Your SlideShare is downloading. ×

Uu no.25 tahun_2007

314
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
314
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. 1UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR25 TAHUN 2007TENTANGPENANAMAN MODALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil danmakmur berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonominasional yang berkelanjutan dengan berlandaskandemokrasi ekonomi untuk mencapai tujuanbernegara;b. bahwa sesuai dengan amanat yang tercantumdalam Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Republik Indonesia NomorXVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalamrangka Demokrasi Ekonomi, kebijakanpenanaman modal selayaknya selalu mendasariekonomi kerakyatan yang melibatkanpengembangan bagi usaha mikro, kecil,menengah, dan koperasi;
  • 2. 2c. bahwa untuk mempercepat pembangunanekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatanpolitik dan ekonomi Indonesia diperlukanpeningkatan penanaman modal untuk mengolahpotensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riildengan menggunakan modal yang berasal, baikdari dalam negeri maupun dari luar negeri;d. bahwa dalam menghadapi perubahanperekonomian global dan keikutsertaan Indonesiadalam berbagai kerja sama internasional perludiciptakan iklim penanaman modal yangkondusif, promotif, memberikan kepastianhukum, keadilan, dan efisien dengan tetapmemperhatikan kepentingan ekonomi nasional;e. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11Tahun 1970 tentang Perubahan dan TambahanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing dan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuailagi dengan kebutuhan percepatan perkembanganperekonomian dan pembangunan hukumnasional, khususnya di bidang penanamanmodal;f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
  • 3. 3dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, hurufd, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undangtentang Penanaman Modal.Mengingat :Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat 1),ayat (2), dan ayat (5), Pasal 20, serta Pasal 33Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANGPENANAMAN MODAL.PENJELASAN UMUMSalah satu tujuan pembentukanpemerintahan negara adalah untuk memajukankesejahteraan umum. Amanat tersebut, antaralain, telah dijabarkan dalam Pasal 33 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan merupakan amanat konstitusi yangmendasari pembentukan seluruh peraturanperundang-undangan di bidang perekonomian.Konstitusi mengamanatkan agar pembangunanekonomi nasional harus berdasarkan prinsipdemokrasi yang mampu menciptakan terwujudnyakedaulatan ekonomi Indonesia. Keterkaitanpembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi
  • 4. 4kerakyatan dimantapkan lagi dengan KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat RepublikIndonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang PolitikEkonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomisebagai sumber hukum materiil. Dengandemikian, pengembangan penanaman modal bagiusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasimenjadi bagian dari kebijakan dasar penanamanmodal.Berkaitan dengan hal tersebut, penanamanmodal harus menjadi bagian dari enyelenggaraanperekonomian nasional dan ditempatkan sebagaiupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominasional, menciptakan lapangan kerja,meningkatkan pembangunan ekonomiberkelanjutan,meningkatkan kapasitas dankemampuan teknologi nasional, mendorongpembangunan ekonomi kerakyatan, sertamewujudkan kesejahteraan masyarakat dalamsuatu sistem perekonomian yang berdaya saing.Tujuan penyelenggaraan penanaman modalhanya dapat tercapai apabila faktor penunjangyang menghambat iklim penanaman modal dapatdiatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasiantarinstansi Pemerintah Pusat dan daerah,penciptaan birokrasi yang efisien, kepastianhukum di bidang penanaman modal, biayaekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklimusaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaandan keamanan berusaha. Dengan perbaikanberbagai faktor penunjang tersebut, diharapkanrealisasi penanaman modal akan membaik secarasignifikan.Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal didasarkanpada semangat untuk menciptakan iklimpenanaman modal yang kondusif sehinggaUndang-Undang tentang Penanaman Modalmengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain
  • 5. 5yang terkait dengan cakupan undang-undang,kebijakan dasar penanaman modal, bentukbadan usaha, perlakuan terhadap penanamanmodal, bidang usaha, serta keterkaitanpembangunan ekonomi dengan pelakuekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalampengaturan mengenai pengembangan penanamanmodal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi, hak, kewajiban, dan tanggungjawab penanam modal, serta fasilitas penanamanmodal, pengesahan dan perizinan, koordinasi danpelaksanaan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan,penyelenggaraan urusan penanaman modal, danketentuan yang mengatur tentang penyelesaiansengketa.Undang-Undang ini mencakupi semuakegiatan penanaman modal langsung di semuasektor. Undang-Undang ini juga memberikanjaminan perlakuan yang sama dalam rangkapenanaman modal. Selain itu, Undang-Undang inimemerintahkan agar Pemerintah meningkatkankoordinasi antarinstansi Pemerintah, antarainstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, danantara instansi Pemerintah dengan pemerintahdaerah. Koordinasi dengan pemerintah daerahharus sejalan dengan semangat otonomi daerah.Pemerintah daerah bersama-sama dengan instansiatau lembaga, baik swasta maupun Pemerintah,harus lebih diberdayakan lagi, baik dalampengembangan peluang potensi daerah maupundalam koordinasi promosi dan pelayananpenanaman modal.Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan penyelenggaraan penanaman modalberdasarkan asas otonomi daerah dan tugaspembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena itu,peningkatan koordinasi kelembagaan tersebutharus dapat diukur darikecepatan pemberian
  • 6. 6perizinan dan fasilitas penanaman modal denganbiaya yang berdaya saing. Agar memenuhi prinsipdemokrasi ekonomi, Undang-Undang ini jugamemerintahkan penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaha yang tertutupdan yang terbuka dengan persyaratan, termasukbidang usaha yang harus dimitrakan ataudicadangkan bagi usaha mikro, kecil, menengah,dan koperasi.Permasalahan pokok yang dihadapipenanam modal dalam memulai usaha diIndonesia diperhatikan oleh UndangUndang ini sehingga terdapat pengaturanmengenai pengesahan dan perizinan yang didalamnya terdapat pengaturan mengenaipelayanan terpadu satu pintu. Dengansistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayananterpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakanpenyederhanaan perizinan dan percepatanpenyelesaiannya. Selain pelayanan penanamanmodal di daerah, Badan Koordinasi PenanamanModal diberi tugas mengoordinasikanpelaksanaan kebijakan penanam modal. BadanKoordinasi Penanaman Modal dipimpin olehseorang kepala yang bertanggung jawablangsung kepada Presiden. Jabaran tugas pokokdan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modalpada dasarnya memperkuat peran badan tersebutguna mengatasi hambatan penanaman modal,meningkatkan kepastian pemberian fasilitaskepada penanam modal, dan memperkuat peranpenanam modal. Peningkatan peran penanamanmodal tersebut harus tetap dalam koridorkebijakan pembangunan nasional yangdirencanakan dengan tahap memperhatikankestabilan makroekonomi dan keseimbanganekonomi antarwilayah, sektor, pelaku usaha, dankelompok masyarakat, mendukung peran usahanasional, serta memenuhi kaidah tata kelolaperusahaan yang baik (good corporate
