Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.

1. Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan CP Indonesia UNODC 2-12-2015
Ruang Pertemuan SS1-2, Senin, 1 September 2014, Pukul 13.00 – 17.00
Peserta yang hadir terlampir.
Agenda:
· Pidato Pembukaan
· Paparan Hasil Evaluasi Independen Anti Korupsi UNODC-Uni Eropa
· Laporan Hasil Implementasi Program Kerja dan Laporan Keuangan Program Anti
Korupsi UNODC (Cardno)
· Paparan Program dan Workplan Pelaksanaan UNCAC dan Stranas PPK
· Rencana Penyusunan Bersama Recana Kerja dalam rangka Pelaksanaan UNCAC
dan Stranas PPK TA 2015-2016
· Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Bahan Rapat:
· Laporan Semi Tahunan dan Laporan Tahunan INDA03
· Final Rencana Kerja INDA03
· Notulensi PSC TGl 24 Fenruari 2014
· Paparan Program Penguatan Institusi Anti Korupsi di Indonesia
· Ringkasan Eksekutif Proyek Anti Korupsi UNODC-Uni Eropa (IDNT81)
· Laporan Hasil Evaluasi Indepeden Anti Korupsi UNODC-Uni Eropa (IDNT81)
· Laporan Keuangan Proyek Anti Korupsi UNODC-Uni Eropa (IDNT81)
Isue Pembahasan:
· Ucapan terima kasih Ibu Diani Sadiawati untuk para undangan menghadiri Rapat
Pertemuan Koordinasi. RPJMN harus disesuaikan dengan visi misi Presiden, salah
satu kegiatan priortias adalah pencegahan dan penguatan kegiatan anti korupsi yang
selama ini UNODC dan partner-partner lain mendukung strategi nasional
menguatkan kegiatan anti korupsi. Untuk itu, di rapat ini UNODC diminta untuk
menyampaikan :
1. Hasil evaluasi independensi proyek UNODC-Uni Eropa
2. Laporan hasil kerja UNODC dan laporan Keuangan Kegiatan UNODC pada
Semester I 2013, dimana Cardno (AusAid) memberikan dana untuk UNODC
dalam mendukung suvey anti korupsi serta dana dari Norwegia
3. Tanggapan UNODC untuk mendukung UNCAC dan kerja sama Country Program
(CP) 2012-2015. Perencanaan susunan kerja sehubungan dengan CP untuk
2015 dan follow up nya. Sejalan dengan CP yang ditandatangani oleh UNODC
dan Bappenas, developing partners lainnya harus menyesuaikan kebutuhan yang
harus dituangkan dalam program kerja 2015-2016, dan agar kegiatan ini
mensinergi dengan program kerja RPJMN ke depan.
Pada awalnya, mitra untuk kegiatan anti korupsi adalah KPK tapi kemudian dialihkan
ke Bappenas atas dasar Bappenas adalah lembaga koordinasi yang sesuai serta
dengan adanya Jakarta Commitment, dimana semua partner harus melaporkan ke
kegiatan dan keuangan kepada Bappenas secara transparan dan prudent karena
Pemerintah sudah memiliki system keuangan yang ketat dimana semua diminta
berpusat kepada Bappenas. Maka tujuan dari pertemuan ini adalah melakukan
review dan evaluasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan program lain
yang terkait UNCAC dan masukan dari anggota steering committee dalam menyusun
agenda kegiatan agar ada sense of ownership (rasa kepemilikan) dari tiap anggota
Steering Committee.
· Country Manager UNODC, Troels Vester mengutarakan beberapa hal antara lain:
1. Kegiatan CP UNODC Bappenas 2012-2015 dilakukan sesuai dengan ruang
lingkupnya, tidak di luar dari lingkup.
