Dokumen tersebut membahas mengenai korupsi APBD di Indonesia yang mayoritas terjadi karena biaya politik yang tinggi dalam pemilihan kepala daerah. KPK menyarankan agar pemerintah yang menanggung biaya kampanye calon kepala daerah atau penunjukkan langsung tanpa pemilihan untuk mencegah penyelewengan dana setelah terpilih.

1. BAB 5

2. KELOMPOK 5 :
INDRA ANDHIKA PUTRA 0913010074
SINDYA ANGGRAENI 1113010115
ILLA NAUMI 1113010142
D. FIKKRIA AZIZAH 1113010144
GEA FEBI CAESARI 1113010151
IFUNG SRI LESTARI 1113010152
NINDIE MILLAND SARI 1113010040

3. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan , belanja , transfer ,
dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun ,
menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Anggaran merupakan kesepakatan kebijakan yang digunakan untuk
kepentingan publik.
2. Anggaran menggambarkan keseimbangan antara belanja ,
pendapatan , dan pembiayaan yang diinginkan sesuai tujuan yang
ingin dicapai.
3. Anggaran menjadi kekuatan hukum dan landasan pelaksanaan
APBD.
4. Anggaran memberi landasan penilaian kinerjapemerintahan.
5. Hasil pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan dalam laporan
keuangan.

4. Anggaran Sektor Publik
Anggaran sektor publik merupakan pedoman
tindakan yang dilaksanakan pemerintah untuk
kepentingan publik. Jenis-jenis anggaran sektor
publik meliputi :
a. Anggaran Tradisional
b. Anggaran Kinerja
c. Anggaran Program
d. Zero Based Budgeting
e. Planing , Programing , and Budgeting System
(PPBS)

5. B. ANGGARAN DAERAH DI INDONESIA
Anggaran penerimaan dan belanja
daerah (APBD) memuat rencana
penerimaan dan pengeluaran
pemerintah daerah dalam uang , barang
, atau jasa pada tahun anggaran.

6. C. PROSEDUR PENYUSUNAN APBD
Prosedur penyusunan APBD meliputi :
1. Tahap perencanaan
2. Penyusunan Kebijakan Umum APBD
3. Penyusunan Strategi dan Prioritas APBD

7. Pendekatan kinerja mencakup dua hal yaitu
:
1) penyusunan rancangan anggaran unit
kerja
2) penyusunan rancangan APBD
pemerintah daerah.

8. Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester
pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai
hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya. Laporan tersebut disiapkan oleh PPK SKPD dan
disampaikan kepada pejabat penggun anggaran untuk
ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
untuk enam bulan berikutnya, paling lama 7 (tujuh) hari
setelah semester tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada kepala
daerah melalui PPKD paling lambat dua bulan setelah
tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan SKPD terdiri
atas laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas
laporan keuangan.
Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala
daerah kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan paling
lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan setelah diaudit oleh BPK wajib
dipublikasikan oleh pemerintah daerah.

9. PERTANYAAN :

10. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyatakan mayoritas kasus korupsi di Indonesia adalah penyalahgunaan APBD
(Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Biaya politik yang tinggi dalam Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah)
diduga menjadi faktor penyebab korupsi itu. “Mayoritas yang dikorupsi itu adalah
dana APBD,” kata Ketua KPK, Busryo Muqoddas saat menjadi pembicara di acara
seminar bertajuk “Menjawab Ancaman Kegagalan Demokrasi” di Kantor Lembaga
Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (28/3).
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar menambahkan, penyebab
dari maraknya korupsi APBD yang melibatkan kepala daerah tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota diduga karena mahalnya biaya politik pada saat
Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Setelah mereka terpilih, berbagai
macam cara dilakukan untuk meyalahgunakan APBD untuk mengembalikan
modal mereka.
Haryono mengatakan, sistem pemilihan seperti itu memang diatur dalam undang-
undang . Para peserta diperbolehkan menerima bantuan dana dari swasta atau
dari siapapun. Karena, para calon itu akan mengeluarkan biaya yang sangat
besar dalam perhelatan politik tersebut.

11. “Nanti setelah menang mereka akan ditagih oleh pihak-pihak yang
menyumbang itu,” kata Haryono kepada Republika, Senin (28/3).
Haryono mengingatkan Indonesia perlu belajar ke Prancis. Di sana, pemerintah
yang menanggung seluruh biaya politik calon kepala daerah yang mengikuti proses
pemilihan umum. Sehingga, setelah terpilih mereka tidak akan berpikir untuk
mengembalikan modal dengan cara menyalahgunakan APBD.
Cara lainnya, lanjut Haryono, seharusnya proses pemilukada itu dilakukan
dengan penunjukkan langsung. Penunjukan itu bisa dari Presiden ataupun
keputsan DPRD. Cara seperti itu menurutnya bisa dilakukan untuk mengurangi
dampak korupsi yang besar ketika para kepala daerah itu terpilih. “Namun tetap
harus mendapat pengawasan yang sangat ketat,” kata Haryono.
Haryono mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap para
kepala daerah tersebut. Pihaknya akan mengincar kepala daerah yang terlibat
tindak pidana korupsi tersebut. Namun, Haryono enggan menyebutkan berapa
jumlah atau nama kepala daerah yang diincar tersebut.
“Ya itu kan strategi KPK, kalau kita sebutkan nanti mereka malah kabur dan
berusaha menghilangkan alat bukti,” ujarnya.

12. PERTANYAAN :
011. Cara agar demokrasi tetap jalan, tetapi tidak terjadi
penyelewengan APBD ?
088. Bagaimana sikap pemerintah dlm mnjaga
kelangsungan proyek daerah bila ada dana dlm proyek
daerah yg diselewengkan/dikorupsi ?