Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015

9,719 views

Published on

Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015

Published in: Health & Medicine
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
9,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
622
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dokumen roadmap sanitasi total berbasis masyarakat stbm nasional tahun 2013 2015

  1. 1. KATA PENGANTAR Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah aksi terpadu untuk menurunkan angka kejadian penyakit menular berbasis lingkungan diantaranya adalah diare, serta meningkatkan perilaku higienitas dan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu kejadian luar biasa (KLB) diare pada tahun 2006 di 16 provinsi dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 2.52, merupakan salah satu penyumbang kejadian diare nasional yang mencapai 423 per seribu penduduk pada semua umur. Salah satu sumber penyebab yang dimaksud adalah karena 47,50% air yang dikonsumsi masyarakat saat itu masih mengandung Eschericia Coli (Studi Basic Human Services/BHS : 2006). Penyebab lain karena 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka lainnya (Indonesian Study Sanitation Sector Development Program/ ISSDP). Langkah antisipasi terus dilakukan pemerintah antara lain melalui berbagai pengelolaan program yang fokus pada penyediaan air minum dan sanitasi. Pada tahun 2008 telah diluncurkan peraturan perundangan dalam bentuk Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam mewujudkan peningkatan akses air minum dan sanitasi dasar berkelanjutan untuk pengendalian penyakit berbasis lingkungan dan peningkatan kemampuan masyarakat, melalui pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai program nasional, STBM akan terus berlangsung dan telah dilakukan implementasi di 244 kabupaten/kota serta 2.583 kecamatan, sehingga pada triwulan I tahun 2013 terdapat sejumlah 11.678 desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Kegiatan STBM ini diharapkan mempunyai andil yang signifikan terhadap pencapaian target Air Minum dan Sanitasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan Renstra Kemenkes, serta target MDG’s tujuan 7c yakni menurunkan separuh proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar yang layak secara berkesinambungan pada tahun 2015. Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan dan target tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pencapaiannya. Untuk itu disusunlah Road Map STBM periode 2013 – 2015 yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan STBM. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Road Map ini. Semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pihak terkait dalam melakukan implementasi STBM. Jakarta, Mei 2013 Direktur Jenderal, Prof. dr. Tjandra Yoga Aditama i
  2. 2. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK DAFTAR TABEL DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR SINGKATAN I. PENDAHULUAN 1 II. ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013-2015, APA DAN MENGAPA 2.1. Pengertian roadmap percepatan program STBM 2.2. Prinsip dasar penyusunan roadmap percepatan program STBM 7 7 8 III. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN ROADMAP PERCEPATAN STBM 3.1. Target Pembangunan Sanitasi Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2015 3.2. Target MDGs 3.3. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014 3.4. Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) 3.5. Kondisi eksisting program AMPL 9 10 10 11 11 11 IV. TINJAUAN STATUS PENCAPAIAN STBM 4.1. Peta Pelaku STBM 4.2. Pencapaian STBM 4.3. Pembelajaran dan potensi 4.4. Permasalahan utama V. ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013 - 2015 5.1. Target STBM 2013 – 2015 5.2. Analisa Gap Capaian dan Target STBM 2013 - 2015 5.3. Isu Strategis STBM 5.4. Tujuan Strategis STBM 5.5. Sasaran Strategis STBM 2013 - 2015 5.6. Strategi pelaksanaan STBM 2013-2015 5.7. Program dan Kegiatan Strategis STBM 2013 – 2015 15 15 18 21 24 26 26 27 29 30 37 38 39 VI. PRIORITASI PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013 – 2015 6.1. Prioritasi pelaksanaan kegiatan strategis 6.2. Prioritas kegiatan strategis tahun pertama, tahun 2013 6.3. Prioritas kegiatan strategis tahun kedua, tahun 2014 6.4. Prioritas kegiatan strategis tahun ketiga, tahun 2015 6.5. Pemantauan dan Evaluasi 41 41 42 45 46 46 VII. ESTIMASI KEBUTUHAN DAN IDENTIFIKASI SUMBER PENDANAAN UNTUK PELAKSANAAN ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013–2015 7.1. Identifikasi sumber pendanaan 7.2. Estimasi kebutuhan pendanaan 47 47 49 VIII. PENUTUP ii Halaman i ii iii iv v vi vii 53
  3. 3. DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Kerangka Pikir STBM 3 Gambar 2 Komponen STBM 4 Gambar 3 Tangga Perubahan Perilaku – Visi STBM 5 Gambar 4 Target MDGs 2015 Terkait Sanitasi 9 Gambar 5 Pendekatan Dalam Pengelolaan Air Limbah Permukiman 10 Gambar 6 Rangkuman Target Pembangunan Air dan Sanitasi 14 Gambar 7 Wilayah Kerja Pelaku STBM di Indonesia 17 Gambar 8 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jamban di Indonesia 18 iii
  4. 4. DAFTAR GRAFIK Halaman Grafik 1 12 Grafik 2 Akses Air Layak Berkelanjutan 12 Grafik 3 Kondisi Sarana Sanitasi Provinsi di Indonesia Tahun 2010 19 Grafik 4 Jumlah Desa/kelurahan dan Desa/kelurahan Intervensi STBM Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Grafik 5 Jumlah Desa/kelurahan dan Kecamatan Intervensi STBM iv Akses Sanitasi Layak Berkelanjutan serta Puskesmas di Provinsi Tahun 2010 20 30
  5. 5. DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Pelaku Pembangunan STBM di Indonesia 10 Tabel 2 Indikator Program Strategis Penyehatan Lingkungan 18 Tabel 3 Pembelajaran dan Usulan untuk Pusat 21 Tabel 4 Pembelajaran dan Usulan untuk Provinsi 22 Tabel 5 Pembelajaran dan Usulan untuk Kabupaten/Kota 23 Tabel 6 Masalah Strategis AMPL 24 Tabel 7 Permasalahan Internal dan Eksternal STBM di Indonesia 25 Tabel 8 Target Pembangunan Sanitasi Indonesia 27 Tabel 9 Target STBM 2013 – 2015 28 Tabel 10 Data Provinsi Prioritas Pertama 31 Tabel 11 Data Provinsi Prioritas Kedua 33 Tabel 12 Data Provinsi Prioritas Ketiga 34 Tabel 13 Tabel isu dan sub isu strategis STBM 2013-2015 36 Tabel 14 Tujuan Strategis STBM 2013 – 2015 36 Tabel 15 Sasaran Strategis STBM 2013 – 2015 37 Tabel 16 Strategi Pelaksanaan Strategis STBM 2013 – 2015 38 Tabel 17 Program dan Kegiatan Strategis STBM 2013 – 2015 39 Tabel 18 Prioritas Kegiatan Strategis STBM 2013 42 Tabel 19 Prioritas Kegiatan Strategis STBM 2014 45 Tabel 20 Prioritas Kegiatan Strategis STBM 2015 46 Tabel 21 Identifikasi Sumber Pendanaan STBM 2013 – 2015 48 Tabel 22 Estimasi Kebutuhan Pendanaan STBM Tahun 2013 49 Tabel 23 Estimasi Kebutuhan Pendanaan STBM Tahun 2014 51 v
  6. 6. DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 01 Gambaran Roadmap Percepatan STBM 2013-2015 di Provinsi Lampiran 02 Gambaran Roadmap Percepatan STBM 2013-2015 di Kabupaten/Kota Lampiran 03 Gambaran Umum Sinergi Program terkait STBM di Tingkat Kabupaten/Kota vi Halaman 54 59 64
  7. 7. DAFTAR SINGKATAN ADD Alokasi Dana Desa/kelurahan IMB Ijin Mendirikan Bangunan AMPL Air Minum dan Penyehatan Lingkungan IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah AKKOPSI Asosiasi Kota/Kabupaten Peduli Sanitasi IPLT Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu APBD Anggaran Pembangunan Belanja Daerah APBDesa Anggaran Pembangunan Belanja Desa ISSDP Indonesia Sanitation Sector Development Program APBN Anggaran Pembangunan Belanja Nasional AusAid Australia Agency for International Development IUWASH Indonesia Urban Water Sanitation and Health KIE Komunikasi Informasi & Edukasi BAB Buang Air Besar KLB Kejadian Luar Biasa BABS Buang Air Besar Sembarangan K/L Kementrian/Lembaga BOK Bantuan Operasional Kesehatan KTP Kartu Tanda Penduduk BOS Bantuan Operasional Sekolah Litbangkes Penelitian Pengembangan Kesehatan BPMD Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa MAK Mata Anggaran Kegiatan BPS Badan Pusat Statistik Manlak Pedoman Pelaksanaan BHS Basic Human Services Mannis Pedoman Teknis CD Bethesda Community Development Bethesda MCC Milenium Challenge Corporation CFR Case Fatality Rate MDGs Millenium Development Goals CLTS Community-Led Total Sanitation Menkes Menteri Kesehatan CSR Corparate Social Responsibility Kemkes Kementerian Kesehatan CTPS Cuci Tangan Pakai Sabun MOU Memorandum Of Understanding CWSHP Community Water Sanitation and Health Project MPSS Memorandum Program Strategi Sanitasi Dekon Dekonsentrasi MSMHP Metropolitan Sanitation Management and Health Project DIPA Daftar Isian Program Anggaran NGO Non Goverment Organization DKI Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Dirjen PP & PL Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit & Penyehatan Lingkungan NTB Nusa Tenggara Barat NTT Nusa Tenggara Timur OD Open Defecation Open Defecation Free Dit PL Direktorat Penyehatan Lingkungan ODF GDP Gross Domestic Product Ormas Organisasi Kemasyarakatan ICWRMP Integrated Citarum Water Resources Management Project PAMMRT Pengelolaan Air Minum dan Makanan Sehat Rumah Tangga vii
  8. 8. DAFTAR SINGKATAN PAMSIMAS Perbup Peraturan Bupati Perda SK Surat Keputusan SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah Peraturan Daerah SLBM Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat Perdes Peraturan Desa STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PKK Pendidikan Kesehatan Keluarga SPBM Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat PLCRT Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga Stop BABS Stop Buang Air Besar Sembarangan PLP Penyehatan Lingkungan & Permukiman Susenas Survei Sosial Ekonomi Nasional PMD Pemberdayaan Masyarakat & Desa SSK Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota PPSP Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman SMS Short Message Service TOT Training Of Trainers Pokja Kelompok Kerja TKM Tim Kerja Masyarakat Pro Air Program Penyediaan Air TPA Tempat Pemerosesan Akhir Prokasih Program Kali Bersih TPS Tempat Pembuangan Sementara Promkes Promosi Kesehatan PSRT Pengelolaan Sampah Rumah Tangga TSSM Total Sanitation & Sanitation Marketing PU Pekerjaan Umum UKS Usaha Kesehatan Sekolah Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat RPJMD Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah UNICEF United Nation International Children’s Funds RPJMN Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional USAid United State Agency for International Development RKM Rencana Kerja Masyarakat USRI Urban Sanitation and Rural Infrastructure RKP Rencana Kerja Pembangunan UU Undang Undang RPAM Rencana Pengamanan Air Minum WASH Water Sanitation & Hygiene RSH Rumah Sederhana Sehat 3R Reduce, Reuse and Recycle WES Unicef Water Environmental Sanitation United Nation International Children’s Funds Sanimas Sanitasi Berbasis Masyarakat WHO World Health Organization SBS Stop Buang air besar Sembarangan WVI World Vision Indonesia SE viii Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Surat Edaran YMP-NTB Yayasan Masyarakat Peduli - Nusa Tenggara Barat
  9. 9. Bab Satu PENDAHULUAN World Health Organization (WHO) meginformasikan bahwa kematian yang disebabkan karena waterborne disease mencapai 3.400.000 jiwa/ tahun. Masih menurut WHO, dari semua kematian yang berakar pada buruknya kualitas air dan sanitasi, diare merupakan penyebab kematian terbesar yaitu 1.400.000 jiwa/tahun. Menurut Hardoy dan Satterhwaite (1992), layanan air minum yang kualitasnya buruk dan kurang memadainya sistem pembuangan air limbah dan sampah menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan menimbulkan endemik penyakit di rumah tangga miskin. Dalam buku lain yang berjudul “The Poor Die