2. Sumber dana kegiatan UNODC tahun 2013 antara lain dari Carno dengan nilai
USD 460,000 dan Norwegia dengan nilai USD 2,394,000; sehingga total menjadi

2. USD 2,8juta, yang dibelanjakan di dalam Sub Prgram 2 tentang Anti Korupsi (2.1,
2.2, and 2.3), dimana semua kegiatan dibelanjakan sesuai dengan prosedur
Pemerintah. Bagian Keuangan/Finance Officer UNODC, Budi Triani akan
berkoordinasi dengan Pemerintah dan laporan keuangan akan menyiapkan
sesuai dengan aturan Pemerintah. Pendaftaran pendanaan akan diproses sesuai
dengan aturan.
3. Pendanaan dari Norwegia akan berakhir di 31 December 2016 dimana diluar CP
UNODC yang akan berakhir 2015 sehingga kemungkinan UNODC akan meminta
perpanjangan CP untuk mendukung pendanaan kegiatan Norwegia ini sampai
dengan 31 Desember 2016. Sedangkan pendanaan dari Cardno akan berakhir
pada tanggal 12 September 2014. Total penyerapan Sub Programme 2 UNODC
adalah 23% dari total biaya 2,8juta yang ada.
4. UNODC akan mengikuti semua aturan Pemerintah yang ada
· Paparan hasil evaluasi Independen Program Anti Korupsi UNODC Uni Eropa oleh
Monica Tanuhandaru (presentasi terlampir). Proyek Anti Korupsi UNODC uyang
didukung Uni Eropa 2009-2013 (IDNT81), sesuai dengan perjanjian perlu dilakukan
evaluasi final independen yang dilakukan oleh Konsultan Independen yang direkrut
secara transparansi oleh UNODC headquarter. Hasil evaluasinya adalah
memuaskan, dimana salah satu keberhasilan proyek adalah adanya pemahanan
organisasi masyarakat sipil terhadap program anti korupsi pemerintah, penguatan
agenda korupsi dan hubungan staff proyek yang dekat dan efektif dengan para
pemegang proyek.
· Tanggapan Ibu Diani terhadap paparan hasil evaluasi Independen Program Anti
Korupsi UNODC Uni Eropa, dimana hasil evaluasi independen bisa dijadikan
pembelajaran bagi staff nasional. Permintaan perpanjangan UNODC sampai tahun
2016 tidak bisa dilakukan begitu saja tetapi harus dilakukan evaluasi terhadap
kegiatan 2012-2015 guna mempertimbangkan perpanjangan CP UNODC. Untuk hal
ini perlu masukan dari Ibu Agustin dan Pak Dewo serta Input dari hadirin atas hasil
evaluasi yang bisa jadi perbaikan ke depan terutama yang terkait dengan output dan
outcome kerjasama 2012-2015 ini. Dukungan dari Norway sebesar 2,3juta perlu
dimaksimalkan agar semua kegiatan on the track.
· Ibu Agustin dari Dit. Kerjasama Multirateral Bappenas
Ada dua hal besar yang disampaikan yaitu tentang Policy Issu dan Implementasi Issu
yang perlu dicermati secara terpisah dan terintegrasi.
- CP UNODC sebelumnya 2012-2015, dimana UN lainnya menyusun UNPDF
2016-2020 yang berproses parallel dengan RPJMN 2015-2019. Sehingga dari
sisi policy issu, apakah CP UNODC prosesnya sama dengan seperti UNPDF
karena proses UNODC belum sepenuhnya diketahui? Apakah sudah dilakukan
review CP UNODC 2012-2015, sehingga terlihat mana yg perlu diperbaiki dan
dipertahankan sehingga bisa dimasukkan didalam kegiatan perpanjangan?
Kegiatan UNODC sangat baik dan tidak overlapping dengan UN lainnya
sehingga merupakan keuntungan UNODC.
- Apakah UNODC memiliki time frame lain seperti UN lainnya, karena perlu
diseleraskan dengan RPJMN?
