• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Keuangan Daerah
 

Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Keuangan Daerah

on

  • 1,658 views

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umm, Aspek Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umm, Aspek Keuangan Daerah.

Statistics

Views

Total Views
1,658
Views on SlideShare
1,385
Embed Views
273

Actions

Likes
0
Downloads
44
Comments
1

5 Embeds 273

http://www.sanitasi.net 254
http://www.weebly.com 11
http://sanitasitesting.weebly.com 4
http://www.sanitasi.net. 2
http://sanitawa.weebly.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
  • Berta, informasi, manual dan materi pelatihan di bidang air dan sanitasi dapat dilihat di website : www.nawasis.com (water Inspiration), www.sanitasi.net (the spirit of water) , dan www.tekniklingkungan.com (engineered by nature).
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Keuangan Daerah Penyusunan RPIJM Cipta Karya, Aspek Keuangan Daerah Presentation Transcript

    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH iRPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA KATA PENGANTARBuku Panduan Keuangan dimaksudkan untuk memberikan penjelasanringkas secara terperinci mengenai pengelolaan keuangan daerah baikuntuk Propinsi maupun Kabupatan/Kota. Panduan Keuangan Daerah inimerupakan bagian dari panduan penyusunan Rencana Program InvestasiJangka Menengah (RPIJM) Bidang PU/Cipta Karya.Produk penyusunan Buku Panduan Keuangan Daerah ini diharapkan dapatmewujudkan pengelolaan keuangan daerah dalam mendanai danmembiayai pembangunan infrastruktur, baik di Propinsi maupun diKabupaten/Kota. Selain itu, diharapkan daerah akan mampu merencanakanpembangunan infrastruktur dengan mengacu dan mempertimbangkankapasitas pendanaan yang dimiliki. Penilaian kapasitas pembiayaandiharapkan akan mampu mendorong daerah mengoptimalkan kemampuanpembiayaan terutama dengan mempergunakan pendanaan eksternal secaraoptimalDengan demikian, dapat diciptakan hasil pembangunan Bidang PU/CiptaKarya di daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas melaluipengelolaan keuangan yang baik dan transparan serta akuntabel, denganmempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku.Akhir kata kami mengucapkan terima kasih, semoga Buku PanduanKeuangan Daerah ini bermanfaat bagi kita semua untuk mewujudkankebersamaan antara Pemerintah Pusat, Propinsi, dan DaerahKabupaten/Kota secara berkelanjutan. September 2007 Tim Penyusun  
    • ii  BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH iiiRPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA DAFTAR ISIBAB I PETUNJUK UMUM ....................................................................... 1 1.1 Komponen Keuangan.................................................................... 1 1.1.1 Komponen Penerimaan Pendapatan .................................. 1 1.2 Komponen Pengeluaran Belanja................................................... 3 1.3 Komponen Pembiayaan ................................................................ 4BAB II PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA........................... 7 2.1 Keuangan Daerah.......................................................................... 7 2.2 Keuangan Perusahaan Daerah....................................................... 7BAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN ................ 9 3.1 Kondisi Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota ...................... 9 3.2 Proyeksi Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota ..................... 9 3.2.1 Proyeksi Penerimaan dan Belanja .................................. 10 3.2.2 Proyeksi PAD dan Dana Perimbangan............................ 12 3.2.3 Proyek Public Saving....................................................... 14BAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANA ............... Error!Bookmark not defined. 4.1 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah .................................... 17 4.1.1 Beberapa Aspek Penting.................................................. 19BAB V RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM................................. 21 5.1 Rencana Pembiayaan .................................................................. 21 5.2 Pelaksanaan Pembiayaan RPIJM................................................ 21  
    • iv  BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 1RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYABAB I PETUNJUK UMUMPembahasan mengenai aspek keuangan dalam penyusunan RIPJM padadasarnya adalah dalam rangka membuat taksiran dana yang tersedia untukmemenuhi kebutuhan pembelanjaan prasarana Kabupaten/Kota, yangmeliputi:1. Pembelanjaan untuk pengoperasiaan dan pemeliharaan prasarana yang telah terbangun;2. Pembelanjaan untuk rehabilitasi dan peningkatan prasarana yang telah ada;3. Pembelanjaan untuk pembangunan prasarana baru.Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM perlumemperhatikan hasil total atau produktivitas dan keuntungan yangdiperoleh dari penggunaan sumberdaya bagi masyarakat dan keuntunganekonomis secara menyeluruh tanpa melihat siapa yang menyediakansumber dana tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasiladanya kegiatan.Pembahasan aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM yang diperhatikanadalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat darisemua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atauperekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakansumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyektersebut.1.1 KOMPONEN KEUANGAN1.1.1KOMPONEN PENERIMAAN PENDAPATANKomponen Penerimaan Pendapatan merupakan penerimaan yangmerupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahkekayaan bersih. Penerimaan Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan AsliDaerah (PAD); (2) Dana Perimbangan; dan (3) Pendapatan lainnya yangsah. Berikut akan dijelaskan satu persatu subkomponen Pendapatan dangambaran umum tentang subkomponen Pendapatan di daerah padaumumnya.  
