinsi). Agenda Konsultasi Teknis ini secara garis besar adalah sebagai berikut:  Pembukaan dan pengantar rapat Konsultasi Teknis  Paparan Pokja Kabupaten/Kota 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 23
  • 33.      Paparan Pokja Provinsi Paparan Pusat (PMU/PIU) Diskusi dan tanya jawab Desk untuk membahas rencana kegiatan dan anggaran secara lebih teknis Penandatanganan kesepakatan antar Pokja Kabupaten/Kota dengan Pokja Provinsi dan Pokja Pusat (atau perwakilan PMU/PIU) Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Persiapan Konsultasi Teknis a. Mempersiapkan bahan-bahan konsultasi (draft MPS, matrix tabel program dan anggaran, dll) b. Mengirimkan bahan-bahan konsultasi kepada Pokja Provinsi c. Mengirimkan bahan-bahan konsultasi kepada Pusat (PMU dan 3 PIU) 2. Pelaksanaan Konsultasi Teknis a. Presentasi draft MPS oleh Pokja Kabupaten/Kota b. Diskusi dan tanggapan c. Desk per sumber anggaran d. Kesepakatan atas program dan anggaran dari para pihak 3. Paska Konsultasi Teknis a. Penyempurnaan program dan anggaran b. Penyempurnaan draft MPS sesuai arahan/masukan Konsultasi Teknis 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 24
  • 34. Kegiatan 9 Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Praktis SSK Finalisasi MPS Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 2 – 4 minggu Tujuan    Finalisasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi berdasarkan hasil Konsultasi Teknis MPS Memastikan Dokumen MPS telah memenuhi persyaratan penjaminan kualitas (QA) Penyiapan/Penyusunan Proposal ke berbagai sumber dana (CSR Swasta, Donor, dll) Output   Tersusunnya dokumen MPS final Disahkannya dokumen MPS oleh Kepala Daerah Deskripsi Finalisasi MPS merupakan milestone terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan Memorandum Program. Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya MPS oleh Kepala Daerah. Penyempurnaan MPS terutama untuk menampung masukan, saran dan koreksi yang diperoleh dari rapat Konsultasi Teknis. Bagian terpenting dari milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang dokumen MPS yang telah disusun, terutama terkait dengan Prioritas Pembangunan Sanitasi, Rencana Kegiatan Sanitasi, Rencana Anggaran Sanitasi, dan Rencana Implementasinya. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen MPS yang telah disusun dan disepakati bersama ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan sebaik mungkin dan memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Periksa kembali draft MPS, bab per bab dan lampiran-lampirannya 2. Susun ringkasan (executive summary) MPS, baik dalam Bahasa Indonesia maupun English 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 25
  • 35. 3. 4. 5. 6. Konsultasikan kembali draft MPS dengan seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang Lakukan perbaikan draft MPS sesuai masukan dari para Ketua dan Wakil Ketua Bidang Finalisasi dokumen MPS Lakukan advokasi kepada Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan dokumen MPS 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 26
  • 36. Kegiatan 10 Tindak Lanjut Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Praktis SSK Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : 3 – 4 bulan Tujuan     Pemenuhan Readiness Criteria yang belum terpenuhi Penyiapan/penyusunan Proposal CSR atau untuk lembaga lainnya Pemasaran Proposal ke berbagai sumber pendanaan (swasta/BUMN) Pengawalan program ke dalam mekanisme penganggaran reguler Output    Tersusunnya beberapa Proposal (minimal Proposal CSR Sanitasi) Terlaksananya proses pemasaran (presentasi) Proposal ke berbagai sumber pendanaan Terakomodasikannya program/kegiatan ke dalam mekanisme penganggaran reguler Dokumen Terpisah :  Proposal Sanitasi ke CSR dan/atau ke lembaga donor Deskripsi Setelah Dokumen MPS Kabupaten/Kota selesai disusun, maka tindak lanjutnya yang harus segera dilaksanakan adalah:  Menyusun Proposal CSR yang akan diajukan ke pihak swasta atau BUMN  Melaksanakan pemasaran program/kegiatan, khususnya yang belum ada komitmen pendanaannya, ke berbagai sumber pendanaan  Pengawalan program ke dalam mekanisme penganggaran reguler untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat teranggarkan pada Tahun Anggaran mendatang. Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Penyusunan Proposal 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 27
  • 37. a. Identifikasi target/calon penyandang dana b. Menyusun deskripsi program dan kegiatan c. Menyusun Proposal 2. Pemasaran Proposal a. Mengirimkan Proposal ke target/calon penyandang dana b. Presentasi Proposal (minimal dalam forum CSR) c. Tindak lanjut, hingga diperoleh kesepakatan dari pihak Swasta/BUMN 3. Pengawalan Program dalam mekanisme penganggaran reguler a. Memantau proses penganggaran APBD Kabupaten/Kota b. Memantau proses penganggaran APBD Provinsi c. Memantau proses penganggaran APBN dan PHLN 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 28
  • 38. Monev & QA Monitoring, Evaluasi dan Penjaminan Kualitas Dokumen Referensi Terkait : Petunjuk Monev dan QA Pelaksana : Pokja Kabupaten/Kota Lama Kegiatan : Sepanjang tahun Tujuan    Melakukan monitoring dan evaluasi selama proses penyusunan MPS secara reguler Melakukan penjaminan kualitas (QA) atas dokumen MPS Melaporkan hasil monitoring, evaluasi dan QA untuk ditindaklanjuti Output    Terlaksananya monitoring dan evaluasi secara reguler Terlaksananya penjaminan kualitas (QA) atas dokumen MPS Laporan hasil monitoring, evaluasi dan QA untuk ditindaklanjuti Deskripsi Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sejak awal hingga akhir kegiatan penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, sepanjang tahun. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan perangkat Monev berbasis web (web-based) yang dapat diakses di situs : ppsp.nawasis.info. Pemantauan ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkembangan dan kemajuan (progress) dari penyusunan dokumen MPS. Hal yang dipantau meliputi:  Kemajuan pelaksanaan kegiatan  Kemajuan penyusunan dokumen  Hasil penilaian kualitas dokumen Kegiatan penjaminan kualitas (QA) bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan sudah memenuhi baku mutu (standard) yang dipersyaratkan. Langkah-langkah Pelaksanaan 1. Kenali alamat website nawasis : ppsp.nawasis.info) 2. Dapatkan kode akses ke websites nawasis : username dan password 3. Setiap selesai melaksanakan kegiatan, Tim Pokja harus melaporkannya ke website nawasis dengan cara mencentangnya pada urutan kegiatan yang telah disediakan (lihat Lampiran 1). 4. Setiap selesai menyusun draft Laporan (Bab dan lampirannya), Tim Pokja harus segera mengunggah (upload) dokumen tersebut ke website nawasis (lihat Lampiran 2). 5. Menindaklanjuti hasil temuan monev 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 29