- Tentang Implementasi isu : IDNT81 adalah proyek yang sangat bagus,
ketidaktahuan SDM bisa dihindarkan karena di agency lain tidak terjadi seperti ini
dan bisa dijadikan contoh. Perlu persiapan proyek dokumen yang lebih baik,
output, pelaksana, partner dan perlu dokumen untuk ditandatangani oleh pihak
terkait agar substansi bisa tercapai. Jika UN lain tidak ada dokumen perjanjian,
hal ini perlu diperbaiki.
- Proyek perlu diregistrasi ke Kemetrian Keuangan sehingga donor perlu in line
dengan peraturan Pemerintah.
- Monev perlu dilakukan didalam proyek karena diwajibakn oleh Pemerintah. Audit
perlu dilakukan oleh BPK jika ada aliran dana ke pemerintah, jika tidak UN hanya
diaudit oleh headquarter masing-masing.
- BAST perlu dilakukan pendaftaran ke Kementrian Keuangan, jika tidak nomer
registrasi, ada akan ditolak oleh Kementrian Keuangan

3. - Pada saat Project Closing, hasil atau warisan proyek harus diliat apakah ada
maintenance terhadap kegiatan atau equipment proyek. Proyek harus
memikirkan sustainability terhadap kegiatan dan equipment proyek.
· Tanggapan Ibu Diani
Peraturan Pemerintah semakin ketat dan kegiatan Pemerintah selalu dikawal oleh
KPK sehingga dokumen seperti BAST, laporan-laporan lain perlu disiapkan.
Sehingga perpanjangan CP UNODC tidak bisa langsung dilakukan tetapi perlu review
terhadap CP UNODC. Perlu paparan yang lebih ditel didalam laporan implementasi.
· Tanggapan Troels
UNODC sudah melakukan Mid term Review CP sudah ada dan akan dilaporkan ke
Bappenas dan setelah itu bisa didiskusikan apa yang harus dilakukan setelah
Desember 2015. Tentang audit, dua Proyek EU IDNT80 dan IDNT81 akan dilakukan
audit tahun depan terhadap laporan keuangan, sedangkan substansi sudah
dilakukan. UNODC mimiliki tim independen auditor yang bisa kapan saja datang dan
bisa dating sesuai dengan permintaan; oleh karena itu, kami akan menindaklajuti
yang diminta Bappenas.
· Paparan Program Anti Korupsi UNODC (INDA03) oleh Monica Tanuhandaru. Mulai
tahun ini, donor akan berkontribusi di dalam CP per program bukan per proyek
(Presentasi terlampir).
· Respon Ibu Diani terhadap paparan Program Anti Korupsi UNODC
Kegiatan UNODC 2014 sangatlah bagus khususnya Indonesia Anti Korupsi Forum
sehingga forum IACF ke depan bisa dilakukan lagi.
Outcome 2 dan 3 di dalam CP UNODC belum ada kegiatan yang sesuai dengan
Stranas, mohon klarifikasi apa ditel kegiatannya? Perlu adanya transparansi budget
yang diperlukan lembaga lain untuk merespon sesuai kebutuhan mereka? Terkait
INDA03, perlu dilihat berapa banyak SDM yang mendukung karena selama ini
Bappenas selalu mengutamakan staff nasional dimana Bappenas selalu melihat itu di
UN lainnya? Karena dukungan nasional capacity sangatlah penting. Kedatangan
Internasional Expert juga harus mengikuti workplan, tidak serta merta didatangkan
oleh UNODC tapi harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan.
· Pak Joko dari Tipikor Bareskrim Polri, Kepolisian
Dilihat dari paparan, untuk Proyek T81 dan INDA03, dimana Polri adalah secondary
beneficiary sehingga apa kegiatannya? Pelaporan bagaimana? Stepnya apa?
Indeks penegakan hukum adalah memperkuat KPK, kepolisian dan kejaksaaan.
