• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" didik prasetiyono
 

Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" didik prasetiyono

on

  • 4,489 views

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG...

PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Disampaikan di MAGETAN,
15 DESEMBER 2011
BIO DATA
Bio Data
TUJUAN UNDANG-UNDANG
UU No. 14 tahun 2008
TUNTUTAN REFORMASI
TUNTUTAN REFORMASI DAN TRANSPARANSI
Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
Berbagai macam penyelewengan sangat mungkin terjadi pada lembaga yg tidak terbuka. Hanya dengan keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud

Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi. (Tri Agung K, Kompas21/12/09).

Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
1. Birokrasi yang bersih
2.Birokrasi yang efisien dan hemat
3.Birokrasi yang transparan
4.Birokrasi yang melayani, dan
5.Birokrasi yang terdesentralisasi,

Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.


Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;

1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
5. APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
6. LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
7. INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
8.BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
10. BAGAIMANA MENGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI?






LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Keberadaan Komisi Informasi
LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
Komisi Informasi Pusat bertugas:
menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

3. Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, ...

Statistics

Views

Total Views
4,489
Views on SlideShare
4,472
Embed Views
17

Actions

Likes
0
Downloads
207
Comments
0

1 Embed 17

http://www.slashdocs.com 17

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" didik prasetiyono Materi sosialisasi Komisi Informasi tentang "Keterbukaan Informasi Publik" didik prasetiyono Presentation Transcript