  • 39. 6. Untuk menjamin kualitas Memorandum Program Sanitasi, Tim Pokja harus melakukan penilaian/ penjaminan kualitas secara mandiri (QA). Penilaian ini mencakup (lihat Lampiran 3): a. Kualitas proses MPS b. Kualitas produk MPS 7. Bila nilai QA masih belum memenuhi persyaratan baku mutu yang ditentukan, maka Tim Pokja harus melakukan penyempurnaan atau melengkapi bagian yang masih kurang. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 30
  • 40. Lampiran 1 Monev Progres Penyusunan MPS Monev MPS (Nawasis) 1. Persiapan, Konsolidasi Kelembagaan dan Penyiapan Workplan 1.1. Kick of Meeting - Pertemuan Awal Kab./Kota 1.2. Cek Status Kelembagaan Pokja Kab./Kota 1.3. Cek Status SSK 1.4. Penyusunan & Strategi Rencana Kerja oleh Pokja Kab./Kota 2. Review Kerangka Kerja Logis dan Program, Kegiatan dan Penganggaran 2.1. Review Kerangka Kerja Logis 2.2. Review Program Kegiatan dan Penganggaran 2.3. Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran hasil review 3. Konsolidasi dan Komitmen Program dan Kegiatan (Eksternalisasi) 3.1. Konsolidasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan (Provinsi dan Pusat) 3.1.1.Pengiriman dokumen ke Pokja Provinsi dan Satker terkait serta Konsultasi 3.1.2.Presentasi awal dihadapan Pokja Povinsi dan Satker terkait 3.1.3.Tindak lanjut sinkronisasi dan konsolidasi Pokja Provinsi, Satker terkait dan SKPD terkait 3.1.4.Pembahasan hasil sinkronisasi dan konsolidasi serta kesepakatan Program. Kegiatan dan Penganggaran yang dapat didukung oleh Prov. dan Pusat 3.2. Presentasi/Desiminasi Akses sumber pendanaan nonpemerintah - Skala Kab./Kota 3.3. Presentasi/Desiminasi Akses sumber pendanaan nonpemerintah - Skala Provinsi 3.4. Penandatanganan Komitmen 3.5. Penetapan Daftar Tunggu 4. Penyiapan/Penyusunan Deskripsi Program dan Proposal 4.1. Penyusunan Deskripsi Program/Kegiatan 4.2. Penyiapan/Penyusunan Proposal ke Swasta / CSR 4.3. Penyiapan/Penyusunan Project Diggest G to G atau Donor 5. Penulisan dan Finalisasi Dokumen MPSS 6. Tindak Lanjut 6.1. Persiapan Implementasi 6.2. Proses Pemasaran kepada sumber-sumber pendanaan potensial 6.3. Proses Pengawalan Program kedalam Mekanisme Penganggaran Reguler/Tahunan (APBD Kab./Kota, APBD Prov. & APBN) Proses & Progres MPS Proses 1 : 1.1 Proses 1 : 1.1 Proses 1 : 1.1 Proses 1 : 1.1 Proses 1 : 1.2 dan 1.3 Proses 2 : 2.1 dan 2.2 Proses 2 : 2.3 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.1 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.2 Kegiatan 7 Proses 4 : 4.3 Proses 4 : 4.3 Catatan: Pencentangan di web Nawasis dilakukan setelah Proses tersebut di atas selesai dilaksanakan. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 31
  • 41. Lampiran 2 Dokumen yang Harus Diunggah ke Nawasis Disesuaikan menjadi: 1. Dokumen Hasil 1 adalah Bab 1 dan Lampirannya 2. Dokumen Hasil 2 adalah Bab 2 dan Lampirannya 3. Dokumen Hasil 3 adalah Bab 3 dan Lampirannya 4. Dokumen Hasil 4 adalah Bab 4, Bab 5 dan Lampirannya 5. Dokumen MPS yang diunggah adalah dokumen MPS Final dan seluruh lampirannya Catatan: Pengunggahan dokumen ke web nawasis dilakukan setelah dokumen tersebut final dan telah diperiksa 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 32
  • 42. Lampiran 3 Penjaminan Kualitas Dokumen MPS8 Bobot Peniaian  Produk  Proses  Total 70% 30% 100% Kualitas Produk 9  Bab 1 dan lampirannya  Bab 2 dan lampirannya  Bab 3 dan lampirannya  Bab 4 dan lampirannya  Bab 5 dan lampirannya Bobot : 10% : 10% : 30% : 30% : 20% Kualitas Proses10  Persiapan  Internalisasi  Konsultasi Teknis : 15% : 35% : 50% Nilai 5 4 3 2 1 Bobot : Sangat Memuaskan : Memuaskan : Cukup Memuaskan : Kurang Memuaskan : Tidak Memuaskan Hasil Penilaian  Penilaian per item : Bobot x nilai  Penilaian akhir : Jumlah dari seluruh penilaian per item 8 Penentuan bobot dan nilai tersebut di atas merupakan indikasi Penulis, silahkan disesuaikan lagi. Rincian penilaian kualitas dokumen MPS dari masing-masing Bab diserahkan kepada Tim Panel Daerah 10 Rincian penilaian kualitas proses selama pelaksanaan penyusunan MPS diserahkan kepada Tim Panel Daerah 9 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 1- 33
  • 43. Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota Bagian 2 Outline Laporan Memorandum Program Sanitasi (MPS) CATATAN : OUTLINE INI MASIH BERSIFAT INDIKATIF ... SILAHKAN SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN ANDA
  • 44. OUTLINE MPS11 RINGKASAN EKSEKUTIF EXECUTIVE SUMMARY (English version) KATA PENGANTAR BUPATI/WALIKOTA SURAT KESEPAKATAN BERSAMA TIM POKJA / PENYUSUN MPS DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab 1 Pendahuluan 1.1 1.2 1.3 1.4 Latar Belakang Maksud dan Tujuan Wilayah Perencanaan Metodologi Bab 2 Prioritas Pembangunan Sanitasi 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Profil Kabupaten/Kota Penduduk Area Beresiko Keuangan Daerah 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Air Limbah Permasalahan Air Limbah Sasaran Pembangunan Air Limbah Prioritas Pembangunan Air Limbah 2.3 2.2.1 2.2.2 2.2.3 Persampahan Permasalahan Persampahan Sasaran Pembangunan Persampahan Prioritas Pembangunan Persampahan 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 Drainase Permasalahan Drainase Sasaran Pembangunan Drainase Prioritas Pembangunan Drainase 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 Kesehatan (PHBS) Permasalahan Kesehatan (PHBS) Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS) Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS) 2.6 Kerangka Kerja Logis (di Lampiran) 11 Outline ini masih bersifat indikatif, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 1