Untuk itu apa yang harus kita lakukan untuk membuat kegiatan yang saling
berhubungan? Apa target yang harus dicapai sesuai dengan Stranas PPK dan step
apa yang harus dilakukan?
Bagaimana kita mengoperasikan SPDP, tujuan optimalisasinya bagaimana? Yang
merupakan tugas KPK.
Pelatihan peningkatan kapasitas penegak hukum sudah dilakukan dan benar secara
kuantitas tapi setelah itu apa kelanjutannya? Indikator nya apa saja?
· Pak Arief dari Kepolisian
Menanggapi output 1.4, belum ada case management system. Di rapat terakhir
sudah dibicarakan tapi belum ditetapkan. Polri sebagai secondary beneficiary, mohon
diterjemahkan dengan baik karena ada UU yang ada di Polri tapi KPK belum ada.
Kalau bisa perlu dibuatkan Blueprint bagi Kepolisian karena Kepolisian belum punya
struktur pelaporan. Sehingga perlu dipertajam kegiatan UNODC untuk mendukung
ini. Kepolisian memiliki harapan agar kegiatan tidak hanya memperkuat KPK tapi
Kepolisian dan Kejaksanaan juga diperlukan.
· Pak Agus, Pusdiklat MA

4. Peserta pelatihan untuk tindak pidana pencucian uang perlu ditingkatkan karena tidak
hanya 33 hakim yang perlu dilatih tapi perlu lebih dari itu. KPK selalu meminta
komperasi terhadap hakim karir dan hakim ad hoc, mekanisme seperti ini perlu
diapresiasi oleh UNODC agar pengetahuan di hakim karir dan adhoc merata.
· Ibu Sari, KPK
UNCAC perlu mekanisme sama yang bisa disampaikan ke seluruh anggota.
TIndak lanjut untuk penguatan tidak hanya KPK tapi juga Kejaksanaan dan
Kepolisian dalam rangka mekanisme koordinasi
Output 3.3 terkait anti money laundering, hakim ad hoc dan hakim karir perlu adanya
pelatihan tindak lanjut.
· Bapak Asri Agung, Kejakasaan
Kegiatan IDNT81 baik dan memadai, tapi terlihat yang difokuskan hanya hasilnya
saja, bukan prosesnya, sehingga menguatkan kelembagaan tidak hanya pada sisi
KPK saja, tapi Kejaksaan dan Kepolisian juga diperlukan. Bagaimana
mengimplementasikannya?
Bappenas sebagai mitra UNODC, sehingga bisa melakukan kegiatan pencegahan
dan mengkoordinasikan dengan KL lain
· Ibu Monalisa Anugerah, Kumham
Adanya pelatihan kerjasama dengan KL lainnya dalam asset recovery yang berkaitan
dengan legal assistance yang banyak diminta Negara lain dan pelatihan legal drafting
seperti pelatihan MLA, bagaimana pembuatan mekasnisme MLA yang baik.
Sehingga perlu MOU untuk mempererat kerja sama dalam pencarian asset yang
baik.
· Ibu Rista, PPATK
PPATK sedang menyusun TNA yang sejalan dengan rencana PPATK ke depan
dengan membangun pusat pelatihan yang didukung oleh UNODC, Pak Ragahavan.
BAST perlu disepakati, apa dilakukan oleh Bappenas atau implementing Agency.
UNDOC perlu membuat buku yang menjelaskan mengenai bantuan UNODC ke
lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
· Ibu Ratna, TI
Outcome untuk masyarakat sipil dan media, UNODC sudah sangat baik
memnyelenggarakan banyak forum untuk menyatukan berbagai stakeholder,
pemerintah, NGO dan kalangan bisnis tapi yang belum muncul adalah mekanisme
kerja sama di antara mereka. Masyarakat sipil belum bisa mengimplementasikannya,
sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas Pemda untuk mengimplementasi
Peraturan pemerintah yang masyarakat sipil sangat tergantung dengan itu. Jadi
bukan membuat banyak forum dengan banyak rekomendasi; tapi perlu ada tindakan,
dalam peningkatan kapasitas Pemerintah, perlu ada pelatihan UNCAC mengenai
stranas bagi NGO, media dan masyarakat sipil (enabling the CSO and local
authority).