  • 7. 7governance).Fasilitas penanaman modal diberikandengan mempertimbangkan tingkat daya saingperekonomian dan kondisi keuangan negara danharus promotif dibandingkan dengan fasilitasyang diberikan negara lain. Pentingnyakepastian fasilitas penanaman modal inimendorong pengaturan secara lebih detailterhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hakatas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor.Meskipun demikian, pemberian fasilitaspenanaman modal tersebut juga diberikan sebagaiupaya mendorong penyerapan tenaga kerja,keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelakuekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentifyang lebih menguntungkan kepada penanammodal yang menggunakan barang modal ataumesin atau peralatan produksi dalamnegeri, serta fasilitas terkait dengan lokasipenanaman modal di daerah tertinggal dan didaerah dengan infrastruktur terbatasyang akan diatur lebih terperinci dalam ketentuanperaturan perundang-undangan.Dengan memperhatikan hal tersebut,Undang-Undang ini juga memberikan ruangkepada Pemerintah untuk mengambil kebijakanguna mengantisipasi berbagai perjanjianinternasional yang terjadi dan sekaligus untukmendorong kerja sama internasional lainnya gunamemperbesar peluang pasar regional daninternasional bagi produk barang dan jasa dariIndonesia. Kebijakan pengembangan ekonomi diwilayah tertentu ditempatkan sebagai bagianuntuk menarik potensi pasar internasional dansebagai daya dorong guna meningkatkan dayatarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayahekonomi khusus yang bersifat strategis bagi
  • 8. 8pengembangan perekonomian nasional. Selain itu,Undang Undang ini juga mengatur hakpengalihan aset dan hak untuk melakukan transferdan repatriasi dengan tetap memperhatikantanggung jawab hukum, kewajiban fiskal, dankewajiban sosial yang harus diselesaikan olehpenanam modal. Kemungkinan timbulnyasengketa antara penanam modal dan Pemerintahjuga diantisipasi Undang-Undang ini denganpengaturan mengenai penyelesaian sengketa.Hak, kewajiban, dan tanggung jawabpenanam modal diatur secara khusus gunamemberikan kepastian hukum, mempertegaskewajiban penanam modal terhadap penerapanprinsip tata kelola perusahaan yang sehat,memberikan penghormatan atas tradisi budayamasyarakat, dan melaksanakan tanggung jawabsosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawabpenanam modal diperlukan untuk mendorongiklim persaingan usaha yang sehat, memperbesartanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hakdan kewajiban tenaga kerja, serta upayamendorong ketaatan penanam modalterhadap peraturan perundang-undangan.Perekonomian dunia ditandai oleh kompetisiantarbangsa yang semakin ketat sehinggakebijakan penanaman modal harus didoronguntuk menciptakan daya saing perekonomiannasional guna mendorong integrasi perekonomianIndonesia menuju perekonomian global.Perekonomian dunia juga diwarnai oleh adanyablok perdagangan, pasar bersama, dan perjanjianperdagangan bebas yang didasarkan atas sinergikepentingan antarpihak atau antarnegara yangmengadakan perjanjian. Hal itu juga terjadidengan keterlibatan Indonesia dalam berbagaikerja sama internasional yang terkait denganpenanaman modal, baik secara bilateral, regionalmaupun multilateral (World TradeOrganization/WT0), menimbulkan berbagai
  • 9. 9konsekuensi yang harus dihadapi dan ditaati.Berbagai pertimbangan di atas danmengingat hukum penanaman modal yang telahberlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh)tahun semakin mendesak kebutuhanUndangUndang tentang Penanaman Modalsebagai pengganti UndangUndang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PenanamanModal Asing dan Undang-Undang Nomor 6Tahun 1968 tentang PenanamanModal Dalam Negeri sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan danTambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yangselama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatanpenanaman modal di Indonesia perlu digantikarena tidak sesuai lagi dengan tantangan dankebutuhan untuk mempercepat perkembanganperekonomian nasional melalui konstruksipembangunan hukum nasional di bidangpenanaman modal yang berdaya saing danberpihak kepada kepentingan nasional.
  • 10. 10BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:1. “Penanaman modal” adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal, baik oleh penanam modal dalamnegeri maupun penanam modal asing untukmelakukan usaha di wilayah negara RepublikIndonesia.2. “Penanaman modal dalam negeri” adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yangdilakukan oleh penanam modal dalam negeridengan menggunakan modal dalam negeri.3. “Penanaman modal asing” adalah kegiatanmenanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yangdilakukan oleh penanam modal asing, baik yangmenggunakan modal asing sepenuhnya maupunyang berpatungan dengan penanam modal dalamnegeri.4. “Penanam modal” adalah perseorangan ataubadan usaha yang melakukan penanaman modalyang dapat berupa penanam modal dalam negeridan penanam modal asing.5. “Penanam modal dalam negeri adalahperseorangan warga negara Indonesia, badan
  • 11. 11usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, ataudaerah yang melakukan penanaman modal diwilayah negara Republik Indonesia.6. “Penanam modal asing” adalah perseoranganwarga negara asing, badan usaha asing, dan/ataupemerintah asing yang melakukan penanamanmodal di wilayah negara Republik Indonesia.7. “Modal” adalah aset dalam bentuk uang ataubentuk lain yang bukan uang yang dimiliki olehpenanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.8. “Modal asing” adalah modal yang dimiliki olehnegara asing, perseorangan warga negara asing,badan usaha asing, badan hukum asing, dan/ataubadan hukum Indonesia yang sebagian atauseluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.9. “Modal dalam negeri” adalah modal yangdimiliki oleh negara Republik Indonesia,perseorangan warga negara Indonesia, atau badanusaha yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum.10. “Pelayanan terpadu satu pintu” adalah kegiatanpenyelenggaraan suatu perizinan dannonperizinan yang mendapat pendelegasian ataupelimpahan wewenang dari lembaga atauinstansi yang memiliki kewenangan perizinandan nonperizinan yang proses pengelolaannyadimulai dari tahap permohonan sampai dengantahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalamsatu tempat.
  • 12. 1211. “Otonomi daerah” adalah hak, wewenang, dankewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.12. “Pemerintah pusat,” yang selanjutnya disebutPemerintah, adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.13. “Pemerintah daerah” adalah gubernur, bupatiatau walikota, dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah.Penjelasan Pasal 1: Cukup jelasPasal 2Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagipenanaman modal di semua sektor di wilayah negaraRepublik Indonesia.Penjelasan Pasal 2:Yang dimaksud dengan "penanaman modal di semua sektordi wilayah negara Republik Indonesia" adalah penanamanmodal langsung dan tidak termasuk penanaman modaltidak langsung atau portofolio.