  • 45. Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3 3.3.1 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 Rencana Kegiatan Air Limbah Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah  Rencana Sistem Setempat (On-site)  Rencana Sistem Terpusat (Off-site)  Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada) Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Rencana Kegiatan Persampahan Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan  Rencana Pengurangan Sampah  Rencana Penanganan Sampah Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Rencana Kegiatan Drainase Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase  Rencana Pembangunan Saluran Drainase  Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase  Studi dan Perencanaan Teknis  Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Rencana Kegiatan Kesehatan Rencana Kegiatan PHBS Rencana Kegiatan PHBS Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi 4.1 Rekapitulasi Anggaran 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Rencana Anggaran Pemerintah APBD Kab/Kota APBD Provinsi APBN & PHLN 4.3 4.3.1 4.3.2 Rencana Anggaran Non-Pemerintah Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Potensi Kontribusi Masyarakat 4.4 Antisipasi Funding-Gap 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 2
  • 46. Bab 5 Rencana Implementasi 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan Studi & Disain, dan Dokumen Tender Lahan dan Resettlement Kesiapan Organisasi Pengelola 5.2 5.2.1 5.2.2 Monev dan Updating MPS Monitoring dan Evaluasi Updating MPS Tahunan 5.3 Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua Lampiran-lampiran A. Kerangka Kerja Logis (KKL) B. Profil Kegiatan (hanya untuk kegiatan utama) C. Rencana Kegiatan dan Anggaran a. Rekapitulasi Anggaran b. Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota c. Sumber Pendanaan APBD Provinsi d. Sumber Pendanaan APBN dan PHLN e. Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta f. Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat g. Daftar Tunggu D. Hasil-hasil perhitungan (penentuan prioritas, volume, dll) E. Checklist Pemenuhan Kriteria Kesiapan Pelaksanaan F. Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua a. Tahun Anggaran 2015 b. Tahun Anggaran 2016 Dokumen Terpisah (sesuai kebutuhan) 1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Swasta CSR) 2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah) 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 3
  • 47. Bab 1 Pendahuluan Petunjuk Umum  Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, wilayah perencanaan, dan sistematika dokumen.  Uraikan dengan singkat, dan jelas.  Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 1.1 Latar Belakang    1.2 Maksud dan Tujuan  1.3 Berisi penjelasan mengenai pentingnya penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), baik bagi Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) maupun bagi lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat. Jelaskan pula konteks penyusunan MPS ini dengan pelaksanaan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Jelaskan pula keterkaitan antara MPS dengan proses penganggaran secara umum. Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya dokumen MPS. Wilayah Perencanaan   Berikan penjelasan mengenai wilayah perencanaan, letak dan orientasi geografis kabupaten/kota. Gambar 1.1 informasi mengenai wilayah perencanaan (kabupaten/kota), dan orientasi geografis (di dalam provinsi). Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten/Kota 1.4 Metodologi  Berikan penjelasan mengenai metode pendekatan, proses, dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan MPS. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 4
  • 48. Bab 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Petunjuk Umum  Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil review SSK, sasaran dan prioritas pembangunan sanitasi untuk 5 tahun mendatang.  Jabarkan dan simpulkan hasil review Buku Putih dan SSK, khususnya aspek kependudukan, area beresiko sanitasi, dan potensi pendanaan sanitasi. Telaah kembali (dan sempurnakan, bila diperlukan) Kerangka Kerja Logis (KKL).  Jabarkan dan simpulkan kondisi dan permasalahan, sasaran dan target, dan prioritas pembangunan dari masing-masing komponen sanitasi.  Uraikan dengan singkat, dan jelas.  Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 2.1 Profil Kabupaten/Kota 2.1.1 Penduduk   Berisi penjelasan mengenai aspek kependudukan kabupaten/kota, yang meliputi : jumlah, distribusi, kepadatan, kondisi sosial ekonominya, dan proyeksinya hingga 5 (lima) tahun mendatang. Tabel 2.1 menjelaskan mengenai data kependudukan tahun terakhir, dan Tabel 2.2 menjelaskan hasil proyeksi penduduk untuk 5 tahun mendatang (periode perencanaan). Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2013 No. Kecamatan Luas (Km2) Penduduk Tahun 2013 Jumlah Kepadatan Keterangan (Perkotaan, Perdesaan) 1 2 3 4 5 6 Jumlah Sumber : Tabel 2.2 Proyeksi Penduduk No. Kecamatan Tingkat Perkembangan 1 Proyeksi Jumlah Penduduk 2 3 4 5 1 2 3 4 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 5
  • 49. No. Tingkat Perkembangan Kecamatan 1 Proyeksi Jumlah Penduduk 2 3 4 5 5 6 Jumlah Sumber : 2.1.2 Area Beresiko   Berisi penjelasan mengenai area beresiko sanitasi, yang meliputi lokasi/kawasan yang mempunyai resiko sanitasi, penanganan yang dibutuhkan, dan informasi lainnya. Tabel 2.3 dan Gambar 2.1 menjelaskan mengenai Area Beresiko Sanitasi sebagaimana yang diidentifikasikan dalam BPS/SSK. Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi (contoh) No. Desa/Kelurahan Jumlah Penduduk Kecamatan Luas Kawasan Tingkat Resiko Kebutuhan Penanganan 1 2 3 4 5 6 Jumlah di Area Beresiko % terhadap Total Kabupaten/Kota Gambar 2.1 Peta Area Beresiko 2.1.3 Keuangan Daerah   Berisi penjelasan mengenai kondisi keuangan Daerah dan kemampuan pendanaan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang. Tabel 2.4, menjelaskan mengenai proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi (APBD Kabupaten/Kota) untuk 5 tahun mendatang. Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi No. 1 2 3 Uraian Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Keterangan Perkiraan Belanja Langsung Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi Perkiraan Komitmen 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 6