· Pak Tama, ICW
Koordinasi dan supervisi yaitu di penguatan kelembagaan dimana KPK, kepolisian,
kejaksaan memiliki kewenangan yg sama, penguatan anggaran di bidang perkara,
dimana kepolisian memiliki anggaran yang sama dengan KPK serta tunjangan
khusus, dimana kepolisian dan kejaksaaan sama. KPK sudah melaksanakan tugas
dengan baik tapi hanya korrdinasi dan supervise yang belum dilaksanakan, jadi
UNODC bisa memperkuat hal itu, memperkuat KPK Di dibidang Personil, di bidang
system, koordinasi dan supervise. MOU optimalisasi Tindak Pidana Korupsi perlu
diselesaikan dengan Penguatan Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK.
Hasil koordinasi dan supervisi yang berhasil adalah ICW melakukan Korsup
Output 1.2 tentang data base perkara, yang dikumpulkan secara manual, perlu
dikumpulkan oleh kepolisian dan kejaksaan di web masing2 agar bisa terupdate.

5. Usulan adalah untuk menindaklanjuti SPDP dan proses informasi seperti apa yang
bisa dikontrol. KPK diperkuat personil, aturan (sistem) dan bagaimana perkara-perkara
yang masuk dapat dikontrol.
· Ibu Diani memaparkan tentang Program Kerja Stranas PPK antara lain :
1. Penyusunan Draft Aksi PPK tahun 2015
2. Penyusunan Materi untuk masukan Country Report Pelaksanaan UNCAC
3. Evaluasi Aksi PPK 2014
4. Penyusunan Usulan Program 100 hari Presiden RI Terpilih
5. Serial FGD Penyusunan Aksi PPK 2015-2019 dan Expert Meeting, UNODC
sudah didalamnya
6. Penyusunan Perubahan Perpres 55/2012
7. Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Perpres 55/2012, jangka waktu
2012-2014
8. Penyelenggaraan Hari Anti Korupsi yang sepertinya akan dilakukan di
Yogyakarta tapi belum diputuskan
9. Evaluasi Hasil dan Dampak Pelaksanaan Inpres2/2014
10. Peluncuran Survey IPAK 2014, BPS dan Bappenas
Bappenas meminta UNODC untuk menyiapkan kegiatan yang mendukung upaya
guna mempercepat proses pulikasi dan diseminasi informasi atas implementasi
UNCAC pada peraturan dan perundangan undangan di Indonesia
Bappenas meminta UNODC untuk bersama-sama pemerintah menyusun program
2015-2019 dan memberikan dukungan pendanaan atas program kerja sekretariat
Stranas PPK tahun 2015-2016
· Pak Troels menanggapi bagainmana UNODC dibandingkan dengan UN agency lain.
28 UN agency di Indonesia dan hanya UNODC satu satunya yang punya
internasional staff yaitu Country Manager dan satu orang lagi dari biaya Pemerintah
Denmark, karena adanya komunikasi antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah
Denmark untuk memberikan satu staf dari Denmark karena Pemerintah Norwegia
telah memberikan bantuan ke UNODC.
· Ibu Diani tidak setuju dengan pernyataan Pak Troels karena apa yang diberikan oleh
Pemerintah Norwegia adalah untuk mendukung Pemerintah Indonesia bukan untuk
UNODC. UNODC hanya mendukung bersifat komplementer sehingga diperlukan staff
nasional yang perlu ditambah lagi, tidak Ibu Monica saja yang mengurus proyek
senilai USD 2,3 juta tetapi perlu adanya staf nasional lain agar pelaksanaan bisa
berguna bagi Indonesia. UNODC harus selalu terkait dengan Seretariat Stranas
karena nature UN adalah mendukung kegiatan pemerintah. Jadi Pemerintah
Norwegia memberikan uang ke UNODC tapi untuk Pemerintah Indonesia.