  10. 10. Young”, Hardoy, Cairncross, and Satterthwaite (1990) menyusun daftar penyakit yang paling prevalent. Terdapat 29 jenis penyakit di luar 48 jenis penyakit yang paling prevalent di seluruh dunia yang kejangkitannya dapat dicegah dengan meningkatkan kualitas perumahan dan kondisi penghidupan, nutrisi yang lebih baik dan perawatan kesehatan primer yang menyeluruh. Beberapa penyakit tersebut diantaranya: Tuberculosis, Measles, Pertusis, Tetanus, Polio, Diptheria, Malaria, Schistosomiasis, Filariasis, Chagas disease, River Blindness, Leishmanasis, Leprosy, Guinea Worm, Amoebiasis, Giardiasis, Typoid, Cholera, Ascariasis, Hookworm, Thichuriasis, Dengau, Rabies, Yellow Fever, Iodine Deficiency, Vitamin A Deficiency, Pneumonia, Anaemia, Trachoma. Sebagaimana negara-negara berkembang lainnya, Indonesia pada saat ini juga menghadapi masalah di bidang sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Sejak diterapkan otonomi daerah pada Januari 2001, bagaimanapun, masalah sanitasi bukan lagi menjadi urusan Pemerintah Pusat, tetapi menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum atau kurang mampu mengurus dan memecahkan masalah di bidang sanitasi dan higiene. Seringkali bidang sanitasi dan higiene lebih merupakan isu pinggiran (marginal) yang tidak memperoleh prioritas dalam pembangunan. Pembangunan sanitasi kemudian menjelma menjadi masalah yang relatif kompleks. Kompleksitas masalah yang dihadapi bukan hanya menyangkut banyaknya variabel yang berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan pembangunan sanitasi dan higiene, tetapi juga adanya perbedaan masalah, bobot, serta cara penanganan antara satu daerah dengan lainnya, sehingga sangat sulit dan tidak relevan untuk membuat sebuah model yang sama untuk diterapkan di semua kabupaten/kota. Secara keseluruhan penduduk Indonesia yang hidup dengan kondisi sanitasi buruk mencapai 72.500.000 jiwa. Mereka tersebar di perkotaan (18,2%) dan perdesaan (40%). Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa di Indonesia ada 226 kota yang masih bermasalah dengan pengelolaan air limbah, 240 kota menghadapi masalah pengelolaan sampah, serta 100 kota masih bermasalah dengan drainase. Sedangkan kota yang bermasalah dengan ketiganya sebanyak 52 Kota (Zainal Nampira dalam Kick off High Five Program). Tidak ada informasi mengenai bagaimana permasalahan sanitasi di perdesaan. Dari berbagai kabupaten diperoleh informasi bahwa di perdesaan masalah yang krusial adalah kebiasaan buang air besar sembarangan atau open defecation. Perilaku ini berakibat secara langsung/tak langsung pada terkontaminasinya sumber air minum maupun terjadinya pencemaran ulang (rekontaminasi) pada sumber air dan makanan yang disantap di rumah. Beberapa kajian/riset terkait Sanitasi yang pernah dilakukan antara lain The Political Economy of Sanitation (2011), Lessons in Urban Sanitation Development (2006-2011), Managing the Flow of Information to Improve Rural Sanitation in East Java (2010), dan Economic Impacts of Sanitation in Indonesia (2008). Riset atau studi tersebut dilakukan atas fasilitasi Water and Sanitation Program – East Asia Pacific/World Bank. Intisari dari hasil review riset di atas adalah sebagai berikut: • Otonomi daerah ternyata masih belum bisa diimbangi dengan tindakan daerah dalam mengalokasikan dana untuk sanitasi (perlunya advokasi anggaran). • Bidang sanitasi belum dianggap sebagai bidang prioritas pembangunan (advokasi regulasi maupun anggaran). • Kerugian di level nasional sebesar Rp.225.000/orang/tahun apabila sanitasi tidak ditangani dengan baik bisa menjadi bahan advokasi. • Sistem monitoring berbasis masyarakat sangat layak untuk diterapkan untuk diterapkan, dan menghasilkan informasi/data dengan kualitas memadai. • Sistim monitoring melalui SMS apabila berjalan dengan bagus akan sangat bermanfaat dan mampu menerobos kemandegan informasi yang selama ini terjadi (akan lebih baik diikuti dengan respon/feedback yang cepat agar cepat tertanggulangi). 2
  11. 11. Kerugian ekonomi dari buruknya sanitasi merupakan dampak negatif lainnya yang nilainya sangat besar. Di Indonesia, pada tahun 2006 perkiraan biaya yang dikeluarkan per tahun mencapai Rp 56 triliun. Biaya sebesar itu setara dengan 2,3% GDP (Gross Domestic Product), dan dapat dibelanjakan untuk perawatan dan penyembuhan penyakit yang kejangkitannya berakar pada air dan sanitasi buruk serta perilaku tidak higiene. Di perkotaan setiap orang terbebani biaya Rp 275.000/tahun, sedangkan di perdesaan setiap orang per tahun terbebani Rp 224.000. Dampak ekonomi dari pencemaran air akibat sanitasi yang buruk mencapai Rp 14,9 triliun (Research Report, Economic Impact of Sanitation In Indonesia : Water and Sanitation Program-East Asia and Pasific, World Bank : 2008). Biaya ekonomi sebesar itu, bila problem sanitasi teratasi dan perilaku hidup bersih dan sehat diwujudkan dapat dialihkan untuk kegiatan produktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yang memang paling banyak menjadi korban waterborne disease. Upaya peningkatan perilaku higiene dan peningkatan akses sanitasi terus dikembangkan. Belajar dari berbagai pengalaman pelaksanaan CLTS dan program/proyek sanitasi lainnya, CLTS di Indonesia kemudian mengalami berbagai evaluasi dan penyesuaian. CLTS yang lebih fokus pada perilaku Stop BABS dengan strategi di peningkatan kebutuhan sanitasi kemudian dievaluasi dan dikembangkan dengan menambahkan 4 (empat) perubahan perilaku, diarahkan pelaksanaannya dengan 6 (enam) strategi, dan dinamakan STBM. Berdasarkan Kepmenkes No. 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional STBM, STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan, sebagaimana terlihat dalam gambar di atas ini. Disebut Sanitasi Total karena target yang ingin dicapai adalah ketika suatu komunitas sudah mencapai kondisi : (1) Tidak buang air besar sembarangan (Stop BABS); (2) Mencuci tangan pakai sabun (CTPS); (3) Mengelola air minum dan makanan yang aman (PAMM RT); (4) Mengelola sampah dengan benar dan (5) Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman. Gambar 1 Kerangka Pikir STBM 3
  12. 12. Pada bulan September 2008 itu pula, Menteri Kesehatan, Dr Siti Fadillah Supari, meluncurkan Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dan Pencanangan Program Nasional untuk pelaksanaan STBM di 10.000 desa/kelurahan. Strategi ini kini menjadi strategi utama untuk sanitasi pedesa/kelurahanan secara nasional dan berlaku untuk seluruh tingkatan pemerintah daerah serta donor dan berbagai mitra. Menurut Kementerian Kesehatan, pada saat peluncuran STBM ini sudah mencapai 3.000 desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM. Dalam sambutannya, Menteri menunjukkan bahwa penetapan 10.000 desa/kelurahan STBM ini dilakukan berdasarkan pembelajaran dari 6 kabupaten uji coba CLTS dan menyatakan: “Pembangunan kesehatan yang efektif dapat dicapai jika masyarakat terlibat secara penuh dan diberdayakan sejak perencanaan maupun pelaksanaan secara berkelanjutan”. Gambar 2 Komponen sanitasi total Komponen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sebagaimana ditunjukkan gambar 1.2., adalah bagaimana ketiga komponen dapat terlembagakan, sehingga: (1) Stop BABS adalah pilar utama untuk menghasilkan peningkatan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki sanitasi, sesuai dengan prinsip pendekatan non subsidi untuk fasilitas sanitasi rumah tangga: (2) Dengan dukungan pengembangan kapasitas tentang STBM sejak dari pusat sampai ke tingkat masyarakat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan permintaan perbaikan sanitasi yang layak di masyarakat; dan (3) Dengan mendorong pasar lokal untuk menawarkan lebih banyak opsi kepada rumah tangga miskin untuk mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak menyebabkan terjadinya peningkatan penyediaan sanitasi. Bila ketiga komponen ini terjadi, maka masyarakat akan menginvestasikan sumber Sumber : Permenkes No 852 Tahun 2008 daya mereka sendiri untuk memperbaiki fasilitas sanitasi, dan akan dengan cepat menuju dusun, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang bebas dari BAB sembarangan, serta mencapai pilar-pilar STBM lainnya. Untuk mencapai suatu kondisi masyarakat Sanitasi Total, setiap rumah tangga perlu melaksanakan perilaku higiene yang merupakan kunci untuk menjaga kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Seiring dengan harus terjadinya internalisasi dan terlembagakannya ketiga komponen di atas, maka yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas daerah dan membangun konsensus bersama sehingga kabupaten/kota dapat merencanakan bagaimana mereka bisa menjadi mencapai kondisi ODF/SBS. Tahap berikutnya adalah melanjutkan untuk mencapai Sanitasi Total, sebagaimana gambar tangga perubahan perilaku berikut ini: 4
  13. 13. Gambar 3 Tangga Perubahan Perilaku Tangga Perubahan Perilaku - Visi STBMMasyarakat sudah mempraktekkan perilaku Higiene sanitasi secara permanen (5 pilar STBM) (5 pilar STBM) • Adanya upaya peningkatan kualitas sanitasi • Terjadinya perubahan perilaku higiene lainnya di masyarakat (pilar 2-5) (pilar 2-5) • Adanya pemantauan dan evaluasi • 100% masyarakat sudah berubah perilakunya dengan status SBS (terverifikasi) mengubah • Adanya rencana untuk mengubah perilaku Higiene lainnya • Adanya aturan dari masyarakat untuk menjaga status SBS • Adanya pemantauan dan verifikasi secara berkala • Adanya proses pemicuan • Adanya Komite/”Natural Leaders” • Adanya Rencana Aksi Masyarakat • Adanya Pemantauan terus menerus • Tersedianya supply Sumber : Materi Advokasi STBM - 2012 Dengan pemikiran tersebut, berikut ini adalah naskah Roadmap Percepatan Program STBM 20132015, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : • Bab 1 Pendahuluan, berisikan penulisan tentang kenapa STBM diperlukan dalam pembangunan sanitasi berbasis masyarakat di Indonesia, serta sistematika penulisannya. • Bab 2 Roadmap Percepatan STBM, Apa dan Mengapa, berisikan tulisan pengertian dan prinsip dasar penyusunan roadmap. • Bab 3 Dasar Pertimbangan Penyusunan Roadmap Percepatan STBM, berisikan tulisan target pembangunan sanitasi nasional, target MDGs, Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2010–2014, program PPSP, serta kondisi eksisting program AMPL. • Bab 4 Tinjauan status pencapaian STBM, berisikan tulisan tentang pelaku STBM, pencapaian STBM, pembelajaran dan potensi, serta permasalahan utama STBM. 5
  14. 14. • Bab 5 Roadmap Percepatan STBM 2013-2015, berisikan tulisan target, analisis gap capaian dan target Roadmap Percepatan STBM 2013-2015, isu strategis, tujuan strategis, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan strategis STBM 2013-2015. • Bab 6 Prioritasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Roadmap Percepatan STBM 2013 – 2015, berisikan tulisan prioritasi pelaksanaan kegiatan strategis, prioritas kegiatan strategis tahun pertama (tahun 2013), prioritas kegiatan strategis tahun kedua (tahun 2014), prioritas kegiatan strategis tahun ketiga (tahun 2015) serta serta pemantauan dan evaluasi. • Bab 7 Estimasi Kebutuhan dan Identifikasi Sumber Pendanaan untuk Pelaksanaan Roadmap Percepatan STBM 2013-2015, berisikan tulisan tentang estimasi dan identifikasi sumber pendanaan STBM 2013-2015 • Bab 8 Penutup, berisikan tulisan penutup yang menjelaskan betapa pentingnya melakukan percepatan STBM agar kita sampai pada target RPJMN 2014 dan MDGs 2015. 6
  15. 15. Bab Dua Roadmap Percepatan STBM, Apa dan Mengapa 2.1. Pengertian Roadmap Percepatan STBM 2013-2015 Secara harfiah, roadmap dapat diartikan sebagai peta penentu, penunjuk arah atau peta jalan menuju target sasaran. Roadmap merupakan sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Dalam pelaksanaan program STBM, roadmap dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melangkah dan mengukur pencapaian kinerja serta pemantauan dan evaluasi terhadap target sasaran. Sebagaimana lazimnya, informasi minimal yang dijelaskan dalam roadmap adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan seperti: gambaran kondisi yang terjadi saat ini (data kondisi eksisting tahun tertentu), target 7
