KOMITMEN ATAS PROGRAMDAN ANGGARAN              Pelatihan FASILITATOR                bogor, 5 - 18 Des 2011
PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGANDAN KEWAJIBAN DALAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR MASING-MASING                          ...
AdaMemorandum Programdan Tanpa Memorandum Program  Ada Memorandum                      Tanpa Memorandum      Program      ...
ULASAN BALIK            Tujuan Memorandum Program                   Sektor Sanitasi• Mendorong komitmen Pemerintahan Kabup...
Manfaat Memorandum Program    Pemrograman tidak hanya berfokus pada kegiatan    yang dibiayai APBN Pusat, tetapi lebih    ...
Bagian          1MENGAPA HARUS ADA KOMITMEN…                                  Siapa                               melakuka...
Manfaat KOMITMEN Sarana Koordinasi dan sinkronisasi untuk kegiatan  bersama dengan sumber penganggaran dari Kab/Kota,  Pr...
Apa yang perlu menjadi KOMITMEN• Rencana Program kegiatan yang sudah terintegrasi• Pemetaan pendanaan• Biaya dan skema pen...
Bagian         2PROSES DAN LANGKAH-LANGKAH
Proses dan Langkah-langkah                                       Sosialisasi                          Konsultasi      dan ...
1. Konsultasi Tingkat KOTA/KAB Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD / EKSEKUTIF /  LEGISLATIF Kesepakatan: RENCANA ...
Tahun AnggaranNo.                  Sub Sektor                                                                        TOTAL...
2. Rapat Konsultasi di tingkatProvinsi Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD Prov/ Pokja Prov Kesepakatan dan Komitmen...
3. Rapat Konsultasi Regional(Nasional )Presentasi dan internalisasi kepada: SATKER  terkaitKesepakatan dan Komitmen yang d...
4. Sosialisasi & PromosiSanitasi ke Swasta Pokja/Pemko menyiapkan PROPOSAL dan melakukan PROMOSI   peluang investasi sani...
5. Tindak Lanjut PENGAWALAN Lembar Kesepakatan dan Komitmen DAFTAR TUNGGU: Penyiapan Unit untuk mentuntaskan  “Funding G...
LEMBAR KESEPAKATAN                 MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASIPROVINSI              : Xxx / Kota XxxNomor          ...
Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dariPemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak...
Komitmen atas Program dan Anggaran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komitmen atas Program dan Anggaran

1,221 views
1,056 views

Published on

Komitmen atas Program dan Anggaran

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,221
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
283
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Komitmen atas Program dan Anggaran