  • 13. 13BAB IIASAS DAN TUJUANPasal 3(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkanasas:a. kepastian hukum;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf a:Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalahasas dalam negara hukum yang meletakkan hukum danketentuan peraturan perundang-undangan sebagaidasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalambidang penanaman modal.b. keterbukaan;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b:Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalahasas yang terbuka terhadap hak masyarakat untukmemperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.c. akuntabilitas;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf c:Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalahasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasilakhir dari penyelenggaraan penanaman modal harusdipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 14. 14d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asalnegara;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf d:Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang samadan tidak membedakan asal negara" adalah asasperlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan, baik antarapenanam modal dalam negeri dan penanam modalasing maupun antara penanam modal dari satu negaraasing dan penanam modal dari negara asing lainnya.e. kebersamaan;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf e:Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalahasas yang mendorong peran seluruh penanam modalsecara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untukmewujudkan kesejahteraan rakyat.f. efisiensi berkeadilan;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf f:Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan"adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanamanmodal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilandalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil,kondusif,dan berdaya saing.g. berkelanjutan;Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf g:Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalahasas yang secara terencana mengupayakanberjalannya proses pembangunan melalui penanamanmodal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuandalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kinimaupun yang akan datang.
  • 15. 15h. berwawasan lingkunganPenjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf h:Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan"adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengantetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungandan pemeliharaan lingkungan hidup.i. Kemandirian ; DanPenjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf i:Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalahasas penanaman modal yang dilakukan dengan tetapmengedepankan potensi bangsa dan negara dengantidak menutup diri pada masuknya modal asing demiterwujudnya pertumbuhan ekonomi.j. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional.Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf j:Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuandan kesatuan ekonomi nasional" adalah asas yangberupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomiwilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lainuntuk:a. meningkatkan pertumbuhan ekonominasional,b. menciptakan lapangan kerja;c. meningkatkan pembangunan ekonomiberkelanjutan;d. meningkatkan kemampuan daya saingdunia usaha nasional;e. meningkatkan kapasitas dan kemampuanteknologi nasional;f. mendorong pengembangan ekonomikerakyatan;g. mengolah ekonomi potensialmenjadikekuatan ekonomi rill denganmenggunakandana yang berasal, baik daridalam negerimaupun dari luar negeri; dan
  • 16. 16h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Penjelasan Pasal 3 Ayat (2): Cukup jelasBAB IIIKEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODALPasal 4(1) Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanamanmodal untuk:a. mendorong terciptanya iklim usaha nasional yangkondusif bagi penanaman modal untuk penguatandaya saing perekonomian nasional; danb. mempercepat peningkatan penanaman modal.Penjelasan Pasal 4 Ayat (1): Cukup jelas(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah:a. memberi perlakuan yang sama bagi penanammodal dalam negeri dan penanam modal asingdengan tetap memperhatikan kepentingannasional;Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf a:Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalahbahwa Pemerintah tidak membedakan perlakuanterhadap penanam modal yang telah menanamkanmodalnya di Indonesia, kecuali ditentukan lain olehketentuan peraturan perundangan.b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha,dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejakproses pengurusan perizinan sampai denganberakhirnya kegiatan penanaman modal sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan;danPenjelasan Pasal 4 Ayat (2) Huruf b:Cukup jelas
  • 17. 17c. membuka kesempatan bagi perkembangan danmemberikan perlindungan kepada usaha mikro,kecil, menengah, dan koperasi.(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana UmumPenanaman Modal.Rencana kerja dan pembangunan yang ada sebelum UU ini yang jugamemuat masalah penanaman modal, lihat:1. Inpres No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi(27 Feb 2006);2. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional Tahun 2005–2025 (5 Feb 2007);3. Perpres No. 7/2005 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2004–2009 (19 Jan 2005);4. Perpres No. 19/2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007(15 Mei 2006); dan5. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.Penjelasan Pasal 4 Ayat (3):Cukup jelasBAB IVBENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKANPasal 5(1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalambentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum,tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroanterbatas berdasarkan hukum Indonesia danberkedudukan di dalam wilayah negara RepublikIndonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.(3) Penanam modal dalam negeri dan asing yangmelakukan penanaman modal dalam bentuk perseoranterbatas dilakukan dengan:a. mengambil bagian saham pada saat pendirianperseroan terbatas;
  • 18. 18b. membeli saham; danc. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal 5Cukup jelasBAB VPERLAKUAN TERHADAP PENANAMAN MODALPasal 6(1) Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepadasemua penanam modal yang berasal dari negaramanapun yang melakukan kegiatan penanaman modaldi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Penjelasan Pasal 6 Ayat (1):Cukup jelas(2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakberlaku bagi penanam modal dari suatu negara yangmemperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjiandengan Indonesia.Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antaralain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuankepabeanan, wilayah perdagangan bebas, pasarbersama (common market), kesatuan moneter,kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antaraPemerintah Indonesia dan pemerintah asing yangbersifat bilateral, regional, atau multilateral yangberkaitan dengan hak istimewa tertentu dalampenyelenggaraan penanaman modal.Pasal 7(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasiatau pengambilalihan hak kepemilikan penanammodal, kecuali dengan undang-undang.Penjelasan Pasal 7 Ayat (1):Cukup jelas
  • 19. 19(2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasiatau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikankompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkanharga pasar.Penjelasan Pasal 7 Ayat (2):Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah hargayang ditentukan menurut cara yang digunakan secarainternasional oleh penilai independen yang ditunjukoleh para pihak.(3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapaikesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugisebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannyadilakukan melalui arbitrase.Penjelasan Pasal 7 Ayat (3):Yang dimaksud dengan "arbitrase" adalah carapenyelesaian suatu sengketa perdata di luarpengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulisoleh para pihak yang bersengketa.Pasal 8(1) Penanam modal dapat mengalihkan aset yangdimilikinya kepada pihak yang diinginkan olehpenanam modal sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.Penjelasan Pasal 8 Ayat (1): Cukup jelas(2) Aset yang tidak termasuk aset sebagaimana dimaksudpada ayat (1) merupakan aset yang ditetapkan olehundang-undang sebagai asset yang dikuasai olehnegara.Penjelasan Pasal 8 Ayat (2): Cukup jelas(3) Penanam modal diberi hak untuk melakukan transferdan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:a. modal;
  • 20. 20b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatanlain;c. dana yang diperlukan untuk:1. pembelian bahan baku dan penolong,barang setengah jadi, atau barang jadi;atau2. penggantian barang modal dalam rangkamelindungi kelangsungan hiduppenanaman modal;d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaanpenanaman modal;e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;f. royalti atau biaya yang harus dibayar;g. pendapatan dari perseorangan warga Negara asingyang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;i. kompensasi atas kerugian;j. kompensasi atas pengambilalihan;k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuanteknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknikdan manajemen, pembayaran yang dilakukan dibawah kontrak proyek, dan pembayaran hak ataskekayaan intele ktual; danl. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud padaayat (1).Penjelasan Pasal 8 Ayat (3):Cukup jelas(4) Hak untuk melakukan transfer dan repatriasisebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Penjelasan Pasal 8 Ayat (4): Cukup jelas(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmengurangi:a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukanketentuan peraturan perundang-undangan yangmewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
  • 21. 21Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf a:Cukup jelasb. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atauroyalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnyadari penanaman modal sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf b:Cukup jelasc. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor;danPenjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf c:Cukup jelasd. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugiannegara.Penjelasan Pasal 8 Ayat (5) Huruf dDalam hal terjadi kerugian negara, Pemerintah dapatmelakukan tindakan hukum, antara lain berupaperingatan, pembekuan, pencabutan izin usaha,tuntutan ganti rugi, dan sanksi lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.Pasal 9(1) Dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belumdiselesaikan oleh penanam modal:a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat memintabank atau lembaga lain untuk menunda hakmelakukan transfer dan/atau repatriasi; danb. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hakuntuk melakukan transfer dan/atau repatriasiberdasarkan gugatan.