  16. 16. capaian/hasil, kegiatan apa yang harus dilakukan, siapa pelaksana dan penanggungjawab, dukungan apa yang dibutuhkan, serta anggaran yang diperlukan. STBM dalam pelaksanaannya, di awal banyak menyentuh daerah perdesaan, sekarang sudah mulai banyak dicobakan pendekatannya di kawasan perkotaan. Secara harfiah, percepatan dapat diartikan sebagai akselerasi, atau usaha yang dilakukan secara sadar untuk membuat sesuatu bergerak dengan lebih cepat. Percepatan yang dimaksud disini adalah upaya yang harus dilakukan secara sadar untuk lebih mempercepat pelaksanaan STBM di daerah. Hal-hal yang dapat menjadi pendorong antara lain : (1) Pemberdayaan masyarakat, terutama kepada masyarakat miskin potensial sasaran STBM, serta (2) Peningkatan investasi berupa peningkatan pengeluaran pemerintah daerah, khususnya dalam rangka terjadinya proses pemberdayaan masyarakat sehingga terjadi proses perubahan perilaku di tingkat masyarakat. Tahun 2013 – 2015, adalah tahun kritis Indonesia dalam rangka mencapai target pembangunan jangka menengah yang berakhir tahun 2014, serta dalam rangka mencapai target MDGs yang berakhir tahun 2015. Sehingga roadmap untuk percepatan STBM ini disusun sesuai dengan berakhirnya tahun pencapaian kedua target tersebut diatas, yaitu tahun 2013 – 2015. 2.2. Prinsip dasar penyusunan roadmap percepatan program STBM Roadmap percepatan program STBM disusun sesuai dengan prinsip dasar yakni : (a) Jelas (mudah dipahami dan dapat dilaksanakan); (b) Ringkas dan terukur (meliputi jenis program, kegiatan, target capaian, waktu pelaksanaan termasuk indikator output dan outcome); (c) Adjustable (mengakomodasi umpan balik dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan); (d) Komitmen (merupakan kesepakatan bersama yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungjawab yang harus diselesaikan); dan (e) Berfungsi sebagai dokumen resmi. 8
  17. 17. Bab TIGA Dasar pertimbangan penyusunan Roadmap Percepatan STBM 2013 - 2015 Penyusunan roadmap percepatan program STBM didasari oleh upaya mendukung program Pemerintah dalam menurunkan angka diare dan penyakit yang berbasis lingkungan lainnya. Secara rinci dokumen ini disusun atas pertimbangan beberapa hal, yaitu: (i) Target pembangunan sanitasi jangka menengah nasional tahun 2010-2014; (ii) Kesepakatan Internasional terkait air minum, sanitasi dan higiene yang tercantum dalam kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs); (iii) Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan 2010-2014; (iv) Program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman; dan (v) Kondisi eksisting program AMPL. Masing-masing target di atas, baik pada tingkat nasional maupun internasional, berangkat dari pemikiran yang sama, yaitu dampak dari buruknya perilaku dan kondisi sanitasi yang mengancam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, sampai pada aspek ekonomi. Masing-masing target pada dasarnya mencanangkan perlunya perubahan signifikan dalam pendekatan pembangunan sanitasi. Berikut ini paparan singkat terkait dengan target dimaksud: 3.1. Target Pembangunan Sanitasi Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Dalam kurun waktu 2010-2014, pemerintah Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam pembangunan sanitasi dengan mencanangkan beberapa target penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Permukiman dan Perumahan. Beberapa target penting terkait STBM adalah sebagai berikut: 9
  18. 18. a) Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) nasional pada akhir tahun 2014, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui pemicuan perubahan perilaku BABS dengan target sesuai Renstra 2010-2014 di masing-masing Kementerian/Lembaga; b) Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80% rumah tangga pada tahun 2014;  c) Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan. 3.2 Target MDGs   Kesepakatan internasional MDGs secara umum ditujukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia. Salah satu tujuan dari kesepakatan MDGs adalah menjamin keberlanjutan lingkungan, dimana salah satu sasaran utamanya mengurangi separuh dari proporsi penduduk yang belum memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi dasar (Tujuan 7 target 10). Target tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan 5 pilar STBM. Target akses dan sanitasi dasar untuk Indonesia, tergambar dalam tulisan boks di bawah ini. Gambar 4 Target MDGs Terkait Air dan Sanitasi Sumber : Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium di Indonesia Tahun 2010 3.3. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 Di dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010–2014 ditetapkan 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan. Beberapa diantaranya adalah: (i) Pengendalian penyakit menular; (ii) Pengendalian penyakit tidak menular; dan (iii) Penyehatan lingkungan. Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, salah satu indikator utama pencapaian sasaran pada tahun 2014 adalah jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 20.000 desa/kelurahan. Sedangkan indikator untuk kegiatan penyehatan lingkungan adalah: (i) Meningkatnya persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat dari 64% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014; (ii) Meningkatnya persentase penduduk stop BABS dari 71 persen pada tahun 2010 menjadi 100 persen pada tahun 2014; dan (iii) Meningkatnya persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM dari 18 persen pada tahun 2010 menjadi 100 persen pada tahun 2014. 10
  19. 19. 3.4. Program Nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Pada dasarnya target dari kesepakatan MDGs sejalan dengan target rencana RPJMN 2010-2014 maupun target Renstra Kementerian Kesehatan 2010–2014. Untuk dapat  mencapai target tersebut, penting untuk dikembangkan strategi yang dapat menjadi acuan dalam melaksanakan pembangunan sanitasi di Indonesia paling tidak selama 5 tahun ke depan. Terkait  dengan kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) dari sektor terkait sanitasi telah mengembangkan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program nasional PPSP ini bertujuan memfasilitasi kabupaten/kota dalam pengembangan strategi sanitasi di seluruh kabupaten dan kota (SSK) maupun MPSS di Indonesia sampai pada tahun 2014. Diharapkan melalui dokumen perencanaan tersebut, setiap kabupaten/kota dapat mengetahui daerah area beresiko sanitasi sesuai dengan tingkatannya. Dalam pelaksanaannya program PPSP bersinergi dengan program nasional STBM untuk mengatasi permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia, baik di perdesaan maupun perkotaan. Untuk menentukan lokasi pelaksanaan pendekatan Berbasis Masyarakat, STBM harus muncul dalam MPSS agar mendapatkan pembiayaan, sesuai dengan skema pendekatan pengelolaan air limbah permukiman di bawah ini: Gambar 5 Pendekatan Dalam Pengelolaan Air Limbah Permukiman Sumber: STRATEGI PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN, Handy B. Legowo, Subdit. Pengembangan Air Limbah, Direktorat Pengembangan PLP, Kementrian Pekerjaan Umum, Oktober 2010. 11
  20. 20. 3.5. Kondisi eksisting program AMPL Dari hasil perhitungan BPS tahun 2010, diketahui bahwa data nasional pada tahun 2009 untuk cakupan pelayanan air minum adalah sebagai berikut: (1) (2) (3) Perkotaan dan Perdesaan sebesar 47,71% (110,39 juta jiwa); Perkotaan sebesar 49,82% (62,48 juta jiwa); dan Perdesaan sebesar 45,72% (48,45 juta jiwa). Hal ini berarti masih diperlukan sekitar 22,29% lagi untuk mencapai target 70% sebagaimana tercantum pada RPJMN Tahun 2010-20141. Sedangkan untuk mencapai target pada MDGs 20152, masih dibutuhkan 21,16% untuk perkotaan dan perdesaan, atau 25,47% untuk perkotaan dan sebesar 20,69% untuk target perdesaan. Untuk cakupan akses sanitasi, berdasarkan Susenas Triwulan I Tahun 2012, baru mencapai 56,24%. Lihat grafik berikut ini: Grafik 1 Akses Sanitasi Layak Berkelanjutan Sumber : BPS, Kor Susenas 2008 - 2013 (Triwulan I) 1 Target RPJMN Tahun 2010-2014. Adalah sebesar 70% penduduk terlayani air minum (32% perpipaan dan 38% non-perpipaan terlindungi). 2 Target pada MDGs 2015, adalah: (1) Perkotaan dan perdesaan sebesar 68,87% (170,54 juta jiwa); (2) Perkotaan sebesar 75,29% (110,74 juta jiwa); dan Perdesaan: 65,81% (66,16 juta jiwa). 12
  21. 21. Sedangkan untuk data air minum layak berkelanjutan, dapat dilihat grafik berikut ini: Grafik 2 Akses Air Layak Berkelanjutan Sumber : BPS, Kor Susenas 2008 - 2013 (Triwulan I) 13
  22. 22. Dari dua tabel tadi, secara keseluruhan untuk akses Air Minum dan Sanitasi Layak, sesuai dengan target dan indikator di atas, tergambarkan dalam skema di bawah ini: Gambar 6 Rangkuman Target Air Minum Layak Berkelanjutan Program STBM dengan lima pilar unggulannya, jelas akan memiliki andil yang cukup strategis dalam upaya menuju target RPJMN AMPL 2010–2014 yang diterjemahkan ke dalam Kontrak Kinerja Menteri Kesehatan Indikator Prioritas Nasional Rencana Kerja pembangunan 2011-2012, maupun target MDGs 2015. Hal ini dikarenakan kondisi sanitasi buruk yang terjadi di Indonesia bukan hanya karena bersumber dari penyediaan sarana air dan sanitasi saja melainkan terintegrasi dengan perilaku buruk higiene masyarakat termasuk diantaranya kebiasaan tidak mencuci tangan pakai sabun. 14
  23. 23. Bab Empat Tinjauan Status Pencapaian STBM 4.1 Peta Pelaku STBM Telah diketahui bahwa sampai saat ini pengelolaan program STBM dilakukan oleh banyak pihak, misalnya melalui model: (i) Kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga non Pemerintah; (ii) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan sejumlah mitra kerjanya; (iii) Inisiatif dari Pemerintah Daerah sendiri dan atau karena dorongan dan fasilitasi lembaga non pemerintah. 15
  24. 24. Dengan model tersebut di atas, mitra (pelaku) kerja sekretariat STBM pada saat ini adalah : Tabel 1 Pelaku STBM di Indonesia tahun 2012 No Mitra Kegiatan Lokasi A. Dukungan proyek 1. Pamsimas Implementasi pilar 1 dan 2 2. ICWRMP Implementasi pilar 1 dan 4 115 kabupaten/kota di 15 provinsi di Indonesia Jawa Barat 3. MCC Gizi dan sanitasi Calon lokasi: Jabar, Jateng, NTB, NTT, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Sulawesi Utara, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan 4. APBN Direktotorat Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan Tugas Perbantuan dan Dekon Penyehatan Air Minum dan Sanitasi Dasar Seluruh provinsi di Indonesia B. Dukungan mitra kerja 1 Pokja AMPL Nasional Water and Sanitation Program (WSP) Dukungan data dan informasi 3 USAID Memberi dukungan kepada beberapa proyek High Five, IUWASH 4 AusAID 5 Waspola Facility Memberi dukungan kepada beberapa proyek Memberi dukungan pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kebijakan 6 WHO Memberi dukungan kepada beberapa proyek Waspola Facility Sesuai permintaan pemerintah pusat dan daerah Uji coba lapangan RPAM tingkat konsumen di Jawa Tengah, Jawa Timur & NTT 7 WASH Plan Indonesia Implementasi 8 WASH Unicef Implementasi 9 High Five Implementasi STBM Perkotaan 10 11 Mercy Corps IUWASH 12 Simavi Implementasi STBM Perkotaan Implementasi Mendukung kepada beberapa proyek Plan Indonesia dan beberapa LSM lokal 13 Wahana Visi Indonesia Implementasi 14 15 16 CD Bethesda Yayasan Rumsram Yayasan Dian Desa Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII) Implementasi Implementasi Implementasi Aceh, Kalbar, Jakarta, Surabaya, Sumut, NTT NTT & Papua NTT Implementasi Jawa Barat & Papua YMP - NTB Implementasi Lotim NTB 2 17 18 16 Implementasi melalui TSSM 1,5 Seluruh daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan NTB Jawa Tengah, NTB dan NTT Aceh, NTT, Sulawesi Selatan, Maluku,Papua Medan, Surabaya dan Makassar Jakarta Jabar, Sumut, Jatim NTT, Papua dan NTB
  25. 25. No Mitra Kegiatan Lokasi 19 Bali Focus Tad Tad 20 21 Yayasan Pelita Indonesia Care Indonesia Tad Implementasi Tad NTT Sumber : Sekretariat STBM, 2012 Secara nasional, saat ini pelaksanaan STBM sudah berkembang sebagaimana peta berikut ini : Gambar 7 Wilayah Kerja Pelaku STBM di Indonesia Tahun 2012 Sumber : Sekretariat STBM, 2012 17