  1. 1. KOMITMEN ATAS PROGRAMDAN ANGGARAN Pelatihan FASILITATOR bogor, 5 - 18 Des 2011
  2. 2. PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGANDAN KEWAJIBAN DALAM PEMBANGUNANINFRASTRUKTUR MASING-MASING namun: -Kemampuan dana terbatas -Kemampuan SDM dalam mengelola dana pembangunan masih terbatas (dalam perencanaan dan pelaksanaan)
  3. 3. AdaMemorandum Programdan Tanpa Memorandum Program Ada Memorandum Tanpa Memorandum Program Program Pemrograman mempertimbangkan Pemrograman hanya berfokus pada komitmen bersama antara kegiatan yang dibiayai APBN pusat, pendanaan Pemerintah Pusat dan tanpa mempertimbangkan kondisi kemampuan APBD Pemda. kemampuan APBD Pemda. Program dan Anggaran untuk 5 Penyusunan program dan anggaran tahun ke depan sudah diketahui, hanya untuk 1 tahun ke depan, sehingga perencanaan lebih sehingga perencanaan kurang optimal dan matang. optimal. 3
  4. 4. ULASAN BALIK Tujuan Memorandum Program Sektor Sanitasi• Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/ Kota dalam menyusun program investasi sektor sanitasi• Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan/ dukungan stimulan , terutama dana dari lingkungan eksternal Pemerintahan Kabupaten/ Kota• Mengoptimalkan sumber daya, mengefektifkan pemrograman, meningkatkan efisiensi anggaran 4
  5. 5. Manfaat Memorandum Program Pemrograman tidak hanya berfokus pada kegiatan yang dibiayai APBN Pusat, tetapi lebih mempertimbangkan komitmen bersama antara pendanaan Pemerintah Pusat dan kemampuan APBD Pemda. Penyusunan Program dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui sehingga perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih optimal dan matang (mempunyai tenggang waktu yang cukup untuk menyuusn rencana program untuk tahun berikutnya).
  6. 6. Bagian 1MENGAPA HARUS ADA KOMITMEN… Siapa melakukan apa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana?
  7. 7. Manfaat KOMITMEN Sarana Koordinasi dan sinkronisasi untuk kegiatan bersama dengan sumber penganggaran dari Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun yang melibatkan Swasta dan Masyarakat Kepastian kesiapan pelaksanaan program/kegiatan oleh pihak yang terkait Kepastian alokasi penganggaran dari masing-masing pihak sesuai skedul rencana Kesepakatan dan komitmen antar pemangku kepentingan, baik dalam penganggaran maupun implementasi
  8. 8. Apa yang perlu menjadi KOMITMEN• Rencana Program kegiatan yang sudah terintegrasi• Pemetaan pendanaan• Biaya dan skema pendanaan yang sudah dikonsultasikan• Kerangka waktu• Pengaturan kelembagaan• Tata kelola O&M 8
  9. 9. Bagian 2PROSES DAN LANGKAH-LANGKAH
  10. 10. Proses dan Langkah-langkah Sosialisasi Konsultasi dan PenandatangKonsultasi Konsultasi Tingkat Promosi anan Tingkat Tingkat Sanitasi Kesepakatan NasionalKota/Kab Provinsi kepada dan Komitmen (Regional) Swasta
  11. 11. 1. Konsultasi Tingkat KOTA/KAB Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD / EKSEKUTIF / LEGISLATIF Kesepakatan: RENCANA ALOKASI PENGANGGARAN oleh Kota/Kab selama periode 5 tahun Format Komitmen:-Tanda tangan KDH (Bupati/Walikota) – Pokja San-Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
  12. 12. Tahun AnggaranNo. Sub Sektor TOTAL 2012 2013 2014 2015 A. Sumber Pendanaan: APBD Kota KEDIRIA.1 Sub-sektor Persampahan 1,464,577 7,200,000 3,817,500 3,720,000 16,202,077A.2 Sub-sektor Air Limbah 2,133,742 2,293,742 1,748,520 3,108,520 9,284,524A.3 Sub-sektor Drainase Lingkungan 2,416,319 3,314,869 2,349,897 2,209,747 10,290,832A.4 Sub-sektor Air Bersih - - - - -A.5 Aspek Komunikasi 208,000 468,000 358,000 208,000 1,242,000A.6 Aspek Kelembagaan 332,000 632,000 542,000 612,000 2,118,000A.7 Aspek PHBS 155,000 346,000 515,000 375,000 1,391,000A.8 Aspek Pelaku Bisnis 175,000 40,000 175,000 325,000 715,000A.9 Aspek Jender dan Kemiskinan 226,750 451,750 376,750 251,750 1,307,000A.10 Aspek Keuangan 229,500 149,500 59,500 59,500 498,000 Sub-Total A: 7,340,888 14,895,861 9,942,167 10,869,517 43,048,433
  13. 13. 2. Rapat Konsultasi di tingkatProvinsi Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD Prov/ Pokja Prov Kesepakatan dan Komitmen yang diharapkan:  Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi  Format Komitmen: -Tanda tangan GUBERNUR , KDH dan Pokja San Prov dan Kota/Kab -Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
  14. 14. 3. Rapat Konsultasi Regional(Nasional )Presentasi dan internalisasi kepada: SATKER terkaitKesepakatan dan Komitmen yang diharapkan: Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBN Pusat / Bantuan Luar Negeri (hibah atau hutang) Format Komitmen:-Tanda tangan DIRJEN , GUBERNUR , dan KDH-Paraf Satker terkait pada Lembar Program/Keg
  15. 15. 4. Sosialisasi & PromosiSanitasi ke Swasta Pokja/Pemko menyiapkan PROPOSAL dan melakukan PROMOSI peluang investasi sanitasi kepada swasta dan pihak-pihak potensial Skenario: Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), Pemanfaatan Dana CSR (Corporate Social Responsibility) Format Komitmen:-Tanda tangan KDH (Gub/Bupati/Wlkota – tergantung lingkup), Pokja San dan Perwakilan Swasta-Paraf Institusi/Dinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan
  16. 16. 5. Tindak Lanjut PENGAWALAN Lembar Kesepakatan dan Komitmen DAFTAR TUNGGU: Penyiapan Unit untuk mentuntaskan “Funding Gap”
  17. 17. LEMBAR KESEPAKATAN MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASIPROVINSI : Xxx / Kota XxxNomor : ...................Sektor / Program Sanitasi : ...................Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkanpembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan PemerintahKota/Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban PemerintahKota/Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan denganmasyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintahKota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dariPemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalamcara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensifdan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan denganpengembangan sektor lain yang berkelanjutan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hariini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukunganpendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan PembangunanSanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumenMemorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program:1). ................................2). ................................ dstDemikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkankepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yangterintegrasi dan berkelanjutan.Perwakilan Kota / Kabupaten: 1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap
  18. 18. Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dariPemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalamcara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensifdan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan denganpengembangan sektor lain yang berkelanjutan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hariini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukunganpendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan PembangunanSanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumenMemorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program:1). ................................2). ................................ dstDemikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkankepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yangterintegrasi dan berkelanjutan.Perwakilan Kota / Kabupaten: 1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. Ketua DPRD Kota / Kabupaten 2. Nama 2. Tanda tangan/capPerwakilan Provinsi:*) 1. Gubernur Provinsi 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. DPR Provinsi 2. Nama 2. Tanda tangan/capPerwakilan Pemerintah Pusat:*) 1. Bappenas 1. Nama 1. Tanda tangan/cap 2. Pokja AMPL 2. Nama 2. Tanda tangan/cap*) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya

×