    • 2 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH 1.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan. PAD bersumber dari : 1. Pajak Daerah, antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas Air, Pajak Balik Nama, Pajak Bahan Bakar, Pajak Pengambilan Air Tanah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Galian Golongan C, Pajak Parkir, dan Pajak lain-lain. Pajak-pajak Daerah ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 65/2001 tentang Pajak Daerah. 2. Retribusi Daerah, antara lain: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Biaya Cetak Kartu, Retribusi Pemakaman, Retribusi Parkir di Tepi Jalan, Retribusi pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemadam Kebakaran, dan lain-lain. Retribusi ini diatur oleh UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 66/2001 tentang Retribusi Daerah. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain hasil deviden BUMD; dan 4. Lain-lain pendapatan yang sah, antara lain : hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar, komisi, potongan, dan lain-lain yang sah. 1.1.1.2 DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas : 1. Dana Bagi Hasil terbagi atas Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) atau yang berasal dari hasil pengelolaan sumber daya alam. BHP antara lain: Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan Badan maupun Pribadi; sedangkan BHBP atara lain : kehutanan, pertambangan umum, perikanan, penambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) dibagikan berdasarkan “Celah Fiskal” yaitu selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal ditambah Alokasi Dasar.  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 3RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan untuk kegiatan khusus, misalnya: reboisasi, penambahan sarana pendidikan dan kesehatan, dan bencana alam.1.2 KOMPONEN PENGELUARAN BELANJAKomponen pengeluaran belanja terdiri dari:1. Belanja Operasi2. Belanja Modal3. Transfer ke Desa/Kelurahan4. Belanja Tak TerdugaTabel I-1Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru No. Sub-Komponen Belanja Rp. 1. Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial Jumlah (1) 2. Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan - Belanja Aset tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya Jumlah (2) 3. Tranfer ke Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Retribusi - Bagi hasil Pendapatan Lainnya Jumlah (3) 4. Belanja Tak Terduga Jumlah (4)Sumber : PP No. 24/2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan  
    • 4 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH 1.3 KOMPONEN PEMBIAYAAN Komponen Pembiayaan (Financing) merupakan komponen yang baru dalam Sistem Keuangan Daerah. Istilah Pembiayaan berbeda dengan Pendanaan (Funding). Pendanaan diartikan sebagai dana atau uang dan digunakan sebagai kata umum, sedangkan Pembiayaan diartikan sebagai penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Contoh konkritnya, di dalam SAP-D yang lama, apabila daerah memperoleh pinjaman, pinjaman tersebut diakui sebagai Penerimaan Pendapatan. Selanjutnya, Penerimaan Pendapatan dari Pinjaman ini tidak mempunyai konsekuensi atau dicatat pembayaran kembali; sedangkan di dalam SAP-D yang baru, apabila daerah memperoleh Pinjaman, maka diterima sebagai Penerimaan Pembiayaan yang perlu dibayar kembali. Demikian pula bila daerah memberi pinjaman, maka dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pinjaman karena akan diterima kembali.  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 5RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYATabel I-2 Struktur Pembiayaan SAP-D yang Baru No. Subkomponen Pembiayaan Rp. 1. Penerimaan Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pemda lainnya Jumlah (1) 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah j. Pemberian Pinjaman kpd Pemda lainnya Jumlah (2)Pembiayaan Netto (1-2)Sumber : PP No. 24/2004 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan  