  26. 26. 4.2 Pencapaian STBM Sejak dicanangkan pada September 2008, STBM yang asalnya hanya berbicara tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan berkembang menjadi 5 pilar. Berikut ini adalah beberapa gambaran tentang apa yang sudah dicapai : Tabel 2 Indikator Program Prioritas Penyehatan Lingkungan Sumber: Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementrian Kesehatan, Perkembangan STBM Nasional dan Refleksi Program sebelumnya, disampaikan pada : Pelatihan STBM Provinsi Lampung Bandar Lampung, 18-21 Juni 2012 7.4 Program/ Kegiatan Prioritas P e n y e h a t a n Lingkungan Tahun 2010 Tahun 2011 2012 (Triwulan I) 1. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas No Target, 62 Capaian, 45,1 (70,2%) Target, 62,5 Capaian, 44,2 (70,7%) Target, 63 Capaian, 41,66 (66,13%) 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat Target, 85 Capaian, 86,46 (101,7%) Target, 64 Capaian, 55,5 (86,7%) Target, 90 Capaian, 90,8 (100,9%) Target, 67 Capaian, 55,5 (82,9%) Target, 95 Capaian, 90,8 (95,6%) Target, 69 Capaian, 54,26 (78,68%) Target, 2.500 Capaian, 2510 (100,4%) Target, 5.500 Capaian, 6.235 (113,4%) Target, 11.000 Capaian, 6.637 (60,33%) Indikator 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat STBM Sumber : Direktorat Penyehatan Lingkungan 2012 Terlihat bahwa pada tahun 2010-2011, kita belum mampu memenuhi target akses masyarakat terhadap air minum berkualitas dan jamban sehat, secara detail sesuai dengan hasil Susenas oleh BPS tahun 2010, sebagaimana yang tercantum pada butir tulisan 3.5 kondisi eksisting program AMPL. Untuk air minum baru sekitar 70% dari target, sedangkan untuk sanitasi sekitar 80% dari target. Untuk memperjelas dapat dilihat pula peta persentase jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sehat pada tahun 2010 berikut ini: Gambar 8 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Jamban di Indonesia 18 Sumber : Direktorat Penyehatan Lingkungan 2012
  27. 27. Terlihat hanya 8 provinsi dengan persentase penduduk menggunakan jamban sehat di atas rata rata nasional (55,5%). Kondisi ini sesuai dengan grafik tentang kondisi sarana sanitasi per-provinsi seperti berikut ini: Grafik 3 Kondisi Sarana Sanitasi Provinsi di Indonesia Tahun 2010 Sumber : Riskesdas Tahun 2010 Hanya provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan tidak memiliki masyarakat berperilaku buang air besar sembarangan, ini dengan asumsi bahwa masyarakat yang sarana sanitasinya unimproved memang kondisi sarananya benar-benar layak/sehat. Jika tidak, ini artinya masih banyak upaya yang harus kita lakukan dalam membangun perilaku higiene masyarakat. Melalui STBM, selain Stop BABS, diharapkan perilaku higiene masyarakat meningkat dengan kebiasaan CTPS, mengkonsumsi air dan makanan sehat, mengelola sampah dengan benar serta limbah cair secara aman. Untuk itu mendokumentasikan berbagai pembelajaran yang sudah terjadi di Indonesia dengan pengelolaan pengetahuan menjadi sangat penting dalam rangka Percepatan Pencapaian STBM, sebagai upaya strategis untuk pencapaian target RPJMN 2014 maupun MDGs 2015. Melihat grafik di atas maka diperlukan strategi: (1) Mempertahankan kelompok masyarakat yang sudah Stop BABS dan menggunakan jamban sehat pribadi/komunal agar tidak kembali ke perilaku OD; (2) Mendampingi masyarakat yang sudah Stop BABS dengan mengakses jamban tetangga untuk segera memiliki jamban dan mempertahankan perilakunya agar tidak kembali ke OD; (3) Meningkatkan kualitas jamban masyarakat dan mempertahankan perilakunya agar tidak kembali OD; serta (4) Melakukan pemicuan bagi masyarakat yang masih OD untuk segera mengubah perilaku (Stop BABS), menggunakan jamban serta mempertahankan perilakunya agar tidak kembali OD. 19
  28. 28. Kondisi eksisting perkembangan program STBM pada empat tahun terakhir ini, sosialisasi dan pelaksanaan Program STBM terus dilakukan dan hasilnya pun sudah menunjukkan angka yang signifikan. Sampai akhir tahun 2012 sudah sebanyak 241 kabupaten/kota dan 2.519 kecamatan telah mensosialisasikan dan menerapkan program STBM sehingga diperoleh 11.165 desa/kelurahan intervensi program STBM. Untuk 260 kabupaten/kota lainnya masih dalam proses upaya sosialisasi. Apabila kita melihat jumlah desa/kelurahan di Indonesia yang sebanyak 76.655 desa/kelurahan – menurut Kodepos Indonesia Tahun 2013 – maka angka tersebut baru mencapai 14,56%. Sedangkan menurut Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013 jumlahnya desa/kelurahan adalah 77.465 (Kompas 7 Februari 2013), sehingga capaiannya sekitar 14,41 %. Grafik 4 Jumlah Desa/kelurahan dan Desa/kelurahan Intervensi STBM Provinsi di Indonesia Tahun 2013 Sumber: Data Olahan Desa/kelurahan STBM di Indonesia tahun 2012 dan Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kodepos Indonesia Tahun 2013 Terlihat ada 3 provinsi dengan jumlah desa/kelurahan banyak, sekitar 6.000–di atas 8.000 desa/kelurahan – termasuk jumlah penduduknya tinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Utara. Tiga provinsi ini yang harus menjadi perhatian utama. Tiga provinsi lainnya yang jumlah desa/kelurahannya 3.000–6.000 tetapi penduduknya menengah adalah Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Nanggro Aceh Darussalam. Sedangkan Papua jumlah desa/kelurahannya di atas 3.000, tetapi lokasinya menyebar dan jumlah penduduknya rendah. 20
  29. 29. 4.3 Pembelajaran dan potensi Dari Lokakarya “Menemukan Strategi Perluasan Pelaksanaan Program STBM di Indonesia”, di Bogor pada tanggal 7–11 Agustus 2012 diperoleh beberapa pembelajaran yang bila dirangkum sesuai dengan komponen program STBM, dapat dilihat sebagai berikut: 4.3.1 Pembelajaran dan usulan untuk pemerintah pusat Tabel 3 Pembelajaran dan Usulan untuk Pemerintah Pusat Peningkatan kebutuhan sanitasi Advokasi : 1. Materi promosi untuk KIE dan pelatihan 2. Advokasi peningkatan demand untuk pengambil keputusan Kelembagaan : 3. Petunjuk Teknis dan Panduan peningkatan demand 4. TOT fasilitator provinsi 5. Pemetaan kinerja STBM daerah Penganggaran : 6. Anggaran untuk peningkatan demand Implementasi : 7. Titik kritis setelah ODF selama 4 bulan, apakah dia akan kembali ke kondisi awal, oleh karena itu, kenyamanan perlu diperhatikan, diperlukan pemahaman tangga sanitasi, dan disinilah peran Pemda untuk mencapai jamban yang sehat dan nyaman Monitoring & evaluasi : 8. Pemantauan hasil pemicuan dan pendampingan masyarakat Peningkatan penyediaan sanitasi Kelembagaan : 1. Kerja sama dengan program Penyediaan sarana sanitasi umum : IPAL komunal, pengelolaan sampah, instalasi air minum dan sanitasi sekolah 2. Pengembangan Asosiasi Pengusaha Sanitasi 3. Pengembangan jejaring supply 4. Peningkatan sumber daya : Pelatihan tukang & pengusaha sanitasi, pendampingan, coaching, konseling 5. Buku Panduan Pemasaran Sanitasi Implementasi : 6. Peningkatan opsi teknologi sanitasi : jamban murah terjangkau, jamban kering (ecosan), jamban tepat guna, bekerja sama dengan Litbang, akademisi maupun NGO 7. Pengembangan potensi pasar : website, toma, media cetak dan audio video 8. Informasi kebutuhan pengusaha sanitasi masing masing daerah Pendanaan : 9. Alokasi dana pusat fokus kepada pengembangan kapasitas. Contoh Dekon Cipta Karya untuk Pelatihan Tukang & Pengusaha Sanitasi 10. Kerja sama dengan mitra : CSR, Koperasi, BPR untuk permodalan bagi pengusaha sanitasi Peningkatan lingkungan yang kondusif Advokasi : 1. Re-sosialisasi STBM ke seluruh level secara efektif 2. Advokasi kepada sesama program untuk menyelesaikan masalah subsidi dan non subsidi; oleh karena itu perlu bukti bahwa STBM itu efektif 3. Pengarusutamaan STBM lewat media nasional, baik media cetak, maupun elektronik. 4. Penggunaaan media Televisi untuk promosi interaktif, dengan menggunakan icon, untuk itu diperlukan konsolidasi anggaran advokasi dan promosi nasional untuk semua media, sebagaimana yang dilakukan BKKBN 5. Karena menyentuh langsung Rumah Tangga, perlu diadakan kompetisi antar kepala daerah karena dalam Pemilukada vote dilakukan secara individual 6. Revisi indikator Standard Pelayanan Minimum dengan memasukkan STBM sebagai salah satu indikator 7. Diperlukan kesadaran tentang sanitasi, untuk memunculkan investasi. Karena terbangun kesadaran, maka ada prioritas, perhatian pada efektifitas, baru kemudian terjadi alokasi anggaran Kelembagaan : 8. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) spesifik tentang STBM 9. Perlu sinergi dengan Promosi Kesehatan 10. Memanfaatkan AKKOPSI dengan anggota 118 bupati/walikota (ke depan akan berjumlah 226) yang sedang berupaya agar alokasi anggaran sanitasi meningkat sekitar 2% 11. STBM diusahakan menjadi indikator dari program-program nasional lainya seperti; Adipura, Kota/Kabupaten Sehat, Kota/Kabupaten Layak Anak, Desa/kelurahan Siaga dll 12. Surat Edaran Menteri Kesehatan/ Dirjen P2PL untuk penggunaan dana BOK dengan target ODF 1 desa/kelurahan/1 puskesmas/ tahun. Dengan perhitungan bahwa jumlah Puskesmas di Indonesia adalah 8.931, berarti dalam setahun minimum capaian ODF adalah 8.931 desa/kelurahan. Dengan demikian akan tercapai target tidak saja Desa/kelurahan STBM tetapi desa/kelurahan ODF 20,000 desa/kelurahan di Indonesia 13. Menyediakan sistem yang efektif untuk pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pasar sanitasi, serta penyediaan trainer untuk membantu Provinsi yang sudah siap mengadopsi pasar sanitasi Perencanaan : 14. Penyusunan Roadmap STBM Nasional 2013-2015 Penganggaran : 15. STBM harus mendapatkan pos yang jelas dalam PPSP, termasuk sanitasi sekolah, serta memanfaatkan dana pendidikan 20% 16. Pengaturan dan penyusunan sistem yang efektif terhadap keikutsertaan sektor swasta dalam membantu modal awal kepada pengusaha sanitasi Monitoring & Evaluasi : 17. Penyusunan sistem dan teknis pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi yang efektif 21
  30. 30. 4.3.2 Pembelajaran dan usulan untuk pemerintah provinsi Tabel 4 Pembelajaran dan Usulan untuk Pemerintah Provinsi Tahun 2013-2015 Peningkatan kebutuhan sanitasi Advokasi : 1. Advokasi kepada DPRD, kabupaten/ kota, swasta 2. Melakukan kompetisi sebagai bagian dari pemicuan Anggaran : 3. Anggaran untuk peningkatan demand Kelembagaan : 4. ToT fasilitator kabupaten 5. Penggandaan materi KIE dan pelatihan untuk peningkatan demand 6. Pedoman sesuai kearifan lokal 7. Memanfaatkan mahasiswa yang KKN dengan kegiatan pemicuan Implementasi : 8. Expose jamban yang sudah dibangun oleh wirausaha sanitasi untuk kepentingan promosi peningkatan demand 9. Mendramatisir deklarasi ODF akan memicu desa/ kelurahan atau kecamatan lainnya 22 Peningkatan penyediaan sanitasi Peningkatan lingkungan yang kondusif Implementasi : 1. Riset pasar sanitasi 2. Peningkatan opsi teknologi sanitasi : jamban murah terjangkau, jamban kering (ecosan), jamban tepat guna, bekerja sama dengan Litbang, akademisi maupun NGO, termasuk penyebarluasan pilihan opsi sanitasi model jamban yang murah 3. Pengembangan potensi pasar : website, toma, media cetak dan audio video 4. Informasi kebutuhan pengusaha sanitasi masing-masing daerah 5. Pengembangan wirausaha sanitasi akan membuat “little winner”, usaha-usaha kecil tetapi banyak dan hasilnya meyakinkan. Misal di Jawa Timur dari sekitar 20 wirausaha sanitasi ada tambahan sekitar 40-50 jamban baru per hari 6. Informasi penjualan bahan bangunan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Kelembagaan : 7. Kerja sama dengan mitra : CSR, Koperasi, BPR: Permodalan bagi pengusaha sanitas 8. Kerjasama program : penyediaan sarana sanitasi umum : IPAL komunal, pengelolaan sampah, instalasi air minum dan sanitasi sekolah 9. Pengembangan Asosiasi Pengusaha Sanitasi 10. Pengembangan jejaring supply 11. Sinergi dan integrasi dengan Dinas Koperasi serta pemangku kepentingan lainnya untuk pengembangan wirausaha sanitasi 12. Peningkatan sumber daya 13. Pelatihan tukang & pengusaha sanitasi 14. Pendampingan, coaching, konseling 15. Buku Panduan Pemasaran Sanitasi Advokasi : 1. Re-sosialisasi STBM ke kabupaten secara efektif 2. Deep advocacy memberikan dukungan kepada Bupati/Walikota sangat penting, sesuai PP 38, sanitasi menjadi tanggung jawab daerah 3. Pengarusutamaan STBM melalui media di provinsi, baik media cetak maupun media elektronik, termasuk memanfaatkan semua event yang memungkinkan untuk promosi STBM 4. Kompetisi antar kabupaten tentang STBM seperti event Otonomi Award dengan Jawa Pos Group di Jawa Timur, termasuk kompetisi antar Kecamatan : Camat Award 5. Reward untuk daerah ODF seperti contoh yang dilakukan NTB 6. Terus memberikan pendampingan, motivasi, advokasi, fasilitasi terhadap Kabupaten/kota Kelembagaan : 7. Penyusunan Pergub AMPL dan atau PERDA AMPL sebagai payung hukum, dimana secara spesifik STBM disebutkan sebagai pendekatan dari perubahan perilaku dengan nilai-nilai non subsidi, partisipatori, dll 8. Kolaborasi dengan PKK: STBM dimasukkan indikator lomba lingkungan sehat, memanfaatkan jejaring PKK 9. Bekerja sama dengan akademisi: memasukkan kurikulum tentang STBM, pelatihan teknis, topik karya tulis/skripsi 10. Sinergi dan mendapatkan dukungan lintas sektor melalui Pokja Sanitasi Provinsi & Pokja AMPL