    • Disampaikan di MAGETAN, 15 DESEMBER 2011 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI UU 14/2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK www.komisiinformasi.go.id Disusun oleh : DIDIK PRASETIYONO Komisioner KI Jatim
    • BIO DATA
      • Bio Data
      DIDIK PRASETIYONO WAKIL KETUA KOMISI INFORMASI (KI) JAWA TIMUR (2010-2014) HP. 0818393031 EMAIL. didonk@gmail.com WEBSITE. www.komisiinformasi.go.id MANAJEMEN FE UNIVERSITAS AIRLANGGA ‘93 PASCA SARJANA MAGISTER STUDI MEDIA DAN KOMUNIKASI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA ’04 PASCA SARJANA MAGISTER HUKUM DAN PEMBANGUNAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA ‘10 ANGGOTA KPU JAWA TIMUR (2003-2008) DIREKTUR EKSEKUTIF SCG POLITICAL CONSULTING
    • TUJUAN UNDANG-UNDANG
      • UU No. 14 tahun 2008
      • Pasal 3
      • Undang­undang ini bertujuan untuk:
      • menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
      • mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
      • meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yg baik;
      • mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yg transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
      • Mengetahui alasan kebijakan publik yg mempengaruhi hajat hidup orang banyak
      • mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
      • meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkanlayanan informasi yang berkualitas.
    • TUNTUTAN REFORMASI LATAR BELAKANG UU KIP
      • Bergulirnya reformasi sekitar 12 thn lalu memunculkan sejumlah tuntutan di tengah masyarakat, antara lain;
      • desakan sangat kuat tentang perlunya pemberantasan KKN
      • desakan kuat utk mewujudkan partisipasi masyarakat dlm proses pembangunan
      • desakan kuat agar republik ini memiliki pers yang berkualitas
      • desakan yang kuat terhadap upaya pengungkapan pelanggaran HAM masa lalu
      • desakan yang kuat atas semakin pentingnya perlindungan konsumen
      • d esakan yang kuat terhadap pengelolaan SDA berbasis daya dukung ekosistem dan kepentingan masyarakat. ( Soemarno, 2009).
      • Kuatnya desakan – desakan tersebut menuntut adanya pemerintahan yg semakin terbuka atau transparan. Dengan kata lain, diperlukan reformasi terhadap jajaran birokrasi pemerintahan kita, dari sikap tertutup yang selama ini diperlihatkan, menjadi lebih terbuka atau transparan.
    • TUNTUTAN REFORMAS I DAN TRANSPARANSI
      • Jeremy Bentham, filsuf kelahiran Inggris lebih dari 250 tahun lalu menyebutkan:
      • Berbagai macam penyelewengan s an g a t mungkin terjadi p ada lembaga yg tidak terbuka. Hanya d enga n keterbukaan , pengawasan dan keadilan bisa terwujud
      • Meutghia Ganie Rochman, sosiolog:
      • Transparansi dan akuntabilitas adalah kata kunci reformasi birokrasi . ( Tri Agung K, Kompas21/12/09 ).
      • Dari lima sasaran reformasi birokrasi yang pernah digadang-gadang berbagai kalangan, yakni;
      • 1. Birokrasi yang bersih
      • 2.Birokrasi yang efisien dan hemat
      • 3.Birokrasi yang transparan
      • 4.Birokrasi yang melayani, dan
      • 5.Birokrasi yang terdesentralisasi,
      • Konon baru sasaran yang kelimalah (birokrasi yang terdesentralisasi) yang baru terlaksana.
      F ilosofi Keterbukaan dan Reformasi Birokrasi
      • Secara sederhana dapat dideskripsikan: UU KIP mengatur, bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi publik dari setiap Badan Publik, dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberikannya. Apabila masyarakat (selaku pemohon informasi) tidak mendapatkan informasi publik yang dimintanya atau tidak puas atas pelayanan Badan Publik, dapat mengadukannya ke Komisi Informasi. Bahkan meminta keadilan sampai ke Mahkamah Agung. Untuk memudahkan pembahasan mengenai UU KIP ini, paling tidak ada sejumlah pertanyaan teknis;
      • 1. INFORMASI YG BAGAIMANA YG HARUS DISEDIAKAN / DIBERIKAN BADAN PUBLIK?
      • 2. BAGAIMANA PROSEDURNYA?
      • 3. APAKAH SEMUA INFORMASI TERBUKA ATAU ADA PENGECUALIAN? BAGAIMANA
      • MENENTUKANNYA? SIAPA YG BERHAK MENENTUKAN INFORMASI YG DIKECUALIKAN?
      • 4. APA PERAN KOMISI INFORMASI?
      • 5 . APA KRITERIA ATAU SIAPA SAJA YG DISEBUT BADAN PUBLIK?
      • 6 . LALU, BAGAIMANA BADAN PUBLIK MENGHADAPI PERMINTAAN INFORMASI DARI
      • MASYARAKAT DAN SIAPA PEJABAT YG BERTANGGUNGJAWAB?
      • 7 . INFORMASI PUBLIK APA SAJA YANG HARUS DIUMUMKAN SECARA BERKALA DAN
      • WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT ?
      • 8 .BAGAIMANA MELAKUKAN UJI KONSEKWENSI?
      • 9. BAGAIMANA MELAKSANAKAN BANDING ADMINISTRATIF?
      • 10. BAGAIMANA ME NGAJUKAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI ?
      10 Pertanyaan Teknis PERTANYAAN-PERTANYAAN TEKNIS
    • LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
      • Keberadaan Komisi Informasi
      • Pasal 23 UU KIP:
      • Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-
      • Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis
      • standar layanan informasi publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi
      • dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.
      • Pasal 24 (1):
      • Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi,
      • dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota.
      • Pasal 26:
      • (1) Komisi Informasi bertugas:
      • menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
      • Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
      • Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
    • LEMBAGA MEDIASI DAN AJUDIKASI
      • Komisi Informasi Pusat dan Provinsi
      • Komisi Informasi Pusat bertugas:
      • menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
      • menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan
      • memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
      • 3 . K omisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui m ediasi dan/atau ajudikasi
    • INFORMASI PUBLIK & ERA KETERBUKAAN
      • Era Ketertutupan vs Era Keterbukaan
      Dikecua-likan Diijinkan Terbuka SEMUA TERTUTUP SEMUA TERBUKA UU KIP (Pasal 1 ayat 2) I nformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelengga-raan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berka-itan dengan kepentingan publik . Apa bedanya? Terbuka Tertutup
    • A SAS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
      • ASAS: “akses maksimum dengan pengecualian terbatas”
      UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik Asas (Pasal 2) (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas . (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang­Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Terbuka Bireaucratic secrecy Political secrecy Dikecualikan (Pasal 17) Genuine secrecy Uji konsekuensi & uji kepentingan publik
    • JENIS INFORMASI PUBLIK MENURUT UU KIP
      • Jenis Informasi berdasarkan status dan prosedur penyampaian
      • Informasi yang dikecualikan (Pasal 17),
      • karena memiliki konsekuensi sbb:
      • Dapat menghambat proses penegakan hukum ,
      • Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ;
      • Dapat membahayakan hankamneg;
      • Dapat mengungkapkan kekayaan alam RI ;
      • Dapat merugikan ketahanan ekonomi n asional :
      • Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :
      • Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
      • Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).
        • Memorandum atau surat­surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
        • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang­Undang .
    • INFORMASI MELALUI PENGUMUMAN
      • Informasi yang wajib diumumkan secara berkala
      • Pasal 9 UU KIP
      • (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
      • (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        • a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
        • b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
        • c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
        • d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan .
      • (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali .
      • (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
      • (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
      • (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi .
      • Cakupan
      • Kedalaman
      • Penyampaian
      ? Standar Prosedur Operasi (Badan Publik) Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi
    • ... LANJUTAN (BERKALA SESUAI SLI)
      • Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali )
      • Profil Badan Publik:
        • Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi :
        • Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, visi dan misi, maksud dan tujuan, fungsi serta tugas Badan Publik beserta kantor unit-unit di bawahnya;
        • Struktur organisasi , gambaran umum setiap satuan kerja , profil singkat pejabat struktural;
      • Ringkasan Program
        • N ama program dan kegiatan;
        • Penanggungjawab , pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi;
        • T arget dan/atau c apaian program dan kegiatan;
        • J adwal pelaksanaan program dan kegiatan;
        • Anggaran program dan kegiatan yang meliputi s umber dan jumlah;
      • R ingkasan i nformasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik
    • ... LANJUTAN (BERKALA)
      • Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)
      • Ringkasan i nformasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiann ya ;
      • Ringkasan l aporan keuangan yang se kurang-kurangnya terdiri atas:
        • Rencana dan laporan realisasi anggaran;
        • N eraca; Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
        • D aftar aset dan investasi.
      • Ringkasan l aporan akses informasi publik yang se kurang-kurangnya terdiri atas :
        • J umlah permohonan informasi yang diterima;
        • Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi ;
        • J umlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak;
        • Alasan penolakan informasi.
      • Informasi yg wajib diumumkan secara berkala (minimum 6 bln sekali)
      ...LANJUTAN (BERKALA)
      • I nformasi tentang Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
        • D aftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan ;
        • D aftar Peraturan Perundang-undangan , Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan.
        • Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi. .
        • Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan;
        • Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ;
        • Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.
    • SERTA-MERTA
      • Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
      • P asal 10 ayat 1 UU KIP
        • Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta setiap informasi
        • yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban
        • umum.
      • Pasal 10 Ayat 2 UU KIP
      • Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami
    • SERTA-MERTA
      • Informasi yang wajib diumumkan serta-merta
      • Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain:
        • bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa;
        • keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
        • Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
        • jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
        • racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
        • rencana gangguan terhadap utilitas publik;
      • Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurang-kurangnya meliputi
        • Potensi b ahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
        • Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
        • Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
        • Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi;
        • Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
        • Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
    • INFORMASI MELALUI PERMOHONAN
      • Informasi yang wajib disediakan setiap saat
      • Pasal 11
      • (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
        • a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
        • b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya ;
        • c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya ;
        • d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
        • e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
        • f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
        • g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
        • laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang­Undang ini.
      • Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik.
      • (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban Badan Publik menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.
      • Cakupan
      • Kedalaman
      • Penyampaian
      ? Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi
    • ...LANJUTAN
      • Informasi yang wajib disediakan setiap saat
      • Daftar informasi yang sekurang-kurangnya memuat: Nomor ; R ingkasan isi informasi ; Pejabat atau Unit/Satuan Kerja yang menguasai informasi ; P enanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi ; W aktu dan tempat pembuatan informasi ; F ormat informasi yang tersedia ; Kelompok informasi yang terdiri atas: I nformasi yang wajib diumumkan secara berkala ; I nformasi yang wajib diumumkan serta merta ; I nformasi yang wajib tersedia setiap saat ; I nformasi yang dikecualikan ; Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
      • Informasi tentang peraturan , keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik dan dokumen pendukung yang sekurang-kurangnya terdiri atas :
        • N askah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari
        • T ahapan perumusan
        • Masukan-masukan dari berbagai pihak
        • Risalah rapat dari proses perumusan
        • Naskah R ancangan
    • ... LANJUTAN
      • Informasi yang wajib disediakan setiap saat
      • O rganisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain:
        • Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, person i l dan keuangan;
        • Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima;
        • Tahapan dan waktu proses rekrutmen pejabat struktural atau fungsional;
        • Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
        • Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik .
      • Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya ;
      • Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
      • S yarat-syarat perizinan , i zin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan berikut dokumen pendukung nya , dan laporan penaatan izin yang diberikan;
      • Data perbendaharaan atau inventaris;
      • Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik ;
      • Agenda kerja pimpinan satuan kerja;
    • ... LANJUTAN
      • Informasi yang wajib disediakan setiap saat
      • Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi yang dilaksanakan , sarana dan prasarana layanan informasi yang dimiliki beserta kondisinya , s umber daya manusia yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi beserta kualifikasinya , a nggaran layanan informasi serta laporan penggunaan nya .
      • Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya ( tidak termasuk identitas ) ;
      • Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya ( tidak termasuk identitas ) ;
      • Daftar serta h asil-hasil penelitian yang dilakukan;
      • Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UU K eterbukaan I nformasi P ublik ;
      • Informasi tentang s tandar prosedur operasional keadaan darurat bagi penerima izin dan/atau penerima perjanjian kerja ;
      • Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
    • BADAN PUBLIK
      • Apa itu Badan Publik?
      • Kewajiban Badan Publik (Ringkasan beberapa pasal, 7, 12, 13,…dst )
      • Menyediakan dan memberikan informasi.
      • Menetapkan standar prosedur operasional.
      • Menunjuk dan mengangkat PPID .
      • Menyediakan sarana dan prasarana.
      • Menetapkan standar biaya.
      • Menyediakan anggaran.
      • Menanggapi keberatan.
      • Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.
      • Badan Publik adalah:
      • eksekutif,
      • legislatif,
      • yudikatif, dan
      • badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
      • organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
      Undang-undang KIP (PS 1 AYAT 3)
    • HAK BADAN PUBLIK - HAK PEMOHON SESUAI UU KIP
      • Hak Badan Publik Hak Pemohon Informasi