  • 22. 22(2) Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapanpenundaan berdasarkan penetapan pengadilansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hinggaselesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.Penjelasan Pasal 9: Cukup jelasBAB VIKETENAGAKERJAANPasal 10(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhikebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenagakerja warga negara Indonesia.(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakantenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dankeahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkankompetensi tenaga kerja warga negara Indonesiamelalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakantenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakanpelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenagakerja warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal 10: Cukup jelasPasal 11(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajibdiupayakan untuk diselesaikan secara musyawarahantara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja.
  • 23. 23(2) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukanmelalui upaya mekanisme tripartit.(3) Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)tidak mencapai hasil, perusahaan penanaman modaldan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubunganindustrial melalui pengadilan hubungan industrial.Penjelasan Pasal 11: Cukup jelasBAB VIIBIDANG USAHAPasal 12(1) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagikegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha ataujenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbukadengan persyaratan.Penjelasan Pasal 12 Ayat (1):Bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup dan yangterbuka dengan persyaratan ditetapkan melaluiPeraturan Presiden disusun dalam suatu daftar yangberdasarkan standar klasifikasi tentang bidang usahaatau jenis usaha yang berlaku di Indonesia, yaituklasifikasi berdasarkan Klasifikasi Baku LapanganUsaha Indonesia (KBLI) dan/atau InternasionalStandard for Industrial Classification (ISIC).Klasifikasi terbaru untuk Indonesia, lihat:- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)Tahun 2005 yang dikeluarkan oleh Badan PusatStatistik (Okt 2005).(2) Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asingadalah:a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, danperalatan perang; dan
  • 24. 24b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakantertutup berdasarkan undang undang.Penjelasan Pasal 12 Ayat (2)Yang dimaksud dengan "alat peledak" adalah alatyang digunakan untuk kepentingan pertahanan dankeamanan.(3) Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkanbidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal,baik asing maupun dalam negeri, dengan berdasarkankriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkunganhidup, pertahanan dan keamanan nasional, sertakepentingan nasional lainnya..Penjelasan Pasal 12 Ayat (3):Cukup jelas(4) Kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup danyang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidangusaha yang tertutup dan yang terbuka denganpersyaratan masing-masing akan diatur denganPeraturan Presiden.Penjelasan Pasal 12 Ayat (4):Cukup jelasPeraturan daftar negatif investasi yang ada dan akandiganti, lihat:- Keppres No. 96/2000 tentang Bidang Usaha YangTertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka DenganPersyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal (20 Jul2000), sebagaimana diubah oleh Keppres No. 118/2000(16 Agu 2000).(5) Pemerintah menetapkan bidang usaha yang terbukadengan persyaratan berdasarkan criteria kepentingannasional, yaitu perlindungan sumber daya alam,perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil,
  • 25. 25menengah, dan koperasi, pengawasan produksi dandistribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasimodal dalam negeri, serta kerja sama dengan badanusaha yang ditunjuk Pemerintah.Penjelasan Pasal 12 Ayat (5):Cukup jelasPeraturan prosentase kepemilikan saham asing yang adadan akan diganti, lihat:1. PP No. 20/1994 tentang Pemilikan Saham DalamPerusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka PenanamanModal Asing (19 Mei 1994), sebagaimana diubah olehPP 83/2001 (19 Des 2001); dan2. Kepbkpm No. 15/SK/1994 tentang KetentuanPelaksanaan Pemilikan Saham Dalam PerusahaanYang Didirikan Dalam Rangka Penanaman ModalAsing (29 Jul 1994).BAB VIIIPENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL BAGIUSAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, DANKOPERASIPasal 13(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yangdicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usahabesar dengan syarat harus bekerja sama dengan usahamikro, kecil, menengah, dan koperasi.Penjelasan Pasal 13 Ayat (1)Yang dimaksud dengan "bidang usaha yangdicadangkan" adalah bidang usaha yang khususdiperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dankoperasi agar mampu dan sejajar dengan pelakuekonomi lainnya.
  • 26. 26(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembanganusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melaluiprogram kemitraan, peningkatan daya saing, pemberiandorongan inovasi dan perluasan pasar, sertapenyebaran informasi yang seluas-luasnya.Penjelasan Pasal 13 Ayat (2):Cukup jelasPeraturan kemitraan yang ada dan akan diganti dandisatukan dengan Perpres daftar negatif investasi, lihat:- Keppres No. 127/2001 tentang Bidang/Jenis UsahaYang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil danBidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk UsahaMenengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (14Des 2001).BAB IXHAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWABPENANAM MODALPasal 14Setiap penanam modal berhak mendapat:a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;Pasal 14 Huruf a:Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminanPemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh haksepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajibanyang ditentukan.Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminanPemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuanperaturan perundang-undangan sebagai landasan utamadalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.
  • 27. 27Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalahjaminan Pemerintah bagi penanam modal untukmemperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatanpenanaman modal.b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yangdijalankannya;Penjelasan Pasal 14 Huruf b:Cukup jelasc. hak pelayanan; danPenjelasan Pasal 14 Huruf c: Cukup jelasd. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai denganketentuan peraturan perundang - undangan.Penjelasan Pasal 14 Huruf d: Cukup jelasPasal 15Setiap penanam modal berkewajiban:a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;Penjelasan Pasal 15 Huruf a: Cukup jelasb. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;Penjelasan Pasal 15 Huruf b:Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosialperusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat padasetiap perusahaan penanaman modal untuk tetapmenciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuaidengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakatsetempat.