  • 50. No. Uraian Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Keterangan Pendanaan Sanitasi Jumlah Sumber : SSK, Tabel 2.6. 2.2 Air Limbah 2.2.1 Permasalahan Air Limbah     Penjelasan mengenai permasalahan air limbah dari berbagai aspek Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.5 Permasalahan Air Limbah Diagram Sistem Sanitasi Permasalahan dan Rekomendasinya Prasarana dan Sarana Air Limbah:  User Interface  Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal  Pengangkutan dan/atau Pengaliran  Pengolahan Akhir Terpusat  Daur Ulang / Pembuangan Akhir Aspek Pendukung (non-fisik):  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan  Pendanaan  Peraturan  Peran serta Masyarakat dan Swasta Sumber: Survei EHRA, Buku Putih Sanitasi, SSK, dll. 2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah   Penjelasan mengenai sasaran pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 7
  • 51. Tabel 2.6 Sasaran dan Cakupan Pelayanan Air Limbah (contoh) Sistem Eksisting Tahun 1 (%) Target Cakupan Layanan (%) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Keterangan On-site  Individual  Komunal  Cubluk Offsite  IPAL Kawasan  IPAL Kota BAB Sembarang 1 1 1 1 1 1 PS Air Limbah Truk Tinja IPLT Keterangan: 1 = % dari jumlah penduduk kota yang dilayani oleh sistem tersebut 2 = jumlah unit kendaraan 3 = efisiensi (pemanfaatan dari kapasitas) IPLT 2.2.3 2 3 Prioritas Pembangunan Air Limbah   Penjelasan mengenai prioritas pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.7 Prioritas Pembangunan Air Limbah (contoh) Uraian Kegiatan Lokasi Prioritas 1 2 3 Keterangan Sistem Setempat (On-Site) Sistem Terpusat (Off-site) Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 8
  • 52. 2.3 Persampahan 2.2.1 Permasalahan Persampahan     Penjelasan mengenai permasalahan persampahan dari berbagai aspek Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.8 Permasalahan Persampahan Diagram Sistem Sanitasi Permasalahan dan Rekomendasinya Prasarana dan Sarana Persampahan:  User Interface  Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal  Pengangkutan dan/atau Pengaliran  Pengolahan Akhir Terpusat  Daur Ulang / Pembuangan Akhir Aspek Pendukung (non-fisik):  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan  Pendanaan  Peraturan  Peran serta Masyarakat dan Swasta Sumber: Survei EHRA, Buku Putih Sanitasi, SSK, dll. 2.2.2 Sasaran Pembangunan Persampahan   Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.9 Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan Persampahan Sistem Eksisting (%) Target Cakupan Layanan (%) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Penanganan langsung (direct) Penanganan tidak langsung (indirect) Penanganan berbasis masyarakat Belum tertangani 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Tahun 4 Ket Tahun 5 1 1 1 1 Halaman 2- 9
  • 53. Sistem Eksisting (%) Target Cakupan Layanan (%) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Ket Tahun 5 PS Persampahan Alat Angkut TPS 3R TPA (sistem) TPA (areal terpakai) Keterangan: 1 = % dari jumlah penduduk kota yang dilayani oleh sistem tersebut 2 = jumlah unit kendaraan 3 = sistem / opsi teknologi (open dumping, controlled landfill, atau sanitary landfill) 4 = Kapasitas TPA terpakai (% dari total luas TPA) 2.2.3 2 2 3 4 Prioritas Pembangunan Persampahan   Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.10 Prioritas Pembangunan Persampahan (contoh) Uraian Kegiatan Lokasi 1 Prioritas 2 3 Keterangan Pengurangan Sampah (3R) Penanganan Sampah Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) 2.4 Drainase 2.4.1 Permasalahan Drainase     Penjelasan mengenai permasalahan drainase dari berbagai aspek Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya Penyajian : Teks dan Tabel 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 10
  • 54. Tabel 2.11 Permasalahan Drainase Diagram Sistem Sanitasi Permasalahan dan Rekomendasinya Prasarana dan Sarana Drainase:  User Interface  Pengumpulan dan Penampungan / Pengolahan Awal  Pengangkutan dan/atau Pengaliran  Pengolahan Akhir Terpusat  Daur Ulang / Pembuangan Akhir Aspek Pendukung (non-fisik):  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan  Pendanaan  Peraturan  Peran serta Masyarakat dan Swasta Sumber: Survei EHRA, Buku Putih Sanitasi, SSK, dll. 2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase   Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.12 Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan Drainase (contoh) Drainase Eksisting (%) Target Cakupan Layanan (%) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Ket Titik genangan 1 Luas genangan (ha) 1 Keterangan: 1 = Jumlah dan luas kawasan yang selalu tergenang (kedalaman .... m, waktu ..... jam) 2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase   Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 11
  • 55. Tabel 2.13 Prioritas Pembangunan Drainase (contoh) Uraian Kegiatan Prioritas 1 2 3 Lokasi Keterangan Pembangunan saluran drainase Pembangunan bangunan pendukung Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) 2.5 Kesehatan (PHBS) 2.5.1 Permasalahan Kesehatan (PHBS)     Penjelasan mengenai permasalahan PHBS dari berbagai aspek Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif. Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.11 Permasalahan PHBS Diagram Sistem Sanitasi Permasalahan dan Rekomendasinya Prasarana dan Sarana PHBS: Aspek Pendukung (non-fisik):  Kelembagaan  Pendanaan  Peraturan  Peran serta Masyarakat dan Swasta Sumber: Survei EHRA, Buku Putih Sanitasi, SSK, dll. 2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)   Penjelasan mengenai sasaran pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 12