      Pasal 6 UU KIP: ( ayat 1 ): BP berhak menolak memberikan informasi yg dikecualikan sesuai dgn ketentuan peraturan perundangan. ( ayat2 ): Badan Publik berhak menolak memberikan IP apabila tak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan . ( ayat3 ): Informasi Publik yg tak dapat diberikan Badan Publik sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah: (a) Yg dpt m’bahayakan negara (b) Yg berkaitan dgn p’lindungan usaha & dari persaingan tidak sehat (c) Yg berkaitan dgn hak-hak pribadi (d) Yg b’kaitan dgn rahasia jabatan, dan/atau (c) Yg blm dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 4 UU KIP: (ayat 1): Setiap orang berhak m’peroleh IP sesuai dgn ketentuan UU ini (ayat2): Setiap orang berhak: (a) melihat dan mengetahui IP, (b) m’hadiri p er temuan yg terbuka utk umum untk m’peroleh IP, (c) m’dapatkan salinan IP m e lalui p er mohonan sesuai UU ini, dan/atau (d) m’nyebar luaskan IP sesuai peraturan perundangan. (ayat3): Setiap pemohon IP berhak mengajukan permintaan IP disertai alasan p’mintaan tsb. (ayat4): - Setiap pemohon IP berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila utk memperoleh IP mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dgn ketentuan UU ini .
    • KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK
      • Kewajiban Pengguna Informasi
      Pasal 5 UU KIP: (ayat 1): Pengguna I nformasi Publik (IP) wajib menggunaan IP sesuai ketentuan peraturan perundangan . (ayat2): Pengguna IP wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh IP, baik digunakan utk kepentingan sendiri maupun utk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
    • ... PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
      • Apa dan siapa PPID?
      • PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
      • Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang:
        • Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan inf rm publik;
        • Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
        • Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia, disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
        • Me nugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau mem utakhirkan daftar informasi secara berkala s ekurang-kurangnya satu kali dalam se bulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi ;
      • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
      List inf. Yg dikecualikan List inf. Yg dikecualikan Pimpinan Badan Publik Pimpinan Satuan Kerja Pimpinan Unit Pelayanan
      • Melakukan uji konsekuensi
      • Me nyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP
      • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP
      PPID kepala PPID p elaksana PPID pelaksana
      • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
      Penetapan (Tim Pertim-bangan?)
      • INFLOW
      OUTFLOW
      • Penyediaan & Pelayanan:
      • Pelayanan melalui Pengumuman
      • Pelayanan melalui permohonan informasi
      Pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian dari setiap unit
      • Penanggungjawab:
      • supervisi
      • merespon keberatan
      ATASAN PPID
    • STANDAR LAYANAN MELAUI PERMOHONAN
      • Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
      Layanan Informasi Publik
      • 7 hari kerja untuk perpanjangan
      Pemberi-tahuan Tertulis
      • Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
      Pengisian Buku Registrasi Menginginkan Salinan Melihat Dokumen Permohonan
      • Diisi pemohon
      • Diisi petugas
      Tertulis Tidak Tertulis Melalui Pengumuman Melalui Permohonan
      • 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis
      Nomor Registrasi
      • Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
      Form Permohonan
      • Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
    • BANDING ADMINISTRATIF
      • Pelayanan Informasi dan Pengajuan K eberatan I nternal
      Pengajuan Permohonan Puas? Pengajuan Keberatan ke Atasan Selesai (10 + 7) hari kerja 14 hari kerja
      • Jika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID
      • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja
      • Jika Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan
      • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi informasi
      T Y Puas? Pengajuan Keberatan ke Komisi Informasi T Selesai Y 30 hari kerja
    • PENYELESAIAN SENGKET A HAL-HAL PENTING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI DI KOMISI INFORMASI
      • Membatalkan putusan atasan BP dan memutuskan untuk memberikan
      • sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh pemohon
      • Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan informasi
      • yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam
      • pasal 17
      • Putusan KI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali putusan
      • yang menyangkut informasi yang dikecualikan
      PUTUSAN KOMISI INFORMASI Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik Setiap warga negara RI berhak mengajukan permohonan informasi. Pengajuan sengketa informasi atas nama lembaga/badan harus disertai akte/AD/ART. Pengajuan sengketa atas nama kelompok masyarakat harus disertai surat kuasa dari kelompok. Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi hanya dapat dilakukan apabila Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik Setiap warga negara RI berhak mengajukan permohonan informasi. Pengajuan sengketa informasi atas nama lembaga/badan harus disertai akte/AD/ART. Pengajuan sengketa atas nama kelompok masyarakat harus disertai surat kuasa dari kelompok. (Pasal 8 ayat (1) dan (2) Perki 2/2010)