    • 6 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 7RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYABAB II PROFIL KEUANGAN KABUPATEN/KOTA2.1 KEUANGAN DAERAHBab ini menguraikan profil keuangan Kabupaten/Kota dalam penyusunanRPIJM yang bertujuan untuk membuat taksiran dana yang tersedia untukmemenuhi kebutuhan investasi program PU/Cipta Karya Kabupaten/Kota,meliputi:Gambaran umum kondisi keuangan daerah selama 5 tahun terakhir, yangdipergunakan untuk mengetahui:1. Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencakup (i) Struktur Penerimaan; (ii) Struktur Belanja;2. Trend perkembangan penerimaan dari: (i) Dana Perimbangan; (ii) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (iii) Penerimaan Daerah Yang Sah;3. Trend besaran penerimaan dana pembantuan dari pemerintah atasan (Pusat atau Propinsi);4. Profil dan perkembangan APBD (catatan: Tampilan dalam bentuk tabel III-1) • Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam APBD Kabupaten/Kota • Perkembangan bantuan Pemerintah Pusat (GOI) • Perkembangan kontribusi dan masyarakat • Perkembangan dana pinjaman • Perkembangan dan public saving2.2 KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAHUntuk mendukung sumber pembiayaan dalam komponen proyek costrecovery dan telah memiliki BUMD (seperti sektor air minum,persampahan dan limbah aspek keuangannya meliputi kondisi existing,permasalahan, analisa dan proyeksi untuk: 1) Neraca, 2) Rugi/laba,3) Arus Dana Kas  
    • 8 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 9RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYABAB III PERMASALAHAN DAN ANALISA KEUANGAN3.1 KONDISI KEUANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTASegala permasalahan yang ada tentang kondisi keuangan daerah pada profilkeuangan daerah.Pengelompokan permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:1. Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pungutan pajak dan retribusi yang sedikit mempunyai kaitan dengan kapasitas pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten/Kota.2. Mekanisme dan prosedur pungutan daerah terutama kurangnya keterpaduan fungsi yan efektif antara unit instansi yang bersangkutan.3. Sarana dan prasrana operasional yang kurang4. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya5. Dan hal-hal lain yang berkaitan dengan operasionalisasi perolehan pendapatan daerah.3.2 PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTAProyeksi kemampuan keuangan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengankondisi keuangannya:1. Dihitung untuk kurun waktu 5 tahun2. Gunakan asumsi dasar sebagai berikut: • Melihat kecenderungan trend (past trend) • Estimasi pertumbuhan akibat adanya action plan • Adanya kebijaksanaan khusus pemerintahan Kabupaten/Kota3. Proyeksi ketersediaan dana untuk pelaksanaan RPIJM4. Perhitungan kemampuan meminjam Pemerintahan Kabupaten/Kota (ambang batas DCR adalah 1,5)  
    • 10 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH Perhatian terhadap aspek ekonomi dalam penyusunan RPIJM adalah hasil total atau produktifitas atau keuntungan yang didapat dari semua sumber yang dipakai dalam proyek untuk masyarakat atau perekonomian secara keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber tersebut dan siapa dalam masyarakat yang menerima hasil proyek tersebut. 3.2.1PROYEKSI PENERIMAAN DAN BELANJA Proyeksi penerimaan dihitung: 1. Penghitungan berdasarkan kurun waktu 5-7 tahun; 2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Dianalisis berapa besar anggaran rutin dibandingkan dengan anggaran belanja barang dan modal untuk penyelenggaraan bidang ke-PU/Cipta Karya-an; (catatan: data ditampilkan dalam bentuk tabel proyeksi APBD Kabupaten/Kota pada tabel III-1)  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 11 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA Tabel III-1 Realisasi dan Proyeksi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI % PER % PROYEKSINO BAGIAN DAN 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBUHAN 2007 2008 2009 2010 2011 POS1. Belanja Operasi - Belanja Pegawai - Belanja Barang - Belanja Bunga - Belanja Subsidi - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial Jumlah (1)2. Belanja Modal - Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin - Belanja Gedung dan Bangunan -Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan - Belanja Aset tetap Lainnya - Belanja Aset Lainnya Jumlah (2) Tranfer ke3. Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Retribusi - Bagi hasil Pendapatan Lainnya Jumlah (3) Belanja Tak4. Terduga Jumlah Biaya  
    • 12 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH 3.2.2PROYEKSI PAD DAN DANA PERIMBANGAN 3.2.2.1 KONDISI PAD DAN DANA PERIMBANGAN 1. Struktur dan perkembangan penerimaan rutin, dan belanja barang dan modal, serta prosentase pertumbuhannya; 2. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi besar, terutama untuk menjadi dasar pada penguatan kapasitas keuangan daerah; 3. Kelompok pajak daerah dan retribusi yang memberikan kontribusi kecil dikelompokkan dalam unsur penerimaan "lainnya" 4. Analisis kemampuan penerimaan dengan analisis rasio: coverage ratio; collection ratio; rasio penetapan. (catatan: tampilkan dalam bentuk tabel PAD dan perimbangan pada tabel III-2) Perhitungan proyeksi PAD dan Dana Perimbangan, antara lain sebagai berikut: 1. Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun 2. Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; 3. Analisis selama kurun waktu proyeksi tersebut unsur PAD dan penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 13 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA Tabel III-2 Proyeksi PAD dan Perimbangan URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI % PER % PROYEKSINO BAGIAN DAN 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011 POS1 Pendapatan a. Dana Alokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil Pajak d. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Non Pajak) Pendapatan Asli2 Daerah a. Retribusi b. Pendapatan Pajak Daerah c. Penerimaan Bunga d. Penerimaan Lainn yang sah Penerimaan3 Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam Negeri- Pemda lain e. Pinjaman Dalam Negeri- Bank f. Pinjaman Dalam Negeri- Non-bank g. Pinjaman Dalam Negeri- Obligasi h. Pinjaman Dalam Negeri- Lainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali  
    • 14 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH URAIAN REALISASI APBD PROYEKSI % PER % PROYEKSI NO BAGIAN DAN 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011 POS pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah Pendapatan 3.2.3PROYEK PUBLIC SAVING Kondisi Eksisting Public Saving selama 5 tahun untuk mengetahui: Public Saving (Tabungan Masyarakat) diperhitungkan dengan rumus: PS = (PAD + PBB + DBH + DAU + DAK) – Belanja Wajib Belanja Wajib = Belanja Mengikat + Kewajiban Daerah • Gambaran besarnya public saving dan laju pertumbuhannya • Besarnya angsuran pinjaman dan bunga • Besarnya DSCR, batas ketentuan adalah 2,5 • Dengan DSCR ditentukan sebesar 2,5 dapat diperoleh besaran maksimum pinjaman yang dapat diperoleh Tabel III-3 Public Saving Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Sumber Proporsi No xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata Penerimaaan (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%) I PENERIMAAN 1 PAD 2 DBHP 3 DBHBP 4 DAU 5 DAK II BELANJA WAJIB 1 PEMBIAYAAN 2 PEMBELANJAAN TOTAL PUBLIC SAVING xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100%  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 15RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYAPerhitungan public saving, antara lain sebagai berikut: • Dihitung untuk kurun waktu 5-7 tahun • Menggunakan asumsi atas dasar trend historis, yang disesuaikan dengan inflasi yang berlaku serta kesepakatan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; • Alokasi dana public saving untuk kawasan perkotaan dihitung dengan cara membandingkan penduduk perkotaan sesuai wilayah perencanaan dengan total penduduk kabupaten; • Dihitung dana yang dapat dialokasikan untuk bidang PU/Cipta Karya, dimana besaran prosentase dapat mempergunakan trend yang ada atau dengan hasil diskusi dengan pemerintah Kabupaten/Kota; • Hasil akhir adalah prakiraan dana pembangunan untuk bidang PU/Cipta Karya dari public saving selama 5 tahun; • Proyeksi belum termasuk perhitungan untuk pinjaman baru (without project projection) • Teliti hasil perhitungan DSCR  
    • 16 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH Tabel III-4 Proyeksi DSCR (Bagian Urusan Kas Dan Perhitungan Perhitungan DSCR dan Kumulatif Pinjaman) REALISASI APBD % PROYEKSI URAIAN BAGIAN % PER NO PROYEKSI DAN POS 2006 2007 2006 2007 TAHUN PERTUMBH 2007 2008 2009 2010 2011 RASIO 1 PERHITUNGAN DSCR BAGIAN PENDAPATAN 2 ASLI DAERAH (PAD) POS DANA 3 ALOKASI UMUM (DAU) POS DANA 4 OTONOMI KHUSUS POS DANA BAGI 5 HASIL (DBH) Pos Bagi Hasil Pajak Pos Bagi Hasil Bukan Pajak POS DANA BAGI HASIL DANA 6 (DBHD) REBOISASI 7 BELANJA WAJIB, Belanja Pegawai Belanja Anggota Dprd ANGSURAN 8 POKOK PINJAMAN ANGSURAN 9 BUNGA PINJAMAN BIAYA LAIN (Biaya 10 Komitmen+Jasa Giro Perbankan+Provisi) DSCR MINIMAL 2,5   (PAD+DAU+OTSUS+(DBH-DBHDR))-BELANJA DSCR PKK PINJ + BUNGA + BIAYA LAIN  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 17RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYABAB IV ANALISA TINGKAT KETERSEDIAN DANAAnalisa yang diperlukan adalah terhadap ketersediaan dan PemerintahanKabupaten/Kota yang dpat digunakan dalam pembangunan RPIJM,misalnya indikasi sumber penerimaan yang harus diperhatikan yaknisebagaimana yang tertera pada lampiran yang meliputi:1. Analisa perkembangan masa lalu dengan memperhatikan kebijaksanaan keuangan pemerintahan maka dibuat proyeksi anggaran pendapatan dan belanja yang dapat dilihat pada tabel (lampiran)2. Analisa perkembangan pajak daerah termasuk perkembangan kontribusi kurang lebih ......... %per tahun.3. Analisa perkembangan PAD ..... % per tahun, kontribusi terhadap penerimaan rata-rata....%4. Analisa pengeluaran pembangunan berkembang rata-rata....