  • 56. Tabel 2.12 Sasaran dan Target Cakupan Pelayanan PHBS PHBS Eksisting (%) Target Cakupan Layanan (%) Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Ket Keterangan: 2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)   Penjelasan mengenai prioritas pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun Penyajian : Teks dan Tabel Tabel 2.13 Prioritas Pembangunan PHBS (contoh) Uraian Kegiatan 2.6 Lokasi 1 Prioritas 2 3 Keterangan Kerangka Kerja Logis  Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk masing-masing komponen dapat dilihat di Lampiran. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 13
  • 57. Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi Petunjuk Umum  Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.  Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.  Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap seluruh kegiatan diletakkan di Lampiran)  Uraikan dengan singkat, dan jelas.  Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah 3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah  Uraikan dengan ringkas:  Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal  Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota  Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada) 3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah  Uraikan dengan ringkas:  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah No. Kegiatan Detail Lokasi Outcome Jumlah Luas Penduduk Kawasan Profil Kegiatan 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran B Profil Kegiatan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 14
  • 58. Tabel 3.2 Rencana Kebutuhan Pengembangan Air Limbah No. Detail Lokasi Kegiatan Kebutuhan Pengembangan / Volume Satuan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran Gambar 3.1 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Air Limbah 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan 3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan  Uraikan dengan ringkas:  Rencana Pengurangan Sampah  Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, dan TPA. 3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan  Uraikan dengan ringkas:  Studi dan Perencanaan Teknis  Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Persampahan No. Kegiatan Detail Lokasi Outcome Jumlah Luas Penduduk Kawasan Profil Kegiatan 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran B Profil Kegiatan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 15
  • 59. Tabel 3.4 Rencana Kebutuhan Pengembangan Persampahan No. Detail Lokasi Kegiatan Kebutuhan Pengembangan / Volume Satuan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran Gambar 3.2 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Persampahan 3.3 Rencana Kegiatan Drainase 3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase  Uraikan dengan ringkas:  Rencana Pembangunan Saluran Drainase  Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung 3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase  Uraikan dengan ringkas:  Studi dan Perencanaan Teknis  Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Tabel 3.5 Rencana Kegiatan Drainase No. Kegiatan Detail Lokasi Outcome Jumlah Luas Penduduk Kawasan Profil Kegiatan 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran B Profil Kegiatan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 16
  • 60. Tabel 3.6 Rencana Kebutuhan Pengembangan Drainase No. Detail Lokasi Kegiatan Kebutuhan Pengembangan / Volume Satuan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran Gambar 3.3 Peta Lokasi Kegiatan Pembangunan Drainase 3.4 Rencana Kegiatan PHBS 3.4.1 Rencana Kegiatan PHBS  Uraikan dengan ringkas Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi. Tabel 3.7 Rencana Kegiatan PHBS No. Kegiatan Detail Lokasi Outcome Jumlah Luas Penduduk Kawasan Profil Kegiatan 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 Keterangan : (1) Penjelasan rinci dapat dilihat pada Lampiran B Profil Kegiatan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 17
  • 61. Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Petunjuk Umum  Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).  Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.  Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran)  Uraikan dengan singkat, dan jelas.  Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 4.1 Rekapitulasi Anggaran   Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS). Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran, per sumber anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN, Partisipasi Swasta dan Partisipasi Masyarakat) dan per komponen (air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS). Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran X Rp. 1 Juta Sumber Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2 APBD Provinsi 3 APBN & PHLN Jumlah A No. Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta 2 Masyarakat Jumlah B Total (A + B) 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 18
  • 62. Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran per Komponen Sanitasi X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Draianse 4 PHBS Jumlah 4.2 Rencana Anggaran Pemerintah 4.2.1 APBD Kab/Kota   Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota. Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS Jumlah 4.2.2 APBD Provinsi   Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi. Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS Jumlah 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 19
  • 63. 4.2.3 APBN & PHLN   Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN dan PHLN. Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN dan PHLN X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS Jumlah 4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah 4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D   Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta. Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS Jumlah 4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat  Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.  Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 20