di Kabupaten/Kota 11. Kesepakatan lintas sektor pengelolaan sanitasi, untuk STBM (Sanitasi Perdesaan) di bawah koordinasi Dinas Kesehatan sedangkan Sanitasi Perkotaan (PPSP) dikoordinasikan di bawah Dinas PU 12. Sinergi dengan SLBM untuk opsi jamban dengan lahan terbatas 13. Sinkronisasi dengan Desa/kelurahan Siaga: STBM sebagai bagian dari Desa/ kelurahan Siaga, Desa/kelurahan Siaga dimulai dari pemanfaatan potensi Desa/ kelurahan menjadi Desa/kelurahan Sehat menuju Kota Sehat 14. Program Kota Sehat sebagai entry point dari wilayah ODF, 15. Melatih mahasiswa tentang CLTS untuk bahan praktik KKN 16. Sinergi dengan UKS: pemicuan sekolah masuk sebagai bagian kegiatan UKS 17. Promkes untuk sosialisasi, PHBS, CTPS, dlsb 18. Memanfaatkan Infolinbangkes terkait website untuk expose data STBM 19. Melaksanakan stakeholder learning review untuk mendapatkan best practice 20. Di tingkat Provinsi sebaiknya memiliki Tim Trainer CLTS Perencanaan : 21. Menyusun Perencanaan dengan target untuk 3 tahun sampai tahun 2015 22. Tertuang dalam RPJMD & Renstra SKPD terkait tingkat Provinsi, sehingga mendapatkan dukungan kebijakan, akan memposisikan Sanitasi (STBM) sebagai salah satu program prioritas. Penganggaran : 23. Dukungan anggaran dari APBD Provinsi Jatim untuk: (a) pelatihan fasilitator kabupaten/kota, (b) pengenalan pasar sanitasi kepada kabupaten/kota, (c) diteruskan atas inisiatif kabupaten/kota, (d) upaya pengikutsertaan pihak akademi/universitas dalam membantu capaian STBM, misal dalam ikut melatih mahasiswa tentang proses pemicuan sebelum KKN (masuk dalam kurikulum pelatihan KKN), (e) peningkatan kapasitas staff dalam upaya Monitoring dan Evaluasi 24. Anggaran kegiatan STBM provinsi diupayakan mempunyai nomor rekening tersendiri atau punya MAK, sebagaimana pengalaman Jawa Timur 25. Penyediaan dana Lintas Sektor: Pemanfaatan Koperasi Wanita dari Dinas Koperasi untuk modal kredit jamban, Pemanfaatan dana CSR untuk pengadaan kloset, pelat pembuatan kloset, maupun pemicuan Monitoring & evaluasi : 26. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan
  31. 31. 4.3.3 Pembelajaran dan usulan untuk kabupaten/kota Tabel 5 Pembelajaran dan Usulan untuk Kabupaten/Kota Peningkatan kebutuhan sanitasi Peningkatan penyediaan sanitasi Peningkatan lingkungan yang kondusif Advokasi : 1. Kepemilikan jamban sehat menjadi bagian dari syarat nikah dan naik haji 2. Beri Puskesmas dengan “mainan” yang menantang, misal setiap Puskesmas minimal 1 Desa/kelurahan ODF/tahun dengan menggunakan BOK. STBM dapat masuk ke menu Kesehatan Lingkungan Kelembagaan : 3. PHBS dan STBM menjadi kurikulum di sekolah 4. Memperbanyak fasilitator melalui Pelatihan Fasilitator Pemicuan Perencanaan : 5. Memetakan wilayah sesuai dengan klasifikasi kinerja STBM perkecamatan atau puskesmas Implementasi : 6. Semua pihak menyadari dan menemukan titik masuk pelaksanaan STBM, misalnya sampah sebagai masalah utama, 3 R dikelola karena mempunyai nilai ekonomi 7. Mendramatisir deklarasi ODF akan memicu desa/kelurahan/kecamatan lainnya 8. Memanfaatkan gerakan masyarakat dan kearifan lokal, untuk menjelaskan pentingnya PHBS – seperti Gemohing di Lembata 9. Perubahan perilaku dilakukan melalui upaya budaya malu, meningkatkan swadaya, serta bermitra dengan pelaku pembangunan lainnya 10. Memanfaatkan kegiatan Kelompok Masyarakat, seperti pengajian, kebaktian dll 11. Harus memperhatikan kondidi geografis Monitoring & evaluasi : 12. Memelihara komitmen unik untuk mempertahankan ODF baik oleh komunitas maupun pemerintah Advokasi : 1. Kepemilikan jamban ehat menjadi prasyarat: KTP, nikah, IMB, Jamkesmas, Jampersal, Rumah Sehat 2. Mengembangkan media promosi, termasuk dari mulut ke mulut Kelembagaan : 3. Kerja sama dengan mitra: CSR, Koperasi, BPR untuk permodalan bagi pengusaha sanitasi 4. Kerja sama program untuk Penyediaan sarana sanitasi umum : IPAL komunal, pengelolaan sampah, instalasi air minum dan sanitasi sekolah 5. Regulasi dengan memasukkan komponen supply dalam strategi STBM 6. Pengembangan Asosiasi Pengusaha Sanitasi 7. Pengembangan jejaring supply 8. Peningkatan sumber daya : pelatihan tukang & pengusaha sanitasi, pendampingan, coaching, konseling 9. Buku Panduan Pemasaran Sanitasi 10. Pelatihan Kerajinan Sampah Pendanaan : 11. Arisan sebagai salah satu bentuk memunculkan budaya malu untuk pengadaan jamban Implementasi : 12. Expose dan peningkatan opsi teknologi sanitasi : jamban murah terjangkau, jamban kering (ecosan), jamban tepat guna, bekerja sama dengan Litbang, akademisi maupun NGO 13. Pengembangan potensi pasar: website, toma, media cetak dan audio video 14. Informasi kebutuhan pengusaha sanitasi masingmasing daerah Advokasi : 1. Adanya komitmen pimpinan daerah, disertai dengan kesediaan turun ke lapangan, sesuai PP 38, sanitasi menjadi tanggung jawab daerah 2. Re-sosialisai STBM ke kecamatan secara efektif 3. Pengarusutamaan STBM di kabupaten, lewat media baik cetak maupun elektronik, termasuk memanfaatkan semua event yang memungkinkan untuk promosi STBM 4. Mengupayakan keluarnya edaran/ himbauan Walikota/ Bupati tentang penggunaan dana ADD untuk membantu capaian ODF 5. Pengelolaan sampah diupayakan menjadi visi kota, sehingga Bank Sampah menjadi pengelola sampah berbasis masyarakat, dan membantu pemasaran hasil kerajinan sampah 6. Menyedian reward untuk desa/kelurahan ODF Kelembagaan : 7. Adanya kerjasama eksekutif dan legislatif sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing 8. Pembuatan PERDA dan PERBUP/PERWALI AMPL yang menyebutkan spesifik STBM sebagai pendekatan perubahan perilaku 9. Pentingnya peran Pokja AMPL sebagai wadah koordinasi pelaksanaan STBM, dimana Bappeda/ Bappeko berperan sebagai SKPD koordinatif; sehingga terjadi sinergi antar SKPD dan pemangku kepentingan lainnya 10. Diperlukan dukungan pemerintah untuk penyusunan sistem pasar sanitasi, pelatihan, termasuk permodalan kepada beberapa pengusaha sanitasi terpilih 11. Memberikan peran kepada NGO dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan STBM 12. Refreshing fasilitator dan sanitarian Perencanaan : 13. Menyusun Dokumen Perencanaan STBM sebagai arahan pembangunan AMPL untuk memudahkan pemangku kepentingan untuk berperan Penganggaran : 14. Menyediakan dana untuk pelatihan trainer fasilitator kecamatan dan desa/kelurahan Monitoring & evaluasi : 15. Peningkatan kapasitas staf pemerintah dalam sistem dan pelaksanaan Monitoring & Evaluasi 16. Melakukan monitoring dan evaluas secara rutin dan berkelanjutan 23
  32. 32. Potensi yang tersedia saat ini masih sangat dimungkinkan untuk memenuhi target RPJMN 2010–2014 dan MDGs 2015. Pada tahun 2011 diketahui ada sejumlah program yang lebih memfokuskan pada AMPL dengan skala besar karena didukung oleh lembaga Donor dan Instansi terkait3 antara lain: 1) Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP); 2) WASH UNICEF; 3) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 4) Metropolitan Sanitation Management and Health Project (MSMHP); 5) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); 7) Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM); 8) ICWRMIP; maupun program kerja sama dengan mitra sebagaimana dijabarkan di tabel pelaku STBM. Belum lagi dengan dukungan program STBM melalui Direktorat Penyehatan Lingkungan Kemenkes, maupun insiatif daerah. Perkembangan di daerah diindikasikan dengan masih banyaknya program AMPL dan STBM dengan fokus dan skala yang lebih bervariasi, yang dilaksanakan oleh berbagai institusi (Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota maupun bekerja sama dengan lembaga non Pemerintah), terkait dengan kebutuhan dan rasa kepedulian. Banyak informasi yang berkembang menyangkut keberhasilan pelaksanaan STBM secara mandiri oleh beberapa pemerintah daerah, apalagi didukung dengan kondisi dimana pembangunan sanitasi tidak seluruhnya dapat dilayani dengan pendekatan berbasis institusi4. 4.4 Permasalahan strategis AMPL dan STBM Sebagaimana ditegaskan di atas bahwa permasalahan sanitasi buruk erat kaitannya dengan perilaku higiene yang tidak baik di 5 pilar STBM. Dampak utama dari sanitasi buruk juga sudah teridentifikasi antara lain: berkembangnya penyakit-penyakit menular melalui air (water borne), polusi sumber air minum, bahkan merembet kepada persoalan kematian, kemiskinan, kinerja dan produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya melaksanakan program STBM diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah strategis. Permasalahan strategis yang dihimpun Kelompok Kerja Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (2010)5 terkait air dan sanitasi adalah: Tabel 6 Masalah Strategis AMPL di Indonesia Tahun 2010 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MASALAH STRATEGIS 22,29% penduduk belum memiliki akses air minum lebih dari 70 juta jiwa belum memiliki akses sanitasi dasar 90% air permukaan tidak layak 85% air tanah tercemar tinja 14,49% saluran drainase mengalir lambat 32,68% rumah tangga tidak memiliki saluran drainase 68% sudah ada pelayanan sanitasi dasar tetapi belum memperhatikan kualitas layanan sanitasi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan Potensi kerugian ekonomi 56 Trilyun/tahun sebagai dampak dari 70 juta jiwa belum mendapatkan akses pada sanitasi dasar Angka kejadian diare berpotensi relatif tinggi Kesadaran untuk ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah Belum ada kerangka kerja pembangunan sanitasi berbasis masyarakat Sudah 228 kabupaten/kota yang mengetahui dan menerapkan program STBM Sumber: RPJMN 2010 – 2014 dan Perhitungan Bappenas 2010. 3 Lembaga Donor dan instansi terkait antara lain: Unicef, Plan, World Vision, High Five, Simavi, Mercy Corps, Yayasan Dian Desa, CD Bethesda, Yayasan Rumsram dll. 4 Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat telah mendorong pemer- intah daerah untuk memberikan prioritas lebih tinggi pada penyediaan air minum dan sanitasi, dengan memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah kaitannya dengan: (i) perencanaan, penganggaran, dan pembangunan infrastruktur; (ii) pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang layak; dan (iii) perubahan dan pelibatan masyarakat dalam konservasi sumber daya air dan lingkungan. 5 24 Sumber RPJMN 2010 - 2014
  33. 33. Asumsi lain terkait dengan permasalahan pengetahuan adalah masih banyak persepsi yang beraneka ragam mengenai filosofi dan strategi STBM. STBM acapkali diidentikkan dengan pendekatan Community-Led Total sanitation (CLTS). Secara konseptual STBM dan CLTS jelas berbeda, walaupun pada tataran pendekatan metodologis banyak kesamaannya. Beberapa permasalahan program STBM yang didapatkan dari berbagai sumber dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 7 Permasalahan Internal dan Eksternal STBM di Indonesia Permasalahan Internal Permasalahan Eksternal 1. Advokasi : • Tidak semua pimpinan daerah berkomitmen penuh terhadap STBM • Belum semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama tentang pentingnya sanitasi, sehingga perlu advokasi khusus • Masih ada program yang bertentangan dengan STBM misalnya ada subsidi, menghambat laju STBM 2. Kelembagaan : • Kurang berfungsinya kelembagaan Pokja AMPL, karena ada rangkap tugas dan tanggung jawab, kurang koordinasi, ego sektoral, belum ada evaluasi pencapaian target. • Belum semua daerah memiliki aspek regulasi, Perda dan Perdes STBM. • Belum ada kerangka kerja pembangunan sanitasi Berbasis Masyarakat. • Masih banyak kecamatan dan desa/ kelurahan yang belum membentuk tim STBM serta tidak melibatkan lembaga kemasyarakatan • Sumber daya manusia kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan masih kurang dalam pemahaman STBM, hal ini menghambat pengarus-utamaan perubahan perilaku • Perlu peningkatan kapasitas Pokja AMPL provinsi dan kabupaten/kota, tim fasilitator masih sedikit yang terlatih • Sanitarian puskesmas masih kurang, sanitarian yang ada disibukkan oleh kegiatan non-sanitasi 3. Penganggaran : • Minimnya anggaran sanitasi mulai dari APBD hingga desa/kelurahan dan kecamatan, atau tergantung dengan bantuan CSR perusahan 4. Implementasi : • Kuantitas (seluruh komunitas) dan Kualitas (Penjaminan kualitas) pencapaian target ODF/SBS masih belum seragam 1. Peningkatan lingkungan yang kondusif : • Potensi kerugian ekonomi 56 trilyun/tahun sebagai