  • 28. 28c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modaldan menyampaikannya kepada Badan KoordinasiPenanaman Modal;Penjelasan Pasal 15 Huruf cLaporan kegiatan penanam modal yang memuatperkembangan penanaman modal dan kendala yangdihadapi penanam modal disampaikan secara berkalakepada Badan Koordinasi Penanaman Modal danpemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidangpenanaman modal.Peraturan laporan penanaman modal yang sudah adasebelum UU ini, lihat:- Kepbkpm No. 61/SK/2004 tentang PengendalianPelaksanaan Penanaman Modal (20 Jul 2004),sebagaimana diubah oleh Kepbkpm No. 71/SK/2004 (4Okt 2004).d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasikegiatan usaha penanaman modal; danPenjelasan Pasal 15 Huruf d: Cukup jelase. mematuhi semua ketentuan peraturanperundangundangan.Penjelasan Pasal 15 Huruf e: Cukup jelasPasal 16Setiap penanam modal bertanggung jawab:a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumberyang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dankerugian jika penanam modal menghentikan atau
  • 29. 29meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanyasecara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat,mencegah praktik monopoli, dan hal lain yangmerugikan negara;d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dankesejahteraan pekerja; danf. mematuhi semua ketentuan peraturanperundangundangan.Penjelasan Pasal 16: Cukup jelasPasal 17Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alamyang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secarabertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standarkelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatursesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal 17:Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakanlingkungan yang disebabkan oleh kegiatan penanamanmodal.
  • 30. 30BAB XFASILITAS PENANAMAN MODALPasal 18(1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanammodal yang melakukan penanaman modal.Penjelasan Pasal 18 Ayat (1): Cukup jelas(2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat diberikan kepada penanamanmodal yang:a. melakukan peluasan usaha; ataub. melakukan penanaman modal baru.Penjelasan Pasal 18 Ayat (2): Cukup jelas(3) Penanaman modal yang mendapat fasilitassebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yangsekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteriaberikut ini:a. menyerap banyak tenaga kerja;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf a:Cukup jelasb. termasuk skala prioritas tinggi;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf b:Cukup jelasc. termasuk pembangunan infrastruktur;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf c:Cukup jelasd. melakukan alih teknologi;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf d:
  • 31. 31Cukup jelase. melakukan industri pionir;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf e:Yang dimaksud dengan "industri pionir" adalah industriyang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambahdan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologibaru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomiannasional.f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal,daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggapperlu;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf f:Cukup jelasg. menjaga kelestarian lingkungan hidup;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf g:Cukup jelash. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan,dan inovasi;Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf h:Cukup jelasi. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengahatau koperasi; atauPenjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf i:Cukup jelasj. industri yang menggunakan barang modal ataumesin atau peralatan yang diproduksi di dalamnegeri.Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) Huruf j:Cukup jelas
  • 32. 32(4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanamanmodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) dapat berupa:a. pajak penghasilan melalui penguranganpenghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadapjumlah penanaman modal yang dilakukan dalamwaktu tertentu;b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas imporbarang modal, mesin, atau peralatan untukkeperluan produksi yang belum dapat diproduksidi dalam negeri;c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahanbaku atau bahan penolong untuk keperluanproduksi untuk jangka waktu tertentu danpersyaratan tertentu;d. pembebasan atau penangguhan Pajak PertambahanNilai atas impor barang modal atau mesin atauperalatan untuk keperluan produksi yang belumdapat diproduksi di dalam negeri selama jangkawaktu tertentu;e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; danf. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnyauntuk bidang usaha tertentu, pada wilayah ataudaerah atau kawasan tertentu.Penjelasan Pasal 18 Ayat (4): Cukup jelas(5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilanbadan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapatdiberikan kepada penanaman modal baru yangmerupakan industri pionir, yaitu industri yang memilikiketerkaitan yang luas, memberi nilai tambah daneksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologibaru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomiannasional.Penjelasan Pasal 18 Ayat (5):Cukup jelas(6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yangmelakukan penggantian mesin atau barang modal
  • 33. 33lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringananatau pembebasan bea masuk.Penjelasan Pasal 18 Ayat (6):Cukup jelas(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat sampai denganayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri KeuanganPenjelasan Pasal 18 Ayat (7):Cukup jelasPeraturan insentif fiskal yang sudah ada sebelum UU ini,lihat:PPh:- PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak PenghasilanUntuk Penanaman Modal di Bidang-bidang UsahaTertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (2 Jan2007);- Permenkeu No. 16/PMK.03/2007 tentang PemberianFasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modaldi Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (19 Feb 2007);- Perdirjenpjk No. 67/PJ./2007 tentang Tata CaraPemberian Fasilitas Pajak Penghasilan UntukPenanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentudan/atau di Daerah-daerah Tertentu (5 Apr 2007);Penghasilan Neto:- Perdirjenpjk No. 70/PJ/2007 tentang Jenis Jasa Laindan Perkiraan Penghasilan Neto (9 Apr 2007);PPN:- PP No. 12/2001 tentang Impor dan atau PenyerahanBarang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat StrategisYang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak PertambahanNilai (22 Mar 2001), sebagaimana diubah oleh PP No.43/2002 (23 Jul 2002), PP No. 46/2003 (13 Agu 2003),
  • 34. 34PP No. 7/2007 (8 Jan 2007), dan PP No. 31/2007 (1Mei 2007;Barang Modal:- Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 tentangKeringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang danBahan Dalam Rangka Pembangunan/ PengembanganIndustri/Industri Jasa (1 Mei 2000), sebagaimanadiubah oleh Kepmenkeu No. 28/KMK.05/2001 (26 Jan2001) dan Permenkeu No. 47/PMK.04/2005 (17 Jun2005);- Kepdirjenbc No. 37/BC/2000 tentang Tata CaraPemberian Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin,Barang dan Bahan oleh Industri/Industri Jasa YangMelakukan Pembangunan/ PengembanganBerdasarkan Kepmenkeu No. 135/KMK.05/2000 (9Jun 2000);- Sedirjenbc No. 13/BC/2001 tentang PetunjukPelaksanaan Pemberian Fasilitas Keringanan BeaMasuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan DalamRangka Pembangunan/Pengembangan Industri/IndustriJasa (24 Apr 2001).