    • TATA CARA PENGECUALIAN
      • Bagaimana melakukan uj i k onsekuensi?
      • PPID melakukan pengujian konsekuensi ber - dasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menya-takan suatu informasi sebagai i nformasi yang d ikecualikan.
        • Hasil pengujian konsekuensi sebelum adanya permohonan wajib dimasukkan dalam daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID . Dalam hal pengujian konsekuensi dilakukan karena ada - nya permohonan, dan oleh karenanya perlu dihitamkan atau dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID .
      • PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.
    • PENGGUNAAN UNDANG-UNDANG LAIN
      • Tujuan
      • Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yg dilakukan oleh lembaga negara, pemda, lembaga pendidikan, perusahaan, orpol, ormas, dan perseorangan; menjamin ketersediaan arsip yg autentik dan terpercaya sbg alat bukti yg sah; menjamin t’wujudnya pengelolaan arsip yg andal dan pemanfaatan arsip sesuai ketentuan perundangan; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sbg bukti p’jawaban dlm kehidupan …; meningkatkan kualitas pelayanan publik dlm pengelolaan dan pemanfaatan arsip yg autentik dan terpercaya (kutipan psl 3)
      • Prinsip-prinsip Penting
      • Menjamin adanya akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara dan menjamin penggunaan informasi hanya kepada yang berhak (kutipan ps 13 huruf a, b, dan c);
      • Mewajibkan semua pencipta arsip menyediakan arsip dinamis (arsip yg digunakan secara langsung dlm kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu) bagi kepentingan pengguna arsip yg berhak (ps 42 ayt 1). Catatan : Psl ini menutup kelemahan UU KIP sebagaimana diatur di psl 6 ayat 3 huruf e .
      • Mengkategorisasi arsip dinamis berdasarkan 2 kategori, yaitu arsip terjaga dan arsip umum (ps42 ayt 2);
      • Membatasi penutupan akses atas arsip hanya dgn alasan yg jelas sebagaimana diatur psl 44 ( 9 kriteria);
      UU No.43/2009 tentang Kearsipan
    • SANKSI PIDANA
      • PASAL 51-57 UU No. 14 thn 2008
      • Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51)
      • Sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, yang wajib diumumkan secara serta merta, dan tersedia setiap saat, yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)
        • Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53)
        • Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54)
        • Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55)
        • Setiap pelanggaran yg dikenai sanksi pidana dlm UU ini dan juga diancam dgn swanksi pidana dlm UU lain yg bersifat khusus, yg berrlaku adalah sanksi pidana dari UU yg lebih khusus tersebut. (ps 56)
        • Tuntutan pidana dalam UU KIP adalah delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum (ps 57)
    • WEWENANG KI DALAM SENGKETA INFORMASI
      • Memanggil dan /atau mempertemukan para pihak yang bersengketa
      • Meminta catatan atau bahan yang relevan dari BP terkait untuk mengambil keputusan
      • Meminta keterangan atau menghadirkan pejabt BP ataupun pihak yang terkait sebagai saksi
      • Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi
      • Pemeriksaan dalam Sengketa Informasi Publik
      • KI memberikan salinan permohonan kpd pihak termohon
      • Pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk didengar keterangannya
      • KI dapat memutuskan untuk mendengarkan keterangan tersebut secara lisan atau pun tertulis
      • Pemohon dan termohon dapat mewakilkan kepada wakilnya yang secara khusus diberi kuasauntuk itu
      Wewenang KIP dalam S engketa Informasi Publik :
    • ALUR SENGKETA
      • Pasal 44, 45 UU KIP :
      • Pemeriksaan Berkas Oleh KI
      • Pembuktian oleh BP
      • Pasal 2 ayat 4 UU KIP:
      • Pengujian oleh KI
      Alur Sengketa di Internal dan Eksternal Komisi Informasi Klarifikasi Penyelesaian internal KI Penyelesaian eksternal KI
    • PROSEDU R PENYELESAIAN SENGKETA Substansi Mediasi dan Ajudikasi SUBSTANSI MEDIASI Mediasi Ajudikasi Alasan
      • Tidak disediakannya informasi berkala
      • Tidak ditanggapinya permintaan informasi
      • Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
      • Tidak dipenuhinya permintaan informasi
      • Pengenaan biaya yang tidak wajar
      • Penyampaian informasi melebihi waktu
      Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan prosedural, ketika mediasi dianggap gagal.
    • PENUTUP
      • APA YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN BADAN PUBLIK dan APA YANG HARUS DILAKUKAN MASYARAKAT?
      • Badan Publik:
      • Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
      • Mendaftar informasi yang dikecualikan
      • Melakukan assesment cepat ke stakeholders tentang kebutuhan informasi prioritas
      • Menyusun SOP pelayanan Informasi
      • Menyiapkan Personal (pengetahuan dan skill)
      • Memanfaatkan dan mengembang - kan infrastruktur yang telah ada.
      • Masyarakat :
      • Dengan menggunakan dua UU sekaligus, yaitu UU No.14/2008 dan UU No.43/2009, setiap pejabat publik sebenarnya sudah tidak bisa lagi menghindar dari kewajibannya mengarsipkan setiap dokumentasi penting, serta memberikan informasi dan mengumukan secara terbuka setiap informasi publik kepada masyarakat.
      • Masyarakat perlu secara terus menerus menggalang aksi-aksi permintaan informasi kepada Badan Publik (negara) dan meneruskannya sampai tuntas, dalam arti sampai kepada penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun sampai kepada tahapan pengadilan.
      • .
      TERIMAKASIH