% porsi rata-rata....% terhadap total pengeluaran , kecenderungan porsi naik/turun.5. Analisa terhadap pinjaman yang telah diterima berkembang ....% dengan porsi.... besarnya cicilan sebesar ...%4.1 ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAHKemampuan keuangan daerah dapat bersumber dari:1. Sumber internal dari pemerintah daerah sendiri (public saving)2. Sumber eksternal dari luar pemerintah daerah (pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pinjaman, partisipasi swasta (KPS), dan swadaya masyarakat) a. Prediksi untuk dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi adalah menggunakan asumsi trend historis maksimal 10% dari tahun sebelumnya; b. Analisis dan teliti perkembangan sumber pendanaan eksternal untuk pembiayaan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi; c. Identifikasi perkembangan dana dari partisipasi dan kerjasama swasta;  
    • 18 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH d. Identifikasi dana partisipasi masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan khususnya dalam membiayai operasi dan pemeliharaan; e. Pisahkan biaya operasi dan pemeliharaan dan investasi baru dengan asumsi masing-masing 50% f. Identifikasi pinjaman minimal yang dapat diperoleh dengan memperhatikan Debt Service Ratio (DSR) maksimum 30% g. Dalam melakukan estimasi pinjaman dapat menggunakan asumsi: • Tingkat bunga berkisar 9-12% • Masa tenggang 5 tahun • Pengembalian 20 tahun h. Hitung DSCR pada kondisi setelah ada proyek/pinjaman apakah masih pada batas 2,5 i. Estimasi sumber dana yang dapat dipergunakan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya termasuk kontribusi PDAM untuk pendanaan sektor air minum; j. Output dari analisa keuangan adalah total dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai bidang PU/Cipta Karya selama 5 tahun. (catatan: tabel estimasi sumber dana bidang PU/Cipta Karya) 4.2 ASPEK KEUANGAN PERUSAHAAN Analisis keuangan ini penting untuk dapat menjabarkan arti dari data dan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan. Analisis yang dipergunakan antara lain: 1. Analisis Ratio • Rasio likuiditas • Rasio kepatutan kredit • Rasio efiensiensi • Rasio profitabilitas 2. Analisis Prosentase 3. Indikator yang menentukan layak tidaknya program • Internal Rate of Return (IRR)  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 19RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA • Financial Internal Rate of Return (FIRR) yang dilihat dari penghasilan dan biayaDimana: IRR > SOCC maka layakSOCC = discount rate yang berlaku • Economic Internal Rate of Return (EIRR) yang dilihat dari benefit yang tidak bias dinyatakan dalam bentuk financial, terutama terkait prasarana publikIRR > 10% • Net Present Value (NPV)NPV > 0 maka layak • Analisis Benefit and Cost (B/C)B/C >1 maka LayakDalam perhitungan ini, apabila terdapat alternative program yang lain,perlu dilakukan analisis sensitifitas sebagai pembanding.4.2.1BEBERAPA ASPEK PENTING • Indikator Debt Service Cost Ratio (DSCR) minimal 1,5 • Untuk analisis sub-proyek yang bersifat non-cost recovery menggunakan analisis manfaat (analisis ekonomi)  
    • 20 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 21 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA BAB V RENCANA PEMBIAYAAN PROGRAM 5.1 RENCANA PEMBIAYAAN Sumber-sumber pebiayaan berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Indonesia, Bantuan Luar Negeri dan masyarakat. Untuk sektor air minum, limbah dan sampah biasanya komponen yang lebih dominan dalam membiayai adalah pemerintahan Kabupaten/Kota, sebaliknya pada penganggulangan bencana , jalan negara, drainase makro pemerintah pusat lebih dominan. Baik Bantuan Luar Negeri maupun dana pemrintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten/Kota sifatnya stimulan dan pelengkap, namun pembangunan harus didasarkan kepada kekuatan sendiri, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat (community based development). 5.2 PELAKSANAAN PEMBIAYAAN RPIJM Setelah melalui proses penilaian RPIJM oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka selanjutnya adalah program sekaligus proses pembiayaannya. Pada pelaksanaan pembiayaaan, maka semua sumber pembiayaan yang sudah disepakati antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Pusat (termasuk dana bantuan Luar Negeri dirumuskan dalam dokumen Project Memorandum (Kesepakatan Pelaksanaaan Program). Tabel V-1 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota... Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan ProporsiNo Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)1 Pajak Kendaraan Bermotor xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %2 Pajak Kendaraan di atas Air xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %3 Pajak Balik Nama xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %4 Pajak Bahan Bakar xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %5 Pajak Pengambilan Air Tanah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %6 Pajak Hotel xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %7 Pajak Restoran xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %  
