UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum baru untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai negeri sipil. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, jenis jabatan, hak dan kewajiban, manajemen SDM, dan pengaturan lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.

1. UNDANG-UNDANG No 5/2014
tentang APARATUR SIPIL NEGARA
Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng.
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB

2. OUTLINE
LATAR BELAKANG
POKOK-POKOK PIKIRAN UU ASN
1
2
PENUTUP3

3. LATAR BELAKANG1

4. 7
25
21
38 38
54 56
64
79 81 83
94
4
12
22
44 44
58
47
61
75
80
89
100
0
20
40
60
80
100
2002
2012
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN
 The quality of public services,
 The quality of the civil service
 the degree of its independence from political pressures,
 the quality of policy formulation and implementation,
 the credibility of the government's commitment to such policies.

5. Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta
- Pusat : 891.509
- Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA
Jumlah Penduduk: 247 Juta
(Data Induk Depdagri 2013)
Rasio Pegawai ASN: 1,76%
RASIO PEGAWAI ASN KAB/KOTA PER 100 PENDUDUK
WILAYAH SUMATERA
Peg. ASN Sarjana 39%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 12,07 %
Indeks Gini 0.35 WILAYAH JAWA
Peg. ASN Sarjana 40%
Peg. ASN Diploma 28%
Tingkat Kemiskinan 11.36 %
Indeks Gini 0.40
WILAYAH KALIMANTAN
Peg. ASN SLA 36%
Peg. ASN Sarjana 30%
Tingkat Kemiskinan 6.69 %
Indeks Gini 0.36
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN Sarjana 45%
Peg. ASN SLA 29%
Tingkat Kemiskinan 13.99%
Indeks Gini 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA
Peg. ASN Sarjana 36%
Peg. ASN SLA 25%
Tingkat Kemiskinan 19.79 %
Indeks Gini 0.38
WILAYAH PAPUA-MALUKU
Peg. ASN SLTA 37%
Peg. ASN Sarjana 34%
Tingkat Kemiskinan 24.89%
Indeks Gini 0.40

6. 1.20
2.01
0.02
27.73
1.62
2.67
8.55
1.53
42.11
11.42
1.13
1.39
2.12
0.02
28.45
1.31
12.11
9.46
0.70
40.07
4.12
0.24
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Sekolah Dasar
SLTP
SLTP Kejuruan
SLTA
Diploma I
Diploma II
Diploma III/Sarjana Muda
Diploma IV
S-1/Sarjana
S-2
S-3/Doktor
Daerah
Pusat
PEGAWAI ASN BERDASARKAN PENDIDIKAN
Sumber data: BKN, 2013

7. TRANSFORMASI BIROKRASI &
RULE BASED
BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED
BUREAUCRACY
DYNAMIC
GOVERNANCE
2013
2018
2025
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN
SDM
PENGEMBANGAN
POTENSI HUMAN
CAPITAL
PENGELOLAAN SDM APARATUR
BIROKRASI
BERSIH,
KOMPETEN
DAN
MELAYANI

8. POKOK-POKOK PIKIRAN2

9. PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN
TGL 15 JANUARI 2014

10. TUJUAN UTAMA UU ASN
a. Independensi dan Netralitas
b. Kompetensi
c. Kinerja/ Produktivitas Kerja
d. Integritas
setkab.go.id
e. Kesejahteraan
f. Kualitas Pelayanan Publik
g. Pengawasan dan
Akuntabilitas

11. SISTEMATIKA UU ASN
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II ASAS, PRINSIP,
NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS,
DAN KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS,
DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB VI HAK DAN
KEWAJIBAN ASN
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB VIII MANAGEMEN
ASN
BAB IX PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB X PEGAWAI ASN
YANG MENJADI PEJABAT
NEGARA
BAB XI ORGANISASI
BAB XII SISTEM
INFORMASI ASN
BAB XIII PENYELESAIAN
SENGKETA
BAB XIV KETENTUAN
PERALIHAN
BAB XV KETENTUAN
PENUTUP

12. a. nilai dasar;
b. kode etik dan kode perilaku;
c. komitmen, integritas moral, dan
tanggung jawab pada pelayanan
publik;
d. kompetensi yang diperlukan
sesuai dengan bidang tugas;
e. kualifikasi akademik;
f. jaminan perlindungan hukum
dalam melaksanakan tugas; dan
g. profesionalitas jabatan
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP:
http://sinyo19.blogspot.com
BAB II - ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE
PERILAKU DAN KODE ETIK