dampak lebih dari 70 juta jiwa belum mendapatkan akses pada sanitasi dasar • Disparitas akses sanitasi masyarakat menyebabkan lebih dari 70 juta jiwa belum punya akses sanitasi dasar; 90% air permukaan tidak layak; 85% air tanah tercemar tinja; 14,49% saluran drainase mengalir lambat; 32,68% rumah tangga tanpa saluran drainase • Pelayanan sanitasi dasar sebesar 68% belum memperhatikan kualitas yang aman bagi lingkungan dan kesehatan, angka kejadian diare berpotensi masih tinggi • Penyediaan air bersih untuk jamban komunal membutuhkan pengaturan khusus 2. Peningkatan kebutuhan sanitasi : • Sumber air terkontaminasi sampah; selain itu akses air bersih masih sulit/rendah • Daerah berpenduduk besar tantangan targetnya berat, kondisi rumah padat menyebabkan sampah berserakan, penduduk musiman tidak mungkin buat jamban pribadi harus ada jamban umum • Masyarakat masih terbiasa dengan proyek, masih tergantung dengan subsidi dan bantuan fisik perusahaan • Kesadaran untuk PHBS dan STBM masih rendah; masyarakat masih menganggap BABS sebagai sesuatu yang tidak salah, buang sampah di sungai dianggap sebagai warisan budaya • Partisipasi masyarakat masih rendah, sehingga perlu penyegaran kembali • Pembangunan jamban bukan prioritas dalam pengeluaran rumah tangga • Kondisi alam kurang mendukung, rawan genangan, air tanah dangkal, daerah kepulauan, curah hujan tinggi menyebabkan banjir, pembangunan sarana pada daerah tebing sungai sulit, lahan untuk jamban komunal dan TPS/TPA sulit didapat karena lahan terbatas 3. Peningkatan penyediaan sanitasi : • Dalam supply sanitasi, produksi kloset masih terbatas, peran swasta dan akses modal untuk bisnis sanitasi masih kurang • Banyak rumah di perkotaan yang mempunyai septictank tidak pernah dikuras, padahal di sekitarnya banyak rumah yang tidak disengaja airnya tercemari oleh buangan septictank tsb. 25
  34. 34. Bab Lima ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013 - 2015 5.1 Target STBM 2013 - 2015 STBM termasuk dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2010–2014 sebagai salah satu fokus prioritas pembangunan kesehatan. Sesuai mandat RPJMN 2010-2014 dan MDGs 2015, maka terdapat beberapa indikator terukur yang harus dicapai, yaitu: (1) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat menurut RPJMN 2014 dan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan menurut MDGs 2015 (persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat meningkat dari 64% pada tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2014); (2) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM pada tahun 2014 sebanyak 20.000 desa/ kelurahan STBM; (3) Meningkatnya persentase penduduk stop BABS dari 71 persen pada tahun 2010 menjadi 100 persen pada tahun 2014; dan (4) Meningkatnya persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM dari 18% pada tahun 2010 menjadi 100% pada tahun 2014. 26
  35. 35. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 8 Target Pembangunan Sanitasi di Indonesia Tahun 2010-2015 Tahun 2010 Indikator Tahun 2011 2012 (Triwulan I) Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Target RPJMN sampai 2014 Target 64% Capaian 55,5% (86,7%) Target 67% Capaian 55,5% (82,9%) Target, 69% Capaian, 56,24 (78,68%) Target 2.500 desa/ Jumlah desa/kelurahan kelurahan yang melaksanakan Capaian STBM 2.510 desa/ kelurahan (100,4%) Target 5.500 desa/ kelurahan Capaian 6.235 desa/ kelurahan (113,4%) Target, 11.000 desa/ kelurahan Capaian, 11.165 desa/ kelurahan (100,015%) Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat Persentase penduduk 71% Stop BABS Persentase provinsi yang memfasilitasi 18% penyelenggaraan STBM Target MDGs sampai 2015 Target 72% Target 15.000 desa/ kelurahan Target 75% --- Target 20.000 desa/ kelurahan --- 10 % 100% Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan 5.2 62,4% Analisa Gap Capaian dan Target STBM 2013 - 2015 Berdasarkan tabel di atas, kita bisa melakukan analisis gap dengan target program Nasional STBM untuk tahun 2013–2015. Disusun berdasarkan kemudahan untuk pencapaian targetnya, dari kelima indikator di atas adalah: Pertama Target tercapainya seluruh provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM pada akhir tahun 2014. Jika dicermati Peta Daerah Kerja STBM Indonesia Tahun 2012 dan data Desa/kelurahan Intervensi STBM, semua provinsi telah dapat tersentuh program STBM semuanya. Kedua Target tercapainya 20.000 desa/kelurahan STBM pada akhir tahun 2014. Sampai tahun 2012 telah tercapai 11.165 desa/kelurahan, berarti ada gap sebesar 8.835 desa/kelurahan. Setiap tahun harus ada pertambahan sebanyak 4.418 desa/kelurahan sampai tahun 2014. Sesuai dengan hasil pencapaian tahun 2012, diperkirakan dapat tercapai. Ketiga Target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan sebesar 62,41% sesuai target MDGs 2015. Apabila capaian triwulan 1 tahun 2012 adalah sebesar 56,24%, berarti ada gap sebesar 6,17% sampai tahun 2015. Setiap tahun perlu ada kenaikan sebesar rata-rata 2,06%. Kenaikan cakupan dari tahun 2011 ke 2012 27
  36. 36. (dari 55,5% ke 56,24%) adalah sebesar 0,74%. Untuk ini diperlukan upaya hingga 3 (tiga) kali lipat dari upaya yang dilakukan pada tahun 2012, jika ingin mencapai target MDGs 2015. Berarti juga memerlukan sumber daya sebanyak hampir tiga kali lipat dari yang digunakan pada tahun 2012. Keempat Target persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 75% sesuai dengan target RPJMN 2014. Apabila capaian triwulan 1 tahun 2012 sebesar 56,24% berarti ada gap sebesar 18,66% sampai tahun 2014. Setiap tahun perlu ada kenaikan sebesar rata-rata 9,75%. Artinya jika ingin mencapai target RPJMN 2014, memerlukan upaya sebanyak hampir 11-12 kali lipat dari upaya yang dilakukan pada tahun 2012. Kelima Target persentase penduduk Stop BABS secara keseluruhan atau 100% jumlah penduduk Indonesia Stop BABS harus tercapai pada akhir tahun 2014. Dilihat dari grafik kondisi perilaku higiene sanitasi pada tahun 2010 (BPS), akses terhadap jamban sehat adalah sebanyak 51,1%; akses pada jamban komunal sebanyak 6,7%; akses terhadap jamban sehat semi permanen sebanyak 25 %; sementara yang masih BABS sebanyak 17,3 %. Ini artinya sampai akhir tahun 2014 paling tidak harus menghilangkan angka BABS 17,3% serta sasaran tambahan dengan meningkatkan jamban semi permanen menjadi jamban sehat sebesar 25 %. Keenam Target mengembangkan desa/kelurahan ODF menjadi desa/kelurahan STBM sesuai dengan penyebarluasan pembelajaran dari daerah yang sudah berhasil memiliki desa/kelurahan 5 pilar STBM yang lengkap. Menurut Sekretariat STBM, dari kompilasi sementara sampai akhir tahun 2012 telah diperoleh sekitar 1.300 desa/kelurahan ODF. Jika dirinci, dengan tetap mengingat RPJMN 2014 dan MDGs 2015, target STBM 2013–2015 adalah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 9 Target STBM di Indonesia Tahun 2013-2015 Tahun 2010 Target RPJMN sampai 2014 Indikator Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat (RPJMN 2015) Tahun 2011 Persentase penduduk Stop BABS: 28 Tahun 2013 Target, 67% Target, 2.500 desa/ kelurahan 71% Target, 5.500 desa/ kelurahan Target, 69% Realisasi : 56,24% Target 65, 57% Realisasi : 56,24% Target, 64% Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (MDGs 2015) berkelanjutan Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan STBM 2012 (Triwulan I) Target 58,31% Target, 11.000 desa/ kelurahan Realisasi : 11.165 desa/ kelurahan Target 15.603 desa/ kelurahan Tahun 2014 Tahun 2015 Target 75% --- Target 60,36% Target 62,41% Target 20.000 desa/ --kelurahan 100%
  37. 37. Realisasi: 51,1% Realisasi : 6,7% Realisasi : 25% Jamban Sehat Jamban Komunal Jamban Sehat Semi Permanen Mengikuti Target RPMJN 2014 atau MDGs 2015 Realisasi : 17,3% BABS Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM Pengembangan desa/kelurahan ODF menjadi desa/ kelurahan 5 pilar STBM lengkap 18% 100% Diasumsikan telah mencapai 1.300 desa/ kelurahan Pada tataran pelaksanaan STBM di lapangan, saat ini sudah banyak pelaku STBM yang berhasil mendeklarasikan desa/kelurahan STBM untuk semua pilarnya. Maka untuk desa/kelurahan yang sudah mencapai kondisi ODF dapat dikembangkan pilar-pilar lainnya, sehingga kelak selebrasinya menjadi selebrasi 5 pilar STBM. 5.3 Isu strategis STBM 2013 - 2015 Untuk mencapai target tersebut di atas, dengan melihat analisis gap Capaian dan Target STBM 20132015, terlihat bahwa : 1. Target 20.000 desa/kelurahan STBM pada akhir tahun 2014, diperkirakan dapat tercapai. 2. Pencapaian target persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berkelanjutan sebanyak 62,41% memerlukan upaya keras, karena perlu upaya tiga kali lipat dari upaya yang dilakukan pada tahun 2012. 3. Pencapaian target persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebanyak 75%, perlu upaya hampir 11-12 kali lipat dari upaya pada tahun 2012. 4. Pencapaian target persentase penduduk Stop BABS secara keseluruhan atau 100% jumlah penduduk Indonesia Stop BABS pada akhir tahun 2014, dapat dilihat butir tulisan (3) dan (4), perlu upaya yang jauh lebih keras lagi. 5. Target mengembangkan desa/kelurahan ODF menjadi desa/kelurahan 5 pilar STBM dengan memanfaatkan potensi sementara telah diperoleh sekitar 1.300 desa/kelurahan ODF. Berdasarkan analisis gap capaian dan target STBM 2013-2015, hasil pengolahan permasalahan internal dan eksternal, serta pembelajaran yang telah diperoleh selama ini, terlihat ada kesulitan cukup besar untuk mencapai butir (2), (3) dan (4) karena memerlukan upaya yang sangat besar. Untuk itu, pelaksanaan berbagai kegiatan STBM seperti yang terjadi pada tahun 2012 tetap kita lanjutkan sebagaimana biasanya. Dengan demikian, untuk Roadmap Percepatan STBM 2013-2015 dapat fokus pada dua isu strategis besar, yaitu butir tulisan (1) dan (5) yang paling memungkinkan untuk diselesaikan dan dikembangkan solusinya bersama-sama seluruh pemangku kepentingan STBM, yaitu: 29
  38. 38. A) Belum termanfaatkannya potensi desa/kelurahan intervensi STBM untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan ODF. Alasannya adalah:  Saat ini sudah ada 11.165 desa/kelurahan intervensi STBM.  Sudah ada desa/kelurahan lokasi dari program/proyek : WSLIC2, CWSHP, Pamsimas, WES Unicef, Pro Air, ESP, IUWASH, Plan, WVI dll sebagai lokasi yang dapat diteruskan pendampingannya mencapai ODF.  Dengan jumlah Puskesmas di Indonesia sebanyak 9.133 buah (Bank Data Puskesmas Kemenkes RI Tahun 2012 ) dan memanfaatkan jumlah desa/kelurahan intervensi STBM dan desa/kelurahan lokasilokasi proyek di atas, ditambah target setiap tahun 1 desa/kelurahan per puskesmas mencapai ODF, maka dalam jangka 2 tahun sampai RPJMN 2014 selesai diperkirakan akan ada: 2x9.133 desa/ kelurahan = 18.266 desa/kelurahan ODF. Grafik 5 Jumlah Desa/kelurahan dan Kecamatan Intervensi STBM serta Puskesmas di Provinsi Tahun 2010 Sumber : Data Olahan Sekretariat STBM 2012 Lebih lengkap dapat dilihat grafik perbandingan antara Desa/kelurahan STBM, Jumlah Desa/ kelurahan, Kecamatan STBM, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Puskesmas berikut ini: Melihat grafik di atas, dari segi jumlah Desa/kelurahan Intervensi STBM, Jumlah Desa/kelurahan dan Jumlah Puskesmas, serta lokasi program saat ini dan program ke depan, dapat dilakukan pengkategorian prioritasi provinsi lokasi program, yang diatur sebagai berikut: (1) Prioritas pertama, untuk 13 besar provinsi dengan jumlah Desa/kelurahan Intervensi STBM terbanyak, (2) Prioritas kedua, untuk 10 provinsi dengan Desa/kelurahan Intervensi STBM terbanyak kedua, (3) Prioritas ketiga, untuk 10 provinsi dengan Desa/kelurahan Intervensi STBM terbanyak ketiga. 30