  • 35. 35Pasal 19Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industrinasional yang ditetapkan oleh Pemerintah:Penjelasan Pasal 19: Cukup jelasKebijakan yang ada sebelum UU ini, lihat:- Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2005)yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian (Mar2005).Pasal 20Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidakberlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentukperseroan terbatas.Penjelasan Pasal 20:Cukup jelasPasal 21Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atauperizinan kepada perusahaan penanaman modal untukmemperoleh:a. hak atas tanah;b. fasilitas pelayanan keimigrasian; danc. fasilitas perizinan impor.Penjelasan Pasal 21:Cukup jelasPasal 22(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atastanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf adapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus
  • 36. 36dan dapat diperbarui kembali atas permohonanpenanam modal, berupa:a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligusselama 60 (enam puluh) tahun dan dapatdiperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf a:Hak Guna Usaha (HGU) diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35(tiga puluh lima) tahun.b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan denganjumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan caradapat diberikan dan diperpanjang di mukasekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapatdiperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; danPenjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf b:Hak Guna Bangunan (HGB) diperoleh dengancara dapat diberikan dan diperpanjang di mukasekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapatdiperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70(tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikandan diperpanjang di muka sekaligus selama 45(empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaruiselama 25 (dua puluh lima) tahun.
  • 37. 37Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Huruf cHak Pakai (HP) diperoleh dengan cara dapatdiberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbaruiselama 25 (dua puluh lima) tahun..(2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligusuntuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratanantara lain:a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangkapanjang dan terkait dengan perubahan strukturperekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf a:Cukup jelasb. penanaman modal dengan tingkat risikopenanaman modal yang memerlukanpengembalian modal dalam jangka panjang sesuaidengan jenis kegiatan penanaman modal yangdilakukan;Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf b:Cukup jelasc. penanaman modal yang tidak memerlukan areayang luas;Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf cYang dimaksud dengan "area yang luas" adalah luastanah yang diperlukan untuk kegiatan penanamanmodal dengan mempertimbangkan kepadatanpenduduk, bidang usaha, atau jenis usaha yangditentukan dengan peraturan perundang-undangan.d. penanaman modal dengan menggunakan hak atastanah negara; dan
  • 38. 38Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf d:Cukup jelase. penanaman modal yang tidak mengganggu rasakeadilan masyarakat dan tidak merugikankepentingan umum.Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Huruf e:Cukup jelas(3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukanevaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dandiusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat,dan tujuan pemberian hak.Penjelasan Pasal 22 Ayat (3):Cukup jelas(4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yangdiberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbaruisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapatdihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jikaperusahaan penanaman modal menelantarkan tanah,merugikan kepentingan umum, menggunakan ataumemanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dantujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggarketentuan peraturan perundangundangan di bidangpertanahan.Penjelasan Pasal 22 Ayat (4):Cukup jelas
  • 39. 39Peraturan tanah yang ada sebelum UU ini, lihat:1. Keppres No. 34/1992 tentang Pemanfaatan Tanah HakGuna Usaha dan Hak Guna Bangunan Untuk UsahaPatungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (6Jul 1992);2. Permenagr No. 2/1993 (500-3302.A) tentang Tata CaraMemperoleh Izin Lokasi dan Hak atas Tanah bagiPerusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal (23 Okt1993);3. Kepmenagr No. 22/1993 (400-3972) tentang PetunjukPelaksanaan Izin Lokasi Dalam Rangka PelaksanaanPermenagr No. 2/1993 (4 Des 1993); dan4. Kepmenagr No. 21/1994 (500-3827) tentang Tata CaraPerolehan Tanah bagi Perusahaan Dalam RangkaPenanaman Modal (7 Des 1994).Pasal 23(1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitaskeimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf b dapat diberikan untuk:a. penanaman modal yang membutuhkan tenagakerja asing dalam merealisasikan penanamanmodal;b. penanaman modal yang membutuhkan tenagakerja asing yang bersifat sementara dalam rangkaperbaikan mesin, alat bantu produksi lainnya, danpelayanan purnajual; danc. calon penanam modal yang akan melakukanpenjajakan penanaman modal.Penjelasan Pasal 23 Ayat (1):Cukup jelas(2) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitaskeimigrasian yang diberikan kepada penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan hurufb diberikan setelah penanam modal mendapatrekomendasi dari Badan Koordinasi PenanamanModal.
  • 40. 40Penjelasan Pasal 23 Ayat (2)Rekomendasi diberikan setelah penanaman modalmemenuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja asingsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.(3) Untuk penanam modal asing diberikan fasilitas, yaitu:a. pemberian izin tinggal terbatas bagi penanammodal asing selama 2 (dua) tahun;b. pemberian alih status izin tinggal terbatas bagipenanam modal menjadi izin tinggal tetap dapatdilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2(dua) tahun berturutturut;c. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dandengan masa berlaku 1 (satu) tahun diberikanuntuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan terhitung sejak izin tinggal terbatasdiberikan;d. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dandengan masa berlaku 2 (dua) tahun diberikanuntuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluhempat) bulan terhitung sejak izin tinggal terbatasdiberikan; dane. pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kaliperjalanan bagi pemegang izin tinggal tetapdiberikan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak izin tinggaltetap diberikan.Penjelasan Pasal 23 Ayat (3):Cukup jelas
  • 41. 41(4) Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modalasing sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a danhuruf b dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasiatas dasar rekomendasi dari Badan KoordinasiPenanaman Modal.Penjelasan Pasal 23 Ayat (4):Cukup jelasPeraturan ketenagakerjaan asing and keimigrasian yangsudah ada sebelum UU ini, lihat:1. PP No. 32/1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan IzinKeimigrasian (14 Okt 1994), sebagaimana diubah olehPP No. 18/2005 (4 Mei 2005) dan PP No. 38/2005 (12Okt 2005);2. Kepmenkeh No. M.02-IZ.01.10/1995 tentang VisaSinggah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, IzinMasuk, dan Izin Keimigrasian (14 Mar 1995),sebagaimana diubah oleh Kepmenkeh No. M.01-IZ.01.10/2003 (23 Mei 2003) dan Permenkumham No.M.01-IZ.01.10/2007 (13 Feb 2007);3. Permenakertrans No. 07/Men/IV/2006 tentangPenyederhanaan Prosedur Memperoleh IjinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (29 Mar2006), sebagaimana diubah oleh Permenakertrans No.15/Men/IV/2006 (28 Apr 2006); dan4. Permenkumham No. M.06-IL.01.10/2006 tentangPenetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasianpada Kawasan Ekonomi Khusus (31 Agu 2006).Pasal 24Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan atas fasilitasperizinan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21huruf c dapat diberikan untuk impor:a. barang yang selama tidak bertentangan denganketentuan peraturan perundang-undangan yangmengatur perdagangan barang;
  • 42. 42b. barang yang tidak memberikan dampak negatifterhadap keselamatan, keamanan, kesehatan,lingkungan hidup, dan moral bangsa;c. barang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri keIndonesia; dand. barang modal atau bahan baku untuk kebutuhanproduksi sendiri.Penjelasan Pasal 24: Cukup jelasBAB XIPENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAANPasal 25(1) Penanam modal yang melakukan penanaman modal diIndonesia harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5Undang-Undang ini.(2) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modaldalam negeri yang berbentuk badan hukum atau tidakberbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan.(3) Pengesahan pendirian badan usaha penanaman modalasing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • 43. 43Pengesahan badan hukum dan kewenangan daerah, lihat:1. Permenkumham No. 837-KP.04.11/2006 tentangPendelegasian Wewenang Menkumham DalamMemberikan Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas Kepada Kepala Kanwil DepkumhamdiSeluruh Indonesia (24 Mar 2006); dan2. Permenkumham No. M.01-HT.01.10/2006 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan dan PengesahanAkta Pendirian, Persetujuan, Penyampaian Laporandan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas (19 Jun 2006).(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukankegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan dari instansiyang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan laindalam undang-undang.(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperolehmelalui pelayanan terpadu satu pintu.Penjelasan Pasal 25:Cukup jelasPasal 26(1) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantupenanam modal dalam memperoleh kemudahanpelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenaipenanaman modal.(2) Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembagaatau instansi yang berwenang di bidang penanamanmodal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahanwewenang dari lembaga atau instansi yang memilikikewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkatpusat atau lembaga atau instansi yang berwenangmengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsiatau kabupaten/kota.