· Ibu Monica menyatakan bahwa UNODC memiliki banyak indicator yang bisa
membantu KL, kegiatan diharapkan disusun bersama. Workplan akan dibuat secara
holistic untuk bisa menempel dengan Sekretariat Stranas
Mekasnisme CSO perlu ada kegiatan intensif dengan CSO. Usulan program oleh
semua pihak akan diterima oleh UNODC.
· Paparan Keuangan oleh Ibu Budi Triani, UNODC
Total Program Anti Korupsi bersumber dari Cardno dan Norwegia. Kegiatan berfokus
di training dan conference. Laporan Keuangan belum bisa diberikan secara ditel
karena masih dalam proses sertifikasi UNODC Pusat.
· Ibu Diani menanggapi untuk UNODC berikan laporan keuangan ditel sebagai bahan
audit untuk semua beneficiary. International Expert, Konsultan dan Personil untuk
dibuat secara rinci untuk tujuan perencanaan kegiatan pada semester kedua.

6. · Ibu Budi Triani menjelaskan bahwa INDA03 belum teregistrasi ke Kementrian
Keuangan. Puspa dari UNODC juga menambahkan kalau proyek UNODC tahun lalu
sudah diregistrasi dengan MA sebagai beneficiary nya sehingga proyek INDA02 dan
INDA03 akan diregister sesuai dengan aturan Pemerintah.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Bappenas
1. Meminta kepada UNODC untuk kembali melihat kebutuhan atas staff nasional untuk
membantu program anti Korupsi dari Pemerintah Indonesia
2. UNODC akan berkoordinasi dengan Bappenas dan mendukung Sekretariat Stranas PPK
3. UNODC perlu memberikan detail kegiatan per budget line
UNODC
1. UNODC akan bekerja sama dengan Sekretariat Stranas PPK untuk mengakomodir
semua usulan yang akan disusun selaras dengan UNPDF dan RPJMN
2. UNODC akan menambah staff lokal dalam memfasilitasi Proyek Anti Korupsi ini
3. UNODC akan menindaklanjut registrasi BAST ke Kementrian Keuangan program INDA02
dan INDA03 yang sebelumnya akan ada rekomendasi dan sertifikasi oleh Bappenas
4. UNODC akan menindaklanjuti usulan-usulan anggota Project Steering

7. · Ibu Budi Triani menjelaskan bahwa INDA03 belum teregistrasi ke Kementrian
Keuangan. Puspa dari UNODC juga menambahkan kalau proyek UNODC tahun lalu
sudah diregistrasi dengan MA sebagai beneficiary nya sehingga proyek INDA02 dan
INDA03 akan diregister sesuai dengan aturan Pemerintah.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Bappenas
1. Meminta kepada UNODC untuk kembali melihat kebutuhan atas staff nasional untuk
membantu program anti Korupsi dari Pemerintah Indonesia
2. UNODC akan berkoordinasi dengan Bappenas dan mendukung Sekretariat Stranas PPK
3. UNODC perlu memberikan detail kegiatan per budget line
UNODC
1. UNODC akan bekerja sama dengan Sekretariat Stranas PPK untuk mengakomodir
semua usulan yang akan disusun selaras dengan UNPDF dan RPJMN
2. UNODC akan menambah staff lokal dalam memfasilitasi Proyek Anti Korupsi ini
3. UNODC akan menindaklanjut registrasi BAST ke Kementrian Keuangan program INDA02
dan INDA03 yang sebelumnya akan ada rekomendasi dan sertifikasi oleh Bappenas
4. UNODC akan menindaklanjuti usulan-usulan anggota Project Steering