  39. 39. Dengan prioritasi tersebut, pada 13 besar provinsi prioritas pertama terdapat data sebagai berikut : Tabel 10 Data Provinsi Prioritas Pertama di Indonesia tahun 2013 No Provinsi Desa/ kelurahan STBM Jumlah Desa/ kelurahan Jumlah Puskesmas Jumlah Penduduk Lokasi program saat ini 1 Jawa Timur 2.838 8.513 947 37.476.757 TSSM, IUWASH, H5, WVI 2 Jawa Tengah 1.423 8.574 866 32.382.657 TSSM, Pamsimas, Plan, Waspola Facility 3 Nusa Tenggara Timur 1.084 2.845 316 4.683.827 Pamsimas, Plan, Unicef, Waspola Facility 4 Nusa Tenggara Barat 834 904 151 4.500.212 TSSM, Unicef, Waspola Facility 5 Sumatera Barat 639 1.858 249 4.846.909 Pamsimas, Waspola Facility 6 Sumatera Selatan 617 3.081 301 7.450.394 Pamsimas, 7 Jawa Barat 504 5.883 1.040 43.053.732 TSSM, Pamsimas, IUWASH Waspola Facility 8 Riau 363 1.584 209 5.538.367 Pamsimas, 9 Kalimantan Selatan 342 1.949 216 3.626.616 Pamsimas, Waspola Facility 10 Kalimantan Tengah 330 1.453 175 2.212.089 CWSHP 11 Sulawesi Tengah 298 1.664 175 2.635.009 Pamsimas, Waspola Facility 12 Sulawesi Selatan 268 2.936 418 8.034.776 Pamsimas, Waspola Facility, H5, Unicef, IUWASH 13 Kalimantan Barat 206 1.726 234 4.395.983 CWSHP, WVI 9.746 42.970 5.297 Program ke depan TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC, CSR Aqua TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, CSR Adaro TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC 160.837.328 Jumlah Sumber dari : Hasil Sensus Penduduk 1971 – 2010, Kodepos Indonesia 2013, Data Intervensi STBM di Indonesia, dan Data Pelaku STBM di Sekretariat STBM 31
  40. 40. Berdasarkan tabel di atas, dibandingkan dengan angka nasional, maka Desa/kelurahan Intervensi STBM adalah 87,29%, jumlah desa/kelurahan 56,05%, jumlah Puskesmas 56,08%. Dilihat dari jumlah program kerja/proyek mitra STBM yang sedang berjalan (TSSM, Pamsimas, Unicef, WVI, Plan, H5, IUWASH, Waspola Facility) maupun rencana mendatang seperti MCC, maka ke 13 provinsi di atas layak menjadi prioritas Roadmap STBM 2013-2015. Dasar pertimbangan ke-13 provinsi tersebut menjadi lokasi prioritas Roadmap STBM 2013-2015, jika dihubungkan dengan strategi pencapaian 1 desa/kelurahan ODF untuk setiap Puskesmas per tahun, adalah:  Bila diasumsikan jumlah desa/kelurahan intervensi STBM ini dapat terus dikembangkan menjadi desa/ kelurahan ODF, maka akan menyumbangkan jumlah desa/kelurahan ODF sebesar 87,29% dari total jumlah desa/kelurahan intervensi STBM tahun 2012.  Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini sekitar 237.641.326 jiwa, dalam 13 provinsi prioritas pertama ini ada 3 provinsi dengan penduduk padat yaitu Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Total jumlah penduduk dari 13 provinsi tersebut berjumlah 160.837.328 jiwa, atau sekitar 67,68% dari jumlah penduduk Indonesia. Artinya intervensi di 13 provinsi ini akan lebih banyak menyasar provinsi dengan penduduk padat.  Dengan jumlah Puskesmas 5.297 unit, diperkirakan akan menyumbang 1 desa/kelurahan ODF setiap Puskesmas tiap tahunnya, maka paling tidak akan menyumbang sebesar 5.122 desa/kelurahan ODF atau 57,99% dari jumlah Puskesmas yang ada, sebuah angka yang relatif realistis.  Berdasarkan pengalaman, untuk mendapatkan 1 desa/kelurahan ODF untuk setiap Puskesmas, memerlukan 4 desa/kelurahan intervensi awal STBM yang potensial. Maka jumlah target desa/kelurahan intervensi akan mendapatkan angka: 4 desa/kelurahan x 5.297 Puskesmas atau sebanyak 21.188 desa/kelurahan. Dengan demikian target desa/kelurahan intervensi STBM dengan sendirinya dapat tercapai. Untuk pencapaian desa/kelurahan ODF, kalau setiap tahun ditargetkan 1 desa/kelurahan ODF per puskesmas, maka dari 13 provinsi tersebut akan mendapatkan sebanyak 5.297 desa/kelurahan ODF setiap tahun, sebuah upaya yang terencana untuk mengembangkan 21.188 desa/kelurahan ODF. Jika 4 desa/kelurahan awal intervensi ini dipicu dan diajak berkompetisi bukan mustahil waktu untuk pencapaian ODF keempat desa/kelurahan tersebut dapat dipersingkat, karena setiap puskesmas akan konsentrasi terlebih dahulu kepada 4 desa/kelurahan yang potensial ODF.  Melihat hasil Asesmen Pokja AMPL Provinsi oleh Pokja AMPL Pusat dan Waspola Facility, maka beberapa provinsi tersebut di atas termasuk 10 besar Pokja AMPL yang mempunyai kinerja baik, yaitu: Sumatera Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTT, NTB, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Ini merupakan sebuah indikasi bahwa apabila terjadi koordinasi dan sinergi program melalui Pokja AMPL provinsi, diharapkan proses pelaksanaan pencapaian target 1 desa/kelurahan ODF setiap tahun oleh setiap puskesmas akan berjalan dengan lebih baik. Perhitungan realistis tadi, masih akan ditambah dengan sisa provinsi lainnya yang tentu akan terus bergerak mengembangkan desa/kelurahan intervensi STBM, mengingat SE Menkes 1 desa/kelurahan ODF setiap puskesmas ditujukan ke semua provinsi, sedangkan TP dan Dekon Direktorat Penyehatan Lingkungan Kemenkes tahun 2013 akan menyasar 31 provinsi di Indonesia. Prioritas kedua, provinsi : (1) Jambi, (2) Sulawesi Barat, (3) Banten, (4) Bengkulu, (5) Gorontalo, (6) Sumatera Utara, (7) Bangka Belitung, (8) Aceh, (9) Maluku Utara, dan (10) Lampung, diperoleh data sebagai berikut : 32
  41. 41. Tabel 11 Data Provinsi Prioritas Kedua No Provinsi 1. Jambi 2. Sulawesi Barat 3. Banten Desa/ kelurahan STBM 159 132 116 Jumlah Desa/ kelurahan 1.322 532 1.505 Jumlah Puskesmas 173 83 221 Jumlah Penduduk 3.092.265 1.158.651 10.632.166 Lokasi program saat ini Program ke depan Pamsimas TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC Pamsimas TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, Pamsimas TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, LSM Harfa, MCC 4. Bengkulu 112 1.334 174 1.715.518 Pamsimas 5. Gorontalo 111 562 82 1.040.164 Pamsimas 6. Sumatera Utara 7. Bangka Belitung 91 348 58 1.223.296 Waspola Facility 8. Aceh 87 6.424 318 4.494.410 Unicef 9. Maluku Utara 72 1.002 106 1.038.087 Pamsimas 10 Lampung 71 2.403 265 7.608.405 Ditjen PMD 1.060 21.299 2.000 TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, PCI TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC 41.892.901 Jumlah 109 5.867 520 12.982.204 H5, IUWASH TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, TP : 15 ds/kab dan Dekon: Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, SNV Diolah dari : Hasil Sensus Penduduk 1971 – 2010, Kodepos Indonesia 2013, Data Intervensi STBM di Indonesia, dan Data Pelaku STBM di Sekretariat STBM Berdasarkan pengalaman, untuk mendapatkan 1 desa/kelurahan ODF untuk setiap Puskesmas, memerlukan 4 desa/ kelurahan intervensi awal STBM yang potensial. Maka untuk provinsi prioritas kedua ini akan mendapatkan angka: 4 desa/kelurahan x 2.000 Puskesmas atau sebanyak 8.000 desa /kelurahan intervensi. Angka ini menambah jumlah desa/kelurahan intervensi STBM, hingga mendekati target 2014. 33
  42. 42. Untuk pencapaian desa/kelurahan ODF, jika setiap tahun ditargetkan 1 desa/kelurahan ODF per puskemas, maka dari 10 provinsi tersebut akan didapatkan sebanyak 2.000 desa/kelurahan ODF setiap tahun, serta sebuah upaya yang terencana untuk mengembangkan 8.000 desa/kelurahan ODF selama 4 tahun ke depan. Jika ke-4 desa/kelurahan awal intervensi ini dipicu dan diajak berkompetisi, waktu untuk pencapaian ODF keempat desa/kelurahan tersebut dapat dipersingkat, karena setiap puskesmas akan konsentrasi terlebih dahulu kepada 4 desa/kelurahan potensial ODF. Artinya, dari prioritas kedua pun kita akan mendapatkan jumlah desa/kelurahan ODF yang semakin mendekat kepada target 1 desa/kelurahan ODF setiap tahun dari setiap puskesmas. Prioritas ketiga, provinsi: (1) ) Papua Barat, (2) Maluku, (3) Kalimantan Timur, (4) Papua, (5) Sulawesi Tenggara, (6) Kepulauan Riau, (7) Yogyakarta, (8) Sulawesi Utara, (9) Bali, (10) DKI Jakarta, diperoleh data sebagai berikut: Tabel 12 Data Provinsi Prioritas Ketiga No 1. Provinsi Papua Barat Desa/ kelurahan STBM 65 Jumlah Desa/ kelurahan 1.286 Jumlah Puskesmas 109 Jumlah Penduduk Lokasi program saat ini Program ke depan 760.422 Pamsimas, Unicef TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC 2. Maluku 59 901 168 1.533.506 Unicef TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC 3. Kalimantan Timur 56 1.422 215 3.553.143 - - 4. Papua 36 3.575 311 2.833.381 Unicef 5. Sulawesi Tenggara 36 1.942 241 2.232.586 - 6. Kepulauan Riau 35 340 66 1.679.163 - 7. Yogyakarta 34 438 120 3.476.757 - 8. Sulawesi Utara 26 1.464 170 2.270.596 - 9. Bali 10 710 114 3.890.757 TSSM 10 DKI Jakarta 2 268 340 9.607.787 Mercy Corps 12.346 1.854 TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, PCI TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, 31.838.098 Jumlah 359 TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, MCC TP : 15 ds/kab dan Dekon : Monev & Peningk Kapasitas Sanitarian, - Sumber : Diolah dari Hasil Sensus Penduduk 1971 – 2010, Kodepos Indonesia 2013, Data Intervensi STBM di Indonesia, dan Data Pelaku STBM di Sekretariat STBM 34
  43. 43. Berdasarkan pengalaman, untuk mendapatkan 1 desa/kelurahan ODF untuk setiap Puskesmas, memerlukan 4 desa/kelurahan intervensi STBM awal yang potensial. Maka untuk provinsi prioritas ketiga akan mendapatkan angka : 4 desa/kelurahan x 1.854 Puskesmas atau sebanyak 7.416 desa/kelurahan. Angka ini akan menambah target desa/kelurahan intervensi STBM. Untuk pencapaian desa/kelurahan ODF, jika setiap tahun ditargetkan 1 desa/kelurahan ODF, maka dari 10 provinsi tersebut akan didapatkan sebanyak 1.854 desa/kelurahan ODF setiap tahun, dan sebuah upaya yang terencana untuk mengembangkan 7.416 desa/kelurahan ODF selama 4 tahun ke depan. Jika ke-4 desa/kelurahan intervensi ini dipicu dan diajak berkompetisi, waktu untuk pencapaian ODF keempat desa/kelurahan tersebut dapat dipersingkat, karena setiap puskesmas akan konsentrasi terlebih dahulu kepada 4 desa/kelurahan potensial ODF. Artinya, dari prioritas ketiga pun kita akan mendapatkan desa/kelurahan ODF yang semakin mendekat lagi kepada target 1 desa/kelurahan ODF setiap tahun dari setiap puskesmas. Dengan demikian, ke 33 provinsi yang berada dalam wilayah kesatuan Indonesia, semua berkiprah dalam upaya mencapai target target pembangunan sektor sanitasi, dengan memanfaatkan semua potensi yang tersedia di provinsinya. 1) Belum termanfaatkannya potensi desa/kelurahan ODF untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan 5 Pilar STBM Alasannya adalah :  Diperkirakan telah ada sekitar 1.300 desa/kelurahan ODF.  STBM dengan target perubahan perilaku menuju Sanitasi Total, sesuai dengan kebijakannya terdiri dari 5 pilar.  Sudah ada beberapa daerah yang telah melalukan selebrasi desa/kelurahan 5 pilar STBM, seperti di Sumedang provinsi Jawa Barat, Timor Tengah Utara provinsi Nusa Tenggara Timur, atau di Biak Numfor provinsi Papua.  Terdapat beberapa proyek atau program, yang memiliki target 5 pilar STBM, seperti Simavi (dengan mitra kerjanya Plan Indonesia di Nusa Tenggara Timur, YMP-NTB maupun Rumsram di Papua) serta beberapa program seperti High Five maupun WVI yang memulai program STBM melalui pilar 4 (pengelolaan sampah rumah tangga).  Apabila meneruskan pendampingan di 1.300 desa/kelurahan ODF, serta memperoleh hasil dari program yang memiliki target desa/kelurahan 5 pilar STBM, sebelum selesainya RPJMN 2014 maupun MDGs 2015, kita akan memiliki sejumlah desa/kelurahan 5 pilar STBM yang lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. 35
  44. 44. Untuk mempermudah merumuskan tujuan strategisnya, berikut ini dikembangkan juga sub isu strategisnya, sebagaimana tabel berikut : Tabel 13 Isu dan sub-isu Strategis STBM di Indonesia Tahun 2013-2015 Isu strategis Sub isu strategis Belum termanfaatkannya potensi desa/kelurahan intervensi STBM untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan ODF (1) Peningkatan Lingkungan yang Kondusif:  Belum meratanya komitmen pimpinan daerah,  Perlunya penyediaan dan revitalisasi sanitarian; (2) Peningkatan Kebutuhan Sanitasi:  Pentingnya pengarusutamaan perubahan perilaku  Pentingnya memastikan target ODF untuk: Kuantitas (seluruh komunitas) dan Kualitas (penjaminan kualitas) (3) Peningkatan Penyediaan Sanitasi:  Pentingnya peningkatan kegiatan pemasaran sanitasi Belum termanfaatkannya potensi desa/kelurahan ODF untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan 5 Pilar STBM (1) Peningkatan Lingkungan yang Kondusif:  Pentingnya updating data desa/kelurahan ODF  Perlunya peningkatan kapasitas bagi provinsi dan kabupaten/kota (2) Peningkatan Kebutuhan Sanitasi:  Pentingnya meningkatkan desa/kelurahan ODF untuk meneruskan menuju Sanitasi Total dengan menerapkan 4 pilar STBM lainnya (3) Peningkatan Penyediaan Sanitasi:  Pentingnya penyediaan pilihan opsi teknologi 5 Pilar STBM sesuai dengan kondisi daerah 5.4 Tujuan strategis STBM 2013 – 2015 Untuk mencapai target tersebut diatas, isu strategis bisa diolah menjadi tujuan strategis, diperoleh tujuan strategis seperti berikut ini: Tabel 14 Tujuan Strategis STBM di Indonesia Tahun 2013 – 2015 Isu strategis Tujuan strategis Belum termanfaatkannya potensi desa/kelurahan intervensi STBM untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan ODF Belum termanfaatkannya potensi desa/ kelurahan ODF untuk dikembangkan menjadi desa/kelurahan 5 Pilar STBM 36 Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah 2. Terlaksananya penyediaan dan revitalisasi sanitarian Peningkatan kebutuhan sanitasi: 3. Terlaksananya upaya pengarusutamaan perubahan perilaku 4. Terlaksananya kepastian target ODF secara Kuantitas (seluruh komunitas) maupun Kualitas (penjaminan kualitas) Peningkatan penyediaan sanitasi: 5. Terjadinya peningkatan kegiatan pemasaran sanitasi Peningkatan lingkungan yang kondusif: 6. Terlaksananya updating data desa/kelurahan ODF 7. Terlaksananya peningkatan kapasitas tentang STBM bagi provinsi dan kabupaten/kota Peningkatan kebutuhan sanitasi: 8. Terlaksananya peningkatan desa/kelurahan ODF menuju Sanitasi Total menjadi desa/kelurahan 5 pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi: 9. Terjadinyanya penyediaan pilihan opsi teknologi 5 Pilar STBM dan kondisi daerah