  • 44. 44(3) Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaanpelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.Ketentuan tata cara yang ada yang akan diganti, lihat:1. Keppres No. 29/2004 tentang PenyelenggaraanPenanaman Modal Dalam Rangka Penanaman ModalAsing dan Penanaman Modal Dalam Negeri MelaluiSistem Pelayanan Satu Atap (12 Apr 2004);2. Permendagri No. 24/2006 tentang PedomanPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (6 Jul2006);3. Keppres No. 97/1993 tentang Tata Cara PenanamanModal (23 Okt 1993), sebagaimana diubah olehKeppres No. 115/1998 (28 Jul 1998) dan Keppres No.117/1999 (30 Sep 1999);4. Kepbkpm No. 57/SK/2004 tentang Pedoman dan TataCara Permohonan Penanaman Modal Yang DidirikanDalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri danPenanaman Modal Asing (2 Jul 2004), sebagaimanadiubah oleh Kepbkpm No. 70/SK/2004 (4 Okt 2004).Penjelasan Pasal 26: Cukup jelas
  • 45. 45BAB XIIKOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKANPENANAMAN MODALPasal 27(1) Pemerintah mengoordinasi kebijakan penanamanmodal, baik koordinasi antarinstansi Pemerintah, antarainstansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antarainstansi Pemerintah dengan pemerintah daerah,maupun antarpemerintah daerah.Penjelasan Pasal 27 Ayat (1): Cukup jelas(2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modalsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehBadan Koordinasi Penanaman Modal.Penjelasan Pasal 27 Ayat (2): Cukup jelas(3) Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepaladan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.Yang dimaksud dengan bertanggung jawab langsungkepada Presiden adalah bahwa Badan KoordinasiPenanaman Modal dalam melaksanakan tugasmenjalankan fungsi, dan menyampaikan tanggungjawabnya langsung kepada Presiden.(4) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modalsebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dandiberhentikan oleh Presiden.Penjelasan Pasal 27 Ayat (4):[Tidak ada penjelasan]
  • 46. 46Pasal 28(1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan danpelayanan penanaman modal, Badan KoordinasiPenanaman Modal mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut:a. melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaankebijakan di bidang penanaman modal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf a:Cukup jelasb. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayananpenanaman modal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf b:Cukup jelasc. menetapkan norma, standar, dan prosedurpelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanamanmodal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf c:Dalam rangka penetapan norma, standar, dan prosedurBadan Koordinasi Penanaman Modal berkoordinasidengan departemen/instansi terkait.d. mengembangkan peluang dan potensi penanamanmodal di daerah dengan memberdayakan badanusaha;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf d:Cukup jelase. membuat peta penanaman modal Indonesia;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf e:Cukup jelas
  • 47. 47f. mempromosikan penanaman modal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf f:Cukup jelasg. mengembangkan sektor usaha penanaman modalmelalui pembinaan penanaman modal, antara lainmeningkatkan kemitraan, meningkatkan dayasaing, menciptakan persaingan usaha yang sehat,dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnyadalam lingkup penyelenggaraan penanamanmodal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf g:Cukup jelash. membantu penyelesaian berbagai hambatan dankonsultasi permasalahan yang dihadapi penanammodal dalam menjalankan kegiatan penanamanmodal;Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf h:Cukup jelasi. mengoordinasi penanam modal dalam negeri yangmenjalankan kegiatan penanaman modalnya diluar wilayah Indonesia; danPenjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf i:Cukup jelasj. mengoordinasi dan melaksanakan pelayananterpadu satu pintu.Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Huruf j:Cukup jelas(2) Selain tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 27 ayat (2), Badan Koordinasi Penanaman Modal
  • 48. 48bertugas melaksanakan pelayanan penanaman modalberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal 28 Ayat (2):Cukup jelasPasal 29Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pelayananterpadu satu pintu, Badan Koordinasi Penanaman Modalharus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiapsektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyaikompetensi dan kewenangan.Penjelasan Pasal 29: Cukup jelasPendirian BKPM sebelum UU ini, lihat:- Keppres No. 33/1981 tentang Badan KoordinasiPenanaman Modal (27 Jul 1981), sebagaimana iubaholeh Keppres No. 113/1998 (28 Jul 1998), Keppres No.120/1999 (6 Okt 1999) dan Keppres No. 28/2004 (12Apr 2004).BAB XIIIPENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMANMODALPasal 30(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjaminkepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaanpenanaman modal.(2) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusanpenanaman modal yang menjadi kewenangannya,kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modalyang menjadi urusan Pemerintah.(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangpenanaman modal yang merupakan urusan wajibpemerintah daerah didasarkan pada kriteria
  • 49. 49eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi pelaksanaankegiatan penanaman modal.(4) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya lintas provinsi menjadi urusan Pemerintah.(5) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya lintas kabupaten/kota menjadi urusanpemerintah provinsi.(6) Penyelenggaraan penanaman modal yang ruanglingkupnya berada dalam satu kabupaten/kota menjadiurusan pemerintah kabupaten/kota.(7) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanamanmodal, yang menjadi kewenangan Pemerintah adalah:a. penanaman modal terkait dengan sumber dayaalam yang tidak terbarukan dengan tingkat risikokerusakan lingkungan yang tinggi;b. penanaman modal pada bidang industri yangmerupakan prioritas tinggi pada skala nasional;c. penanaman modal yang terkait pada fungsipemersatu dan penghubung antarwilayah atauruang lingkupnya lintas provinsi;d. penanaman modal yang terkait pada pelaksanaanstrategi pertahanan dan keamanan nasional;e. penanaman modal asing dan penanam modal yangmenggunakan modal asing, yang berasal daripemerintah negara lain, yang didasarkan perjanjianyang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintahnegara lain; danf. bidang penanaman modal lain yang menjadiurusan Pemerintah menurut undang-undang.(8) Dalam urusan pemerintahan di bidang penanamanmodal yang menjadi kewenangan Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemerintahmenyelenggarakannya sendiri, melimpahkannyakepada gubernur selaku wakil Pemerintah, ataumenugasi pemerintah kabupaten/kota.(9) Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahandi bidang penanaman modal diatur lebih lanjut denganPeraturan Pemerintah.