  • 64. Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat X Rp. 1 Juta No. Uraian Kegiatan Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran 1 Air Limbah 2 Persampahan 3 Drainase 4 PHBS Jumlah 4.4 Antisipasi Funding-Gap  Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhka jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut. Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten/Kota X Rp. 1 Juta No. 1 2 3 4 Uraian Tahun Anggaran Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Total Anggaran Kebutuhan Pendanaan Kemampuan Pendanaan Selisih (Rp) Selisih (%) 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 21
  • 65. Bab 5 Rencana Implementasi Petunjuk Umum  Bab ini memberikan penjelasan mengenai status kesiapan pelaksanaan (implementasi) kegiatan, khususnya pada tahun pertama dan kedua.  Bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan, maka perlu dilakukan tindakan segera, agar kendala tersebut dapat tertangani dengan baik dan efektif, utamanya masalah perencanaan teknis, pembebasan lahan dan resettlement (bila ada), dan penyiapan organisasi pengelola (bila belum ada).  Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi tahunan, dan updating MPS.  Lengkapi tabel rencana implementasi (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran)  Uraikan dengan singkat, dan jelas.  Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran. 5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan   Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran O&M), dll. Tabel 5.1 menjabarkan status kesiapan “hanya dari kegiatan-kegiatan utama saja yang membutuhkan penanganan segera (tabel ini hanya menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran). Tabel 5.1 Status Kesiapan Pelaksanaan No. Kegiatan Lokasi 1 Readiness Criteria 2 3 4 5 6 Keterangan 1 2 3 4 5 Keterangan: (1) Studi dan Disain, (2) Lahan, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Organisasi Pengelola, (5) Anggaran, (6) Lainnya. Catatan : Tanda Silang [X] menandakan Persyaratan Readiness Criteria yang telah terpenuhi 5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender   Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. Tabel 5.2 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan penyusunannya segera untuk memenuhi persyaratan “Readiness Criteria.” (tabel ini hanya menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran). 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 22
  • 66. Tabel 5.2 Kebutuhan Studi dan Perencanaan Teknis No. Studi dan Perencanaan Teknis Lokasi Pelaksana Keterangan Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement   Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari. Tabel 5.3 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (tabel ini hanya menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran). Tabel 5.3 Penyelesaian Pembebasan Lahan No. Kegiatan Lokasi Luas Land Use Kendala Keterangan Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola    Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru. Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll. Tabel 5.5 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun (tabel ini hanya menyajikan sebagian data saja, data selengkapnya disajikan di Lampiran). 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 23
  • 67. Tabel 5.5 Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola No. Kegiatan Lokasi Instansi Kendala Keterangan Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 5.2 Monev dan Updating MPS 5.2.1 Monitoring dan Evaluasi   Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPS, misalnya : pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana. Gambar 5.1 menyajikan rencana kerja monitoring dan evaluasi sepanjang tahun. Gambar 5.1 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan No. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Waktu Pelaksanaan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 5.2.2 Updating MPS  5.3 Berisi penjelasan mengenai rencana Updating MPS secara reguler sesuai dengan masukan dari hasil monitoring dan evaluasi. Rencana Implementasi Tahun Pertama dan Kedua  Berisi uraian dan tabel-tabel dari rencana implementasi tahun pertama dan kedua. 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 24
  • 68. Lampiran A Kerangka Kerja Logis   Manfaatkan Kerangka Kerja Logis yang telah disiapkan dalam SSK Penyesuaian hanya bila diperlukan saja. Permasalahan Mendesak Sanitasi Tujuan Sasaran Strategi Program Kegiatan Sumber : SSK 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 25
  • 69. Lampiran B Profil Kegiatan Profil Kegiatan No : .... Program : Kegiatan : Tujuan : Deskripsi Pekerjaan : Rincian Kegiatan : Hasil yang Diharapkan : Penerima Manfaat : Peta Lokasi : Lokasi : Instansi Pelaksana : Instanasi Pengelola : Periode Implementasi : Perkiraan Biaya : Sumber Pendanaan : Foto-foto : Keterangan lain : 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 26
  • 70. Lampiran C: PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN (tabel belum diperbaiki .... kolom tandatangannya, hanya POKJA saja!) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota Sumber Pendanaan APBD Provinsi Sumber Pendanaan APBN dan PHLN Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat Daftar Tunggu
  • 71. REKAPITULASI RENCANA PROGRAM INVESTASI SANITASI Kab. / Kota Provinsi Tahun : (nama kab./kota) : (nama provinsi) : 20xx (contoh: 2013) - (tahun disusunya Review MPS) Halaman ……dari…… Estimasi Outcome NOMOR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 1 2 A. DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw Jml. Penduduk Luas Wilayah s) SATU terlayani terlayani AN Kebutuhan Penanganan menyeluruh Volume Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) Indikasi Biaya (juta rupiah) 2014 2015 2016 2017 Total Volume 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KOTA PROV. APBN 19 2013 20 21 SWASTA/C MASYARA SR KAT KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK 3 4 5 6 22 23 Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah B. KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan C. KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase D. PROHISAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS TOTAL ANGGARAN Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi Kab./Kota ................................................. Ketua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 28