    • 22 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan ProporsiNo Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) 8 Pajak Hiburan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 9 Pajak Reklame xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %10 Pajak Penerangan Jalan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %11 Pajak Galian Golongan C xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % Pajak Parkir12 Pajak lain-lain. xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6 Tabel V-2 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan ProporsiNo Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (ribuan) (rib uan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 2 Retribusi Pelayanan Persampahan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 3 Retribusi Biaya Cetak Kartu xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 4 Retribusi Pemakaman xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 5 Retribusi Parkir di Tepi Jalan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 6 Retribusi pasar xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 7 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 8 Retribusi Pemadam Kebakaran xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 9 Retribusi Lain-lain xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %10 Retribusi Pelayanan Kesehatan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 23 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA Tabel V-3 Perkembangan Realisasi Penerimaan Laba BUMD, Dinas- dinas, Lain-lain Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan ProporsiNo Sumber Penerimaaan xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%)I PENERIMAAN LABA BUMD xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 1 Penyertaan modal xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 2 PDAM xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 3 BUMD 1 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 4 BUMD 2 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %II PENERIMAAN DINAS-DINAS xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 1 Dinas pertanian xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 2 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 3 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 4 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %III PENERIMAAN LAIN-LAIN xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 1 Penerimaan dari perijinan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 2 Penerimaam xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 3 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 4 xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %TOTAL xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6  
    • 24 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH Tabel V-4 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Proporsi No Sumber Penerimaaan rata-rata xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 (%) (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) I Sub Total Bagi Hasil Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 1 Pajak Bumi Bangunan (PBB) 2 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 3 Pajak Penghasilan Badan maupun Pribadi II Sub Total Bagi Hasil Bukan Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % 1 Kehutanan 2 Penambangan Minyak Bumi 3 Pertambangan Gas Bumi 4 Perikanan 5 Pertambangan Umum TOTAL I xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6 Tabel V-5 Perkembangan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Sumber Proporsi No xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata Penerimaaan (%) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) I Dana Alokasi Umum II Dana Alokasi Khusus 1 Reboisasi 2 Kesehatan 3 Sarana Pendidikan TOTAL I + II + III xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 25 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA Tabel V-6 Struktur Pengeluaran Belanja SAP-D yang Baru Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan ProporsiNo. Sub-Komponen Belanja xxx1-xxx2 xxx2-xxx3 xxx3-xxx4 xxx4-xxx5 xxx5-xxx6 rata-rata (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%)1. Belanja Operasi - Belanja Pegawai xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Barang xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Bunga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Subsidi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Hibah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Bantuan Sosial xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % Jumlah (1) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %2. Belanja Modal xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Tanah xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Peralatan dan Mesin xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Gedung dan Bangunan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Aset tetap Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Belanja Aset Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % Jumlah (2) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %3. Tranfer ke Desa/kel. - Bagi Hasil Pajak xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Bagi Hasil Retribusi xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % - Bagi hasil Pendapatan Lainnya xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % Jumlah (3) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx %4. Belanja Tak Terduga xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % Jumlah (4) xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx.xxx xx % xx % TOTAL I + II + III + IV xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx.xxx.xxx xx % 100% Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6 Tabel V-7 Struktur Pengeluaran Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Subkomponen xxx1- xxx2- xxx3- xxx4- xxx5- Proporsi No. rata-rata Pembiayaan xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%) 1. Penerimaan Pembiayaan a. Penggunaan SILPA b. Pencairan Dana Cadangan c. Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat d. Pinjaman Dalam Negeri-Pemda lain e. Pinjaman Dalam Negeri-Bank  
    • 26 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH Realisasi xxx1-xxx6 Pertumbuhan Subkomponen xxx1- xxx2- xxx3- xxx4- xxx5- Proporsi No. rata-rata Pembiayaan xxx2 xxx3 xxx4 xxx5 xxx6 (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (ribuan) (%) (%) f. Pinjaman Dalam Negeri-Non-bank g. Pinjaman Dalam Negeri-Obligasi h. Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya i. Penerimaan kembali pinjaman kpd Pers. Negara j. Penerimaan kembali pinjaman kpd. Pers. Daerah k. Penerimaan kembali pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah (1) 2. Pengeluaran Pembiayaan a. Pembentukan Dana Cadangan b. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pem. Pusat c. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Pemda lain d. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Bank e. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Non bank f. Pembayaran Pokok Pinjaman DN-Obligasi g. Pembayaran Pokok Pinjaman-Lainnya h. Pemberian Pinjaman kpd Pers. Negara i. Pemberian Pinjaman kpd. Pers. Daerah j. Pemberian Pinjaman kpd pemda lainnya Jumlah (2) Pembiayaan Netto (1-2) Sumber: Buku Perhitungan APBD Kabupaten/Kota, xxx1-xxx6  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 27 RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYA Tabel V-8 Rencana Alokasi Pendanaan Kuat Potensial LemahNo Pembiayaan APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masy Swasta APBN Kab/Kota Propinsi Masyarakat Swasta1 Air Minum2 Drainase3 Sampah4 Air Limbah5 Pengembangan Permukiman6 Tata Bangunan Lingkungan  
    • 28 BUKU PANDUAN KEUANGAN DAERAH  
    • RENCANA PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH 29RPIJM BIDANG PU/CIPTA KARYATIM PENGARAH 1. Ir. Agoes Widjanarko, MIP 2. Ir. Ismanto, MSc 3. Ir. Danny Sutjiono 4. Ir. Guratno Hartono, M.Bc 5. Ir. Antonius Budiono, MSc 6. Ir. Tamin M. Zakaria Amin, MSc 7. Ir. SusmonoTIM PENYUSUN 1. Ir. Andreas Suhono, MSc 2. Ir. Diana Kusumastuti, MT 3. Ir. Iwan Dharma S, M.Soc.Sci 4. Ir. Sitti Bellafolijani, M.Eng 5. Ir. Alex Abdi Chalik, MM, MT 6. Ir. Handy Bambang Legowo, MSES 7. Dra. Nyimas Nina Indrasari, MSc 8. Ir. Doddy Koeswanto 9. Ir. Iskandar Z 10. Ir. Halasan Sitompul 11. Ir. Didiet Akhdiat, MSc 12. Dades Prinandes, ST, MT 13. Yuke Ratnawulan, ST 14. Dra. Endah T. Widowati 15. Veronica Kusumawardhani, ST 16. Ade Syaiful, ST., MT 17. Meytri Wilda Ayuantari, ST 18. Ir. Bagus Mudiantoro, MM 19. Budi Hertanto, ST 20. Akhfian Mustika A, ST 21. Hidemiwan, ST 22. Azibi Taufik, STNARA SUMBER 1. Ir. Hendropranoto Suselo, MPW 2. Prof. Dr. Ir. Budhy Tjahjati 3. Ir. Gita Chandrika N., MCP 4. Ir. SugiantoroPENYELARAS AKHIRSTUDIO Jakstra BPCKJl. Pattimura No. 20 Gedung Menteri PU Lt. 4Telp. +62 21 72796582/7244067 Faks. +62 21 72796582/7244067