  45. 45. 5.5 Sasaran strategis STBM 2013 – 2015 Untuk mencapai target tersebut diatas, tujuan strategis perlu diolah menjadi sasaran strategis seperti di bawah ini: Tabel 15 Sasaran Strategis STBM di Indonesia Tahun 2013 - 2015 Tujuan strategis Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/ kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Meningkatnya komitmen pimpinan daerah 2. Terlaksananya penyediaan dan revitalisasi sanitarian Peningkatan kebutuhan sanitasi: 3. Terlaksananya upaya pengarusutamaan perubahan perilaku 4. Terlaksananya kepastian target ODF secara Kuantitas (seluruh komunitas) maupun Kualitas (penjaminan kualitas) Peningkatan penyediaan sanitasi: 5. Terjadinya peningkatan kegiatan pemasaran sanitasi Desa/kelurahan ODF menuju Desa/kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 6. Terlaksananya updating data desa/kelurahan ODF 7. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan berbagi pembelajaran tentang STBM bagi provinsi dan kabupaten/kota Peningkatan kebutuhan sanitasi: 8. Terlaksananya peningkatan desa/kelurahan ODF menuju Sanitasi Total menjadi desa/kelurahan 5 pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi: 9. Terjadinyanya penyediaan pilihan opsi teknologi 5 Pilar STBM dan kondisi daerah Sasaran Strategis Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/ kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Dukungan politik dan moral serta kepastian anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program STBM 2. Adanya sinergi investasi dan peningkatan anggaran untuk STBM 3. Adanya penyediaan dan revitalisasi sanitarian Peningkatan kebutuhan sanitasi: 4. Adanya upaya pengarusutamaan perubahan perilaku 5. Adanya kepastian target ODF secara Kuantitas (seluruh komunitas) maupun Kualitas (penjaminan kualitas) Peningkatan penyediaan sanitasi: 6. Adanya peningkatan kegiatan pemasaran sanitasi Desa/kelurahan ODF menuju Desa/kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 7. Adanya upaya updating data desa/kelurahan ODF 8. Adanya upaya peningkatan kapasitas dan berbagi pembelajaran tentang STBM bagi pusat dan provinsi Peningkatan kebutuhan sanitasi: 9. Adanya upaya peningkatan desa/kelurahan ODF menuju Sanitasi Total menjadi desa/kelurahan 5 pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi: 10. Adanya peningkatan produksi sesuai dengan pilihan opsi teknologi dan kondisi daerah 37
  46. 46. 5.6 Strategi pelaksanaan STBM 2013 – 2015 Sasaran strategis perlu dirumuskan menjadi strategi pelaksanaan. Untuk itu, dalam rangka memudahkan dan adanya pembagian tugas dan wewenang secara bertingkat, maka strategi pelaksanaan dibagi ke dalam tingkatan: (1) pusat, (2) provinsi, dan (3) kabupaten/kota. Strategi pelaksanaan tingkat provinsi dapat dilihat di lampiran 01, sedangkan untuk strategi pelaksanaan tingkat kabupaten/kota dapat dilihat di lampiran 02. Untuk strategi pelaksanaan di tingkat pusat dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 16 Strategi Pelaksanaan STBM di Indonesia Tahun 2013 – 2015 Sasaran Strategis Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/ kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Dukungan politik dan moral serta kepastian anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program STBM 2. Adanya koordinasi dan sinergi program dan investasi untuk implementasi STBM 3. Adanya penyediaan dan revitalisasi sanitarian Peningkatan kebutuhan sanitasi: 4. Adanya upaya pengarusutamaan perubahan perilaku 5. Adanya kepastian target ODF secara Kuantitas (seluruh komunitas) maupun Kualitas (penjaminan kualitas) Peningkatan penyediaan sanitasi: 6. Adanya peningkatan kegiatan pemasaran sanitasi Peningkatan kebutuhan sanitasi: 4. Menyusun strategi komunikasi pengarusutamaan perubahan perilaku melalui STBM 5. Memberikan target tahunan kepada setiap puskesmas 1 desa/kelurahan/puskesmas mencapai ODF Peningkatan penyediaan sanitasi : 6. Meningkatkan upaya penerapan Pemasaran Sanitasi Desa/kelurahan ODF menuju Desa/kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 7. Adanya upaya updating data desa/kelurahan ODF 8. Adanya upaya peningkatan kapasitas dan berbagi pembelajaran tentang STBM bagi pusat dan provinsi Peningkatan kebutuhan sanitasi: 9. Adanya upaya peningkatan desa/kelurahan ODF menuju Sanitasi Total menjadi desa/kelurahan 5 pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi: 10. Adanya peningkatan produksi sesuai dengan pilihan opsi teknologi 5 pilar STBM dan kondisi daerah 38 Strategi pelaksanaan Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/ kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Melakukan advokasi tentang STBM secara berjenjang 2. Melakukan penatalaksanaan sinergi program dan investasi antar KL terkait STBM dan pemangku kepentingan 3. Melaksanakan revitalisasi sanitarian Desa/kelurahan ODF menuju Desa/kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 7. Melakukan updating data desa/kelurahan ODF sesuai dengan data dari provinsi 8. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan berbagi pembelajaran STBM bagi pusat dan provinsi Peningkatan kebutuhan sanitasi: 9. Melaksanakan pendokumentasian dan diseminasi Pembelajaran Sanitasi Total 5 Pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi: 10. Menyusun pilihan opsi teknologi 5 pilar STBM dan kondisi daerah
  47. 47. 5.7 Program dan kegiatan strategis STBM 2013 – 2015 Untuk mencapai target tersebut diatas, apabila kita olah kebijakan strategis menjadi program dan kegiatan strategis : Tabel 17 Program dan Kegiatan Strategis STBM di Indonesia Tahun 2013 - 2015 Strategi pelaksanaan Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Melakukan advokasi tentang STBM secara berjenjang 2. Melakukan penatalaksanaan sinergi antar KL terkait STBM dan pemangku kepentingan 3. Melaksanakan revitalisasi sanitarian Peningkatan kebutuhan sanitasi: 4. Menyusun strategi komunikasi pengarusutamaan perubahan perilaku melalui STBM 5. Memberikan target tahunan kepada setiap puskesmas 1 desa/ kelurahan/puskesmas mencapai ODF Program strategis Kegiatan strategis Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Desa/kelurahan intervensi STBM menuju Desa/ kelurahan ODF: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 1. Peningkatan awareness sanitasi untuk prioritasi dan investasi sanitasi 2. Re-sosialisasi STBM di seluruh level dan pemangku kepentingan 3. Penanda-tanganan kerjasama dengan AKOPSI untuk awareness STBM agar STBM masuk ke dalam MPSS dan mendapatkan alokasi pembiayaan 4. Penyelenggaraan Kompetisi STBM antar kabupaten/kota dengan pemberian Reward atas keberhasilan ODF untuk kabupaten/kota 5. Penyusunan model kebutuhan anggaran untuk mencapai ODF desa/kelurahan dan kecamatan Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 6. Pertemuan koordinasi antar KL terkait STBM dan pemangku kepentingan lainnya dalam Pokja AMPL terkait STBM 7. Penatalaksanaan sinergi investasi STBM antar KL terkait STBM dan pemangku kepentingan untuk implementasi STBM, termasuk CSR, BOS, BOK dan ADD 8. Penatalaksanaan sinergi program antar KL terkait STBM dan pemangku kepentingan antara lain: Litbangkes, Promkes, UKS di internal Kemenkes; maupun kerja sama dengan lintas sektor: Adipura, Kabupaten/ Kota Sehat, Kota Layak Anak, Lomba Desa/kelurahan, Desa/kelurahan Siaga, Sanimas dan SLBM ( untuk Gambaran Sinergi Program dapat dilihat lampiran 03), koperasi, kredit mikro, perbankan 9. Penyusunan Direktori Pelaku STBM Indonesia 10. Penyusunan Eksisting & Kebutuhan Sanitarian Indonesia 11. Pelaksanaan Peningkatan Kapsitas Sanitarian Indonesia Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Peningkatan kebutuhan sanitasi: 12. Penyusunan strategi komunikasi pengarusutamaan perubahan perilaku melalui STBM 13. Pelaksanaan program komunikasi pengarusutamaan perubahan perilaku melalui STBM 14. Pembuatan SE Menkes tentang target tahunan setiap puskesmas 1 desa/kelurahan/ puskesmas mencapai ODF 15. Penyusunan dan sosialisasi panduan verifikasi ODF secara kuantitas dan kualitas 16. Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi peningkatan akses sanitasi dan air minum layak berkelanjutan 17. Pertemuan evaluasi dan pembelajaran tahunan Kinerja STBM bersama daerah dan mitra kerja 39
  48. 48. Strategi pelaksanaan Peningkatan penyediaan sanitasi: 6. Meningkatkan upaya penerapan Pemasaran Sanitasi Program strategis Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Desa/kelurahan ODF menuju Desa/ kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 7. Melakukan updating data desa/ kelurahan ODF sesuai dengan data dari provinsi 8. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan berbagi pembelajaran STBM bagi pusat dan provinsi Peningkatan kebutuhan sanitasi 9. Melaksanakan pendokumentasian dan diseminasi Pembelajaran Sanitasi Total 5 Pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi : 10. Menyusun pilihan opsi teknologi 5 pilar STBM dan kondisi daerah Program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan Kegiatan strategis Peningkatan penyediaan sanitasi: 18. Pelaksanaan Riset Pasar Sanitasi di provinsi sesuai kebutuhan 19. Penyusunan Panduan Pemasaran Sanitasi 20. Penyusunan Panduan Pilihan Opsi Teknologi dan Tukang Sanitasi untuk STBM sesuai dengan kondisi daerah 21. Pelatihan dan Pembentukan Forum Komunikasi Tukang Sanitasi sesuai dengan pilihan opsi teknologi dan kondisi daerah 22. Pelatihan dan Pembentukan Asosiasi Pengusaha Sanitasi sesuai dengan pilihan opsi teknologi dan kondisi daerah 23. Penyusunan kebutuhan dana, identifikasi sumber permodalan, dan pengembangan kerjasama untuk bisnis sanitasi 24. Penyusunan Panduan Monitoring Pemasaran Sanitasi Desa/kelurahan ODF menuju Desa/kelurahan 5 Pilar STBM: Peningkatan lingkungan yang kondusif: 25. Penyusunan sistem kompilasi data desa/ kelurahan ODF 26. Updating data desa/kelurahan ODF sesuai dengan data dari provinsi 27. Penyusunan Peta Kinerja STBM tahunan 28. Penyusunan Modul Peningkatan Kapasitas STBM bagi provinsi 29. Peningkatan Kapasitas dan berbagi pembelajaran STBM bagi provinsi Peningkatan kebutuhan sanitasi 30. Kegiatan dan Pertemuan Pembelajaran Pelaksanaan 5 Pilar STBM 31. Penyusunan Buku Pembelajaran Sanitasi Total 5 Pilar STBM Peningkatan penyediaan sanitasi : 32. Penyusunan pilihan opsi teknologi 5 pilar STBM dan kondisi daerah Untuk gambaran kerja sama Sanimas-SLBM dan STBM, dapat dilihat pada lampiran 03. 40
  49. 49. Bab Enam PRIORITAS PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS ROADMAP PERCEPATAN STBM 2013 -2015 6.1 Prioritasi pelaksanaan kegiatan strategis Diusulkan tiga tahapan strategis menuju target percepatan STBM 2013– 2015: (1) Tahun pertama: penyiapan NSPM, peningkatan kapasitas dan pembelajaran, pelaksanaan 5 target utama, serta pemantauan dan evaluasi; (2) Tahun kedua: pelaksanaan percepatan, pelaksanaan target tambahan, serta pemantauan dan evaluasi; (3) Tahun ketiga: di tahun pertama RPJMN baru dan tahun terakhir MDGs 2015 : review terhadap apa yang diperoleh sampai RPJMN 2014 dan rencana untuk tahun terakhir MDGs 2015, pemantapan menuju Sanitasi Total serta pemantauan dan evaluasi. 41

×