  • 72. RENCANA PROGRAM INVESTASISANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA Kabupaten / Kota Provinsi Tahun : (nama kab./kota) : (nama provinsi) : 20xx (contoh: 2013) - (tahun disusunya Review MPS) Halaman ……dari…… Estimasi Outcome NOMO R 1 A. KODE NOMENKLATUR PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 2 DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw s) 3 4 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Kab./Kota Jml. Penduduk terlayani Luas Wilayah terlayani SATU AN 20xx 20xx 20xx 20xx 5 6 7 8 9 10 11 Volume Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Kab./Kota 20xx Total Volume 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 12 13 14 15 16 17 18 KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah B. KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan C. KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase D. PROHISAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PROHISAN Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA Mengetahui SKPD Kab./Kota: 1) Kepala SKPD.......... 1). Ttd 2) Kepala SKPD.......... 2). Ttd 3) Kepala SKPD.......... Kab./Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi Kab./Kota ..................................... Ketua, 3). Ttd 4) Kepala SKPD.......... 5) ................................. 4). Ttd 5). Ttd 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Nip. xxxxxx xxxxx xxxxx Halaman 2- 29
  • 73. RENCANA PROGRAM INVESTASI SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI Kabupaten / Kota Provinsi Tahun : (nama kab./kota) : (nama provinsi) : 20xx (contoh: 2013) - (tahun disusunya Review MPS) Halaman ……dari…… Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 A. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI Jml. (Kec./Desa/Kel./Kw Penduduk s) terlayani 3 2 4 5 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBD Provinsi Luas Wilayah SATU terlayani AN 6 7 Volume 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Total Volume 8 9 10 11 12 13 Jumlah SKPD Penanggungja wab Pelaksanaan SKPD/Badan Pengelola Pasca Konstruksi 19 20 21 Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah) APBD Provinsi 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 14 15 16 17 18 KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah B. KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan C. KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Sub-Sektor Drainase D. PROHISAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD PROVINSI Mengetahui SKPD Kab./Kota: Mengetahui SKPD Province : 1) Kepala SKPD.......... 1). Ttd 1) Kepala SKPD.......... 1). Ttd 2) Kepala SKPD.......... 2). Ttd 2) Kepala SKPD.......... 3). Ttd 3) Kepala SKPD.......... 4) Kepala SKPD.......... .............................. Nip. xxxxxx xxxxx .............................. Nip. xxxxxx xxxxx 3). Ttd 4). Ttd Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ..................... Ketua, 2). Ttd 3) Kepala SKPD.......... Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi ..................... Ketua, 4) Kepala SKPD.......... 5) ............................ 5). Ttd 5) ............................ 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 4). Ttd 5). Ttd Halaman 2- 30
  • 74. RENCANA PROGRAM INVESTASI SEKTOR SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN Kabupaten / Kota Provinsi Tahun : (nama kab./kota) : (nama provinsi) : 20xx (contoh: 2013) - (tahun disusunya Review MPS) Halaman ……dari…… Estimasi Outcome NOMO KODE NOMENKLATUR R 1 A. PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen) 3 2 DETAIL LOKASI Jml. (Kec./Desa/Kel./Kw Penduduk s) terlayani 4 5 Kebutuhan Penanganan/volume yang dibiayai APBN Luas Wilayah SATU terlayani AN 6 7 Indikasi sumber Pembiayaan APBN (juta rupiah) Jumlah Total Volume RUPIAH MURNI 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx Total Volume 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah 19 PHLN 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20 21 22 23 24 Jumlah 25 SKPD SKPD/Badan Penanggu Pengelola ngjawab Pasca Pelaksana Konstruksi an 26 27 28 KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah B. KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan C. KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase D. PROHISAN Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBN Mengetahui SKPD Kab./Kota: Mengetahui: (Satk er terk ait) 1) Kepala SKPD.......... 1). Ttd 1) Kepala Satker.......... 1). Ttd 2) Kepala SKPD.......... 2). Ttd 2) Kepala Satker.......... 3). Ttd 3) Kepala Satker.......... 4). Ttd 4) Kepala Satker.......... .............................. Nip. xxxxxx xxxxx .............................. Nip. xxxxxx xxxxx 3). Ttd 4) Kepala SKPD.......... Kab / Kota xxx, tanggal / bulan / tahun Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Kab./Kota ..................... Ketua, 2). Ttd 3) Kepala SKPD.......... Disusun, Pokja Sanitasi/AMPL Provinsi ..................... Ketua, 5) ............................ 5). Ttd 5) ............................ 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi 4). Ttd 5). Ttd Halaman 2- 31