  • 50. 50Peraturan tentang pembagian kewenangan yang ada danakan diganti, lihat:- PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (6Mei 2000).Penjelasan Pasal 30: Cukup jelasBAB XIVKAWASAN EKONOMI KHUSUSPasal 31(1) Untuk mempercepat pengembangan ekonomi diwilayah tertentu yang bersifat strategis bagipengembangan ekonomi nasional dan untuk menjagakeseimbangan kemajuan suatu daerah, dapat ditetapkandan dikembangkan kawasan ekonomi khusus.(2) Pemerintah berwenang menetapkan kebijakanpenanaman modal tersendiri di kawasan ekonomikhusus.(3) Ketentuan mengenai kawasan ekonomi khusussebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganundang-undang.Penjelasan Pasal 31: Cukup jelasKebijakan yang ada sebelum UU ini, lihat:- Keppres No. 12/2006 tentang Komite PengarahPengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di PulauBatam, Pulau Bintan dan Pulau Karimun (29 Agu2006).
  • 51. 51BAB XVPENYELESAIAN SENGKETAPasal 32(1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal, para pihakterlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebutmelalui musyawarah dan mufakat.(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaiansengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitraseatau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal dalamnegeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketatersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan parapihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akandilakukan di pengadilan.(4) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modalantara Pemerintah dengan penanam modal asing, parapihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melaluiarbitrase internasional yang harus disepakati oleh parapihak.Penjelasan Pasal 32: Cukup jelas
  • 52. 52BAB XVISANKSIPasal 33(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modalasing yang melakukan penanaman modal dalam bentukperseoran terbatas dilarang membuat perjanjiandan/atau pernyataan yang menegaskan bahwakepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk danatas nama orang lain.Penjelasan Pasal 33 Ayat (1):Tujuan pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinyaperseroan yang secara normatif dimiliki seseorang, tetapisecara materi atau substansi pemilik perseroan tersebutadalah orang lain.(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanammodal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataansebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjiandan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum.Penjelasan Pasal 33 Ayat (2): Cukup jelas(3) Dalam hal penanam modal yang melaksanakankegiatan usaha berdasarkan perjanjian atau kontrakkerja sama dengan Pemerintah melakukan kejahatankorporasi berupa tindak pidana perpajakan,penggelembungan biaya pemulihan, dan bentukpenggelembungan biaya lainnya untuk memperkecilkeuntungan yang mengakibatkan kerugian negaraberdasarkan temuan atau pemeriksaan oleh pihakpejabat yang berwenang dan telah mendapat putusan(4) pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pemerintahmengakhiri perjanjian atau kontrak kerja sama denganpenanam modal yang bersangkutan.Penjelasan Pasal 33 Ayat (3):
  • 53. 53Yang dimaksud dengan "tindak pidana perpajakan" adalahinformasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkaitdengan pemungutan pajak dengan menyampaikan suratpemberitahuan, tetapi yang isinya tidak benar atau tidaklengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dankejahatan lain yang diatur dalam undang-undang yangmengatur perpajakan.Yang dimaksud dengan "penggelembungan biayapemulihan" adalah biaya yang dikeluarkan di muka olehpenanam modal yang jumlahnya tidak wajar dankemudian diperhitungkan sebagai biaya pengeluarankegiatan penanaman modal pada saat penentuan bagihasil dengan PemerintahYang dimaksud dengan "temuan oleh pihak pejabat yangberwenang" adalah temuan dengan indikasi unsur pidanaberdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan atau pihak lainnya yangmemiliki kewenangan untuk memeriksa, yang selanjutnyaditindaklanjuti sesuai dengan peraturanperundangundangan.Pasal 34(1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhikewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15dapat dikenai sanksi administratif berupa:a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan usaha;c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitaspenanaman modal; ataud. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitaspenanaman modal.
  • 54. 54(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan oleh instansi atau lembaga yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.(3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atauusaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Penjelasan Pasal 34: Cukup jelasBAB XVIIKETENTUAN PERALIHANPasal 35Perjanjian internasional, baik bilateral, regional, maupunmultilateral, dalam bidang penanaman modal yang telahdisetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai denganberakhirnya perjanjian tersebut.Pasal 36Rancangan perjanjian internasional, baik bilateral, regional,maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yangbelum disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada saatUndang-Undang ini berlaku wajib disesuaikan denganketentuan Undang- Undang ini.Penjelasan Pasal 36: Cukup jelasPasal 37(1) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semuaketentuan peraturan perundang-undangan yangmerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang PenanamanModal Asing sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
  • 55. 55Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dan belum diatur dengan peraturanpelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undangini.(2) Persetujuan penanaman modal dan izin pelaksanaanyang telah diberikan oleh Pemerintah berdasarkanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingdan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970tentang Perubahan dan Tambahan Undang-UndangNomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri dinyatakan tetap berlaku sampai denganberakhirnya persetujuan penanaman modal dan izinpelaksanaan tersebut.(3) Permohonan penanaman modal dan permohonanlainnya yang berkaitan dengan penanaman modalyang telah disampaikan kepada instansi yangberwenang dan pada tanggal disahkannya Undang-Undang ini belum memperoleh persetujuan Pemerintahwajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.(4) Perusahaan penanaman modal yang telah diberi izinusaha oleh Pemerintah berdasarkan Undang- UndangNomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asingsebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan danTambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang
  • 56. 56Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman ModalDalam Negeri sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentangPerubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeridan, apabila izin usaha tetapnya telah berakhir, dapatdiperpanjang berdasarkan Undang-Undang ini.Penjelasan Pasal 37: Cukup jelasBAB XVIIIKETENTUAN PENUTUPPasal 38Dengan berlakunya Undang-Undang ini:a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentangPenanaman Modal Asing (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang PenanamanModal Asing (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 2943); danb. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentangPenanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853)sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan danTambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2944), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.Penjelasan Pasal 38: Cukup jelas
  • 57. 57Pasal 39Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yangberkaitan secara langsung dengan penanaman modal wajibmendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya padaUndang-Undang ini.Penjelasan Pasal 39: Cukup jelasPasal 40Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.Penjelasan Pasal 40: Cukup jelas
  • 58. 58Disahkan di Jakartapada tanggal 26 April 2007PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 26April, 2007MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.HAMID AWALUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 2007 NOMOR 67.TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 4724.