13. Jabatan
Administrasi
Jabatan
Fungsional
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Jabatan Administrator
(setara eselon III)
memimpin pelaksanaan
kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
Jafung keahlian: a) ahli utama;
b) ahli madya;
c) ahli muda; dan
d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia;
b) mahir;
c) terampil; dan
d) pemula
Jabatan Pengawas
(setara eselon IV)
mengendalikan
pelaksanaan
kegiatan yang
dilakukan oleh
pejabat pelaksana
Jabatan Pelaksana
(setara Eselon V atau JF
Umum) melaksanakan
kegiatan pelayanan
publik serta administrasi
pemerintahan dan
pembangunan
• Jabatan pimpinan tinggi utama (setara Eselon I);
• Jabatan pimpinan tinggi madya (setara eselon I); dan
• Jabatan pimpinan tinggi pratama (setara eselon II).
DIISIDARIPEGAWAIASNDIISITNI
DANPOLRI
Jabatan ASN
tertentu
BAB V - JABATAN ASN

14. KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN
PRESIDEN
KEMENPAN-RB
LAN BKN NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
KASN
Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan,
pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian
kekuasaannya kepada:
 KemPAN merumuskan kebijakan
 LAN melaksanakan diklat dan kajian
 BKN mengelola pegawai ASN
 KASN menjamin perwujudan sistem merit
BAB VII - KELEMBAGAAN

15. REKRUITMEN1
PENGEMBANGAN
PEGAWAI2
PROMOSI3
KESEJAHTERAAN4
MANAJEMEN
KINERJA5
DISIPLIN & ETIKA6
PENSIUN7
KEBUTUHAN DIDASARKAN ANJAB & ABK, SELEKSI
PEGAWAI ASN MENGGUNAKAN CAT
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, SDM APARATUR SBG ASET
SHG PERLU PENGEMBANGAN (DIKLAT, SEMINAR,
KURSUS, PEMAGANGAN & PERTUKARAN PNS-SWASTA)
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI), HAK SETIAP
PEGAWAI ASN YG MEMENUHI SYARAT
BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB,
RESIKO PEKERJAAN & KINERJA
MENJAMIN OBJEKTIVITAS PEMBINAAN PEGAWAI ASN
YG DIDASARKAN PRESTASI DAN SISTEM KARIR, SERTA
ADANYA SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA
RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI
SEMANGAT FULLY FUNDED
BAB VIII - MANAJEMEN ASN

16. Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan-RB
Sumber:
Kemenpan-RB,
2013
REKRUITMEN (TES CPNS & PPPK DG CAT)
Kem. PU

17. GEN-Y
(R.J. STONE DLM KEMENKEU & PERTAMINA, 2013)
 CEPAT BELAJAR & PINTAR
 KRITIS
 BEKERJA MOBILE
 MELEK TEKNOLOGI
 MUDAH BERGAUL
 SELEKTIF MEMILIH PEMIMPIN
 BERORIENTASI PD TIM
 SUKA TANTANGAN BESAR
 TIDAK TERINTIMIDASI OLEH ATASAN/
SENIOR
ANTISIPASI REKRUITMEN GENERASI Y (GEN-Y)

18. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN
2. Seminar
3. Kursus
5. Praktik Kerja
Di Instansi Pusat
dan Daerah
selama 1 tahun
4. Penataran
1. Pendidikan
dan Latihan
6. Pertukaran
PNS dan
Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI

19. a. penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI 1945;
b. dihukum penjara/kurungan yang berkekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya
dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c. MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK; atau
d. dihukum penjara yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
pidana yang dilakukan dengan berencana.
TIDAK DENGAN HORMAT
PEMBERHENTIAN PNS

20. Batas usia pensiun PNS yaitu:
– 58 (lima puluh delapan) tahun
bagi Pejabat Administrasi;
– 60 (enam puluh) tahun bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi; dan
– sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
bagi Pejabat Fungsional.
BATAS USIA PENSIUN

21. BAB IX - PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
 Sifat: Kompetitif dan Terbuka
 Seleksi: Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan
diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN
 Proses
− Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat
NASIONAL
− Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL,
PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.

22. PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA

23. Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota MK;
BPK; KY; KPK; Menteri dan jabatan setingkat menteri; Kepala perwakilan RI di Luar
Negeri yang berkedudukan sebagai Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA DAN TIDAK KEHILANGAN STATUS
SEBAGAI PNS.
Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan
Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; DPD; gubernur dan wakil
gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota WAJIB MENYATAKAN
PENGUNDURAN DIRI SECARA TERTULIS SEBAGAI PNS sejak mendaftar sebagai
calon.
BAB X - PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA

24. PENUTUP3

25. ATURAN PELAKSANAAN UU NO. 5/2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
19 R-PP
4 R-Perpres
1 R-PermenPANRB
12 Peraturan Prioritas dalam 3 bulan
MENDESAK DI TAHUN 2014 ……..

26. BIROKRASI INDONESIA
Panjang, Berbelit dan Mahal

27. TERIMA KASIH