  • 75. Contoh Format Kesepakatan: MEMORANDUM PROGRAM SANITASI DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN ANTARA KELOMPOK KERJA (POKJA) KABUPATEN/KOTA ..... DENGAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PROVINSI ....... DAN KELOMPOK KERJA (POKJA) AMPL NASIONAL (PMU/PIU) Pada hari ini ........... tanggal ....., bulan ......, tahun dua ribu empat belas, yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : berkedudukan dan beralamat di Jalan .... , Kota .... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota ...., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2. Nama : berkedudukan dan beralamat di Jalan ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 3. Nama : berkedudukan dan beralamat di Jalan ....., Jakarta , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Nasional, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK; sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Kerjasama dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Provinsi ..... pada Kabupaten/Kota ....., dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN (1) Undang - Undang Republik lndonesia Nomor. 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor. 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nryara Republik lndonesia No 4844) ; (2) Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antiara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 No. 82); (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Keriasama Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 No. 112); (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 22 Mei 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
  • 76. (5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia Nomor660/4919/SJ Tentang pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah. Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Maksud dilakukannya kesepakatan kerjasama ini adalah untuk peningkatan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ..........di Provinsi .........; (2) Tuiuan kesepakatan keriasama ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan segenap potensi dan kompetensi sumber daya yang ada secara optimal dan berkesinambungan guna menuniang proses Prcgram Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ....... di Provinsi ....... pada Tahun .... - ..... secara khusus dalam pendanaan perencanaan dan pelaksanaannya. Pasal 3 RUANG LINGKUP Kesepakatan kerJasama ini dilakukan dalam ruang lingkup pendanaan, perencanaan, pelaksanaan dAn pengawasan kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman lPPSP) pada Kabupaten/Kota ....... di Provinsi ...... pada Tahun ..... - ....., dengan kegiatan (sebutkan, contoh): 1. Masterplan Air Limbah Permukiman 2. lnftastruktur Air Limbah Sistem Setempat dan Sistem Komunal 3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4. Pengelolaan sampah dari sumbernya 5. Pengelolaan sampah dari Stasiun Antara sampai TPA 6. Termpat Pemrosesan Akhir (TPA) Sanitary Landfill 7. Masterplan Drainase 8. Infrastruktur Drainase 9. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Prohisan 10. .................... Pasal 4 PELAKSANAAN KEGIATAN (1) PARA PIHAK akan melaksanakan kesepakatan kerjasama ini dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan turut mengawasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ......... di Provinsi ...... pada Tahun ...-....; (2) PARA PIHAK akan mendukung keberlanjutan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ........ di Provinsi ..... pada Tahun .....- ..... dengan dukungan dana baik APBD Kabupaten/Kota ......, APBD Provinsi ..... dan APBN, sebagai terlampir pada Lampiran 1. (3) PARA PIHAK akan melakukan pengembangan dan penyempurnaan sertia keberlanjutan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ..... di Provinsi ....; (4) PARA PIHAK akan saling koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) pada Kabupaten/Kota ......... di Provinsi ...... pada Tahun .....-.... dengan program dengan melibatkan masyarakat sekitar dengan mengembangkan pembagian manfaat yang terintegrasi, berkelanjutan dan yang berkeadilan; (5) PARA PIHAK akan menunjuk dan menugaskan peiabat teknislberkompeten yang membidangi kesepakatan kerjasama ini dan menindaklanjuti dengan membuat perjanjian kerjasama yang tidak terlepas dengan kesepakatan kerjasama ini serta mengikuti ketentuan peraturan 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 33
  • 77. perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang yang berlaku di masing-masing pihak. Pasal. 5 KETENTUAN PENUTUP (1) Jangka waktu kesepakatan kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak kesepakatan kerjasama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan dengan persetujuan PARA PlHAK; (2) Kegiatan ini akan dievaluasi secara bersama setiap tahunnya guna memperoleh kemajuan akan kesepakatan kerjasama ini dan melaksanakan kesepakatan kerjasama ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai dengan fungsidan tugas masing-masing; (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan diputuskan bersama oleh PARA PIHAK; (4) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini terjadi perbedaan pendapat dan penafsiran, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; (5) Perubahan dari isi kesepakatan keriasama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum yang secara administrasi tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan dari naskah perjanjian keriasama ini; (6) Demikian kesepakatan keriasama inidibuat dalam rarqkap 6 (enam) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah kesepakatan kerjasama ini, bermaterai cukup serta dicap oleh lembaga masing-masing dan secara yuridis mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK PERTAMA POKJA KABUPATEN/KOTA..... PIHAK KEDUA POKJA PROVINSI ..... PIHAK KETIGA POKJA AMPL NASIONAL (PMU/PIU) Nama Nama Nama 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 34
  • 78. Lampiran 1 KESEPAKATAN ALOKASI ANGGARAN (APBD KABUPATEN/KOTA, APBD PROVINSI, DAN APBN) Tahun Anggaran ...... - ........, dalam jutaan Rupiah A. No. 1 2 3 4 B. No. 1 2 3 4 C. No. Sumber Pendanaan : APBD Kabupaten/Kota .... Uraian 1 Tahun Anggaran 3 4 5 4 5 Total Air Limbah Persampahan Drainase PHBS/Higiene Total A Sumber Pendanaan : APBD Provinsi ..... Uraian 1 2 Tahun Anggaran 3 2 Tahun Anggaran 3 Total Air Limbah Persampahan Drainase PHBS/Higiene Total B Sumber Pendanaan : APBN Uraian 1 1 2 3 4 2 Total 4 5 Air Limbah Persampahan Drainase PHBS/Higiene Total C 10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi Halaman 2- 35